rencana strategis (renstra) · 2019-09-13 · bambang purwadi nugroho, sh.mh nip. 19710506 199603 1...
TRANSCRIPT
BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 06 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan
terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis
(Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan tersebut diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul tentang
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun
2016-20215.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT (Jl Prof. Dr. Soepomo, SH No. 202 Kab. Bantul Telepon/Fax. (0274) 367325
Kode Pos : 55711 Website : www.inspektorat.bantulkab.go.id E-mail : [email protected]
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2010 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ….. Tahun ……, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021.
KEDUA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Inspektorat ini
.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
KEPALA
BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH NIP. 19710506 199603 1 003
KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 06 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
Menimbang: c. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan
terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis
(Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan tersebut diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul tentang
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun
2016-20215.
Mengingat :
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
14. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2010 Seri D Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ….. Tahun ……, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021.
KEDUA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Inspektorat ini
.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
KEPALA
BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH NIP. 19710506 199603 1 003
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Inspektorat
Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 – 2021. Penyusunan Renstra (Perencanaan
Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, sesuai
dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra –SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun
Rancangan Awal RPJMD. Setelah RPJMD ditetapkan, maka Rancangan – SKPD
setelah mendapat koreksi, maka ditetapkan menjadi Rancangan – SKPD.
Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bantul bertekad menyusun Renstra sesuai
dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai
dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, memiliki tugas
pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Renstra Inspektorat Kabupaten Bantul disusun berdasarkan visi dan misi
Kabupaten Bantul, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Bantul. Selanjutnya Renstra akan menjadi landasan atau
pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT).
Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak
terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun
penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat
bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan
bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan
selanjutnya
Bantul, 16 Januari 2017
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar .. ................................................................................. ......... ii
Daftar Isi .............................................................................................. ......... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... ......... 1
A. Latar Belakang ................................................................. ......... 1
B. Landasan Hukum .............................................................. ......... 6
C. Maksud dan Tujuan ........................................................... ......... 8
D. Sistematika Penulisan ...................................................... ......... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KAB. BANTUL . 10
A. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................. ......... 10
B. Struktur Organisasi ........................................................... ......... 11
C. Sumber Daya .................................................................... ......... 12
D. Kinerja Pelayanan Inspektorat ........................................... ......... 20
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..... 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI ................ ......... 24
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi... ............ ......... 24
B. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 26
C. Penentuan Isu-Isu Strategis .............................................. ......... 27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI ................................... ......... 29
A. Visi dan Misi ..................................................................... ......... 29
B. Tujuan dan Sasaran ......................................................... ......... 30
C. Strategi dan Arah Kebijakan ............................................. ......... 32
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................. ......... 36
A. Program dan Kegiatan ...................................................... .......... 36
B. Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan ............................ ......... 39
BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....... 40
A. Pengukuran dan Indikator Kinerja .................................... .......... 40
B. Indikator Kinerja Utama .................................................... ......... 41
BAB VII PENUTUP .............................................................................. ......... 45
Lampiran
Rencana Strategi Tahun 2016 – 2021
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terciptanya tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari
KKN melalui percepatan reformasi birokrasi merupakan sasaran dari
penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2016-2021. Sementara itu dalam arah
kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016 hingga tahun 2021, salah satunya
adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui
peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif,
transparan, dan akuntabel
Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara
merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN dan RB yang
bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit,
serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam
mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya
sistem pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan
akuntabel di lingkungan aparatur negara.
Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan
intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit
eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan
kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang
independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan
pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
(aparat pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen);
mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan
profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem
informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas
informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi
berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi
antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik
internal maupun eksternal.
Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan
dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu
ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin
terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan
turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang
baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan
pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan
menselaraskan kebijakan Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala
SKPD selama 5 (lima) tahun.
Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul 2016-2020
dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang
implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya
aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN
melalui percepatan reformasi birokrasi.
