rencana strategis (renstra) dinas pekerjaan umum · rencana strategis (renstra) 2014-2018 c....
TRANSCRIPT
RENCANA Strategis
(renstra)
Dinas pekerjaan umum
Ta. 2013 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PEKERJAAN UMUM ALAMAT JALAN TINGANG MENTENG NO. 60 TELEPON (0513) 61376 PULANG PISAU
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
I-1
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
1. PENDAHULUAN I
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
2. GAMBARAN PELAYANAN SKPD II
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1
2.2. Sumber Daya SKPD 7
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 9
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD 16
3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih 1
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 2
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis 3
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 5
4. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV
4.1. Visi dan Misi SKPD 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 3
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 5
5. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF V-1
6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD VI-1
7.
PENUTUP
VII-1
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk
masing-masing SKPD dengan membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan
misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau yang tertera
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Rencana
Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan agar mengarahkan
organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan
penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, yang dimotori oleh tim
penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun merupakan alat kendali
dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada
setiap tingkat administratif Pemerintah.
Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan
perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-
up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan
memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel;
konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of
ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif
dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk
memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.
Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi
Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
I-3
Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018
lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan
global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu
proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara
mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis
dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran
visi dan misi Dinas dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Pulang Pisau dan disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan
kegiatan pada periode periode yang lalu (2008 - 2013), dan juga memperhatikan isu-isu
strategis yang berkembang, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana, tata
ruang dan pengembangan kawasan strategis.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau mengandung nilai
penting dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu:
a. Diperlukan untuk mengantisipasi globalisasi
Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service)
yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core
competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya
tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pekerjaan
Umum untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang
strategis, Dinas Pekerjaan Umum dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang
bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.
b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan
Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap
pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis,
Dinas Pekerjaan Umum dapat membangun strateginya sebagai bagian penting
organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal
untuk mencapai hasil yang diinginkan.
I-4
Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018
c. Berorientasi pada masa depan
Sumber daya yang strategis memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum untuk
memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber daya
yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara
menyeluruh, untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan
implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.
d. Adaptif
Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplemen-
tasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan
untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan
mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.
1) Pelayanan Prima (Service Excelence)
Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan.
Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah
dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan
stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk
tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan
harus disesuaikan dengan kebutuhannya.
2) Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan
Pemerintah yang bersih (clean goverment)
Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus
mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga
prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan
yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan
menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun
I-5
Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018
2013 - 2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 adalah Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu dokumen teknis operasional
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 –
2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi
rencana program 5 (lima) tahunan meliputi program internal maupun eksternal,
yang merupakan program SKPD Dinas Pekerjaan Umum, program lintas SKPD,
dan Program lintas wilayah.
Untuk tahapan langkah penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau 2013-2018 sebagai berikut :
1. Mengkaji implikasi visi, misi, program sesuai dengan RPJM Kabupaten Pulang Pisau
kaitannya terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang
Pisau;
2. Melakukan identifikasi terhadap capaian kinerja program Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2018.
Melakukan perumusan visi, misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang
Pisau untuk jangka waktu 2013 – 2018 dengan memperhatikan hasil di point (1) dan (2).
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau mengacu kepada peraturan-peraturan berikut sebagai landasan hukum:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang jalan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
I-6
Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
12. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala
Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/1/2007 050/264A/SJ tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005
tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau; dan
17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Kabuapten Pulang Pisau.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
p eriode 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan
jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan
acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan Pembangunan.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini bertujuan sebagai berikut :
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang
Pisau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
I-7
Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,
terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 -
2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
I-8
Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB
V :
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB
VI :
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB
VII :
PENUTUP
LAMPIRAN
I-9
Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD dan Administrasi Kepegawaian
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau adalah instansi teknis yang bertanggung jawab kepada Bupati Pulang Pisau.
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan
umum.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, yang meliputi: Bidang Bina Marga,
Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan
Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
c. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
d. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi;
e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan permukiman;
f. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
g. P embinaan dan pelaksanaan bangunan gedung dan prasarana olah raga;
h. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang dan tata kota;
i. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Jasa Kontruksi;
j. Pemberian ijin dan pelaksanaan pengawasan;
k. Pembinaan pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pekerjaan umum; dan
l. Pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
Dinas Pekerjaan Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki 5 bidang
dengan masing-masing bidang mempunyai 3 kepala sub bagian atau 3 kepala seksi,
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-2
disamping jabatan struktural di atas dalam usaha untuk mengoptimalkan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau, dibentuk kelompok jabatan
fungsional dan UPT (unit pelaksana teknis).
Tugas pokok dan fungsi pejabat struktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau adalah sebagai berikut, yaitu:
1. Kepala Dinas, bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang Pekerjaan
Umum serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan
urusan penyusunan program, perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
evaluasi dan pengendalian, tata laksana dan umum.
3. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan kebina-
margaan yang meliputi jalan dan jembatan.
4. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memimpin,
mengkoordinasikan, pengendalikan tugas-tugas perancangan, perencanaan,
pembangunan dan pemeliharaan, pengelolaan gedung gedung milik pemerintah daerah
beserta lingkungan sekitarnya.
5. Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang tugas pokoknya
mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengairan yang meliputi
pengelolaan sumber daya air dan irigasi.
6. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata
Kota dipimpin oleh seorang kepala bidang yang tugas fungsinya melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan
Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata kota.
Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan program,
perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, evaluasi dan pengendalian, tata
laksana dan umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai
fungsi, yaitu :
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga,
dokumentasi dan kepustakaan serta surat menyurat dan tata kearsipan dinas.
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-3
b. Menghimpun laporan dan mengkompilasi data yang diperlukan dari semua bidang
dalam rangka penyusunan program dan kegiatan dinas;
c. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan
inventarisasi, ketatalaksanaan;
d. Menyelenggaraan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan
perlengkapan inventaris dinas;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas di bidang bina
marga. Untuk menyelenggarakkan tugas tersebut Bidang Marga mempunyai fungsi,
yaitu:
a. menyusun rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang
Bina Marga;
b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pada Bidang Bina
Marga;
c. Memberikan perijinan, pengawasan, dan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya.
d. Penanggulangan dan penanganan keadaan darurat, baik akibat bencana alam
maupun akibat lainnya;
e. Pengumpulan data dan pelaporan Bidang Bina Marga;
f. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi Bidang Bina Marga;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
3. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Dinas Pekerjaan
Umum di Bidang Cipta Karya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta
Karya mempunyai fungsi, yaitu:
a. Merumuskan dan menyusun rencana program kerja Bidang Cipta Karya;
b. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana keciptakaryaan;
c. Pengelolaan gedung-gedung Negara dan prasarana Pemerintah;
d. Perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta
Karya;
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-4
e. Pengumpulan data dan pelaporan Bidang Cipta Karya;
f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait termasuk dengan pihak
swasta;
g. Melaksanakan kegiatan kebersihan dan penyehatan lingkungan;
h. Melaksanakan kegiatan drainase, sarana sanitasi dan air bersih;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4 . Bidang Pengairan
Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di
Bidang Pengairan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengairan
mempunyai fungsi, yaitu :
a. Menyusun rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang
Pengairan;
b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pengairan;
c. Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan dan bangunan pelengakap
lainnya;
d. Memberikan ijin pemanfaatan air baku;
e. Melakukan pengolahan data serta pelaporan di Bidang Pengairan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota
Bidang Jsaa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota
mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan
bidang tugas yang diembannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Jsaa
Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata Kota mempunyai
fungsi:
a. Melakukan pendataan, pembinaan, dan pengendalian terhadap usaha jasa konstruksi;
b. Menyusun perencanaan tata ruang, tata wilayah kabupaten, dan tata kota;
c. Menyusun Rencana Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten dan Tata Ruang Kota
Kecamatan;
d. Melakukan perencanaa, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kawasan
strategis;
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-5
e. Membuat rencana teknis tata ruang kota dan rencana detail tata ruang kota;
f. Membuat rekomendasi perijinan pola ruang terhaap tata ruang kabupaten dan
kecamatan;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
II-6
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
BIDANG JASA KONSTRUKSI, TATA RUANG,
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS, DAN TATA KOTA
BIDANG PENGAIRAN
BIDANG CIPTA KARYA
BIDANG BINA MARGA
SEKSI TATA KOTA
SEKSI TATA RUANG DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
SEKSI JASA KONSTRUKSI
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
SEKSI OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
SEKSI KEBERSIHAN DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
U P T D
II-7 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
Susunan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
per 31 Oktober 2013 sebanyak 150 orang, terdiri dari 96 orang PNS dan 54 orang
Tenaga Honorer. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di
lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No
Golongan
SD
SLTP
SLTA
D. I
D. III
D. IV
S1
S2
Jumlah
1 IV - - - - - - 2 3 5 2 III - - 4 - - - 26 4 34 3 II - - 41 - 12 - 1 - 54 4 I - 3 - - - - - - 3 5 THL/PTT - 26 27 - 1 - - - 54
Jumlah - 29 72 - 13 - 29 7 150
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Struktural dan Fungsional
No
Jabatan Struktural / Fungsional
Jumlah
1 Eselon II.b 1 2 Eselon III.a 1 3 Eselon III.b 4 4 Eselon IV.a 15 5 Eselon IV.b 0 6 Funsional 0 7 Staff 129
Jumlah 150
2.2. Sumber Daya SKPD
Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
II-8 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Tabel 3. Kondisi Meubelair Kantor
No.
