rencana strategis dinas pemberdayaan …dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan,...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-1
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BLORA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2017-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah,
fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L
dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-2
rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses
penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.
Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
1.1.1 Pengertian Rencana Strategis
Pengertian daripada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tertuang
dalam pasal 272 dan 273 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen
yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran
Pembangunan Nasional.
Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, juga memberikan kewenangan
kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan
daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-3
1.1.2 Fungsi Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora merupakan dokumen perencanaan strategis untuk
memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode
lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ini berfungsi untuk menuntun
segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam
melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.
Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat.
Disamping itu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini adalah
merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif
untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan
kondisi diri sendiri. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa sesuai dengan amanat pemerintah dalam UU no 6 Tahun 2014
tentang desa, hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.
Berpartisipasi untuk memperbaiki diri sendiri mulai dari aspek kualitas
SDM, ekonomi maupun lingkungan. Dengan berpartisipasi terhadap
aspek tersebut maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam
menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya.
Beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
diantaranya penyelenggaraan Posyandu yang turut mendukung dalam
pemantauan tumbuh kembang anak dan mendukung kesuksesan
pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Blora dan Pembinaan kelompok
PKK yang aktif sampai dengan tingkat RT.
Berkaitan dengan pemerintahan desa, permasalahan masih ditemui
berkaitan dengan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi
terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-4
pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum
terwujud. Disamping itu kendala rendahnya peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan
perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu
sendiri juga masih dirasakan. Kendala lain yang muncul adalah
keterbatasan kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa
belum mengarah pada pelayanan cepat dan memuaskan bagi
masyarakat. Seringkali pengurusan administrasi di desa mengalami
hambatan karena ketiadaan perangkat desa, sehingga memerlukan
waktu yang lama dalam proses pengurusannya. Selain itu kapasitas
perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya
juga masih kurang memadai. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor desa.
1.1.3 Proses Penyusunan Rencana Strategis
Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional terdapat beberapa tahapan meliputi : a.
penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian
pelaksanaan rencana; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana.
Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan
awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan
pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan. (2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD
dilakukan melalui urutan kegiatan: a. penyiapan rancangan awal
rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c.
musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan
rancangan akhir rencana pembangunan.
Pada Rencana Pembangunan Tahunan, Menteri menyiapkan rancangan
awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, Kepala Bappeda
menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM
Daerah, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan
Renja-KL sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada
rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL. Menteri
mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan
rancangan Renja-KL, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada
Renstra-SKPD, Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan
rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD, Rancangan RKP
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-5
dan rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Musrenbang
dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur
penyelenggara pemerintahan. Menteri menyelenggarakan Musrenbang
penyusunan RKP. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang
penyusunan RKPD. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling
lambat bulan April. Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan
paling lambat bulan Maret. Menteri menyusun rancangan akhir RKP
berdasarkan hasil Musrenbang. Kepala Bappeda menyusun rancangan
akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang, RKP menjadi pedoman
penyusunan RAPBN. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. RKPD ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-
KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan
pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, setiap satuan
perangkat OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)
sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD
dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari
penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala
Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM
Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam
penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2017-2021 dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta
peningkatan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas
aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga
efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat
memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi
penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat
memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan
agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta
dalam pembangunan.
Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2017-2021 pada prinsipnya disusun secara paralel dengan
penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Metodologi
penyusunannya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-6
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Penyusunan Renstra telah dimulai sejak awal tahun 2016 dengan
langkah awal mengidentifikasi isu-isu strategis, hasil evaluasi RPJMD,
evaluasi Renstra periode berjalan, telaah terhadap Renstra Bapermas
Jateng Tahun 2013-2018 dan dokumen perencanaan yang terkait
lainnya. Pada tahap tertentu proses penyusunan Renstra disesuaikan
dengan visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam dokumen
RPJMD. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 diharapkan mampu menjadi acuan
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan
Desa Kabupaten Blora dalam menjalankan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah
dan mendukung rencana strategis Lembaga Pemerintah diatasnya.
Dengan implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan
Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 secara konsisten diharapkan
keberadaan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten
Blora mampu menjamin arah pembangunan berjalan sesuai dengan
arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dan secara
akumulatif mampu mewujudkan sasaran strategis pembangunan
daerah dan mendukung terwujudnya sasaran strategis pembangunan
nasional maupun pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara.
Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat
nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat
kabupaten/kota. Di Tingkat Kabupaten Blora dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguna
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-7
waktu lima tahun sebagai bagian perencanaan yang terkoordinasi,
terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi serta berpedoman pada
RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan
merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, arah
kebijakan teknis dan indikasi rencana program dengan
memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan persoalan yang
mungkin dan akan timbul.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini disusun agar mampu
memberikan terobosan grand strategy guna mempercepat
pembangunan daerah Kabupaten Blora, serta mampu mengoptimalkan
partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang profesional.
1.1.4 Keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L,
Renstra Provinsi dan Renja
Urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
hanya dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dengan sebuah
perencanaan yang baik. Perencanaan menduduki peran yang sangat
penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan
suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga
merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan
sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang
akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan
Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan
Renja atau suatu dokumen perencana dengan dokumen perencanaan
lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD.
Hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan
RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen
perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat
pada gambar 1.1 berikut ini :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-8
Gambar 1.1
Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru untuk periode 2016-2020
dan disusunnya RPJMD periode 2016-2021 yang mengusung visi, misi,
tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan
Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2017-2021 (Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2017-
2021). Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 secara
substansial merupakan implementasi atas misi No 1, yaitu
Mewujudkan pemerintahan demokratis yang efektif bersih KKN,
melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik, mendukung misi nomor 4, yaitu : “Meningkatkan
Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan,
kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan local”, dengan
strategi meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan
dana desa dan meningkatkan pelatihan dan pemberdayaan lembaga
ekonomi perdesaan. Sementara itu kebijakan yang diambil adalah
dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peningkatan usaha
ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-9
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-
2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-10
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-11
Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembang
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-12
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah.
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai
instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai
kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan
pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, yang
dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.
1.3.2 Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Tahun
2017-2021 bertujuan untuk memantapkan terlaksananya kegiatan
prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kerangka
pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Blora.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 secara garis besar disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan
Desa Kabupaten Blora
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
I-13
2.2 Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan
Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora.
2.3 Kinerja Pelayananan Dinas Pemberdayaan Mayarakat
dan Desa Kabupaten Blora.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora.
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Blora
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2017–2021.
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
BAB VII Penutup
Lampiran – Lampiran
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten
Blora, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan
pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi bidang
pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan desa dan bidang
pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial
budaya serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu
melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang
teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan mayarakat dan
desa.
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum
dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi
serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun
kebijakan teknis, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat,
pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta
perencanaan dan keuangan desa.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 2
Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun
kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan desa, perangkat dan
kelembagaan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur desa.
Bidang Pengembangan desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan
Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan
kelembagaan masyarakat, pengembangan kawasan perdesaan adat
istiadat dan sosial budaya serta pengembangan srana dan prasarana
dan aset desa.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.1.2 Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten
Blora, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuaui dengan lingkup tugasnya di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 3
1. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam
fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di atas.
2. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program
dan keuangan;
b. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta
umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan
organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan
kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Masyarakat, Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna dan Seksi Perencanaan dan
Keuangan Desa;
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Masyarakat, Seksi Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Seksi Perencanaan dan
Keuangan Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Seksi
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
dan Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa; dan
d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.
4. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 4
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan
Desa, Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa dan Seksi
Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Tata
Pemerintahan Desa, Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa
dan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Tata Pemerintahan Desa, Seksi Perangkat dan
Kelembagaan Desa dan Seksi Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
dan
d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan printah
atasan.
5. Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat
dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penguatan kelembagaan
Masyarakat, Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat
Istiadat dan Sosial Budaya dan Seksi Pengembangan Sarana
Prasarana dan Aset Desa;
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Penguatan
kelembagaan Masyarakat, Seksi Pengembangan Kawasan
Perdesaan, Adat Istiadat dan Sosial Budaya dan Seksi
Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Penguatan kelembagaan Masyarakat, Seksi
Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan Sosial
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 5
Budaya dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset
Desa; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuap perintah atasan.
6. Jabatan fungsional mempunyai fungsi berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.
2.1.3 Struktur Organisasi
Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan
bersama bisa kita lihat melalui struktur organisasi Perangkat Daerah.
Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tipe B yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon II
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dengan susunan unit kerja eselon III terdiri
dari : Sekretaris Dinas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang
Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan
Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya. Secara lengkap Bagan
Organisasi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten
Blora adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 6
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
Sumber : Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018
KEPALA DINAS
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
PROGRAM DAN
KEUANGAN
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG PENGEMBANGAN
DESA DAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT, ADAT DAN
SOSIAL BUDAYA
SEKSI USAHA EKONOMI
MASYARAKAT
SEKSI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
DAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
DESA
SEKSI PERANGKAT DAN
KELEMBAGAAN DESA
SEKSI PENGUATAN
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
SEKSI PENGEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN DAN
ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL
BUDAYA
GUNADI, S.Sos. MM
DRs.
IPIK MUJI, SURYANTI ERDWI
Catur Pambudi TUMEI SUHARNO, S.IP. CATUR PAMBUDI A.,
Amin Zaenudin, SH Suyono, S.sos. Dra. Sri Suwartiningsih
Drs. Santosa, M.Pd Ganis Cahyo Suhartini, SE
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 72 TAHUN 2018
SEKSI PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
DESA
Drs. Santosa, M.Pd
SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR
DESA
Drs. Santosa, M.Pd
SEKSI PENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA
DAN ASET DESA
Suhartini, SE
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 7
Keterangan :
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat
Guna; dan
3. Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa.
d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
2. Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa; dan
3. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
e. Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat,
Adat dan Sosial Budaya, membawahi:
1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
2. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat Istiadat dan
Sosial Budaya; dan
3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Aset Desa.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang
masih operasional.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut
sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki
sarana dan prasarana.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 8
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora.
Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi
ketimpangan-ketimpangan dan ketidak seimbangan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan.
Sumber daya manusia berdasarkan data awal Tahun 2019 jumlah
pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora, jumlah personil Aparatur Sipil Negaranya sebanyak 37 (tiga
puluh tujuh) orang, berdasar klasifikasi kepangkatan dapat dilihat
pada table dan grafik berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara
menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
No Jabatan PNS Golongan (Orang) Non
PNS IV III II I
1 Kepala SKPD 1
2 Sekretaris 1
3 Sub Bag Program dan Keuangan 1
4 Sub Bag Umum dan Kepegawaian 1
5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1
6 Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat 1
7 Seksi Pemberdayaan SDA dan TTG 1
8 Seksi Perencanaan dan Keuangan Desa 1
9 Bidang Pemerintahan Desa 1
10 Seksi Tata Pemerintahan Desa 1
11 Seksi Perangkat dan Kelembagaan Desa 1
12 Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur
Desa
1
13 Bidang Pengembangan Desa dan
Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosbud
1
14 Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat 1
15 Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan,
Adat Istiadat dan Sosial Budaya
1
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 9
16 Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan
Asset Desa
1
24 Staf 6 2 13
Jumlah 6 16 2 13
Tabel 2.2
Jumlah SDM Non PNS
NO PENEMPATAN JUMLAH
1 Sekretariat 7 Orang
2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3 Orang
3 Bidang Pemerintahan Desa 2 orang
4
Bidang Pengembangan Desa dan
Kelembagaan Masyarakat, Adat dan
Sosial Budaya
1 orang
Jumlah 13 Orang
Sumber : Data jumlah SDM Non PNS Dinas PMD Kab.Blora Awal Tahun 2019
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 10
Grafik 2.1
Grafik Daftar Pegawai Berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan
S 2
S 1
D III
SLTA
SLTP
SD
43 %
19 %
35 %
3 %
SuS
Sumber : data dari Dinas PMD Kab. Blora awal Tahun 2019
2.2.2 Gedung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
menempati Gedung milik Kabupaten Blora yang terletak di Jalan
GOR MUSTIKA Nomor 8 Blora yang terdiri dari bangunan gedung
kantor 1 unit, Gudang 1 unit, baliho 1 unit dan mushola 1 unit.
2.2.3 Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Sampai dengan saat ini tahun 2019 sarana perlengkapan dan
peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 11
Tabel 2.3
Jumlah Aset/ Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
No. Jenis Barang Jumlah Barang
1 2 3
1 GPS 1 unit
2 Mesin absensi 3 buah
3 AC 10 unit
4 Kipas angina 12 buah
5 PC 9 buah
6 Laptop/note book 30 buah
7 CPU 1 buah
8 Printer 24 buah
9 LCD 6 buah
10 UPS 6 buah
11 Scenner 1 buah
12 Telephon (PABX) 1 buah
13 Faximille 2 buah
24 Wireless amplifier 1 buah
25 Sound system 2 buah
26 Tustel 4 buah
27 Handycam 1 buah
28 Digital parabola 1 buah
29 Televisi 3 buah
30 Lemari es/kulkas 2 buah
31 Mesin penghisap debu 1 unit
32 Mesin pompa air/penyemprot air 1 unit
33 Mesin Tik 1 unit
34 Kursi rapat 211 buah
35 Kursi kerja 58 buah
36 Meja kursi tamu/sofa 2 unit
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 12
1 2 3
37 Meja rapat 18 buah
38 Meja kerja pejabat 2 buah
39 Meja kerja 41 buah
40 Meja kayu/rotan untuk apel 1 buah
41 Filling kabinet besi/metal 7 buah
42 Filling kayu 1 buah
43 Tempat/kranjang sampah 2 buah
44 Alat kesehatan olah raga/meja tenis 1 buah
45 Kitchen set 1 set
46 Rak piring/Alat dapur lainnya 2 buah
47 Rak buku, besi/metal, kayu 34 buah
48 Lemari dan arsip pejabat 37 buah
49 Dispenser 3 buah
50 Papan nama dan visual elektronik 2 buah
51 Papan tulis 2 buah
52 Taplak meja 10 buah
53 Gorden 3 buah
54 Karpet 1 buah
55 Pemadam kebakaran 2 buah
56 Tangga 1 buah
57 Tanaman perkebunan U buah
Sumber : Data Aset Dinas PMD Kab. Blora Awal Tahun 2019
2.2.4 Sarana transportasi
Untuk menunjang kelancaran operasional, sarana transportasi yang
dimiliki adalah 6 unit mobil dan 28 unit sepeda motor.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 13
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator
kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya
seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Rincian tentang pencapaian kinerja pelayanan , anggaran dan
realisasi anggaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel T-
C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 14
Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
No. Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Tar get NS PK
Tar get
IKK
Tar get Indi
kator Lain nya
Target Renstra Tahun ke.. Realisasi Capaian Tahun ke.. Rasio Capaian Tahun ke..
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20
1. Rata-rata jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesan yang dibina (unit)
214
230
247
264
280
295
17,86
17,86
17,86
17,86
17,85
17,85
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
2. Jumlah desa/kelurahan yang telah dijangkau program PNPM mandiri (desa/kel.)
267
283
300
317
333
295
0 0 0 0 0 0 0,00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3. Rata-rata prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%)
25 30 35 40 45 50 1,64
1,98
2,14
2,13
1,77
1,77
0,07
0,0
7
0,0
6
0,0
5
0,0
5
0,0
4
4. Persentase PKK Aktif (%) 94,53
95,62
96,71
97,8
98,89
100
100
100
100
100
100
100
1,06
1,0
5
1,0
3
1,0
2
1,0
2
1,0
1
5. Persentase Posyandu aktif (%)
97,3
97,84
98,38
98,92
99,45
100
100
100
100
100
100
100
1.03
2,0
2
1,0
2
1,0
1
1,0
1
1,0
1
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 15
Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Uraian
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke.. Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke Rata-rata
Pertumbuhan
2011
2012 2013 2014 2015 2011
2012 2013 1014 2015 2011
2012 2013 1014 2015 Anggaran
Reali sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
506.800.000
645.000.000
427.000.000
616.700.000
453.369.405
619.911.500
422.081.50
0
523.661.60
0
89% 96% 99% 85%
Penyelenggaraan pendidikan dan tenaga teknis dan masyarakat
99.000.000
200.000.000
140.000.000
180.000.000
92.865.000
198.349.000
139.732.30
0
179.420.00
0
94% 99% 100% 100%
PROGAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa
1.442.000.00
0
215.000.000
245.000.000
200.000.000
1.435.097.60
0
213.822.600
242.953.00
0
192.544.30
0
100% 99% 99% 96%
Pemberian stimulan pembangunan desa
265.700.000
349.000.000
205.000.000
365.000.000
265.360.000
346.555.200
204.909.50
0
362.565.15
0
100% 99% 100% 99%
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 16
Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke.. Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke Rata-rata
Pertumbuhan
2011
2012 2013 2014 2015 2011
2012 2013 1014 2015 2011
2012 2013 1014 2015 Anggaran
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pembentukan badan permusyawaratan desa di 271 desa
68.000.000
68.000.000
100%
Pembahasan revisi peraturan bupati
20.000.000
19.360.000
98% 97%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
165.500.000
210.000.000
125.131.000
185.000.000
161.808.000
207.809.100
125.131.00
0
185.000.00
0
98% 99% 100% 100%
Pemberdayaan kesejateran keluarga
440.000.000
495.000.000
500.000.000
427.746.100
494.751.25
0
475.771.05
0
47% 97% 100% 95%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengembangan kawasan pedesaan
117.500.000
40.000.000
169.420.000
100.000.000
77.415.000
30.415.000
169.420.00
0
94.153.000
0% 96% 100% 94%
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
400.000.000
391.987.00
0
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 17
Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke.. Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke
Rata-rata Pertumbuhan
2011
2012 2013 2014 2015 2011
2012 2013 1014 2015 2011
2012 2013 1014 2015 Anggaran
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
100.000.00
0
92.250.0
00
Monitoring evaluasi dan pelaporan
190.600.00
0
89.771.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA
Pemberdayaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa
50.000.000
59.140.000
80.000.000
49.796.400
59.080.000
79.618.0
00
100% 100% 100%
Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adat dan sosial budaya
50.000.000
60.860.000
60.000.000
49.569.000
60.860.000
59.943.0
00
99% 100% 98%
JUMLAH 2.787.100.0
00
2,287,000,0
00
1,926,551,0
00
2,786,700,0
00
1,154,939,9
81
2,231,333,9
00
1,918,918,550
2,636,913,10
0
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
II - 18
Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Uraian
Target Renstra Tahun ke.. Realisasi Capaian Tahun ke..
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
10 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
907.40
0.000
1.204.0
00.000
2.847.1
00.000
2.287.0
00.000
1.927.0
00.000
2.786.
700.0
00
1.097.1
16.580
2.575.6
26.605
2.239.3
33.900
1.918.9
18.550
2.635.
913.10
0
Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-19
Setelah penyajian setiap tabel di atas, dikemukakan apa saja
interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.
Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada
pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang
mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana
saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum
berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk
menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.
Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan
anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana
yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan
pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah
dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan
program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk
menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan
Perangkat Daerah.
Dalam kurun waktu 2010-2015 beberapa capaian telah dihasilkan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora, diantaranya penyelenggaraan Posyandu yang turut mendukung
dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan mendukung kesuksesan
pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Blora. Pada tahun 2015 persentase
PKK aktif tercatat 19.588, posyandu aktif sudah mencapai 100%, rata-
rata jumlah kelompok binaan LPM 17,95%. Jumlah usaha ekonomi
produktif perempuan yang terlatih tercatat 6 kelompok. Tingkat
Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
relatif kecil, hanya 1,77%. Berkaitan dengan desa, Persentase
desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan Desa/kelurahan
capaian sebesar 100%. Begitu pula dengan capaian persentase
desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan sebesar 100%.
