rencana strategis (renstra) tahun 2015 - 2019 pengadilan … renstra... · rencana stratejik...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis
(RENSTRA)
Tahun 2015 - 2019
Pengadilan Negeri Waikabubak
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur sepatutnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi semua warga Peradilan
khususnya, Bangsa dan Negara tercinta ini pada umumnya, disamping itu juga kita
bersyukur atas telah tersusunya Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Pengadilan
Negeri Waikabubak yang sangat berguna untuk kemajuan Pengadilan Negeri
Waikabubak dimasa mendatang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya,
sejalan dengan iktiar kita untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan Hukum kepada
Masyarakat Pencari Keadilan.
Pengadilan Negeri Waikabubak adalah pelaksanan awal Kekuasaan Kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan
dan sekaligus merupakan pendukung kawal depan (Vrovost) Mahkamah Agung yang
berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang – Nusa Tenggara Timur.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanah Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada Undang – Undang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala
Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Kita ketahui bersama bahwasannya keberhasilan yang baik akan ditentukan
oleh perencanaan yang baik dan matang. Renstra 2015 – 2019 juga tersusun dalam
rangka mendukung program Pembangunan Jangka Panjang secara Nasional dan
mendukung Blue Print Mahkamah Agung RI 2010 – 2035, dengan demikan
penyusunan Renstra 2015 – 2019 ini merupakan keharusan semua Badan Peradilan
dibawah naungan Mahkamah Agung RI yang penyusunannya berdasarkan pada Blue
Print Mahkamah Agung RI tersebut.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis
(Renstra) 2015 – 2019 ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat mewujudkan Peradilan
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 3
yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparansi dan modern di wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Waikabubak.
Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan
bimbingan dalam mengapai cita – cita Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.
Waikabubak, 06 Februari 2015
Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
SUTRISNO. SH.MH. NIP 19640103 199203 1 007
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5
C. Kondisi Umum ........................................................................... 8
D. Potensi dan Permasalahan ……………………………………….. 10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS ................... 10
A. Visi ............................................................................................... 10
B. Misi ............................................................................................... 22
C. Tujuan dan Sasaran Strategis ………………………………………. 22
D. Program dan Kegiatan ……………………………………………….. 25
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 2015-2019 . ................ 23
BAB IV PENUTUP ................................................................................ 26
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Matriks Rencanan Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Waikabubak
- SK Tim Penyusun Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Waikabubak
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 5
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik (Good Governance)
dewasa ini telah menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan
Reformasi Birokrasi Pemerintahan dalam kerangka perubahan dan pendayagunaan
sistem administrasi Negara dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia.
Demikian halnya dengan dunia Peradilan di Indonesia, upaya
merealisasikan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance)
sebagai wujud pengejawantahan Judicial Reform secara umum dapat terciptakan
dari arah pembaharuan Peradilan Indonesia sebagaimana tertuang dalam cetak
biru (Blue Print) pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Hal tersebut
dijadikan sandaran Hukum dan sejarah, mengingat pasca terbitnya keputusan
presiden Nomor 21 Tahun 2014, maka terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Manajemen
adminstrasi, personil dan financial serta sarana dan prasarana bagi seluruh badan-
badan peradilan dibawah keempat lingkungan peradilan telah melakukan
pembaruan-pembaruan yang dikritalisasikan dalam Visi dan Misi organisasinya.
Sebagai tujuan Kepemerintahan yang baik adalah suatu kondisi
penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menurut Gambhir Bhatta (1996)
bercirikan tingginya tingkat akuntabilitas , transparansi, keterbukaan dan supermasi
Hukum. Lebih pertela lagi bahwa kepemerintahan yang baik yang ingin diwujudkan
diharapkan cukup efektif dan berkeadilan, menghormati dan menegakan supremasi
hukum, serta memiliki kadar transparansi yang lebih baik secara kelembagaan
maupun individual aparatur administrasi Negara dalam interaksi dan transaksi
peneyelenggaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Inti reformasi birokrasi Peradilan Indoensia terkonsentrasi pada Reformasi
Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Penggelolaan asset dan
Reformasi Teknologi Informasi. Pengadilan Negeri Waikabubak yang merupakan
Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang, selain
sebagai institusi independen pelaksanaan kekuasaan Kehakiman juga sebagai
Voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat daerah, yang sudah
barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala
apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 6
Pembaharuan dititik beratkan pada Reformasi Manajemen Organisasi dan Sumber
daya manusia yang merupakan break down dari reformasi birokrasi dan Judicial
Reform menuju “Badan Peradilan yang Agung” dengan target quick Wins
“menciptakan birikrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan
terdesentralisasi”.