Inspektorat Kabupateen Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007
adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat
Kabupaten Bantul tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas
penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst dengan
menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting Partner
atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau
sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan
perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini
Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal
tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Bantul selaku
unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
aparatur, pembangunan perekonomian, kesejahteraan sosial, serta pengurusan
pendapatan dan kekayaan daerah dan desa;
2. Pelaksanaan pengujian, penilaian monitoring dan evaluasi atas hasil setiap
unsur dan kegiatan instansi perangkat Daerah dan Desa;
3. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan pengaduan terhadap adanya
penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat Daerah
dan Desa;
4. Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal dan
eksternal;
5. Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Badan.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul
dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan
berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT
disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan
berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan
sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak
terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:
1. Pemeriksaan Reguler (Current Issues)
Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD,
Institusi Pendidikan, RSUD, BUMD maupun Pemerintah Desa.
2. Pemeriksaan Non Reguler
Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan
tujuan tertentu (khusus) dan pemeriksaan kasus, yang dimana pemeriksaan
tujuan tertentu (khusus) yaitu pemeriksaan terhadap Pengelolaan keuangan,
pengelolaan Aset, pengadaan barang dan jasa, serta kas opname dan
persediaan barang. Sedangkan pemeriksaan kasus yaitu pemeriksaan yang
dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai
yang ditelaah melalui unit pengaduan yang ada Inspektorat Kabupaten Bantul.
3. Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan eksternal maupun internal dengan
menginventarisasi data tindak lanjut, penyusunan ikhtisar data pengawasan dan
pemutakiran data.
4. Inspektorat Kabupaten Bantul mereviu terhadap Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul
5. Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi reformasi brirokrasi secara online,
evaluasi zona integritas, evaluasi RKA SKPD, evaluasi SPIP, dan Evaluasi
LHKASN
6. Untuk menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan
Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early
Warning System atau sebagai peringatan dini, Inspektorat Kabupaten Bantul
telah membentuk unit Pendampingan, Konstutig dan Asistensi
Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat
Provinsi D.I. Yogyakarta, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta yang dituangkan
dalam Internal Audit Charter (IAC).
B. LANDASAN HUKUM
Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat
Kabupaten Bantul mengacu kepada landasan hokum yang berlaku yaitu :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ...... Tahun ...... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ................;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ...... Tahun ...... tentang RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Dengan dirumuskan Perencanaan Strategis, Inspektorat mengatur arah
perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan
recognized dan responsed oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis
akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat komitmen
penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik
secara top down maupun bottom up approach
Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman dan
panduan bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Bantul dalam melaksanakan
aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam Rencana
Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan merupakan segala
sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan
B. SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Bantul terdiri dari 6 (enam) bab dan
beberapa Lampiran Renstra SKPD memuat Lampiran Rencana Strategis, Lampiran
Rencana Kerja serta Lampiran Penganggaran. Renstra SKPD disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bantul, berisi tentang
Tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta
Tantangan dan Peluang
Bab III Isu–Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, berisi tentang
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi, Telaah Visi Misi RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan Penentuan isu-isu Strategis
Bab IV Visi Misi, Tujuan, Sasaran Strategi Dan Kebijakan, berisi tentang Visi
dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah serta Strategi dan
Kebijakan
Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
Dan Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja Inspektorat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD
Bab VII Penutup
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Inspektorat Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat
mempunyai fungsi:
Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
aparatur, pembangunan perekonomian, kesejahteraan sosial, serta pengurusan
pendapatan dan kekayaan daerah dan desa.
Pelaksanaan pengujian, penilaian monitoring dan evaluasi atas hasil setiap unsur
dan kegiatan instansi perangkat Daerah dan Desa.
Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan pengaduan terhadap adanya
penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat Daerah
dan Desa.
Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal dan
eksternal
Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Badan
B. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa Inspektorat merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai
berikut :
1. Inspektur
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
- Sub Bagian Perencanaan Program
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesehjateraan Sosial
6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
C. SUMBER DAYA
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Bantul
didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :
1. Berdasarkan Jabatan
No Jab. Struktural/Jab. Fungsional Jumlah
1 Inspektur 1
2 Sekretaris 1
3 Irban Bid. Pemerintahan 1
4 Irban Bid. Kesos 1
5 Irban Bid. Perekonomian 1
6 Irban Bid. Keuangan dan Aset 1
7 Ka Sub Bag. Umum, Kepeg & Keu 1
8 Ka Sub Bag. Evlap 1
9 Ka Sub Bag. Perencanaan 1
10 Pengendali Teknis (Auditor) 4
11 Ketua Tim (Auditor) 8
12 Anggota Tim (Auditor) 5
13 Staf Bidang 7
14 P2UPD 1
15 Staf Sekretariat 12
JUMLAH 46
2. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagai
berikut :
Jenis Pendidikan Jml Gol Jml
SD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S3 I II III IV
- 2 9 3 25 7 - 46 - 8 27 11 46
Adapun dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Inspektorat Kabupaten
Bantul memiliki sarana / prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:
No
Spesifikasi Barang
Tahun Perolehan
Keadaan Barang
(B/RR/RB)
Jumlah
Ket Nama / Jenis
Barang Merk/ Type
Barang (unit)
1 Tanah 2000 B 1
2 Mobil Toyota Station 1989 B 1 Power Stering
3 Sepeda Motor Honda Win 1992 B 1
4 Sepeda Motor Suzuki RC 100 1994 B 1
5 Sepeda Motor Honda Supra 2002 B 1
6 Sepeda Motor Suzuki Sogun 2003 B 1
7 Mobil Toyota INOVA 2008 B 1
8 Sepeda Motor Yamaha Kripton 1997 B 1
9 Meja Rapat Lokal 2002 B 8
10 Meja Kursi Tamu/ Zice Zice 1989 B 2
11 Meja Kursi Tamu/ Zice Zice 1997 B 1
12 Rak Buku Lokal 1992 B 1
13 Almari Lokal 1982 B 1
14 Almari Lokal 1991 B 1
15 Almari Lokal 2000 B 1
16 Filling Lokal 1982 B 2
17 Filling Data Scrip 2002 B 3
18 Filling Brother 2004 B 1
19 Air Conditioner Panasonix 2005 B 1
20 Mesin Ketik Facit 1993 B 1
21 Printer HP 2000 B 1
22 Komputer IBM 2000 R 1
23 Komputer HP 2002 B 1
24 Printer HP D2466 2008 B 1
25 Meja Rapat Lokal 2002 B 7
26 Almari Arsip Lokal 2009 B 5
27 Printer Laser Jet P.1006 2009 B 6
28 Meja Lokal 2010 B 5
29 Kursi kerja Lokal 2010 B 3
30 Komputer SIM-X 2010 B 3
31 Sound Sistem Toa 2010 B 1
32 Kipas Angin Panasonic 2010 B 6
33 Sepeda Motor Suzuki RC 100 1997 B 3
34 Lemari Kaca Lokal 2009 B 3
35 Lemari Kaca Lokal 1988 B 3
36 Lemari Kaca Lokal 1988 B 2
37 Lemari Etalase Lokal 2010 B 1
38 Buku Peraturan 2010 B 84
39 Gedung Kantor 2000 B 1
40 Note book Tossiba 2011 B 1
41 Filling Cabinet Super VIP 2011 B 3
42 Buku Peraturan 2011 B 21
43 Lap Top Lenovo G460 2011 B 1
44 Printer HP Ce-Jet 13608
2011 B 1
45 Proyektor LCD Tossiba
2008 B 1
46 Sepeda Motor/ 5LM Yamaha Zupiter 2008 B 1
47 Komputer PC Intel Core 2012 B 1
48 Scanner Cannon Lide 110
2012 B 1
49 Almari Arsip Lokal 2012 B 2
50 Buku Peraturan 2012 B 33
51 Komputer PC Intel Core 2013 B 5
52 Printer Canon iP2770 2013 B 5
53 Mobil Toyota Station 1992 B 1 + PS 5500000
54 Buku Peraturan 2013 B 3
55 Filling Cabinet 4 Laci Horse 2013 B 1
56 Buku Perda Kab.Bantul 2013 B 3
Hibah Bag.Hukum
57 Buku Peraturan 2014 B 19
58 Printer Inkjet