Walaupun secara kuantitas target capaian untuk indikator
pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa ada beberapa yang
tercapai, namun secara kapasitas / kualitas perlu ditingkatkan kembali.
Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencapaian target
yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan
masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan dan peningkatan aktifitas
Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-20
PKK pada semua tingkatan, sehingga secara kelembagaan PKK bisa aktif
dan memberikan kontribusi dalam pembangunan dimasyarakat.
Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
dapat disajikan pada Tabel berikut ini:
Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2011-2015
No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah PKK aktif Jum NA NA 54.8
09
19.3
32
19.5
88
2 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100
3 Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat (LPM)
% 17,86 17,86 17,86 17,95 17,95
4 Jumlah usaha
ekonomi produktif
perempuan yang
terlatih
Kelom
pok
4 4 4 4 6
5 Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat
% 1,98 2,14 2,13 1,77 1,77
6 Persentase
desa/kelurahan
telah dilatih
manajemen
pengelolaan
Desa/kelurahan.
% NA 4 51 100 100
7 Persentase
desa/kelurahan
memiliki profil desa/
kelurahan
% 100 100 100 100 100
Selama kurun waktu 2010-2015 telah terjadi berbagai perkembangan
berkaitan dengan penyelenggaran kegiatan di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Beberapa kegiatan baru
dilaksnakan disesuaiakan amanat pemerintah UU nomor 6 Tahun 2014
tentang desa, sehingga untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut
Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-21
dan membantu menfasilitasi desa dalam menyiapkan diri utamanya
kapasitas aparat desa untuk melaksanakan urusannya sendiri maka
perlu untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Aparatur Desa dalam
Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Pelatihan Aparatur Desa
Dalam Bidang Pengelolaan Keungan Desa.
Disamping itu, pada tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Blora mendapatkan tambahan anggaran untuk
pembangunan gedung. Rata-rata penyerapan anggaran adalah 95 %.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan
Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra
Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan
terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
mempunyai urusan wajib dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat
dan desa. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan
pelayanan ada beberapa tantangan dan peluang dari macam – macam
faktor mempengaruhi yaitu :
1. Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Mempengaruhi
Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa :
a. Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan yang partisipatif.
b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam partisipasi
pembangunan.
c. Belum kuatnya komitmen dari aparat desa dalam memberikan
layanan yang prima.
2. Peluang yang bisa mempengaruhi kinerja pelayanan pada Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang
mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi
masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang
partisipatif kepada LPMD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat
di pedesaan, fasilitasi penyusunan data profil desa.
Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-22
b. Adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan
pelayanan prima kepada masyarakat.
c. Sarana dan Prasarana yang memadai
d. Tingginya respon perempuan dalam berorganisasi dan aktif di
PKK.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-
B.35
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa yang
dapat dioperasionalkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan
strategis, sebagaimana tercantum dalam table 3.1 sebagai berikut :
Tabel T-B.35 (Tabel 3.1)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Aspek
Kajian
Capaian/Kondisi
saat ini
Standart
yang
digunakan
Faktor yang
mempengaruhi
Permasalahan
pelayanan
Internal Eksternal
Peningka
tan
Pemberd
ayaan
Masyara
kat dan
pembang
unan
Desa
- Kurang optimal
karena
perbandingan
banyaknya desa
dengan kondisi
aparatur yang
ada di Dinas
PMD.
- Kondisi SDM
pemerintah
daerah yang
masih rendah
serta tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
masih kurang
- Ketergantungan
dalam
pembiayaan
- Sumber
daya
manusia
- Ketersedi
aan
anggaran
- Keterba
tasan
personil
dan
kemampu
an
aparatur
- Keterba
tasan
anggaran
biaya
untuk
bintek/pe
latihan-
pelatihan
- Kurang
nya siner
gitas dan
koordinasi
lintas
sektoral
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-2
Adapun permasalahan pembangunan yang akan ditangani selama lima
tahun mendatang berdasarkan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:
1. kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara
optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca
program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan
dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
2. belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi
produktif masyarakat pedesaan, hal ini dapat dilihat jumlah
kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih rendah dan
kapasitas pelaku usaha masih rendah;
3. masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan baik itu kegiatan perencanaan,pelaksanaan maupun
monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan; dan
4. belum optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan
pelayanan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan profil
desa/kelurahan.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan
apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis
pelayanan Perangkat Daerah.
Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih untuk periode Tahun 2016 -
2021 pada tanggal 17 Februari 2016 mempunyai visi :
“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan
Bermartabat”.
Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan
melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.
Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat
Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih
mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-3
mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat.
Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh
masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan
kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai
tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan pendidikan
bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat,
menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi,
meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha,
ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian
lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora
memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan
berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada
dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang
ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan
berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir
dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi nilai-nilai
kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai
cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan
aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas
yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya
saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai
sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju
masyarakat yang sejahtera.
Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi. Adapun misi
Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih periode tahun 2016-2021
tersebut sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis,
melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah
lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak
berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan
pengembangan inventasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan
masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan kearifan lokal.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-4
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang
berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, prow growth,
pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM).
Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan,
sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati
dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana
Strategis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blora Tahun 2017-
2021 (Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021) yang
memuat Program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan
Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misinya utamanya
yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan
implementasi atas misi No 4, yaitu:
“Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat
dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kearifan lokal”
dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan yaitu:
1. percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan kuangan.
Selain itu juga melaksanakan program prioritas:
1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4. Program peningkatan peran perempuan dipedesaan;
5. Program pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya; dan
6. Program koordinasi bidang pemerintahan desa
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat
Daerah provinsi/kabupaten/kota.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-5
3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019
Pembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalam RPJPN 2005–
2025, diarahkan untuk mewujudkan Misi Pembangunan Yang Lebih
Merata Dan Berkeadilan melalui pengembangan agroindustri berbasis
pertanian dan kelautan, di dukung kapasitas sumber daya manusia
dan modal sosial perdesaan, pengembangan jaringan infrastruktur
penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan, akses kepada
informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan
teknologi, serta intervensi kebijakan yang berpihak kepada produk
pertanian perdesaan nasional. Pembangunan perdesaan dalam
pembangunan jangka panjang juga diarahkan untuk mewujudkan Misi
Bangsa Yang Berdaya Saing, melalui modernisasi dan peningkatan nilai
tambah produk pertanian, kelautan dan pertambangan, yang didukung
dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil,
dan perdesaan; pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan
perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan
perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan.
Lebih rinci, arah pembangunan desa sebagaimana ditetapkan melalui
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang
menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:
“ Terwujudnya Indonesia yang Berkedaulatan, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah sebagai upaya dalam
pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan
sebagai berikut:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-6
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,
dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Visi dan misi Presiden tersebut sekaligus sebagai visi dan misi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana Kabinet
Kerja, tanggal 27 Oktober 2014 bahwa “Tugas kita semua dan utama
adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang
namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program
operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri”.
Dengan adanya satu visi dan misi Presiden tersebut, diharapkan akan
terjadi sinergi lintas K/L dalam melaksanakan program-program
pembangunan dan sekaligus akan mengurangi ego sektoral yang
selama ini disinyalir sebagai penghambat pembangunan.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana
dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.
Sesuai dengan arahan RPJPN 2005 - 2025, visi pembangunan nasional
tahun 2005 – 2025 adalah “Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan
demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia“.
Sedangkan dalam pembangunan Tahap III, RPJMN 2015-2019
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh
di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam
dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
Setelah ditetapkannya Visi dan Misi Presiden, selanjutnya ditetapkan
Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan
dari Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas
dalam pemerintahan lima tahun ke depan atau yang disebut dengan
NAWACITA. Nawacita menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-7
menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang
ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita
adalah sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah
“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-
Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, sebagaimana
disebutkan pada Prioritas Nawacita ke-3. Membangun dari pinggiran
harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi
untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang
diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah
(perdesaan/ perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku
(usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).
Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke
depan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa;
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-8
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun
keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui
pembangunan kawasan perdesaan;
3. Meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk
mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal
dengan daerah maju;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan
aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah
dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan
satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya
pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada
kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang
terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan
baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan
ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah
berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau
meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
3.3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah menuju Jawa
Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.
Guna mencapai Visi tersebut, maka Misi Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 yaitu:
1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno-berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di
bidang kebudayaan
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi mboten
ngapusi”.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-9
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dari pernyataan misi tersebut dapat disimpulkan bahwa misi yang
berkaitan dimana pencapainnya dapat didukung oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu pada Misi
5 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS.
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pola ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Blora sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 18 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2013-
2018 mencakup :
1. Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :
a. Pengembangan wilayah berbasis agro industri
b. Pengembangan wilayah berbasis argro forestry
c. Pengendalian dan peningkatan dalam pertanian pangan
berkelanjutan.
d. Penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
e. Pengembangan sistem jaringan prasarana mendukung konsep
argro industri, argro forestry, dan pelayanan dasar masyarakat.
f. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian
lingkungan hidup.
g. Pengembangan kaswasan budidaya dengan memperhatikan
aspek ekologis .
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-10
h. Pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya.
i. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara;
2. Pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya meliputi:
a. Meningkatkan kualitas permukiman yang memiliki nilai budaya
b. Meningkatkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial
c. Menigkatkan kualitas kawasan pelestarian dan pengembangan
sosial dan budaya kabupaten.
d. Menetapkan kawasan strategis untuk pelestarian dan
peningkatan kualitas kegiatan sosial dan budaya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam
melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan, yang didalamnya terdapat kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat dalam membangun desa yang memfasilitasi kegiatan TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD), kegiatan pemberian stimulan
pembangunan desa, kegiatan pendampingan KPMD dan kegiatan
rintisan desa berdikari sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan
hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada
bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan
ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.
Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada
tabel 3.1 tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka selanjutnya
akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-11
strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis
tersebut.
Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora yaitu :
1. Metode interaksi antara faktor strengths dengan faktor
opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang.
2. Metode interaksi antara faktor strengths dengan faktor threaths
dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau
mengatasi ancaman.
3. Metode interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor
opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan
meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threaths
dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.
Melalui metode di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut:
1. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan belum
terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut
kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu
melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
2. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi
produktif masyarakat pedesaan, hal ini dapat dilihat jumlah
kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih rendah dan
kapasitas pelaku usaha masih rendah;
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun
monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan;
4. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan
pelayanan dan pengembangan desa, termasuk pengelolaan profil
desa/kelurahan.
Diharapkan melalui strategi - strategi tersebut Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora dapat mencapai tujuannya
selama 5 tahun dari Tahun 2017-2021.
Rencana Strateis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
IV- 1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
Dalam rangka mewujutkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih periode tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-
sasaran strategis jangka menengah sebagai penunjang misi tersebut.
Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:
“meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa”.
Dengan tujuan tersebut ditentukan pula indikator tujuan yang
antara lain: 1) Jumlah desa berdikari, 2) Persentase swakelola dana
desa, 3) Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan
pedesaan, 4) Jumlah BUMDes yang aktif dan 5) Persentase
posyantek yang aktif.
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur
dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa menjabarkannya dalam sasaran trategis yaitu:
1. Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok
usaha ekonomi produktif dipedesaan;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur desa.
Indikator dari sasaran tersebut adalah :1) jumlah posyantek aktif, 2)
prosentase pelaksanaan TMMD, Desa Berkembang, ADD, DD, BHPR
dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik, 3) prosentase
penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat
Rencana Strateis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
IV- 2
waktu, 4) Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan, 5) jumlah
usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih, 6) prosentase
posyandu aktif, 7) prosentase kategori desa/kelurahan, 8)
prosentase aparatur desa yang telah dilatih, 9) prosentase
penggunaan dana desa untuk infrastruktur, 10) jumlah tenaga kerja
desa yang terserap.
Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan dengan jelas dapat
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan
tercapainya visi.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25
sebagaimana berikut ini:
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 3
Tabel T-C.25 (Tabel 4.1)
Tujuan dan Indikator Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
No. Tujuan Indikator Tujuan Satuan
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Realisasi
Target Realis
asi Targe
t Realis
asi
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat dan
pembangunan di
desa
Jumlah desa
berdikari
Desa 5 5 7 5 10 5 15 20 25
Persentase swakelola
dana desa
% 100 100 100 100 100
Cakupan
peningkatan
ketrampilan
kelompok perempuan
pedesaan
Kelompok 5 2 2
Jumlah BUMDes
yang aktif
Kelompok 42 45 47
Persentase Posyantek
yang aktif
% 100 100 100
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 4
Tabel T-C.25
Tujuan, Sasaran dan Indikator Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
No. Tujuan Indikator
tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Satuan
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..
2016 2017 2018
2019 2020 2021 Target
Reali
sasi Target
Reali
sasi Target
Reali
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 meningkat
kan pem
berdayaan
masyara
kat dan
pembangu
nan di
desa
Prosentase
posyantek
aktif
Terwujudnya
kemandirian
dan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Jumlah
posyantek aktif
Unit 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Persentase
swakelola
dana desa
Prosentase
pelaksanaan
TMMD, Desa
berkembang,
ADD, DD, BHPR,
dan bantuan
keuangan yang
terlaksana
desngan baik
% 75 100 75 100 75 100 80 80 85
Prosentase
penetapan
RPJMDes,
Musrenbangdes,
RKPDes dan
% 100 60 100 65 100 70 75 80
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 5
No. Tujuan Indikator
tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Satuan
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..
2016 2017 2018
2019 2020 2021 Target
Reali
sasi Target
Reali
sasi Target
Reali
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
APBDes tepat
waktu
Cakupan
peningkatan
ketrampilan
kelompok
perempuan
pedesaan
Meningkatnya
ekonomi
masyarakat
melalui
pengembanga
n kelompok
usaha
ekonomi
produktif di
pedesaan
Prosentase
jumlah BUMDes
yang diperdeskan
% 10 100 30 100 60 60 75 85 90
Jumlah usaha
ekonomi
produktif
perempuan yang
terlatih
Kelom
pok
- 6 70 8 75 75 80 85 90
Prosentase posy
andu aktif
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah
desa
berdikari
Prosentase
kategori desa
% 100 92 100 92 100 100 100 100 100
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 6
No. Tujuan Indikator
tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Satuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..
2016 207 2018
2019 2020 2021 Target
Realis
asi Target
Realis
asi Target
Realis
asi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prosentase
aparatur desa
yang telah dilatih
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan
kualitas
infrastruktur
desa
Prosentase
penggunaan
anggaran desa
untuk
infrastruktur
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah tenaga
kerja desa yang
terserap
Orang
0 0 0 0 6.775 6.775 6.775 6.775
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-
C.26.
Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Blora, strategi dan arah
kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan
mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang
pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan.
Adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
terdiri dari :
1. Kebijakan Strategie 3
1) Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan
melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan,
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat
desa, sosialisasi teknologi tepat guna dan posyantek, penguatan pos
pelayanan teknologi, pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa, pemberian stimulan pembangunan desa, rintisan desa berdikari,
pendampingan KPMD, pengembangan sistem informasi desa dan
TMMD;
2) Mendorong pengembangan lembaga ekonomi pedesaan melalui
pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa dan
fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama;
3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan
bagi aparatur pemerintah desa;
4) Meningkatkan peran perempuan dipedesaan melalui pelatihan
perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif,
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun peningkatan
peran perempuan dalam pengembangan posyandu;
5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya
melalui pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan
masyarakat desa sebagai basis data, penyusunan perencanaan
pembangunan dan kebijakan daerah serta pemberdayaan dan
pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya.
2. Program Strategi
1) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4) Peningkatan peran perempuan dipedesaan; dan
5) Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-2
Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tanggal 28
Desember 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora
mulai tahun 2019, maka Bagian Pemerintahan Sekratariat Daerah Kabupaten
Blora bergabung menjadi satu kesatuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora.
Atas dasar tersebut maka program/kegiatan dari Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah tersebut, pada tahun 2019 dengan kesepakatan bersama
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora, pencairannya tetap melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
Adapun Program/kegiatan dimaksud adalah :
Program koordinasi bidang pemerintahan desa yang kegiatannya antara lain:
1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
desa
2. Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa,
3. Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD,
4. Sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa,
5. Inventarisasi kekayaan desa,
6. Monitoring evaluasi dan pelaporan,
7. Pengelolaan kekayaan desa,
8. Penetapan dan penegasan batas desa,
9. Pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah desa,
10. Pembinaan teknis administrasi pemerintahan desa.
Untuk mempermudah perencanaan dan pelaksanaannya mulai tahun 2020
dan seterusnya program dan kegiatan tersebut diharapkan ada di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.
Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan tertuang dalam Tabel T-C.26 berikut ini :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-3
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2017-2021
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4
Visi : Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan
Bermartabat
Misi No. 4 : Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan
masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan kearifan local.
meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
dan
pembangunan
di desa
Terwujudnya
kemandirian
dan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Terlaksananya kegiatan
pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat
pedesaan dan penguatan
pos pelayanan teknologi
Terlaksananya kegiatan
TMMD, Desa berkembang,
ADD, DD, BHPR, Bantuan
keuangan dengan baik
Terlaksananya penetapan
RPJMDes, Musrenbangdes
dan RKPDes, APBDes tepat
waktu.
Meningkatnya
ekonomi
masyarakat
melalui
pengembangan
kelompok usaha
ekonomi
produktif di
pedesaan
Pengembangan
lembaga
ekonomi
pedesaan
Pelatihan ketrampilan
manajemen badan usaha
milik desa dan terbentuknya
BUMDes Bersama
Peningkatan
peran
perempuan
dipedesaan
Pelatihan
ketrampilan/usaha bagi
kelompok usaha ekonomi
produktif perempuan
dipedesan
Pembinaan Posyandu
Pemberdayaan
masyarakat,
adat dan sosial
budaya
Terlaksananya kegiatan
profil desa/kelurahan dan
evaluasi pemberdayaan
masyarakat desa serta
kegiatan BBGRM
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur Desa
Pelatihan bagi aparatur
pemerintah desa
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-4
Peningkatan
kualitas
infrastruktur
desa
Peningkatan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tabel T-C.26 di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar
pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan
strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan
pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan
strategi dan arah kebijakan tersebut.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Dalam rangka mencapai visi, misi dan target yang telah ditetapkan untuk 5
(lima) tahun yang akan datang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Blora telah merencanakan program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang akan
dilaksanakan. Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan :
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat;
c. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
d. Sosialisasi teknologi tepat guna dan Posyantek;
e. Penguatan pos pelayanan teknologi;
f. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
g. Pemberian stimulan pembangunan desa;
h. Rintisan Desa Berdikari;
i. Pendampingan KPMD;
j. Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Desa;
k. Pengembangan Sistemn Informasi Desa (APBD Provinsi); dan
l. TMMD (APBD Provinsi).
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan :
a. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa; dan
b. Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama;
3. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 2
a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan
kawasan pedesaan;
b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa; dan
c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintah desa;
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan :
a. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi
produktif;
b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
c. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu; dan
d. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat Dan Sosial Budaya :
a. Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
desa;
b. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial
budaya;
c. Inventarisasi kekayaan desa; dan
d. Pengelolaan kekayaan desa;
6.
7.
