rencana tata ruang wilayah provinsi (rtrwp) jawa · pdf filearahan rencana kawasan strategis...
TRANSCRIPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP) Jawa Timur
terkait dengan Penataan Ruang
di Kabupaten Jember
1
2 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 2
OUTLINE/DAFTAR ISI
1. Implikasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007
Penyusunan RTRW Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
2. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur Peran/Posisi Kabupaten Jember Bagi Jawa Timur
3. Arahan Pengembangan Kabupaten Jember Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Progress/Status RTRW Kabupaten Jember Arahan Rencana Struktur Ruang Arahan Rencana Pola Ruang Arahan Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Tindak Lanjut setelah RTRW Kabupaten Jember
telah di perdakan
3 3 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
4 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 4
KEDUDUKAN RTRWN, RTRWP, DAN RTRW KAB/KOTA
Muatan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK tidak saling tumpang tindih
Ketiga produk rencana tersebut bersifat saling melengkapi, sehingga
apabila ”disatukan” akan membentuk rencana tata ruang yang serasi
dan selaras antar tingkatan wilayah administrasi
Substansi yang telah diatur dalam rencana tata ruang
wilayah administrasi yang lebih tinggi tidak diatur berbeda dalam rencana tata ruang
wilayah administrasi di bawahnya
Substansi yang telah diatur dalam RTRWN harus diacu dalam
RTRWP
RTRWN dan RTRWP harus diacu dalam RTRW Kab/Kota
5 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 5
PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN BERDASARKAN UU 26/2007
RTRW Kab.
disusun dengan
memperhatikan
perkembangan permasalahan provinsi &
hasil pengkajian implikasi penataan ruang
kabupaten
upaya pemerataan pembangunan &
pertumbuhan ekonomi kabupaten;
keselarasan aspirasi pembangunan
kabupaten
daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup
RPJPD
RTRWK yang berbatasan
RTR kawasan strategis kabupaten
tujuan, kebijakan, & strategi penataan
ruang wilayah kabupaten
rencana struktur ruang wilayah kabupaten
yang meliputi sistem perkotaan di
wilayahnya yang terkait dengan kawasan
perdesaan & sistem jaringan prasarana
wilayah kabupaten
rencana pola ruang wilayah kabupaten
yang meliputi kawasan lindung kabupaten
& kawasan budi daya kabupaten
penetapan kawasan strategis kabupaten
arahan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten yang berisi indikasi program
utama jangka menengah lima tahunan
ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten yang berisi
ketentuan umum peraturan zonasi,
ketentuan perizinan, ketentuan insentif &
disinsentif, serta arahan sanksi.
penyusunan RPJPD
penyusunan RPJMD
pemanfaatan ruang &
pengendalian pemanfaatan
ruang di wilayah kabupaten
mewujudkan keterpaduan,
keterkaitan, & keseimbangan
antarsektor
penetapan lokasi & fungsi
ruang untuk investasi
penataan ruang kawasan
strategis kabupaten
20 tahun
Ditinjau kembali 1 kali
dalam 5 tahun
Ditinjau kembali lebih dari 1 kali
dalam 5 tahun, dalam hal:
perubahan kondisi lingkungan
strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala
besar; dan/atau
perubahan batas teritorial negara,
prov., dan/atau kab.