Jenis Barang
Jumlah
Satuan
Kondisi (%)
Baik kurang
baik Rusak
I MEUBELAIR KANTOR 1 Lemari Arsip 25 buah 80 20 2 Meja Rapat 1 buah 85 15 3 Meja Kerja 75 buah 85 15 4 Meja TV 1 buah 1 100 5 Kursi Tamu 3 set
70 30
6 Kursi Kerja 80 buah 60 15 25 7 Meja computer 10 buah 60 40 8 Kursi Rapat 10 buah 50 50 9 Meja Podium 2 buah 80 20
Tabel 4. Kondisi Peralatan Kantor
No.
Jenis Barang
Jumlah
Satuan
Kondisi (%)
Baik Kurang
baik
Rusak
II PERALATAN KANTOR 1 Mesin Tik 3 buah 65 35 2 Komputer 30 Unit 85 10 5 3 Nootebook 20 buah 100 4 Printer 30 buah 75 20 5 5 UPS/Stabilizer 6 buah 60 40 6 LCD 2 buah 100 7 Hard Disk External 5 buah 100 III KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL
1 Sepeda motor 22 unit 100 2 Mobil Dinas 10 unit 100
Tabel 5. Kondisi Perlengkapan Kantor
No.
Jenis Barang
Jumlah
Satuan
Kondisi (%)
Baik Kurang
baik Rusak
IV PERLENGKAPAN KANTOR 1 Jam Dinding 5 buah 100 2 Kipas angin 4 buah 80 20 3 Dispenser 5 buah 100 4 Handycam 2 buah 100 5 Sound system 1 set 100 6 Papan Kerja / White Board 2 buah 100 7 Televisi 1 buah 100 8 Faximile 1 buah 100 9 Papan Pengumuman/Struktur 2 buah 100 10 AC Split 17 buah 100 11 Brankast 1 buah 100
II-9 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Tabel 6. Kondisi Alat-Alat Berat
No.
Jenis Barang
Jumlah
Satuan
Kondisi (%)
Baik kurang
baik
Rusak
V ALAT-ALAT BERAT 1 Backhoe Loader 1 unit 100 2 Motor Grader 1 unit 100 3 Stoom Vibro 1 unit 100 4 Three Wheel Roller 1 unit 100 5 Stoom Wall 1 unit 100 6 Aspal Patch Mixer 1 unit 100 7 Concreate Cutter 1 unit 100 8 Concreate Hammer Jack 1 unit 100 9 Stampert 1 unit 100
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas wilayah 10.354,3 km² atau 6,74 % dari
luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km², yang terbagi atas 8 kecamatan, 94 desa dan 4
kelurahan.
Secara administratif pemerintahan, wilayah ini berbatasan dengan :
a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya;
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas;
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10°C
sampai 0°C Lintang Selatan dan 110°C s/d 120°C Bujur Timur.
Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau dapat dibagi dalam 2 kawasan yaitu :
a. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0 m sampai 50 m dari
permukaan laut dengan elevasi 00 sampai 80 serta dipengaruhi oleh pasang surut;
b. Bagian Utara, yang merupakan daerah plateum dan perbukitan berpasir dengan
ketinggian 50 sampai 100 meter dari permukaan laut dengan elevasi 80 sampai 250;
Di wilayah ini mengalir dua sungai besar, yaitu sungai Kahayan dan sungai
Sebangau, selain itu Kabupaten Pulang Pisau memiliki garis pantai sepanjang 153 km.
Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, di bagian selatan adalah
tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian selatan Kabupaten Pulang Pisau
dengan kondisi drainase yang kurang bagus. Sedangkan tanah yang ada di sebelah utara
II-10 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
wilayah Kabupaten Pulang Pisau didominasi oleh tanah podsol dan aluvial. Di daerah
pinggir sungai terbentuk tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.
Iklim di Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis
dan lembab, dengan temperatur berkisar antara 21ºC s/d 33ºC dan maksimum mencapai
36ºC, yang intensitasnya cukup tinggi, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang
menimbulkan awan aktif/total. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan
terbanyak jatuh pada bulan Oktober – Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara
2.000 s/d 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni s/d
September.
Hidrologi di Kabupaten Pulang Pisau dilewati tiga Anjir/Kanal antara lain:
1. Anjir Kalampan dengan panjang + 14,5 km (+ 6,5 km berada di wilayah Pulang Pisau)
yang menghubungkan Mandomai dengan Pulang Pisau dan mengarah ke Palangka Raya;
2. Anjir Basarang dengan panjang + 24 km (+ 7 km di wilayah Pulang Pisau) yang
menghubungkan Kuala kapuas dengan Pulang Pisau;
3. Anjir Terusan Raya dengan panjang + 18 km, menghubungkan Kuala Kapuas dengan
Bahaur melalui Terusan Batu dan yang masuk wilayah ini sekitar 6 km.
Jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2012 adalah 122.511
jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 63.699 jiwa dan perempuan 58.812 jiwa.
Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maliku adalah dua kecamatan dengan jumlah
penduduk terbesdar yaitu masing-masing berjumlah 26.813 jiwa untuk Kecamatan Kahayan
Hilir dan 23.374 jiwa untuk Kecamatan Maliku.
Berdasarkan SK.529/Menhut-II/2012 luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau
merupakan kawasan yang di dominasi hutan dengan luas wilayah 10.354,3 Km2 atau
1.035.438 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 217.001,94 Ha, Kawasan Suaka
Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 254.260,85 Ha, Hutan Produksi
Terbatas (HPT) seluas 18.030, 43 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 284.960,03 Ha,
Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK) seluas 68.441,73 Ha dan Areal Penggunaan
Lain (APL) seluas 179.844,91 Ha serta Tubuh Air seluas 12.898,34 Ha.
Berdasarkan gambaran secara umum Kabupaten Pulang Pisau di atas, dan luasnya
wilayah pelayanan di bidang Pekerjaan Umum. Secara kelembagaan, eksistensi Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau mengalami penguatan karena secara eksplisit
mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya,
amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang
II-11 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk
memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan
datang dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan tersebut.
1. Bidang Bina Marga
Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Pulang Pisau pada waktu
mendatang akan menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah menurunnya
kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume
kendaraan maupun muatan berlebih dan perkembangan permukiman. Data menunjukkan
pada tahun 2009 bahwa jalan dengan kondisi Baik sepanjang 221,20 Km, Jalan kondisi
Sedang sepanjang 222,61 Km, dan Jalan kondisi Rusak sepanjang 392,73 Km.
Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu jalan kondisi baik 371,35 Km, kondisi
sedang 313,67 Km, dan kondisi rusak 415,91 Km. Total panjang jalan pada tahun 2013
adalah sepanjang 1.100,93 Km meningkat dibandingkan pada tahun 2009 sepanjang
836,53 Km atau bertambah sepanjang 261,14 Km. Selain kondisi jalan Kabupaten yang
mengalami penurunan kualitas, kondisi jalan desa (data tidak termasuk dalam tabel 9 dan
10) juga akan menjadi perhatian. Data yang disajikan merupakan data jalan yang telah
ditangani dan dibiayai oleh dana APBD, data dibawah ini merupakan data jalan yang
menghubungkan poros kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Berikut disajikan
kondisi jalan Kabupaten Pulang Pisau pada tabel berikut :
Tabel 7. Kondisi Jalan Tahun 2009 s/d 2013
No.
Kondisi Jalan
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
1. Baik 221,20 327,34 330,84 347,48 371,35
2. Sedang 222,61 207,87 215,88 263,51 313,67
4. Rusak 392,73 339,75 337,93 331,74 415,91
Panjang Jalan Keseluruhan
836,53
874,96
884,66
942,73
1.100,93
Sumber Data : Rekapitulasi K.1
Dalam Kurun waktu dari 2009 – 2013, pelayanan jalan di Kabupaten Pulang Pisau
terlihat bahwa kondisi jalan sudah cukup memadai, walaupun jalan yang telah
ditingkatkan dan diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Namun demikian jalan
II-12 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Negara dan Jalan Propinsi yang menjadi kewenangan Propinsi kondisinya sudah baik.
Berikut disajikan Data jalan Kabupaten Tahun 2009 dan 2013.
Tabel 8. Kondisi Jalan Tahun 2009 s/d 2013
No.
