rencana strategis revisi ( renstra revisi ) tahun 2015 - … · 2019. 10. 29. · renstra tahun...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS REVISI
( RENSTRA REVISI )
TAHUN 2015 - 2019
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page i Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
DAFTAR ISI
ble of Contents
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
A. Latar Belakang..............................................................................................................1
B. Landasan Hukum …………….……………………………………………………....1
C. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................2
D. Sistematika Penulisan.....................................................................................................3
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN ........................................ 5
A. Tugas dan Fungsi Dinaas Perdagangan..........................................................................5
B. Sumberdaya Dinas Perdaganga ..................... .............................................................19
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan ........................................................................27
D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan...............................................32
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...........................34
A. Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi .............................................34
B. Telaah Visi Misi Kepala Daerah dan Program ............................................................35
C. Telaah Renstra Kemetrian KL dan Renstra Propinsi....................................................37
D. Penentuan Isu - Isu Strategis .......................................................................................48
IV. TUJUAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ................................................................40
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan ..................................................40
B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah ........................................................................40
C. Strategi dan Kebijakan .....………………...................................................................43
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...…….…..………….47
A. Rencana Program dan Kegiatan ........... ......................................................................47
B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran ..................................................................51
C. Pendanaan Indikatif .........………………...................................................................53
VI. INDIKATOR DINAS PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ..………………………………..………….…..………….58
A. Tujuan RPJMD dan Tujuan Renstra .... ......................................................................58
B. Sasaran RPJMD dan Sasaran Renstra ........................................................................58
VII. PENUTUP ...........................………………………………..………….…..………….59
LAMPIRAN
Matrik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 ( Lamp 1 s/d 3 )
SK Review Renstra 2015-2019 Dinas Perdagangan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 1 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lumajang secara difinitif pada tanggal
26 Agustus 2013, telah disusun Rencana Strategis mengenai penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana PembangunaVn
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berjangka waktu lima (5) tahun , yaitu dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 02 tahun 2009 pada tanggal 25 Februari 2009.
Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lumajang tersebut, maka seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang sekarang berubah menjadi Orgnisasi
Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, termasuk di
dalamnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Dindag) yang sekarang berubah
nama menjadi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang ( Dindag ) berkewajiban
menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman dan mengacu
pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
Peranan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang yang sebagai OPD Kabupaten
Lumajang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten
Lumajang, untuk mewujudkan Kebijakan Pemerintah kabupaten Lumajang guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Lumajang, dengan
memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemampuan anggaran yang ada, serta
berorientasi pada hasil yang ingin di capai dengan akuntabilitas kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan.
B. Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Perdaganan Kabupaten Lumajang ini disusun atas dasar
perundang-undangan yaitu :
1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 2 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan pembangunan
Nasional;
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana
telah diubah ke dua kalinya terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008;
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
59 tahun 2007;
11. Peraturan Daerah propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi
Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 38 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisaasi dan Tata Kerja Dinas Dindag Kabupaten Lumajang dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-
2014.( Diganti sesuaikan dengan Perda baru )
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan ini adalah memberikan arah
penyelengaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan di bidang Perdagangan
dan Perindustrian
Adapun tujuannya adalah :
1. Untuk mewujudkan target dan sasaran yang diinginkan dalam waktu lima tahun
medatang;
2. Sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi setiap aparatur Dinas Peedagangan
Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas operasional.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 3 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
D. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 disusun
dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
A. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan
B. Sumberdaya Dinas Perdagangan
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
B. Telaah Visi Misi KDH dan Program
C. Telaah Renstra Kementerian KL dan Renstra Propinsi
D. Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV
VISI MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan
B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah
C. Strategi dan Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 4 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
A. Rencana Program dan Kegiatan
B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
C. Pendanaan Indikatif
BAB VI
INDIKATOR DINAS PERINDAG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 5 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
Sampai dengan akhir tahun 2007 urusan Perindustrian dan perdagangan bernaung
dalam satu Dinas dengan bidang Koperasi yang disebut “ Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lumajang “ ( KODINDAG ). Dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang nomor 38 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, nama Dinas
berubah nama menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupagten Lumajang dan
sejak November 2016 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2017 berubah
nama lagi menjadi Dinas Perdaganagan yang disingkat menjadi DinDag
A. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan
Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas Membantu Bupati
Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang
Perdagangan dan Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
1. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Peindustrian,
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Saarana Prasrana Perdagangan
4. Pelakssanaan administrasi Dinas Perdagangan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :
a. Sekretaris
b. Kepala Bidang Peindustrian
c. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
d. Kepala Bidang Perdagangan
e. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
f. UPT dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 6 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian,
keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada
semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan berdasarkan pedoman dan kebijakan
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan
sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan
masyarakat;
d. pengelolaan urusan rumah tangga;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran;
g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan
keamanan dan kebersihan Dinas;
i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
l. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :
1.1. Sub Bagian Penyusunan Program
1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.3. Sub Bagian Keuangan
1.1. Sub Bagian Penyusunan Program
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 7 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan, dan anggaran;
d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Dinas;
e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra,
Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP,
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-
undangan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-
masing bidang;
i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.
1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melakukan administrasi kepegawaian;
c. melakukan pengelolaan pengadaan, dan inventarisasi barang inventaris;
d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan;
e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana
Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
g. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
j. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
k. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-
undangan;
l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 8 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
1.3. Sub Bagian Keuangan
mempunyai tugas :
a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA,neraca
dan lain-lain);
f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam
melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk usaha industri.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian,
mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program kerja bidang Perindustrian;
b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program Bidang Perindustrian;
c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi dalam pengembangan sarana,
usaha dan produk industri;
d. pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan akibat kegiatan produk industri;
e. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang perindustrian;
f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas Perdagangan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh :
1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan
2. Seksi Bina Industri Logam
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 9 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
3. Seksi Bina Industri Kimia
2.1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan
mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan;
b. melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan
lainnya pada Industri Agro dan Hasil Hutan;
c. melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain, standarisasi,
investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri agro dan hasil hutan;
d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi dan
dukungan perolehan kegiatan penunjangproduksi serta peningkatan kapasitas produksi
industri agro dan hasil hutan dan kelembagaan industri serta pembinaan pencegahan
pencemaran lingkungan;
e. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan
ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi
teknologiindustri agro dan hasil hutan;
f. melaksanakanpengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang industri
agro dan hasil hutan;
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Agro dan
Hasil Hutan;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada
Kepala BidangPerindustrian;
i. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
2.2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika
mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan
Elektronika;
b. melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan
lainnya pada industri logam, mesin, dan elektronika;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 10 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
c. melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain, standarisasi,
investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri logam, mesin, dan
elektronika;
d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi dan
dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas produksi
industri logam, mesin,elektronika, dan kelembagaan industri serta pembinaan
pencegahan pencemaran lingkungan;
e. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan
ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi
teknologi industri logam, mesin, dan elektronika;
f. melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data industri logam,
mesin, dan elektronika;
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Logam,
Mesin, dan Elektronika;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPerindustrian;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
2.3. Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan program kerja Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Industri;
b. melaksanakan fasilitasi perolehan Ijin Usaha Industri (IUI), dan sertifikasi perijinan
lainnya pada industri kimia, tekstil, dan aneka industri;
c. melaksanakan konsultasi kemudahan perolehan fasilitasi teknologi, desain, standarisasi,
investasi, wajib uji, pemasaran dan permodalan bagi industri kimia, tekstil, dan aneka
industri;
d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana/prasarana produksi dan
dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta peningkatan kapasitas produksi
industri kimia, tekstil,aneka industri, kelembagaan industri serta pembinaan pencegahan
pencemaran lingkungan;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 11 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
e. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan
ketrampilan sumber daya manusia (SDM)industri, diversifikasi produk dan inovasi
teknologi industri kimia, tekstil dan aneka industri;
f. melaksanakan pengumpulan dan pelaporan analisis dan diseminasi data bidang industri
kimia, tekstil, dan aneka industri;
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Industri Kimia,
Tekstil, dan Aneka Industri;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Bidang Perindustrian;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d,mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan
kebijakan, program, dan petunjuk bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga;
b. pengkoordinasian kebijakan teknis dan penyusunan program perlindungan konsumen dan
tertib niaga;
c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan konsumen dan tertib niaga;
d. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian perlindungan konsumen;
e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
f. pelaksanaan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
g. pelaksanaan pengawasan peredaran barang wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
barang yang sudah kadaluwarsa serta barang yang tidak sesuai dengan ketentuan wajib
oleh pelaku usaha;
h. pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas Perdagangan;
j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 12 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga, dibantu oleh :
1. Seksi Metrologi Legal
2. SeksiPengendalian Peredaran Barang dan Jasa
3. SeksiPemberdayaan Konsumen
3.1. Seksi Metrologi LegaL
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Metrologi Legal;
b. menyiapkan data perkembangan dan evaluasi Wajib Tera Ulang (WTU);
c. menyiapkan, pelaksanaan tera, dan tera ulang alat, ukuran, takaran, timbangan, dan
perlengkapannya (UTTP) serta Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
d. mengolah hasil pelaksanaan dan program pengembangan kemetrologian di daerah;
e. memantau, dan evaluasi pelaksanaan Tera dan Tera Ulang;
f. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Metrologi Legal;
g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga.
3.2. SeksiPengendalian Peredaran Barang dan Jasa
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa;
b. melaksanakan Pengawasan terhadap Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya
(UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT);
c. mengolah hasil pelaksanaan dan program Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa;
d. melaksanakan kegiatan ukur ulang terhadap barang yang dibeli konsumen dalam rangka
perlindungan konsumen;
e. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pemberian rekomendasi terhadap
Bahan/barang yang diatur, diawasi, dan dilarang;
f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-
Undang Metrologi Legal;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 13 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengendalian Peredaran Barang
dan Jasa;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga.
3.3. Seksi Pemberdayaan Konsumen
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen;
b. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama, informasi, dan publikasi
pemberdayaan konsumen;
c. melaksanakan pembinaan konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan
perlindungan konsumen;
d. melaksanakan pelayanan informasi konsumen dengan memanfaatkan jaringan teknologi
informasi;
e. melaksanakan pelayanan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
f. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen;
g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga.
4. Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan petunjuk
Bidang Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan,
mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;
b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program bidang perdagangan;
c. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 14 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan perijinan perdagangan, pendaftaran
perusahaan dan gudang;
f. pelaksanaan kegiatan promosi dagang;
g. pelaksanaan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang
strategis lainnya;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian ijin dan rekomendasi skala tertentu,
monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (Pasar Tradisional/toko modern dan gudang)
dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala
lokal;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri;
j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar
dan sosialisasi harga;
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kegiatan dibidang perdagangan;
l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala DinasPerdagangan;
m. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh :
1. SeksiPengembangan Ekspor
2. Seksi Bina Usaha Perdagangan
3. SeksiDistribusi dan Informasi
4.1. Seksi Pengembangan Ekspor
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekspor;
b. melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan pengusaha dalam melaksanakan usaha
ekspor/impor;
c. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha melalui promosi
dagang di luar negeri;
d. menyebarluaskan informasi pelaksanaan promosi dagang melalui media internet dan media
lainnya;
e. melaksanakan promosi dagang antar pulau;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 15 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
f. menyebarluaskan informasi pasar luar negeri;
g. memberikan informasi mengenai peluang pasar luar negeri tentang komoditi ekspor;
h. memantau dan mengevaluasi pemberian ijin Ekspor, dan pengendalian impor;
i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Ekspor;
j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPerdagangan;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
4.2. Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas:
a. menyusun Program Kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan;
b. memverifikasi layanan perijinan di bidang perdagangan meliputi Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat
Keterangan Penyimpanan Barang, Surat Tanda Pendaftaran Penerima Waralaba, dan Surat
Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu
antar Pulau Terbatas, dan Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Rekomendasi;
c. melaksanakan operasi pasar bila terjadi gejolak harga yang tidak wajar;
d. menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dibidang perdagangan;
e. mengawasi terhadap pengadaan, dan penyaluran pestisida dan pupuk bersubsidi;
f. mengkoordinir bimbingan teknis di bidang perdagangan yang meliputi fasilitasi penyimpanan
yang mengarah pada keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup;
g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Usaha Perdagangan;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPerdagangan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
4.2. Seksi Distribusi dan Informasi
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;
b. menganalisa dan memantau harga serta bahan penting lainnya;
c. memberikan layanan informasi harga, ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan penting
lainnya;
d. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Distribusi dan Informasi;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 16 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala BidangPerdagangan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
5. Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan
Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3
ayat (1) huruf f,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan
kegiatan dibidang pengelolaan sarana prasarana perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sarana
Prasarana Perdagangan, mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana
Perdagangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sarana prasarana
perdagangan;
c. perencanaan dan pengendalian sarana prasarana, retribusi, ketertiban dan kebersihan
sarana prasarana perdagangan;
d. pelaksanaan pembinaan pedagang, terkait dengan penataan tata ruang sarana prasarana
perdagangan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan pasar tradisional;
f. pelaksanaan monitoring sarana prasarana retribusi, ketertiban dan kebersihan prasarana
perdagangan;
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana distribusi
perdagangan;
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala DinasPerdagangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas Perdagangan;
j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala DinasPerdagangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana
Perdagangan dibantu oleh :
1. SeksiSarana dan Prasarana
2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga
3. SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 17 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
5.1. Seksi Sarana dan Prasarana
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana;
c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
d. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana;
e. melaksanakan monitoring sarana dan prasarana;
f. melaksanaan pelaporan realisasi pelaksanaan tugas program Seksi Sarana dan Prasarana;
g. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;
h. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana
Prasarana Perdagangan.
5.2. Seksi Pengendalian Retribusi, dan Benda Berharga
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Retribusi dan Benda Berharga;
b. melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi;
c. melaksanakan penatausahaan dan pendistribusian benda berharga;
d. meneliti kebenaran penerimaan retribusi pasar dan pendistribusian benda berharga;
e. melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan retribusi pasar dan benda berharga;
f. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambilkepada Kepala
BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;
g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana
Prasarana Perdagangan.
5.3. SeksiPerijinan, Ketertiban, dan Kebersihan
Mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi Perijinan, Ketertiban, dan Kebersihan;
b. melaksanakan pendataan perijinan tempat dagangan, meliputi ruko, toko, kios, bedak, dan
los di area pasar;
c. melaksanakan penatausahaan perijinan tempat dagangan;
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 18 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
d. meneliti berkas permohonan perijinan tempat dagangan;
e. menertibkan penempatan perijinan tempat dagangan;
f. melaksanakan monitoring perijinan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar;
g. melaporkan realisasi pelaksanaan perijinan ketertiban dan kebersihan pasar kepada Kepala
Bidang Sarana Prasarana Perdagangan;
h. memberikan saran dan pertimbangan langkah dan tindakan yang perlu diambilkepada
Kepala BidangPengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan;
i. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarana
Prasarana Perdagangan.
UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT
Unit Pelakssanan Teknis ( UPT ), merupakan unsur pelaksana teknis operasional
DinasPerdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTyang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.
UPT, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan sesuai dengan bidang operasionalnya;
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
2.1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ( SunGram )
2.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 19 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
3. Kepala Bidang Perindustrian
3.1. Kasi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan
3.2. Kasi Bina Industri Logam, Mesin, dan Elektronika
3.3. Kasi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
4.1. Kasi Metrologi Legal
4.2. Kasi Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa
4.3. Kasi Pemberdayaan Konsumen
5. Kepala Bidang Perdagangan
5.1. Kasi Pengembangan Eksport
5.2. Kasi Bina Usaha Perdagangan
5.3. Kasi Distribusi dan Informasi
6. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana dan PrasaranaPerdagangan
6.1. Kasi Sarana dan Prasarana
6.2. Kasi Pengendalian Retribusi dan Benda Berharga
6.3. Kasi Perijinan Ketertiban dan Kebersihan
7. UPT
8. Kelompok Jabatan Fungsional
B. Sumberdaya Dinas Perdagangan
1. Sumberdaya Manuasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 105 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut
:
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 20 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
NO NAMA N I P GOL. J A B A T A N
1 2 3 4 5
1 Drs. AGUS EKO S, M.Pd 19580819 197803 1 004 IV/b Kepala Dinas
2 TOTOK SUHARTO, SH 19611224 199403 1 006 IV/b Sekretaris
3 Dra. SUHARTINI, MM 19651226 199403 2 004 IV/a
Kasubag Umum &
Kepegawaian
4 HUSEN 19620125 198801 1 001 III/d Kasubag Sundran
5 SUBAERI 19610313 198903 1 012 III/d Kasubag Keuangan
6 HARI SUBAGIO 19650727 198903 1 008 II/d Bendahara Gaji
7 DORA YULIANTI FASA 19860513 201406 2 002 II/a
Bendahara
Pengeluaran
8 EDI ENDRA ISTIAWAN 19671115 201001 1 001 I/b
9 HENDRIK SETIAWAN 19751213 200701 1 006 II/c
Bendahara
Penerimaan
10 TOTOK SUGIANTO 19850714 201406 1 001
I/c
Pembantu
Bendahara
Penerimaan
11 Drs. SUMARDIYONO 19600415 198603 1 024 IV/a Kabid Industri
12 SUTRISNO 19601110 198103 1 009 III/d Kasie IKTAI
13
EKO HADI
SUPRIYONO, S.Sos 19650214 198603 1 010 III/d
Kasie ILME
14 ARI SETIAWAN, ST 19830524 201101 1 011 III/b Kasie IAHH
15 WASTIKO 19711012 200901 1 004 II/b
16 ACUP ZAINAL ABIDIN 19690210 200901 1 005 II/b
17 JOKO SISWOYO, SH 19610204 198503 1 015 III/d Kabid Metrologi
18 Drs. HANDRIJANTONO 19600531 198603 1 010 III/d
Kasie Pengendalian
Peredaran Barang
19 ELOK RAHMAWATI, ST 19830815 200903 2 009 III/c
Kasie Metrologi
Legal
20 NGATONO 19600311 198603 1 009 III/c
Kasie
Pemberdayaan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 21 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Konsumen
21
TEDJO HERWIJANTO,
ST 19670707 200901 1 001 III/b
22 DINDA MAHARDIN, ST 19811205 201101 1 008 III/b
23 ACENG TEDY 19700717 200604 1 010 II/c
24
AGUS DWIKORANTO,
SH,MM 19640817 199203 1 014 IV/a
Kabid Perdagangan
25 GANDUT 19590520 198903 1 010 III/d Kasie Distribusi
26
Drs. SYAMSUL ARIFIN
19620618 199003 1 006
IV/a
Kasie
Pengembangan
Ekspor
27
RISKY MARTYASANI,
SE 19811121 201101 1 011 III/b
Kasie Bina Usaha
Perdagangan
28 ROKIM 19670630 200901 1 001 II/b
29 SUHERMAN, SH 19600717 198211 1 001 IV/a Kabid Sarpras
30 WAHYUDI, SH 19660701 199003 1 007 III/c Kasie Sarpras
31
AGUS
WAHYUNINGARTI,
S.Ap 19600814 198003 2 002
III/d
Kasie Retribusi
32 ARUM 19631010 199403 1 018 III/b
33 ABDUL MANAN 19690719 200701 1 022 II/c
34
NENENG
MURTININGSIH 19741216 200701 2 009 II/c
35 SUJIANTO 19700311 200701 015 I/c
36 SISWANTO 19730228 200801 1 012 II/a
37 MOKHAMAD ROKHIM 19680112 200701 1 037 II/c
PS. BARU
38 SUPI'I 19710402 199403 1 004 II/b Kepala Pasar
39 ANJAR SIONO 19620910 199403 1 004 III/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
40 NUR IKSAN 19710521 200701 1 012 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
41 ADY YULIONO 19690810 200701 1 037 II/c Pemungut Ret. &
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 22 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Ops. Kebersihan
42 SAMSUL ROKHMAN 19690708 200801 1 009 II/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
43 JOKO ARIYONO 19650617 200801 1 005 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
44 AHMAD 19730106 200701 1 011 II/a
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
45 SANARI 19630212 200701 1 011 II/a
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
46 MOKHAMMAD ASYIK 19810503 200801 1 024 I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
47 KUTSIN 19690810 200701 1 037 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. HIGIENIS
48 AGUS ADI UTOMO 19640812 200701 1 022 II/c Kepala Pasar
49 WAGIMAN 19591220 199403 1 004 II/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
50 WAGITO 19691201 200701 1 020 II/a
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. PLAZA
51 SATURI 19600510 198003 1 004 II/c Kepala Pasar
52 SUGIONO 19621002 198503 1 010 II/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
53
MOCH. AGUS
PRIYANTO 19830819 201001 1 001 II/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
54 IMAM SAFI'I 19720522 200701 1 009
I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
55 DARSUN 19730630 200701 1 015 I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
56 MOH. SATUWIANTO 19650613 200901 1 003 I/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 23 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
PS. SENGGOL/TOGA
57 MUHAMAD SOLIKHIN 19670717 199403 1 008 II/c Kepala Pasar
58 HARI SUGIHARTO 19760206 200901 1 004 II/b
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
PS. KLOJEN
59 ABDUL MAJID 19701112 199403 1 006 III/a Kepala Pasar
60 SARNO 19600415 198003 1 003 II/d
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
61 NURUL WAHIDAH 19761118 200801 2 014 II/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
PS. SERANGIN BARU
62 SUGITO 19640105 199403 1 007
II/c
Ka Pasar & Bend.
Penerimaan
Pembantu
63 SUGIJONO 19630203 200901 1 001 I/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
64 MUKHAMAD SHOKIB 19680816 200801 1 015 I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
65 MUKHAMAD KUSNAN 19710111 200901 1 003 I/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. SUKODONO
66 SATORI 19650612 200701 1 029 I/c Kepala Pasar
67 BUMIN AKHMADI 19670831 200801 1 003 II/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
PS. DAWUHAN LOR
68 AGUNG PRIBADI 19740901 200801 1 009 II/c
Ka. Pasar & Bend.
Penerimaan
Pembantu
69 TIMBUL 19620602 200701 1 012 I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 24 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
PS. SENDURO
70 ACHMAD 19701215 200701 1 014 II/c Kepala Pasar
71 M. ZAINUL ANWAR 19671221 200801 1 004 I/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
72 ROMI EKO LESMONO 19780612 200901 1 006 I/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. RANDUAGUNG
73 SULDA'I 19720723 199403 1 004 II/c Kepala Pasar
74 SUMARTO 19640703 200701 1 017 I/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
75 SLAMET RIYADI 19691220 200701 1 014 I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. KLAKAH
76 MAT JURIANTO 19690415 200701 1 032 II/c Kepala Pasar
77 USMAN 19620825 198503 1 011 III/a
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
78 AKHMAD FADOLI 19740613 200701 1 016 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
79 SUTIQ SUDARNO 19691204 200701 1 016 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
80 MARKUAT 19690325 200701 1 008 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. RANUYOSO
81 TOTOK HANDRIONO 19700829 200801 1 007 II/c Kepala Pasar
82 HARIYONO 19680807 200701 1 034 II/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
83 RUDI HARTONO 19740626 200801 1 007 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
84 SUMAR 19620501 200701 1 007 II/a Pemungut Ret. &
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 25 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Ops. Kebersihan
PS.
