rencana strategis (revisi) tahun 2017-2021 · badan pendapatan daerah kota samarinda rencana...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
RENCANA STRATEGIS (REVISI)
TAHUN 2017-2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Rencana Strategis (Revisi) Tahun 2017-2021
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................... 1.1
1.1 Latar Belakang ................................................... 1.1
1.2 Landasan Hukum ................................................... 1.2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................... 1.4
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Startegis ........................................ 1.5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA ............................................... 2.1
2.1.Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda ............................... .2.1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 2.1
2.1.2 Struktur Organisasi ................................................... 2.3
2.2. Sumber Daya Aparatur ................................................... 2.15
2.3. Sarana Dan Prasarana Aparatur ................................................... 2.18
2.4. Kinerja pelayanan ................................................... 2.22
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............ 6.1
3.1 Identifikasi Permasalahan ................................................... 2.1
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ................................................... 3.5
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Dispenda Provinsi
Kaltim ................................................... 3.9
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Keuangan ................................. 3.9
3.3.2 Telaah Renstra Dispenda .................................................. 3.10
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Rencana Strategis (Revisi) Tahun 2017-2021
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ................................................... 3.11
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................... 3.12
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.................. 4.1
4.1 Visi dan Misi Bapenda ................................................... 4.1
4.1.1 Visi ................................................... 4.2
4.1.2 Misi ................................................... 4.3
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................................... 4.4
4.3 Strategi dan Kebijakan Bapenda .................................................. 4.7
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................... 5.1
5.1.Rencana Program dan Kegiatan. .................................................. 5.2
BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ................................................... 6.1
BAB 7 PENUTUP ................................................... 7.1
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Rencana Strategis (Revisi) Tahun 2017-2021
KATA PENGANTAR
Seiring dengan perkembangan pengelolaan Pendapatan Daerah dan
dalam rangka mewujudkan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang handal
dan berkelanjutan diperlukan upaya sinergis dari seluruh aparat pengelola
pendapatan daerah, komitmen Pimpinan Pemerintah, serta profesionalisme
aparat dan berkenaan dengan Pendapatan Daerah Kota Samarinda saat ini
kita harus mampu menciptakan suatu sistem yang baik, bagi terlaksananya
proses secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, sehingga apa yang
diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud.
Dengan kata lain tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari program
pembangunan benar - benar bermanfaat bagi masyarakat.
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang terbentuk sesuai
Perwali No. 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda.
1.1 Bab 1 Pendahuluan
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengatur dan merencanakan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
tersebut kemudian disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan
daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah
(lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai
pelaksanaan dari Renstra PD.
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen formal dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada RPJMD. Recana
Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.Visi dan Misi Perangkat Daerah tidak masuk dalam dokumen
perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya, namun indikator kinerja Renstra
tetap harus mendukung sasaran pembangunan Kota/Kabupaten di masa
mendatang.
Penyusunan Rencana Strategis harus relevan dan sesuai dengan
pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan
BAB 1
1.2 Bab 1 Pendahuluan
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
perumusan manajemen strategik demi meningkatkan pelayanan publik
dansebagai pedoman dalam melaksanakan Renstra. Dalam proses penyusunan
Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan
indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program kegiatan prioritas
untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, khususnya urusan Pendapatan
Daerah. Proses penyusunan Renstra (Revisi) Bapenda tahun 2017-2021
dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu
penyiapan data dan informasi, disusul penyusunan rancangan awal Renstra.
Untuk rancangan Renstra sendiri meliputi penyampaian dan verifikasi,
perumusan akhir, serta penetapan. Renstra memiliki keterkaitan dengan
beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra Kementerian
Keuangan RI, dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim.
Renstra nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam mengantisipasi tuntutan
perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga
terwujud pelayanan prima bagi masyarakat. Renstra (Revisi) Bapenda tahun
2017-2021 memiliki fungsi yang sangat strategis karena akan menjadi acuan
bagi bidang-bidang di Bapenda untuk menyusunan Rencana Kerja (Renja)
Bapenda selama kurun waktu lima tahun. Renstra (Revisi ) Bapenda tahun
2017-2021 juga akan menjadi pedoman dalam evaluasi kinerja Bapenda Kota
Samarinda selama kurun waktu tahun 2017-2021.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renstra (Revisi) OPD Badan Pendapatan
Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1.3 Bab 1 Pendahuluan
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor13 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Umum;
1.4 Bab 1 Pendahuluan
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor15 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 tahun 2016 tentang Penjabaran
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Daerah Kota
Samarinda;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra (Revisi) Badan Pendapatan Daerah adalah
sebagai acuan bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
dalam melaksanakan Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selain itu,
dokumen Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah digunakan
sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota
Samarinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai
visi dan misi pemerintah Kota Samarinda.
Tujuan Rencana Strategis (Revisi) OPD Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda tahun 2017-2021 adalah:
1. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan
RPJMD Samarinda, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah selama
kurun waktu lima tahun;
1.5 Bab 1 Pendahuluan
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
2. Memberikan dasar dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja)
tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
3. Memberikan tolok ukur kinerja lima tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah
Kota Samarinda;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif
dalam peningkatan Pendapatan Daerah dan melakukan pengawasan atas
kinerja Badan Pendapatan Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Strategis (Revisi) OPD Badan Pendapatan Daerah
Kota Samarinda Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan
serta sistematika.
BABII Gambaran Pelayanan OPD Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur
organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang
terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang Pendapatan
Daerah, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang Pendapatan
Daerah di Samarinda 2017-2021 dan tantangan serta peluang
pelayanan OPD Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
BABIII Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan Badan, telahan visi, misi dan program
Walikota dan Wakil Walikota terpilih, RT/RW dan Kajian
Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
1.6 Bab 1 Pendahuluan
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
BABIV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Kebijakan
Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi,
misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang
Pendapatan Daerah yang diarahkan untuk dapat mendukung
terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-
2021.
BABV Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok
Sasaran serta Pendanaan Indikatif
Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang
indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk
lima tahun kedepan.
BABVI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan Pendapatan Daerah
yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian
visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
BABVII Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap
komitmen untuk melaksanakan Renstra (Revisi) Badan Pendapatan
Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021 secara konsisten yang
implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta
berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program
serta kegiatan 5 (lima) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda dalam kaidah pelaksanaan.
2.1 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah Perangkat Daerah
sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada
Walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas
pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Walikota Samarinda No.52 tahun 2016 tentang Penjabaran
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kota Samarinda, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda bertanggung jawab
terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda
2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Bapenda
Organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda,
disusun berdasarkan No.52 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda,
yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Bapenda yang merupakan pelaksana otonomi daerah,memiliki tugas
pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah yang
menjadi kewenangan daerah. Bapenda turut berperan serta dalam
merumuskan kebijakan perencanaan operasional program organisasi
BAB 2
2.2 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
pengelolaan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Dana Perimbangan melalui Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan
Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi serta pelaksanaan
penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Pendapatan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan
standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BAPENDA yang searah dengan
kebijakan umum daerah dan norma, standar, prosedur, kriteria serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi antara lain:
a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan pada lingkup badan;
b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan lainnya;
c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta
penggalian potensi pajak Daerah;
d. pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan
penerimaanpendapatan Daerah;
e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalianoperasional
dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta
penggalian potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan
penagihan serta penggalian potensi pajak daerah dan pendapatan lain-
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan penyuluhan dan menerima pengaduan mengenai
pendapatan Daerah;
2.3 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
h. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2.1.2. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi BAPENDA Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota
Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan tata
Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah, terdiri dari dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
2. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
3. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.
4. BidangPajak Self Assesment, membawahkan:
1. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB; dan
3. Sub BidangPajak Hiburan dan Pajak Parkir.
5. Bidang Pajak Official Assesment, membawahkan:
1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I;
2. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan II; dan
3. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah.
6. Bidang Pengendalian, membawahkan:
1. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
3. Sub Bidang Penindakan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8.UPT.
2.4 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Rincian tugas dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
adalah sebagai berikut:
1. Badan
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai
tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah yang
menjadi kewenangan daerah.
Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Badan, mempunyai fungsi:
a) penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan pada lingkup badan;
b) penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah,
retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
c) pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan
serta penggalian potensi pajakDaerah;
d) pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan
pendapatan Daerah;
e) pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian
operasional dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan
penagihan serta penggalian potensi pendapatan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan
penagihan serta penggalian potensi pajak daerah dan pendapatan
lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g) pelaksanaan penyuluhan dan menerima pengaduan mengenai
pendapatan Daerah;
h) pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan
2.5 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
i) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai
tugas melaksanakan koordinasipenyusunan program, pengelolaan
urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan,
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Badan dan pengelolaan barang milik Daerah serta
evaluasi dan pelaporan.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
Sekretariat membawahisub bagian yang dipimpin oleh kepala sub
bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi
antara lain:
a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan
kesekretariatan;
b) pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
c) pengoordinasian penyusunandan pelaksanaan Rencana Kerja
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
d) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan,
ketatalaksanaan dan kearsipan;
e) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan
layanan informasi dan pengaduan;
f) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
g) pengelolaan anggaran Badan;
h) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai;
i) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
2.6 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
j) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
k) fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar
Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM);
l) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
m) pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Badan;
n) pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
o) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
p) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
q) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.1. Sub Bagian Program
Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b angka 1 mempunyai tugas:
a) mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama,
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan,
Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
b) menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja,
Rencana Kerja Tahunan,Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
c) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan
kegiatan;
d) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Badan;
e) mengoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan;
f) mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Badan;
g) mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
h) menyusun laporan tahunan Badan;
2.7 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
i) melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan
program dan kegiatan Badan;
j) mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan
kegiatan Badan;
k) membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
l) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.2. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
angka 2 mempunyai tugas:
a) menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tuganya;
b) menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
c) memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d) melaksanakan verifikasi SPP;
e) melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan Badan;
f) menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
g) menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi
kinerja keuangan;
h) menyusun neraca keuangan Badan;
i) mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Badan;
j) menyusun laporan keuangan Badan;
k) membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
n) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.8 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
2.3. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b angka 3 mempunyai tugas:
a) menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b) melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan
ketatausahaan;
c) mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
d) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan
mempersiapkan sarana prasarana kantor;
e) menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris
kantor/ rumah tangga;
f) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan
pengelolaan inventarisasi barang;
g) melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang
daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
h) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Badan;
i) mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam
rangka peningkatan kompetensi pegawai;
j) menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai
non struktural dan fungsional;
k) menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
l) menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
m) mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website
maupun permintaan data langsung;
n) menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan
dan pemberian informasi,
o) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
p) memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan
2.9 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM);
q) membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
r) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
s) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi
Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta pengaturan, pengendalian,
pembinaan dan pengawasan di bidang Perencanaan dan Sistem
Informasi.
Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada
Kepala Badan.
Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi membawahi Sub Bidang
yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab
langsung pada Kepala Bidang. Pengoordinasian dengan semua unsur
dinas dalam mengaktualisasikan pelaksanaan kegiatan penagihan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan lainnya sesuai
norma, standar,prosedur dan kriteria yang berlaku;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
a) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program
dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
b) perumusan kebijakan program kegiatan bidang perencanaan dan
sistem informasi;
c) pengkoordinasian pengolahan data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional dibidang perencanaan dan sistem informasi;
2.10 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
d) pengkoordinasian penyusunan rencana intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan Daerah;
e) pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan bidang;
f) pengendalian sistem informasi pendapatan daerah berbasis
teknologi;
g) pengakurasian data pendapatan daerah;
h) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
i) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2c angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyiapkan, menganalisa dan mengolah data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan pendapatan
daerah;
c. menghimpun dan mengolah data dalam rangka perencanaan
penerimaan pendapatan daerah;
d. menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
daerah;
e. merencanakan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusatdan
provinsi;
f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah
pemungut retribusi daerah dalam rangka perencanaan pendapatan
daerah;
g. menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota tentang pendapatan
daerah;
2.11 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
h. menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang
pendapatan daerah;
i. membuat konsep kebijakan tentang sistem dan prosedur pendapatan
daerah;
j. memfasilitasi penataan tata laksana dan standar operasional
prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
k. melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal;
l. mengikuti lifting bagi hasil sumber daya alam (SDA);
m. melaksanakan koordinasi penerimaan dana perimbangan dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah daripemerintah pusat
dan propinsi;
n. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan/pimpinan sesuai denganperaturan perundang-undangan.