Berdasarkan realitas yang ada, Pengadilan Negeri Waikabubak berupaya
kuat untuk merealisasikan dan mengejawantahkan quick wins melalui upaya
pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk
melaksanakan Good Governance dalam penyelenggaraan Judicial Reform. Dimana
salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan
Rencana Stratejik (RENSTRA) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman
pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan 5 (lima) tahunan
dilaksanakan secara terencana dan terukur.
Rencana Stratejik yang disusun untuk jangka waktu tertentu ke depan
berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis
perencanaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan semaksimal mungkin serta
dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencanan Stratejik Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun
2015 – 2019 merupakan Renstra ke-2 dari pelaksanaan Blue Print Mahkamah
Agung RI 2010 – 2035, dimaksudkan sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur, Ukuran pencapaian
rencana kinerja 5 (lima) tahun ke depan yang akan diwujudkan melalui
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Peradilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung jawaban kepada publik dalam
hal tugas pokok dan fungsi Peradilan tingkat pertama yang menerima,
memproses dan mengadili perkara.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai
sejauh mana Pengadilan Negeri Waikabubak dapat memanfaatkan
kekuasaan (strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha
meminimalisasi segala kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan
tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggung jawaban Pimpinan
Pengadilan Negeri Waikabubak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 7
fungsi pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan sarana dan
prasarana berdasarkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Stratejik 2015 – 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Tersusun dokumen perencanaan global yang akan dijadikan acuan dalam
penyusunan dokumen Rencanan Kerja tahun 2015 – 2019 pada Pengadilan
Negeri Waikabubak serta dasar penilaian Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Administrasi Peradilan.
2. Tersusun perencanaan teknis stratejik pelayanan pengelolaan administrasi
peradilan, administrasi umum, rumah tangga dan sarana dan prasarana
(perlengkapan) pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang berfokus pada skala
prioritas Stratejik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.
3. Terwujudnya pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri
Waikabubak dalam rangka memaksimalkan hingga titik optimal selaras dengan
realitas yang berhasil guna dan berdaya guna.
4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan antar sub bagian pada
Pengadilan Negeri Waikabubak dengan agenda yang dicanangkan oleh
Pimpinan Pengadilan Negeri Waikabubak selama kegiatan Jangka Menengah 5
(lima) tahun kedepan.
C. KONDISI UMUM
Pengadilan Negeri Waikabubak merupakan salah satu badan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas dan fungsi
bidang Yudikatif. Sejalan bergulirnya Sistem Pemerintahan RI menuju reformasi
total disemua instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda
kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang Hukum, Peradilan dan birokrasi
sebagaimana telah dilaksanakan pada periode RPJM Nasional sebelumnya akan
semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan. Lebih
khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di
fokuskan pada Reformasi Birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara
Birokrasi atau aparatur penegak Hukum serta transparansi. Peningkatan
profesionalisme Aparatur Tenaga Peradilan dan kualitas pelayanan public
bertujuan untuk tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Waikabubak
menyusun rencana stratejik (RENSTRA) tahun 2015 – 2019 berdasarkan
rencana pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 8
dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.
Pelaksanaan Kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata
dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala perioritas yang matang
disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan
dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Perencanaan strategis suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan
Pengadilan Negeri Waikabubak. Rencana Strategis ini akan dijabarkan kedalam
rencana kegiatan. Rencana strategis supaya berhasil dengan baik memerlukan
dukungan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia pelaksanaannya
maupun dengan fasilitas pendukung sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
Rencana strategis yang disusun ini diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi
dari Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue
Print) Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 menuju “Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung”.
D. POTENSI DAN PERMASALAHAN
- KEKUATAN DAN PELUANG
Beberapa potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Waikabubak
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Merupakan salah satu pendukung Vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung
RI pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima,
memeriksa, memproses serta mengadili perkara sewilayah hukum
Pengadilan Negeri Waikabubak atau dengan kata lain meliputi semua wilayah
pemerintahan Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba
Tenggah.
