renja dit. pslh 2020
TRANSCRIPT
rencanakerjaD i r e k t o r at p e n y e l e s a i a n s e n g k e ta l i n g k u n g a n h i d u p
2020
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Penyelesaian sengketa lingkungan hidupMelalui pengadilan di luar pengadilan
bidang sumber daya alamdi luar pengadilan
bidang industri, prasarana dan jasa
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 sebagai Rencana Strategis Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020.
Secara umum Rencana Kerja Dit.PSLH 2020 menguraikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penyajian tugas dan fungsi Dit. PSLH; 2. Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan
sebanyak 40 kasus; 3. Jumlah sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan melalui pengadilan
sebanyak 6 kasus 4. Uraian tahapan penyelesaian sengketa lingkungan Hidup; 5. Uraian kegiatan dan alokasi anggaran penyelesaian sengketa lingkungan hidup lingkup Dit. PSLH
sebesar Rp. 23.194.930.000 ( dua puluh tiga miliyar serratus sembilan puluh empat juta
sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah );
6. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di Luar Pengadilan menargetkan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan sebanyak 40 (empat puluh) kasus, Sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan sebanyak 6 (enam) kasus, peningkatan kapasitas berjumlah 300 (tiga ratus) orang; Inhouse training 30 (tiga puluh) orang, dan Forum Ahli 150 (seratus lima puluh ) orang
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI iii DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR TABEL v DAFTAR LAMPIRAN vi BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1 B. Kebijakan Dit. PSLH Tahun 2019 4 C. Maksud dan Tujuan 5 D. Ruang Lingkup 5
Bab II DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 7 A. Struktur Organisasi 7 B. Tugas dan Fungsi 8
Bab III PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR 9
1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan 9
Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan sebanyak 40 Kasus
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum 10
yang Diselesaikan sebanyak 6 Kasus
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
iv
A. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 13
B. Sasaran Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 14 C. Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam 16 D. Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa 16
E. Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui
Pengadilan 17
F. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan 17
G. Elemen Kegiatan Verifikasi dan Penyelesaian dalam Bentuk Kesepakatan 18
H. Elemen Kegiatan Pendaftaran Gugatan dan Penyelesaian Melalui
Pengadilan 19
I. Elemen Kegiatan Layanan Perkantoran 20
J. Elemen Kegiatan Kendaraan Bermotor 20 K. Elemen Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20
Bab IV PENUTUP 21 Lampiran-Lampiran 22
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman 1 Alur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ……………………………….. 3
2 Struktur Organisasi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ….. 7
3 Kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan …………………………………………………………………… 10
4 Kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan ………………………………………………………………….. 11
5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ………………………………………………….. 14
6 Relasi Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Unit Kegiatan ……….. 15 7 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup di Bidang Sumber Daya Alam ……………………………… 16
8 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Bidang Industri, Prasarana dan Jasa ……………………. 16
9 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan ……………………………………………. 17
10 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam dan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa ……………………………………………… 18
11 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan …………………………………………. 19
12 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Layanan Perkantoran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ……………………………………….. 20
13 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Kendaraan Bermotor Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ………………………………………. 20
14 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup …………….. 20
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
vi
DAFTAR TABEL
Halaman
1 Kinerja Program ………………………………………………………………………….. 12
2 Target Kinerja Kegiatan ………………………………………………………………… 12
3 Target Kinerja Unit Kegiatan ……………………………………………………………… 13
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1 Rencana Kerja Tahunan ………………………………………………………… 23
2 Rencana Kerja Tahunan Per Komponen ………………………………………. 24
3 Target dan Anggaran Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup .. 25
4 Elemen, Sasaran Elemen dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan, Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ………………………………………………….. 27
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Tentu, bukan hanya satu atau dua faktor saja yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Akan tetapi, sejumlah sengketa terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam turut menggambarkan kondisi pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia yang cenderung menurun.
Meskipun demikian, upaya untuk membalikkan kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak pernah luput dari sasaran yang harus dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melimpahnya keanekaragaman hayati yang disertai dengan kuantitasnya, sejatinya berbanding lurus dengan kelangsungan hidup manusia. Tetapi kenyataannya, menjaga agar hubungan tersebut tetap ideal bukanlah perkara mudah. Sengketa lingkungan hidup yang timbul di antaranya tidak pernah berhenti hadir di kehidupan bangsa ini. Untuk itu, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dibentuk agar perselisihan yang terjadi di antara kebutuhan manusia yang melibatkan sumberdaya alam, dapat diselesaikan dengan bijaksana.