TEKUNG/NOGOSARI
85 NANANG QOSIM 19810221 200901 1 006 I/b Kepala Pasar
86 GATOT SUBROTO 19700121 200701 1 016 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. YOSOWILANGUN
87 ZAINUL HALIM 19690614 199403 1 004 II/c
Ka. Pasar & Bend.
Penerimaan
Pembantu
PS. KUNIR
88 SUGITO 19660115 200701 1 019 II/c Kepala Pasar
89 DEDY PURWANTORO 19790803 200901 1 005 II/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
90 HANIFAH 19680910 200701 2 023 I/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
91 SUTOMO 19671202 201001 1 002 I/b
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. TEMPEH
92 SUGIYANTO 19680828 200701 1 032 I/c Kepala Pasar
93 NGATRIS 19730711 200701 1 011 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
94 SUGENG HARIYANTO 19740617 200801 1 014 I/c
Bendahara
Penerimaan
Pembantu
95 MOKH. AMINUDDIN 19670624 200701 1 014 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. PASIRIAN
96 ARTOK WIDODO 19740408 200701 1 013 I/c Kepala Pasar
97 SAMSUL MU'ARIF 19700211 199403 1 008 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
98 DWI SRI ARIYASTUTIK 19721008 200701 2 014 II/c Bendahara
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 26 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Penerimaan
Pembantu
99 DIDIK WAHYUDI 19720913 200801 1 013 I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
100 HERMANTO 19720127 200801 1 009 I/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. CANDIPURO
101 ABDUL ROKHMAD 19710629 200801 1 008 I/c Kepala Pasar
102 SUPARTO 19720503 200801 1 012 II/c
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
PS. AGROPOLITAN
103 ANDRI WALUYO 19720229 200701 1 013 II/c
Ka. Pasar & Bend.
Penerimaan
Pembantu
PS. PRONOJIWO
104 AGUS TRIYONO 19720815 200701 1 017 I/c
Ka. Pasar & Bend.
Penerimaan
Pembantu
105 TUKI 19601231 198003 1 057 II/a
Pemungut Ret. &
Ops. Kebersihan
2. Sumberdaya Peralatan dan Mesin
Sumberdaya Peralatan dan Mesin sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
NO URAIAN JUMLAH NILAI
1. Tanah 2 bidang 673.200.000 Tanah
2. Peralaatan dan Mesin 220 bh/set 1.825.736.500
3. Gedung dan bangunan 5 bh 3.920.640.800
JUMLAH : 227 6.419.577.300
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 27 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
RencanaTingkat Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015
sd tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Sasaran dan Target Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2015 sd 2019
INDIKATOR SASARAN ( % )
NO SASARAN 2013 (Th
Dasar) 2015 2016 2017 2018 2019
1.
Meningkatnya Volume
Perdagangan
1.1. Persentase Pertumbuhan
Nilai Eksport 515.397.451.181 40,58 116,31 137,94 161,73 187,91
1.2. Persentase Pertumbuhan
Nilai Perdagangan Daerah 1.9999.582.769.524 5,05 11,76 17,35 23,22 29,38
2. Meningkatnya Produksi
Sektor Industri
1.1. Persentase Pertumbuhan
Jumlah IKM 578 IKM 19,72 28,72 33,87 47,79 53,70
1.2. Persentase Pertumbuhan
Nilai Produksi IKM 1.129.895.610.000 28,72 43,95 54,58 61,74 71,74
1.3.
Persentase Pertumbuhan
Jumlah Produk IKM yang
Terstandarkan
8 Komoditi 50,00 75,00 100,00 137,50 175,00
1.4. Persentase Pertumbuhan
Jumlah Sentra Industri 118 Sentra 4,24 5,93% 7,63 9,32 11,02
Keterangan Tahun 2015 dan 2016 adalah realisasi, Tahun 2017 sd 2019 rencana
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan akan direalisasikan
melalui berbagai program dan kegiatan berikut :
1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1.1. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingk IHT
dan/atau Bahan Baku IHT
1.2. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan
Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat (Kewirausahaan)
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 28 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.1. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha
Besar dan Usaha Kecil Menengah
1.2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
1.3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3.1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investaasi
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4.2. Intensifikasi dan Eksistensifikasi Sumber Sumber Pendapatan
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
5.1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
5.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
5.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
5.4. Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
5.5. Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
5.6. Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
5.7. Pembinaan Pemberdayaan Konsumen
5.7. Pembinaan dan Pengendalian Peredaran barang
5.8. Pendataan UTTP dan WTU
5.9. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
5.10.Pengawasan Kemetrologian
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
6.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan
Impor
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
7.2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 29 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
7.3. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
7.4. Pasar Ramadhan
7.5. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri
7.6. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
7.7. Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan
UKM
7.8. Pengembangan Pasar Antar Pulau
8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
8.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
8.2. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
8.3. Peningkatan Disiplim Pedagang dan Optimalisasi Perijinan Pemakaian
Tempat/Fasilitas Pasar
8.4. Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
9.1. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
9.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
9.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
9.4. Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasrana Pasar Daerah
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
10.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
10.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
10.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 30 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
10.13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
10.14. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.1. Pembangunan Gedung Kantor
11.2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
11.3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
11.4. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11.5. Pengadaan Meubelair
11.6. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas
11.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
11.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
11.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
11.12. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
11.13. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarpras Aparatur
11.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Aparatur
12. Program Peningkatan Disiplim Aparatur
12.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
13. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
13.1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan
Sejenisnya
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
14.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
14.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
14.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
14.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 31 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
15. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
15.1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber
Daya
15.2. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan
Swasta
15.3. Pendataan Industri Kecil dan Menengah
15.4. Bimbingan dan Penyuluhan IKM
15.5. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan
Swasta
15.6. Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi IKM
15.7. Sosialisasi Gugus Kendali Mutu Bagi IKM
15.8. Fasilitasi Pendaftaran HAKI ( Merk ) bagi IKM
15.9. Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar
15.10. Bimbingan Teknik Peningkatan Mutu Produk Industri
15.11 Pelatihan Peningkatan Hasil Industri
15.12. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM
15.13. Fasilitasi/Pelatihan Standarisasi Produk IKM
15.14. Fasilitasi Peningkatan Produk IKM
15.15. Penumbuhan Wira Usaha baru
16. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
16.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
16.2. Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar
16.3. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
16.4. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
16.5. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
16.6. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
17. Program Pengambangan Sentra-Sentra Industri Potensial
17.1. Pendataan Sentra-sentra IKM Potensial
17.2. Penyediaan Sarana yang Dapat Diakses Masyaarakat
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 32 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
18. Program Pembinaan Industri
18.1. Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar dalam
Pengadaan Bahan Baku
18.2. Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar
dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau
19. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
19.1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
19.2. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
20. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Umum
20.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
D. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan
Dalam menjalankan Tugas dan ungsinya, Dinas Perdagangan berusaha untuk :
a. Mningkatkan sektor perdagangan dan industri, sehingga mempunyai daya saing dengan
berbasis pada potensi daerah.
b. Meningkatan sektor perdagangan melalui peningkatan nilai eksport dan volume
perdagangan daerah serta Ketersediaan sarana dan prasarana pasar bagi pedagang di
pasar daerah.
c. Meningkatkan jumlah unit usaha ( IKM dan Sentra ) serta meningkatkan produksi sektor
perindustrian melalui peningkatan produksi melalui pelatihan, magang dan bantuan
peralatan serta meningkatkan jumlah komoditi yang sudah terstandarkan.
Untuk mencapai itu semua ada beberapa tantangan yang harus dicarikan solusi
pemecahannya.
Tantangan
Secara umum tantanagan yang menghadang baik di sektor Perdagnagan maupun sektor
industri adalah Sumber daya manusia ( SDM ) yang masih perlu ditingkatkan, yaitu dalam hal :
1. Menejemen usaha
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 33 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
2. Pemasaran produk
3. Penguasaan teknologi pengolahan
4. Pengepakan produk
5. Tampilan produk dan
6. Diversifikasi produk olahan
Peluang
1. Pasar yang masih luas, baik pasar lokal, regional maupun international ( MEA dll )
2. Sumber daya alam yang melimpah
3. Tenaga Kerja yang banyak dan relatif masih murah
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 34 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
mengalami beberapa permasalahan bagi terwujudnya tujuan dan sasaaran yang hendak
dicapai, adapun permasalahan tersebut adalah :
1. Permasalahan Sektor Perdagangan
Aktifitas perdagangan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah di tuntut
untuk selalu berkembang seiring dengan kemajuan dunia usaha di era globalisasi.
Perkembangan aktifitas perdagangan di Kabupaten Lumajang yang meliputi perdagangan
dalam negeri dan eksport, selama lima tahun terakhir (2010 s/d 2014) telah menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun, baik dilihat dari volumenya maupun nilainya.
Peningkatan volume dan nilai perdagangan tersebut dinilai masih belum optimal
mengingat potensi perekonomian di Kabupaten Lumajang cukup besar, sehingga nilai dan
volume perdagangan masih perlu di pacu peningkatannya. Demikian juga mengenai jenis
komoditas eksport perlu dikembangkan dengan jenis komoditas lainnya yang sebenarnya
potensial. Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan tersebut disebabkan antara lain :
a. Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan
Belum optimalnya volume dan nilai perdagangan tersebut disebabkan antara lain oleh
beberapa factor, yaitu :
1. Lemahnya jaringan informasi pasar dan informasi produk;
2. Belum meluasnya jaringan pemasaran produk local ke tingkat regional, nasional maupun
internasional;
3. Kurangnya sarana dan prasarana dasar;
4. Rendahnya efisiensi usaha perdagangan dan sistim distribusi barang dan jasa
5. Berlangsungnya krisis ekonomi global yang melanda dunia sejak pertengahan tahun
2008 telah menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian internasional, regional
dan nasional, termasuk dalam aktifitas perdagangan.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 35 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
2. Permasalahan Sektor Perindustrian
a. Masih rendahnya produksi sektor industri
Perkembangan usaha industri, khususnya industri kecil dan menengah Kabupaten
Lumajang yang meliputi industri formal dan non formal selama lima tahun terakhir ( 2010
s/d 2014 ) telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dilihat dari jumlah unit
usaha, msupun nilai produksi. Namun jika dibandingkan dengan besarnya potensi daerah
yang dimiliki, maka usaha industri masih perlu dipacu peningkatannya agar potensi yang
ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
Rendahnya produksi sector industri , antara lain disebabkan oleh beberapa factor, yaitu :
1. Rendahnya kemampuan penerapan teknologi industri dari pengusaha industri kecil dan
menengah ( IKM );
2. Belum meratanya iklim usaha yang kondusif bagi IKM seiring dengan semakin kuatnya
dominasi pengusaha besar berskala nasional maupun regional;
3. Klaster-klaster industri di Kabupaten Lumajang belum berfungsi secara optimal;
4. Kurang terjalinnya kemitraan usaha antara industri besar berskala nasional dengan IKM
di tingkat lokal;
5. Rendahnya daya saing IKM dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi;
6. Belum meratanya sentra-sentra industri potensial di seluruh wilayah Kabupaten
Lumajang
7. Rendahnya aksesibilitas terhadap sumber daya dan permodalan bagi IKM.
Beberapa permasalahan sebagaimana dikemukan diatas merupakan tantangan bagi dinas
Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan
perekonomian daerah.