3.2. Bidang Teknologi Informasi
Sub Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c angka 2 mempunyai tugas :
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyiapkan, menganalisa dan mengolah data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan pendapatan
daerah;
c. merancang, membangun, mengembangkan dan mengoperasikan
infrastruktur teknologi informasi pendapatan daerah;
d. menginventarisasi pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
terkait pendapatan daerah;
2.12 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
e. melaksanakan penatausahaan, perencanaan, pengendalian,
penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data/informasi
pelayanan pemungutan pajak daerah;
f. merancang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan
pengoperasian sistem aplikasi informasi pelayanan pemungutan
pajak daerah;
g. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap
aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Badan;
h. melaksanakan pengamanan dan kesinambungan terhadap data
elektronik yang dimanfaatkan lintas bidang pada Badan;
i. melaksanakan analisa dan pengembangan teknologi informasi
pendapatan daerah;
j. pengolahan, penyajian dan pendistribusian data dan informasi
pelayanan, kinerja dan penerimaan pajak daerah;
k. menyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelayanan pemungutan pajak daerah yang berkaitan dengan
teknologi informasi pajak daerah;
l. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat
pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui website badan;
m. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.13 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
3.2. Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data
Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf cangka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan
operasional dibidang perencanaan pendapatan daerah;
c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan
dibidang perencanaan pendapatan daerah;
d. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah denganOPD
pemungut;
e. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bidang Pajak Self Assessment
Bidang Pajak Self Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta pengaturan, pengendalian, pembinaan dan
pengawasan di bidang Pajak Self Assessment.
Bidang Pajak Self Assesment dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala
Badan.
Bidang Pajak Self Assessment membawahi Sub Bidang yang dipimpin
oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung pada Kepala
Bidang.
2.14 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
Bidang Pajak Self Assessment mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. perumusan sistem mekanisme pemungutan objek pajak self
assessment;
c. analisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD) Pajak Self Assessment;
d. penetapan nilai Pajak Self Assessment;
e. penerbitan Surat Tagihan Pajak Self Assessment yang telah
melampaui batas akhir pembayaran;
f. penerbitan Surat Peringatan dan Teguran Pajak Self Assessment;
g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak
Self Assessment;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
Pajak Self Assessment;
i. pengoordinir pelayanan dan penagihan serta menerbitkan Surat
Tagihan Pajak Self Assessment yang telah melampaui batas akhir
pembayaran;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan/Pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.1. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuanm sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf d angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
2.15 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
b. menyusun rumusan sistem mekanisme pemungutan Objek Pajak
Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
c. melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak
Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
d. melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak
Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
e. menerbitkan NPWPD dan SK pengukuhan sebagai Wajib Pajak Hotel,
Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
f. menganalisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. melakukan peneguran terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Penerangan
Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak melapor
sesuai ketentuan.
h. melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai Pajak Hotel,Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
i. melakukan penetapan secara jabatan;
j. melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dari
pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Hotel, Pajak Penerangan
Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke dalam Daftar
Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);
k. menghimpun bahan penatausahaan Pendapatan Pajak Hotel, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
l. menyusun laporan penerimaan Pendapatan Pajak Hotel, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
m. melaksanakan pencatatan piutang, pemungutan
/pembayaran /penyetoran Pajak Daerah;
n. melaksanakan pelayanan dan penagihan Pajak Hotel, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2.16 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
o. menerbitkan Surat Tagihan Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalandan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah melampaui batas
akhir pembayaran;
p. menerbitkan surat peringatan dan teguran Pajak Hotel, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
q. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak
Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;
s. mengelola dokumentasi/arsip proses penagihan Pajak Hotel, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
t. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.2. Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai
tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan sistem mekanisme pemungutan ObjekPajak
Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
c. melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan
Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
d. melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak
Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
2.17 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
e. menerbitkan NPWPD dan SK pengukuhan sebagai Wajib Pajak
Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan untuk BPHTB menggunakan
Nomor Objek Pajak (NOP) yang digunakan PBB-P2;
f. menganalisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan
untuk BPHTB menggunakan blanko SSPD BPHTB yang berfungsi sama
dengan SPTPD;
g. melakukan peneguran terhadap Wajib Pajak Restoran, Pajak Sarang
Burung Walet dan BPHTB yang tidak melapor sesuai ketentuan.
h. melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai Pajak Restoran,
Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
i. melakukan penetapan secara jabatan;
j. melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dari
pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Restoran, Pajak Sarang
Burung Walet dan BPHTB ke dalam Daftar Himpunan Pokok
Pembayaran (DHPP);
k. menghimpun bahan penatausahaan Pendapatan Pajak Restoran,
Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
l. Menyusun laporan penerimaan Pendapatan Pajak Restoran, Pajak
Sarang Burung Walet dan BPHTB;
m. Melaksanakan pencatatan piutang, pemungutan /pembayaran
/penyetoran Pajak Daerah;
n. Melaksanakan pelayanan dan penagihan serta menerbitkan Surat
Tagihan Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB yang
telah melampaui batas akhir pembayaran;
o. Menerbitkan surat peringatan dan teguran Pajak Restoran, Pajak
Sarang Burung Walet dan BPHTB;
p. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak
Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
2.18 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
r. Mengelola dokumentasi/arsip proses penagihan Pajak Restoran,
Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB;
s. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.3. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan sistem mekanisme pemungutan Objek Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir;
c. melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
d. melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah dan Objek Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir;
e. menerbitkan NPWPD dan SK pengukuhan sebagai Wajib Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir;
f. menganalisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
g. melakukan peneguran terhadap Wajib Pajak Restoran, Pajak Hiburan
dan Pajak Parkir yang tidak melapor sesuai ketentuan;
h. melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir;
i. melakukan penetapan secara jabatan;
j. melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dari
pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
ke dalam Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);
2.19 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
k. menghimpun bahan penatausahaan Pendapatan Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir;
l. menyusun laporan penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak
Parkir;
m. melaksanakan pencatatan, piutang pemungutan/ pembayaran/
penyetoran Pajak Daerah;
n. melaksanakan pelayanan dan penagihan Pajak Hiburan dan Pajak
Parkir;
o. menerbitkan Surat Tagihan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang
telah melampaui batas akhir pembayaran;
p. menerbitkan surat peringatan dan teguran Pajak Hiburan dan Pajak
Parkir;
q. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir;
r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
s. mengelola dokumentasi/arsip proses penagihan Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir;
t. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Pajak Official Assessment
Bidang Pajak Official Assessment sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta pengaturan, pengendalian,
pembinaan dan pengawasan di bidang Pajak Official Assessment.
2.20 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Bidang Pajak Official Assessment dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada
Kepala Badan.
Bidang Pajak Official Assessment membawahi Sub Bidang yang
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab
langsung pada Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
( 1) Bidang Pajak Official Assessment mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan
sesuai bidang tugasnya;
b. penyusunan rumusan sistem mekanisme pemungutanObjekPajak
Official Assessment;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran
(NOP), penilaian dan penetapan Pajak Official Assessment;
d. analisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah Terutang (SPPDT) PBB-P2;
e. pengkoordinasian cetak massal SPPDT PBB-P2 dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
f. pendistribusian SPPDT PBB-P2 dan pencatatan bukti tanda terima
(kitiran).
g. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dari
pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB-P2 ke dalam Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
h. penyusunan laporan penerimaan Pendapatan Pajak Official
Assessment;
i. pelaksanaan pencatatan piutang, pemungutan /pembayaran
/penyetoran Pajak Official Assessment;
j. penerbitan Surat Tagihan Pajak Official Assessment yang telah
melampaui batas akhir pembayaran;
2.21 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
k. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak official
assessment;
l. pemantauan,evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugasnya;
m. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.1. Sub BidangPajak Bumi dan Bangunan I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf f angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan sistem mekanisme pemungutanObjekPBB-P2;
c. melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran (NOP), penilaian
dan penetapan PBB-P2;
d. menganalisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah Terutang (SPPDT) PBB-P2;
e. melakukan peneguran terhadap Wajib PBB-P2 yang tidak melapor
sesuai ketentuan.
f. melaksanakan cetak massal SPPDT PBB-P2 dan Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP).
g. melaksanakan pendistribusian SPPDT PBB-P2 dan pencatatan bukti
tanda terima (kitiran).
h. melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dari
pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB-P2 ke dalam Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
i. menyusun laporan penerimaan Pendapatan PBB-P2;
j. melaksanakan pencatatan piutang, pemungutan /pembayaran
/penyetoran Pajak Daerah;
k. menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 yang telah
melampaui batas akhir pembayaran;
2.22 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
PBB-P2;
m. mengelola dokumentasi/arsip proses penagihan PBB-P2;
n. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.2. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan sistem mekanisme pemungutan ObjekPBB-P2;
c. melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran (NOP), penilaian dan
penetapan PBB-P2;
d. menganalisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah Terutang (SPPDT) PBB-P2;
e. melakukan peneguran terhadap Wajib PBB-P2 yang tidak melapor
sesuai ketentuan;
f. melaksanakan cetak massal SPPDT PBB-P2 dan Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP);
g. melaksanakan pendistribusian SPPDT PBB-P2 dan pencatatan bukti
tanda terima (kitiran);
h. melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dari
pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB-P2 ke dalam Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
i. menyusun laporan penerimaan Pendapatan PBB-P2;
j. melaksanakan pencatatan piutang,
pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah;
2.23 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
k. menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2 yang telah
melampaui batas akhir pembayaran;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
PBB-P2;
m. mengelola dokumentasi/arsip proses penagihan PBB-P2;
n. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.3. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan sistem mekanisme pemungutanobjekPajak
Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah;
c. melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penilaian dan
penetapan Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah;
d. menganalisa penerimaan dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah;
e. melakukan peneguran terhadap Wajib Pajak Reklame dan Pajak Air
Bawah Tanah yang tidak melapor sesuai ketentuan;
f. melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dari
pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Reklame dan Pajak Air
Bawah Tanah;
g. menyusun laporan penerimaan Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak
Air Bawah Tanah;
h. melaksanakan pencatatan piutang, pemungutan /pembayaran
/penyetoran Pajak Daerah;
2.24 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
i. menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Reklame dan
Pajak Air Bawah Tanah yang telah melampaui batas akhir
pembayaran;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan
Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah;
k. mengelola dokumentasi/arsip proses penagihan Pajak Reklame dan
Pajak Air Bawah Tanah;
l. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan/Pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bidang Pengendalian
Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, mengevaluasi dan memverifikasi urusan
pengawasan dan pemeriksaan objek pajak, penindakan dan
pengaduan serta penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pendapatan lainnya.
Bidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
Bidang Pengendalian membawahi Sub Bidang yang dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. perumusan penyuluhan, pengaduan, pengawasan, pemeriksaan dan
penindakan Pajak Daerah;
2.25 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
c. pelaksanaan pengkoordinasian baik dengan unsur badan maupun
unsur OPD terkait dengan kegiatan penyuluhan;
d. pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan program penyuluhan;
e. mengkoordinir sosialisasi atau penyuluhan pelaksanaan Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota terkait dengan Pajak Daerah dan
program kerja dibidang pendapatan daerah;
f. evaluasi, monitoring dan pelaporan atas hasil pelaksanaan
penyuluhan, pengaduan, pengawasan, pemeriksaan dan
penindakan;
g. pemanggilan terhadap Wajib Pajak untuk didengar dan diperiksa
sebagai Wajib Pajak yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah;
h. penindakan terhadap pungutan yang bersumber dari pajak daerah
yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan;
i. penindakan terhadap pelanggar pungutan yang bersumber dari
Pajak Daerah bekerja sama dengan instansi terkait;
j. pengenaan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
Wajib Pajak Daerah dalam hal penyanderaan, penyitaan dan
penyegelan;
k. pemantauan,evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugasnya;
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan/Pimpinan
sesuai denganperaturan perundang-undangan.