Sengketa lingkungan hidup dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Menurut Bedner (2007), sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup; 2) Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam; dan 3) Sengketa yang muncul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya alam tersebut terhalangi. Sedangkan sengketa akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada umumnya terjadi antara pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dengan pihak yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2
Perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi pada lingkungan hidup umumnya terjadi pada tahap perencanaan.Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat penetapan suatu keputusan pejabat tata usaha negara, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi terhadap lingkungan hidup terjadi pula pada tahap pelaksanaan (operasi) akibat dari tidak terkelolanya air limbah, emisi, sumber gangguan dan/atau limbah B3 dengan baik, sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu air limbah, emisi, sumber gangguan dan/atau pelangaran ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3, terlepas dari ada atau tidaknya pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, jika suatu usaha dan/atau kegiatan pada tahap pelaksanaan (operasi) mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup (negara) dan/atau masyarakat, penyelesaiannya dilakukan melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup menerima pengaduan/penyerahan sengketa lingkungan hidup yang berasal dari direktorat internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masyarakat, instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dari pengaduan/penyerahan sengketa lingkungan hidup tersebut, selanjutnya dilakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup, klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup, penghitungan kerugian lingkungan, fasilitasi, mediasi atau negosiasi, serta penandatanganan kesepakatan/berita acara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Namun, jika salah satu atau kedua belah pihak tidak menemukan titik temu dalam mencapai kesepakatan dapat dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
Perlu digarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan, tergantung pada pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Jika telah dipilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3
Gambar 1 Alur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Namun, jika mengkaji kondisi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup saat ini, untuk memenuhi tugas yang diemban, masih perlu dukungan dan usaha yang lebih gencar. Hal tersebut selain disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi dan penghitungan kerugian lingkungan hidup, juga jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dinilai masih memerlukan pelatihan penunjang kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pelatihan ini termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara, air, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), mediator, negosiator, dan valuasi lingkungan hidup. Disamping itu, masih lemahnya instansi lingkungan hidup di daerah untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa lingkungan hidup.
Proses negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada umumnya berlangsung cukup lama. Hal ini dapat disebabkan, kurang kooperatifnya perusahaan untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pendukung/pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup. Kurangnya keinginan pemerintah daerah (political will) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya disebabkan oleh belum adanya sistem penerimaan daerah yang bersumber dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan juga menjadi salah satu faktor yang perlu dicarikan jalan keluarnya.
Tidak hanya itu, proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan belum terlaksana secara baik, hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang diperlukan dalam pengumpulan alat bukti, menjadi problem nyata yang saat ini dihadapi. Selain itu, Standar Biaya Umum (SBU) juga belum
Terima Pengaduan/ Penyerahan Sengketa LH
Verifikasi Sengketa LH
Penghitungan Kerugian LH
Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa
LH
Negosiasi, Fasilitasi atau Mediasi
Penandatanganan Kesepakatan
Penyusunan &Pendaftaran
Gugatan
Pelaksanaan Koordinasi
Persidangan
Koordinasi Avokat, JPN, Saksi Fakta & Ahli
Penyusunan & Penyerahan Replik
Sepakat? Tidak
Ya
Penyusunan & Penyerahan Alat Bukti
Penyusunan & Penyerahan Kesimpulan
Putusan Pengadilan
Penyusunan & Pendaftaran
Upaya Hukum
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4
mencantumkan biaya kebutuhan honor advokat, serta kurangnya tenaga ahli yang bersedia untuk memberikan kesaksiannya di dalam persidangan juga turut menghambat kondisi direktorat untuk menjadi prima.
Memperhatikan kondisi ini dan untuk memaksimalkan kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, seluruh tim dan perencana menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Renja ini menjadi pedoman dan strategi yang akan ditempuh demi tercapainya Indonesia yang maju, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan hidup.
Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan untuk membuat dokumen perjanjian kinerja. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokuemn perjanjian kinerja adalah dokumen rencana kerja tahunan. Dokumen rencana keja tahunan disusun untuk menentukan tujuan, sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan digunakan juga dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.
B. Kebijakan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020
Direktorat Penyelesaian Sengeketa Lingkungan Hidup menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 84 s/d Pasal 90 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUPPLH dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: 1) bentuk dan besarnya ganti rugi; 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau 4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Selain dapat berperan sebagai negosiator dan mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup juga mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPLH yang menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5
mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas ini, salah satu instrumen yang digunakan adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
Sejauh ini, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan selalu berpedoman pada peraturan perundangan-undangan antara lain: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk beracara di pengadilan; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penanganan Perkara Lingkungan Hidup; 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Lingkungan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta; 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai acuan bagi ahli dalam melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup sebagai dasar tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahunan Anggaran 2020 mempunyai maksud dan tujuan untuk menetapkan target kinerja yang harus dicapai sebagai acuan pengukuran hasil kinerja serta membantu proses monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 meliputi Program, Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun 2020.
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7
BAB II DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
A. Struktur Organisasi Dit. PSLH
Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bekerja dengan struktur organisasi dalam diagram sebagai berikut ini:
Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Subdirektorat Penyelesaian Sengketa
Lindungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam
SubdirektoratPenyelesaian Sengketa Lindungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang
Industri, Prasarana, dan Jasa
Subdirektorat Penyelesaian Sengketa
Lindungan Hidup Melalui Pengadilan
Seksi PSLH di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan
Pertambangan
Seksi PSLH di Luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian,
Perkebunan, Kelautan dan Perikanan
Seksi PSLH di Luar Pengadilan Bidang Industri
Seksi PSLH di Luar Pengadilan
Bidang Prasarana dan Jasa
Seksi PSLH Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam
Seksi PSLH Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana
dan Jasa
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
Subbagian Tata Usaha
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8
B. Tugas dan Fungsi Dit. PSLH
Lebih lanjut ketentuan Pasal 1146 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 berbunyi bahwa Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Selanjutnya seperti tercantum dalam pasal 1147 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa di daerah; dan
f. pelaksanaan administrasi Direktorat.
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9
BAB III PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR
Fungsi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk mengawal pencapaian Indikator Kinerja Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan menetapkan Program Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dalam rangka mendukung program yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Program sebagai berikut:
1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan sebanyak 40 Kasus.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui pengadilan dan di Luar Pengadilan ditargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 40 kasus.
Pencapaian target ini dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa pilihan PSLH dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) menjelaskan bahwa PSLH di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: 1) bentuk dan besarnya ganti rugi; 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
dan/atau 4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Dalam PSLH di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu PSLH. Namun, instansi lingkungan hidup di pusat dan daerah dapat melakukan 2 (dua) peran, yaitu:
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10
1) Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup (negara), berperan sebagai pihak dalam menyepakati penghitungan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup; dan
2) Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian masyarakat, berperan dalam memfasilitasi kesepakatan penghitungan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang diajukan oleh masyarakat.
Sesuai dengan kerangka bisnis proses yang telah ditetapkan, PSLH di luar pengadilan, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:
tahap 1 ð Prosesnya dimulai dari tahap verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; tahap 2 ð Klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan penetapan pilihan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup; tahap 3 ð Penghitungan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat oleh ahli; tahap 4 ð Negosiasi, fasilitasi dan/atau mediasi yang selanjutnya diterbitkan Berita Acara
kesepakatan; namun apabila tidak terjadi kesepakatan akan diteruskan tahap 5 ð Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
Gambar 3 Bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan melalui pengadilan sebanyak 6 Kasus
Pencapaian target ini dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangn yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11
Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Sesuai dengan kerangka bisnis proses yang ditetapkan, PSLH melalui pengadilan dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu: tahap 1 ð Penyelesaian dimulai dari tahap verifikasi untuk memperoleh bukti yang lengkap
sebagai bahan penyusunan gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan; tahap 2 ð Penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli; tahap 3 ð Penyusunan gugatan;
tahap 4 ð Pendaftaran gugatan; tahap 5 ð Pelaksanaan persidangan.