B. Telaah Visi Misi KDH dan Program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Lumajang.Rencana pembangunan lima tahunan ini memerlukan perhatian lebih, tidak hanya
untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi
perubahan yang muncul dimasa mendatang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu
menjadi perhatian dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada
kesejahteraan masyarakat.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 36 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Dalam menanganinya, diperlukan kebersamaan yang bersifat mutualism oleh
penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap komponen dunia usaha dan masyarakat.
Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang telah dibahas dalam bab senelumnya.
Visi
Visi Kabupaten Lumajang untuk 5 ( lima ) tahun ke depan adalah “ Terwujudnya
Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan Bermartabat “
Makna dari Visi Kabupaten Lumajang :
a. Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta upaya untuk
menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;
b. Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam
membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan
segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten
Lumajang;
c. Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan
lahir dan batin;
d. Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan
batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat,
bernegara dan berbangsa;
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (Tiga) misi oleh Pemerintah kabupagten
Lumajang, yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui
Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan, Pembinaan Keagamaan serta
Pemerataan Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian,
Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong
Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan
Bermasyarakat.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 37 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
namun hanya misi ke 2 yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan yaitu Meningkatkan
Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian,
Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya
Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka
strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan
Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima
tahun yang akan datang.
Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan,
khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang
nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang
ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga
harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai
kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.
C. Telaah Renstra Kementerian KL dan Renstra Propinsi
A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang antara lain:
1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industri daerah dan perdagangan atas
dasar keterpaduan kebijaksanaan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan
dengan Potensi dan Perkembangan Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan;
4. Menjalin harmonisasi hubungan kerja dengan instansi terkait dan vertikal lainnya;
5. Serta organisasi/assosiasi dunia usaha;
B. Upaya Khusus Sektor Perdagangan
Upaya khusus Sektor Perdagangan ialah mengembangkan perdagangan lokal daerah
untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa secara efisien, lancar dan tertib guna
membentuk harga yang wajar, mengembangkan jaringan informasi produksi dan pasar
hasil-hasil produksi unggulan daerah dalam rangka promosi produk unggulan ke luar
daerah. Melindungi kepentingan konsumen serta mendorong dan membantu pedagang
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 38 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
kecil melalui penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan kemampuan berusaha,
pelaksanaan kemitraan usaha dan pelayanan informasi perdagangan.
C. Upaya Khusus Sektor Perindustrian
Upaya khusus Sektor Industri ialah Mengembangkan Industri Kecil Menengah dengan
memberdayakan Potensi Daerah Setempat. Dengan kemampuan wawasan, pengetahuan
dan Keterampilan SDM Masyarakat Kabupaten Lumajang Industri Kecil Menengah selalu
bertahan ditengah persaingan usaha yang semakin ketat dengan berpegang pada
Standarisasi dan Kualitas produk yang semakin baik, sehingga dapat bersaing baik di pasar
dalam negeri maupun pasar ekspor, dengan nilai tambah yang semakin tinggi sehingga
berdampak luas bagi perekonomian daerah. Kualitas produksi lokal daerah yang baik akan
menimbulkan rasa cinta masyarakat konsumen kepada produk lokal daerahnya, sehingga
berdampak terhadap perluasan pasar yang pada gilirannya akan dapat mengembangkan
Industri Kecil Menengah di daerah. Untuk pemerataan kemampuan antar Pelaku Usaha
Industri dilakukan berbagai Program dan Kegiatan dengan didasarkan pada komoditi produk
industri di masing sentra-sentra industri.
Untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut maka tugas yang harus dilakukan adalah:
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui berbagai pembinaan dan pelatihan dalam
rangka peningkatan wawasan dan keterampilan bagi pelaku usaha industri maupun calon
wirausaha baru.
b. Menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis dan kondusif bagi usaha industri dan
perdagangan
c. Peningkatan daya saing melalui peningkatan proses produksi dan alih teknologi
D. Penentuan Isu – Isu Strategis
Menyikapi Permasalahan Isu-Isu Strategis yang ada dalam pelaksanaan pembangunan
Industri dan Perdagangan di daerah kabupaten Lumajang, maka akan dilakukan
berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:
a. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan
secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan industri
dan perdagangan di daerah. Untuk lebih mengetahui Potensi Sumber Daya Alam
diperlukan data pokok untuk menunjang publikasi sehingga masyarakat pengguna
memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan keperluannya.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 39 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
b. Mutu produk industri yang banyak berkembang di daerah masih belum merata, namun
sebagian berupaya menjaga mutu yang konsisten dalam rangka menjaga
kepercayaan terhadap konsumen. Produk lainnya yang masih menghadapi masalah
dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi
sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari
dalam dan luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor.
c. Produk Unggulan perlu dikembangkan untuk peningkatan produksi sektor industri
sekaligus melakukan pembenahan system mutu produk Industri Kecil Menengah
sebagai penerapan standarisasi produk industri sehingga tingkat mutu yang telah
dicapai dapat dipertahankan secara konsisten atau lebih ditingkatkan.
d. Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan sebagai wadah promosi produk
unggulan ke luar daerah baik melalui pameran, pasar lelang maupun perdagangan
antar pulau/Propinsi. Diversifikasi pasar perlu dilakukan termasuk uji coba pasar,
temu mitra antara Usaha Besar dengan UKM.
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 40 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
BAB IV
TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan
Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang mempunyai tugas Membantu Bupati
Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang
Perdagangan dan Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
1. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga serta Pengelolaan Sarana Prasarana Perdagangan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, Perindustrian, Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen dan Sarana Prasarana Perdagangan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Peindustrian, Standarisasi
dan Perlindungan Konsumen dan Saarana Prasrana Perdagangan
4. Pelakssanaan administrasi Dinas Perdagangan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya
i. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah
Untuk Melaksanakan Misi ke 2, Tujuan ke 1 dan 2 yang tercantum dalam RPJMD
Kabupagten Lumajang dan guna mendukung hal tersebut diatas, maka ditetapkanlah
Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun. Ke
depan
1. Tujuan
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan
pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas
terkait.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 41 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
pembangunan daerah. Dari 3 Misi, hanya Misi ke 2 yang sesuai dengan Tupoksi
Dinas Perdagangan, yaitu “ Meningkatkan Perekonomian Daerah dan
Kesejahteraan Masayrakat Secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan
UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya “
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Lumajang, Dinas Perdagangan menetapkan 2
tujuan, yang diadopsi dari Sasaran Bupati Kepala Daerah, yaitu :
a. Meningkatnya Usaha Perdagangan
- Indikator : Prosentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
b. Meningkatnya Sektor Industri
- Indikator : Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian
Untuk mewujudkan meningkatnya usaha perdaganagan, maka perlu didorong agar
perdagangan mempunyai peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
dan berdaya saing serta meningkatkan akses pasar melalui peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.
Peningkatan usaha perdagangan merupakan indicator penting dalam usaha mencapai
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan terbesar Dinas Perdagangan
Kabupaten Lumajang dalam sektor perdagangan adalah terciptanya kelancaran dan
ketertiban peredaran barang dan jasa, tersedianya jaringan informasi pasar,
tersebarnya sarana dan prasarana pemasaran, terciptanya efisiensi distribusi barang
dan jasa, terlindunginya konsumen dan meningkatnya minat masyarakat terhadap
produksi dalam negeri.
Dengan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, diharapkan akan dapat
meningkatakan kemajuan usaha perdagangan di Kabupaten Lumajang.
Peningkatan usaha perdagangan tersebut dapat diukur dengan menggunakan tolak
ukur peningkatan peningkatan nilai ekspor, peningkatan perdagangan daerah dan
ratio pedagang yang menempati kios dengan jumlah pedagang.
Untuk mewujudkan meningkatnya Sektor Industri perlu didorong, agar sector industri
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna
Tantangan terbesar Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang ke depan adalah
terciptanya kemampuan dunia industri di Kabupaten Lumajang untuk mengelola
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 42 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
sumber daya alam ( SDA ) secara optimal sesuai basis potensinya dengan
memanfaatkan teknologi tepat guna, sehingga mampu meningkatkan produksi sector
industri.
Keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dapat diukur
dengan menggunakan tolak ukur Persentase PDRB Sektor Perdagangan dan
Persentase PDRB Sektor Perindustrian.
2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010)
Pengertian sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu yang
ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan ( goal ) yang telah ditetapkan.
Setiap sasaran mempunyai indicator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan
mencapai sasaran.
Adapun sasaran pembangunan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang selama kurun
waktu lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menurut
bidang tugas sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Bidang Perdagangan
Pembangunan perdagangan dilakukan untuk mencapai sasaran di bidang
perdagnagan, yaitu Meningkatnya Volume Perdagangan. Perdagangan sebagai
penggerak perekonomian masyarakat harus mampu dijaga perkembangannya.
Distribusi barang kebutuhan pokok harus selalu tersedia dengan harga terjangkau.
Untuk dapat meningkatkan usaha perdagangan di Lumajang, maka diupayakan
keberadaan pasar komoditas dan pasar umum yang tersedia di setiap wilayah,
kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu
kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan kelancaran, ketertiban peredaran barang
dan jasa .
Untuk menilai keberhasilan sasaran yang hendak dicapai, maka dibuat indikator
untuk mengukurnya, yaitu :
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 43 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
a. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
b. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
2. Bidang Industri
Pembangunan industri dilakukan untuk memajukan IKM karena keberadaaan IKM
merupakan pilar perekonomian masyarakat di daerah yang harus mendapat
pembinaan dan bimbingan agar lebih berkembang.
Adapun sasaran yang akan di capai di bidang perindustrian adalah “
Meningkatnya Produksi Sektor Industri “
Upaya meningkatkan sector industri perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan para
pelaku IKM di Lumajang. Beberapa jenis produk dari IKM perlu mendapat perhatian
sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Untuk menilai keberhasilan
pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indicator :
a. Persentase pertumbuhan jumlah IKM ;
b. Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM;
c. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
d. Persentae Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
i. Strategi dan Kebijakan
Menyikapi Permasalahan Isu-Isu Strategis yang ada dalam pelaksanaan pembangunan
Industri dan Perdagangan di daerah kabupaten Lumajang, maka akan dilakukan
berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:
a. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan
secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan industri
dan perdagangan di daerah. Untuk lebih mengetahui Potensi Sumber Daya Alam
diperlukan data pokok untuk menunjang publikasi sehingga masyarakat pengguna
memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan keperluannya.
b. Mutu produk industri yang banyak berkembang di daerah masih belum merata, namun
sebagian berupaya menjaga mutu yang konsisten dalam rangka menjaga
kepercayaan terhadap konsumen. Produk lainnya yang masih menghadapi masalah
dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 44 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari
dalam dan luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor.
c. Produk Unggulan perlu dikembangkan untuk peningkatan produksi sektor industri
sekaligus melakukan pembenahan system mutu produk Industri Kecil Menengah
sebagai penerapan standarisasi produk industri sehingga tingkat mutu yang telah
dicapai dapat dipertahankan secara konsisten atau lebih ditingkatkan.
d. Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan sebagai wadah promosi produk
unggulan ke luar daerah baik melalui pameran, pasar lelang maupun perdagangan
antar pulau/Propinsi. Diversifikasi pasar perlu dilakukan termasuk uji coba pasar,
temu mitra antara Usaha Besar dengan UKM.
Strategi pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian yang ditetapkan
guna mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program
Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau
petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program merupakan
instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu
yang dilaksanakan oleh Dinas atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Dindag.