Program Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa :
a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan desa;
b. Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa;
c. Sosialialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD;
d. Fasilitasi dan Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Desa
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. Penetapan dan penegasan batas desa;
g. Pembinaan teknis administrasi pemerintah desa; dan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 3
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor;
i. Penyediaan peralatan rumah tangga;
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
k. Penyediaan makanan dan minuman;
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah; dan
n. Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran.
8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
d. Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan
gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
g. Pemeligaraan rutin/berkala peralatan gedung kantor; dan
h. Rehabilitasi sedang/beratbangunan pendukung rumah dinas, rumah
jabatan dan gedung kantor.
9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD; dan
b. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja
SKPD.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 4
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif secara lengkap tersaji dalam tabel 6.1. Adapun
penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 5
Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program
(outcame) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja
perangkat
daerah penanggung jawab
Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi kinerja pada Akhir periode
Perangkat Daerah
Tar get
Rp Tar get
Rp Target
Rp Tar get
Rp Tar get
Rp Tar get
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN WAJIB
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa
Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan
22 1 15
PROGRAM PENING KATAN KEBERDA YAAN MASYARAKAT PERDESAAN
Jumlah posyantek Aktif
2 1 568.016.000
1 908.434.000
1 3.500.125.000
1 3.447.975.000
1 4.181.000.000
7 12.6054.550.000
Junlah Desa Berdikari
5 7 10 15 20 25 25
Prosentase desa yang memiliki RPHMDes dan APBDes yang berkualitas baik
90 95
-
95
-
95 - 95 - 95
-
95 -
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 6
22 1 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang diberdayakan
28 28 152.440.000
28 325.960.000
28 450.000.000
28 500.000.000
28 500.000.000
28 1.928.400.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 15 2 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KPSPAM desa
120 orang
228.716.000
120 orang
241.000.000
127 orang
313.175.000
127 0rang
330.000.000
127 orang
330.000.000
127 orang
1.442.891.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Jumlah peserta pelatihan MIS bagi desa pamsimas
30 orang
-
30 orang
28.200.
000
30 orang
60.000.
000
30 orang
65.000.0
00
30 orang
65.000.0
00
30 orang
218.200.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 15 3 Penyelenggaraan disminasi informasi bagi masyarakat desa
Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan PIN yang diikuti
1 149.500.000
2 136.202.000
3 200.000
.000
4 250.000.
000
5 250.000.
000
5 985.702.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 15 5 Sosialisasi teknologi tepat guna dan Posyantek
Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar desa
60 orang
35.300.
000
120 0rang
94.237.
000
180 orang
100.000
.000
240 orang
125.000.
000
300 orang
125.000.
000
300 orang
479.537.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 7
22 1 15 6 Penguatan pos Pelayanan Teknologi
Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi penguatan posyantekdes
60 orang
2.060.0
00
120 orang
82.835.
000
180 orang
200.000
.000
240 orang
250.000.
000
300 orang
250.000.
000
300 orang
784.895.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 15 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD
3 desa -
-
12 desa
1.360.975.000
15 desa
793.975.000
18 desa
1.500.000.000
18 desa
3.654.950.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD
3 desa -
-
12 desa
561.600
.000
15 desa
750.000.
000
18 desa
750.000.
000
18 desa
2.061.600.0
00
Dinasd PMD Kab.
Blora
Kab. Blora
22 1 15 2 Pemberian stimulan pembangunan desa
Jumlah desa yang menerima bantan keuangan, DD, ADD, BHPR
271 desa 271
desa
-
271 desa
-
271 desa
214.375
.000
271 desa
209.000.
000
271 desa
225.000.
000
271 desa
648.375.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 15 6 Pendampingan KPMD
Jumlah desa yang didampingi
271 desa 271 desa
-
271 desa
-
271 desa
10.000.
000
271 desa
25.000.0
00
271 desa
25.000.0
00
271 deea
60.000.000
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 15 8 Rintisan desa berdikari
Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari
3 desa 5 desa
-
7 desa
-
10 desa
30.000.
000
15 desa
40.000.0
00
20 desa
40.000.0
00
20 desa
110.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 8
9 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Desa
Persentase terpenuhi informasi yang akurat dan mudah di desa
-
-
-
100%
110.000.
000
100%
121.000.
000
100%
231.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
jumlah BUMDes
70 255.280.000
111 203.400.000
155 813.175
.000
205 950.000.
000
280 1.000.00
0.000
280 3.221.855.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 16 2 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
19 64 255.280.000
105 203.400.000
145 613.175
.000
190 650.000.
000
235 650.000.
000
235 2.371.855.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 16 2 Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama
Jumlah BUMDes Bersama yang mengikuti pelatihan
6 6 -
6 -
6 200.000
.000
15 300.000.
000
25 350.000.
000
25 850.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.280.026.000
1.598.600.000
-
-
-
2.878.626.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 9
22 1 17 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD
3 desa 6 desa
287.426.000
9 desa
825.000.000
- -
- -
- -
1.112.426.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD
3 desa 6 desa
561.600.000
9 desa
561.600.000
- -
- -
- -
1.123.200.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 17 2 Pemberian stimulan pembangunan desa
Jumlah desa yang menerima bantan keuangan, DD, ADD, BHPR
271 desa 271 desa
245.500.000
271 desa
178.600.000
- -
- -
- -
424.100.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 17 6 Pendampingan KPMD
Jumlah desa yang didampingi
271 desa 271 desa
135.500.000
271 desa
3.400.0
00
- -
- -
- -
138.900.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 17 8 Rintisan desa berdikari
Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari
5 desa 7 deewa
50.000.
000
10 desa
30.000.
000
- -
- -
- -
80.000.000
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Terciptanya aparatur desa yang berkualitas
22 1 18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
Prosentase aparatur desa/Kel. telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kel.
100 100 548.500.000
100 451.200.000
100 500.000
.000
100 1.985.00
0.000
100 846.000.
000
100 4.330.700.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 10
22 1 18 1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawassan pedesaan
813 orang
813 orang
149.500.000
813 orang
131.600.000
813 orang
150.000.000
845 orang
585.000.
000
845 orang
346.000.
000
813 orang
1.362.100.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 18 2 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
271 orang
271 orang
250.000.000
271 orang
210.000.000
271 orang
230.000
.000
287 orang
645.000.
000
287 orang
300.000.
000
271 orang
1.635.000.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 11
22 1 18 3 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
542 orang
542 orang
149.000.000
542 orang
109.600.000
542 orang
120.000
.000
558 orang
755.000.
000
558 orang
200.000.
000
2200
orang
1.333.600.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Prosentase Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa
-
-
-
100 1.139.000.000
100 1.063.900.000
100 2.202.900.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan desa
Jumlah rancangan perda yang ditetapkan
-
-
-
-
-
-
3 dokume
n
375.000.000
3 dokume
n
400.000.000
3 dokume
n
775.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Jumlah rancangan perbup yang ditetapkan
-
-
-
6 dokume
n
6 dokume
n
-
6 dokume
n
-
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi
-
-
-
-
-
-
271 desa
150.000.000
271 desa
117.000.000
271 desa
267.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
Jumlah aparatur desa dan BPD yang mendapatkan sosialisasi
-
-
-
-
-
-
271 orang
200.000.000
271 orang
75.000.000
271 orang
275.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 12
Fasilitasi dan koordinasi Peraturan Perundang-undangan desa
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa
-
-
-
-
-
-
271 desa
150.000.000
271 desa
181.500.000
271 desa
331.500.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
-
-
-
-
-
271 desa
44.000.000
271 desa
48.400.000
271 desa
92.400.000
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Jumlah dokumen penetapan dan pengesahan batas desa
-
-
-
-
-
-
1 dokume
n
110.000.000
1 dokume
n
121.000.000
1 dokume
n
231.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Pembinaan Teknis Administrasi Pemerintahan desa
Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan teknis pemerintahan desa
-
-
-
-
-
-
271 desa
110.000.000
271 desa
121.000.000
271 desa
231.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 13
Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dipedesaan
22 1 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DIPEDESAAN
Prosentase Posyandu aktif
100 100 977.350.000
100 1.161.000.000
100 1.413.175.000
100 1.210.000.000
100 1.210.000.000
100 5.971.525.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih
6 70 -
75 -
80 -
85 -
90 -
90 -
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 19 1 Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih
6 70 293.850.000
75 217.000.000
80 363.175
.000
85 160.000.
000
90 160.000.
000
90 1.194.025.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 19 2 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
Prosentase PKK (Kab., Kec., Desa) yang mendapatkan pembinaan.
100 100 497.500.000
100 750.000.000
100 850.000
.000
100 850.000.
000
100 850.000.
000
3.797.500.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 14
22 1 19 3 Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan posyandu
Jumlah Posyandu yang terintegrasi
172 posyandu
178 posyandu
120.000.000
312 posyandu
194.000.000
318 posyandu
200.000
.000
324 posyandu
200.000.
000
330 posyandu
200.000.
000
330 posyandu
914.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 19 4 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa
Jumlah peserta seminar peningkatan peran perempuan dipedesaan
66.000.
000
-
-
-
-
66.000.000
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Terwujudnya profil desa/kelurahan
22 1 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA
Prosentase desa yang memiliki profil desa/Kel.
100 100 256.150.000
100 289.000.000
100 650.000
.000
100 890.000.
000
100 934.000.
000
100 3.019.150.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 20 1 Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa
Jumlah desa yang memiliki
profil desa/Kel
295 desa/kel.
295 desa/kel.
174.500.000
295 desa/kel.
165.000.000
295 desa/kel.
350.000
.000
295 desa/kel.
240.000.
000
295 desa/kel.
240.000.
000
295 desa/kel.
1.169.500.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 19 2 Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya
Jumlah desa adat yang mendapatkan pembinaan
4 16 81.650.
000
16 124.000.000
16 300.000
.000
16 390.000.
000
16 412.000.