Jenis Permukaan Jalan
Kondisi
2009
2010 2011 2012 2013
1. Aspal 78,77 91,69 97,53 103,64 106,74
2. Kerikil 197,73 205,12 217,67 224,76 256,80
3. Tanah 560,03 578,16 569,45 614,33 737,39
Total 836,53 874,96 74.650 942,73 1.100,93
Sumber Data : Rekapitulasi K.1 Tahun 2009
Dari Tabel 11, terlihat bahwa jalan yang menggunakan permukaan aspal
dengan panjang 78,77 Km pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 106,74 Km
pada tahun 2013, jalan kerikil sepanjang 197,73 Km pada tahun 2009 meningkat menjadi
256,80 Km, dan Jalan tanah pada tahun 2009 sepanjang 560,03 Km menjadi 737,39 Km
pada tahun 2010, hal ini dikarenakan panjang jalan dari tahun 2009 sepanjang 836,53 Km
meningkat menjadi sepanjang 1.110,93 Km.
Pelayanan jaringan Jalan di Kabupaten Pulang Pisau telah banyak mengalami
peningkatan, namun masih terdapat wilayah kecamatan yang belum terpenuhi kebutuhan
jalan secara memadai.
2. Bidang Pengairan
Pulang Pisau mempunyai ketersediaan air cukup besar, namun tidak tersedia secara
merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim hujan
(durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7 bulan). Kendala yang
dihadapi dalam memenuhi kebutuhan air adalah dikarenakan distribusi yang tidak merata
baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak sesuai dengan
kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun waktu. Berikut disajikan data Cakupan
layanan air bersih di Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :
Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain
menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga akan menimbulkan potensi bahaya banjir.
Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya
II-13 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan. Dari data diatas cakupan layanan air
bersih dan air minum menunjukkan hanya di daerah perkotaan dan ibukota kecamatan,
belum termasuk daerah-daerah pesisir, daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Hal ini perlu
penambahan jalur distribusi pada IKK di Kecamatan dan membangun penampungan-
penambungan air terutama di daerah perdesaan.
Dalam hubungan ini, beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran
penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan sehingga
mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah
tangkapan dan resapan air.
Kondisi Daerah Pengairan (D.P) tahun 2013 di Kabupaten Pulang Pisau dengan
luas areal sawah baku 81.429 Ha dan sawah potensial sejumlah 42.920 Ha. Dengan
luasan Daerah Pengairan tersebut masih tedapat kondisi sarana dan prasarana Pengairan
yang masih memprihatinkan. Pada tahun 2013 belum semua Daerah Pengairan dapat
ditangani baik secara pemeliharaan rutin/berkala maupun meningkatkan pembangunan
jaringan irigasi.
Panjang saluran primer 168,50 Km dan saluran sekunder mencapai 3.812,30
K m , sedangkan saluran tersier sepanjang 525,50 Km dan bangunan pelengkap lainnya 215
unit. Berikut disajikan data pengairan dari tahun 2009 s/d 2013, sebagai berikut:
II-14
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Tabel 9. Kondisi dan panjang Jaringan Irigasi
No
Jenis Bangunan Pengairan
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah
Kondisi Jumlah
Kondisi Jumlah
Kondisi Jumlah
Kondisi Jumlah
Kondisi
B RR RB B RR RB B RR RB B RR RB B RR RB 1 Saluran Primer 164,80 80,64 19,643 10,175 78,193 40,875 27,143 10,175 63,293 33,475 19,643 10,175 64,293 34,475 19,643 10,175 168,50 42,975 19,643 10,175
2 Saluran Sekunder/Handel 3.491.00 2.899,10 160,00 431,,7 3.509,20 3.185,12 160,00 164,08 3.526,20 3.128,20 170,00 228,00 3.554,20 3.102,20 175,00 267,00 3.812,30 2.524,20 175,00 340,00
3 Tersier 525,50 - - - 525,50 - - - 525,50 - - - 525,50 - - - 525,50 - - -
4 Pintu Air 490,00 440,00 35,00 15,00 495,00 465,00 16,00 14,00 505,00 475,00 16,00 14,00 505,00 475,00 16,00 14,00 509,00 475,00 16,00 14,00
5 Jalan Inspeksi 1,90 1,90 - - 10,80 10,80 - - 18,60 18,60 - - 18,60 9,6 4,00 5,00 18,60 9,6 4,00 5,00
6 Tanggul/Turab 185,00 185,00 - - 185,00 185,00 - - 185,00 185,00 - - 215,00 215,00 - - 215,00 215,00 - -
3. Bidang Cipta Karya
Di bidang Cipta Karya secara umum sebuah kota digambarkan sebagai sebuah
kawasan yang relatif besar/luas, padat dan permanen yang terdiri dari kelompok-kelompok
individu yang beragam, yang beraktivitas secara aktif, yang dilengkapi oleh pusat-pusat
aktivitas dan pelayanan bagi masyarakatnya.
Sebuah kawasan kota terbentuk antara lain oleh komponen berupa ruang-ruang
pemusatan kegiatan, keberadaan sistem ekonomi pusat-pusat kekuasaan serta
hubungan kedekatan/kekerabatan masyarakat. Kota Pulang Pisau sebagai ibukota
Kabupaten Pulang Pisau telah mengalami perkembangan yang relatif pesat. Beban fungsi
sebagai ibukota Kabupaten menjadikannya sebagai satu-satunya daya tarik kuat yang
menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak seimbang dengan
kawasan-kawasan yang lainnya. Hal tersebut berimplikasi pada kecenderungan penurunan
kualitas jasa pelayanan kota bagi warga di Kabupaten Pulang Pisau. Terkosentrasinya
kegiatan di Kota Pulang Pisau terlihat dari terpusatnya bangunan-bangunan aparatur dan
publik seperti perkantoran dan fasilitas umum lainnya di wilayah perkotaan tersebar di
beberapa desa/kelurahan.
Mengingat kecenderungan penurunan kualitas jasa pelayanan kota akibat tingginya
intensitas kegiatan, penggunaan tanah perkotaan cukup terbatas, maka perlu dilaksanakan
pemindahan pusat kegiatan pelayanan jasa dan pemerintahan dengan mengembangkan
Kawasan Baru. Salah satu ruang yang dimaksud adalah Pengembangan Kawasan Baru,
dimana keberadaannya di dalam aktivitas sebuah kota terlihat lebih hidup dan manusiawi.
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-15
Sebagai tahap awal direncanakan relokasi gedung-gedung perkantoran dan rumah
negara yang merupakan prasarana dalam melaksanakan pelayanan publik, menjadi satu
kawasan pusat pemerintahan terpadu sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan
pelayanan publik. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan
untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.
4. Bidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis, dan Tata
Kota.
Kabupaten Pulang Pisau sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten
Kapuas sebagai kabupaten induk, tentunya sangat memerlukan perbaikan dan pembangunan
infrastruktur baru untuk bisa menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten-kabupaten
lain yang sudah maju. Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur baik di
perkotaan maupun di perdesaan adalah masalah tata ruang.
Rencana sruktur ruang wilayah kabupaten Pulang Pisau merupakan kerangka tata
ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki
satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem jaringan
prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya yang mengintegrasikan dan memberikan
layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Pulang Pisau.
Ruang wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi darat, laut, udara beserta
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk
hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu
disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara
optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup baik generasi
sekarang, maupun generasi yang akan dating sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang
wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara,
menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas
keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-16
Negara Republik Indonesia mewujudkan agar sumber daya alam dipergunakan dan
dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kabupaten Pulang Pisau dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat
strategis memiliki keanekaragaman ekosistem hayati dan potensi sumber daya alam yang
tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap
memperhatikan faktor kearifan local, ekonomi, ssosial budaya, serta kelestarian lingkungan
hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari
pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah
yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah
secara berkelanjutan berdaya guna dan berhasil guna.
Dengan Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan adanya Kawasan Pelabuhan pengumpul
Kabupaten Pulang Pisau, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten
dimasa yang akan datang.
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD
Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pulang Pisau yang membantu Kepala Daerah dalam Pembangunan
Insfrastruktur dan Penataan Ruang sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.
Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan
Pemerintahan yang bersih. Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu
organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi
pemerintah.
Seiring dengan perkembangan dan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan
terhadap kebutuhan infrastruktur terutama penyedian jalan dan jembatan, penyediaan sarana
air bersih dan drainase perkotaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan lainnya, serta kesesuaian tata ruang wilayah sesuai dengan Visi dan misi dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018), maka Dinas
Pekerjaan Umum harus dapat mengakomodirnya. Tantangan Dinas Pekerjaan Umum ke
depan adalah sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Jalan
Penyelenggaraan dimaksud meliputi (1) meningkatkan pelayanan jaringan jalan
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-17
(aksesibilitas) yang lebih lancar (Mobilitas), tertib serta selamat; (2) Penyelenggara
jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas; (3) Meningkatnya kegiatan pemeliharaan dan perawatan
(preservasi) Jalan; dan (4) sanksi penyelenggara jalan.
Pembangunan jalan dimasa yang akan datang diarahkan pada penanganan jalan-jalan
poros yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi. Penanganan jalan Kabupaten terutama pemeliharaan rutin, berkala dan
peningkatan pada setiap tahunnya akan ditingkatkan. Dengan terlaksananya
pembangunan jalan diharapkan berbagai produksi barang dan jasa dapat dipasarkan
dengan biaya transportasi yang murah dan waktu tempuh yang lebih cepat.