Adapun kebijakan dan program Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai
berikut :
Kebijakan Umum
Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya Usaha Perdagangan “ adalah :
a. Mengembangkan Komoditi dan Nilai Eksport
b. Memperpendek Jalur Distribusi Produk Mengembangkan Jaringan Produksi dan
Pasar di Tingkat Lokal, Regional dan Internasional
c. Membangun pasar baru, memperluas, mengembangkan dan merevitalisasi pasar
yang sudah ada
Kebijakan untuk mencapai tujuan “ Meningkatnya sektor industri “ adalah :
Mengembangkan IKM dan sentra IKM dengan pembentukan klaster industri, peningkatan
SDM, penciptaan iklim usaha yang kondusif, terjalinnya hubungan kemitraan dan
meningkatkan daya saing IKM melalui alih teknologi dan penerapan teknologi tepat guna
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 45 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Kebijakan Program
Program-program Pembangunan yang ditetapkan Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun ke
depan, dikelompokkan menurut bidang-bidang sebagai berikut :
1. Bidang Investasi dan Penanaman Modal
Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019, program pembangunan bidang
Investasi dan Penanaman Modal dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Perdagangan
telah ditetapkan dua ( 2 ) program bidang. Duan bidang tersebut adalalah
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investaasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Bidang Perdagangan
Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019, program pembangunan bidang
perdagangan telah ditetapkan enam ( 6 ) program bidang dan enam ( 6 ) program
supporting dengan sasaran “Meningkatnya volume perdagangan “. enam Program
tersebut yaitu :
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
d. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
f. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
( program poin g s/d l merupakan program supporting )
3. Bidang Perindustrian
Dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019, program pembangunan bidang
perindustrian telah menetapkan 5 program yaitu Program, dengan sasaran “
Meningkatnya produksi sektor industri “ selanjutnya oleh Dinas Perdagangan
dijabarkan menjadi beberapa program yaitu :
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
c. Program Pembinaan Industri
d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 46 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Untuk memastikan tercapainya sasaran yang hendak dituju dalam kurun waktu lima (
5 ) tahun dan memperlancar pelaksanaan program maka disusunlah Program yang
berfungsi sebagai support terhadap program teknis yang dilaksanakan oleh Bidang.
Adapun program tersebut adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
e. Prog Pening Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 47 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Rencana Program dan kegiatan
Rencana Program dan kegiatan yang mungkin akan dilakukan dalam kurun waktu lima
( 5 ) tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.1. peningkatan fasilitasi terwujudnya kerja sama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah
1.2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
1.3. Penyelenggara pameran investasi
II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2.1. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
III. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
3.1. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
IV. Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
4.2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
4.3. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
4.4. Pasar Ramadhan
4.5. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri
4.6. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
4.7. Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM
4.8. Pengembangan Pasar Antar Pulau
V. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
5.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
5.2. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
5.2. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
5.4. Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional
VI. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
6.1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
6.2. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
6.3. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
VII. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7.1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
7.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
7.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
7.4. Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
7.5. Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
7.6. Pembinaan Pemberdayaan Konsumen
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 48 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
7.7. Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang
7.8. Pendataan UTTP dan WTU
7.9. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
7.1 Pengawasan Kemetrologian Daerah
VIII. Program Pengamanan Perdagangan
8.1. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian
8.2. Pengawasan Kemetrologian Daerah
8.3. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Daerah
IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
9.1. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
9.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
9.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
9.4. Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah
9.5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat
9.6. Intensifikasi dan Monitoring Benda Beharga
9.7. Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
X Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10.1. Pendataan Industri Kecil dan Menengah
10.2. Bimbingan dan Penyuluhan IKM
10.3. Penumbuhan Wira Usaha Baru
10.4. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
10.5. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mik,ro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
10.6. Fasilitasi Kerjasama Bahan Baku IKM
10.7. Pelatihan Peningkatan Hasil Industri
10.8. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM
10.9. Fasilitasi Temu Usaha Assosiasi IKM
10.10. Uji Produk IKM
10.11. Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM
10.12. Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM
10.13. Fasilitasi Pendaftaran HAKI (Merek) bagi IKM
10.14. Bimtek Peningkatan Mutu Produk Industri
10.15. Fasilitasi / Pelatihan Standarisaasi Produk IKM
10.16. Fasilitasi Peningkatan Produk IKM
10.17. Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar
10.18. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Agro dan Hasil Hutan
10.19. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Logam, Mesin dan Elektronik
10.20 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
XI. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
11.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
11.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
11.3. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
11.4. Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 49 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
11.5. Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
XII Program Pembinaan Industri
12.1. Kemitraan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Besar Dalam Pengadaan bahan Baku
12.2. Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau
XIII Program Pengambangan Sentra Sentra Industri Potensial
13.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
13.2. Pendataan Sentra-sentra Industri Potensial
XIV Program Pembinaan Lingkungan Sosial
14.1. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingk IHT dan/atau Bahan Baku IHT
14.2. Pembinaan Kemampuan dan KetrampilanKerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan masyarakat (Kewirausahaan)
14.3. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaa Kerja dan Masyarakat
XV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
15.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum
XVI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
16.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
16.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
16.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
16.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
16.13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
16.14. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
XVII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
17.2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
17.3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
17.4. Pengadaan Meubelair
17.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
17.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
17.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
17.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
17.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
17.12. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
17.13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 50 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
XVIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
XIXI Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
19.1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
XX Prog Pening Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
20.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
20.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
20.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
20.5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD
XXI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
21.1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
21.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
Sebagai tolak ukur keberhasilan dan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang sudah
dilaksanakan, maka Dinas Perdagangan menyusun indikator kinerja dan kelompok
sasarannya.
Dinas Perdagangan dalam Renstra telah menetapkan 2 tujuan dengan 2 indikator. 2
sasaran dengan 6 indikator. Ke enam ( 6 ) indikator tersebut adalah :
INDIKATOR KINERJA SASARAN
TAHUN 2015 – 2019
SASARAN
Uraian Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
1. Meningkatnya Volume
Perdagangan
1. Persentase Pertumbuhan
Nilai Eksport
1. IKM/UKM
2. Pedagang/Pengusaha
3.Distributor
4.Eksportir
5.Importir
2. Persentase Pertumbuhan
Nilai Perdagangan
Daerah
1. IKM
2. Produsen
3. Pabrikan
4. Inovator
5. Perguruan Tinggi
6. Pengusaha
2. Meningkatnya Produksi 1. Persentase Pertumbuhan 2. IKM
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 51 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Sektor Industri Jumlah IKM 3. Wira usaha
2. Persentase Pertumbuhan
Nilai Produksi IKM
1. IKM / Pelaku Usaha
2. Pabrikan
3. Pergutuan Tinggi
4. Instruktur
3. Persentase Pertumbuhan
Jumlah Produk IKM yang
Terstandarkan
1. IKM / Pelaku Usaha
2. Badan Standarisasi
3. Perguruan Tinggi
4. Instruktur
4. Persentase Pertumbuhan
Jumlah Sentra IKM
1.IKM
2.Gabungan IKM
C. Pendanaan Indikatif
Rencana pendanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
MATRIKS REVISI RENSTRA 2015 - 2019 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA ( OUT PUT )
PROGRAM DAN KEGIATAN ( Rp. )
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Jumlah promosi / pameran produk
IKM/UKM
100,000,000 300,000,000 0 0 0
1.1.
peningkatan fasilitasi terwujudnya kerja sama strategi antara usaha besar
dan usaha kecil menengah
Jumlah Sosialisasi penanaman modal
0 50,000,000 0 0 0
1.2. Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah
Jumlah potensi
unggulan daerah 50,000,000
1.3. Penyelenggara pameran
investasi
Jumlah Pameran
Investasi 100,000,000 200,000,000 0 0 0
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 52 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Investasi Daerah
15,000,000 0 0 0 0
2.1.
Fasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama di Bidang Investasi
Jumlah sosialisasi investasi
15,000,000 0 0 0 0
III. Program Peningkatan dan
Pengembangan Eksport
Pertumbuhan Nilai
Eksport 0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000
3.1.
Sosialisasi Kebijakan
Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
Jumlah Peserta
Sosialisasi Eksport Import
0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000
IV. Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
710,000,000 890,895,000 1,455,313,000 1,540,000,000 1,694,000,000
4.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Jumlah uji coba pasar
produk IKM di pasar luar daerah melalui kerjasama dengan
pengusaha besar
100,000,000 71,000,000 86,028,000 90,000,000 99,000,000
4.2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Jumlah Pasar Lelang yang
90,000,000 20,000,000 20,680,000 30,000,000 33,000,000
4.3. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jumlah alat informasi untuk sosialisasi penggunaan produk
dalam negeri
50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000
4.4. Pasar Ramadhan Jumlah Transaksi di Event Pasar
Ramadlon
65,000,000 108,000,000 208,782,000 220,000,000 242,000,000
4.5. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri
Jumlah Promosi 350,000,000 376,895,000 627,817,000 630,000,000 693,000,000
4.6. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
Jumlah Komoditas
Bahan Kebutuhan Pokok yang Dimonitoring
25,000,000 40,000,000 37,000,000 40,000,000 44,000,000
4.7.
Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern
dengan UKM
Jumlah kerjasama dan distribusi produk IKM
dengan pasar modern
30,000,000 175,000,000 75,006,000 80,000,000 88,000,000
4.8. Pengembangan Pasar Antar Pulau
Jumlah Tempat / Pasar Antar Pulau yang Dijadikan
Tempat Pemasaran
0 50,000,000 300,000,000 350,000,000 385,000,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 53 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
V. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Persentase PKL dan Asongan yang
Dibina
13,000,000 45,000,000 719,551,000 820,000,000 900,000,000
5.1. Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Jumlah Organisasi PKL dan Asongan
yang Dibina
13,000,000 0 88,000,000 90,000,000 99,000,000
5.2. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang di relokasi
0 45,000,000 493,725,000 575,000,000 632,500,000
5.2.
Peningkatan Disiplin
Pedagang dan Optimalisasi Perijinan
PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi
0 0 75,000,000 80,000,000 86,000,000
5.4. Pembinaan Organisasi
Pedagang Pasar Tradisional
Jumlah peserta rapat/pertemuan
dengan organisasi pedagang pasar tradisional
0 0 62,826,000 75,000,000 82,500,000
VI. Program Pemberantasan
Barang Kena Cukai Illegal
Persentase Penurunan IHT yang tidak dilekati Pita
Cukai dan Atau yang Menggunakan Pita Cukai Palsu
60,000,000 132,000,000 120,000,000 120,000,000 150,000,000
6.1.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di
Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita
Cukai
30,000,000 66,000,000 60,000,000
6.2.
Pengumpulan Informasi
Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat
Penjualan Eceran
Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai
Palsu
30,000,000 66,000,000 60,000,000
6.3.
Pengumpulan Informasi
Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita
Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Jumlah IHT Ilegal 0 0 0 120,000,000 150,000,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 54 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
VII.
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Persentase
Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur
675,130,000 137,000,000 1,106,367,475 1,185,000,000 1,353,000,000
7.1. Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa
Jumlah pemeriksaan lapangan terhadap
barang beredar di masyarakat
15,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000
7.2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Jumlah UTTP yang
ditera dan tera ulang 660,130,000 87,000,000 620,854,000 380,000,000 418,000,000
7.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
Jumlah peralatan standar Sarpras Kemetrologian yang
Terbeli
0 0 485,513,475 225,000,000 247,000,000
7.4. Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
Jumlah WTU yang
mendapatkan Sosialisasi
perundangan tentang kemetrologian
0 0 0 200,000,000 220,000,000
7.5. Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
Jumlah Sosialisasi dan peralatan informasi yang terbeli
0 0 0 50,000,000 55,000,000
7.6. Pembinaan Pemberdayaan Konsumen
Jumlah sosialisasi
peraturan perundangan barang
layak edar
0 0 0 60,000,000 66,000,000
7.7.