Peraturan Daerah Kabupaten
Ditetapkan
dengan
RTRWN & RTRWP;
pedoman & petunjuk
pelaksanaan bidang
penataan ruang; dan
RPJPD
Dasar penerbitan
perizinan lokasi
pembangunan &
administrasi
pertanahan
6 6 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
7 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 7
PERAN JAWA TIMUR DALAM KONSTELASI NASIONAL
No Provinsi 2011 2012
1. DKI Jakarta 17,84% 16,17%
2. Jawa Timur 14,68% 14,80%
3. Jawa Barat 14, 54% 14,16%
4. Jawa Tengah 8,52% 8,40%
Sumber : BPS, 2012
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Bengkulu
Palembang
Bandar Lampung
Serang Jakarta
Bandung
Semarang
Surabaya
Yogyakarta
Denpasar
Mataram
Kupang
Makassar
Mamuju
Kendari
Palu
Gorontalo
Manado
Banjarmasin
Palangkaraya
Pontianak Samarinda Sofifi
Ambon
Manokwari
Jayapura
Jambi
Tanjung Pinang
Pangkal Pinang
Pusat Ekonomi Utama
Pusat Ekonomi
Kesatuan Ekonomi Wil Sumber: MP3EI, 2011
• Jangka Pendek “Dekonsentrasi Ekonomi”
• Jangka Panjang “Desentralisasi Ekonomi”
Triwulan II 2012
8 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 8
PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA (DI LUAR DKI JAKARTA)
Nasional Jawa Barat Tengah Timur
632,43 260,95 111,52 55,91 93,52
6,50% 6,15% 5,94% 4,70% 7,30%
632,85 265,78 112,57 57,95 95,26
6,50% 6,56% 6,27% 6,10% 7,19%
650,59 271,81 115,18 58,64 97,99
6,40% 6,57% 6,20% 6,24% 7,21%
672,27 278,57 118,69 59,51 100,37
6,30% 6,75% 6,43% 6,41% 7,34%
Periode
2011 III
2012
I
II
III*
6.50 6.50
6.40 6.30 6.15
6.56 6.57 6.75
5
6
7
8
I II III IV I II* III**
2011 2012
Indonesia Jawa Trend-Jawa% y o y
Perekonomian Jawa Tw III-2012 masih berada dalam tren meningkat....
Jawa Bagian Barat Meningkat
PHR & Industri
Jawa Bagian Tengah meningkat
Pertanian & Industri
Jawa Bagian Timur Meningkat
PHR & Industri
41,87%
Tw II-2012
Tw III-2012
Share PDRB
22.29% 35,84%
*) Angka proyeksi BI Rp triliun
%, yoy
9 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 9
DISPARITAS DAYA SAING DAERAH DI JAWA TIMUR
407
406
385
374
363
331
326
318
284
283
266
265
258
257
248
228
226
222
217
211
195
190
178
176
162
159
158
152
134
115
102
83
46
44
29
13
4
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
KAB. SAMPANG
KAB. PAMEKASAN
KAB. PACITAN
KAB. BONDOWOSO
KAB. TRENGGALEK
KAB. BANGKALAN
KAB. NGAWI
KAB. MADIUN
KAB. SITUBONDO
KAB. MAGETAN
KAB. LAMONGAN
KAB. PONOROGO
KAB. BOJONEGORO
KAB. NGANJUK
KAB. SUMENEP
KAB. KEDIRI
KAB. PROBOLINGGO
KAB. LUMAJANG
KAB. BLITAR
KAB. PASURUAN
KAB. TUBAN
KAB. JOMBANG
KAB. MOJOKERTO
KOTA PASURUAN
KOTA MADIUN
KOTA BLITAR
KAB. TULUNGAGUNG
KAB. JEMBER
KAB. BANYUWANGI
KOTA PROBOLINGGO
KAB. MALANG
KOTA MOJOKERTO
KOTA MALANG
KAB. GRESIK
KAB. SIDOARJO
KOTA SURABAYA
KOTA KEDIRI
Kabu
pate
n/Ko
ta
Peringkat Daya Saing Daerah
DAYA SAING DAERAH
TINGGI
RENDAH
10 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 10
EFISIENSI SEBAGAI SUMBER DAYA SAING DAERAH
Indikator Input terdiri dari: • Kepadatan Penduduk, • Angkatan Kerja, • Lulusan Perguruan Tinggi, • APBD Kabupaten/Kota, • Investasi Publik, • Rasio Panjang Jalan, • Kualitas Jaringan Jalan. Indikator Output terdiri dari: • Pertumbuhan Ekonomi, • PDRB per Kapita.
0.460
0.469
0.512
0.512
0.528
0.533
0.553
0.557
0.559
0.560
0.564
0.607
0.612
0.623
0.647
0.660
0.668
0.668
0.671
0.682
0.708
0.708
0.722
0.734
0.857
0.922
0.940
0.976
0.982
0.997
1.074
1.177
1.182
1.253
1.513
2.334
2.351
11.946
0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Kediri
Pasuruan
Nganjuk
Bangkalan
Jombang
Tulungagung
Blitar
Mojokerto
Ponorogo
Sampang
Pamekasan
Sidoarjo
Sumenep
Magetan
Madiun
Probolinggo
Ngawi
Jember
Malang
Bondowoso
Pacitan
Trenggalek
Gresik
Kota Malang
Kota Surabaya
Tuban
Banyuwangi
Kota Madiun
Situbondo
Lamongan
Kota Probolinggo
Lumajang
Kota Mojokerto
Kota Blitar
Kota Pasuruan
Kota Batu
Bojonegoro
Kota Kediri
DEA SCORE: EFISIENSI
11 11 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
12 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 12
PROGRESS/STATUS PERDA RTRW KAB/KOTA
13 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 13
SINERGI VISI RTRWP DENGAN RPJPD
Visi Pengembangan Wilayah Jatim (RTRW): Terwujudnya Ruang Wilayah Jawa Timur Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan.