Pembangunan Jalan Baru sampai tahun 2018 diperkirakan sepanjang 50 Km.
Pembangunan jalan baru tersebut diarahkan kepada pengembangan kawasan baru,
pembangunan jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dan desa, pembangunan
jalan dan jembatan diharapkan kontinuitas dengan cara bertahap, pembangunan tersebut
dikonsentrasikan pada wilayah-wilayah prioritas.
b. Sarana dan Prasarana kebinamargaan untuk preservasi jalan dan peningkatan kualitas
jalan
Ketersediaan peralatan yang ada untuk pemeliharaan dan perawatan jalan mutlak
diperlukan sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan untuk perbaikan dan
pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan yang ada. Untuk meningkatkan
kualitas pekerjaan jalan di masa mendatang memerlukan bahan-bahan yang memenuhi
standar dan penambahan alat-alat berat, Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan
standarisasi terhadap bahan dan peralatan yang ada sesuai dengan ketersediaan
teknologi yang ada. Disamping itu pula perlu peningkatan sarana dan prasarana
Laboratorium pada wokshop dan laboratorium yang ada untuk dikembangkan
dengan cara mengerjasamakan dengan pihak perguruan tinggi yang ada di Kabupaten
Pulang Pisau, dengan tujuan agar bahan atau material yang ada akan di uji dan
dikalibrasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
c. Operasi dan pemeliharaan daerah irigasi
Saat ini masih terdapat saluran irigasi yang rusak yakni sepanjang 1.623,32 Km
atau sebesar 40% dari panjang seluruh saluran irigasi 4.058,3 m memerlukan operasi
dan pemeliharaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana tersebut guna memberikan
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-18
pelayanan kepada petani dan ketersediaan air baku untuk lahan pertanian. Upaya
peningkatan kualitas operasi/pemeliharaan serta rehabilitasi saluran primer dan saluran
sekunder terutama pada wilayah kecamatan yang merupakan lumbung beras. Dalam
kaitan ini para petani perlu difasilitasi dan didorong untuk mampu menjamin
berfungsinya saluran-saluran primer dan sekunder yang langsung membawa air ke
persawahan.
Di bidang sumber daya air kebijakan diarahkan pada upaya untuk menyediakan air
bersih perkotaan dan perdesaan, air bersih perkotaan akan diupayakan dengan
membangun jalur perpipaan dan konekting pipa-pipa yang sudah terpasang. Untuk
daerah-daerah yang kritis air minum seperti di Kecamatan Kahayan Kuala akan
dibangun kolam-kolam penampungan air hujan, dan mencari sumber air baku baru.
Selanjutnya untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang refresentatif perlu
dibangun pusat-pusat perkantoran dan pusat ekonomi lainnya di Kawasan
Pengembangan Baru, yang meliputi pengembangan utilitas pendukungnya.
d. Air bersih dan permukiman
Kota merupakan magnet terjadinya urbanisasi yang mengakibatkan pertumbuhan kota
tidak terkendali, dan bias menimbulkan degradasi lingkungan.
Air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat yang belum sepenuhnya dapat
terpenuhi dan memenuhi persyaratan untuk kebutuhan masyarakat baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Di bidang Keciptakaryaan salah satu program air bersih
diarahkan pada upaya untuk menyediakan air bersih perkotaan dan perdesaan, air
bersih perkotaan akan diupayakan dengan membangun jalur perpipaan dan konekting
pipa-pipa yang sudah terpasang. Untuk daerah-daerah yang kritis air minum seperti di
Kecamatan Kahayan Kuala akan dibangun kolam-kolam penampungan air hujan, dan
mencari sumber air baku baru. Selanjutnya untuk mengembangkan kawasan perkotaan
yang refresentatif perlu dibangun pusat-pusat perkantoran dan pusat ekonomi lainnya di
Kawasan Pengembangan Baru, yang meliputi pengembangan utilitas pendukungnya.
Banjir perkotaan juga menjadi tantangan ke depan karena masih adanya genangan air
apabila hujan lebat, hal ini memerlukan penanganan secara serius terutama
mengantisipasi banyaknya debit air yang terbuang langsung ke sungai dengan cara
membangun penampungan-penampungan, drainase- drainase pembuangan pada milik
jalan serta mempertahankan daerah tangkapan air pada sungai-sungai. Juga menjaga
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-19
kelestarian daerah bantaran sungai dari endapan lumpur dan daerah pesisir yang rawan
terhadap abrasi.
e . Sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan transparansi.
Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam mencapai tujuan. Oleh
karena itu, dimasa akan datang perlu penambahan personil di Dinas Pekerjaan Umum
terutama pengawas lapangan, mekanik dan operator. Disamping itu pula perlu
peningkatan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan teknis.
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum perlu juga dilakukan pembenahan manajemen,
karena selama ini koordinasi antar lini belum berjalan sebagaimana optimal, juga
diperlukan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten
Pulang Pisau.
f. Peran Swasta dan masyarakat.
Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila
terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan
masyarakat, tidak hanya swasta saja, tetapi kerjasama antara pemerintah, swasta dan
masyarakat merupakan hal yang harus terus dikembangkan, ketiganya mempunyai
peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) memainkan
peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi
unsur-unsur lain dalam pemerintahan. Swasta berperan menciptakan lapangan kerja dan
pendapatan, juga sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk
menyelesaikan kegiatan pembangunan. Dimana dengan pendanaan yang cukup maka
pembangunan akan lebih baik pelaksanaannya. Sedangkan masyarakat berperan
menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik serta pengawas pembangunan oleh
pemerintah.
Peluang Dinas Pekerjaan Umum untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :
a. Pemeliharaan Jalan semakin maksimal dengan didukung oleh peralatan yang terus
dianggarankan dalam APBD Kabupaten Pulang Pisau, sehingga penyelenggaraan
Jalan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang
telah ditetapkan guna mendukung intermoda di daerah pengembangan.
b. Dukungan Pendanaan dari Kepala Daerah serta semua steckholder dalam penyediaan
infrastruktur, sehingga memungkinkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-20
pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau.
d. Penambahan alat-alat berat untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan
jembatan.
e. Pembangunan workshop dan laboratorium untuk menguji dan mengkalibrasi kualitas
pekerjaan dengan bekerjasama dengan Instansi terkait.
f. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan pemeliharaan dan
operasional jaringan irigasi dan sarana publik lainnya.
g. Meningkatkan pelayanan cakupan air bersih dan air minum baik di perkotaan maupun
di perdesaan.
h. Memelihara daerah bantaran sungai dan tangkapan air untuk ketersediaan air baku dan
tetap memperhatikan serta mempertahankan lingkungan yang ada.
i. Membangun daerah kawasan pesisir yang terancam abrasi.
j. Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang sebagai landasan untuk pembangunan.
k. Pembangunan taman-taman kota baik di ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan
sebagai wadah rekreasi dan olah raga masyarakat.
j. Menciptakan sumberdaya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan
dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan membangun database pembangunan
infrastruktur daerah.