000
16 1.307.650.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 15
Inventarisasi Kekayaan Desa
Jumlah Updating data inventarisasi kekayaan desa
-
-
-
-
-
-
1 buku
40.000.000
1 buku
40.000.000
1 buku
80.000.000
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
Pengelolaan Kekayaan Desa
Prosentase penyelesaian penataan asset dan kekayaan desa dengan baik dan benar
% -
-
-
-
-
-
100%
220.000.000
100%
242.000.000
100%
462.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 21 PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA.
Jumlah desa yang mendapatkan Bimtek SID
- - - -
- -
- -
- -
- - Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 21 1 Pengembangan Sistem Informasi Desa
Jumlah peserta pelatihan SID
- - - -
- -
- -
- -
- - Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
NON URUSAN
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 16
PROGRAM SETIAP SKPD
22 1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
924.407.000
878.572.000
1.331.525.000
1.462.02
5.000
1.481.50
0.000
6.078.029.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Kab. Blora
22 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat
100 4.500.0
00
100 4.230.0
00
100 20.175.
000
100 20.175.0
00
100 21.000.0
00
100 70.080.000
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 99.000.
000
100 98.700.
000
100 180.000
.000
100 150.000.
000
100 150.000.
000
100 677.700.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase peme nuhan kebutuh an jasa pemeliha raan dan perizin an kendaraan di nas/operasional
100 7.500.0
00
100 9.400.0
00
100 25.000.
000
100 35.000.0
00
100 40.000.0
00
100 116.900.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 17
22 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan
100 105.400.000
100 105.400.000
100 120.000
.000
100 120.000.
000
100 125.000.
000
100 575.800.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
100 25.000.
000
100 25.000.
000
100 66.350.
000
100 66.350.0
00
100 70.000.0
00
100 252.700.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
100 100 50.000.
000
100 47.000.
000
100 85.000.
000
100 85.000.0
00
100 90.000.0
00
100 357.0 00.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 100 30.262.
000
100 27.072.
000
100 35.000.
000
100 35.000.000
100 35.000.0
00
100 162.334.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 18
22 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100 100 7.000.0
00
100 4.700.0
00
100 35.000.
000
100 35.000.0
00
100 35.000.0
00
100 116.700.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 100 323.250.000
100 265.600.000
100 200.000
.000
100 200.000.
000
100 200.000.
000
100 1.188.850.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga
100 100 41.930.
000
100 47.000.
000
100 75.000.
000
100 75.000.0
00
100 75.000.0
00
100 313.930.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 100 8.790.0
00
100 7.050.0
00
100 10.000.
000
100 10.000.0
00
100 10.000.0
00
100 45.840.000
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 19
22 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat
100 100 31.775.
000
100 28.200.
000
100 50.000.
000
100 50.000.0
00
100 50.000.0
00
100 209.975.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100 100 110.000.000
100 124.620.000
100 250.000
.000
100 250.000.
000
100 250.000.
000
100 984.620.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 1 19 Rapat-rapat koordinasi kedalam daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100 100 80.000.
000
100 84.600.
000
100 130.000
.000
100 130.000.
000
100 130.000.
000
100 554.600.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 20
22 1 1 20 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Persentase pemenuhan pendukungan pelayanan perkantoran
-
-
100 50.000.
000
100 200.500.
000
100 200.500.
000
100 451.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA APARATUR
123.000.000
1.032.820.000
1.450.000.000
920.000.
000
1.375.00
0.000
4.900.820.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasiona yang diadakan
- -
1 unit
235.000.000
1 unit
680.000
.000
1 unit
100.000.
000
500.000.
000
1.515.000.0
00
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
-
200.000.000
200.000
.000
200.000.
000
250.000.
000
850.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
-
200.000.000
100.000
.000
100.000.
000
100.000.
000
500.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 21
22 1 2 12 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
Jumlah bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor yang diadakan
1 unit
-
1 unit
100.000.000
1 unit
100.000
.000
1 unit
100.000.
000
1 unit
50.000.0
00
1 unit
350.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Persentase gedung kantor dalam kondisi baik
100 100 65.000.
000
100 36.720.
000
100 100.000
.000
100 100.000.
000
100 100.000.
000
100 401.720.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kenda raan dinas/ operasional dalam keadaan baik
100 100 43.000.
000
100 37.600.
000
100 150.000
.000
100 200.000.
000
100 250.000.
000
100 680.600.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 2 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
100 100 15.000.
000
100 23.500.
000
100 30.000.
000
100 30.000.0
00
100 35.000.0
00
100 133.500.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 22
22 1 2 45 Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor dalam kondisi baik
-
100 200.000.000
100
90.000.
000
100 90.000.0
00
100 90.000.0
00
100 470.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
37.705.
000
42.860.
000
75.000.
000
75.000.0
00
75.000.0
00
305.565.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
27 37.705.
000
27 42.860.
000
35 75.000.
000
35 75.000.0
00
35 75.000.0
00
159 305.565.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
-
2.394.0
00
10.000.
000
15.000.0
00
15.000.0
00
42.394.000
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 5 1 Pendidikan an pelatihan formal
Jumlah PNS yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal
2 2 -
2 2.394.0
00
2 10.000.
000
2 15.000.0
00
2 15.000.0
00
10 42.394.000
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 23
22 1 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
-
5.320.0
00
60.750.
000
60.750.0
00
62.000.0
00
188.820.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 -
7 2.500.0
00
7 36.750.
000
7 36.750.0
00
7 37.000.0
00
35 113.000.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 6 5 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja
Jumlah rencana kinerja,dan penetapan kinerja SKPD
4 3 -
4 2.820.0
00
4 24.000.
000
3 24.000.0
00
3 25.000.0
00
17 75.820.000
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
22 1 9 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
89.900.
000
137.400.000
-
-
-
227.300.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VI- 24
22 1 9 3 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kbersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya
Prosentase honorarium tenaga pengamanan, kbersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya yang dibayarkan
100 100 89.900.
000
137.400.000
-
0 -
100 227.300.00
0
Dinas PMD Kab. Blora
Dinas PMD Kab. Blora
JUMLAH 5.127.084.000
6.711.000.000
9.803.750.000
12.154.7
50.000
12.243.4
00.000
45.973.234.
000
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-1
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VII-1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJM.
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28
berikut:
Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD Tahun 0 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Posyantek aktif 2 1 1 1 1 1 7
2 Prosentase pelaksanaan
TMMD, Desa
berkembang, ADD, DD,
BHPR dan bantuan
keuangan yang
terlaksana dengan baik
75 75 75 80 80 85 85
3 Prosentase penetapan
RPJMDes,
musrenbangdes,
RKPDes dan APBDes
tepat waktu
100 60 65 70 75 80 80
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VII-2
4 Prosentase Jumlah
BUMDes yang
diperdeskan
10 30 60 75 85 90 90
5 Jumlah Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100 100
6 Jumlah usaha ekonomi
produktif perempuan
yang terlatih
80 70 75 80 85 90 90
7 Prosentase kategori
desa
100 100 100 100 100 100 100
8 Prosentase aparatur
pemerintah
desa/kelurahan yang
telah dilatih
100 100 100 100 100 100 100
9 Prosentase penggunaan
anggaran desa untuk
infrastruktur
100 100 100 100 100 100 100
10 Jumlah tenaga desa
yang terserap
0 0 6.775 6.775 6.775 6.775 6.775
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VIII-1
BAB VIII
PENUTUP
8.1 Pedoman Transisi
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Dinas
Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora yaitu tahun 2017-2021. Pada
saat Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten
Blora Tahun 2022-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan
pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora Tahun 2017-2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja Perangkat Daerah) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2022.
8.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora Tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora untuk
kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada
tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2017-2021.
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 agar dapat berjalan dengan
baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh
komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora agar
mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra
Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora Tahun 2017-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)
untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VIII-2
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra
Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-
target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora Tahun 2017-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra
Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional,
provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2017-2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
BUPATI BLORA,
DJOKO NUGROHO
Blora, 20 Juni 2019
K e p a d a :
Yth. Kepala Bagian Tata
Pemerintahan Setda
Setda Kabupaten Blora
di -
BLORA
SURAT PENGANTAR
Nomor : 024.5 / / 2019
NO. JENIS YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
1. Tujuan dan Indikator
Capaian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora
tahun 2019
1 (satu) Bendel Dikirim dengan hormat untuk
menjadikan periksa dan guna
seperlunya.