2014 B 8
59 Proyektor LCD View Sonic 2014 B 1
60 Kursi kerja STRAMM 2014 B 6
61 Rak Besi Serbaguna Brother 2014 B 10
62 Laptop ASSUS 2014 B 10
63 Komputer PC HP 2014 B 8
64 Mobil Toyota Station 1996 B 1 Hibah DPPKAD
65 Sepeda Motor Honda
Supra X Helm
In 2014 B 8
66 Kipas Angin Panasonic 2014 B 8
67 Wireless Amplifier Fostex 2014 B 1
68 Kursi rapat Chitose 2014 B 15
69 Kursi kerja Comforpro 2014 B 3
70 Meja Kursi Tamu Lokal 2014 B 2
71 Note book Lenovo 2014 B 1 Hibah DPPKAD
72 AC Mobil Denso 2014 B 1
73 Sepeda Motor Honda Mega Pro CW Fi 2014 B 1
74 Canopy 2014 B 1
75 White Board Magnet Sanko 2014 B 1
76 Toyota Kijang Super KF 70 Station 1997 B 1
Hibah DPPKAD
77 Handy Talky (HT) Clarigo 328 2014 B 1 Hibah DPPKAD
78 Speaker 15170 Fostex 2015 B 1
79 Televisi Panasonic LED 2015 B 2
80 Note book ACER ES1-111 2015 B 3
81 Printer
Canon LBP
2900 2015 B 4
82 AC Split 1 PK Panasonic 2015 B 10
83 Computer PC Core 2 DUO 2008 1
84 Printer HP HP 2008 1
85 Laptop Tossiba 2008 1
86 Laptop ACER 2009 6
87 Suzuki APV APV 2008 1
88 Buku Peraturan 2008 223
89
Screen Gantung
Manual Brite 2008 1
90 TELPON PABX Panasonix 2002 1
91 Laptop ACER 2007 1
92 Brangkas 1993 1
93 AC Split 1 PK Panasonic 2015 B 2
94 Printer
Canon LBP
2900 2015 B 1
95 Alat Perekam Xtronic 2015 B 1
96 Mobil Toyota/AVANSA 2011 B 1
97
Mesin Ketik
Manual Olympia 2015 1
98 Meja Lokal 1977
1
99 Meja Lokal 1981
1
100 Meja Lokal 1982 B 5
101 Meja Lokal 1983 B 3
102 Meja Lokal 1984 B 2
103 Meja Lokal 1985 B 4
104 Meja Lokal 1993 B 4
105 Meja Lokal 1995 B 2
106 Meja Lokal 1999 B 3
107 Kursi Lokal 1977 B 3
108 Kursi Lokal 1982 B 5
109 Kursi Lokal 1983 B 5
110 Kursi Lokal 1985 B 15
111 Kursi Chitose Chitose 2002 B 60
112 Kursi Lokal 1982 B 3
113 Kursi Lokal 1990 B 6
114 Kursi Lokal 1994 B 8
115 Kursi Lokal 1998 B 4
116 Kursi Lokal 1999 B 4
117 Meja Kursi Tamu Zice 2002 B 1
118 Rak Buku Lokal 1985 B 1
119 Rak Buku Lokal 1987 B 1
120 Rak Buku Lokal 1988 B 1
121 Rak Buku Lokal 2001 B 1
122 Almari Lokal 1980 B 1
123 Almari Lokal 1981 B 1
124 Almari Lokal 1984 B 1
125 Almari Lokal 1987 B 1
126 Almari Lokal 2004 B 1
127 Filling Royal 1983 B 4
128 Filling Yunika 1984 B 4
129 Filling Takasimura 1986 B 2
130 Filling Data scrip 1987 B 1
131 Filling Brother 1988 B 3
132 Filling Hitachi 2000 B 3
133 Kipas Angin Cosmos 1984 B 1
134 Kipas Angin National 1985 B 1
135 Kipas Angin Maspion 1992 B 3
136 Kipas Angin Maspion 1994 B 2
137 Meja Lokal 1977 B 1
138 Meja Lokal 1981 B 4
139 Meja Lokal 1982 B 2
140 Meja Lokal 1977 B 1
141 Meja Lokal 1981 B 3
142 Meja Lokal 1982 B 13
143 Meja Lokal 1983 B 1
144 Meja Lokal 1984 B 1
145 Meja Lokal 1985 B 2
146 Meja Lokal 1993 B 2
147 Meja Lokal 1995 B 2
148 Meja Lokal 1999 B 2
149 Kursi Putar Comforpro 2009 B 2
150 Meja Komputer Aztek 2008 B 1
151 Meja Komputer Lokal 2005 B 1
152 Aipon Panasonix 2002 1
153 Aipon Panasonix 2002 1
154 Aipon Panasonix 2002 1
155 Aipon Panasonix 2002 1
156 Aipon Panasonix 2002 1
157 Aipon Panasonix 2002 1
158 Meja Kenap Lokal 1998 1
159 Meja Kenap Lokal 1998 1
160 Papan Pengumuman Lokal 2002 1
161 Mesin Fax Sharp 2007 1
162 Pigura Lokal 2010 2
163 Pigura Lokal 2002 2
164 Lambang Garuda Lokal 1991 1
165 Lambang Garuda Lokal 1991 1
166 Whiteboard 1995 1
167 Meja Komputer 1997 1
168 Meja Komputer 1997 1
169 Meja Komputer 1997 1
170 Meja Komputer 2010 1
171 Meja Komputer 2010 1
172 Meja Komputer 2010 1
173 Meja Komputer 2010 1
174 Meja Komputer 2010 1