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
II-21
Berikut disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi
Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau :
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
0
(17) (18) (19)
(20) 1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi
Baik dan sedang (km) 450,00 550,00 575,00 625,00 700,00 443,81 535,21 546,72 610,99 685,02 98,62 97,32 95.08 97,71 97.86
3 persentase saluran drainase/saluran
pembuangan air milik jalan di perkotaan - - - - 2.78 - - - - 1.59 - - - - 57.14
4 Proporsi Jumlah Penduduk yang
Mendapatkan Akses Air Minum dan
Jumlah Penduduk 36.04 33.83 34.74 39.05 45.62 35.89 33.71 34.54 38.62 40.71 99.57 99.65 99.41 98.89 89.23
5 Persentase Rumah Tangga (RT) yang
menggunakan air bersih 9.19 8.53 9.61 9.76 11.35 9.15 8.50 9.55 9.65 10.12 99.57 99.65 99.41 98.89 89.23
6 Persentase Panjang irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik 3.655,8 3.674 3.691 3.719,20 3.204 2.979,74 3.260,00 3.197,12 3.179,66 2.627,65 81,52 88,73 86,63 85,49 82,01
7 Luas Irigasi dalam kondisi baik
8 Prosentase Rumah Tanggal pengguna
listrik
9 Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi
10 Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas
wilayah ber HPL/HGM
11 Prosentase Ruang Publik yang berubah
fungsi 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Prosentase penanganan sampah
13 Tempat Pembuangan Sampah (TPS per satuan penduduk
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau
Uraian
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Bidang Bina Marga 87.769.562.000,00 53.688.311.056,00 51.494.164.400,00 49.513.710.335,00 72.036.324.000,00 82.365.054.050,00 50.709.788.849,56 45.675.038.305,00 45.849.215.400,00 62.390.188.386.34 93.84 94,45 88,70 92,60 86,61 -3.1466.476.00,00 -3.994.973.132,73
Bidang Cipta Karya 39.441.010.000,00 25.440.093.000,00 30.149.203.395,00 35.185.341.605,00 31760981399.94,00 36.291.661.120,00 24.427.035.479,59 28.770.204.830,00 33.297.679.170,00 24.554.810.750,00 92.02 96,02 95,43 94,64 77,31 -1.563.005.720,01 -2.347.370.074,00
Bidang Pengairan 34.565.105.000,00 20.481.309.000,00 22.380.700.205,00 24.199.547.000,00 32.144.043.000,00 32.995.848.650.28 19.910.443.150,00 21.348.126.550,00 22.702.797.750,00 26.467.733.961,00 95.46 97,21 95,39 93,81 82,34 -484.212.400,00 -1.305.622.937,86
Biidang Jasa Konstruksi, Tata Ruang, Pengembangan Kawasan Strategis dan Tata Kota
1.705.000.000,00 2.464.409.000,00 4.090.155.000,00 4.520.000.000,00 5.171.000.000,00 1.480.718.000,00 2.071.277.550,00 3.556.728.300,00 4.035.157.900,00 4.662.157.100,00 86.85
84,05 86.96 89,27 90,16 693.200.000,00 636.287.820,00
Sekretariat 854.350.000,00 1.088.258.000,00 1.187.000.000,00 1.145.000.000,00 1.166.488.500,00 787.446.550,00 971.963.000,00 1.159.679.900,00 1.079.630.000,00 1.158.496.000,00 92.17 89,31 97,70 94,29 99,31 62.427.700,00 74.209.890,00
Belanja Tidak Langsung 2.667.201.078,00 3.114.219.951,00 3.699.178.253.40 4.096.967.108,00 4.522.190.174.09 23.863.060.37,00 3.063.813.875,00 3.631.976.701.30 3.928.451.447,00 4.151.063.994,00 89.47 98,38 98,18 95,89 91,79 370.997.819,10 352.951.591,40
J U M L A H 167.002.228.078,60 106.276.600.007,00 113.000.401.253.,40 118.660.566.048,00 146.801.027.074,03 156.307.034.407,00 101.154.321.904,15 104.141.754.586,30 110.892.931.667,00 12.3384.450.191,34 93,60 95,18 92,16 93,45 84,05 -4.040.240.200,91 -6.584.516.843,19
43 Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
III-1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan uraian pada gambaran umum layanan SKPD Tabel 2.1 dan tabel 2.2,
dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum, sebagai berikut :
1. Keterbatasan Pendanaan
Keterbatasan pendanaan mengakibatkan tidak maksimalnya Standar Pelayanan
Minimal (SPM) seperti:
a. Penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan belum dapat memenuhi Indikator
Kinerja Kunci dan dapat menganggu aksesibilitas, mobilitas dan tingkat keselamatan;
b. Tidak terpenuhinya ketersediaan air baku dan air untuk irigasi pada daerah-daerah
pusat kegiatan lokal/Kabupaten yang termasuk dalam lokasi rencana;
c. Akses layanan air minum dan distribusi air minum serta sarana publik lainnya masih
rendah;
d. Usulan penambahan status jalan dan penanganan pemeliharaan jalan belum
terakomodir secara optimal;
e. Minimnya pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan strategis;
f. Dukungan terhadap transportasi terpadu (intermoda) belum maksimal;
g. Sistem Informasi Jasa Konstruksi belum maksimal;
h. Penyelenggaraan tata ruang dan tata kota belum maksimal.
2. Kualitas SDM yang kurang Memadai
3. Organisasi yang kurang efektif dan optimal
4. Hambatan dan proses pengadaan lahan
5. Permasalahan ekternal lainnya Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kota Terpadu
Mandiri (KTM) dan Pengembangan Kawasan Baru sehingga perlu secara simultan untuk
menyediaakan infrastruktur kawasan strategis tersebut.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih yakni
“Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”
dan Dinas Pekerjaan Umum mengemban misi ke-1 yaitu : “Percepatan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Permukiman” dengan berfokus kepada
“Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensip
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
III-2
dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan
melalui peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan kesesuaian tata ruang ”, dapat
dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah belum berkembangnya konsep moda darat
yang dapat menghubungkan seluruh wilayah di Kabupaten Pulang Pisau secara terus menerus
dengan tingginya biaya transportasi dan ekonomi. Sistem jaringan jalan dan spesifikasi
penyediaan parasarana jalan antara Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten pada beberapa lintas
belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan.
Adanya wilayah tertinggal, terisolir dan terpencil salah satunya disebabkan minimnya
aksesibilitas masyarakat pada wilayah tersebut untuk mencapai pusat-pusat kegiatan untuk
memasarkan produk ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Wilayah perbatasan memerlukan
aksesibilitas yang memadai dalam rangka untuk menjaga kelancaran pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya yang dipengaruhi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Aksesibiltas di kawasan produksi, industri tidak hanya dipandang dari sisi
keterhubungan, melainkan juga kompatibilitas prasarana dengan sarana yang
dipergunakan dalam transportasi logistik antara kawasan produksi, industri. Hal
ini diindikasikan masih banyaknya kawasan produksi, industri maupun budidaya
yang belum dapat dilalui kendaraan baik karena keterbatasan struktur jalan
ataupun keterbatasan geomterik jalan.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra Propinsi
Di bagian tengah dan timur Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan percepatan
pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah.
Salah satu faktor pemicu dan pemacunya adalah terhubungkannya jalan poros selatan trans
Kalimantan dengan daerah kantong-kantong produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan
pertambangan dengan aksesibilitas yang tinggi dengan dominasi topografi relatif datar dan
terhubungkan langsung dengan daerah pesisir yang merupakan lokasi pelabuhan laut. Namun
Demikian Kota-kota yang dilewati intermoda Trans Kalimantan yaitu poros selatan belum
dipersiapkan sebagaimana Kota-kota yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal dan kegiatan
Ekonomi. Sehingga memerlukan pembenahan dan penyediaan infrastrutur untuk mendukung
kemajuan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam Renstra K/L dan Renstra Propinsi dijelaskan bahwa Kalimantan
merupakan daerah yang sedang berkembang, sehingga memerlukan palayanan dasar seperti
Penyediaan Air baku untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat, ketersediaan Jalan yang
menghubungkan pusat- pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/Kota dan antar Propinsi dan
Layanan Akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok.
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
III-3
Penyelenggaraan penataan ruang belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini
disebabkan karena sampai saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Kalimantan Tengah belum ditetapkan, sehingga payung hukum bagi investor untuk
menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah belum ada terkait dengan penggunaan
pola dan struktur ruang.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara
termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan dan memeliharan kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang
adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
a. Struktur Ruang
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah
kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem jaringan prasarana wilayah
kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan
sistem jaringan lainya yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan
yang ada di wilayah kabupaten.
Rencana Struktur Ruang Kabupaten sepenuhnya harus merujuk pada Rencana
Struktur Ruang Provinsi dan RTRWN yang dituangkan dalam Persetujuan Substansi Kabupaten
Pulang Pisau.
Sistem pusat-pusat pelayanan merupakan susunan kawasan perkotaan yang berfungsi
sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang membentuk hirarki pelayanan. Hal-hal
yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana sistem perkotaan meliputi:
1) Potensi pengembangan kawasan perkotaan yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan.
2) Dukungan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
Setiap pusat wilayah pengembangan membawahi beberapa pusat pengembangan dan
berfungsi melayani kawasan di sekitarnya yang hirarki pelayanannya lebih kecil. Titik
simpul pengembangan (kota) merupakan pusat pertumbuhan maupun pusat pelayanan dari
permukiman. Wilayah dan kawasan pengembangan mempunyai timbal balik dengan pola
memusat berupa orientasi pada kawasan terdekat yang mempunyai hirarki lebih tinggi. Dengan
memperhatikan tingkat aksesibilitas, kecenderungan perkembangan (ruang dan kegiatan) serta
Kebijakan Pemerintah Propinsi.
Selanjutnya dalam pengembangan Infrastruktur ke-PU-an diharapkan dapat
mengakomodir keterkaitan antara hirarki wilayah pengembangan dengan wilayah
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
III-4
pengembangan yang lainnya dalam rangka meningkatkan produksi, pasar dan konsumen
akhir, juga merupakan Social Overhead Capital sebagai barang atau modal perkembangan
ekonomi. Infrastruktur merupakan alat penting artikulasi manusia dan kemanusiaan, yang
memfasilitasi lebih terbukanya cakrawala masyarakat dan pertemuan budaya antar masyarakat,
membangun toleransi dan melumerkan sekat budaya.
b. Pola Pemanfataan Ruang
Komponen ruang di Kabupaten Pulang Pisau yang terbentuk adalah Kawasan
Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna mensukseskan sistem
pembangunan berkelanjutan.
Tujuan penetapan kawasan lindung adalah dalam rangka mengurangi resiko
kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan.
Sedangkan penetapan kawasan budidaya dititik beratkan pada usaha untuk memberikan
arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya
yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.
c. Lingkungan Hidup
Pembangunan Infrastruktur tidak diperbolehkan di dalam kawasan hutan konservasi,
namun boleh dilaksanakan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan
persyaratan khusus. Salah satu persyaratan tersebut adalah bahwa semua kegiatan lain (selain
kegiatan bidang kehutanan) termasuk kegiatan proyek jalan dan proyek infrastruktur lainnya,
yang memerlukan / menggunakan lahan di kawasan hutan, harus mengganti kawasan hutan
yang dipakai tersebut dengan kawasan di tempat lain dan kemudian dihutankan kembali,
minimal seluas lahan yang terpakai untuk kegiatan tersebut.