6.1. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan sebagimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf g angka 1 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan penyuluhandan pengaduan pajak daerah;
2.26 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
c. melaksanakan pengkoordinasian baik dengan unsur badan maupun
unsur OPD terkait dengan kegiatan penyuluhan;
d. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul
berkenaan dengan program penyuluhan;
e. melakukan sosialisasi atau penyuluhan pelaksanaan Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota terkait dengan Pajak Daerah dan
program kerja dibidang pendapatan daerah;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan
penyuluhan;
g. menerima pengaduan keberatan, keringanan dan banding berkenaan
dengan pajak daerah;
h. melaksanakan pemberian layanan restitusi dan kompensasi terhadap
adanya permohonan dari wajib pajak daerah;
i. memproses pembetulan, pembatalan, penundaan jatuh tempo,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi;
j. melakukan peninjauan lapangan atas permohonan keberatan,
keringanan dan banding bekerja sama dengan bidang dan seksi
terkait;
k. menyiapkan pertimbangan keputusan menerima atau menolak
permohonan keberatan, keringanan dan banding;
l. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.27 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
6.2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf g angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan sistem mekanisme pengawasan dan pemeriksaan;
c. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pungutanyang
bersumber dari pajak daerah;
d. melaksanakan pengawasan terhadap benda berharga yang sudah
diperforasi;
e. membuat laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
f. membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.3. Sub Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf g
angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya;
b. menyusun rumusan sistem mekanisme penindakan;
c. memanggil wajib pajak untuk didengar dan diperiksa sebagai wajib
pajak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah tentang
pajak daerah;
d. melaksanakan penindakan terhadap pungutan yang bersumber dari
pajak daerah yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan;
e. melaksanakan penindakan terhadap pelanggar pungutan yang
bersumber dari pajak daerah bekerja sama dengan instansi terkait;
f. melakukan pengenaan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh wajib pajak daerah dalam hal penyanderaan,
penyitaan dan penyegelan;
2.28 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
g. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai denganperaturan perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Pelaksana Teknis
(1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi
meliputi:
a. UPT Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1
(satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
b. UPT Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas
Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2.29 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
(3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2.2 Sumber Daya Aparatur pada Badan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda memiliki jumlah pegawai
sebanyak 295 orang, dengan status kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Pegawai Tidak Tetap Bulanan dan Pegawai tidak Tetap Harian. Data
kepegawaian per 31 Desember 2016 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
rincian jumlah pegawai sebagai berikut:
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Status Kepegawaian
Per 31 Desember 2016
No Status Kepegawaian Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 182 orang
2 Pegawai Tidak Tetap Bulanan 67 orang
3 PTTH 46 orang
Jumlah 295 orang
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Pendidikan Formal
Per 31 Desember 2016
No Pendidikan Formal Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil
a. Doktor -
b. Magister 18 orang
c. Sarjana 76 orang
d. Diploma 7 orang
2.30 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
e. SMU/SMK 80 orang
f. SLTP 1 orang
g. SD -
Jumlah 182 orang
2 Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)
a. Doktor -
b. Magister 2 orang
c. Sarjana 36 orang
d. Diploma 6 orang
e. SMU/SMK 25 orang
f.SLTP 1 orang
g. SD -
Jumlah 2 67 orang
3 Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH)
a. Doktor -
b. Magister -
c. Sarjana 10 orang
d. Diploma 3 orang
e. SMU/SMK 26 orang
f.SLTP 7 orang
g. SD -
Jumlah 3 46 orang
Jumlah 1 + 2 + 3 295 orang
2.31 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Pendidikan Berjenjang Per 31 Desember 2016
No Pendidikan Berjenjang Jumlah
1 Spati -
2 Spamen / Diklatpim II 1 orang
3 Spadya / Spama / Diklatpim III 6 orang
4 Adum / Diklatpim IV 20 orang
Jumlah 27 orang
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Bapenda Berdasarkan Pangkat/Golongan
Per 31 Desember 2016
No Unit Kerja Golongan
I II III IV
1 Sekretariat 1 11 16 3
2 Bid. Pendataan & Penetapan - 17 26 2
3 Bid. Danper & Pembukuan - 4 12 1
4 Bid. Penagihan - 23 20 1
5 Bid. Pembinaan & Pengembangan - 3 9 2
6 UPTD Mess Perwakilan Jakarta - 5 1 -
7 UPTD Samarinda Utara - 6 8 -
8 UPTD Samarinda Seberang - 7 4 -
J u m l a h 1 76 96 9
2.3 Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan daerah
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana
berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris kantor, kendaraan dinas dan
fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana
2.32 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
tersebut belum memadai.Hal ini disebabkan adanya beberapa peralatan kantor
yang sudah terhitung lama dan kondisi bangunan kantor yang tidak sesuai
dengan jumlah pegawai yang ada, sehingga sarana dan prasarana penunjang
masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana
yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Bapenda Kota Samarinda
Per 31 Desember 2016
No Sarana dan prasarana Jumlah
1 Gedung Kantor 1096 M2
2 Kendaraan
a. Roda Empat 19 unit
1) Toyota Kijang Station 1 unit
2) Carry Futura 1 unit
3) Suzuki APV 2 unit
4) Toyota Hilux Pick Up 2 unit
5) Toyota Avanza 7 unit
6) Mitsubishi L-300 (PBB) 1 unit
7) Nissan X-Trail 1 unit
8) Daihatsu GrandMax 1 unit
9) BMW 1 unit
10) Toyota Fortuner 1 unit
11) Toyota Camry 1 unit
b. Roda Dua
1) Yamaha Yupiter Z 110 & 102 CC 21 unit
2) Honda Win 7 unit
3) Honda Karisma 1 unit
4) Suzuki Tornado 6 unit
5) Honda Supra-X 125 CW 17 unit
6) Yamaha Jupiter Z-CW 115 Cc 16 unit
7) Yamaha Jupiter MX ATCW 135 CC 14 unit
3 Meja Kerja
a. Ukuran 1/2 Biro 153 unit
b. Meja tamu
4 unit
c. Meja Informasi 1 unit
d. Meja mesin ketik 4 unit
e. Meja Komputer 24 unit
f. Meja rapat 10 unit
g. Meja Perporasi 5 unit
h. Meja Kerja Direktur (esselon II) 1 unit
2.33 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
i. Meja Sudut/Telepon 1 unit
j. Meja Kerja (esselon III) 12 unit
k. Meja Kerja (esselon IV) 19 unit
4 Kursi Kerja
a. Kursi kerja Lipat 3 unit
b. Kursi Kerja (esselon II) 1 unit
c. Kursi Biasa 155 unit
d. Kursi kerja Putar 54 unit
e. Kursi Rapat : 54 unit
Kursi Tunggu 19 unit
Kursi tamu 13 unit
Kursi Bundar dari Batu
-
Kursi Rotan 2 unit
5 Lemari
a. Lemari Kayu 63 unit
b. Lemari Rak Besi 10 unit
c. Lemari Besi 19 unit
d. Lemari Arsip katalog 1 unit
e. Lemari Rak Kerja 5 unit
f. Lemari Makan
-
g. Lemari TV 1 unit
h. Filling Cabinet 45 unit
6 AC 58 unit
7 Telepon ON Line
-
8 Telepon / PABX 3 unit
9 Papan Data -
10 Mesin Hitung Listrik
-
11 a. Papan Tulis 9 unit
b. Papan Tulis Elektronik 1 unit
12 Calculator 75 unit
13 Cash Register 3 unit
14 Lemari Kaca 5 unit
15 Dispenser 19 unit
16 Mineral Water System 1 unit
17 Tape Recorder -
18 Televisi :
a. Televisi 33 unit
b. LCD 7 unit
19 Lemari Besi (brand kas) 24 unit
20 Layar Slide 1 unit
21 Projektor :
a. Projektor 5 unit
b. Projektor LCD Infocuse I 1 unit
2.34 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
22 Mesin Penghisap Debu.Vacuum Cleaner -
23 Kipas Angin dan Kipas Angin Embun 17 unit
24 Mesin Penghitung Uang 1 unit
25 Detektor Uang Palsu 1 unit
26 Blower 5 unit
27 Telepon 5 unit
25 Mesin Ketik :
a. IBM 14 unit
b. Elektrik :
- Olympia Fortable 2 unit
26 Filling Cabinet 52 unit
27 Mesin Perporasi 8 unit
28 Faximili 1 unit
29 Jam Dinding 6 buah
30 Komputer 74 unit
a. UPS 77 unit
b. Printer : 128 unit
c. CPU 85 unit
d. Layar Monitor 77 unit
e. Keyboard 53 unit
f. Note Book (Laptop) 109 unit
g. Stavol 30 unit
h. Hardisk Portable 19 unit
31 Mesin Foto Kopi 10 unit
32 Kulkas 11 unit
33 Router Wireless 1 buah
34 USB Wireless 3 buah
35 Server 7 unit
36 Kamera Digital 13 unit
37 Handycam 6 unit
38 Handy Talky 66 unit
39 Penghancur Kertas 13 unit
40 Alat Pemotong Kertas 3 unit
41 Tangga Almunium 3 unit
2.4 Kinerja Pelayanan Bapenda Kota Samarinda
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input),
keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang
administrasi keuangan daerah, khususnya pengelolaan pendapatan daerah
2.35 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dalam merumuskan kebijakan
perencanaan operasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Pendapatan Daerah merupakan hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi
Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain
pendapatan asli daerah yang sah.
2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus.
3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana
Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana
Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi
atau dari pemerintah daerahLainnya.
Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda terdiri dari:
Pajak hotel
Pajak restoran
Pajak hiburan
Pajak reklame
Pajak penerangan jalan
Pajak parkir
Pajak air tanah
Pajak sarang burung walet
Pajak mineral bukan logam dan batuan
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
2.36 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Selain pajak, jenis pendapatan lain yaitu retribusi yang dikelola Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda terdiri dari:
Retribusi jasa umum
Retribusi jasa usaha
Retribusi perizinan tertentu
PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari
pendapatan daerah yang diperoleh dari setoran pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD di kota Samarinda
mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2014. Pendapatan Asli Daerah terjadi tahun 2011 ke 2012 naik sebesar 39,77
persen. Kenaikan ini dikarenakan hasil pajak daerah yang juga meningkat
jumlahnya. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda
Sumber: data yang diolah
Berikut adalah rincian pendapatan daerah kota Samarinda tahun 2011
sampai dengan tahun 2014. Dapat terlihat bahwa pendapatan asli daerah kota
Samarinda selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
188.813.379.533,48
263.902.471.374,90
338.198.739.081,33
429.417.431.103,56
0,00
50.000.000.000,00
100.000.000.000,00
150.000.000.000,00
200.000.000.000,00
250.000.000.000,00
300.000.000.000,00
350.000.000.000,00
400.000.000.000,00
450.000.000.000,00
500.000.000.000,00
2011 2012 2013 2014
2.24 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Tabel
Realisasi Pendapatan Kota Samarinda Tahun 2011-2014
Uraian Realisasi Pendapatan
2011 2012 2013 2014
Pendapatan 2,068,470,073,728.48 2,703,368,601,769.90 2,567,673,073,696.33 2,838,954,873,804.56
A. Pendapatan Asli Daerah 188,813,379,533.48 263,902,471,374.90 338,198,739,081.33 429,417,431,103.56
Pajak 109,428,925,935.29 159,865,253,302.66 197,823,372,365.07 238,805,420,034.65
Pajak Hotel 8,860,954,125.45 11,060,312,599.18 13,364,380,346.40 18,116,850,345.70
Pajak Restoran 13,904,598,692.23 16,405,922,435.80 22,274,583,151.32 27,985,627,933.65
Pajak Hiburan 5,882,959,797.24 7,257,751,847.00 10,095,453,120.91 14,960,249,488.95
Pajak Reklame 3,030,219,024.50 5,416,978,996.09 6,495,666,709.46 6,926,570,722.43
Pajak Penerangan Jalan 36,485,441,391.80 44,196,627,750.00 55,511,761,802.48 69,209,084,416.22
Pajak Parkir 2,589,446,148.00 2,988,977,000.00 3,277,615,250.00 4,725,276,023.00
Pajak Air Tanah 5,000,000.00 40,138,569.84 46,197,412.86 45,747,204.76
Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000.00 - 1,541,000.00 3,127,170.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 156,872,500.00 430,873,899.00 528,039,969.00 662,344,125.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - 22,741,120,687.00 27,774,101,069.74 37,717,524,905.00
Bea Peolehan Hak atas tanah dan Bangunan 38,513,434,256.17 49,326,549,518.75 58,454,032,532.90 58,453,017,739.94
Retribusi 48,807,626,632.27 56,956,045,684.68 55,667,331,774.13 66,907,582,372.00
Retribusi Jasa Umum 17,194,318,807.14 12,672,893,176.01 12,790,091,485.00 26,291,507,599.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 780,980,500.00 5,890,128,676.01 1,264,610,820.00 11,381,464,775.00
2.25 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Uraian Realisasi Pendapatan
2011 2012 2013 2014
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 258,307,064.34 42,126,000.00 3,353,198,000.00 5,564,362,500.00
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
44,100,000.00 42,133,000.00 35,260,000.00 2,300,000.00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat 7,000,000.00 375,000.00 275,000.00
-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 407,328,000.00 689,786,000.00 985,814,000.00 1,168,115,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar 2,126,970,800.00 3,102,182,000.00 3,411,829,400.00 3,677,338,200.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2,060,981,500.00 2,717,605,500.00 3,018,642,000.00 3,007,688,000.00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 209,758,000.00 110,257,000.00 91,578,300.00 134,765,000.00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - -
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 101,200,000.00 78,300,000.00 113,700,000.00 130,300,000.00
Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi 515,183,965.00 1,225,174,124.00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi Jasa Usaha 12,564,166,473.00 13,547,234,214.00 12,754,954,382.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10,168,018,690.00 11,319,885,496.00 10,761,974,151.00
2.26 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Uraian Realisasi Pendapatan
2011 2012 2013 2014
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 106,408,000.00 -
Retribusi Tempat Pelelangan 317,795,300.00 338,350,000.00 321,034,000.00
Retribusi Terminal 391,739,550.00 494,186,500.00 429,824,500.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - Sementara utk Parkir Dalam Area Pasar
21,672,000.00 80,000,000.00 95,000,000.00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa - 324,856,120.00
Retribusi Rumah Potong Hewan 477,879,500.00 551,740,500.00 569,613,000.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 325,166,800.00 89,680,500.00 88,280,000.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 755,486,633.00 673,391,218.00 164,372,611.00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - -
Retribusi Perizinan Tertentu 20,957,217,040.13 31,718,986,035.67 29,330,006,075.13 27,861,120,391.00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 15,502,319,930.13 24,660,070,140.67 21,904,718,720.13 20,254,109,701.00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - 196,500,000.00 886,500,000.00 885,500,000.00
Retribusi Izin Gangguan 6,803,315,895.00 6,467,037,355.00 6,666,760,690.00
Retribusi Izin Trayek 61,900,000.00 58,100,000.00 71,750,000.00 49,750,000.00
Retribusi Izin Usaha Perikanan 1,000,000.00 5,000,000.00
Hasil Pengelolan Kek. Daerah Yg. Dipisahkan 7,074,771,231.70 6,121,989,634.44 9,530,145,605.76 10,879,066,353.40
2.27 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Uraian Realisasi Pendapatan
2011 2012 2013 2014
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
7,074,771,231.70 5,371,955,803.44 5,491,325,467.76 5,096,701,058.00
Perusahaan Daerah -
BUMD 5,371,955,803.44 5,491,325,467.76 5,096,701,058.00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
- 4,038,820,138.00 5,624,695,295.40
BUMN 4,038,820,138.00 5,624,695,295.40
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
750,033,831.00 157,670,000.00
Perusahaan Patungan 750,033,831.00 157,670,000.00
Lain-Lain Pad Yang Sah 23,502,055,734.12 40,959,182,753.12 75,177,889,336.37 112,825,362,343.51
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- 1,055,600,000.00 509,850,000.00 3,371,230,000.00
Jasa Giro 1,787,936,112.18 9,343,282,519.02 10,840,953,611.51 1,754,072,375.59
Pendapatan Bunga Deposito 8,158,356,163.69 20,903,484,539.90 35,979,452,095.42 62,705,668,917.49
Rekening Deposito Pada Bank 8,158,356,163.69 35,979,452,095.42 62,705,668,917.49
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 611,271,395.86 3,566,709,995.04
Pendapatan Denda Pajak 37,815,088.23 191,177,355.56 5,252,157,437.78
Pendapatan Denda Retribusi 230,416,111.50 325,357,551.81 4,872,840,270.44
Pendapatan dari Pengembalian 124,982,123.00
Fasititas Sosial dan Fasilitas Umum -
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 594,822,822.00 627,360,550.00 449,469,112.55
2.28 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Uraian Realisasi Pendapatan
2011 2012 2013 2014
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir -
Penerimaan Lain-lain 8,790,400,072.47 6,371,433,217.39 14,862,851,237.75
BLUD 19,721,033,558.82 20,589,440,716.71
B. Dana Perimbangan 1,300,896,836,675.00 1,582,260,626,445.00 1,465,390,850,065.00 1,538,150,051,351.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 903,132,869,675.00 1,059,021,242,445.00 876,761,756,065.00 917,512,184,351.00
Bagi Hasil Pajak 156,752,973,399.00 165,535,227,833.00 152,439,467,178.00 128,314,529,226.00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 117,491,767,055.00 95,333,165,413.00 94,795,838,087.00 72,728,404,603.00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)
39,261,206,344.00 69,656,838,889.00 57,643,629,091.00 55,586,124,623.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 746,379,896,276.00 893,486,014,612.00 724,322,288,887.00 789,197,655,125.00
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan 4,673,281,521.00 4,804,284,711.00 4,017,034,451.00 7,039,938,976.00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - 7,039,938,976.00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
1,124,214,121.00 1,233,471,419.00 785,740,703.00 12,157.00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan
Iuran Eksploitasi (Royalti) 219,921,969,024.00 288,064,730,124.00 267,662,614,535.00 1,255,753,026.00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 261,048,242.00 343,986,219.00 347,408,873.00 310,108,503,779.00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - 383,182,410.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 142,476,710,014.00 142,717,280,145.00 117,346,313,430.00 -
2.29 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Uraian Realisasi Pendapatan
2011 2012 2013 2014
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 377,922,673,354.00 456,322,261,994.00 334,163,176,895.00 105,263,819,612.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - 365,146,445,165.00
Dau 397,763,967,000.00 518,878,304,000.00 579,634,968,000.00 614,366,913,000.00
Dak - 4,361,080,000.00 8,994,126,000.00 6,270,954,000.00
C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 578,759,857,520.00 857,205,503,950.00 764,083,484,550.00 871,387,391,350.00
Hibah 28,183,500.00 14,091,750.00 14,091,750.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 28,183,500.00 14,091,750.00 -
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan
Pemda Lainnya 227,453,198,000.00 253,241,048,000.00 322,934,539,800.00 288,725,471,600.00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 227,453,198,000.00 253,241,048,000.00 322,934,539,800.00 288,725,471,600.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota -
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 113,799,359,520.00 98,941,846,000.00 150,924,903,000.00 183,622,628,000.00
Dana Penyesuaian 113,799,359,520.00 98,941,846,000.00 150,924,903,000.00 183,622,628,000.00
Dana Otonomi Khusus 1,613,250,000.00
2.30 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Uraian Realisasi Pendapatan
2011 2012 2013 2014
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah 237,507,300,000.00 504,994,426,450.00 290,209,950,000.00 399,025,200,000.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi 237,507,300,000.00 504,994,426,450.00 290,209,950,000.00 399,025,200,000.00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten -
Bantuan Keuangan dari Kota -
2.31 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Bapenda Kota Samarinda bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Dilihat dari tabel dibawah ini,
sumber penerimaan baru daerah tidak mencapai target. Jumlah Perwali atau Peraturan Walikota terkait sumber penerimaan
baru daerah hanya terealisasi 7 Perwali,sedangkan target untuk tahun 2014 adalah sebanyak 40 Perwali. Untuk mengetahui
kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah lainnya, berikut ini lampiran pengukuran kinerja Dispenda Kota Samarinda.
Tabel 2.5 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Tahun 2014
No INDIKATOR KINERJA
Target Realisasi Persentase Realisasi Kinerja (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pajak Daerah (Rp.) 101.178.846.688
132.350000.000
180.737.978.237
224.901.900.000
257.845.000.000
109.428.925.
935
159.865.253.30
2
197.888.593.241
238.511.683.135
244.079.491.
918
108,15 %
120,37%
109,49%
106,05 94,66%
Retribusi Daerah 47.851.000.000
68.200. 000.000
52.702.351.926
65.277.376.757
73.541.962.180
48.807.626.6
32
56.228.021.172
56.228.021.172
66.907.582.372
61.937.838.0
47
101,99%
81,40%
105,63%
102,5 84,22%
Hasil Pengelolaan KDYD
11.650.000.000
12.000. 000.000
10.375.000.000
41.119.258.301
20.832.762.532
7.074.771.23
1
6.151.155.634
9.530.145.605.
10.879.066.353
4.776.018.60
0
60,72%
87,87%
91,86%
26,46 22,93%
Lain-lain PAD Yg Sah 21.880.153.312
7.000.000.000
43.089.446.673
246.257.135.452
467.280.275.288
23.501.501.6
59
542.003.492.34
7
75.177.889.336
119.194.258.881
97.382.843.9
44
107,41%
2.861,76%
174,47%
48,4 20,84%
Dana perimbangan 1.154.802.717.46
5
1.235.239.384.00
0
1.442.843.620.89
6
1.525.622.197.75
2
1.841.760.254.63
3
1.300.896.836.675
1.582.260.626.
445
1.465.325.629.1
89
1.538.150.051.351
1.542.417.499.483
112,65%
124,05%
101,56%
100,82 83,75%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
576.927.637.407
489.767.071.488
967.323.599.550
965.062.557.054
943.662.522.800
578.759.857.
520
857.205.503.95
0
764.083.484.550
871.387.391.350
904.880.502.
550
100,315
106,05%
78,99%
92,14 95,89%
Pemantauan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kota Samarinda
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100%
2.32 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
No INDIKATOR KINERJA
Target Realisasi Persentase Realisasi Kinerja (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Prosentase tunggakan yang dapat diselesaikanpenagihan tunggakan
20 %
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Revisi Perda (kali)
5 perda 5 perda 5 perda 5 perda 5 perda 5perda - - 3 perda 1perda 100% 0% 0% 60% 20%
Perwali 9
perwali
9
perwali
30
perwali
40
perwali
10
perwali
9
perwali
15
perwali
10per
wali
7 perwali 3perw
ali
100% 100% 33% 17% 30%
Presentase jumlah WP/WR baru
20 % 20 % 20% 20% 20% - 22% 22% 18% 14% 0% 104,9%
100% 90% 70%
Persentase pegawai yang mempunyai kemampuan teknis pengelolaan pendapatan daerah (%)
10 %
10 %
10%
10%
10%
10%
10 %
10%
10%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentase peningkatan jml pekerjaan yang mampu dilakukan pegawai dg Efisien dan Efektif
20 % 20 % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 104,9%
100% 100%
Disiplin Kehadiran Pegawai
10 % 10 % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase ketepatan waktu pelayanan kepada stakeholders sesuai ketentuan
20 % 20 % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana & prasanarana
20 % 20 % 20% 20% 20% 20% 52% 52% 52% 20% 100% 241% 241% 241% 100%
Online sistem pembayaran dan pelaporan WP/WR
- - - 20% 20% - - - 20% 17% - - - 100% 85%
Sistem informasi pendapatan asli daerah
- - - 20% 20% - - - 20% 20% - - - 100% 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat di unit
- - - - - - - - - - - - - -
2.33 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
No INDIKATOR KINERJA
Target Realisasi Persentase Realisasi Kinerja (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pelayanan Kota dan UPTD kecamatan-
Jumlah jenis pajak yang terlayani secara online
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah
- - - - - - - - - - - - - -
Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan
- - - - - - - - - - - - - -
Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah wajib pajak
yang SPPDTnya bermasalah
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah pendapatan dana perimbangan
- - - - - - - - - - - - - -
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
- - - - - - - - - - - - - -
2.34 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
NO
Program/ Kegiatan
Indikator Kiner
ja
Satuan
Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan rupiah)
Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan rupiah)
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
2011
2012
2013
2014
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 4.162,85
Rp 3.338,39
Rp 7.201,45
Rp 6.776,37
Rp 6.552,91
Rp 3.157,79
Rp 2.470,26
Rp 5.983,98
Rp 5.756,07
Rp. 4.908.31
0.458
75,86
74,00
83,09
84,94
74,94
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 1.134,33
Rp 667,23
Rp 779,94
Rp 1.410,78
Rp 1.519,69
Rp 809,43
Rp 459,75
Rp 497,16
Rp 1.088,64
Rp. 1.084.30
0.390
71,36
68,90
63,74
77,17
71,35
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 66,50
Rp 89,38
Rp 201,38
Rp 105,38
- - Rp
89,38 Rp
198,75 Rp
105,38 -
100,00
98,70
100,00
-
4 Program Peningkatan dan Pengembanga Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rp
9.591,30 Rp
730,82 - - -
Rp 7.405,38
Rp 678,39
- - 77,2
1 92,8
3 -
-
5 Program Peningkatan, Pengembangan dan Penelolaa
Rp 5.873,21
Rp 3.100,75
Rp 270,47
Rp 1.020,40
- Rp
196,65 Rp
2.430,29 Rp
436,18 Rp
900,22
3,35
78,38
161,27
88,22
2.35 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
n Asset Daerah
6 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rp 6.170,07
Rp 786,94
Rp 1.642,85
Rp 424,30
- Rp
196,65 Rp
503,42 Rp
665,44 Rp
202,81
3,19
63,97
40,50
47,80
7 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- - Rp
6.788,57 Rp
7.518,34 Rp
9.312,17 -
Rp 3.367,87
Rp 6.912,05
7.621.640.203
- - 49,6
1 91,9
4
81,85
8 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- - - Rp
1.350,25 Rp
2.730,48 - -
Rp 899,18
1.721.092.752
- - - 66,5
9
63,03
2.35 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajibannya
masing-masing. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, disisi lain, Warga Negara Indonesia berkewajiban
untuk membayar kewajiban kepada negara berupa pajak untuk membantu
negara dalam meninggikan kesejahteraan umum
Tabel 2.7 Jumlah Data Wajib Pajak Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2014
No Jenis Pajak Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 s/d Sept'2015
1 Reklame 4,612 3,451 3,433 3,796 3,384 -
2 Hotel 59 64 61 64 67 93
3 Restoran 195 192 206 343 411 522
4 Hiburan 124 102 146 108 105 110
5 Penerangan Jalan 4 5 121 146 151 155
6 Parkir 16 18 21
7 Galian C 10 33 55 62
8 Air Bawah Tanah 18 20 20
9 Sarang Burung Walet 1 10 16
10 PBB-P2 - - - - 8492 op 7731 op
11 BPHTB - - 6236 WP 3565WP 4957 WP 4663 WP
JUMLAH
4,994
3,814
3,977 8,090 17,670 13,393
Dilihat di tabel 2.7 di atas, Jenis Pajak yang memiliki wajib/objek pajak
tersbesar adalah Pajak PBB-P2. Pada tahun 2015, jumlah objek Pajak memang
berkurang, hal ini terlihat dari jumlah Objek Pajak pada tahun 2015, sebesar
7731 objek pajak, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 8492 objek pajak di
tahun 2014.