175 Meja Komputer 2010 1
176 Whiteboard 2011 3
177 Whiteboard 2013 3
178 Whiteboard 2013 1
D. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja
Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya
2016-2021 (tersaji dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan
Inspektorat.
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Bantul
No Indikator Kinerja
Program
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada tahun ke
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
% % % % %
1 Indikasi penyimpangan anggaran
- - 0,251 0,37 0,20 0,21 0,6 0,251 0,37 0,20 0,21 0,6 0,251 100 100 100 100 100
2 Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai.
- - 82 0 0 34 103,53 82 0 0 34 103,53 82 100 100 100 100 100
3 Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti.
- - 89 95 95 96 114,01 89 95 95 96 114,01 89 100 100 100 100 100
4 SKPD yang nilai AKIP baik
- - 96 70 70 70 116,67 96 70 70 70 116,67 96 100 100 100 100 100
5 Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.
- - 91 100 100 100 109 91 100 100 100 109 91 100 100 100 100 100
E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
1) Tantangan
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas
pemerintahan
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
- Masih adanya pejabat memandang pengawasan sebagai wahana mencari
kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajmen untuk
memperbaiki kinerja organisasi
- Dinamika perubahan manajemen birokrasi pmerintah masih berorientasi pada
pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan,
pembenahan sistem pengawasan masih tertinggal
- Reward kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang
pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme
2) Peluang
- Political will pmerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi
strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun
nasional
- Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai
pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) yang strategis
- Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai
mitra auditi (Consultant patner)
- Semakin meningkatnya transparasi masyarakat sejalan dengan era
demokratisasi
- Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi
birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya good
governance
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI
Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan
strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Bantul
Aspek Kajian Capaian / Kondisi
saat ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan
Inspektorat
Internal Eksternal
Efektifitas
Dampak
Pemeriksaan
Masih belum
efektif, terlihatdari
masih tingginga
jumlah temuan
pemeriksaan dari
setiap hasil
pemeriksaan
Semakin rendahnya
jumlah temuan
pemeriksaan
Keterbatasan
anggaran
yang
berpengaruh
terhadap
lama waktu
pemeriksaan
Aspek Kajian Capaian / Kondisi
saat ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan
Inspektorat
Internal Eksternal
Kualitas
Auditor
Sebagian besar
APIP daerah
masih berada
dalam level 1
(Initial) dan 2
(Infrastrukture)
Kondisi saat ini
seharusnya
kapabilitas APIP
sudah berada pada
level 3 (Integrated)
atau level 4 (Manage)
atau 5 (Optimized)
Terbatasnya
penyelenggara
an bimtek
yang
berkaitam
dengan
pengawasan
Kuantitas
Auditor
Hanya ada 17
auditor dan 1
P2UPD yang
sudah
bersertifikasi
Seharusnya
Inspektorat Kab.
