rencana strategis dinas koperasi …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/113_dinas...rencana...

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021 1

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL

DAN MENENGAH TAHUN 2016 - 2021

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017


HP

Typewriter

132


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya sistem

perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan

mekanismenya maupun jenis dokumen perencanaan yang harus disusun di

tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi

dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan

tahunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang menyebutkan adanya perubahan pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa dampak pada perubahan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di daerah. Perubahan dalam susunan

Perangkat daerah tersebut berakibat adanya ketidaksesuaian dalam

dokumen RPJMD terutama yang berkaitan dengan pengelompokan urusan

dan penjabaran Perangkat Daerah pengampu pencapaian target sasaran.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah di Kabupaten Gunungkidul, telah ditetapkan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Dokumen tersebut ditetapkan sebelum


diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, sehingga masih disusun berdasarkan urusan dan

susunan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat

ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran dengan urusan serta susunan perangkat

daerah, harus dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen

perencanaan yang telah disusun dengan melaksanakan Review Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diikuti

dengan Review Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD

disusun berdasarkan pada RPJMD dan simultan dengan penyusunan

RPJMD.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul

dulunya merupakan bagian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan ESDM dan sekarang menjadi organisasi Perangkat Daerah baru yang

berdiri sendiri. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru yang berdiri

sendiri, Dinas Koperasi UKM berkewajiban untuk menyusun Renstra PD

2016-2021 sesuai dengan Urusan dan SOTK yang baru. Rencana Strategis

Tahun 2016-2021 ini memuat gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis

berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten

Gunungkidul.

Rencana strategis Dinas Koperasi UKM merupakan serangkaian

proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang akan

dicapai selama kurun waktu lima tahun, secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin ada. Perencanaan strategis ini juga

merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber

daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategis di segala arah.


Selain itu Renstra Dinas Koperasi UKM merupakan salah satu

perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada

masyarakat dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yang akan

dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP).

Setiap instansi Pemerintah harus mempunyai langkah-langkah

strategis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan

memanfaatkan segenap potensi dan kemampuan yang ada dalam

mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan menjawab berbagai

tantangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sbagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;


tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi

UKM dalam menjalankan program dan kegiatan pada kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul

dalam menjalankan organisasi dan mengantisipasi dinamika dan

perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan strategis, dan

kecenderungan global yang berubah dengan cepat.

2. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.


3. Memberikan arah dan pedoman dalam menyusun dan melaksanakan

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul selama 5

(lima) tahun ke depan.

4. Menjadi instrumen pengelolaan keberhasilan, pengendalian dan

evaluasi terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi atas

target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Koperasi UKM ini menggunakan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi UKM

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Koperasi UKM

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Koperasi UKM

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Istimewa Yogyakarta

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM dengan

Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

7 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan

Dinas Tipe C yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha

kecil dan menengah. Dinas Koperasi UKM dulunya merupakan bagian dari

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM dan saat ini

merupakan organisasi Perangkat Daerah yang berdiri sendiri sebagai dinas

baru.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Gunungkidul,

fungsi Dinas Koperasi UKM adalah :

1. perumusan kebijakan umum di bidang koperasi, usaha kecil, dan

menengah;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil, dan

menengah;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang koperasi,

usaha kecil, dan menengah;

4. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;

5. pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

6. pembinaan kemitraan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

7. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan dan sumber daya manusia

koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah;

8. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang koperasi, usaha

kecil, dan menengah;

9. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;


10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang

koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan

11. pengelolaan UPT.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi UKM adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum;

c. Bidang Koperasi terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;

2. Seksi Bina Usaha;

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Produk;

2. Seksi Promosi dan Pemasaran;

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas masing-masing bidang dan sekretariat adalah :

(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan,

pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,

perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta

memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,

rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;

e. penyusunan rencana kerja sama; f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;


g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

i. penerapan dan pengembangan sistem informasi bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;

k. penyusunan laporan kinerja dinas; l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas; m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

dinas; n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

dinas; o. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang koperasi dan usaha

kecil dan menengah; p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,

administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

q. pelayanan administratif dan fungsional; r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;

s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan

t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan

Keuangan ; b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan

Keuangan ; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang

perencanaan dan keuangan; d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

e. melaksanakan analisis dan penyajian data; f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi

pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil dan

menengah; g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja

dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;


i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan

program dan kegiatan dinas; j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;

m. menyusun laporan keuangan; n. mengelola administrasi pendapatan; o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;

p. menyusun laporan kinerja dinas; q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian

Perencanaan dan Keuangan; r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- Subbagian Umum, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;

b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian

Umum;

d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;

e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan; f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern dinas;

g. menyusun rincian tugas dinas; h. mengelola urusan rumah tangga;

i. mengelola barang milik daerah; j. mengelola perpustakaan dinas;

k. melaksanakan hubungan masyarakat; l. menyusun rencana kerja sama;

m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;

n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

o. mengelola perjalanan dinas; p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi

pegawai; q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;


r. melaksanakan pengembangan pegawai;

s. menyelenggarakan analisis jabatan; t. mengelola tata usaha kepegawaian;

u. menganalisis beban kerja; v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;

z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Subbagian Umum.

(2) Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Koperasi; b. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang koperasi;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;

e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang koperasi; f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang koperasi; dan g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang

Koperasi.

Bidang Koperasi terdiri dari:

- Seksi Kelembagaan dan Pengawasan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;

d. melaksanakan penyuluhan pembentukan koperasi; e. melaksanakan fasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi;


f. melaksanakan fasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar

koperasi; g. melaksanakan pembubaran, penggabungan, peleburan, dan

pemisahan koperasi; h. melaksanakan fasilitasi pemberian izin pembukaan jaringan

pelayanan koperasi; i. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia koperasi;

j. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi; k. melaksanakan pengawasan koperasi; l. melaksanakan pembinaan dan penilaian koperasi berprestasi;

m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;

n. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelembagaan dan pengawasan

koperasi; dan o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan.

- Seksi Bina Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina usaha koperasi;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Usaha;

d. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha koperasi;

e. melaksanakan pembinaan kemitraan koperasi; f. melaksanakan pembinaan promosi dan pemasaran koperasi;

g. melaksanakan pembinaan akses permodalan koperasi; h. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha

koperasi; i. melaksanakan pembinaan penjaminan simpanan anggota

koperasi; j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina

Usaha; k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang bina usaha koperasi; dan

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Usaha.

(3) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha, promosi, dan


pemasaran usaha mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah; b. perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro, kecil, dan

menengah; c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha, promosi,

dan pemasaran usaha mikro; e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang usaha

mikro, kecil, dan menengah;

f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang usaha mikro, kecil, dan

menengah; dan g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdiri dari:

- Seksi Pengembangan Produk, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Produk;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengembangan Produk;

d. melaksanakan pembinaan kemitraan usaha mikro;

e. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha mikro; f. melaksanakan pembinaan akses permodalan usaha mikro;

g. melaksanakan pembinaan peningkatan produktivitas usaha mikro;

h. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro;

i. melaksanakan pengembangan jaringan usaha mikro; j. melaksanakan pelatihan pengembangan usaha mikro;

k. melaksanakan pembinaan perijinan usaha mikro; l. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi

Pengembangan Produk;

m. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan produk; dan


n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Seksi Pengembangan Produk.