Dalam Pembangunan Infrastruktur ada beberapa aspek yang harus diperhatikan
menyangkut Kajian Lingkungan Hidup Starategis, yaitu aspek kebudayaan adalah kawasan
cagar budaya, yaitu kawasan yang merupakan lokasi hasil budaya manusia berupa bangunan
yang bernilai tinggi dan situs purbakala. Aspek sosial yang bersifat khas dan perlu
dipertimbangkan adalah keberadaan komunitas adat terpencil yang memerlukan pembinaan
khusus, seperti rute jalan atau infrastruktur lainnya yang berdekatan berdekatan dengan
pemukiman komunitas adat, atau rencana kegiatan pembangunan infsastruktur yang
diperkirakan dapat merubah habitat alam, seperti pada hutan lindung atau kawasan
perlindungan flora dan fauna, memerlukan kajian yang seksama mengenai lokasi habitat alam
tersebut, untuk menghindari dampak negatif lanjutan yang mungkin timbul dikemudian hari.
Dalam pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan pengadaan tanah
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
III-5
dan pemukiman kembali penduduk yang tepindahkan (bila ada), meskipun diperlukan
pembebasan tanah yang relatif luas. Penerapan pertimbangan lingkungan pada tahap
pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan juga secara makro melalui proses
“Kajian Lingkungan Strategis” (KLS). Lingkup KLS tidak difokuskan pada suatu
kawasan tertentu, tapi bersifat regional, mencakup suatu sistem yang saling berinteraksi
dengan sektor-sektor lain dalam suatu wilayah/kawasan pembangunan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Keberhasilan pembangunan ditentukan dengan menganalisis faktor lingkungan
baik dalam maupun luar, faktor tersebut berfungsi untuk penajaman strategi Dinas Pekerjaan
Umum dalam rangka pencapaian tujuan dan misinya secara efektif dan efisien.
Analisis terhadap faktor lingkungan dimaksud dapat disusun dengan menginden-
tifikasikan indikator keberhasilan. Dalam hal ini yang berperan penting adalah faktor
kekuatan dari sesuatu instansi dengan memanfaatkan peluang yang ada sehingga menjadi
faktor pendorong. Di sisi lain dalam melaksanakan kegiatan di suatu instansi juga
mengahadapi kendala, yaitu kelemahan instansi itu sendiri yang menjadi ancaman.
Perkembangan strategis dapat diukur melalui pengamatan awal/kondisi existing
yang dibandingkan pada posisi akhir tahun anggaran sebagai titik posisi berakhirnya seluruh
kegiatan, dengan pengaruh/dampak dari imbas sebuah keluaran yang merupakan outcome dan
benefit yang akan dirasakan masyarakat. Perbedaan kondisi merupakan keluaran yang
diberikan dari kegiatan yang menjadi urusan wajib yang harus diselesaikan pada kurun waktu
tertentu.
Mengacu ke gambaran kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, permasalahan
yang dihadapi, sasaran penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan kerangka pikir
penyusunan Renstra berdasarkan telaahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum terhadap Renstra
Propinsi, Renstra K/L, RTRW dan KLHS, maka isu strategis yang akan ditetapkan adalah
sebagai berikut :
1. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur terutama Jalan dan jembatan yang
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antar kecamatan, antar desa dan
wilayah terisolir.
2. Akses layanan air minum hanya terbatas pada perkotaan dan belum maksimalnya IKK
di Kecamatan.
3. Degradasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, penyediaan air baku dan abrasi.
4. Minimnya sarana dan prasarana publik, terutama di ibukota Kecamatan.
5. Banjir perkotaan atau tingkat genangan air pada saat hujan diakibatkan kurang berfungsinya
drainase.
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
III-6
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas sebagai salah
Satu unit pelaksanaan teknis harus mengembangkan paradigma baru sesuai dengan tuntutan
perubahan yang diamanatkan masyarakat maupun birokrat dalam rangka menyiasati tuntutan
reformasi. Sejalan dengan itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau harus mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, yang berorientasi kepada pemberdayaan dan
pelayanan yang baik, sehingga diperlukan:
a) Koordinasi, Kerjasama dan Kebersamaan.
Terjadinya koordinasi, kerjasama dan kebersamaan antara staf, antara instansi terkait dan para
pemangku kepentingan yang lain dalam mengemban visi dan misi.
b) Profesional dan Inovatif.
Melaksanakan pengelolaan jalan/jembatan, sumber daya air secara profesional dan inovatif
melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi.
c) Efisien dan Efektif
Efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, Efektif dalam melaksanakan tugas yang sesuai
dengan kebutuhan secara prioritas.
d) Tanggung Jawab/Akuntabilitas
Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang harus
dipertanggungjawabkan.
e) Disiplin dan Transparansi
Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian dan kesadaran
serta tersosialisasi secara transparan kepada masyarakat.
a) Bekerja keras, tuntas, dan iklas
Melaksanakan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan selesai tepat waktu, tanpa
mengharapkan pamrih.
1. Visi Dinas Pekerjaan Umum
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah
harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.
Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita
dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-2
Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau adalah : ”Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata
Ruang dan Permukiman untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau”
Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan
dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut di atas, sebagai berikut :
Terwujudnya : mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
akan memenuhi dan mewujudkan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang. Sarana dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau: mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan
Umum memberikan sesuatu pelayanan jaringan jalan, jembatan, sumber daya air, bangunan
gedung, drainase, dan konservasi sungai/pantai dalam kondisi mantap dan berkualitas dengan
berpedoman tata ruang (spesifikasi bentuk-bentuk pelayanan dengan segala aspeknya secara terus-
menerus memberikan kepuasan), stabil, bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat, serta
dilaksanakan secara terus menerus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga
terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
Visi ini adalah merupakan pandangan ke depan dalam pengelolaan jalan, jembatan,
sumber daya air, bangunan gedung dan drainase, jasa konstruksi, tata ruang dan tata kota yang
berkualitas, dan berkelanjutan adalah merupakan salah satu rencana strategis untuk menunjang
VISI Kabupaten Pulang Pisau pada RPJM Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur
dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah kotanya dan mengetahui
fungsi- fungsi pokok serta program- programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang
akan datang.
Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin dicapai dan
dilaksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif
sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung pencapaiannya oleh stakeholders,
maka Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 - 2018 sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan jembatan dalam kondisi baik,
serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah,
kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia;
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air dalam rangka mendukung sektor
pertanian dalam arti luas;
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-3
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian MDG’s (Millenium Development GoalsI);
4. Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana
perumahan dan permukiman, serta lingkungan.
5. Melaksanakan pendataan, pembinaan, pengembangan usaha jasa konstruksi;
6. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka pemanfaatan,
pengendalian, tata ruang dan kawasan strategis;
7. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota;
8. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Ke-PU-an dengan didukung Data dan informasi
yang akurat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Kondisi infrastruktur saat ini di Kabupaten Pulang Pisau dirasakan masih kurang
optimal, sehingga infrastruktur yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi
pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan pendukung pengembangan wilayah.
Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi,
sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi.
Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam
kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan
dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang
ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk 5
(lima) tahun ke depan (2013-2018) menurut tujuan yang ditetapkan untuk Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan
sasaran sebagai berikut:
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Meningkatkan kualitas,
kuantitas, dan
terkondisinya jalan dan
jembatan d a l a m
k o n d i s i baik, serta
pemenuhan sarana dan
prasaran kebinamargaan
untuk pengembangan
wilayah, kelancaran transportasi barang/jasa
dan manusia
Terlaksananya
peningkatan jaringan
jalan / jembatan
Kabupaten dengan
kondisi yang berkualitas
Prosentase Jaringan jalan dan
jembatan untuk Aksesibilitas
dalam kondisi baik
20% 20% 20% 20% 20%
Prosentase Jaringan jalan
dan jembatan untuk
Mobiltas dalam
kondisi baik
20% 20% 20% 20% 20%
Prosentase Jaringan Jalan
dan jembatan untuk
Keselamatan pengguna
jalan
12% 12% 12% 12% 12%
Prosentase Ruas Jalan dalam
Kondisi baik 12% 12% 12% 12% 12%
Prosentase Ruas jalan dapat
dilalui kendaraan roda empat 12% 12% 12% 12% 12%
Prosentase Sistem Jaringan
Drainase Kawasan dan skala Kota
yang tidak terjadi genangan
2% 2% 2% 2% 2%
20% 20% 20% 20% 20%
2 Memenuhi kebutuhan
infrastruktur sumber
daya air dalam rangka
mendukung sektor
pertanian dalam arti luas
Terlaksananya
pembangunan
infrastruktur untuk
mendukung
ketahanan pangan
Prosentase Penyediaan Air
Irigasi untuk pertanian pada
sistem pengairan
12% 12% 12% 12% 12%
Prosentase Cluster pelayanan
akses air minum dan sistem
penyediaan air minum dengan
jaringan perpipaan
10% 10% 10% 10% 10%
Prosentase berkurangnya Daerah
bantaran sungai dan pantai
terhadap abrasi
10% 10% 10% 10% 10%
Terbangunnya Kawasan
Pengembangan Baru dan
fasilitas publik lainnya
4 unit 8 unit 5 unit 4 unit 5 unit
Fasilitasi dan peran aktif swasta
dan masyarakat dalam
pengembangan jasa konstruksi,
perencanaan tata ruang dan tata
kota
15% 15% 15% 15% 15%
3 Meningkatkan sarana
dan prasarana untuk
mendukung
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat yang
berkelanjutan dalam
rangka pencapaian
MDG’s (Millenium
Development Goals)
Terwujudnya peran
aktif pemerintah,
swasta dan
masyarakat dalam
pengembangan
jasa konstruksi,
tata ruang, dan tata
kota
Prosentase Penerbitan IUJK 20% 20% 20% 20% 20%
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-5
4
Melaksanakan
pembangunan dan
memfasilitasi penyiapan
kebutuhan sarana dan
prasarana perumahan,
permukiman, dan olah
raga.