Visi Pembangunan Jatim (RPJP) : Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara,Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJP & RTRW merupakan dokumen perencanaan pembangunan
sebagai Satu-Kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan
14 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 14
KETERKAITAN VISI-MISI & ALOKASI RUANG RPJP JATIM
1. MENGEMBANGKAN
PEREKONOMIAN MODERN
BERBASIS AGRO
2. MEWUJUDKAN SDM YANG
HANDAL : IPM
3. MEWUJUDKAN KEMUDAHAN
MEMPEROLEH AKSES UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS
HIDUP
4. MENGOPTIMALKAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA
ALAM DAN BUATAN
5. MENGEMBANGKAN
INFRASTRUKTUR BERNILAI
TAMBAH TINGGI
6. MENGEMBANGKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK
PUSAT AGROBISNIS TERKEMUKA,
BERDAYA SAING GLOBAL DAN
BERKELANJUTAN MENUJU JAWA
TIMUR MAKMUR DAN BERAKHLAK
Kaw Strategis Agropolitan -Reg : Wilis, Bromo, Ijen & Madura -Lokal : Masing-masing Kab/Kota
Kaw Andalan -Tuban-Bojonegoro (industri-tambang)dll - Cluster-cluster Ekonomi Spesific
Kaw Strategis Ekonomi - Perkotaan : GKS/MEGASUMA, KEK, KKJS - Perdesaan : Kaw. Agropolitan
• 8 WP • Kaw Strategis : Tertinggal - Madura (non Sumenep), Tapal Kuda
Kaw Lindung & Budidaya - Lindung : tak beralih fungsi - Budidaya: Optimalisasi Agrobisnis, 30 % RTH, 30 % wilayah DAS Hutan - Kawasan Pengendalian Ketat
Sistem Prasarana Wilayah - Orientasi pemenuhan infrastruktur ke wil terisolir/infrastruktur rendah Wil. Selatan - Mendukung Kaw. Agropolitan - Meningkatkan koleksi Distribusi/Ekspor
Wilayah dg tingkat pendidikan, kesehatan, daya beli rendah
Visi Misi Locus Prioritas Lokasi
15
SINERGI IMPLEMENTASI STRTAEGI RTRW DAN RPJM
Pro Growth
Pro Job
Pro Poor
Pro Environment
Visi :
Misi :
Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana secara sinergis untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan/wilayah
Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi
Mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan dan juga pemerataan pelayanan agar tidak terjadi pemusatan kegiatan di suatu wilayah
Mempercepat perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal di Provinsi Jawa Timur
Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup
Mengembangkan kawasan strategis terkait dengan pengembangan Kawasan Pengendalian Ketat (High Control Zone) untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan
Optimasi fungsi budidaya dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global.
Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia.
Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadlilan dan berhirarki, serta
bernilai tambah tinggi. Pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional. Keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan. Pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi.
Terwujudnya Ruang Wilayah Jawa Timur Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan
16 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 16
SISTEM PUSAT PELAYANAN – SISTEM PERKOTAAN
i
Perkotaan Gerbangkertosusila dan
Malang sebagai PKN
(Pusat Kegiatan Nasional)
Kabupaten Jember Masuk dalam Wilayah Pengembangan Jember dan
sekitarnya, Satuan Wilayah Jember-Bondowoso-Situbondo dengan
pusat pengembangan adalah Perkotaan Jember
Kab. Jember sebagai PKW
Fungsi WP Jember dan sekitarnya : kawasan pertanian tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata
17 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 17
WP JEMBER DAN SEKITARNYA
Wilayah Kabupaten Jember masuk dalam sistem perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
.