- Seksi Promosi dan Pemasaran, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi dan

pemasaran; c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi

Promosi dan Pemasaran; d. melaksanakan pembinaan promosi produk usaha mikro;

e. melaksanakan pembinaan pemasaran produk usaha mikro; f. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana promosi

dan pemasaran produk usaha mikro;

g. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi promosi dan pemasaran produk usaha mikro;

h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Promosi dan Pemasaran;

i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang promosi dan pemasaran; dan

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi promosi dan pemasaran.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi UKM

Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung

Sumber Daya Manusia, dana dan sarana pendukung yang memadai.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi UKM dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

a. Susunan Kepegawaian

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi

terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Kepemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip

partisipatif penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif,

kesetaraan, visi strategis efektif dan efisien, profesional, akuntabel

dan pengawasan yang efektif. Salah satu unsur yang paling penting

adalah kecerdasan SDM aparatur yang mempunyai kontribusi,

kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menerjemahkan

kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif

dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya

sumber daya aparatur harus menjadi prioritas penting dan strategis

karena sumber daya aparatur sebagai penentu kemana arah dan

kebijakan suatu daerah.

Pegawai pada Dinas Koperasi UKM pada tahun 2017 berjumlah 25

orang, terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 18 Orang

2) Non PNS

- Tenaga Harian Lepas (THL) : 4 Orang

- Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) : 3 orang

Jumlah pegawai tersebut dirasakan masih sangat kurang mengingat

tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi UKM. Dengan keterbatasan jumlah personil tersebut Dinas

Koperasi UKM tetap berupaya untuk menjalankan tugas pokok dan

fungsi semaksimal mungkin.

Ragam tingkat pendidikan, kualifikasi, dan kompetensi personil

pada Dinas Koperasi UKM, sebagaimana dijelaskan dalam tabel-

tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai (PNS) menurut Pendidikan :

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1. SD - 0

2. SMP - 0

3. SLTA 8 orang 44,4

4. Sarjana Muda - 0

5. Sarjana (S-1) 7 orang 38,9

6. Pasca Sarjana (S-2) 3 orang 16,7

Jumlah 18 orang 100

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai (Non PNS) menurut Pendidikan :

No. Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1. SD - 0

2. SMP - 0

3. SLTA 2 orang 28,6

4. Sarjana Muda 1 orang 14,3


5. Sarjana (S-1) 4 orang 57,1

6. Pasca Sarjana (S-2) - orang 0 Jumlah 7 orang 100

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai menurut Golongan

No. Golongan/Ruang Bezetting 1-10-2017 Persentase (%)

1 I/a – I/d 0 0

2 II/a – II/d 4 22,2

3 III/a – III/d 11 61,1

4 IV/a – IV/e 3 16,7

Jumlah 100

Tabel 2.4 Jumlah PNS menurut Jabatan

No Jabatan (Eselon) Jumlah Persentase (%)

1. II 1 5,6

2. III 3 16,7

3. IV 6 33,3

4. Staf 8 44,4

Jumlah 18 100

b. Data Perlengkapan

Perlengkapan kerja (sarana dan prasarana) yang dimiliki untuk

mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi UKM adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kondisi Eksisting Aset DATA SARANA PRASARANA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEMESTER I TAHUN 2017

NO Jenis Barang/ Nama Barang Tahun perolehan Kondisi Harga Perolehan

A. TANAH 0 B. PERALATAN DAN MESIN 466.264.827,00 1. ALAT-ALAT BESAR 0

2. ALAT-ALAT ANGKUTAN 239.073.700

1 Mobil 2012 Baik 175.266.100 2 Sepeda Motor 2014 Baik 14.757.600


3 Sepeda Motor 2007 Baik 14.350.000 4 Sepeda Motor 2007 Baik 11.800.000 5 Sepeda Motor 2006 Baik 12.400.000 6 Sepeda Motor 2004 Baik 10.500.000


3. ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 0

4. ALAT PETERNAKAN DAN PERTANIAN 0 5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 195.099.757,00

7 Filling Besi/Metal 2003 Baik 300.000,00 8 Filling Besi/Metal 2003 Baik 300.000,00 9 Filling Besi/Metal 2004 Baik 1.400.000,00 10 Filling Besi/Metal 2004 Baik 1.400.000,00 11 White Board 2005 Baik 1.488.500,00 12 Lemari Kayu 2006 Baik 468.000,00 13 Lemari Kayu 2006 Baik 468.000,00 14 Lemari Kayu 2006 Baik 350.000,00 15 Lemari Kayu 2006 Baik 468.000,00 16 Lemari Kayu 1998 Baik 350.000,00 17 Lemari Kayu 2006 Baik 468.000,00 18 Lemari Kayu 2006 Baik 468.000,00 19 Lemari Kayu 2000 Baik 900.000,00 20 Lemari Kayu 2016 Baik 2.000.000,00 21 Kursi Besi / Metal 2002 Baik 326.200,00 22 Kursi Besi / Metal 2002 Baik 326.200,00 23 Kursi Besi / Metal 2002 Baik 326.200,00 24 Kursi Besi / Metal 2002 Baik 326.200,00 25 Kursi Besi / Metal 2002 Baik 326.200,00 26 Kursi Besi / Metal 2002 Baik 326.200,00 27 Kursi Besi / Metal 2002 Baik 326.200,00 28 Zice 2008 Baik 3.925.000,00 29 Zice 2008 Baik 3.925.000,00 30 Zice 2008 Baik 3.925.000,00 31 Meja Rapat 2008 Baik 500.000,00 32 Meja Rapat 2008 Baik 500.000,00 33 Meja Rapat 2008 Baik 500.000,00 34 Meja Rapat 2008 Baik 500.000,00 35 Meja Rapat 2008 Baik 500.000,00 36 Meja Rapat 2008 Baik 500.000,00 37 Meja Rapat 2008 Baik 500.000,00 38 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 39 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 40 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 41 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 42 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 43 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 44 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 45 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 46 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 47 Kursi Rapat 2008 Baik 200.000,00 48 Kursi Putar 2001 Baik 250.000,00 49 Kursi Putar 2000 Baik 500.000,00 50 Kursi Putar 2005 Baik 2.400.000,00 51 Meja Komputer 2005 Baik 150.000,00


52 Meja Komputer 2005 Baik 150.000,00 53 Meja Komputer 2005 Baik 150.000,00 54 Meja 1/2 Biro 1988 Baik 190.000,00 55 Meja 1/2 Biro 1991 Baik 180.000,00