2.36 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan
Daerah Kota Samarinda diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang
berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan
pembinaan serta pengembangan dibidang pendapatan daerah. Berikut ini
adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan
Daerah Kota Samarinda selama lima tahun kedepan.
2.5.1 Tantangan
Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja
pelayanan.Tantangan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kota Samarinda adalah sebagai berikut:
1. Belum tersedianya data sumber-sumber pendapatan daerah sehingga
potensi pendapatan daerah tidak optimal;
2. Tingginya kepentingan nasional, terutama terkait dengan potensi
pertambangan yang cukup tinggi dan tersebar hampir diseluruh wilayah
menyebabkan terjadi monopoli penggunaan potensi wilayah dan hal ini
menjadi penghambat untuk menggali potensi keuangan lainnya dari
kegiatan selain pertambangan.
2.5.2 Peluang
Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari
potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah
Kota Samarinda adalah sebagai berikut:
1. Potensi daerah khususnya potensi pajak dan retribusi daerah yang masih
tinggi untuk digali;
2. Membaiknya kondisi perekonomian di Kota Samarinda menjadikan
peningkatan pendapatan swasta yang dapat berpengaruh pada peningkatan
pajak dan retribusi daerah;
2.37 Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
3. Stabilitas ketertiban dalan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang
kondusif di Kota Samarinda;
4. Peran dan fungsi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi memungkinkan
untuk mendapatkan prioritas bantuan anggaran dari APBD Provinsi,
sehingga pendapatan daerah meningkat;
5. Dana perimbangan yang masih potensial untuk ditingkatkan; dan
6. Lain-lain pendapatan yang sah masih mampu untuk digali, khususnya pajak
BPHTB, laba BUMD, dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah.
3.1 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Banyak faktor dapat mendorong atau menghambat pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Badan Pendapatan Daerah
dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua
peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi
dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan
strategis wajib memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi
menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang
diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik
nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa
Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi
membawa keleluasaaninformasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang
berdampakpada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Secara normatif, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, terutama pada
bidang Pengelolaan pendapatan Daerah. Berdasarkan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2014 maupun perkiraan capaian tahun 2015, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sebagai berikut:
BAB 3
3.2 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
a. Kurangnya koordinasi dengan SKPD lain terkait bagi hasil bukan pajak
Pada dasarnya, potensi masalah yang muncul terkait bagi hasil bukan pajak
disebabkan koordinasi yang kurang baik antara SKPD, pihak swasta, dan
masyarakat. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh aparatur dalam
beberapa kegiatan pembangunan menyebabkan sasaran dan tujuan Bapenda
Kota Samarinda tidak mencapai hasil optimal. Komunikasi intens diperlukan
untuk mendukung koordinasi yang baik antara aparatur, pihak swasta dan
masyarakat, sehingga sinergi dalam pembangunan daerah relatif akan lebih
mudah diwujudkan. Hal-hal yang menyebabkan kurangnya koordinasi antara
lain:
1. Aparatur seringkali mendahulukan kewenangan yang dimiliki dari pada
kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
2. Tenaga SDM belum menguasai pemungutan pajak, kurangnya SDM dalam
melakukan pendataan, tidak adanya reward dan punishment untuk
aparatur;
3. Kurangnya SDM di bagian IT serta tidak sinkronnya antara pencatatan
dengan sistem;
4. Kurangnya auditor atau juru sita;
5. Sistem reward dan punishment untuk aparatur SDM belum
mengimplementasikan UU No. 28 tahun 2009;
6. Kurangnyapemahaman SDM mengenai UU baru terkait pajak dan retribusi
terbaru.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak
Pendapatan dari sektor pajak masih kurang memberikan kontribusi bagi
penerimaan negara. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan negara dari
sektor pajak adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat ini terkait dengan kurangnya
sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda maupun instansi pajak. Hal-hal yang
menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
antara lain:
1. Administasi pajak yang kurang/tidak sederhana sehingga menyulitkan bagi
wajib pajak maupun aparat pajak;
3.3 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
2. Kurang adanya sosialisasi secara merata ke masyarakat mengenai
kelengkapan data untuk PBB;
3. Sosialisasi wajibpajakdi tingkat kecamatan belummaksimal;
4. Sosialisasi sistem SIMPONI untuk pembayaran PNPB kurang;
5. SDM belum memahami produk hukum terbaru terkait sosialisasi kepada
masyarakat.
6. Kapasitas dan kuantitas petugas pelayanan pajak masih terbatas.
7. Gedung UPTD pelayanan pajak masih terbatas 2 kecamatan, dengan
gedung menyatu dengan kantor kecamatan.
8. Terbatasnya sarana jaringan teknologi dan informasi pada unit pelayanan
pajak untuk mendukung pelayanan online pajak daerah.
9. Belum terimplementasikannya standar pelayanan berupa Standar
Operasional Prosedur (SOP) maupun Standar Pelayanan Publik (SPP).
c. Masih banyaknya Wajib Pajak terhutang yang belum tertagih
Penagihan pajak dilakukan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya.
Menumpuknya piutang pajak menunjukkan lemahnya sistem penagihan dan
penegakan hukum, data wajib pajak banyak yang belum tertagih sehingga
mengakibatkanwajib pajak tidak membayar kewajiban mereka. Diperlukan
strategi khusus untuk menangani masalah ini. Persoalan utama yang
dihadapi dalam menggali potensi pajak adalah ketersediaan data
pendukung. Meskipun ada, karena aturan dan arogansi sektoral, data pajak
dan retribusi yang digunakan untuk mengisi target APBD terkait pajak dan
retribusi daerah sulit didapat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
yang mewajibkan instansi pemerintah dan pihak lain untuk memberikan data
dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Data dan informasi
dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat
menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan
dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai
nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu
kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang
disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.
3.4 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Hal-hal yang menyebabkan banyaknya data wajib pajak yang belum tertagih
antara lain:
1. Undang-undang penagihan pajak kurang memberikan penekanan yang
lebih padaaspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara
masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara;
2. Pemetaan data WP baru 20 persen;
3. Data WP PBB belum akurat;
4. Terbatasnya petugas penarik dan pengawas pajak daerah.
5. Banyak penerimaan kas daerah yang tidak bertuan;
6. Data penagihan piutang yang belum update, seperti WP Restoran banyak
yang belum mencantumkan potongan pajak;
7. Kurang dipahaminya peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan
teknis pajak;
9. Rendahnya respons dari pihak yang dimintai datanya dengan alasan
menjaga rahasia.
10. Kurangnya tenaga ahli hukum dalam penentuan NJOP.
d. Potensi retribusi daerah yang belum tergali secara optimal
Hal-hal yang menyebabkan belum maksimalnya data pajak dan retribusi
yang digunakan untuk mengisi target APBD antara lain:
1. Perhitungan potensi retribusi dari SKPD tidak pernah disampaikan ke
Bapenda;
2. Pengawasan terhadap petugas penarik retribusi masih kurang, sehingga
ada potensi kebocoran dalam pelaporan penerimaan retribusi, khususnya
retribusi parkir.
3. Masih adanya lokasi parkir yang ditarik oleh swasta namun belum
berkontribusi terdapat pendapatan retribusi daerah.
3.5 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
e. Pelayanan perkantoran dan kapasitas SDM aparatur Badan pendapatan
daerah belum optimal
1. SOP setiap bidang Badan pendapatan daerah belum terimplementasikan
dengan baik;
2. Kelemahan sumber daya manusia serta terbatasnya tenaga ahli di bidang
data dan informasi terkait pajak dan retribusi.
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Dalam Buku Putih Arah Kebijakan Pembangunan Kota Samarinda
Tahun 2016-2021, Visi jangka menengah Kota Samarinda yaitu:
“Mewujudkan Kota Samarinda Sebagai Pusat Jasa Dan Perdagangan Yang
Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditempuh yaitu sebagai
berikut:
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kota Samarinda yang
mandiri dan berdaya saing;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat berbasis sektor jasa dan
perdagangan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan
dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
4. Mewujudkan Samarinda sebagai kota layak huni.
Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas
maka arahan tujuan dan sasaran beserta indikator pembangunan Kota
Samarinda adalah sebagai berikut:
1. Tujuan pertama, Meningkatkan profesionalisme manajemen
pendidikan dan kesehatan
Tujuan pertama yaitu meningkatkan profesionalisme
manajemen pendidikan dan kesehatan merupakan penjabaran dari misi
pertama yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kota
Samarinda yang mandiri dan berdaya saing. Untuk mewujudkan kualitas
SDM Kota Samarinda dengan memperbaiki manajemen pendidikan dan
3.6 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran
sebagai berikut.
a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator
angka melek huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah.
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator
Angka Harapan Hidup.
2. Tujuan kedua, Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat
Tujuan kedua adalah Meningkatkan kualitas perekonomian
masyarakat yang merupakan penjabaran dari misi kedua
yaitumewujudkan perekonomian daerah yang kuat berbasis sektor jasa
dan perdagangan. Sektor unggulan yang mendukung pendapatan daerah
Kota Samarinda adalah sektor jasa dan perdagangan. Diharapkan
dengan memfokuskan pada sektor unggulan, kualitas perekonomian
masyarakat dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
ditetapkan sasaran sebagai berikut.
a. Stabilnya sistem perekonomian mikro Kota Samarinda, dengan
indikator Jumlah UMKM dan Jumlah wirausaha.
3. Tujuan ketiga, meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya
saing.
Tujuan ketiga adalah meningkatkan perekonomian daerah yang
berdaya saing, merupakan perwujudan dari misi keduayaitu
mewujudkan perekonomian daerah yang kuat berbasis sektor jasa dan
perdagangan. Selain mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
diharapkan upaya pemerintah untuk fokus pada sektor jasa dan
perdagangan dapat meningkatkan perekonomian kota Samarinda yang
dapat berdaya saing dengan kota-kota di sekitarnya. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya pemerataan pembangunan, dengan indikator Indeks
Gini dan Indeks Pengarustamaan Gender.
b. Meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata, dengan
indikator Pengeluaran konsumsi RT.
3.7 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
c. Meningkatnya kualitas perekonomian sektor jasa dan perdagangan,
dengan indikator persentase sektor jasa terhadap PDRB, Persentase
sektor perdagangan terhadap PDRB, dan Tingkat inflasi.
4. Tujuan keempat : Mewujudkan reformasi birokrasi dalam sistem
pemerintahan Kota Samarinda
Tujuan ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam sistem
pemerintahan Kota Samarinda yang merupakan perwujudan dari misi
ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang
profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan mewujudkan sistem pelayanan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat maka perlu adanya upaya-upaya yang sinergis
sehinggareformasi birokrasi dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan
tersebut, makaditetapkan sasaran sebagai berikut:
a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan
indikatorIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
b. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan, dan
bebas KKN,dengan indikator opini BPK.
5. Tujuan kelima, Meningkatkan lingkungan perkotaan yang berkualitas
Tujuan kelima yaitu meningkatkan lingkungan perkotaan yang
berkualitas sesuai perwujudan dari misi keempat mewujudkan
Samarinda sebagai kota layak huni.
Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,
sehingga harus menjadi percontohan bagi kota di sekitarnya. Kota
Samarinda harus memerhatikan aspek lingkungan dalam mewujudkan
kota layak huni untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat kota
Samarinda. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran
sebagai berikut.
a. Meningkatnya kebersihan kota, dengan indikator Jumlah titik
timbunan sampah.
3.8 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
b. Meningkatnya penataan lingkungan Kota, dengan indikator
Persentase luaskawasan pemukiman kumuh dan Jumlah titik
macet.
c. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau, dengan indikator Persentase
RTH.
6. Tujuan keenam, Meningkatkan infrastruktur perkotaan
Tujuan keenam yaitu meningkatkan infrastruktur perkotaan
merupakanperwujudan dari misi keempat mewujudkan Samarinda
sebagai kota layak huni.Selain untuk mewujudkan kualitas lingkungan
perkotaan, Kota Samarinda perluuntuk memperbaiki infrastruktur kota
agar layak huni bagi masyarakat kotaSamarinda. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagaiberikut.
a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur, dengan indikator
Persentase RT pengguna Air bersih dan Tingkat Elektrifikasi.