Gambar 4 Bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun 2020 - 2024, Sasaran Program Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya di setap kegiatan sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini.
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12
Tabel 1 Target Kinerja Kegiatan SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan
Jumlah Sengketa Lngkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, sebanyak 40 kasus Jumlah Sengketa Lngkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan, sebanyak 6 kasus
Tabel 2 Target Kinerja Unit Kegiatan SASARAN KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2) Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan sebanyak 46 kasus Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan sebanyak 40 kasus (UK1)
1. Persiapan Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa Lingkungan Hidup
2. Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup 3. Pelaksanaan Negosiasi dan Fasilitasi untuk mencapai
Kesepakatan. 4. Penyusunan dan Pendafataran Gugatan. 5. Pelaksanaan Persidangan 6. Pelaksanaan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. 7. Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi 8. Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan terkait DAS Citarum sebanyak 6 kasus (UK2)
1. Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi terkait DAS Citarum.
2. Penghitungan kerugian LHK terkait DAS Citarum 3. Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan terkait DAS
Citarum. 4. Pelaksanaan Persidangan terkait DAS Citarum 5. Pelaksanaan Upaya Hukum terkait DAS Citarum 6. Pelaksanaan Eksekusi terkait DAS Citarum
Anggaran Program Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 23.194.930.000 ( dua puluh tiga miliyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus
tiga puluh ribu Rupiah ) sebagaimana tertera pada lampiran 1 dan rincian pengaloksian pada lampiran 3.
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13
A. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Gambar 5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Skema alur Logic Model mengenai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 dijelaskan pada Gambar 5. Kegiatan ini menetapkan sasaran agar efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup meningkat. Peningkatan ini kemudian ditunjukkan dengan pencapaian indikator-indikator kinerja kegiatan tersebut yakni jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan sebanyak 40 Kasus, dan jumlah penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat diselesaikan terkait DAS Citarum sebanyak 6 Kasus.
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar
pengadilan sebanyak 40 Kasus
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan terkait DAS Citarum
sebanyak 6 Kasus
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup melalui
pengadilan dan di luar pengadilan
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14
B. Sasaran Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Menindaklanjuti Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sama seperti perencanaan sebelumnya, dalam penyusunannya pun menggunakan metode perencanaan Logic
Model untuk memastikan dalam pelaksanaannya berkesinambungan.
Gambar 6 Relasi Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Unit Kegiatan
Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dipastikan terlibat dan memiliki andil dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan seperti pada Gambar 6. Secara umum, Unit Kegiatan dari Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua bagian utama, yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan terbagi menjadi dua lingkup bidang yang berbeda, yaitu bidang Sumber Daya Alam, serta bidang Industri, Prasarana dan Jasa
.
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, sebanyak 60 kasus
Jumlah Sengekata Lingkungan Hidup yang diselesaikan terkait DAS Citarum sebanyak 6 kasus
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup melalui
pengadilan dan di luar pengadilan
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
HIDUP
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN BIDANG INDUSTRI PRASARANA DAN JASA
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15
C. Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam
Gambar 7 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Bidang Sumber Daya Alam
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI
LUAR PENGADILAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM
Terselesaikannya sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan bidang sumber daya alam
Jumlah sengketa LH yang diverifikasi
Jumlah sengketa LH yang di Klarifikasi
Jumlah yang dilakukan penghitungan kerugian Lingkungan Hidup .
Jumlah sengketa LH yang dilakukan negosiasi
Jumlah sengketa LH yang dilakukan fasilitasi masyarakat
UNIT KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN
Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa LH : Peningkatan Kapasitas, Forum Ahli, dan In House Training
Jumlah sengketa LH yang mencapai kesepakatan
INDIKATOR UNIT KEGIATAN
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16
D. Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa
Gambar 8 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Bidang Industri, Prasarana dan Jasa
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN BIDANG INDUSTRI PRASARANA DAN JASA
Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bidang Industri Prasarana dan Jasa
Jumlah sengketa LH yang diverifikasi
Jumlah sengketa LH yang di Klarifikasi
Jumlah yang dilakukan penghitungan kerugian Lingkungan Hidup .