56 Meja 1/2 Biro 2008 Baik 850.000,00 57 Meja 1/2 Biro 1987 Baik 180.000,00 58 Meja 1/2 Biro 1988 Baik 190.000,00 59 Meja 1/2 Biro 1991 Baik 180.000,00 60 Meja 1/2 Biro 2008 Baik 850.000,00 61 Meja 1/2 Biro 2008 Baik 850.000,00 62 Meja 1/2 Biro 2008 Baik 975.000,00 63 Meja 1/2 Biro 1989 Baik 200.000,00 64 Meja 1/2 Biro 1989 Baik 200.000,00 65 Meja 1/2 Biro 2008 Baik 850.000,00 66 Meja 1/2 Biro 2008 Baik 975.000,00 67 Meja 1/2 Biro 1983 Baik 180.000,00 68 Meja 1/2 Biro 1998 Baik 215.000,00 69 Meja 1/2 Biro 1988 Baik 190.000,00 70 Meja 1/2 Biro 2008 Baik 850.000,00 71 Meja 1/2 Biro 1984 Baik 180.000,00 72 Meja Kayu/Rotan 2003 Baik 300.000,00 73 Meja Kayu/Rotan 2003 Baik 300.000,00 74 Meja Kayu/Rotan 2003 Baik 300.000,00 75 Meja Telpon 2016 Baik 500.000,00 76 Meja Komputer 2003 Baik 400.000,00 77 Meja Komputer 2003 Baik 400.000,00 78 AC Unit 2013 Baik 5.000.000,00 79 Wireless 2005 Baik 5.750.000,00 80 Personal Computer Unit 2006 Baik 8.000.000,00 81 Personal Computer Unit 2010 Baik 6.020.000,00 82 Personal Computer Unit 2015 Baik 4.950.000,00 83 Personal Computer Unit 2014 Baik 4.950.000,00 84 Personal Computer Unit 2013 Baik 5.940.000,00 85 Personal Computer Unit 2008 Baik 7.200.000,00 86 Personal Computer Unit 2010 Baik 6.601.888,89 87 Printer 2010 Baik 1.507.998,11 88 Printer 2013 Baik 1.115.000,00 89 Printer 2016 Baik 3.339.150,00 90 Printer 2008 Baik 2.875.000,00 91 Printer 2013 Baik 1.115.000,00 92 Printer 2015 Baik 1.650.000,00 93 Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 2003 Baik 800.000,00 94 AC Unit 2015 Baik 5.225.000,00 95 Almari 2017 Baik 2.725.000 96 Almari 2017 Baik 2.725.000 97 Feling Kabinet 2017 Baik 1.950.000 98 Komputer 2017 Baik 5.621.300 99 Komputer 2017 Baik 5.621.300

100 Komputer 2017 Baik 5.621.300 101 Komputer 2017 Baik 5.621.300 102 Komputer 2017 Baik 5.621.300 103 Komputer 2017 Baik 5.621.300 104 Printer Cetak 2017 Baik 2.639.510 105 Printer Cetak 2017 Baik 2.639.510 106 Printer 2017 Baik 1.080.400


107 Printer 2017 Baik 1.080.400 108 Printer 2017 Baik 1.080.400 109 Printer 2017 Baik 1.080.400 110 Printer 2017 Baik 1.080.400


111 Printer 2017 Baik 1.080.400 112 Printer 2017 Baik 1.080.400 113 Laptop / Notebook 2017 Baik 5.832.700 114 Laptop / Notebook 2017 Baik 5.832.700 115 UPS 2017 Baik 4.753.800 116 Meja Komputer 2017 Baik 1.450.000 117 Rak Arsip 2017 Baik 2.250.000 118 Rak Arsip 2017 Baik 2.250.000 119 Rak Arsip 2017 Baik 2.250.000

6. ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 32.091.370,00 120 Proyektor + Attachment 2016 Baik 7.920.000,00 121 Camera Digital 2014 Baik 5.240.500,00 122 Kamera 2017 Baik 5.190.070 123 Proyektor 2017 Baik 13.740.800 7. ALAT-ALAT KEDOKTERAN 0 8. ALAT-ALAT LABORATORIUM 0

9. ALAT-ALAT KEAMANAN 0 C. GEDUNG DAN BANGUNAN 0 Bangunan Gedung 0 Rehabilitas Gedung Bangunan 0 Bangunan Monumen 0 D. JALAN, IRIGASI, & JARINGAN 400.000 124 Jaringan Telpon 400.000 E. ASET TETAP LAINNYA 0 F. KONS. DALAM PENGERJAAN 0

Jumlah 466.664.827

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM masih

sangat kurang, baik itu kendaraan dinas roda dua dan roda empat maupun

peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Melihat kondisi tersebut, masih

diperlukan adanya tambahan fasilitas sarana prasarana pendukung untuk

memperlancar pelaksanaan pekerjaan.


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM pada tahun 2010-2015

masih bergabung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

ESDM dapat dilihat dari capaian indikator kinerja kunci, indikator kinerja

utama maupun indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain

itu kinerja pelayanan PD dapat dilihat dari sejauhmana serapan

anggarannya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kinerja pelayanan Dinas

Koperasi UKM dapat dilihat dari pencapaian target kinerja sasaran strategis

bidang koperasi dan UMKM selama periode Rencana Strategis 2010-2015.

Pencapaian ini menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang

sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka

mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM yang ditunjukkan oleh

pencapaian kinerja di bidang koperasi dan UMKM selama lima tahun

terakhir dari 2010-2015 ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator dan

serapan anggaran sebagaimana tabel 2.9

2.3.1 Urusan Koperasi

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi

ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi

memajukan kesejahteraan anggota, dan bersifat kekeluargaan.

Perkembangan jumlah koperasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Gunungkidul

No. Jenis Koperasi Tahun 2015 Tahun 2016

1 KPRI 52 52 2 KOPABRI 2 1 3 KOPKAR (Koperasi Karyawan 12 12 4 KUD 16 16 5 KOPTAN (Koperasi Tani) 48 49 6 KOPNAK (koperasi Ternak) 7 7 7 KOP. PERIKANAN/Nelayan 1 1 8 KOPONTREN (Koperasi Pondok

Pesantren) 11 11


9 KOP BMT/KJKS 24 24 10 KOPPAS (Koperasi Pasar) 3 3


11 KSP (Kopesai Simpan Pinjam) 36 47 12 KOPPEN (Koperasi Pensiunan) 6 - 13 KOPINKRA (Koperasi Kerajinan) 6 6 14 KSU 58 58 15 KOPAD

(Koperasi Angkutan Pedesaan) 1 1

16 KOPWAN (Koperasi Wanita) 11 11 17 KOP PEMUDA 1 1 18 KOPERASI SEKUNDER 2 - 19 Koperasi Angkatan Darat 1

20 Koperasi Kepolisian 1 21 Koperasi Veteran 1

22 Koperasi wisata 1

23 Koperasi Wredatama 4

JUMLAH 297 308

Perkembangan koperasi di Kabupaten Gunungkidul pada awal

periode Renstra sebelumnya terdapat 246 koperasi. Jumlah koperasi di

Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2015, sebagaimana

digambarkan dalam tabel 2.6 telah berkembang menjadi 297 koperasi

dengan jumlah anggota 77.882 orang, jumlah pengurus 1.207 orang,

jumlah pengawas 594 orang, jumlah manajer 70 orang, jumlah karyawan

668 orang dengan koperasi yang telah melakukan Rapat Anggota Tahunan

(RAT) yaitu 150 koperasi atau 50,50%. Keseluruhan koperasi tersebut

memiliki total asset Rp 259.300.319.160,00 dengan omset usaha sebesar

Rp 431.508.583.817,00. Data koperasi yang melakukan RAT digambarkan

dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 Data Koperasi yang Melakukan RAT


1 KPRI 44 42 2 KOPABRI 1 1 3 KOPKAR (Koperasi Karyawan) 6 5 4 KUD 12 10 5 KOPTAN (Koperasi Tani) 12 14 6 KOPNAK (koperasi Ternak) 3 1 7 KOP. PERIKANAN 0 1 8 KOPONTREN (KoperasiPondok Pesantren) 4 3