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa misi yang
menaungi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah berada pada Misi ke-3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Bapenda adalah tujuan
keempat yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan
Kota Samarinda, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu: (1) Terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), dan (2) Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih,
transparan, dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
3.9 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Keuangan
Kementerian keuangan Republik Indonesia memiliki visi “kami akan
menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di
abad ke-21.
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditempuh kementerian
keuangan yaitu :
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui
pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum.
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan
menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
Tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian keuangan yaitu sebagai
berikut:
1. Terjaganya kesinambungan fiskal.
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan
serta reformasi kepabeanan.
3. pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang
handal untuk optimalisasi penerimaan negara.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan
anggaran.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan
anggaran.
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta
perbatasan.
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan
penguatan kelembagaan.
Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi,
Dinas Pendapatan Daerah mendukung capaian misi ke-1 yaitu Mencapai
tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan
3.10 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
prima dan penegakan hukum yang ketat, dan misi ke-2 yaitu Menerapkan
kebijakan fiskal yang prudent. Dinas Pendapatan Daerah juga mendukung
pencapaian tujuan Optimalisasi penerimaan daerah dan reformasi
administrasi perpajakan, pembangunan sistem penerimaan daerah bukan
pajak yang handal untuk optimalisasi penerimaan daerah, serta
Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan
kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3.3.2 Telaah Renstra Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertekad akan
menjadikan PAD menjadi optimal yang indikatomya adalah dapat dilihat
dari tingkat pertumbuhan PAD yang terus meningkat setiap tahunnya
dalam rangka memenuhi tuntutan pembiayaan daerah. Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa ke depan struktur
penerimaan dalam APBD tidak selamanya mengandalkan Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selama ini masih
mendominasi struktur penerimaan dalam APBD. Visi yang ingin dicapai
oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur:
TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan misi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak,
retribusi dan pendapatan lain-lain.
3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah.
Dari visi dan misi di atas, sasaran yang dicapai oleh Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur ada di tabel di bawah ini.
3.1 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan Program Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018
No Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
Awal 2012 Target Akhir
2018 Indikator Kinerja SKPD Program/Kegiatan Terkait
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatkan jumlah pegawai strata pendidikan dan mengikuti diklat teknis, penjenjangan maupun kursus
Meningkatnya kualitas SDM 76% 100%
Strata 13 Orang Teknis 120 Orang
Penjenjangan 90 Orang Kursus 50 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya
Tercapainya target penerimaan PAD
100% 100% OPD 4 Kegiatan Razia 4 Kegiatan
Koordinasi 9 Kegiatan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
3 Bertambahnya unit pelayanan baru pada daerah yang potensial
Terlaksananya pembangunan unit pelayanan baru
100% 100% Peningkatan status 16 Unit
Peningkatan pelayanan 23 Unit Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
4 Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung operasional
kantor
Meningkatkan Keamanan
dan kenyamanan pelayanan 90% 100%
Tersedianya sarana dan prasarana
kelembagaan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
5 Peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat
Efisiensi dan kecepatan
proses pada sistem dan program pengelolaan data
elektronik
100% 100% Tersedianya sistem online untuk
akurasi data di UPTD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
6 Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan
Meningkatnya kepuasaan masyarakat pada
pembayaran pajak 80% 100% ISO 9001:2008
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
7 Terwujudnya sumber penerimaan baru
bagi Pemerintah Provinsi.
Terobosan sumber
penerimaan 80% 100% Meningkatnya objek penerimaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tercapainya target
penerimaan pendapatan 111% 100%
Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber pendapatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tersedianya peraturan yang
mendukung peningkatan PAD
100% 100% Laporan SK
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.1 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tidak
memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun
Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu dalam Renstra ini tidak
dilakukan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kota Samarinda.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Seiring berkembangnya pengelolaan pendapatan daerah dan dalam
rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, maka Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengidentifikasi ada 3 (tiga) hal isu
strategis yang paling dominan untuk segera melakukan langkah – langkah
kebijakan strategis untuk menghadapi kendala – kendala yang dihadapi, yaitu
antara lain;
1. Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal;
Pengelolaan pendapatan daerah sangat berkaitan dengan manajemen,
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, termasuk teknologi
informasi. Pelayanan yang belum optimal tentunya akan berpengaruh
terhadap kinerja perolehan pendapatan daerah. Informasi Teknologi
menjadi kebutuhan bagi setiap perangkat daerah dalam memberikan
pelayan yang terpadu bagi masyarakat. Penggunan Informasi Teknologi
dalam pelayanan didasari oleh proses pengambilan keputusan yang cepat
dan tepat yang membutuhkan dukungan informasi yang memiliki
karakteristik yang lengkap, akurat dan mutakhir. Peraturan Pemerintah
Nomor 56 tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintah
daerah menyebutkan bahwa teknologi informasi sebagai suatu
sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan
mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan
piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.
3.2 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
2. Kinerja Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan daerah
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk
memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Pajak
daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen pendapatan
yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
Kontribsui pajak daerah kota Samarinda adalah pajak penerangan jalan,
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame. Perlu
dilakukan penggalian potensi daerah untuk dijadikan objek pajak daerah
dan retribusi daerah.
3.Presentase Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah yang Masih Rendah.
Wajib Pajak harus memahami manfaat dari membayar pajak. Wajib Pajak
harus tau bahwa dengan pajak yang mereka bayarkan , Pemerintah Daerah
dapat mengelola dana tersebut untuk diberikan kepada masyarakat dan
dengan pajak yang di bayarkan tersebut Pemerintah Daerah dapat memiliki
dana untuk Pembangunan Daerah . dengan transparansi data penerimaan
pajak dan penggunaan pajak tentu dapat membantu Wajib Pajak untuk
lebih percaya dalam membayar pajak , sehingga peran pemerintah untuk
meyakinkan Wajib Pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan telah
dialokasikan dengan benar dan tidak ada penyelewengan dana, sangat
perlu untuk dilaksanakan.
4.1 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
VISI,MISI,TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
merupakan pedoman bagi setiap pejabat dan Aparatur dilingkungan Bapenda
dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mengingat bahwa keberhasilan setiap
pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak, maka
dibutuhkan konsistensi dan komitmen tegas dalam melaksanakan Renstra bagi
setiap bidang/subbidang dilingkungan Bapenda Kota Samarinda.
Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang
dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, maka perlu
dirumuskan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi, dibutuhkan tujuan dan
sasaran serta strategi agar apa yang akan diraih dalam lima tahun kedepan
dapat terwujud. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan
untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya,
kebijakan diimplementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan
sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.
4.1. Visi dan Misi Badan Pendapatan daerah Kota Samarinda
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan.
BAB 4
4.2 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
4.1.1. Visi
Visi merupakan gambaran umum apa yang ingin diwujudkan oleh Badan
Pendapatan Daerah pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan
pembangunan dan program kerja selama lima tahun. Visi Badan Pendapatan
Daerah, sebagai berikut:
Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda diatas memiliki makna
sebagai berikut:
1. Terwujudnya Pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel
Prinsip akuntabilitas banyak diterapkan dipemerintahan daerah dan
perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Akuntabilitas tidak hanya menyangkut proses, kinerja dan manajemen,
akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output.
Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pendanaan yang
akuntabel dan tranpasaran akan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Menuju Struktur Pendapatan yang Kuat dan Mandiri
Menuju Struktur Pendapatan yang Kuat dan Mandiri dimaksudkan agar
dalam kurun waktu lima tahun diharapkan pendapatan daerah semakin
meningkat, dan ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari
pemerintah pusat dan provinsi semakin berkurang. Hal ini dapat ditandai
dengan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.
Struktur pendapatan yang kuat dan mandiri menunjukkan daerah memiliki
kemampuan pembiayaan yang kuat sehingga dapat mewujudkan
kemandirian secara finansial. Sumber-sumber pendapatan yang kuat dapat
menjadi fondasi utama dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan
daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan
“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel menuju
Struktur pendapatan yang Kuat dan Mandiri.”
4.3 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar
pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah.
4.1.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi diatas,
Badan Pendapatan Daerah menentukan misinya sebagai berikut:
1. Mewujudkan sistem pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif
dan akuntabel
Dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, pengelolaan pendapatan
daerah perlu dilakukan secara efektif supaya pendapatan daerah itu cukup
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah tersebut. Badan
Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk
mengatur dan mengelola pendapatan daerah serta melakukan pelayanan
terhadap masyarakat terkait pendapatan daerah, kiranya perlu membuat
system pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsive dan akuntabel
untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah
adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap
mayarakat dan pelaksanaan pembangunan.
2. Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi
peningkatan pendapatan daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali
secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan didaerah yang
bersangkutan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat,
dapat diukur dari besarnya kemampuan pendapatan Asli Daerah (PAD).
Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah dapat diukur dari
Pendapatan Asli daerah atau (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
4.4 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen
pendapatan asli daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan
penyumbang terbesar. Pengelolaan pendapatan daerah yang tepat
digunakan untuk membiayai, mengatur dan mengurus rumah tangga
pemerintahannya sendiri serta tidak tergantung dengan dana dari
pemerintah pusat. Tantangan terbesar dalam mengelola penerimaan
pendapatan daerah adalah system berbasis IT yang memudahkan aparatur.
3. Menumbuh kembangkan kesadaran, kepatuhan dan Kepatutan
masyarakat dalam membayar pajak.
Pada misi ketiga untuk Menumbuh kembangkan kesadaran, kepatuhan dan
Kepatutan masyarakat dalam membayar pajak ditujukan dengan adanya
peningkatan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak baik secara self
assisment maupun office assisment.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan
sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai
gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan
disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan
misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi
atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan
kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. Untuk itu, impact harus memberi
pengertian sebagai ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama Badan
Pendapatan Daerah.
4.5 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda,
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan Kepuasan pelayanan pajak dan retribusi
daerah
Pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang
berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai kondisi masing-
masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk
menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta
potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga
nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna
menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya.
Untuk itu, Kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah baik di Badan
pendapatan daerah maupun UPTB kecamatan diharapkan semakin baik,
sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja pendapatan asli daerah di
Kota Samarinda.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut sebagai berikut:
Meningkatnya pelayanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas
yang baik, dengan indikator sasaran:
1) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Pajak Daerah.
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Berbasis Teknologi
Informasi
1) Jumlah Wajib Pajak Yang terlayani secara online.
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta
memperkuat struktur penerimaan daerah, peranan PAD, dana perimbangan
maupun lain-lain pendapatan yang sah perlu ditingkatkan, karena
merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian
daerah. Pengelolaan pendapatan daerah diharapkan mampu meningkatkan
penerimaan daerah, tidak hanya pendapatan asli daerah, juga pendapatan
4.6 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur
dalam bentuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut sebagai berikut:
a. Meningkatnya pendapatan daerah, dengan indikator:
1) Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD.
2) Persentase Peningkatan PAD.
3) Realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.
4) Pendapatan Dana Perimbangan.
5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah.
4. Terwujudnya Kepatuhan serta Kepatutan Masyarakat Terhadap
Pentingnya Membayar Pajak
Sasaran atas Misi Menumbuh kembangkan Kesadaran dan Kepatuhan
Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi
dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak adalah :
a) Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan serta Kepatutan Masyarakat
Membayar Pajak, dengan indikator sebagai berikut :
1. Prosentase Wajib Pajak Yang Taat Membayar Pajak Daerah.
2. Prosentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah.
4.7 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Tabel4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Visi:“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel menuju Struktur pendapatan yang Kuat dan Mandiri.”
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Kondisi Awal Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel
Meningkatkan Kualitas dan
Kepuasan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
Meningkatnya
Pelayanan masyarakat
yang memenuhi
standar kualitas yang
baik
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pajak Daerah.
Kategori
C ( Perlu Banyak
Perbaikan)
B ( Perlu Sedikit
Perbaikan)
B ( Sangat Baik )
B ( Sangat Baik )
A (Memuaskan)
A (Memuaskan)
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Berbasis Teknologi Informasi
Jumlah Wajib Pajak yang terlayani secara online
Objek Pajak
39 objek pajak
100 objek pajak
100 objek pajak
100 objek pajak
100 objek pajak
100 objek pajak
Mewujudkan pengelolaan
potensi pendapatan
daerah dalam
optimalisasi peningkatan pendapatan
daerah
Meningkatkan penerimaan pendapatan
daerah
Meningkatnya pendapatan daerah
Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD
%
100
100
100
100
100
100
Persentase Peningkatan PAD
%
114
1,16
1,05
1,05
1,06
1,06
4.8 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Realisasi Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah
%
16,05
17,61
18,78
19,85
21,08
22,14
Pendapatan Dana Perimbangan
rupiah
1.593.279.916.066,00
1.577.056.694.600,00
1.501.053.806.546,00
1.437.641.734.334,34
1.386.537.699.027,21
1.347.603.663.390,19
Lain- Lain Pendapatan Daerah Yg Sah
rupiah
551.210.951.965
550.409.246.650
577.534.191.089,10
606.343.807.583,25
636.951.741.693,91
669.479.508.543,91
Menumbuh kembangkan kesadaran, kepatuhan dan Kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.