Rencana Struktur Ruang Perkotaan
Jember
Arahan Pengembangan Kawasan
Rencana Struktur Kegiatan WP Jember
Dan Sekitarnya
Pengembangan perkotaan yang relatif tidak terlalu besar berupa permukiman dan perdagangan skala lokal terjadi di Kecamatan Puger, Tanggul dan Kencong
Pengembangan Bandar Udara di Kecamatan Balungsari Perkembangan perkotaan yang cenderung terjadi berupa permukiman serta
perdagangan dan jasa penunjang kegiatan pengembangan bandara Pengembangan perkebunan tembakau di Jelbuk, Sukowono serta Sumberjambe Perkembangan perkotaan cenderung berupa permukiman pedesaan yang bersifat
mengelompok
Wilayah Kabupaten Jember diarahkan sebagai kegiatan perkebunan, konservasi, perdagangan, pariwisata, pertanian, permukiman dan bandar udara perintis
18 18 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 18
RENCANA SISTEM TRANSPORTASI
Terminal Arjasa
Terminal Tawangalun
Bandara Noto Hadinegoro
Jalan Nasional Kolektor Primer: Glonggong – Pacitan – Panggul – Durenan – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Turen – Lumajang – Wonorejo – Jember – Gentengkulon – Jajag – Benculuk – Rogojampi – Banyuwangi
Jalan Provinsi Kolektor Primer • Lumajang – Kencong – Kasihan –
Balung – Ambulu – Mangli • Kasihan – Puger • Jember – Bondowoso – Situbondo • Maesan – Kalisat – Sempolan • Genteng – Temuguru – Wonorekso • Jajag – Bangorejo – Pasanggaran • Benculuk – Grajagan; • Glagahagung – Tegaldimo
Jalan Strategis Nasional Rencana • Jarit – Batas Jember • Batas Jember – Puger • Puger Sumberejo
Terminal penumpang tipe A
berfungsi terutama untuk pelayanan angkutan antar kota antar provinsi
Terminal Penumpang tipe B
berfungsi terutama untuk pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi
19
RENCANA SISTEM TRANSPORTASI-PERKERETAAPIAN
Jalur kereta api ganda : Jalur Timur: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Wonokromo – Sidoarjo – Bangil
– Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi
Stasiun Kereta Api
Stasiun Jember
Konservasi Rel Kereta Api Mati: Lumajang – Gumukmas – Balung – Rambipuji
Panarukan – Situbondo – Bondowoso – Kalisat – Jember
DRY PORT Rambipuji
Pengembangan jalur perkeretaapian ganda bertujuan untuk menfasilitasi perkembangan layanan perkeretaapian, yang dipicu oleh pertumbuhan permintaan akan angkutan penumpang perkeretaapian
20
RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
PLTU Singosari
PLTU Paiton PLTG Lekok
PLTU Tg. Awar-Awar
rencana pengembangan energi alternatif : Energi Air Energi Angin Energi Panas Bumi Energi Gelombang Laut Energi Biomassa dan Biogas
Pengembangan sistem jaringan kelistrikan yaitu pembangunan gardu induk 150/20
Sumur Gas
Sumur MR/S
PLTU
PLTG
Jaringan Listrik Tenaga
Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV
Jaringan Listrik
Gardu Induk
PLTU Ngadirejo
21
RENCANA SISTEM JARINGAN AIR BERSIH
Rencana pengembangan
jaringan irigasi di wilayah
sungai bondoyudo bedadung
yaitu Waduk Atrogan
Pengembangan jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota untuk mendukung air baku pertanian dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kesamaan hak antarwilayah.