2. Unsur Pengadilan Negeri Waikabubak termasuk dalam unsur penasehat
Muspida yang tentunya memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah
daerah khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan
Sumba Tenggah.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 9
3. Untuk Potensi internal Satker, Pengadilan Negeri Waikabubak merupakan
pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (Promosi dan Mutasi)
pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang tentunya
sangat menentukan dalam peningkatan Profesionalisme Aparatur Peradilan
yang ada.
4. Didalam penerapan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Waikabubak tidak
kalah dengan Pengadilan lain yang ada di bawah Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Kupang, yang artinya modal dasar untuk menuju Peradilan yang
Modern yang diharapkan menjadi tonggak terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung, bukan suatu kemustahilan, tinggal kesunguhan dari
aparatur peradilan untuk mencapai Visi dan Misi yang ada dalam Blue Print
Mahkamah Agung RI.
5. Adanya Undang – Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Waikabubak selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Pengadilan Negeri Waikabubak seperti halnya Pengadilan yang lain telah
memiliki Website yang menjadi media penyampaian informasi kepada
masyarakat tentang berbagai data menyangkut peradilan dan administrasi
umum, baik dari informasi teknis maupun informasi non teknis.
7. Adanya Tunjangan Remunerasi sangat diharapkan dapat menjadi
pendongkrak untuk meningkatkan hasil kerja kearah yang lebih baik.
8. Penerapan Sistem Informasi berbasis Komputerisasi di Pengadilan Negeri
Waikabubak sudah mulai dilaksanakan, tinggal dipertahankan dan dilanjutkan
serta harus didukung oleh pengembangan kebijakan untuk pengembangan
kedepannya demi pelaksanaan Manajemen Administrasi modern yang lebih
baik.
- PERMASALAHAN
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Waikabubak,
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Aspek Proses Peradilan
- Belum adanya mekanisme evaluasi atau penilaian mendasar dalam
mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Waikabubak.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas penerimaan PNS yang dibutuhkan
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 10
- Pemahaman Informasi dan Teknologi untuk aparatur Peradilan yang saat
ini masih dinilai sehingga didalam pekerjaan masih membutuhkan waktu
yang agak lama.
- Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Peradilan melalui
Pendidikan.
3. Aspek Tertip Adminstrasi dan Manajemen Peradilan
- Masih belum adanya Sistem Administrasi local yang berbasis Sistem
Informasi Kepegawaian, Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
- Optimaliasi pemenuhan kebutuhan akan ruangan yang layak masih dirasa
sangat dibutuhkan.
- Masih dibutuhkannya kebutuhan akan fasilitas untuk pengelolaan data.
E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS POKOK
Tugas Pokok Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai salah satu Badan
Peradilan, pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa,
mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya oleh pencari Keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun
2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49
tahun 2009, beserta penjelelasannya.
FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri
Waikabubak mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni Menerima, Memeriksa, Mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Negeri Waikabubak.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk,
serta teguran dan peringatan kepada pejabat Struktural dan Fungsional serta
jajaran staf Pengadilan Negeri Waikabubak yang berada dibawah binaanya,
baik mengenai administrasi teknis Peradilan maupun administrasi umum dan
pembangunan.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 11
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera
Pengganti dan JuruSita dan JuruSita Pengganti dan melakukan pengawasan
terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta mejaga agar
Peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang
dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan
Hukum dan menyelenggarakan Administrasi umum yang dikelola oleh Urusan
Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum.
6. Fungsi Lainnya :
a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat Teknologi Informasi
berbasis keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan
akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses
persidangan. (Vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009
temntang Peradilan Umum, jo Undang-undang No. 14 Tahun 2009
tentang keterbukaan informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 1 -144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan
Informasi di Pengadilan).
b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Vide :
Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 12
BAB II
VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
SERTA PROGRAM POKOK
Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai bagian dari Badan Peradilan di
Indonesia mempunyai Visi dan Misi yaitu mendukung Visi dan Misi telah
dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Blue Print Mahkamah
Agung RI 2010 – 2035, dengan tujuan dan sasaran Strategis sebagaimana
diuraikan di bawah ini.
A. Visi Badan Peradilan
Sebagaimana disebutkan dalam buku Cetak Biru pembaharuan Peradilan
2010 – 2035, Visi Badan Peradilan adalah :
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”
Visi Badan Peradilan tersebut dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah
Agug pada Tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan dengan merunjuk
pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat,
sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.