Terwujudnya Kepatuhan serta Kepatutan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak.
Meningkatnya Kesadaran, dan Kepatuhan serta Kepatutan Masyarakat Membayar Pajak.
Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah.
%
75
77
80
82
85
85
Prosentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah
%
88,17
85
85
90
90
90
4.9 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Rencana Strategis ( Revisi ) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
4.1 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
4.3. Strategi dan Kebijakan Bapenda Kota Samarinda
Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas
dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi
dan misi adalah sebagai berikut:
a. Strategi 1: Optimalisasi pelayanan pendapatan daerah
Badan Pendapatan daerah hendaknya selalu melakukan review dan
membuat inovasi terkait pelayanan prima bagi kepuasan masyarakat.
Pelayanan publik merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan good
govenance atau pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang berkualitas
sangat tergantung pada dukungan sumber daya aparatur dan fasilitas
pendukung pelayanan. Diharapkan dengan optimalisasi pelayanan maka
pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi dapat meningkat melalui
perbaikan manajemen pelayanan, pemanfaatan Teknologi informasi,
peningkatan SDM dan sarpras penunjang pelayanan di Bapenda dan UPTB
sesuai standar pelayanan publik.
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:
1. Peningkatan kualitas sdm aparatur yang handal dan profesional
b. Strategi 2: Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Teknologi
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, adil
dan akuntabel, merupakan tujuan bagi setiap institusi /lembaga/organisasi
pelayanan publik. Bapenda perlu melakukan penyempurnaan system
pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur
pelayanan public terkait pelayanan pajak dan retribusi. Penerapan dan
pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu
memfasilitasi terhadap harapan tersebut di atas. Pelayanan publik yang
prima kedepan bukan sekedar mengikuti trend global melainkan
merupakan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan akses dan
mutu layanan kepada masyarakat.
4.2 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:
1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
c. Strategi 3: Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan
penerimaan lainnya
Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk
meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya mendukung kemandirian
daerah maka dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber
penerimaaan daerah. Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan upaya
koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain di Pemerintah Kabupaten
terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah.
Terdapat beberapa kebijakan penyerahan tugas pemungutan jenis retribusi
daerah kepada SKPD atau instansi lain, Badan Pendapatan Daerah tetap
berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala
usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, serta bekerjasama
dengan SKPD atau pihak lain terkait (stake holder) penerimaan pendapatan
daerah.
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah
peningkatan pendapatan daerah dengan prioritas pada:
1) Peningkatan pendapatan daerah dengan prioritas
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Visi : “ Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel menuju Struktur pendapatan yang Kuat dan Mandiri.”
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1
Mewujudkan pengelolaan dan
pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel
Meningkatkan kualitas dan
kepuasan pelayanan pajak dan retribusi daerah
Meningkatnya pelayanan masyarakat yang
memenuhi standar kualitas yang baik
Optimalisasi
pelayanan pendapatan daerah
Peningkatan kualitas sdm
aparatur yang handal dan profesional Meningkatnya Pelayanan
Terhadap Wajib Pajak Berbasis Teknologi Informasi
2
Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan
pendapatan daerah
Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
Meningkatnya pendapatan daerah
Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
dan penerimaan lainnya
Peningkatan Pendapatan Daerah dengan prioritas
3 Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatutan serta kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.
Terwujudnya Kepatuhan serta kepatutan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak
Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan serta Kepatutan Masyarakat Membayar Pajak.
Peningkatan
kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban pajak daerah
Meningkatkan Kesadaran
Wajib Pajak dengan mengadakan WP Gathering
Mengadakan penyuluhan atau
sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak daerah
Melakukan Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak
5.1 Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut
rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan
nasional, dan kebijakan provinsi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran,
serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-
langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun
meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.
Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok.
Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan
langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD. Kedua, program dan kegiatan
teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPT tetapi tidak
berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan
terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran
Renstra OPD.. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran
sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD. sehari-hari seluruh bidang
dan UPT.
BAB 5
5.2 Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Dalam rangka untuk mencapai sasaran Renstra (Revisi) Badan
Pendapatan Daerah, dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan
dalam beberapa tabel berikut ini.
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Pertama
Sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat yang
memenuhi standar kualitas yang baik
No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja
S1: Optimalisasi pelayanan pendapatan daerah
1 Peningkatan kualitas sdm aparatur yang handal dan profesional
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kedua
Sasaran Meningkatnya Pelayanan Terhadap Wajib Pajak
Berbasis Teknologi Informasi.
No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja
S2: optimalisasi pemanfaatan informasi teknologi
1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksana & terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Progran Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan
5.3 Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Ketiga
Sasaran Meningkatnya pendapatan daerah
No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja
S4: Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan penerimaan lainnya
1 Peningkatan pendapatan daerah dengan prioritas
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rasio Realisasi PAD
terhadap target
PAD
Persentase
peningkatan PAD
Realisasi Persentase
PAD terhadap
Pendapatan Daerah
Pendapatan Dana
Perimbangan
Lain-lain
Pendapatan Daerah
Yg Sah.
Tabel 5.4
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Keempat
Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan serta Kepatutan
Masyarakat Membayar Pajak.
No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja
S5: Peningkatan kesadaran masyarakat dan WP dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah
1 Meningkatkan kesadaran WP dengan mengadakan WP gathering Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi perda mengenai pajak daerah Melakukan penegakan hukum dalam rangka peningkatan kepatuhan WP
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase wajib pajak
yang taat membayar
pajak
Prosentase Realisasi
Pajak daerah terhadap
target pajak daerah
5.3 Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Indikator Program Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 11 12
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bulan 12 5.223.680.000,00 12 7.831.880.400,00 12 8.140.060.000,00 12
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terlaksananya
peningkatan disiplin
aparatur Bulan 12 - 12 128.700.000 12 154.440.000 12
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksana &
terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
Bulan 12 1.669.538.000,00 12 1.953.225.600,00 12 2.343.880.000,00 12
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bulan 12 50.000.000,00 12 872.600.000,00 12 700.000.000,00 12
100 objek pajak 100 objek pajak 100 objek pajak 100 objek pajak 100 objek pajak Bulan 445.000.000,00 1.392.870.000,00 1.946.519.200,00
Kurangnya
Pendanaan Untuk
Pembangunan
Daerah.
Belum Optimalnya
Kinerja Pendapatan
Asli Daerah untuk
mendukung
penyelenggaraan
pembangunan
daerah.
Mewujudkan
pengelolaan
potensi
pendapatan
daerah dalam
optimalisasi
peningkatan
pendapatan
daerah
Meningkatkan
penerimaan
pendapatan
daerah
Rasio Realisasi PAD
terhadap target PAD
% 100 100 100 100 100 100 Peningkatan intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD dan
penerimaan lainnya
Peningkatan
pendapatan
daerah dengan
prioritas
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2.067.000.000,00 31.287.543.500,00 25.572.000.000,00
Persentase
Peningkatan PAD
% 114 1,16 1,05 1,05 1,06 1,06 Rasio Realisasi PAD
terhadap target PAD
% 100 100 100 100
Realisas Persentase
PAD terhadap
Pendapatan Daerah
% 16,05 17,61 18,78 19,85 21,08 22,14 Persentase Peningkatan
PAD
% 114 1,16 1,05 1,05
Pendapatan dana
Perimbangan
rupiah Rp 1.593.279.916.066,00 Rp 1.577.056.694.600,00 Rp 1.501.053.806.546,00 Rp 1.437.641.734.334,34 Rp 1.386.537.699.027,21 1.347.603.663.390,19 Realisas Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
%
MATRIK KERJA RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2017-2021
Permasalahan Isu Strategis Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran 2016 2017 2018 2019
Satuan Target Strategi Kebijakan Kondisi Awal Target
B
( Sangat Baik)
A
(Meuaskan)
A
(Meuaskan)
Optimalisasi pelayanan
pendapatan daerah
10
Kurang Optimalnya
Pengelolaan
Pendapatan Asli
Daerah.
Pengembangan
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
belum optimal
Terwujudnya
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah yang
Akuntabel
menuju Struktur
pendapatan yang
Kuat dan Mandiri
Mewujudkan
pengelolaan dan
pelayanan yang
efektif, responsif
dan akuntabel
Meningkatkan
kualitas dan
Kepuasan
pelayanan pajak
dan retribusi
daerah
Meningkatnya
Pelayanan
Masyarakat yang
Memenuhi
Standar Kualitas
yang baik.
Indeks Kepuasan
Masyarakat dalam
Pelayanan Pajak
Daerah
Kategori C
(Perlu Banyak Perbaikan)
Peningkatan
kualitas sdm
aparatur yang
handal dan
profesional
Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
B
( Perlu Sedikit Perbaikan)
B
( Sangat Baik)
Meningkatnya
Pelayanan
Terhadap Wajib
Pajak Berbasis
Teknologi
Informasi.
Wajib Pajak yang
terlayani secara
online
12 12 12 12objek pajak 39 objek pajak optimalisasi pemanfaatan
informasi teknologi
Peningkatan
kualitas sarana
dan prasarana
Program Peningkatan,
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketersediaan laporan
kinerja dan keuangan
Meningkatnya
pendapatan
daerah
Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Indikator Program Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Permasalahan Isu Strategis Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran 2016 2017 2018 2019
Satuan Target Strategi Kebijakan Kondisi Awal Target
Lain - Lain
Pendapatan Daerah
yg Sah
rupiah 551.210.951.965 550.409.246.650 577,534,191,089.10 606,343,807,583.25 636,951,741,693.91 669,479,508,543.91 Pendapatan dana
Perimbangan
Rupiah Rp1.593.279.916.066,00 Rp 1.577.056.694.600,00 Rp 1.501.053.806.546,00 Rp 1.437.641.734.334,34
Lain - Lain Pendapatan
Daerah yg Sah
rupiah 551.210.951.965 550.409.246.650 577,534,191,089.10 606,343,807,583.25
Kurangnya
Kesadaran
Masyarakat Dalam
Membayar Pajak.
Persentase
Masyarakat Dalam
Membayar Pajak
Daerah yang Masih
Rendah.
Menumbuh
kembangkan
kesadaran,
Kepatuhan dan
Kepatutan
masyarakat
dalam membayar
pajak.
Terwujudnya
Kepatuhan serta
Kepatutan
Masyarakat
Terhadap
Pentingnya
Membayar Pajak.
Meningkatnya
Kesadaran dan
Kepatuhan serta
Kepatutan
Masyarakat
Membayar
Pajak.
Prosentase Wajib
Pajak yang taat
membayar Pajak
Daerah.
% 75 77 80 82 85 85 Peningkatan Kesadaran
Masyarakat dan Wajib Pajak
dalam Pemenuhan Kewajiban
Pajak Daerah
Meningkatkan
Kesadaran Wajib
Pajak dengan
mengadakan WP
Gathering.
Prosentase Realisasi
Pajak daerah
terhadap target
pajak daerah
88,17 85 85 90 90 90 Mengadakan
Penyuluhan atau
Sosialisasi
Peraturan Daerah
Mengenai Pajak
Daerah.
Melakukan
Penegakan Hukum
dalam rangka
Peningkatan
Kepatuhan Wajib
Pajak.