NIP. 19610731 198603 2 005
An. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA
Sekretaris
RUDATININGSIH, SE, MMA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAJl. Gor Mustika No. 8 Blora Telp./FAX (0296) 533 191
BLORA 58219
Pembina Tk. I
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN
WAJIB
PEMBERDA
YAAN
MASYARAK
AT DAN
DESA
22 1 15 Jumlah
posyantek
Aktif
2 1 568.016.000 1 908.434.000 1 3.500.125.000 1 3.447.975.000 1 4.181.000.000 7 12.605.550.000
Junlah
Desa
Berdikari
5 7 10 15 20 25 25
Prosentase
desa yang
memiliki
RPHMDes
dan APBDes
yang
berkualitas
baik
90 95 - 95 - 95 - 95 - 95 - 95 - Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 1 Pemberdaya
an Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
Jumlah
lembaga
dan
organisasi
masyarakat
pedesaan
yang
diberdayaka
n
28 28 152.440.000 28 325.960.000 28 450.000.000 28 500.000.000 28 500.000.000 28 1.928.400.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Meningk
atkan
Pemberd
ayaan
Masyara
kat dan
Pembang
unan di
Desa
PROGRAM
PENING
KATAN
KEBERDA
YAAN
MASYARAK
AT
PERDESAA
N
Terwujud
nya
kemandir
ian dan
keberday
aan
masyara
kat
perdesaa
n
Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja,
Tujuan,
Sasaran
Program
(outcame)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capai
an
pada
Tahu
n
Awal
Peren
canaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
3
Unit
kerja
perangk
at
daerah
penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi kinerja pada Akhir
periode Perangkat Daerah
22 1 15 2 Penyelengga
raan
pendidikan
dan
pelatihan
tenaga
teknis dan
masyarakat
Jumlah
peserta
pelatihan
penguatan
kelembagaa
n KPSPAM
desa
120
orang
228.716.000 120
orang
241.000.000 127
orang
313.175.000 127
0rang
330.000.000 127
orang
330.000.000 127
orang
1.442.891.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Jumlah
peserta
pelatihan
MIS bagi
desa
pamsimas
30
orang
- 30
orang
28.200.000 30
orang
60.000.000 30
orang
65.000.000 30
orang
65.000.000 30
orang
218.200.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 3 Penyelengga
raan
disminasi
informasi
bagi
masyarakat
desa
Jumlah
pameran
dan gelar
TTG
Nasional
dan PIN
yang diikuti
1 149.500.000 2 136.202.000 3 200.000.000 4 250.000.000 5 250.000.000 5 985.702.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 5 Sosialisasi
teknologi
tepat guna
dan
Posyantek
Jumlah
peserta
sosialisasi
TTG dan
Posyantek
antar desa
60
orang
35.300.000 120
0rang
94.237.000 180
orang
100.000.000 240
orang
125.000.000 300
orang
125.000.000 300
orang
479.537.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 6 Penguatan
pos
Pelayanan
Teknologi
Jumlah
peserta
yang
mendapatk
an fasilitasi
penguatan
posyantekd
es
60
orang
2.060.000 120
orang
82.835.000 180
orang
200.000.000 240
orang
250.000.000 300
orang
250.000.000 300
orang
784.895.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 1 Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangun
an desa
Jumlah
desa yang
menerima
kegiatan
TMMD
3
desa
- - 12
desa
1.360.975.000 15 desa 793.975.000 18 desa 1.500.000.000 18 desa 3.654.950.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Jumlah
desa yang
menerima
kegiatan
TMMD
3
desa
- - 12
desa
561.600.000 15 desa 750.000.000 18 desa 750.000.000 18 desa 2.061.600.000 Dinasd
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 2 Pemberian
stimulan
pembangun
an desa
Jumlah
desa yang
menerima
bantan
keuangan,
DD, ADD,
BHPR
271
desa
271
desa
- 271
desa
- 271
desa
214.375.000 271
desa
209.000.000 271
desa
225.000.000 271
desa
648.375.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 6 Pendamping
an KPMD
Jumlah
desa yang
didampingi
271
desa
271
desa
- 271
desa
- 271
desa
10.000.000 271
desa
25.000.000 271
desa
25.000.000 271
deea
60.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 8 Rintisan
desa
berdikari
Jumlah
desa yang
menerima
bantuan
keuangan
rintisan
desa
berdikari
3
desa
5 desa - 7 desa - 10
desa
30.000.000 15 desa 40.000.000 20 desa 40.000.000 20 desa 110.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 15 9 Pengelolaan
Jaringan
Sistem
Informasi
Manajemen
Pemerintah
Desa
Persentase
terpenuhi
informasi
yang akurat
dan mudah
di desa
- - - 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 231.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 16 PROGRAM
PENGEMBA
NGAN
LEMBAGA
EKONOMI
PERDESAA
N
jumlah
BUMDes
70 255.280.000 111 203.400.000 155 813.175.000 205 950.000.000 280 1.000.000.000 280 3.221.855.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 16 2 Pelatihan
ketrampilan
manajemen
badan
usaha milik
desa
Jumlah
BUMDes
yang
mendapatk
an
pelatihan
ketrampilan
manajemen
badan
usaha milik
desa
19 64 255.280.000 105 203.400.000 145 613.175.000 190 650.000.000 235 650.000.000 235 2.371.855.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 16 2 Fasilitasi
pembentuka
n BUMDes
Bersama
Jumlah
BUMDes
Bersama
yang
mengikuti
pelatihan
6 6 - 6 - 6 200.000.000 15 300.000.000 25 350.000.000 25 850.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 17 PROGRAM
PENINGKAT
AN
PARTISIPASI
MASYARAK
AT DALAM
MEMBANGU
N DESA
1.280.026.000 1.598.600.000 - - - 2.878.626.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 17 1 Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangun
an desa
Jumlah
desa yang
menerima
kegiatan
TMMD
3
desa
6
desa
287.426.000 9 desa 825.000.000 - - - - - - 1.112.426.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Jumlah
desa yang
menerima
kegiatan
TMMD
3
desa
6 desa 561.600.000 9 desa 561.600.000 - - - - - - 1.123.200.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 17 2 Pemberian
stimulan
pembangun
an desa
Jumlah
desa yang
menerima
bantan
keuangan,
DD, ADD,
BHPR
271
desa
271
desa
245.500.000 271
desa
178.600.000 - - - - - - 424.100.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 17 6 Pendamping
an KPMD
Jumlah
desa yang
didampingi
271
desa
271
desa
135.500.000 271
desa
3.400.000 - - - - - - 138.900.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 17 8 Rintisan
desa
berdikari
Jumlah
desa yang
menerima
bantuan
keuangan
rintisan
desa
berdikari
5
desa
7
deewa
50.000.000 10
desa
30.000.000 - - - - - - 80.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Terciptan
ya
aparatur
desa
yang
berkualit
as
22 1 18 PROGRAM
PENINGKAT
AN
KAPASITAS
APARATUR
PEMERINTA
H DESA
Prosentase
aparatur
desa/Kel.
telah dilatih
manajemen
pengelolaan
desa/kel.
100 100 548.500.000 100 451.200.000 100 500.000.000 100 1.985.000.000 100 846.000.000 100 4.330.700.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 18 1 Pelatihan
aparatur
pemerintah
desa dalam
bidang
pembangun
an kawasan
pedesaan
Jumlah
peserta
yang
mendapatk
an
pelatihan
pembekalan
aparatur
desa dalam
bidang
pembangun
an
kawassan
pedesaan
813
orang
813
orang
149.500.000 813
orang
131.600.000 813
orang
150.000.000 845
orang
585.000.000 845
orang
346.000.000 813
orang
1.362.100.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 18 2 Pelatihan
aparatur
pemerintah
desa dalam
bidang
pengelolaan
keuangan
desa
Jumlah
peserta
yang
mendapatk
an
pelatihan
aparatur
pemerintah
desa dalam
bidang
pengelolaan
keuangan
desa
271
orang
271
orang
250.000.000 271
orang
210.000.000 271
orang
230.000.000 287
orang
645.000.000 287
orang
300.000.000 271
orang
1.635.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 18 3 Pelatihan
aparatur
pemerintah
desa dalam
bidang
manajemen
pemerintah
desa
Jumlah
peserta
yang
mendapatk
an
pelatihan
aparatur
pemerintah
desa dalam
bidang
manajemen
pemerintah
desa
542
orang
542
orang
149.000.000 542
orang
109.600.000 542
orang
120.000.000 558
orang
755.000.000 558
orang
200.000.000 2200
orang
1.333.600.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
PROGRAM
KOORDINAS
I BIDANG
PEMERINTA
HAN DESA
Prosentase
Koordinasi
Bidang
Pemerintah
an Desa
- - - 1.139.000.000 1.063.900.000 2.202.900.000
Jumlah
rancangan
perda yang
ditetapkan
- - - - - - 3
dokume
n
375.000.000 3
dokume
n
400.000.000 3
dokume
n
775.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Penyusunan
Rencana
Kerja
Rancangan
Peraturan
Perundang-
Jumlah
rancangan
perbup
yang
ditetapkan
- - - 6
dokume
n
6
dokume
n
- 6
dokume
n
-
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Pemerintaha
n Desa
Jumlah
desa yang
mendapatk
an fasilitasi
dan
koordinasi
- - - - - - 271
desa
150.000.000 271
desa
117.000.000 271
desa
267.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Sosialisasi
kepada
Aparatur
Pemerintah
Desa dan
BPD
Jumlah
aparatur
desa dan
BPD yang
mendapatk
an
sosialisasi
- - - - - - 271
orang
200.000.000 271
orang
75.000.000 271
orang
275.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Fasilitasi
dan
koordinasi
Peraturan
Perundang-
undangan
desa
Jumlah
desa yang
mendapatk
an fasilitasi
dan
koordinasi
peraturan
perundang-
undangan
desa
- - - - - - 271
desa
150.000.000 271
desa
181.500.000 271
desa
331.500.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Jumlah
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
- - - - - - 271
desa
44.000.000 271
desa
48.400.000 271
desa
92.400.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Penetapan
dan
Penegasan
Batas Desa
Jumlah
dokumen
penetapan
dan
pengesahan
batas desa
- - - - - - 1
dokume
n
110.000.000 1
dokume
n
121.000.000 1
dokume
n
231.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Pembinaan
Teknis
Administrasi
Pemerintaha
n desa
Jumlah
desa yang
mendapatk
an
pembinaan
teknis
pemerintah
an desa
- - - - - - 271
desa
110.000.000 271
desa
121.000.000 271
desa
231.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 19 Prosentase
Posyandu
aktif
100 100 977.350.000 100 1.161.000.000 100 1.413.175.000 100 1.210.000.000 100 1.210.000.000 100 5.971.525.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Peningka
tan
ekonomi
masyara
Perundang-
undangan
desa
PROGRAM
PENINGKAT
AN PERAN
PEREMPUA
Jumlah
usaha
ekonomi
produktif
perempuan
yang
terlatih
6 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 90 - Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 19 1 Pelatihan
perempuan
di pedesaan
dalam
bidang
usaha
ekonomi
produktif
Jumlah
usaha
ekonomi
produktif
perempuan
yang
terlatih
6 70 293.850.000 75 217.000.000 80 363.175.000 85 160.000.000 90 160.000.000 90 1.194.025.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 19 2 Pemberdaya
an dan
kesejahteraa
n keluarga
Prosentase
PKK (Kab.,
Kec., Desa)
yang
mendapatk
an
pembinaan.