9 KOP BMT/KJKS 16 17

10 KOPPAS (Koperasi Pasar) 0 0 11 KSP (Kopesai Simpan Pinjam) 22 26


12 KOPPEN (Koperasi Pensiunan) 4 - 13 KOPINKRA (Koperasi Kerajinan) 3 4 14 KSU 16 21 15 KOPAD(Koperasi Angkutan Pedesaan) 0 16 KOPWAN (Koperasi Wanita) 7 7 17 KOP PEMUDA 0 18 KOPERASI SEKUNDER 0 19 Koperasi Angkatan Darat 1 20 Koperasi Kepolisian 1 21 Koperasi Veteran 1 22 Koperasi Wisata 1 23 Koperasi Wredatama 2 JUMLAH 150 158

Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (selanjutnya disebut UKM) dilakukan dengan penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM) UKM khususnya tentang kewirausahaan, serta peningkatan

pemahaman pengurus dan anggota koperasi tentang manajemen

perkoperasian. Hambatan yang selama ini dihadapi antara lain pembinaan

bidang koperasi yang belum maksimal karena keterbatasan personil

pembina, sarana prasarana, maupun terobosan kebijakan yang mendukung.

Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia pengurus, pengawas, maupun

pengelola koperasi serta anggota dan UMKM terutama terhadap akses

sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, sarana pemasaran

serta informasi pasar.

Strategi integrasi pembinaan perindustrian dan perdagangan

berbasis koperasi sebagai inovasi program kebijakan untuk meningkatkan

kinerja secara simultan dan terpadu. Melanjutkan upaya berkesinambungan

untuk akselerasi peningkatan kapasitas dan kompetensi koperasi baik

pengurus, pengawas, dan pengelola serta anggota maupun

kelembagaannya.

2.3.2 Urusan Usaha Mikro Kecil Menengah


Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan

Kabupaten hanya pada pemberdayaan pengembangan usaha mikro, melalui

peningkatan akses pada sumber daya produktif dan pengembangan

kewirausahaan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan

memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat

Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi

kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pendataan jumlah UMKM yang dilaksanakan pada

tahun 2016 di 18 kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul didapatkan data

bahwa jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah sebanyak

38.430 UMKM dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah

2016 26.943 11.520 67

Jumlah 38.430


No2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)1 Kontribusi sektor industri terhadap

PDRB persen 11,47% 11,01% 11,36% 11,29% 9,47% 11,06% 10,16% 9,63% 9,87% 9,47% 96,43% 92,28% 84,77% 87,42% 100,00% IKU2 Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB persen 14,93% 14,92% 15,04% 15,47% 8,76% 14,92% 14,60% 14,56% 8,76% 8,76% 99,93% 97,86% 96,84% 56,63% 100,00% IKU3 Persentase pertumbuhan industri

unit 20.500 21.000 21.750 22.500 23.000 19.006 20.574 20.880 20.921 21.025 92,71% 97,97% 96,00% 92,98% 91,41% IKU4 Nilai ekspor perdagangan rupiah 24.440.000.000 2.207.000.000 4.900.000.000 1.398.168.480 5.214.480.000 24.440.000.000 2.207.000.000 4.900.000.000 1.398.168.480 5.214.480.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IKU5 Persentase penurunan kasus

pelanggaran konsumen persen 1,50% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 1,50% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IKU

6 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran konsumen

persen 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IKU7 Persentase peningkatan omset

koperasipersen 4% 5% 6% 7% 8% 4% 5% 6% 7% 8% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IKU

Tabel 2.8.

KetIndikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (IKU)

Target

Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDAGKOP ESDM KABUPATEN GUNUNGKIDUL


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.945.000 175.945.500 160.220.000 226.601.500 361.471.000 117.478.921 157.976.066 145.113.194 190.987.376 345.037.234 92,54 89,79 90,57 84,28 95,45 58.631.500 56.889.578

01 Penyedia jasa surat menyurat 1.500.000 1.500.000 1.700.000 1.850.000 1.925.000 1.254.500 1.185.000 1.167.430 1.260.000 1.279.560 83,63 79,00 68,67 68,11 66,47 106.250 6.265 02 Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik 13.020.000 13.020.000 13.200.000 15.000.000 14.400.000 8.217.121 6.167.291 6.287.964 6.339.451 9.412.621 63,11 47,37 47,64 42,26 65,37 345.000 298.875 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional - 3.700.000 6.800.000 6.093.500 5.850.000 - 3.361.900 2.894.500 2.708.700 3.343.500 90,86 42,57 44,45 57,15 1.462.500 835.875 07 Penyedia jasa administrasi keuangan 21.300.000 21.300.000 22.200.000 21.300.000 27.900.000 19.725.000 21.300.000 22.075.000 21.300.000 27.900.000 92,61 100,00 99,44 100,00 100,00 1.650.000 2.043.750 08 Penyedia jasa kebersihan kantor 2.000.000 - - - - 2.000.000 - - - - 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000) (500.000) 09 Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja 12.250.000 12.985.000 13.985.000 17.480.000 15.100.000 12.250.000 12.985.000 13.985.000 17.480.000 15.100.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 712.500 712.500 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.975.000 8.175.000 10.000.000 10.000.000 13.300.000 6.974.350 8.174.250 9.949.250 10.000.000 13.140.200 99,99 99,99 99,49 100,00 98,80 1.581.250 1.541.463 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 13.000.000 15.000.000 18.000.000 15.000.000 17.500.000 12.115.550 14.251.225 15.410.450 14.587.150 17.467.000 93,20 95,01 85,61 97,25 99,81 1.125.000 1.337.863 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor - 2.000.000 2.000.000 3.000.000 5.200.000 - 2.000.000 1.998.000 3.000.000 5.192.200 0,00 100,00 99,90 100,00 99,85 1.300.000 1.298.050 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

kantor- - - 34.000.000 90.550.000 - - - 33.845.975 88.750.000 0,00 0,00 0,00 99,55 98,01 22.637.500 22.187.500

14 Penyediaan peralatan rumah tangga - 2.245.500 2.400.000 2.000.000 4.200.000 - 2.245.500 2.400.000 1.997.900 4.178.500 0,00 100,00 100,00 99,90 99,49 1.050.000 1.044.625 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.998.000 2.136.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.956.000 1.956.000 89,38 89,38 89,38 97,90 91,57 54.000 60.000 17 Penyediaan makanan dan minuman 8.480.000 11.000.000 11.765.000 9.000.000 11.750.000 7.410.000 5.860.000 11.732.500 6.262.500 10.520.000 87,38 53,27 99,72 69,58 89,53 817.500 777.500 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 46.500.000 83.100.000 56.250.000 89.880.000 135.220.000 45.816.400 78.729.900 55.497.100 70.249.700 130.357.653 98,53 94,74 98,66 78,16 96,40 22.180.000 21.135.313 19 Penyediaan jasa tenaga

administrasi/perkantoran - - - - 16.440.000 - - - - 16.440.000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4.110.000 4.110.000 1 15 01 02 Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Aparatur 81.630.000 64.116.000 127.050.000 76.264.000 106.200.000 79.227.000 61.302.310 125.524.900 71.995.690 99.654.908 97,06 95,61 98,80 94,40 93,84 6.142.500 5.106.977 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 24.550.000 13.000.000 48.200.000 16.000.000 15.900.000 24.390.000 12.885.000 47.470.000 15.840.000 15.675.000 99,35 99,12 98,49 99,00 98,58 (2.162.500) (2.178.750) 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 55.080.000 51.116.000 78.850.000 60.264.000 90.300.000 52.837.000 48.417.310 78.054.900 56.155.690 83.979.908 95,93 94,72 98,99 93,18 93,00 8.805.000 7.785.727 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 2.000.000 - - - - 2.000.000 - - - - 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000) (500.000) 1 15 01 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur - 4.620.000 - - 9.600.000 - 4.620.000 - - 7.994.550 0,00 100,00 0,00 0,00 83,28 2.400.000 1.998.638 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari

tertentu - 4.620.000 - - 5.600.000 - 4.620.000 - - 5.600.000 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 1.400.000 1.400.000 06 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD - - - - 4.000.000 - - - - 2.394.550 0,00 0,00 0,00 0,00 59,86 1.000.000 598.638