Jumlah sengketa LH yang dilakukan negosiasi
Jumlah sengketa LH yang dilakukan fasilitasi masyarakat
UNIT KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN
Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa LH : Peningkatan Kapasitas, Forum Ahli, dan In House Training
Jumlah sengketa LH yang mencapai kesepakatan
INDIKATOR UNIT KEGIATAN
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17
E. Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
Gambar 9 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN
Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
UNIT KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN
INDIKATOR UNIT KEGIATANINDIKATOR UNIT KEGIATAN
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang masuk dan direkomendasi PSLH melalui pengadilan
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diverifikasi
Jumlah penghitungan kerugian lingkungan hidup
Jumlah penyusunan gugatan dan pendaftaran gugatan sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
Jumlah pelaksanaan persidangan pengadilan
Jumlah penyusunan dan pendaftaran upaya hukum (upaya banding, Kasasi dan PK )
Jumlah pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Eksekusi
Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18
F. Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Terkait DAS Citarum
Gambar 10 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Terkait DAS Citarum Melalui Pengadilan
G. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan
Seperti halnya Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan yang disusun berdasarkan alur Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, Penyusunan Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan pada Rencana Kerja juga mengikuti arah Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan. Meskipun demikian, ketika Unit Kegiatan memiliki peran pada Indikator Kinerja Unit Kegiatan tertentu, Elemen Kegiatan mendukung seluruh indikator secara keseluruhan. Hanya saja yang membedakan adalah bidang Elemen Kegiatan yang satu dengan Elemen Kegiatan yang lain baik untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
Dalam penyusunannya, seperti disebutkan sebelumnya, Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua unit kegiatan utama, yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Dari dua unit kegiatan tersebut, ditetapkan memiliki elemen kegiatan yang sesuai dengan sasarannya masing-masing. Dalam Unit Kegiatan Penyelesaian
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN
Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup terkit DAS Citarum
UNIT KEGIATAN SASARAN UNIT KEGIATAN
INDIKATOR UNIT KEGIATANINDIKATOR UNIT KEGIATAN
Jumlah SLH yang diverifikasi terkait DAS Citarum
Jumlah SLH yang Klarifikasi terkait DAS Citarum
Jumlah penghitungan kerugian LH terkait DAS Citarum
Jumlah penyusunan gugatan dan pendaftaran gugatan sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum
Jumlah pelaksanaan persidangan pengadilan terkait DAS Citarum
Jumlah penyusunan dan pendaftaran upaya hukum (upaya banding, Kasasi dan PK ) terkait DAS Citarum Jumlah pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Eksekusi terkait DAS Citarum.
Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19
Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sendiri, memiliki dua bidang yang berbeda. Akan tetapi, menilai dari permasalahan yang sedang dihadapi dan demi tercapainya tujuan pembangunan KLHK, kedua unit kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan baik bidang sumber daya alam maupun industri, prasarana dan jasa, telah sepakat untuk memiliki sasaran dan indikator yang menyatu. Selain dari Elemen Kegiatan yang terbagi dari dua Unit Kegiatan tersebut, ada Elemen Kegiatan yang mencakup kedua Unit Kegiatan yakni Layanan perkantoran, Kendaraan Bermotor, serta Perangkat Pengolah Data dan Informasi.