22 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 22
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Suaka
Alam, Pelestarian
Alam dan Cagar
Budaya: lebih dari
233.828,50 Ha
Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan Pertanian Lahan Basah direncanakan sebesar 957.239 Ha dan kurang lebih
802,357.90 Ha (8.639,00 Ha di Jember) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan
Kawasan pertanian Lahan Kering direncanakan sebesar 849.033 Ha dan kurang lebih
215.191,83 Ha (4.146,00 Ha di Jember) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan
Kawasan Peruntukan
Permukiman
Kawasan Peruntukan
Industri
Kawasan Hutan
Lindung =
344.742 Ha
(Kab. Jember ± 17.620 Ha)
Rawan Bencana Tanah Longsor
Rawan Bencana
Letusan Gunung
Berapi
Kawasan Hutan Produksi = 782.772 Ha
Kabupaten Jember ± 44.169 Ha)
Kawasan
Pertambakan
Kawasan
Hutan
Rakyat
Lahan Basah Lahan Kering
23
RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
meliputi: 1. Kabupaten Bangkalan; 2. Kabupaten Bojonegoro; 3. Kabupaten Gresik; 4. Kabupaten Jember; 5. Kabupaten Jombang; 6. Kabupaten Lamongan; 7. Kabupaten Madiun; 8. Kabupaten Malang; 9. Kabupaten Mojokerto; 10. Kabupaten Nganjuk; 11. Kabupaten Ngawi; 12. Kabupaten Pasuruan; 13. Kabupaten Probolinggo; 14. Kabupaten Sidoarjo; 15. Kabupaten Situbondo; 16. Kabupaten Tuban; 17. Kota Kediri; 18. Kota Madiun; dan 19. Kota Surabaya.
C. Sentra industri direncanakan di seluruh kabupaten/kota
B. Kawasan Peruntukan Industri di Luar Kawasan Industri
24 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 24
KAWASAN ANDALAN Berdasarkan PP 26/2008
Kawasan Andalan Darat Kawasan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut;
25 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 25
RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KEPENTINGAN EKONOMI)
Kawasan Koridor Metropolitan • Kaki Suramadu Bangkalan • Kaki Suramadu Surabaya • CBD Surabaya • CBD Kota Malang • Perkotaan Lawang
High Tech Industrial Park (HTIP) SIER dan Sekitarnya
Agropolitan Wilis Agropolitan Bromo Tengger
Semeru Regional
Agropolitan Ijen Regional
Agropolitan Madura Regional
KEU Gemopolis
KEU LIS (Lamongan Integrated Shorebase)
Kab. Madiun, Kab.Magetan, Kab. Ngawi,
Kab. Ponorogo, Kab.Trenggalek, dan Kab.
Pacitan
Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
Kab. Jember, Kab.Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi
Kawasan Agroindustri Gelang Utara
KEU Sendang Biru
KEU Tg Bulu Pandan
Kab Bangkalan Kab Sampang Kab Pamekasan Kab Sumenep
KSN GKS
Kawasan Agropolitan Regional IJEN (Kab Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, dan Kab
Situbondo)
26 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 26
2. Pulau Panekan : Wilayah Administrasi : Kec Munjungan Kabupaten
Trenggalek
Luas : 15.460 ha
Tidak berpenghuni dan tidak ada sumber air tawar
Potensi SDA : sarang walet (kondisi menurun), terumbu karang, ikan karang (kerapu, kakap dan lobster)
Dapat dikembangkan untuk usaha perikanan berkelanjutan dan budidaya sarang burung walet
1 . Pulau Sekel :
Wilayah Administrasi : Kec Watulimo, Kab Trenggalek
Luas : 300 m2
Tidak berpenghuni dan dan hanya berupa pulau karang kecil (tidak ada habitat darat)
3. Pulau Nusa Barung Wilayah Administrasi : Desa puger
kulon, Kec puger, kabupaten Jember
Luas : 6100 Ha
Merupakan kawasan konservasi cagar alam, pengelolaan dibawsah Sub Balai KSDA -Dep HUT
Sudah ada perangkat hukum sebagai acuan Pengelolaannya
Potensi Sumberdaya : a. Tidak berpenghuni b. Penyu hijau, walet, terumbu
karang (18 jenis, 93 Ha) c. Pemanfaatan perikanan
berkelanjutan diperbolehkan diluar 500 m dari pantai Nusabarong
d. Bisa dikembangkan untuk untuk pengembangan wisata bahari berbasis lingkungan (ecotourism)
1
2
3
26
2
27 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 27
MUATAN STRATEGIS PROVINSI DALAM RTRW KAB/KOTA
1 • Rencana Kawasan Hutan
2 • Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3 • Mengakomodasi Pelaksanaan Sistem Informasi Tata Ruang
4 • Pengalokasian Kawasan Peruntukan Sektor Informal
5 • Pengalokasian RTH Pada Kota dan Kawasan Perkotaan
6 • Pengalokasian TPA Terpadu (Skala Regional)
7 • Pencadangan Lahan (Land Banking)
28 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 28
SINKRONSASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITR)
Provinsi Jawa Timur merencanakan untuk mengintegrasikan SITR Jawa Timur dengan SITR Kabupaten/Kota agar informasi tentang rencana tata ruang bisa saling terintegrasi