1 15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000 12.000.000 15.000.000 14.470.000 15.000.000 9.900.000 11.970.000 12.040.000 12.453.950 11.410.000 99,00 99,75 80,27 86,07 76,07 1.250.000 377.500

01 Pendidikan dan pelatihan Formal 10.000.000 12.000.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000 9.900.000 11.970.000 12.040.000 8.300.000 11.410.000 99,00 99,75 80,27 83,00 76,07 1.250.000 377.500 05 Penyusunan Analis Beban Kerja - - - 4.470.000 - - - - 4.153.950 - 0,00 0,00 0,00 92,93 0,00 - -

1 15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ke

9.690.000 6.990.000 14.000.000 12.650.000 11.400.000 9.169.250 6.973.900 13.619.500 12.334.000 10.045.700 94,63 99,77 97,28 97,50 88,12 427.500 219.113 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.499.500 1.199.000 1.088.000 100,00 100,00 99,97 79,93 54,40 250.000 22.000 02 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 480.000 100,00 100,00 100,00 100,00 96,00 - (5.000) 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun 1.990.000 1.990.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 1.480.000 1.990.000 2.500.000 2.485.000 2.000.000 74,37 100,00 100,00 99,40 100,00 2.500 130.000 05 Penyusunan pelaporan keuangan

bulanan/SPJ 6.200.000 3.500.000 9.500.000 8.150.000 6.900.000 6.189.250 3.483.900 9.120.000 8.150.000 6.477.700 99,83 99,54 96,00 100,00 93,88 175.000 72.113

1 15 01 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 15.330.000 14.000.000 24.625.000 43.027.500 78.057.500 14.920.000 13.799.950 19.007.250 37.960.950 61.399.250 97,33 98,57 77,19 88,22 78,66 15.681.875 11.619.813

01 Pengelolaan data dan sistem Informasi SKPD - - - 7.882.500 24.575.000 - - - 7.445.000 23.016.250 0,00 0,00 0,00 94,45 93,66 6.143.750 5.754.063

02 Penyusunan Rencana Strategis SKPD - - - 2.497.500 6.000.000 - - - 1.985.000 - 0,00 0,00 0,00 79,48 0,00 1.500.000 - 03 Penyusunan RencanaKerja SKPD 1.500.000 2.000.000 2.300.000 5.000.000 4.350.000 1.500.000 1.999.950 1.891.500 4.587.000 3.389.000 100,00 100,00 82,24 91,74 77,91 712.500 472.250

(1)

Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke- Rata2 Pertumbuhan

Tabel 2.9Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perindagkop ESDM

Kabupaten Gunungkidul

PROGRAM dan KEGIATAN **)Kode rekening


05 Monitoring evaluasi dan pengendalian prog kegiatan SKPD 8.400.000 7.000.000 7.425.000 3.912.500 32.242.500 8.190.000 7.000.000 3.944.500 3.499.000 27.074.000 97,50 100,00 53,12 89,43 83,97 5.960.625 4.721.000

06 Penyelenggaraan forum SKPD 5.430.000 5.000.000 4.850.000 6.940.000 7.790.000 5.230.000 4.800.000 4.849.500 6.470.000 6.550.000 96,32 96,00 99,99 93,23 84,08 590.000 330.000 16 Penyusunan Standar Operating Procedure

(SOP) - - 6.950.000 7.200.000 - - - 6.396.750 6.359.950 - 0,00 0,00 92,04 88,33 0,00 - - 17 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) SKPD - - 3.100.000 3.150.000 1.255.000 - - 1.925.000 2.270.000 375.000 0,00 0,00 62,10 72,06 29,88 313.750 93.750 22 Pengendalian internal SKPD - - - 6.445.000 1.845.000 - - - 5.345.000 995.000 0,00 0,00 0,00 82,93 53,93 461.250 248.750

1 15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 67.375.000 51.500.000 116.950.000 138.145.000 172.468.000 64.695.000 50.500.000 111.210.000 134.055.000 133.528.000 96,02 98,06 95,09 97,04 77,42 26.273.250 17.208.250

03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi umkm 8.150.000 - - - - 6.750.000 - - - - 82,82 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.037.500) (1.687.500)

06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan - - - 23.685.000 120.000.000 - - - 23.145.000 102.480.000 0,00 0,00 0,00 97,72 85,40 30.000.000 25.620.000

07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 59.225.000 51.500.000 116.950.000 114.460.000 52.468.000 57.945.000 50.500.000 111.210.000 110.910.000 31.048.000 97,84 98,06 95,09 96,90 59,18 (1.689.250) (6.724.250)

1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - 57.564.000 61.430.000 70.620.000 74.777.500 - 45.271.400 50.960.000 63.716.800 62.038.000 0,00 78,65 82,96 90,22 82,96 18.694.375 15.509.500

01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan - 14.550.000 16.350.000 20.890.000 11.800.000 - 14.550.000 15.750.000 19.362.800 11.303.300 0,00 100,00 96,33 92,69 95,79 2.950.000 2.825.825

03 Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi

- 21.020.000 30.180.000 16.630.000 30.927.500 - 10.052.400 26.410.000 16.486.700 24.159.700 0,00 47,82 87,51 99,14 78,12 7.731.875 6.039.925 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah - 21.994.000 14.900.000 33.100.000 32.050.000 - 20.669.000 8.800.000 27.867.300 26.575.000 0,00 93,98 59,06 84,19 82,92 8.012.500 6.643.750 1 15 01 18 Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi 134.715.000 143.830.000 111.697.500 152.270.000 109.905.000 93.914.700 96.109.400 93.879.500 128.625.700 80.843.800 69,71 66,82 84,05 84,47 73,56 (6.202.500) (3.267.725) 03 Pembangunan Sistem Informasi

Perencanaan pengembangan 14.650.000 - - - - - - - - - 0,00 (3.662.500) - 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian 32.430.000 24.110.000 22.117.500 38.852.500 30.405.000 9.309.400 18.320.000 20.367.500 35.152.500 18.155.000 28,71 75,99 92,09 90,48 59,71 (506.250) 2.211.400 05 Pembinaan pengawasan dan penghargaan

kop berprestasi 78.315.000 90.215.000 77.380.000 78.787.500 79.500.000 75.305.300 72.844.400 62.692.000 71.603.200 62.688.800 96,16 80,75 81,02 90,88 78,85 296.250 (3.154.125) 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi 9.320.000 12.205.000 12.200.000 10.940.000 - 9.300.000 4.945.000 10.820.000 10.920.000 - 99,79 40,52 88,69 99,82 0,00 (2.330.000) (2.325.000) 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - 17.300.000 - 23.690.000 - - - - 10.950.000 - 0,00 0,00 0,00 46,22 0,00 - -