100 100 497.500.000 100 750.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000 100 850.000.000 3.797.500.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 19 3 Peningkatan
peran
perempuan
dalam
pengembang
an
posyandu
Jumlah
Posyandu
yang
terintegrasi
172
posya
ndu
178
posya
ndu
120.000.000 312
posyan
du
194.000.000 318
posyan
du
200.000.000 324
posyan
du
200.000.000 330
posyan
du
200.000.000 330
posyand
u
914.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 19 4 Peningkatan
peran
perempuan
dalam
pembangun
an desa
Jumlah
peserta
seminar
peningkata
n peran
perempuan
dipedesaan
66.000.000 - - - - 66.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Terwujud
nya profil
desa/kel
urahan
22 1 20 PROGRAM
PEMBERDA
YAAN
MASYARAK
AT, ADAT
DAN SOSIAL
BUDAYA
Prosentase
desa yang
memiliki
profil
desa/Kel.
100 100 256.150.000 100 289.000.000 100 650.000.000 100 890.000.000 100 934.000.000 100 3.019.150.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 20 1 Pendayagun
aan profil
desa dan
evaluasi
pemberdaya
an
masyarakat
desa
Jumlah
desa yang
memiliki
profil
desa/Kel
295
desa/
kel.
295
desa/
kel.
174.500.000 295
desa/k
el.
165.000.000 295
desa/k
el.
350.000.000 295
desa/ke
l.
240.000.000 295
desa/ke
l.
240.000.000 295
desa/kel
.
1.169.500.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
masyara
kat
melalui
pengemb
angan
kelompok
usaha
ekonomi
produktif
dipedesa
an
PEREMPUA
N
DIPEDESAA
N
22 1 19 2 Pemberdaya
an dan
pengembang
an
masyarakat,
adat dan
sosial
budaya
Jumlah
desa adat
yang
mendapatk
an
pembinaan
4 16 81.650.000 16 124.000.000 16 300.000.000 16 390.000.000 16 412.000.000 16 1.307.650.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Inventarisas
i Kekayaan
Desa
Jumlah
Updating
data
inventarisas
i kekayaan
desa
- - - - - - 1 buku 40.000.000 1 buku 40.000.000 1 buku 80.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
Pengelolaan
Kekayaan
Desa
Prosentase
penyelesaia
n penataan
asset dan
kekayaan
desa
dengan baik
dan benar
% - - - - - - 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 462.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 21 PROGRAM
BIDANG
PEMBERDA
YAAN
MASYARAK
AT DAN
DESA DARI
PEMERINTA
H PUSAT
DAN
PEMERINTA
H
PROVINSI,
SERTA
DANA
PENDAMPIN
GNYA.
Jumlah
desa yang
mendapatk
an Bimtek
SID
- - - - - - - - - - - - Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 21 1 Pengembang
an Sistem
Informasi
Desa
Jumlah
peserta
pelatihan
SID
- - - - - - - - - - - - Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
NON
URUSAN
PROGRAM
SETIAP
SKPD
22 1 1 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTR
ASI
PERKANTOR
AN
924.407.000 878.572.000 1.331.525.000 1.462.025.000 1.481.500.000 6.078.029.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Kab.
Blora
22 1 1 1 Penyediaan
jasa surat
menyurat
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
surat
menyurat
100 4.500.000 100 4.230.000 100 20.175.000 100 20.175.000 100 21.000.000 100 70.080.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 2 Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air dan
listrik
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
jasa
komunikasi
, sumber
daya air
dan listrik
100 99.000.000 100 98.700.000 100 180.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 677.700.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 6 Penyediaan
jasa
pemeliharaa
n dan
perizinan
kendaraan
dinas/opera
sional
Persentase
peme
nuhan
kebutuh an
jasa
pemeliha
raan dan
perizin an
kendaraan
di
nas/operasi
onal
100 7.500.000 100 9.400.000 100 25.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 116.900.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 7 Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
jasa
administras
i keuangan
100 105.400.000 100 105.400.000 100 120.000.000 100 120.000.000 100 125.000.000 100 575.800.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 8 Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
jasa
kebersihan
kantor
100 25.000.000 100 25.000.000 100 66.350.000 100 66.350.000 100 70.000.000 100 252.700.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 10 Penyediaan
alat tulis
kantor
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
alat tulis
kantor
100 100 50.000.000 100 47.000.000 100 85.000.000 100 85.000.000 100 90.000.000 100 357.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 11 Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
100 100 30.262.000 100 27.072.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 162.334.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 12 Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
komponen
instalasi
listrik/pene
rangan
bangunan
kantor
100 100 7.000.000 100 4.700.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 116.700.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 13 Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
jasa
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
100 100 323.250.000 100 265.600.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 1.188.850.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 14 Penyediaan
peralatan
rumah
tangga
Persentase
pemenuhan
peralatan
rumah
tangga
100 100 41.930.000 100 47.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 313.930.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 15 Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
100 100 8.790.000 100 7.050.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 45.840.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 17 Penyediaan
makanan
dan
minuman
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
makanan
dan
minuman
pegawai
dan rapat
100 100 31.775.000 100 28.200.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 209.975.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 18 Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
Persentase
pemenuhan
rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah yang
ditindaklanj
uti dan
disepakati
100 100 110.000.000 100 124.620.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 984.620.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 19 Rapat-rapat
koordinasi
kedalam
daerah
Persentase
pemenuhan
rapat-rapat
koordinasi
kedalam
daerah yang
ditindaklanj
uti dan
disepakati
100 100 80.000.000 100 84.600.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 554.600.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 1 20 Penyediaan
jasa
pendukung
pelayanan
perkantoran
Persentase
pemenuhan
pendukung
an
pelayanan
perkantoran
- - 100 50.000.000 100 200.500.000 100 200.500.000 100 451.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 PROGRAM
PENINGKAT
AN SARANA
DAN PRA
SARANA
APARATUR
123.000.000 1.032.820.000 1.450.000.000 920.000.000 1.375.000.000 4.900.820.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 5 Pengadaan
kendaraan
dinas/opera
sional
Jumlah
kendaraan
dinas/opera
siona yang
diadakan
- - 1 unit 235.000.000 1 unit 680.000.000 1 unit 100.000.000 500.000.000 1.515.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 7 Pengadaan
perlengkapa
n gedung
kantor
Jumlah
perlengkapa
n gedung
kantor yang
diadakan
- 200.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 850.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 9 Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Jumlah
peralatan
gedung
kantor yang
diadakan
- 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 12 Pengadaan
bangunan
pendukung
rumah
dinas,
rumah
jabatan dan
gedung
kantor
Jumlah
bangunan
pendukung
rumah
dinas,
rumah
jabatan dan
gedung
kantor yang
diadakan
1 unit - 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 350.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 22 Pemeliharaa
n rutin/
berkala
gedung
kantor
Persentase
gedung
kantor
dalam
kondisi baik
100 100 65.000.000 100 36.720.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 401.720.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 24 Pemeliharaa
n rutin/
berkala
kendaraan
dinas/opera
sional
Persentase
kenda raan
dinas/
operasional
dalam
keadaan
baik
100 100 43.000.000 100 37.600.000 100 150.000.000 100 200.000.000 100 250.000.000 100 680.600.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 28 Pemeliharaa
n rutin/
berkala
peralatan
gedung
kantor
Persentase
peralatan
gedung
kantor
dalam
kondisi baik
100 100 15.000.000 100 23.500.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 133.500.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 2 45 Rehabilitasi
sedang/bera
t bangunan
pendukung
rumah
dinas,
rumah
jabatan dan
gedung
kantor
Persentase
bangunan
pendukung
rumah
dinas,
rumah
jabatan dan
gedung
kantor
dalam
kondisi baik
- 100 200.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 470.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 3 PROGRAM
PENINGKAT
AN DISIPLIN
APARATUR
37.705.000 42.860.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 305.565.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 3 5 Pengadaan
pakaian
khusus hari-
hari tertentu
Jumlah
pakaian
khusus hari-
hari
tertentu
yang
diadakan
27 37.705.000 27 42.860.000 35 75.000.000 35 75.000.000 35 75.000.000 159 305.565.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 5 PROGRAM
PENINGKAT
AN
KAPASITAS
SUMBER
DAYA
APARATUR
- 2.394.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 42.394.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 5 1 Pendidikan
an pelatihan
formal
Jumlah
PNS yang
mendapatk
an
pendidikan
dan
pelatihan
formal
2 2 - 2 2.394.000 2 10.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 10 42.394.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 6 PROGRAM
PENINGKAT
AN
PENGEMBA
NGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA
DAN
KEUANGAN
- 5.320.000 60.750.000 60.750.000 62.000.000 188.820.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 6 1 Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
Jumlah
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
7 - 7 2.500.000 7 36.750.000 7 36.750.000 7 37.000.000 35 113.000.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 6 5 Penyusunan
rencana
strategis,
rencana
kinerja dan
penetapan
kinerja
Jumlah
rencana
kinerja,dan
penetapan
kinerja
SKPD
4 3 - 4 2.820.000 4 24.000.000 3 24.000.000 3 25.000.000 17 75.820.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 9 PROGRAM
PENINGKAT
AN
KELANCARA
N
PELAYANAN
DAN
ADMINISTR
ASI UMUM
89.900.000 137.400.000 - - - 227.300.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
22 1 9 3 Penyediaan
honorarium
tenaga
pengamana
n,
kbersihan,
sopir dan
tenaga lepas
lainnya
Prosentase
honorarium
tenaga
pengamana
n,
kbersihan,
sopir dan
tenaga
lepas
lainnya
yang
dibayarkan
100 100 89.900.000 137.400.000 - 0 - 100 227.300.000 Dinas
PMD
Kab.
Blora
Dinas
PMD
Kab.
Blora
JUMLAH 5.060.334.000 6.711.000.000 9.803.750.000 12.154.750.000 12.243.400.000 45.973.234.000
Blora, 2019
Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PURWADI SETIONO, SE
Pembina utama Muda
NIP. 19600521 198607 1 001