Bantul memiliki 92
orang auditor
Keterbatasan
Sumber
Daya
Manusia
Pendidikan
JFA yang
penyelenggara
annya masih
sangat
terbatas
Kualitas
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
Kualitas LHP
belum memenuhi
standar
pemeriksaan dan
Masih kurangnya
tenaga fungsional
auditor yang telah
mengikuti diklat
sertifikasi JFA
LHP yang sesuai
dengan standar
pemeriksaan
Belum pernah
dilaksanakann
ya Bimtek
Penulisan LHP
yang efektif
B. TELAAH VISI MISI RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021
Inspektorat Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari Pemerintahan
Kabupaten Bantul, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan
Inspektorat juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021 :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” yang disahkan
dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar penyusunan rencana stategis (jangka
menengah) seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada umumnya
termasuk Inspektorat Kabupaten Bantul.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) yang
dikembangkan kearah tata kelola pemerintahan yang empatik (emphatic
governance). Inspektorat memiliki program-program dan kegiatan unggulan yang
dikembangkan kearah tata kelola pemerintahan yang empatik (emphatic
governance) antara lain sebagai berikut :
1. Tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Bantul
2. Terwujudnya Opini WTP dan dapat mempertahankannya
3. Terlaksananya reformasi birokrasi dan terwujudnya good governance
4. Terciptanya aparatur yang berkinerja prima dan bersih dari KKN
5. Terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang berkelanjutan
C. PENENTUAN ISU-ISU STRATGIS
Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel
diatas tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam
penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu
strategis tersebut.
Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis
Inspektorat Kabupaten Bantul yaitu :
1. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Opportunities dengan
prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Threaths dengan prinsip
menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan factor Opportunities dengan
prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan
peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan faktor Threaths dengan
prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.
Melalui metoda diatas Inspektorat Kabupaten Bantul menetapkan isu strategis:
1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
Diharapkan Melalui strategi-strategi tersebut diatas Inspektorat Kabupaten
Bantul dapat mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Bantul selama tahun 2016-
2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
A. VISI DAN MISI
Visi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah merupakan cita-cita yang
menggambarkan akan dibawa kemana Inspektorat Kabupaten Bantul di masa
mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan
yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka
ditetapkanlah visi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya pengawasan yang berkualitas sebagai penjamin mutu guna
pencapaian Bantul Cerdas, Sehat, dan Sejahtera yang dilandasi Nilai
Nasionalisme dalam wadah NKRI”
Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi
Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang
berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan
program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari
gambaran tersebut maka ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah
Mengoptimalisasi pengawasan dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan
yang baik, efisien dan bebas KKN
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Tujuan adalah merupakan target yang harus dicapai dalam waktu tertentu.
Dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan stratejik, serta upaya untuk
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, Inspektorat
mempunyai tujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,
efisien dan bebas KKN
2. Sasaran
Sasaran mengungkapkan tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat
Kabupaten Bantul adalah
1) Mantabnya pelaksanaan reformasi birokrasi
2) Meningkatnya temuan yang ditindaklanjuti
Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk
setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel
tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Bantul :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Mantabnya pelaksanaan reformasi birokrasi
1
Persentase Kedisiplinan Aparatur Jumlah ASN yang disiplin x 100% % 90 91 92 93 94 95
Sipil Negara (ASN)
Jumlah Seluruh ASN
2 Nilai Maturitas SPIP
Nilai Evaluasi Maturitas SPIP Nilai
Level 1 (1,92)
Level 2 (2,0)
Level 2 (2,5)
Level 2 (3,0)
Level 3 (3,5)
Level 3 (4,0)
3 Persentase Jumlah Temuan Jmh Temuan eksternal & internal yg ditindaklanjuti x 100%
% 89,5 90 90,5 91 91,5 92
Eksternal dan Internal yang
Jmh seluruh Temuan eksternal dan internal
Ditindaklanjuti
2 Meningkatnya temuan yang ditindaklanjuti
4 Persentase Jumlah Kasus Jmh Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti x 100%
% 95 95 95 95 95 95
Pengaduan yang ditindak lanjuti
Jmh Seluruh Kasus Pengaduan
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Analisis Lingkungan Stratejik (ALS)
Diperlukan adanya analisis lingkungan stratejik guna mengetahui kondisi internal
maupun eksternal yang akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai
tujuan. Untuk keperluan analisis dipergunakan model analisis SWOT/KEKEPAN.
Analisis lingkungan internal (ALI) akan menghasilkan gambaran tentang
kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan analisis
lingkungan ekstenal (ALE) akan memperoleh gambaran peluang (Opportunities)
dan ancaman (Threats).
a. Analisi Lingkungan Internal (ALI)
1) Kekuatan
- SDM Aparat Pengawasan telah memiliki sertifikat Auditor
- Adanya pedoman pengawasan
- Adanya Kode Etik Auditor
- Adanya Majelis Kode Etik
2) Kelemahan
- SDM pengawasan dan auditor banyak yang segera memasuki usia
pensiun
- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai
- Implementasi audit sesuai PKA dan KKA belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh Auditor
- Terbatasnya kesempatan Auditor mengikuti diklat peningkatan
kemampuan teknis dan kompetensi subtansi
b. Analisis Lingkuan Eksternal (ALE)
1) Peluang
- Political will pmerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam
posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah
maupun nasional
- Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai
pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) yang
strategis
- Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan
sebagai mitra auditi (Consultant patner)
- Semakin meningkatnya transparasi masyarakat sejalan dengan era
demokratisasi
- Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan
reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya
good governance
2) Ancaman
- Masih adanya pejabat memandang pengawasan sebagai wahana
mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajmen
untuk memperbaiki kinerja organisasi
- Dinamika perubahan manajemen birokrasi pmerintah masih
berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan, pembenahan sistem pengawasan masih tertinggal
- Reward kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang
pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme
2. Asumsi (ASI)
Asumsi adalah kesimpulan tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya
terhadap masa depan organisasi. Berdasarkan analisis lingkungan stratejik
tersebut dapat disimpulkan bahwa :
Dengan kewenangan yang dimiliki didukung oleh kebijakan Pimpinan Daerah
yang kondusif, serta dedikasi dan kekompakan aparat, maka melalui
pengawasan yang profesional diharapkan dapat diwujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pelayanan masyarakat
yang prima.
Keterbatasan kompetensi aparat, dana, sarana dan prasarana serta jumlah
obyek pemeriksaan yang banyak dapat menghambat upaya untuk
mewujudkan komitmen pemerintah dan harapan masyarakat.
Adanya komitmen Pemerintah Daerah dan kesempatan yang luas dalam
upaya peningkatan kompetensi aparat, akan mendorong Inspektorat menjadi
lembaga pengawasan internal yang profesional.
Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran instansi dan masyarakat
akan pentingnya pengawasan dan prosedur kerja.
3. Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang sangat berpengaruh yang
menentukan keberhasilan/kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan.