Terwujudnya sarana dan
prasarana untuk
mendukung program
MDG’s
Sistem Informasi pembangunan
Infrastruktur dan Jasa Konstruksi 20% 20% 20% 20% 20%
5 Melaksanakan pendataan,
pembinaan, pengembangan
usaha jasa konstruksi.
Terlaksananya
peningkatan Sumber
Daya Manusia dan
pengembangan Data
dan informasi
Pengembangan Sumber Daya
Manusia aparatur Dinas Pekerjaan
Umum
20% 20% 20% 20% 20%
6 Meningkatkan peran serta
pemerintah, masyarakat,
dan swasta dalam rangka
pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang
dan kawasan strategis
Terwujudnya peran
aktif pemerintah,
swasta dan masyarakat
dalam pengembangan
jasa konstruksi, tata
ruang, dan tata kota
7 Melaksanakan
pembangunan dan
pemeliharaan sarana fisik
fasilitas kota
8 Meningkatkan Sumber Daya
Manusia dan
pengembangan Data dan
informasi
Terlaksananya
peningkatan Sumber
Daya Manusia dan
pengembangan Data
dan informasi
3.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang
diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.
Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka
pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. Untuk dapat
mendeteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor-faktor tersebut dilihat
melalui pendekatan :
1. Kemampuan organisasi
2. Tugas pokok dan fungsi organisasi
3. Kondisi SDM.
4. Kondisi data, studi dan informasi.
5. Kemampuan penguasaan teknologi.
6. Kemampuan dana
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-6
7. Etos kerja
Berdasarkan hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis dan telaahan visi, Misi
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka strategi dan kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum guna mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal
penyediaan infrastruktur di Kabupaten Pulang Pisau, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel. T-IV C.27
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau
VISI : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk Kesejahteraan
Masyarakat
MISI I : Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan / jembatan dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan prasarana
bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah dan kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia
Tujuan
Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan jaringan jalan /
jembatan Kabupaten dengan
kondisi yang berkualitas
Terlaksananya peningkatan jaringan jalan
/ jembatan Kabupaten dengan kondisi
yang berkualitas
Melaksanakan peningkatan
Aksesibilitas Jaringan Jalan dan
Jembatan untuk pengembangan
wilayah dan kelancaran transportasi
guna mendorong ekonomi masyarakat
1. Terlaksananya pembangunan,
peningkatan, dan pemeliharaan jalan
dan jembatan kabupaten dan
kecamatan untuk mendorong
ekonomi dan investasi 2. Tersedianya pedoman pelaksanaan
dan petunjuk teknis di bidang kebina
margaan 3. Harmonisasi keterpaduan sistem
pembangunan jalan dengan kebijakan tata
ruang wilayah
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jalan dan Jembatan diarahkan agar
pembangunan fisik sesuai dengan
kualitas yang dikehendaki 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jalan dan Jembatan diarahkan agar
pembangunan fisik sesuai dengan
kualitas yang dikehendaki
6. Pembangunan dan peningkatan
jaringan Jalan diorientasikan untuk
menghubungkan poros kecamatan
dan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan wilayah
7. Peningkatan Konstruksi Jembatan
menjadi betonisasi/rangka baja
8. Peningkatan drainase dan saluran
pembuang daerah milik jalan untuk
menjaga keberadaan jalan
9. Tersedianya sarana dan prasarana
kebinamargaan
10. Mempertahankan kondisi jalan tetap
baik dengan pemeliharaan dan
memaksimalkan PJJ
11. Penyusunan Database Jalan dan
Jembatan
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan (Alat-alat berat dan
fasilitas Laboratorium) dalam rangka
pemeliharaan jalan
MISI II : Memenuhi kebutuhan sumber daya air dalam rangka mendukung sektor pertanian dalam arti luas
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur sumber daya air
untuk mendukung penyediaan
ketahanan pangan
Terlaksananya pembangunan
infrastruktur sumber daya air untuk
mendukung ketahanan pangan
Melaksanakan pembangunan
infrastruktur sumber daya air untuk
mendukung ketahanan pangan
1. Membangun jaringan Irigasi baru
terutama daerah yang potensi lahan
pertanian cukup besar untuk
mendukung ketahanan pangan 2. Rehabilitasi, Pemeliharaan dan
peningkatan jaringan irigasi
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-7
3. Penyediaan sarana dan prasarana
pengairan
4. menyediakan dan meningkatkan
sistem pengairan dengan
memelihara Daerah Irigasi 5. Membangun jaringan Irigasi baru
terutama daerah yang potensi
lahan pertanian cukup besar untuk
mendukung ketahanan pangan
MISI III : Peningkatan sarana dan sarana untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian MDG’s (Millenium Development Goals)
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan sarana dan
prasarana untuk mendukung
peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang berkelanjutan
dalam rangka pencapaian MDG’s
(Millenium Development Goals)
Meningkatnya sarana dan prasarana
pendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat untuk pencapain MDGs
Melaksanakan pembangunan sarana dan
prasarana untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat untuk pencapain
MDGs
1. Meningkatkan pelayanan air bersih
perkotaan dan perdesaan dengan
mengelola air baku yang ada
2. Mengembangkan daerah tangkapan air
dalam bentuk intake, penampungan air
hujan, sebagai daerah penampungan air
3. Meningkatkan pelayanan air bersih
perkotaan dan perdesaan dengan
mengelola air baku yang ada
4. Mengembangkan sistem sanitasi
lingkungan berbasis masyarakat
5. Percepatan pengembangan Kota di
Kawasan Pengembangan Baru dan
Kota-kota kecamatan serta kawasan
cepat tumbuh
MISI IV: Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pembangunan
sarana dan prasarana perumahan,
permukiman
Meningkatkan pembangunan sarana dan
prasarana perumahan dan permukiman
untuk memudahkan akses masyarakat
Melaksanakan pembangunan sarana dan
prasarana perumahan dan permukiman
untuk memudahkan akses masyarakat
1. Mengembangkan sistem drainase
perkotaan dalam rangka penanganan
banjir
2. Penanganan persampahan untuk
menciptakan kota bersih
3. Pembangunan jalan lingkungan untuk
memudahkan akses masyarakat
MISI V: Melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa konstruksi
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pengembangan
Data dan informasi jasa konstruksi Meningkatnya ketersediaan data dan
informasi jasa konstruksi Mengembangkan kelembagaan Jasa
Konstruksi serta pengembangan Data dan
Informasi
1. Pengembangan jasa konstruksi yang
profesional melalui pemantapan kelembagaan, Peningkatan SDM di bidang
Jasa Konstruksi
2. Penyediaan data yang akurat secara priodik dilakukan pemutahiran data guna
mendukung proses perencanaan dan evaluasi kinerja pelaku jasa konstruksi
MISI VI: Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka pemanfaatan, pengendalian, tata ruang dan kawasan strategis
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pelaksanaan
Turbinlakwas bidang tata ruang
dan kawasan strategis
Meningkatnya pelaksanaan Turbinlakwas
bidang tata ruang dan kawasan strategis
Melaksanakan TURBINLAKWAS
bidang tata ruang dan kawasan stategis
Melaksanakan perencanaan tata ruang kawsan
Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan
penataan ruang melalui Turbinlakwas
Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan penataan ruang
MISI VII: Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
IV-8
Meningkatkan pelaksanaan
pembangunan dan pemeliharaan
sarana fisik fasilitas kota
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan
ddan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota
Terlaksanannya pembangunan dan
pemeliharaan sarana fisik dan fasilitas kota
1. Pembangunan Taman Kota dan sarana pendukungnya
2. Penanganan penerangan jalan umum dan sarana pendukungnya
3. Penanganan median jalan dan sarana
pendukungnya
MISI VIII : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Ke-PU-an dengan didukung Data dan informasi yang akurat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Sumber Daya
Manusia dan pengembangan
Data dan informasi
Terlaksananya peningkatan Sumber Daya
Manusia dan pengembangan Data dan
informasi
Mengembangkan Sumber Daya manusia
dan Lembaga Jasa Konstruksi serta
pengembangan Data dan Informasi
1. Pengembangan jasa konstruksi yang
profesional melalui pemantapan
kelembagaan, Peningkatan SDM di
bidang Jasa Konstruksi 2. Penyediaan data yang akurat secara
priodik dilakukan pemutahiran data
guna mendukung proses perencanaan
dan evaluasi kinerja pelaku jasa
konstruksi
V-1 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap
tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan
indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi
pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana
strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu
program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat
kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, outputs, outcomes mapupun impacts
sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran
adalah sebagai berikut :
Misi I : Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan/jembatan dalam
kondisi baik serta pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan untuk
pengembangan wilayah dan kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia
Dalam Rangka Penyelenggaraan Jalan (Aksesibilitas, mobilitas, keselamatan) dan Prevarasi Jalan
dalam Kota dan desa, meliputi :
a. Pembangunan : membangun ruas-ruas jalan baru yang digerakkan baik untuk
mengatasi pertumbuhan lalu lintas berupa jalan alternatif maupun
penyediaan prasarana jalan baru dalam usaha pembukaan daerah baru
sebagai pengembangan wilayah atau usaha mendukung sektor
strategis.