Meningkatnya
pendapatan
daerah
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
13 14 20 21 22 23 24 25 26 27
8.645.060.000,00 12 9.285.000.000,00 12 9.700.000.000,00 Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber
daya air dan listrik
Bulan 12 910.200.000,00 12 977.040.000,00 12 1.000.000.000,00 12 1.200.000.000,00 12 1.250.000.000,00 12 1.300.000.000,00
Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Bulan 12 196.200.000,00 12 239.040.000,00 12 400.000.000,00 12 450.000.000,00 12 500.000.000,00 12 550.000.000,00
Penyediaan
komponen instalasi
listrik /
penerangan
bangunan kantor
Tersedianya alat
listrik/instalasi dan
penerangan kantor
Bulan 12 155.000.000,00 12 150.000.000,00 12 180.000.000,00 12 210.000.000,00 12 250.000.000,00 12 350.000.000,00
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
Bulan 12 330.450.000,00 12 2.008.796.400,00 12 2.100.000.000,00 12 2.200.000.000,00 12 2.300.000.000,00 12 2.500.000.000,00
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Bulan 12 900.000.000,00 12 1.080.000.000,00 12 1.200.000.000,00 12 1.300.000.000,00 12 1.500.000.000,00 12 1.500.000.000,00
Penyediaan jasa
administrasi
perkantoran
Tersedianya jasa
administrasi
perkantoran
Bulan 12 2.335.750.000,00 12 2.310.060.000,00 12 2.310.060.000,00 12 2.310.060.000,00 12 2.500.000.000,00 12 2.500.000.000,00
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya makanan
dan minuman
Bulan 0 - 12 150.000.000,00 12 250.000.000,00 12 275.000.000,00 12 285.000.000,00 12 300.000.000,00
5.223.680.000 7.681.880.400,00 7.890.060.000,00 8.370.060.000,00 9.000.000.000,00 9.800.000.000
165.500.000 12 198.599.000 12 238.318.000
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya
Jumlah pengadaan
pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Orang
- - 300 128.700.000,00 300 154.440.000,00 300 165.500.000,00 300 198.599.000,00 300 238.318.000,00
2.546.048.000,00 12 2.750.000.000,00 12 3.050.000.000,00 Pemeliharaan rutin
/ berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
Bulan 12 321.000.000,00 12 433.200.000,00 12 519.840.000,00 12 546.048.000,00 12 600.000.000,00 12 700.000.000,00
Pemeliharaan rutin
/ berkala
kendaraan dinas /
operasional
Jumlah perbaikan
kendaraan
bermotor,pembelian
BBM,oli serta suku
cadang
Unit 114 1.000.488.000,00 114 1.138.125.600,00 114 1.365.760.000,00 114 1.400.000.000,00 114 1.500.000.000,00 114 1.600.000.000,00
Pemeliharaan rutin/
berkala
perlengkapan
peralatan kantor
Terpeliharanya
perlengkapan peralatan
kantor
Bulan 12 348.050.000,00 12 381.900.000,00 12 458.280.000,00 12 600.000.000,00 12 650.000.000,00 12 750.000.000,00
1.669.538.000,00 1.953.225.600,00 2.343.880.000,00 2.546.048.000,00 2.750.000.000,00 3.050.000.000,00
600.000.000,00 12 500.000.000,00 12 400.000.000,00 Kegiatan
peningkatan SDM
dan penataan
pengelolaan
administrasi
Jumlah peningkatan
SDM dan penataan
pengelolaan
administrasi
Orang 12 50.000.000,00 230 872.600.000,00 200 700.000.000,00 150 600.000.000,00 100 500.000.000,00 50 400.000.000,00
2.275.823.040,00 2.660.987.648,00 3.113.185.177,00 Peningkatan
pengembangan
sistem laporan
Dokumen SAKIP
(Renstra,Renja,RKT,Pe
rjanjian
kinerja,Pengukuran
kinerja,Evaluasi dan
pengendalian,LAKIP
Buku 1 91.000.000,00 10 500.000.000,00 10 550.000.000,00 10 600.000.000,00 10 650.000.000,00 10 700.000.000,00
Program
Pengelolaan &
Pengembangan
Teknologi Informasi
Pendapatan Asli
Daerah Kota
Samarinda
Jumlah Wajib pajak
yang Terlayani melalui
Jejaringan Informasi
Teknologi
Wajib Pajak 39 354.000.000,00 50 892.870.000,00 100 1.396.519.200,00 100 1.675.823.040,00 100 2.010.987.648,00 100 2.413.185.177,00
1.392.870.000,00 1.946.519.200,00 2.275.823.040,00 2.660.987.648,00 3.113.185.177,00 12.855.200.000,00 13.378.240.000,00 14.146.700.000,00 Pelaksanaan
Penegakan Hukum
Terhadap
Pelanggaran Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah
Persentase pelanggar
pajak daerah dan
retribusi daerah yang
dilakukan penindakan
% 100 100.000.000,00 100 980.000.000,00 100 1.100.000.000,00 100 1.150.000.000,00 100 1.200.000.000,00 100 1.250.000.000,00
100 100 Intensifikasi Pajak
Melalui Penagihan
Proaktif & Operasi
Sisir (OPSIR) Pajak
dan Retribusi
Daerah Tahun
Berjalan
Jumlah Wajib Pajak
terhutang yang
tertagih
Wajib Pajak 4.130 141.000.000,00 4.543 1.822.740.000,00 4.997 1.200.000.000,00 5.496 1.320.000.000,00 6.045 1.452.000.000,00 6.649 1.597.200.000,00
1,06 1,06 Optimalisasi
Pelayanan Pajak
Terhadap Wajib
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Yang Melakukan
Proses Keberatan,
Keringanan,Konpen
sasi dan Restitusi
Jumlah permohonan
keberatan, keringanan,
kompensasi yang
terlayani dengan baik
Wajib Pajak 200 57.000.000,00 250 852.749.000,00 250 400.000.000,00 250 450.000.000,00 250 500.000.000,00 250 550.000.000,00
Optimalisasi
Mekanisme
Pengendalian dan
Evaluasi
Pendapatan Asli
Daerah
Jumlah objek pajak
yang patuh dan patut
Objek Pajak 30 126.000.000,00 30 1.436.800.000,00 40 1.300.000.000,00 50 1.300.000.000,00 60 1.300.000.000,00 70 1.500.000.000,00
MATRIK KERJA RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2017-2021
2019 2020 2021
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan TARGET
700.000.000,00 12 700.000.000,00 12 700.000.000,00 12 396.080.000,00 12 916.944.000,00 12 700.000.000,00 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Bulan 12
12 12
2019 2020 2021
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021Kegiatan Indikator Kegiatan Satuan TARGET
Rp 1.386.537.699.027,21 1.347.603.663.390,19 Optimalisasi &
Sinkronisasi
Penerimaan Dana
Bagi Hasil Bukan
Pajak (Sumber
Daya Alam)
Persentase
terealisasinya Dana
Bagi Hasil Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam)
% 100 750.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 50.000.000,00
636,951,741,693.91 669,479,508,543.91 Pemutakhiran
Obyek Pajak
Dengan Cara
Official Assesmentt
Jumlah Wajib Pajak
yang dimutakhirkan
Wajib Pajak - - 10.405 20.396.802.000,00 210.000 15.000.000.000,00 11.033 2.000.000.000,00 11.372 2.000.000.000,00 11.726 2.000.000.000,00
Pemutakhiran
Obyek Pajak
Dengan Cara Self
Assesmentt
Jumlah Wajib Pajak
yang dimutakhirkan
Wajib Pajak - - 1.000 500.000.000,00 800 550.000.000,00 600 550.000.000,00 400 500.000.000,00 200 400.000.000,00
Kegiatan
Penyampaian Surat
Ketetapan Pajak
Daerah
Persentase surat
ketetapan pajak
daerah yang
dibayarkan
% 40 126.000.000,00 50 1.150.000.000,00 80 1.512.000.000,00 80 1.555.200.000 80 1.866.240.000,00 80 2.239.500.000,00
Intensifikasi
Pengelolaan Pajak
Daerah Pada UPTB
Kecamatan
Samarinda
Seberang
Jumlah jenis pajak
yang dikelola UPTB
Kecamatan Samarinda
Seberang.
Jenis Pajak 9 145.000.000,00 11 441.000.000,00 7 800.000.000,00 11 800.000.000,00 11 800.000.000,00 11 800.000.000,00
Intensifikasi
Pengelolaan Pajak
Daerah Pada UPTB
Kecamatan
Samarinda Utara
Jumlah jenis pajak
yang dikelola UPTB
Kecamatan Samarinda
Utara
Jenis Pajak 6 65.000.000,00 10 516.205.000,00 10 800.000.000,00 10 800.000.000,00 10 800.000.000,00 10 800.000.000,00
Intensifikasi
Pengelolaan Pajak
Daerah Pada UPTB
Kecamatan
Samarinda Kota
Jumlah jenis pajak
yang dikelola UPTB
Kecamatan Samarinda
Kota
Jenis Pajak 6 65.000.000,00 10 500.000.000,00 10 800.000.000,00 10 800.000.000,00 10 800.000.000,00 10 800.000.000,00
Penyusunan Revisi
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Walikota
Jumlah perda dan
perwal tentang
berkaitan dengan pajak
dan retribusi daerah
yang di revisi
Dokumen 6 (4 Perda dan 2 Perwali) 66.000.000,00 6 (1 Perda dan 5 Perwali) 535.847.500,00 5 Perwali 500.000.000,00 5 Perwali 500.000.000,00 5 Perwali 500.000.000,00 5 Perwali 500.000.000,00
Intensifikasi Bagi
Hasil Pajak Pusat
dan Provinsi
Persentase
terealisasinya Dana
Bantuan Pajak Pusat
dan Provinsi.
% 70 300.000.000,00 80 274.370.000,00 90 360.000.000,00 95 360.000.000,00 100 360.000.000,00 100 360.000.000,00
Sosialisasi &
Penyuluhan Pada
Wajib Pajak Serta
SKPD Pemungut
PAD
Jumlah Sosialisasi dan
Penyuluhan
Kali 10 66.000.000,00 20 600.000.000,00 12 600.000.000,00 12 620.000.000,00 12 650.000.000,00 12 700.000.000,00
Pengelolaan UPTB
Mess Pemkot
Samarinda
Tersedianya Pelayanan
Pada UPTB Mess
Pemkot Samarinda di
Jakarta
Tahun 1 410.000.000,00 1 531.030.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00 1 600.000.000,00
Strategi Desiminasi
Pendaerahaan
PBB& BPHTB
Dalam Rangka
Peningkatan
Pungutan di Kota
Samarinda
Tersedianya Buku
Strategi Desiminasi
Pendaerahan PBB &
BPHTB Dalam rangka
Peningkatan Pungutan
di Kota Samarinda
Buku 1 400.000.000,00 - - - - - - - - - -
6.1 Bab 6Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap
unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis
pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit
organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan
oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara
untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah
kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung
dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan
kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on
going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan
dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Samarinda yang diamanatkan secara
khusus kepada Badan Pendapatan Daerah.
BAB 6
6.3 Bab 6Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Satuan
Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Target CapaianSetiapTahun
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Pada Akhir
RPJMD
1
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Pajak Daerah
Kategori C ( Perlu Banyak
Perbaikan) B( Perlu Sedikit
Perbaikan) B ( Sangat Baik ) B ( Sangat Baik ) A (Memuaskan) A (Memuaskan)
2
Jumlah Wajib
Pajak pajak yang terlayani secara online
Objek Pajak 39 objek pajak 100 objek pajak 100 objek pajak 100 objek pajak 100 objek pajak 100 objek pajak
3 Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD
% 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Peningkatan PAD
% 114 1,16 1,05 1,05 1,06 1,06
5
Realisas Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
%
16,05
17,61
18,78
19,85
21,08
22,14
6.4 Bab 6Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
6
Pendapatan dana
Perimbangan
rupiah
1.593.279.916.066,00
1.577.056.694.600
1.501.053.806.546
1.437.641.734.334
1.386.537.699.027
1.347.603.663.390
7 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah
rupiah
551.210.951.965,00
550.409.246.650,00
577,534,191,089.10
606,343,807,583.25
636,951,741,693.91
669,479,508,543.91
8
Prosentase Wajib Pajak yang taat
membayar Pajak Daerah.
% 75 77 80 82 85 85
9
Prosentase
Realisasi Pajak daerah terhadap target pajak
daerah
%
88,17 85 85 90 90 90
7.1 Bab 7 Penutup
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
PENUTUP
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Badan Pendapatan
Daerah Kota Samarinda dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan
perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan
prima bagi masyarakat untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun
dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda No. 52 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Pendapatan
Daerah Kota Samarinda Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan,
strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Samarinda Tahun 2011-2015.
Agar dalam pelaksanaan Renstra (Revisi) Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda tahun 2017–2021 dapat berjalan, dukungan dari seluruh komponen di
SKPD sangat diperlukan. Oleh karena itu, Sekretariat, bidang, UPTB dan jabatan
fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda wajib mendukung
pencapaian target-target Renstra (Revisi) Tahun 2017-2021, dan melaksanakan
program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah
Kota Samarinda dengan sebaik-baiknya. Diharapkan seluruh aparatur pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat menjalin koordinasi dan kerjasama
yang baik, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat
tercapai.
BAB 7
7.2 Bab 7 Penutup
Rencana Strategis (Revisi) Badan Pendapatan Derah Kota Samarinda Tahun 2017-2021
Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2016–2021 akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi
dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam kurun waktu 5
(lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda Tahun 2016–2021. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara
berkala. Kemudian, apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di
tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Samarinda, maka dapat
dilakukan perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun
2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016–2021 adalah sesuai
dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Samarinda yaitu 2011–2015. Pada saat Renstra Badan Pendapatan
Daerah Kota Samarinda Tahun 2022-2027 belum tersusun, demi menjaga
kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan,
maka Renstra Tahun 2016–2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2022, dengan tetap
berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025.