2 03 01 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 126.050.000 124.365.000 143.427.500 261.902.500 92.345.000 87.591.300 103.667.500 118.389.500 220.295.700 88.232.453 69,49 83,36 82,54 84,11 95,55 (8.426.250) 160.288

01 Penyusunan regulasi mengenai penambangan bahan galian C 45.590.000 15.000.000 52.237.500 920.000 40.993.700 13.460.000 29.581.300 920.000 89,92 89,73 56,63 100,00 (11.167.500) (10.018.425)

02 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C - 13.655.000 25.425.000 24.050.000 20.445.000 - 10.774.000 20.170.000 20.995.200 19.531.653 0,00 78,90 79,33 87,30 95,53 5.111.250 4.882.913

04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 33.175.000 20.450.000 33.312.500 26.567.500 - - 13.955.000 29.383.500 20.429.500 - 0,00 68,24 88,21 76,90 0,00 (8.293.750) -

07 Koordinasi dan pengelolaan air bawah 47.285.000 52.860.000 52.385.000 127.397.500 55.435.000 46.597.600 45.485.500 43.146.000 121.236.600 53.715.800 98,55 86,05 82,36 95,16 96,90 2.037.500 1.779.550 09 Koordinasi dan pengelolaan kawasan kars - 22.400.000 32.305.000 31.650.000 15.545.000 - 19.993.000 25.690.000 28.053.100 14.065.000 0,00 89,25 79,52 88,64 90,48 3.886.250 3.516.250

2 03 01 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 32.435.000 109.390.000 112.482.500 309.457.500 116.082.500 13.250.000 94.437.500 108.052.000 154.324.200 85.095.773 40,85 86,33 96,06 49,87 73,31 20.911.875 17.961.443

01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat - 38.450.000 36.312.500 181.357.500 36.707.500 - 28.622.500 33.454.500 31.667.200 29.116.110 0,00 74,44 92,13 17,46 79,32 9.176.875 7.279.028

02 Monitoring evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat 13.250.000 17.050.000 15.000.000 27.600.000 11.900.000 13.250.000 15.410.000 14.742.500 25.837.000 10.349.663 100,00 90,38 98,28 93,61 86,97 (337.500) (725.084)

03 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi - 39.590.000 41.300.000 84.250.000 46.175.000 - 38.035.000 40.210.000 81.660.000 45.630.000 0,00 96,07 97,36 96,93 98,82 11.543.750 11.407.500

04 Inventarisasi dan pembinaan penambang rakyat 19.185.000 14.300.000 19.870.000 16.250.000 21.300.000 - 12.370.000 19.645.000 15.160.000 - 0,00 86,50 98,87 93,29 0,00 528.750 -

2 03 01 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 46.815.000 73.315.000 76.930.000 3.261.597.000 4.071.885.500 41.819.200 60.348.000 69.465.500 3.159.412.000 3.859.856.327 89,33 82,31 90,30 96,87 94,79 1.006.267.625 954.509.282


01 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 18.350.000 25.925.000 34.815.000 43.415.000 51.400.000 16.390.000 22.815.000 32.402.500 39.041.400 50.440.077 89,32 88,00 93,07 89,93 98,13 8.262.500 8.512.519

02 Koordinasi dan pengelolaan minyak gas, energi baru, dan terbarukan 14.095.000 21.540.000 21.625.000 3.205.057.000 4.003.985.500 13.054.200 17.514.000 19.740.000 3.107.754.200 3.793.325.650 92,62 81,31 91,28 96,96 94,74 997.472.625 945.067.863

03 Pemantauan distribusi BBM 14.370.000 25.850.000 20.490.000 13.125.000 16.500.000 12.375.000 20.019.000 17.323.000 12.616.400 16.090.600 86,12 77,44 84,54 96,12 97,52 532.500 928.900 2 06 01 15 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdag. 17.090.000 42.800.000 29.230.000 65.100.000 81.940.000 16.462.600 41.993.000 29.117.400 61.281.800 78.435.950 96,33 98,11 99,61 94,13 95,72 16.212.500 15.493.338 03 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa 17.090.000 42.800.000 29.230.000 32.450.000 21.940.000 16.462.600 41.993.000 29.117.400 30.642.050 19.965.950 96,33 98,11 99,61 94,43 91,00 1.212.500 875.838 05 Pengawasan dan sosialisasi cukai

tembakau - - - 32.650.000 60.000.000 - - - 30.639.750 58.470.000 0,00 0,00 0,00 93,84 97,45 15.000.000 14.617.500 2 06 01 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor 221.675.000 290.000.000 616.652.500 345.507.500 362.132.100 214.747.270 280.394.100 526.513.024 331.396.750 321.292.630 96,87 96,69 85,38 95,92 88,72 35.114.275 26.636.340 02 Pengembangan informasi peluang pasar

perdag luar negeri 191.675.000 260.000.000 554.615.000 285.000.000 302.309.600 186.382.270 252.794.200 468.513.074 273.362.200 266.757.630 97,24 97,23 84,48 95,92 88,24 27.658.650 20.093.840 08 Membangun jejaring dengan eksportir 30.000.000 30.000.000 62.037.500 60.507.500 59.822.500 28.365.000 27.599.900 57.999.950 58.034.550 54.535.000 94,55 92,00 93,49 95,91 91,16 7.455.625 6.542.500

2 06 01 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdag Dlm Negeri 139.475.000 141.045.000 244.630.000 1.711.863.000 2.280.541.500 131.550.000 138.071.300 237.542.900 1.391.490.600 2.234.584.950 94,32 97,89 97,10 81,29 97,98 535.266.625 525.758.738

01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional - - 0 20.800.000 - - - - 18.737.400 - 0,00 0,00 0,00 90,08 0,00 - -

02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 10.000.000 15.000.000 16.650.000 17.120.000 15.090.000 9.600.000 14.774.800 16.452.300 16.569.600 14.817.500 96,00 98,50 98,81 96,79 98,19 1.272.500 1.304.375

03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 114.775.000 116.000.000 211.030.000 188.295.000 200.117.500 109.495.000 113.811.800 205.300.600 178.481.950 185.028.300 95,40 98,11 97,29 94,79 92,46 21.335.625 18.883.325

06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 14.700.000 10.045.000 16.950.000 19.030.000 13.770.000 12.455.000 9.484.700 15.790.000 17.794.800 12.277.500 84,73 94,42 93,16 93,51 89,16 (232.500) (44.375)

08 Pembangunan/rehbilitasi pasar tradisional - - - 1.466.618.000 2.051.564.000 - - - 1.159.906.850 2.022.461.650 0,00 0,00 0,00 79,09 98,58 512.891.000 505.615.413 2 06 01 19 Program pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan 136.025.000 116.164.000 82.480.000 19.250.000 29.675.000 134.411.000 114.947.300 80.692.200 18.074.800 24.060.000 98,81 98,95 97,83 93,90 81,08 (26.587.500) (27.587.750) 01 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima

dan asongan 136.025.000 116.164.000 82.480.000 19.250.000 29.675.000 134.411.000 114.947.300 80.692.200 18.074.800 24.060.000 98,81 98,95 97,83 93,90 81,08 (26.587.500) (27.587.750) 2 07 01 15 Program Peningkatan Kapasitas