Pembinaan dan
Pengendalian Peredaran Barang
Jumlah Sosialisasi
ketersediaan dan stok barang kebutuhan masyarakat
0 0 0 70,000,000 77,000,000
7.8. Pendataan UTTP dan WTU Jumlah wajib tera dan peralatan UTTP
0 0 0 50,000,000 55,000,000
7.9. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
Jumlah Sosialisasi,
Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
0 0 0 100,000,000 110,000,000
7.1 Pengawasan Kemetrologian
Daerah
Jumlah Pos ukur
ulang dan pengawasan
0 0 0 50,000,000 55,000,000
VIII. Program Pengamanan Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur
0 0 0 0 490,000,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 55 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
8.1. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan
Kemetrologian
Jumlah UTTP yang
ditera dan tera ulang 0 0 0 0 305,000,000
8.2. Pengawasan Kemetrologian
Daerah
Jumlah Obyek
Pengawasan 0 0 0 0 65,000,000
8.3. Pembinaan dan Penyuluhan
Kemetrologian Daerah
Jumlah Obyek
Pembinaan 0 0 0 0 120,000,000
IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pasar Daerah
Persentase Pasar Daerah yang Dibangun Dan
Dipelihara
0 0 20,229,559,000 5,790,000,000 16,254,000,000
9.1. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
Jumlah Kios Pasar/Bedak Pasar yang Direhab
0 0 19,664,384,000 5,060,000,000 5,566,000,000
9.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
Jumlah Pasar Daerah yang Diperbaiki
0 0 400,000,000 450,000,000 495,000,000
9.3. Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
Jumlah Ijin Bangunan Tempat Dagangan
0 0 145,175,000 250,000,000 275,000,000
9.4.
Monitoring Benda-benda
Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah
Jumlah retribusi yang termonitor
0 0 20,000,000 30,000,000 33,000,000
9.5. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Pasar Rakyat
Jumlah Pasar yang Direhab/DiRehab dan
Dipelihara
0 0 0 0 7,000,000,000
9.6. Intensifikasi dan Monitoring
Benda Beharga
Jumlah Retribusi
Pasar 0 0 0 0 2,800,000,000
9.7.
Peningkatan Disiplin
Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi
Pasar
Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi
0 0 0 0 85,000,000
X Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan Jumlah Nilai Produksi IKM
200,000,000 410,645,000 395,299,700 495,000,000 1,369,500,000
10.1. Pendataan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang
Terdata Secara Formal Maupun Non Formal
0 0 53,500,000 25,000,000 27,500,000
10.2. Bimbingan dan Penyuluhan
IKM
Jumlah IKM/Kelompok IKM yang
Mendapatkan Penyuluhan
0 10,000,000 12,596,600 25,000,000 27,500,000
10.3. Penumbuhan Wira Usaha Baru
Jumlah Wirausaha Baru
0 0 0 0 30,000,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 56 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
10.4.
Fasilitasi bagi Industri Kecil
dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Jumlah IKM yang Mendapatkan
Desiminasi, HAKI dan SNI
200,000,000 250,645,000 118,607,950 300,000,000 330,000,000
10.5.
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mik,ro,
Kecil dan Menengah dengan Swasta
Jumlah MOU Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil
dan Menengah dengan Swasta
0 100,000,000 0 0 100,000,000
10.6. Fasilitasi Kerjasama Bahan
Baku IKM
Jumlah Kerjasama pengadaan bahan baku antara pemasok
dengan pelaku usaha industri
0 0 0 0 40,000,000
10.7. Pelatihan Peningkatan Hasil Industri
Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas
produk IKM
0 0 0 0 40,000,000
10.8. Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan
Permodalan IKM
Jumlah Temu mitra
antara lembaga pelatihan,
perbankan/BUMN dengan IKM
0 0 0 110,000,000 121,000,000
10.9. Fasilitasi Temu Usaha
Assosiasi IKM
Jumlah Temu mitra antara pengusaha
besar dengan IKM dalam hal akses pemasaran
0 0 0 0 50,000,000
10.10. Uji Produk IKM Jumlah Produk IKM yang di Uji
0 0 0 0 50,000,000
10.11. Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM
Jumlah Perajin yang
Mengikuti Sosialisasi Halal Bagi Produk Makanan dan
Minuman Olahan
0 0 124,647,550 0 30,000,000
10.12. Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM
Jumlah perajin yang
Mengikuti Sosialisasi Penerapan Gugus Kendali Mutu
0 0 50,012,500 35,000,000 38,500,000
10.13. Fasilitasi Pendaftaran HAKI
(Merek) bagi IKM
Jumlah IKM yang Mengikuti Sosialisasi
HAKI
0 0 35,935,100 0 40,000,000
10.14. Bimtek Peningkatan Mutu
Produk Industri
Pelatihan peningkatan
mutu/daya ssaing produk IKM
0 0 0 0 40,000,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 57 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
10.15. Fasilitasi / Pelatihan
Standarisaasi Produk IKM
Sosialisasi standarisasi produk
IKM bagi perajin/pelaku usaha
0 0 0 0 30,000,000
10.16. Fasilitasi Peningkatan Produk IKM
Jumlah IKM yang
Mengikuti Pelatihan Peningktan Daya Saing Produk IKM
0 0 0 0 30,000,000
10.17. Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar
Jumlah IKM Genteng yang Mengikuti Temu Karya
0 50,000,000 0 0 50,000,000
10.18.
Fasilitasi Pembinaan dan
Pengembangan IKM Agro dan Hasil Hutan
Jumlah IKM yang
Mendapat Pembinaan dan Pengembangan
0 0 0 0 50,000,000
10.19.
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM
Logam, Mesin dan Elektronik
Jumlah IKM Logam,Mesin,Tekstil
dn Elektronik yang difasilitasi
0 0 0 0 185,000,000
10.2
Fasilitasi Pembinaan dan
Pengembangan IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
Meningkatnya IKM
Batik,Kimia,Tekstil,dan Aneka Industri,yang di Fasilitasi
0 0 0 0 60,000,000
XI. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Persentase Pelaku Usaha IKM yang Menguasai
Teknologi Industri
1,247,900,000 249,235,800 268,424,275 230,000,000 253,000,000
11.1. Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri
Jumlah IKM yang Dilatih Proses
Produksi
1,054,913,000 110,564,500 128,577,575 75,000,000 82,500,000
11.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi
Industri
Jumlah Peralatan Bengkel yang
Dilakukan Perawatan
7,900,000 16,450,000 0 10,000,000 11,000,000
11.3. Perluasan Penerapan Standar Produk Industri
Manufaktur
Jumlah Komoditi Produk Industri yang
Distandarkan
185,087,000 33,764,800 55,387,000 20,000,000 22,000,000
11.4. Pelatihan Desain Teknik
Finishing Produk Industri
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan
Disign Finishing Produk Industri
0 47,101,300 39,283,850 45,000,000 49,500,000
11.5. Pelatihan Desain Kemasan
Produk Industri
Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan
Disign Kemasan Produk Industri
0 41,355,200 45,175,850 80,000,000 88,000,000
XII Program Pembinaan
Industri
Jumlah Kerjasama
Pengadaan Bahan Baku Produk Indutri
196,983,000 286,000,000 150,000,000 150,000,000 0
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 58 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
12.1.
Kemitraan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Besar Dalam
Pengadaan bahan Baku
Jumlah IKM yang Mengikuti Temu Mitra
dengan Usaha Besar
196,983,000 110,201,000 0 0 0
12.2.
Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil
Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi
Industri Hasil Tembakau
Jumlah Pengrajin Tembakau yang
Terfasilitasi Kemitraan dengan Industri Tembakau
0 175,799,000 150,000,000 150,000,000 0
XIII
Program Pengambangan
Sentra Sentra Industri Potensial
Persentase Sentra
Industri yang Dikembangkan
0 20,629,300 0 60,000,000 0
13.1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat
Diakses Masyarakat
Jumlah Media
Informasi Sentra sentra Industri
Potensial yang Didirikan
20,629,300 0 30,000,000 0
13.2. Pendataan Sentra-sentra Industri Potensial
Jumlah Data sentra IKM
0 0 0 30,000,000 0
XIV Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Pertumbuhan Jumlah IKM Formal
443,017,000 582,000,000 582,000,000 582,000,000 900,000,000
14.1.
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja
Masyarakat di Lingk IHT dan/atau Bahan Baku IHT
Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan
Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan
443,017,000 0 0 0 0
14.2.
Pembinaan Kemampuan
dan KetrampilanKerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui
Pemberdayaan masyarakat (Kewirausahaan)
Jumlah Pelaku Usaha,
Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang
Kewirausahaan
0 582,000,000 582,000,000 0 0
14.3.
Pembinaan dan Pelatihan
Ketrampilan Kerja Bagi Tenaa Kerja dan Masyarakat
Jumlah IKM yang
mendapatkan Pelatihan Lanjutan
0 0 0 582,000,000 900,000,000
XV
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Persentase
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
0 0 0 242,000,000 266,200,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 59 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
15.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum
Jumlah Lahan Untuk Pasar
0 0 0 242,000,000 266,200,000
XVI Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
349,540,000 454,146,000 2,169,044,250 2,608,000,000 2,868,800,000
16.1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat 5,700,000 6,840,000 142,150,000 0 0
16.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
50,000,000 72,000,000 402,685,000 0 0
16.3.
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan dan Barang Daerah
96,860,000 144,076,000 243,290,000 0 0
16.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
918,000,000 0 0
16.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
35,001,000 39,250,000 96,612,650 0 0
16.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
9,886,000 12,000,000 89,955,000 0 0
16.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7,100,000 8,477,000 12,260,000 0 0
16.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,584,000 1,896,000 4,800,000 0 0
16.9. Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor 4,200,000 2,832,000 18,884,000 0 0
16.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
9,990,000 13,175,000 63,360,000 0 0
16.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100,400,000 120,000,000 102,347,600 0 0
16.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
9,619,000 12,000,000 44,100,000 0 0
16.13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor
19,200,000 21,600,000 30,600,000 0 0
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 60 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
16.14. Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0 0 0 2,608,000,000 2,868,800,000
XVII
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase
Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur
2,163,060,000 331,845,500 1,270,032,800 1,389,500,000 744,900,000
17.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang Terbeli
0 0 314,276,000 0 0
17.2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli
5,000,000 18,000,000 49,000,000 0 0
17.3. Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang Terbeli 37,650,000 169,745,500 350,016,000 0 0
17.4. Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelaiar
yang Terbeli 136,540,000 0 0
17.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas Yang Terpelihara
30,000,000 0 0
17.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang
Terpelihara
19,760,000 23,700,000 83,336,800 0 0
17.7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas Yang Diperbaiki dan Diperpanjang STNK nya
68,650,000 82,000,000 209,364,000 0 0
17.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang
Terpelihara
0 0 13,600,000 0 0
17.9.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan
Kantor Yang Terpelihara
25,000,000 30,000,000 74,500,000 0 0
17.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah Meubelair Yang Terpelihara
7,000,000 8,400,000 9,400,000 0 0
17.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab
2,000,000,000 0 0 0 0
17.12.
Pembangunan / Pengadaan
dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana Aparatur Dibeli
0 0 0 830,500,000 130,000,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 61 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
17.13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasrana Aparatur
yang Dipelihara
0 0 0 559,000,000 614,900,000
XVIII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang dibeli
9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0
18.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Kaos Olahraga dan/Kain
Batik yang Dibeli
9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0
XIXI
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terselenggaranya Bimtek / Sosialisasi
20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0
19.1.