H. Elemen Kegiatan Verifikasi dan Penyelesaian dalam Bentuk Kesepakatan
Gambar 11 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam dan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa
VERIFIKASI DAN PENYELESAIAN DALAM BENTUK KESEPAKATAN
Terselesaikannya kegiatan verifikasi sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan
Terselesaikannya kegiatan klarifikasi
Terselesaikannya kegiatan perhitungan kerugian
lingkungan hidup dan/atau masyarakat
Terselesaikannya kegiatan pelaksanaan fasilitasi, negosiasi atau mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan
Terselesaikannya kegiatan dukungan Teknis penyelesaian sengketa ingkungan hidup
Jumlah sengketa LH yang di verifikasi di luar pengadilan bidang sumber daya alam Jumlah sengketa LH yang di verifikasi di luar pengadilan bidang Industri Prasarana dan Jasa
Jumlah Sengketa LH yang di klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bidang sumber daya alam. Jumlah Sengketa LH yang di klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan bidang Industri Prasarana dan Jasa Jumlah SLH yang dihitungan kerugian LH dan/atau masyarakat oleh ahli bidang sumber daya alam
Jumlah SLH yang dihitungan kerugian LH dan/atau masyarakat oleh ahli bidang ndustri prasarana dan jasa
Jumlah sengketa LH yang di fasilitasi, negosiasi ataumediasi PSLH di luar pengadilan bidang sumber daya alam
Jumlah sengketa LH yang di fasilitasi, negosiasi ataumediasi PSLH di luar pengadilan bidang industry prasarana dan jasa
Terlaksananya dukungan teknis PSLH bidang sumber daya alam (Peningkatan kapasitas, forum ahli, dan in house training) Terlaksananya dukungan teknis PSLH bidang industri prasarana dan jasa (Peningkatan kapasitas, forum ahli, dan in house training)
ELEMEN KEGIATAN
SASARAN ELEMEN KEGIATAN
INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN
-------------------------- -----------------------------------------------------------------
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20
I. Elemen Kegiatan Pendaftaran Gugatan dan Penyelesaian Melalui Pengadilan
Gambar 12 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
ELEMEN KEGIATAN
SASARAN ELEMEN KEGIATAN INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN
PENDAFTARAN GUGATAN DAN PENYELESAIAN
MELALUI PENGADILAN
Terselesaikannya kegiatan verifikasi sengketa
lingkungan hidup melalui pengadilan
Terselesaikannya kegiatan
perhitungan kerugian lingkunganhidup melalui
pengadilan
Terselesaikannya kegiatan penyusunan dan pendaftaran
gugatan
Jumlahpelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang terlaksana
Jumlah perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli yang terlaksana
Jumlah persiapan penyusunan gugatan yang terlaksana
Jumlah penyusunan gugatan yang terlaksana
Jumlah pendaftaran gugatan yang terlaksana
Terselesaikannya kegiatan pelaksanaan persidangan
Jumlah koordinasi ahli, saksi fakta dan advokat
Jumlah penyusunan replik
Jumlah penyerahan replik
Jumlah penyusunan alat bukti
Jumlah penyerahan alat bukti
Jumlah penyusunan kesimpulan
Jumlah penyerahan kesimpulan
Jumlah evaluasi PSLHmelalui pengadilan
Terselesaikannya kegiatan upaya hukum
Jumlah penyusunan upaya hukum
Jumlah pendaftaran upaya hukum
Terselesaikannya pelaksanaan Eksekusi Jumlah putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21
J. Elemen Kegiatan Layanan Perkantoran
Gambar 13 Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Layanan Perkantoran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor yang terlaksana
LAYANAN PERKANTORAN
Terselesaikannya kegiatan operasional
dan pemeliharaan kantor
ELEMEN KEGIATAN
SASARAN ELEMEN KEGIATAN INDIKATOR ELEMEN KEGIATAN
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22
BAB IV
PENUTUP
Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun 2020, maka seluruh kegiatan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja serta Laporan Kinerja (LKj).
Rencana Kerja 2020 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai pada tahun 2019, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2020. Dengan demikian, Rencana Kerja 2020 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2020 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran pimpinan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkunan Hidup diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh mitra kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan yang lebih penting yaitu perkuat konsolidasi Unit Kerja di lingkup Direktorat Penegakan Hukum LHK, KLHK agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis.
Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.
Jakarta, Januari 2020
Direktur,
Jasmin Ragil Utomo, SH, MM.