29 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 29
MUATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR
• Sektor Informal adalah salah satu penggerak perkembangan ekonomi wilayah
•Kawasan perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan harus menyediakan alokasi ruang untuk sektor informal
Pengalokasian Kawasan Peruntukan Sektor Informal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur
•Kualitas dan Kuantitas RTH mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai aspek kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial
Pengalokasian RTH Pada Kota dan Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Timur
•Ketersediaan lahan kosong pada kawasan perkotaan semakin kecil, lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan perkembangan wilayah (permukiman, kawasan perdagangan, industri, dsb) tidak tersedia alokasi lahan untuk TPA di kawasan Perkotaan (Arahan TPA Terpadu Kabupaten/Kota)
Pengalokasian TPA Terpadu (TPA skala regional lintas kab/kota) Provinsi Jawa Timur
•Pencadangan lahan diperlukan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan lahan untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang dan mendukung investasi kegiatan ekonomi di Wilayah Provinsi dan setiap Kabupaten/Kota
Pencadangan Lahan Provinsi Jawa Timur
30 30 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
31 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 31
TINDAK LANJUT SETELAH DIPERDAKANNYA RTRW KAB JEMBER
• Rencana Detail Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Berdasarkan pasal 59 ayat 4 PP 15 Tahun 2010: Rencana Detail Tata Ruang harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Berdasarkan Permen PU 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ
RTRW KAB JEMBER
Telah Diperdakan
Rencana Rinci Tata Ruang
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Jember
RDTR dan PZ
RDTR Perkotaan (1:5000) Kawasan Strategis
32 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember 32
PROGRESS/STATUS PERDA RTRW KAB/KOTA
• Pendetailan Lokasi LP2B
• Berdasarkan Pasal 20, UU 41 penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuang peraturan perundang – undangan serta menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
• Berdasarkan Ketentuan Peralihan yang tertuang dalam Pasal 75, UU 41 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa : – Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
– Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
• Kabupaten Jember segera melaksanakan pendataan, pemetaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B
Luasan Total LP2B Provinsi Jawa Timur Sebesar 1.017.549,73 Ha dengan rincian • LP2B Irigasi = 802.357,90 Ha • LP2B Non Irigasi = 215.191,83 Ha
Luasan Total LP2B Kabupaten Jember Sebesar 104 Ha dengan rincian • Sawah irigasi Eksisting= 504 Ha • LP2B Irigasi = 104 Ha • Sawah Non Irigasi = 45 Ha • LP2B Non Irigasi = 0 Ha
33 Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
33
Perencanaan
•Menyusun RTRW Kab/Kota dengan SPM:
•Pelibatan masyarakat minimal 2 (dua) kali pada tahap penentuan kebijakan dan penentuan pola dan struktur pemanfaatan ruang
• Sosialisasi RTRW Kab/Kota dengan SPM:
• Setiap kecamatan memiliki papan informasi tata ruang wilayah berupa peta dan papan pengumuman
•Penyediaan akses yang mudah untuk mendapatkan dokumen RTRW
Pemanfaatan
•Menyusun program dan anggaran pembangunan sesuai dengan RTRW Kab/Kota yang sudah diperdakan dengan SPM:
•Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program dan anggaran dengan tim penyusun (Bappeda)
• Sosialisasi NSPM bidang penataan ruang Kab/Kota dengan SPM:
•Penyediaan akses setiap saay untuk mendapatkan informasi bidang penataan ruang (pemanfaatan ruang)
Pengendalian
•Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kab/kota dengan SPM:
•Penyebaran informasi hasil pemantauan evaluasi kepada masuarakat minimal 2 (dua) kali dalam setahun
•Pemberian pelayanan keoada masyarakat atas pengaduan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
•Melakukan penertiban dengan mengenaan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang dengan SPM:
•Disetiap kecamatan terdapat unit untuk menerima pengaduan
•Pemberian sanksi atas pelanggaran tata ruang
Permen PU 14 Tahun 2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang
TERIMA KASIH