Pengiriman Aparatur Dalam
Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang
Dikirm mengikuti /Bimtek/Sosialissasi
20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0
XX
Prog Pening Pengemb
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Pemenuhan
Dokumen Pelaporan yang Sesuai
Ketentuan
7,057,500 8,256,500 16,745,000 45,500,000 52,000,000
20.1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Jumlah Laporan Kinerja yang Sesuai
Ketentuan
2,749,500 3,316,500 3,263,500 4,000,000 6,000,000
20.2.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran dan prognosis yang sesuai ketentuan
1,748,000 1,939,000 2,467,000 3,500,000 5,000,000
20.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun yang sesuai
ketentuan
2,560,000 3,001,000 2,593,500 4,000,000 6,000,000
20.4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil
Pembangunan
Jumlah laporan Evaluasi Hasil
Pembangunan yang sesuai ketentuan
0 0 8,421,000 9,000,000 10,000,000
20.5.
Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran ( RKA ) SKPD
Jumlah Dokumen RKA yang sesuai ketentuan
0 0 0 25,000,000 25,000,000
XXI.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pelayanan
pasar
3,000,000 3,543,500 366,436,700 350,000,000 0
21.1. Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah Dokumen RKA 3,000,000 3,543,500 26,436,700 0 0
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 62 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
21.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Retribusi Pasar
0 0 340,000,000 350,000,000 0
JUMLAH
6,212,985,000 3,939,091,600 29,076,383,400 15,727,000,000 27,427,400,000
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 63 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
BAB VI
INDIKATOR DINAS PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
A. Tujuan RPJMD dan Tujuan Renstra
Dari 3 Misi Bupati KDH, disusunlah 7 Tujuan RPJMD., yaitu :
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan
pelestarian budaya
2. Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
5. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya
6. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
7. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman
Dari 7 tujuan RPJMD, yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, hanya satu tujuan, yaitu
tujuan ke 4, yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan satu ( 1 )
indikator, yaitu Pertumbuhan Ekonomi
Tujuh ( 7 ) RPJMD diturunkan ke dalam tujuan Renstra menjadi dua ( 2 ) tujuan, dengan dua ( 2 ) indikator
Sasaran RPJMD dan Sasaran Renstra
Tujuh ( 7 ) tujuan di RPJMD, diturunkan menjadi 31 sasaran RPJMD. Dari 31 sasaran RPJM.
Yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan hanya ada dua ( 2 ) Tujuan, yaitu :
1. Meningkatnya Usaha Perdagangan
indikator Persentase PDRB sektor perdagangan
2. Meningkatnya sektor industri
indikator Persentase PDRB sektor industri
Dua ( 2 ) sasaran RPJMD, diturunkan dalam Renstra menjadi dua ( 2 ) sasaran, yaitu :
1. Meningkatnya Volume Perdagangan dengan indikator :
a. Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
b. Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan daerah
2. Meningkatnya produksi sektor industri dengan indikator :
c. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
d. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
e. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
f. Meningkatnya pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 64 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
Renstra Tahun 2015-2019 Revisi page 65 Dinas Perdagangan Kab. Lumajang
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Revisi ( Lamp 1 s/d 3 )
Lampiran 2. Surat Keputusan ( SK )
1.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investaasi
1.Meningkatnya usaha perdagangan
1.1.
Persentase Pertumbuhan PDRB sektor
1.Meningkatnya Volume Perdagangan
1.Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport
1.
Mengembangkan Jaringan Inormasi Produksi dan Pasar di Tingkat Regional dan Internasional
3.Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
2.
Persentase Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
2.
Melindungi Kepentingan Massayrakat dengan adanya Jaminan Kebenaran Pengukuran Serta Jaminan Peredaran Barang Beredar
4.Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3.Peningkatan Akses dan Penetrasi ke Pasar Dalam Negeri
5.Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
4.
Meningkatkan Keterserdiaan sarana prasarana berjualan Bagi Pedagang Pasar
6.
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
7.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Pengamanan Perdagangan
MATRIKS REVISI RENSTRA 2015 - 2019DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
INDIKATOR TUJUAN KEBIJAKAN
(2) (5) (6)
SASARAN
(1) (3) (4)
INDIKATOR SASARAN PROGRAMTUJUAN
Lampiran 1
Halaman 1 dari 3
INDIKATOR TUJUAN KEBIJAKAN
(2) (5) (6)
SASARAN
(1) (3) (4)
INDIKATOR SASARAN PROGRAMTUJUAN
9.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
2.Meningkatnya Sektor Industri
1.Persentase PDRB sektor Perindustrian
1.Meningkatnya Produksi Sektor Industri
1.Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM
5.
Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Melalui Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dengan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah Secara Optimal
10.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.
Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM
6.Menumbuhkan sentra IKM, setiap Kecamatan minimla 1 (satu) sentra industri
11.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3.
Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan
12 Program Pembinaan Industri
4.
Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM
13. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
14.
Program Pengambangan Sentra Sentra Industri Potensial
15.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
16
Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Darah
Halaman 2 dari 3
2015 2016 2017 2018 2019(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah promosi / pameran produk IKM/UKM
100,000,000 300,000,000 0 0 0
1.1.
peningkatan fasilitasi terwujudnya kerja sama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah
Jumlah Sosialisasi penanaman modal 0 50,000,000 0 0 0
1.2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Jumlah potensi unggulan daerah 50,000,000
1.3. Penyelenggara pameran investasi
Jumlah Pameran Investasi 100,000,000 200,000,000 0 0 0
II.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Investasi Daerah 15,000,000 0 0 0 0
2.1.Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
Jumlah sosialisasi investasi 15,000,000 0 0 0 0
III.Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport
Pertumbuhan Nilai Eksport 0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000
3.1.
Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
Jumlah Peserta Sosialisasi Eksport Import
0 55,000,000 118,250,000 120,000,000 132,000,000
IV.Program Peningkatan Eisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah
710,000,000 890,895,000 1,455,313,000 1,540,000,000 1,694,000,000
4.1.Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Jumlah uji coba pasar produk IKM di pasar luar daerah melalui kerjasama dengan pengusaha besar
100,000,000 71,000,000 86,028,000 90,000,000 99,000,000
4.2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
Jumlah Pasar Lelang yang 90,000,000 20,000,000 20,680,000 30,000,000 33,000,000
4.3.Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jumlah alat informasi untuk sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000
4.4. Pasar RamadhanJumlah Transaksi di Event Pasar Ramadlon
65,000,000 108,000,000 208,782,000 220,000,000 242,000,000
4.5. Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri Jumlah Promosi 350,000,000 376,895,000 627,817,000 630,000,000 693,000,000
4.6.Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
Jumlah Komoditas Bahan Kebutuhan Pokok yang Dimonitoring
25,000,000 40,000,000 37,000,000 40,000,000 44,000,000
MATRIKS REVISI RENSTRA 2015 - 2019DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
NO PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
( OUT PUT )
PROGRAM DAN KEGIATAN ( Rp. )
Lampiran 3
4.7.
Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM
Jumlah kerjasama dan distribusi produk IKM dengan pasar modern
30,000,000 175,000,000 75,006,000 80,000,000 88,000,000
4.8. Pengembangan Pasar Antar Pulau
Jumlah Tempat / Pasar Antar Pulau yang Dijadikan Tempat Pemasaran
0 50,000,000 300,000,000 350,000,000 385,000,000
V.Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Persentase PKL dan Asongan yang Dibina
13,000,000 45,000,000 719,551,000 820,000,000 900,000,000
5.1.Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah Organisasi PKL dan Asongan yang Dibina
13,000,000 0 88,000,000 90,000,000 99,000,000
5.2.
Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang di relokasi
0 45,000,000 493,725,000 575,000,000 632,500,000
5.2.
Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi 0 0 75,000,000 80,000,000 86,000,000
5.4.Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional
Jumlah peserta rapat/pertemuan dengan organisasi pedagang pasar tradisional
0 0 62,826,000 75,000,000 82,500,000
VI.
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
Persentase Penurunan IHT yang tidak dilekati Pita Cukai dan Atau yang Menggunakan Pita Cukai Palsu
60,000,000 132,000,000 120,000,000 120,000,000 150,000,000
6.1.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai
30,000,000 66,000,000 60,000,000
6.2.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Jumlah Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu
30,000,000 66,000,000 60,000,000
6.3.
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Jumlah IHT Ilegal 0 0 0 120,000,000 150,000,000
VII.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur
675,130,000 137,000,000 1,106,367,475 1,185,000,000 1,353,000,000
7.1.Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Jumlah pemeriksaan lapangan terhadap barang beredar di masyarakat
15,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000
7.2.Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang 660,130,000 87,000,000 620,854,000 380,000,000 418,000,000
7.3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
Jumlah peralatan standar Sarpras Kemetrologian yang Terbeli
0 0 485,513,475 225,000,000 247,000,000
7.4.Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
Jumlah WTU yang mendapatkan Sosialisasi perundangan tentang kemetrologian
0 0 0 200,000,000 220,000,000
7.5.
Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
Jumlah Sosialisasi dan peralatan informasi yang terbeli
0 0 0 50,000,000 55,000,000
7.6.Pembinaan Pemberdayaan Konsumen
Jumlah sosialisasi peraturan perundangan barang layak edar
0 0 0 60,000,000 66,000,000
7.7.Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang
Jumlah Sosialisasi ketersediaan dan stok barang kebutuhan masyarakat
0 0 0 70,000,000 77,000,000
7.8. Pendataan UTTP dan WTU
Jumlah wajib tera dan peralatan UTTP 0 0 0 50,000,000 55,000,000
7.9.Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
Jumlah Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian
0 0 0 100,000,000 110,000,000
7.1 Pengawasan Kemetrologian Daerah
Jumlah Pos ukur ulang dan pengawasan
0 0 0 50,000,000 55,000,000
VIII. Program Pengamanan Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur
0 0 0 0 490,000,000
8.1.Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian
Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang 0 0 0 0 305,000,000
8.2. Pengawasan Kemetrologian Daerah
Jumlah Obyek Pengawasan 0 0 0 0 65,000,000
8.3.Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrologian Daerah
Jumlah Obyek Pembinaan 0 0 0 0 120,000,000
IX.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
Persentase Pasar Daerah yang Dibangun Dan Dipelihara
0 0 20,229,559,000 5,790,000,000 16,254,000,000
9.1.Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar
Jumlah Kios Pasar/Bedak Pasar yang Direhab
0 0 19,664,384,000 5,060,000,000 5,566,000,000
9.2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah
Jumlah Pasar Daerah yang Diperbaiki
0 0 400,000,000 450,000,000 495,000,000
9.3.
Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
Jumlah Ijin Bangunan Tempat Dagangan
0 0 145,175,000 250,000,000 275,000,000
9.4.
Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah
Jumlah retribusi yang termonitor 0 0 20,000,000 30,000,000 33,000,000
9.5.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat
Jumlah Pasar yang Direhab/DiRehab dan Dipelihara
0 0 0 0 7,000,000,000
9.6.Intensifikasi dan Monitoring Benda Beharga
Jumlah Retribusi Pasar 0 0 0 0 2,800,000,000
9.7.
Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
Jumlah Pemohon Ijin yang Difasilitasi 0 0 0 0 85,000,000
X
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan Jumlah Nilai Produksi IKM
200,000,000 410,645,000 395,299,700 495,000,000 1,369,500,000
10.1. Pendataan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang Terdata Secara Formal Maupun Non Formal
0 0 53,500,000 25,000,000 27,500,000
10.2. Bimbingan dan Penyuluhan IKM
Jumlah IKM/Kelompok IKM yang Mendapatkan Penyuluhan
0 10,000,000 12,596,600 25,000,000 27,500,000
10.3. Penumbuhan Wira Usaha Baru
Jumlah Wirausaha Baru 0 0 0 0 30,000,000
10.4.
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
Jumlah IKM yang Mendapatkan Desiminasi, HAKI dan SNI
200,000,000 250,645,000 118,607,950 300,000,000 330,000,000
10.5.