Setelah dilakukan analisis stratejik dan pilihan dapat dirumuskan faktor penentu
keberhasilan sebagai berikut :
Kompetensi aparat pengawasan sangat berpengaruh dalam mewujudkan
pelaksanaan pengawasan yang obyektif dan profesional.
Profesionalitas aparat akan dapat mengurangi kelemahan pelaksanaan
pengawasan yang disebabkan oleh keterbatasan dana, sarana dan
prasarana.
Peran serta Instansi pemerintah serta masyarakat dalam pengawasan , akan
miningkatkan keberhasilan upaya untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
4. Strategi
Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
organisasi, dengan mendasarkan hasil analisis lingkungan stratejik maka strategi
kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan dan mengembangkan
sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan
5. Arah Kebijakan
Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul adalah
mengembangkan pengawasan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh
yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah
secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga
merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan
yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.
Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis
mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.
program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis
dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan. Program pada Inspektorat
Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat belaka, ada pula
yang dilaksanakan melalui lintas SKPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan
target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan
dana berupa pagu indikatif. Antara target yang ditetapkan dengan alokasi dana
merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat
Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan utamanya adalah sebagai
berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Keamanan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan utamanya adalah
sebagai berikut :
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Peningkatan Disipilin Aparatur dengan kegiatan utamanya adalah sebagai
berikut :
- Pembinaan Disiplin Aparatur/Ceking Jam Kerja
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan utamanya
adalah sebagai berikut :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan :
- Penyusunan Profil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Penyusunan LAPORAN KINERJA SKPD
- Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja SKPD
6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah :
- Pendataan dan penataan dokumen / arisp daerah
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan APIP :
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah dengan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut :
- Pengawasan Reguler
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Penanganan Kasus/Pengaduan
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda
- Pemutahkiran Data
- Evaluasi Kinerja Instansi
- Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bantul
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Online
- Penyusunan Pedoman Pengawasan
- Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)
- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Evaluasi Zona Integritas
B. PAGU INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN
Pagu indikatif program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2016 –
2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
(seperti pada lampiran pagu indikatif)
BAB VI
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
A. PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA
Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas
dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem
perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja.
Dalam modul Pengkurunan dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja
merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem
perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan
proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan
target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang
dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam
pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di
daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan
setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub
kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi
pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di
pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam
menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang
disebut dengan Indikator Kinerja.
Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai definisi indikator sering menyulitkan
Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah.
Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama
dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal
dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama.
Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja
ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk
mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur
yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional
yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok
fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan
ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan
menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan
menggunakan indicator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan
satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan
arti dari nilai tersebut (apa)
Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan
umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit
kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.
IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang
dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar
untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi
penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.
Adapun indikator kinerja yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Berikut tabel Indikator Kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut :
Tabel 6.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Mantabnya pelaksanaan reformasi birokrasi
1
Persentase Kedisiplinan Aparatur Jumlah ASN yang disiplin x 100% % 90 91 92 93 94 95
Sipil Negara (ASN)
Jumlah Seluruh ASN
2 Nilai Maturitas SPIP
Nilai Evaluasi Maturitas SPIP Nilai
Level 1 (1,92)
Level 2 (2,0)
Level 2 (2,5)
Level 2 (3,0)
Level 3 (3,5)
Level 3 (4,0)
3 Persentase Jumlah Temuan Jmh Temuan eksternal & internal yg ditindaklanjuti x 100%
% 89,5 90 90,5 91 91,5 92
Eksternal dan Internal yang
Jmh seluruh Temuan eksternal dan internal
Ditindaklanjuti
2 Meningkatnya temuan yang ditindaklanjuti
4 Persentase Jumlah Kasus Jmh Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti x 100%
% 95 95 95 95 95 95
Pengaduan yang ditindak lanjuti
Jmh Seluruh Kasus Pengaduan
BAB VII
PENUTUP
Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat
Inspektorat Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang
bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan
Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 – 2021.
Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang
bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan
kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan
mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat
diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
Renstra ini.
Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya
merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Bantul, dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas kinerja