b. Peningkatan : meningkatkan kemampuan pelayanan ruas jalan/jembatan sesuai
pertumbuhan lalu lintas dan tetap berada dalam pelayanan mantap
sesuai umur rencana.
V-2 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
c. Pemeliharaan : mencakup usaha memelihara/merawat/memperbaiki kerusakan seluruh
ruas jalan agar seluruh ruas jalan yang mempunyai kondisi mantap tetap
terjaga.
d. Rehabilitasi : penanganan khusus pada ruas-ruas jalan terhadap kerusakan spesifikasi
dan setempat pada ruas jalan dengan pelayanan mantap.
Untuk melaksanakan kegiatan penanganan jalan tersebut dibagi dalam beberapa Program dan
kegiatan, adalah sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
a. Pembangunan Jalan
b. Pembangunan Jembatan
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
d. Peningkatan Jalan Kabupaten
e. Peningkatan Jalan Kecamatan
2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan
a. Pengadaan Peralatan Penunjang Pemeliharaan Jalan
b. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Laboratorium Kebinamargaan
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
Misi II : Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air dalam rangka mendukung
sektor pertanian dalam arti luas
Dalam rangka ketahanan pangan, bidang pengairan melaksanakan Pengembangan dan pengelolaan
daerah Irigasi, operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi, Program dan kegiatan yang dilaksanakan
adalah:
1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
a. Pembuatan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
c. Pembangunan Jalan Inspeksi Tambak dan Irigasi
d. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (O & P Jaringan Pengairan)
e. Pembangunan Pintu Air
f. Rehabilitasi Rumah Pengamat Pengairan
V-3 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Misi III : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian
MDGs (Millenium Development Goals).
Program dan kegiatan yang dilaksanakan, adalah :
1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
c. O dan P sarana dan prasarana air bersih
d. Pembangunan sanitasi lingkungan permukiman
2. Program pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana umum milik daerah
a. Kegiatan pembangunan gedung kantor
b. Pembangunan fasilitas umum milik daerah
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Misi IV : Melaksanakan pembangunan dan memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana
perumahan dan permukiman
1. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
c. Pendampingan PPIP (APBN)
2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
b. O dan P drainase
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
c. O & P persampahan
Misi V : Melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa konstruksi
Program dan kegiatan yang dilaksanakan :
1. Program kerjasama pembangunan
a. Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
V-4 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
c. Penunjangan program kegiatan bidang jasa konstruksi, tata ruang,
pengembangan kawasan strategis, dan tata kota
d. Peningkatan sumber daya aparatur bidang jasa konstruksi, tata ruang,
pengembangan kawasan strategis, dan tata kota
Misi VI : Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan kawasan strategis
Program dan kegiatan yang dilaksanakan:
1. Program Perencanaan tata ruang
a. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
b. Penyusunan rencana teknis tata ruang kawasan
c. Survey dan pemetaan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program pemanfaatan ruang
a. Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang
b. Pembahasan Raperda RDTR
c. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
d. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
e. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
f. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
g. Penyusunan prosedur, dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Misi VII : Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik fasilitas kota
Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
b. O & P pertamanan
c. Pembangunan taman kota dan sarana pendukung lainnya
2. Program peningkatan infrastruktur pendukung kawasan perkotaan dan perdesaan
a. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik lingkungan perkotaan dan perdesaan
b. Pembangunan jaringan listrik perkotaan dan perdesaan
c. Penyusunan RTBL Kabupaten Pulang Pisau
d. Pengelolaan dan pemeliharaan TPU
Untuk uraian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
V-5 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel di
berikut ini :
VI-1 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang mengambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan (BPKP,2000). Sementara menurut
Lohman (2003), indikator kinerja (ferformance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan
untuk mengekspreasikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses atau operasi dengan
berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelasnya bahwa indikator kinerja
merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang
diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.
Indikator Kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal
yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung
kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kreteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara
langsung, sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.
Critical Success Factor (Faktor keberhasilan utama) adalah suatu area yang
mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Key performance indicators (Indikator
Kinerja Kunci /IKK) merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran
kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan
kinerja unit pelayanan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen biaya
pelayanan (cost service), penggunaan (utilization), kualitas dan stándar pelayanan (Quality and
standards), cakupan pelayanan (coverage) dan kepuasan (satisfaction).
Syarat-syarat indikator yang ideal anatara lain, consitency, comparibility, clarity,
controllability, contingency, comprehensiveness, boundedness, relevance, feasibility. Kinerja
organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan
tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator
kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah
ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja
organisasi secara riil.
Berikut disajikan penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pulang Pisau tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana Tabel berikut ini :
No.
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
1.3 Pekerjaan Umum
1.3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik
persen 65.00 68.00 72.00 75.00 78.00 75.00 75.00
1.3.2 Rasio Jaringan Irigasi rasio 0.64 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
1.3.3 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
rasio - 72.60 86.18 102.30 144.15 144.15 144.15
1.3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi persen 51.56 1.12 1.52 2.05 3.75 3.75 3.75
1.3.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum per
satuan penduduk
rasio - 17.886 15.886 13.886 11.886 9.886 9.886
1.3.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah
(TPS) per satuan Penduduk
rasio - 0.40 0.4. 0.55 0.65 0.70 0.70
1.3.7 Rasio Rumah Layak Huni rasio 0.83 9.06 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.8 Rasio Permukiman Layak Huni rasio 0.30 9.58 7.88 6.48 4.39 4.39 4.39
1.3.9 Panjang Jalan dilalui roda empat rasio 0.65 74.88 82.19 90.21 100.00 100.00 100.00
1.3.10 Jalan penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4)
persen - 56.68 55.42 54.19 51.81 51.81 51.81
1.3.11 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi persen 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00 75.00
baik (>40 km/jam)
1.3.12 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan
drainase/saluran pembuangan air
(minimal 1,5 km)
persen 3.50 - - - - - -
1.3.13 Sempadan jalan yang dipakai pedagang
kaki lima atau bangunan rumah liar
persen - - - - - - -
1.3.14 Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar
persen - - - - - - -
1.3.15 Drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat
persen 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.00
1.3.16 Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan kabupaten
persen - - - - - - -
1.3.17 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi
baik
persen 54.00 - - - - - -
1.3.18 Lingkungan Pemukiman persen -
1.4 Perumahan
1.4.1 Persentase Rumah Tangga pengguna air
bersih
persen - - - - - - -
VI-1 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
VI-1 Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018
VII-1
BAB VII
PENUTUP
Perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau akan berhasil dengan
baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak dan seluruh jajaran melalui proses
saling berkomunikasi dengan baik yakni top down dan bottom up approach. Dengan penentuan
visi, misi dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon Dinas
Pekerjaan Umum terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, instansi pemerintah
telah menetapkan arah yang akan dituju.
Perubahan lingkungan memerlukan pengamatan yang cermat, khususnya kemungkinan-
kemungkinan perubahannya untuk masa yang akan datang. Dengan perumusan Renstra
perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan ikut mewarnai
perubahan tersebut.
Penyusunan Renstra membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau agar dapat diimplementasikan dengan baik
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Mempedomani RPJMD Kabupaten Pulang Pisau adalah
salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan Renstra ini, untuk mencapai
harmonisasi pembangunan daerah.
Rencana Strategis adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap
tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan yang
dirangkum menjadi laporan lima tahunan. Setelah tersusunnya Rencana Strategis ini, maka
semua jajaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau diharapkan senantiasa
melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Akhirny semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini
bermanfaat bagi kita semua.
Pulang Pisau, Januari 2014
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pulang Pisau,
Ir. BRAMULIA ELBAAR, MT NIP. 19590615 198903 1 008