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mik,ro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
Jumlah MOU Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
0 100,000,000 0 0 100,000,000
10.6. Fasilitasi Kerjasama Bahan Baku IKM
Jumlah Kerjasama pengadaan bahan baku antara pemasok dengan pelaku usaha industri
0 0 0 0 40,000,000
10.7. Pelatihan Peningkatan Hasil Industri
Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas produk IKM
0 0 0 0 40,000,000
10.8.Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM
Jumlah Temu mitra antara lembaga pelatihan, perbankan/BUMN dengan IKM
0 0 0 110,000,000 121,000,000
10.9. Fasilitasi Temu Usaha Assosiasi IKM
Jumlah Temu mitra antara pengusaha besar dengan IKM dalam hal akses pemasaran
0 0 0 0 50,000,000
10.10. Uji Produk IKM Jumlah Produk IKM yang di Uji 0 0 0 0 50,000,000
10.11. Fasilitasi Sertifikat Halal bagi IKM
Jumlah Perajin yang Mengikuti Sosialisasi Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Olahan
0 0 124,647,550 0 30,000,000
10.12. Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM
Jumlah perajin yang Mengikuti Sosialisasi Penerapan Gugus Kendali Mutu
0 0 50,012,500 35,000,000 38,500,000
10.13. Fasilitasi Pendaftaran HAKI (Merek) bagi IKM
Jumlah IKM yang Mengikuti Sosialisasi HAKI
0 0 35,935,100 0 40,000,000
10.14. Bimtek Peningkatan Mutu Produk Industri
Pelatihan peningkatan mutu/daya ssaing produk IKM
0 0 0 0 40,000,000
10.15.Fasilitasi / Pelatihan Standarisaasi Produk IKM
Sosialisasi standarisasi produk IKM bagi perajin/pelaku usaha
0 0 0 0 30,000,000
10.16. Fasilitasi Peningkatan Produk IKM
Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Peningktan Daya Saing Produk IKM
0 0 0 0 30,000,000
10.17.Temu Karya IKM Genteng dengan Usaha Besar
Jumlah IKM Genteng yang Mengikuti Temu Karya
0 50,000,000 0 0 50,000,000
10.18.
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Agro dan Hasil Hutan
Jumlah IKM yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan
0 0 0 0 50,000,000
10.19.
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Logam, Mesin dan Elektronik
Jumlah IKM Logam,Mesin,Tekstil dn Elektronik yang difasilitasi
0 0 0 0 185,000,000
10.2
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan IKM Batik, Kimia, Tekstil dan Aneka Industri
Meningkatnya IKM Batik,Kimia,Tekstil,dan Aneka Industri,yang di Fasilitasi
0 0 0 0 60,000,000
XI.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Persentase Pelaku Usaha IKM yang Menguasai Teknologi Industri
1,247,900,000 249,235,800 268,424,275 230,000,000 253,000,000
11.1.Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah IKM yang Dilatih Proses Produksi
1,054,913,000 110,564,500 128,577,575 75,000,000 82,500,000
11.2.Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Jumlah Peralatan Bengkel yang Dilakukan Perawatan
7,900,000 16,450,000 0 10,000,000 11,000,000
11.3.Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
Jumlah Komoditi Produk Industri yang Distandarkan
185,087,000 33,764,800 55,387,000 20,000,000 22,000,000
11.4.Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Disign Finishing Produk Industri
0 47,101,300 39,283,850 45,000,000 49,500,000
11.5.Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan Disign Kemasan Produk Industri
0 41,355,200 45,175,850 80,000,000 88,000,000
XII Program Pembinaan Industri
Jumlah Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Produk Indutri
196,983,000 286,000,000 150,000,000 150,000,000 0
12.1.
Kemitraan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dan Usaha Besar Dalam Pengadaan bahan Baku
Jumlah IKM yang Mengikuti Temu Mitra dengan Usaha Besar
196,983,000 110,201,000 0 0 0
12.2.
Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau
Jumlah Pengrajin Tembakau yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Industri Tembakau
0 175,799,000 150,000,000 150,000,000 0
XIII
Program Pengambangan Sentra Sentra Industri Potensial
Persentase Sentra Industri yang Dikembangkan
0 20,629,300 0 60,000,000 0
13.1.Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
Jumlah Media Informasi Sentra sentra Industri Potensial yang Didirikan
20,629,300 0 30,000,000 0
13.2. Pendataan Sentra-sentra Industri Potensial
Jumlah Data sentra IKM 0 0 0 30,000,000 0
XIV Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Pertumbuhan Jumlah IKM Formal 443,017,000 582,000,000 582,000,000 582,000,000 900,000,000
14.1.
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingk IHT dan/atau Bahan Baku IHT
Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan
443,017,000 0 0 0 0
14.2.
Pembinaan Kemampuan dan KetrampilanKerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pemberdayaan masyarakat (Kewirausahaan)
Jumlah Pelaku Usaha, Tenaga Kerja dan Masayrakat yang Terlatih di Bidang Kewirausahaan
0 582,000,000 582,000,000 0 0
14.3.
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaa Kerja dan Masyarakat
Jumlah IKM yang mendapatkan Pelatihan Lanjutan
0 0 0 582,000,000 900,000,000
XVProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
0 0 0 242,000,000 266,200,000
15.1. Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum
Jumlah Lahan Untuk Pasar 0 0 0 242,000,000 266,200,000
XVIProgram PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
349,540,000 454,146,000 2,169,044,250 2,608,000,000 2,868,800,000
16.1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat 5,700,000 6,840,000 142,150,000 0 0
16.2.Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air, dan Listrik
Tersedianya JasaKomunikasi, SumberDaya Air, dan Listrik
50,000,000 72,000,000 402,685,000 0 0
16.3.Penyediaan JasaAdministrasi Keuangandan Barang Daerah
Tersedianya JasaAdministrasi Keuangan danBarang Daerah
96,860,000 144,076,000 243,290,000 0 0
16.4. Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tersedianya JasaKebersihan Kantor 918,000,000 0 0
16.5. Penyediaan Alat TulisKantor
Tersedianya AlatTulis Kantor 35,001,000 39,250,000 96,612,650 0 0
16.6.Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
9,886,000 12,000,000 89,955,000 0 0
16.7.
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,100,000 8,477,000 12,260,000 0 0
16.8.Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya BahanBacaan danPeraturan Perundang-undangan
1,584,000 1,896,000 4,800,000 0 0
16.9. Penyediaan BahanLogistik Kantor
Tersedianya BahanLogistik Kantor 4,200,000 2,832,000 18,884,000 0 0
16.10. Penyediaan Makanandan Minuman
Tersedianya Makanan danMinuman
9,990,000 13,175,000 63,360,000 0 0
16.11.Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
100,400,000 120,000,000 102,347,600 0 0
16.12.Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi keDalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke DalamDaerah
9,619,000 12,000,000 44,100,000 0 0
16.13. Penyediaan JasaKeamanan Kantor
Tersedianya JasaKeamanan Kantor 19,200,000 21,600,000 30,600,000 0 0
16.14.Pelayanan Administrasidan OperasionalPerkantoran
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 0 2,608,000,000 2,868,800,000
XVIIProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasrana Aparatur
2,163,060,000 331,845,500 1,270,032,800 1,389,500,000 744,900,000
17.1. Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terbeli
0 0 314,276,000 0 0
17.2.
Pengadaan Perlengkapan danPeralatan GedungKantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli
5,000,000 18,000,000 49,000,000 0 0
17.3.Pengadaan Perlengkapan danPeralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terbeli
37,650,000 169,745,500 350,016,000 0 0
17.4. Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelaiar yang Terbeli 136,540,000 0 0
17.5.Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas Yang Terpelihara
30,000,000 0 0
17.6.Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara
19,760,000 23,700,000 83,336,800 0 0
17.7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki dan Diperpanjang STNK nya
68,650,000 82,000,000 209,364,000 0 0
17.8.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan GedungKantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara
0 0 13,600,000 0 0
17.9.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan danPeralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara
25,000,000 30,000,000 74,500,000 0 0
17.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah Meubelair Yang Terpelihara 7,000,000 8,400,000 9,400,000 0 0
17.11.Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab 2,000,000,000 0 0 0 0
17.12.
Pembangunan /Pengadaan danRehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dibeli
0 0 0 830,500,000 130,000,000
17.13.Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana danPrasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasrana Aparatur yang Dipelihara
0 0 0 559,000,000 614,900,000
XVIII. Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang dibeli
9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0
18.1.Pengadaan PakaianKhusus Hari-hariTertentu
Jumlah Kaos Olahraga dan/Kain Batik yang Dibeli
9,000,000 8,960,000 74,250,000 0 0
XIXIProgram PeningkatanKapasitas Sumberdaya Aparatur
Terselenggaranya Bimtek / Sosialisasi 20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0
19.1.
Pengiriman AparaturDalam RangkaPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang Dikirm mengikuti /Bimtek/Sosialissasi
20,297,500 23,935,000 35,110,200 0 0
XX
Prog Pening PengembSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan yang Sesuai Ketentuan
7,057,500 8,256,500 16,745,000 45,500,000 52,000,000
20.1.
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD / LAKIP
Jumlah Laporan Kinerja yang Sesuai Ketentuan
2,749,500 3,316,500 3,263,500 4,000,000 6,000,000
20.2.
Penyusunan LaporanKeuangan Semesterandan Prognosis RealisasiAnggaran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis yang sesuai ketentuan
1,748,000 1,939,000 2,467,000 3,500,000 5,000,000
20.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang sesuai ketentuan
2,560,000 3,001,000 2,593,500 4,000,000 6,000,000
20.4.Penyusunan LaporanEvaluasi HasilPembangunan
Jumlah laporan Evaluasi Hasil Pembangunan yang sesuai ketentuan
0 0 8,421,000 9,000,000 10,000,000
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor :188.45/869/427.51/2017
TENTANG
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 – 2019
Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah NomorTahun 2014, untuk
memberikan arah dan pedoman bagi Organisasi Perangkat
Daerah(OPD)danstakeholdersdalampembangunan daerah
Tahun 2015 – 2019;
b. Bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana StrategiOrganisasi Perangkat Daerah(OPD);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud
pada huruf a danhuruf b maka dipandang perlu menetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 – 2019 denganKeputusan Kepala Dinas
Perdagangan;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan NegaraRerublik Indonesia Nomor 4286);
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PERDAGANGAN
Jl. Achmad Yani No. 209 ( 0334 ) 893661
LUMAJANG 67352
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahKedua
kalinya terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun
2008 ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
126, Tambahan Lembaran Negara IndonesiaNomor 4438 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan KeuanganDaerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi danPemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata caraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah ;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhirDengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata caraPenyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014
tentang RPJMDKabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 ;
12. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor
188.45/164.1/427.12/2014 Tahun 2014tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rancana Strategis Satuan Kerja
PerangkatDaerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;
13. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Sektor Perindustrian dan
Perdagangan tahun 2015-2019 yang selanjutnya menjadi bagian
dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan
Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan Dinas
Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun
sejak tahun 2015 sampai dengan 2019;
KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang Merupakan Tolak Ukur Keberhasilan Dari Pencapaian
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang akan
Dilaksanakan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
dari tahun 2015 Sampai Dengan 2019;
KETIGA : Review Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan
KabupatenLumajang Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran
Keputusan Ini;
KEEMPAT : Setiap Unit Kerja Di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten
Lumajang Dalam Menyusun Program/Kegiatan Diwajibkan
Mengacu Pada Indikator Kinerja Utama Dalam RENSTRA Dinas
Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bapak Bupati Lumajang ;
2. Bapak Wakil Bupati Lumajang ;
3. Bapak Sekda Kab. Lumajang ;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang ;
5. Para Eselon III Di Lingkungan Dinas Perdagangan Kab. Lumajang ;
6. Pertinggal.