B. Misi Badan Peradilan
Untuk mewujudkan Visi Badan Peradilan tersebut di atas yaitu
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, Mahkamah Agung telah
merumuskan misinya yang disebut dengan Misi Badan Peradilan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
C. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka
mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak.
Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Waikabubak adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 13
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak dapat memenuhi butir 1
dan 2 diatas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari
tahun 2015 – 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Waikabubak adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksebilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan tertib administrasi Perkara.
4. Peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
6. Peningkatan Kualitas Pengawasan.
7. Peningkatan Pelayanan public terhadap pencari keadilan / masyarakat.
Rencana Strategis 2015 – 2019 ini merupakan RENSTRA ke – 2 (dua)
Pengadilan Negeri Waikabubak dan seluruh Peradilan. Dalam usaha untuk
mencapai tujuan dan Sasaran Strategis 5 (lima) tahun kedepan, Pengadilan
Negeri Waikabubak mencanangkan Program Jangka Menegah yang merupakan
pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program kegiatan
untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam Blue Print Mahkamah Agung
RI 2010-2035. Adapun Program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Peradilan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan
berkeadilan.
5. Penggelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan dan masyarakat
umum.
7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.
Penjabaran dan Hal-hal yang akan dilakukan dari program kegiatan dalam
rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis 2015-2019 sebagai berikut :
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
- Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan.
- Pembinaan disiplin aparat Peradilan.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 14
- Kenaikan gaji dan tunjangan aparat Peradilan.
- Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga
Peradilan.
- Pemberian izin studi aparatur peradilan untuk jenjang formal dalam mendukung
karir, yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang ada, dimana
pendidikan adalah merupakan hak setiap warga Negara tidak terkecuali Pegawai
Negeri Sipil sebagai mana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.
2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan :
- Pemeliharaan Gedung dan inventaris.
- Pembenahan administrasi teknis Peradilan dan administrasi umum.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.
3. Peningkatan efesiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan :
- Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.
- Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas
serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
- Pemberian sangsi teguran dan teguran dan peringatan bagi aparatat yang
melanggar ketentuan.
- Pemberian Reward and Punishment untuk mendukung basis kinerja.
- Menanamkan Buda Kerja dan Pelayanan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :
- Terlaksananya proses kinerja aparat dibidang teknis Peradilan sesuai dengan
SOP yang telah ditetapkan.
- Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan hukum
materil yang berlaku.
- Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.
- Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.
5. Penggelolaan anggaran secara tertip, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan :
- Merencanakan dan menyusun RKA-KL.
- Penata-usahaan pembukuan.
- Penyusunan laporan yang akurat.
- Pertanggungjawaban yang akuntabel.
6. Peningkatan pelayanan publik yang baik terhadap pencari keadilan dan
masyarakat umum :
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 15
- Penyusunan tata cara pelayanan / SOP yang baik.
- Pemberian pelayanan yang baik, ramah dan cepat serta murah.
- Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan public.
7. Menuju perkantoran yang modern :
- Penataan organisasi dan Manajemen.
- Adanya pelatihan berorientasi manajemen dan tata kelola organisasi.
- Penerapan Sistem Komputerisasi Data.
- Mendukung program keterbukaan informasi badan peradilan sesuai dengan
Keputusan KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 dan berdasarkan ketentuan
sistem Reformasi Birokrasi.
D. Program dan Kegiatan
Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Negeri Waikabubak untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung RI.
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi.
b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.
c. Pelayanan publik atau birokrasi.
d. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
e. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal sesuai
ketentuan yang berlaku.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyedian sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 16
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan Program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan,
kepatuhan terhadap putusan hakim dan teknis peradilan lainnya. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pelaksanaan
program peningkatan manajemen peradilan umum adalah :
a. Penyelesaian perkara
b. Penyelesaian sisa perkara
c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu.
d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu
e. Publikasi dan trasparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
f. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
g. Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksaan / pengawasan.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 17
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator
Kinerja Utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Prosentasi mediasi yang berhasil diselesaikan
b. Prosentasi perkara yang diselesaikan
c. Prosentasi sisa perkara yang diselesaikan
d. Prosentasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
2. Peningkatan eksebilitas putusan Hakim
Prosentasi penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Prosentasi berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Prosentasi berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Prosentasi penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Prosentasi perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentasi temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti
c. Prosentasi perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
d. Prosentasi (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentasi permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Prosentasi temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
7. Peningkatan Pelayanan publik terhadap pencari keadilan/masyarakat
a. Prosesntase permintaan data dan informasi yang ditindaklanjuti.
b. Prosestase permintaan data dan informasi yang tidak ditindaklanjuti
c. Prosentase permintaan data teknis peradilan d. Prosentase permintaan data non teknis peradilan
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 18
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEJIK 2015-2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Negeri Waikabubak menetapkan arah dan kebijakan dan
strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja.
Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam menigkatkan sistem
manajemen dan penyelesaian perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian serta kepuasan
hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya
aparatur Peradilan.
Selanjutnya untuk member focus dan memperkuat rencana yang
memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran yang
disusun. Kebijakan yang diambil dalam sebuah perubahan tentunya akan
membawa konsekuensi yang selaras dengan kebijakan yang perlu diperhatikan
adalah hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Waikabubak agar menjadi
professional dan sadar akan tugas pokok dan fungsi.
2. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan peradilan dan manajemen
yang memadai.
3. Pengawasan yang terencana, efektif, obyektif dan professional.
4. Akutabel dalam perencanaan, penggelolaan dan pertanggung-jawaban
anggaran.
5. Adanya promosi dan mutasi yang bersifat professional untuk
mendukung tercapainya pelayanan prima dan tercapainya Manajemen
Perkantoran Modern.
6. Penyusunan Job Description aparatur yang berbasis kinerja serta
tanggung-jawabnya.
7. Adanya Reward and Punishment untuk mendukung basis kinerja.
8. Terpenuhinya kesejahteraan terhadap aparatur pelaksanaan tugas.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 19
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal –hal sebagai berikut :
1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas
hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerimaan
layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan
publik.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 20
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2015 – 2019
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun
bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk mengambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak harus terus
disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka
dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat
keberhasilan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.
Dengan Renstra ini pula, diharakan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Negeri Waikabubak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian Arah, Tujuan dan Sasaran program selama lima tahun kedepan yaitu
2015 – 2019, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak dalam
mendukung Visi Misi Badan Peradilan Indonesia dapat terwujud dengan baik,
begitu juga dengan usaha Mahkamah Agung RI dan PEradilan dibawahnya untuk
keberhasilan Reformasi Birokrasi dapat tercapai tentunya dengan tingkat
keberhasilan yang memuaskan.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 21
MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
PERIODE TAHUN 2015 – 2019
A. MATRIKS ANGGARAN
NO
PROGRA
M
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET JANGKA MENENGAH 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Vol Ang
g
Vol Angg Vol Ang
g
Vol Ang
g
Vol Angg
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Terwujudnya profesionalisme penggelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel
-Jumlah bulan pelaksanaan operasional perkantoran -Terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam pelasanaan tugas teknisdan non teknis peradilan -Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan -pembinaan disiplin aparat peradilan
12 bln
2. Program
peningkata
n sarana
dan
prasarana
Aparatur
MA
Tersedianya
sarana dan
prasarana
aparatur pd
MA dan
badan
peradilan
Penigkatan
sarana
prasarana
dalam
mendukung
kelancaran
penyelengaraan
peradilan
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 22
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim.
Peningkatan efektifitas
1. Persentase mediasi yang
diselesaikan
2. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.
3. Persentase perkara yang
diselesaikan.
4. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.
100
100
100
100
100 100 100
100
100
100
100
100 100 100
100
100
100
100
100 100 100
100
100
100
100
100 100 100
100
100
100
100
100 100 100
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 23
pengelolaan penyelesaian perkara.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.
1. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap.
2. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis.
3. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak.
4. Prosentase penyitaan tepat waktu
dan tempat.
5. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara.
6. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan.
7. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting
plaat.
8. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 24
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
9. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti.
10. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 25
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Jl. Jenderal Sudirman No.10
Telp. (0387) 22075, 22191, 21385/Fax : (0387) 21054
Email : [email protected]
WAIKABUBAK – SUMBA BARAT
SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
NOMOR :W26-U9/ /UM 02.02/II/2014
TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka
Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 26
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 27 Mei 2013 tentang Pembahasan Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2015 – 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
WAIKABUBAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK.
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Kupang.
Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan
ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.
Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Waikabubak
Pada Tanggal : 06 Januari 2015
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Waikabubak
DESBERSEKY TANAEM.
NIP. 19601216 198311 1 001
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Waikabubak
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Page 27