IPTEK Sistem Produksi 25.500.000 92.275.000 228.600.000 116.479.500 59.442.500 25.300.000 87.129.000 220.625.700 112.348.300 56.117.500 99,22 94,42 96,51 96,45 94,41 8.485.625 7.704.375 06 Penguatan kemampuan Industri berbasis

teknologi 25.500.000 92.275.000 228.600.000 116.479.500 59.442.500 25.300.000 87.129.000 220.625.700 112.348.300 56.117.500 99,22 94,42 96,51 96,45 94,41 8.485.625 7.704.375 2 07 01 16 Program Pengembangan Industri kecil

dan Menengah 82.390.000 240.280.000 297.170.000 265.630.000 141.925.000 75.322.850 204.525.100 122.206.950 158.918.500 118.804.276 91,42 85,12 41,12 59,83 83,71 14.883.750 10.870.357 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya 76.890.000 233.280.000 288.170.000 210.315.000 135.000.000 69.822.850 199.247.100 114.608.250 145.485.100 111.985.276 90,81 85,41 39,77 69,17 82,95 14.527.500 10.540.607 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri

kecil dan menengah 5.500.000 7.000.000 9.000.000 55.315.000 6.925.000 5.500.000 5.278.000 7.598.700 13.433.400 6.819.000 100,00 75,40 84,43 24,29 98,47 356.250 329.750 2 07 01 17 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri 700.155.000 755.777.500 1.053.355.000 882.297.500 946.030.000 245.025.000 731.260.900 1.015.174.300 802.413.900 703.757.850 35,00 96,76 96,38 90,95 74,39 61.468.750 114.683.213 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri

700.155.000 755.777.500 1.053.355.000 882.297.500 946.030.000 245.025.000 731.260.900 1.015.174.300 802.413.900 703.757.850 35,00 96,76 96,38 90,95 74,39 61.468.750 114.683.213 2 07 01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra

industri potensial 94.410.000 108.725.000 167.250.000 94.490.000 132.500.000 93.069.200 97.262.100 161.103.000 81.436.000 127.697.000 98,58 89,46 96,32 86,18 96,38 9.522.500 8.656.950 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat 94.410.000 108.725.000 167.250.000 94.490.000 132.500.000 93.069.200 97.262.100 161.103.000 81.436.000 127.697.000 98,58 89,46 96,32 86,18 96,38 9.522.500 8.656.950


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi

UKM

Tantangan pengembangan koperasi UMKM kedepan antara lain

yaitu menjadikan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan

yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan

perekonomian daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan

keberpihakan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Keberpihakan

bagi koperasi dan UMKM bertujuan untuk memberikan motivasi dan

meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping

itu koperasi harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip

partisipasi, kebersamaan, dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya

koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, gerakan koperasi,

Dekopinda, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam upaya

peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas

Koperasi UKM antara lain :

1. Persaingan global yang menuntut kesiapan seluruh stakeholder untuk

menghadapinya;

2. Pemahaman perundang-undangan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) yang masih rendah;

3. Masih banyaknya peredaran barang kemasan produk makanan dan

minuman yang telah kadaluwarsa;

4. Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UMKM;

5. Masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha;

6. Kualitas kelembagaaan koperasi dan usaha mikro masih rendah;

7. Jaringan pemasaran dan fasilitas yang kurang mendukung;

8. Kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang

paling benar.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM

antara lain adalah :

1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk

usaha;

2. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;

3. Arah kebijakan serta program kegiatan K/L yang kondusif dan dapat

disinergiskan dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM;


4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi, BUMN maupun seluruh stakeholder;

5. Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan

pesatnya perkembangan teknologi informasi;

6. Terbukanya peluang usaha bagi Koperasi dan Usaha mikro;


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Koperasi UKM

Dinas Koperasi UKM mempunyai peran dan posisi strategis dalam

rangka meningkatkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan

masyarakat. Sebagai instansi Pemerintah yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan

UMKM, Dinas Koperasi UKM mengemban amanat penting untuk menjadikan

koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu lembaga yang

maju, mandiri dan mempunyai daya saing.

Dilihat dari segi kuantitas, Kabupaten Gunungkidul mempunyai

sumber daya manusia yang cukup untuk bersama-sama melakukan

pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku koperasi dan UMKM juga cukup

banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha dan berkoperasi cukup

tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-

royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang

masih kondusif. Potensi sumber bahan baku industri dan bahan galian

mineral juga tersedia. Dilihat dari potensi energi alternatif pun tersedia di

Gunungkidul baik sinar matahari, angin, gelombang, biofuel, maupun

biomasa. Demikian juga dengan potensi sumber daya air dan sistem sungai

bawah tanah yang melimpah.

Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas

Koperasi UKM. Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas

masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi

kualitasnya sehingga kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan

kinerja KUMKM tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan

kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan

pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat

kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan

posisi tawar untuk mengelola dan mengakses berbagai sumber daya

produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi,

pasar, dan faktor produksi.


Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah

utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil, umumnya tidak

berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat

sederhana dan kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan

nilai tambah produk. Dengan modal usaha yang terbatas, tingkat

pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi belum cukup memenuhi

persyaratan perbankan menyebabkan usaha mikro ini masih sulit untuk

memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Kondisi ini

berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa

pasar produk koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Rendahnya

daya saing produk Gunungkidul semakin terhimpit dengan adanya

kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis

dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum memenuhi

standar kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar.

Permasalah khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi

adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai

badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik

dan khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang

memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar.

Di samping itu, dalam upaya pengembangan koperasi masih menghadapi

permasalahan ketiadaan lembaga penjamin simpanan anggota di koperasi.

Hal ini merupakan ancaman tersendiri bagi eksistensi koperasi.

Bersamaan dengan permasalahan tersebut, koperasi dan UMKM juga

menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya

perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang

diiringi dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. Kualitas SDM pelaku

usaha bidang koperasi dan UMKM juga masih terbatas. Kebanyakan pelaku

usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi,

kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan

usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih

lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan

pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga

masih lemah. Di sisi lain dukungan dana memang masih terbatas karena

keterbatasan kemampuan anggaran daerah untuk mendukung program dan

kegiatan Dinas Koperasi UKM.


Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk memberikan dukungan

kebijakan bagi pengembangan dan kemajuan pembangunan bidang

koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu dukungan

perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB

dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses oleh koperasi dan UMKM

yang memiliki persyaratan tertentu. Pengaruh globalisasi membuka

kesempatan untuk dapat menjangkau akses pasar nasional dan

internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan

berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun

internasional. Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) maupun lembaga pendamping lainnya diharapkan dapat

memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya

peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil

dan pengusaha menengah/besar .