NIP. 19640603 199203 1 001
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23
LAMPIRAN
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24
RENCANA KERJA TAHUNAN
Unit Eselon II K/L/SKPD : Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Tahun : 2020
Program Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Target Anggaran (Rp)
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan hidup
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan
40 19.770.000.000,-
Jumlah sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan
6 2.691.000.000,-
Dukungan Manajemen 733.930.000,-
TOTAL :
23.194.930.000,-
Lampiran
1
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25
RENCANA KERJA TAHUNAN PER KOMPONEN Unit Eselon II K/L/SKPD : Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Tahun : 2020
Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Komponen
Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan sebanyak 40 kasus
Verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup Perhitungan kerugian LH dan/atau masyarakat oleh Ahli. Negosiasi dan fasilitasi kesepakatan Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan Pelaksanaan Persidangan Pelaksanaan Upaya hukum Fasilitasi Pelaksanaan Eksekuasi Dukungan Teknis PSLH (Peningkatan Kapasitas, Forum Ahli, dan In house training)
Jumlah sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan sebanyak 6 kasus
Verifikasi sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum Perhitungan kerugian LH oleh Ahli, terkait DAS Citarum Penyusunan gugatan dan Pendaftaran gugatan terkait DAS Citarum Pelaksanaan Persidangan terkait DAS Citarum Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). terkait DAS Citarum Fasilitasi pelaksanaan Eksekusi terkait DAS Citarum
Lampiran
2
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26
Target dan Anggaran Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
SASARAN KEGIATAN
SASARAN UNIT KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN TARGET ALOKASI
PENDANAAN 2020 2020 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terselesaikannya Sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan
UK1 : Jumlah Sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, sebanyak 40 kasus
19.770.000.000,-
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan
40 5.620.133.000,-
Persiapan/pelaksanaan Verifikasi dan klarifikasi Perkara Sengketa Lingkungan Hidup
879.126.000 ,- Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat
1.912.357.000,- Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan
2.238.761.000,- Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan
Pelaksanaan Persidangan .
1.675.654.000,-
1.639.169.000,-
Pelaksanaan Upaya Hukum
3.017.355.000,- Fasilitasi pelaksaaan Eksekusi
Dukugan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
2.787.445.000,-
UK2 : Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum sebanyak 6 kasus
2.691.000.000,-
6
350.388.000,- Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan
Persiapan/pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum.
Penghitungan Kerugian Lingkungan terkait DAS Citarum
241.970.000,-
Lampiran
3
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
27
SASARAN KEGIATAN
SASARAN UNIT KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN TARGET ALOKASI
PENDANAAN 2020 2020 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
836.614.000,- Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan SLH
terkait DAS Citarum Pelaksanaan Persidangan terkait DAS Citarum
227.631.000,-
427.796.000,- Upaya Hukum terkait DAS Citarum
606.601.000,- Pelaksanaan Eksekusi terkait DAS Citarum
Renja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28
Elemen, Sasaran Elemen dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan, Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
SASARAN UNIT KEGIATAN SASARAN ELEMEN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (UK1) Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan
Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan verifikasi dan klarifikasi perkara sengketa lingkungan hidup
Jumlah Persiapan/ pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang diselesaikan
Perhitungan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
Jumlah Perhitungan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat yang diselesaikan
Fasilitasi, negosiasi atau mediasi
Jumlah kegiatan Negosiasi dan fasilitasi kesepakatan yang diselesaikan
Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan
Jumlah Penyusunan dan pendaftaran gugatan melalui pengadilan yang diselesaikan
Pelaksanaan persidangan
Jumlah SLH Pelaksanaan Persidangan yang diselesaikan
Upaya hukum
Jumlah SLH Upaya Hukum yang diselesaikan
Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi Jumlah SLH yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi
Dukungan Teknis PSLH Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Forum Ahli, dan In House Training yang dilaksanakan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (UK2) Jumlah sengketa lingkungan hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan
Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan Verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup erkait DAS Citarum
Jumlah pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang diselesaikan
Penghitungan Kerugian LH terkait DAS Citarum
Jumlah perhitungan kerugian lingkungan hidup yang diselesaikan
Penyusunan dan pendaftaran gugatan terkait DAS Citarum
Jumlah penyusunan dan pendaftaran gugatan yang diselesaikan
Pelaksanaan Persidangan terkait DAS Citarum
Penyusunan dan penyerahan gugatan, replik, alat bukti, dan kesipmpulan yang diselesaikan
Upaya Hukum terkait DAS Citarum Jumlah upaya hukum yang diselesaikan Pelaksanaan Eksekusi terkait DAS
Citarum Jumlah kegiatan eksekusi yang diselesaikan
ILampiran
4
Jumlah
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, sebanyak 60 kasus
Sengekata Lingkungan Hidup yang diselesaikan terkait DAS Citarum sebanyak 6 kasus
ampiran
4
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
rencanakerja
2 0 2 0