Kemajuan informasi dan teknologi sangat berdampak pada

produktivitas serta pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Pesatnya

perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kemampuan

membaca kebutuhan pasar membuka peluang kreativitas usaha para pelaku

ekonomi dalam mengembangkan usahanya. Keselarasan program dan

kerjasama lintas sektor juga sangat membantu keberhasilan pelaksanaan

program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya

koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM

Terbatasnya kemampuan KUMKM

Rendahnya daya saing KUMKM

2 Masih terbatasnya sumber daya financial

Kurangnya Akses permodalan

Rendahnya produktivitas KUMKM


No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

3 belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik dan khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar

Kurangnya pemahaman praktik berkoperasi yang benar

Tata Laksana koperasi tidak sesuai ketentuan

4 Kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UMKM juga masih terbatas.

Tingkat pendidikan yang masih rendah

Pengelolaan Koperasi dan UMKM belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah Terpilih

Kebijakan Pembangunan Daerah diharapkan mengacu pada realitas

masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang bercirikan nilai-nilai

sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut mampu

membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mewujudkan pembangunan

daerah yang merata dan berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi

“DHAKSINARGA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan

mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan

arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul

tersebut sejalan dengan filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

“HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul “DHAKSINARGA

BUMIKARTA” merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa

ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul

menjadi daerah yang subur dan makmur dalam rangka mencapai

“HAMEMAYU HAYUNING BAWANA” sebagai cita-cita luhur untuk

mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan

berdasarkan nilai budaya.


Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga

dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya

menjadi ruh atau jiwa dalam visi pembangunan daerah sebagai suatu

pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah,

dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan

komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu

dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka

panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY,

serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan visi

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2012, yaitu :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya

saing, maju, mandiri dan Sejahtera tahun 2021”

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah

kondisi Kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata

utama dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang

berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata juga

mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep

mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-

nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai

kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya

asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Dengan

terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka

dan berbudaya , maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

sejahtera akan tercapai.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,

mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam

berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan komparatif dan

kompetitif.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Ditinjau dari

aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang

lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah


berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri,

sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung

pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan

yang mampu mengembangkan sistem kelembagaan politik yang

demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta

masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi

dan kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus

meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan

pembangunan daerah.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai

oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi

keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling

menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021, memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke

depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi

pembangunan sebagai berikut :

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

c. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif.

f. Meningkatkan pengelolaan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, misi yang selaras dan

berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi

UKM adalah pada misi ke-5, yaitu sebagai berikut :


Misi 5 :

Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim

investasi yang kondusif.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing

sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang

menjadi penggerak dan penguatan bagi perekonomian daerah yang

meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil

dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran pemerintah adalah

sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dengan meningkatkan

akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan

ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Faktor penghambat pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi

dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain : kualitas

dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dukungan

sarana prasarana yang terbatas, serta belum optimalnya koordinasi antar

lembaga/instansi terkait. Adapun faktor pendorong pelayanan PD terhadap

pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah

antara lain adalah : adanya komitmen dan tekad yang kuat dalam

pemberdayaan koperasi dan UMKM; tersedianya Peraturan Perundang-

undangan dan kebijakan yang kondusif, serta struktur kelembagaan

sebagai dinas tersendiri.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas

Koperasi dan UMKM Daerah IstimewaYogyakarta

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan

UKM ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level

nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk itu program-program

pembangunan pusat dan daerah perlu disinergiskan.

Visi dan misi Kementrian Koperasi dan UKM pada Tahun 2015-

2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Presiden Terpilih periode

2014 – 2019 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019, yaitu :

“ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”


Pencapaian visi Presiden tersebut oleh Kementrian Koperasi dan UKM akan

difokuskan untuk mendukung pelaksanaan misi pembangunan nasional,

yaitu : mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Berdasarkan visi misi tersebut ditetapkan tujuan Kementerian

Koperasi dan UKM, yaitu : “ Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berdaya

saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan

kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat kewirausahaan, kemandirian,

koperasi dan keterpaduan.”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran

Jangka Menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam

perekonomian nasional serta Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan

UMKM;

2. Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah;

3. Pengembangan kemitraan UKM serta Peningkatan produksi dan

pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah;

4. Penyediaan akses pembiayaan KUKM; dan

5. Pengembangan wirausaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta

Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUKM.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementrian Koperasi dan

UKM Tahun 2015- 2019 dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi,

teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan

luar negeri.

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya.

3. Peningkatan jangkauan, skema dan layanan sistem pendukung koperasi

dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan

teknologi dan informasi intermediasi pasar dan kemitraan.

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai

sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan

kelompok produktif lainnya.

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan

perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta

peningkatan kesempatan, kepastian perlindungan usaha.


7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi pusat dan daerah

yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk

menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian

nasional pada umumnya. Ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dirumuskan

faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Koperasi UKM antara lain :

1. Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka

pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM,

2. Komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif

melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan kemudahan

perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian perlindungan

usaha, meningkatkan kompetensi dan kemandirian koperasi dan UMKM

serta meningkatkan jangkauan, skema dan layanan sistem pendukung

koperasi dan UMKM.

3. Pendekatan pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM yang

ditujukan kepada pelaku ekonomi, khususnya koperasi dan UMKM

selaras dengan upaya pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten

Gunungkidul.

4. Program-program Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa

Yogyakarta yang selaras dengan program/kegiatan Dinas Koperasi UKM

Kabupaten Gunungkidul memberi peluang sinergisitas pembangunan

bidang koperasi dan UMKM yang lebih optimal.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Koperasi UKM ditinjau

dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta

tersebut antara lain :

1. Keterbatasan koordinasi lintas sektor yang masih harus ditingkatkan

sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang

terpadu.

2. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan

tumpang tindihnya beberapa kebijakan antar daerah serta antar daerah

dan pusat maupun ego sektoral, sehingga mengakibatkan beberapa

program sektor koperasi dan UMKM kurang berjalan secara optimal.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan

ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan

pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai

sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan

kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan

RPJMD, RPJPD dan rencana pembangunan lainnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Gunungkidul 2010-2030, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah

mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang

bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal

untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian

daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta

kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna,

berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

2. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi

lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko

bencana;

3. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata

dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana

wilayah;

4. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana

lingkungan yang handal dan memadai;

5. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi

dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya,

pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

6. Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta

harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.


Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan

perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan

pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil

guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang

terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM antara lain meliputi

pengembangan koperasi dan UMKM sebagai lembaga dan Usaha yang

sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian

Daerah.

Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan

secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan

prasarana wilayah, yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi

UKM meliputi pengembangan sistem perkotaan dengan menjadikan Pusat

Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) sebagai pusat distribusi barang regional,

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

sebagai pusat pengumpul lokal, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai

sentra produksi berdasarkan kesesuaian fungsi, daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup dalam sistem pelayanan wilayah sebagai satu

kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional; mengembangkan pusat-

pusat pelayanan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan

Pusat Pelayanan Permukiman (PPP) sebagai andalan pengembangan pusat

produksi pertanian, perikanan, bahan baku lokal lainnya, dan lokasi tujuan

wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan,

kawasan minapolitan, serta desa wisata; serta memperkuat keterkaitan

kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.

Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan

jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi,

dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai,yang terkait langsung

dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM antara lain adalah meningkatkan

pemanfaatan sumber daya air dengan tetap memprioritaskan fungsi

pengendalian dan konservasi; mengembangkan sistem jaringan transportasi

dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah dan

dapat mendukung pertumbuhan ekonomi produktif, mendorong

peningkatan investasi daerah serta menyediakan sumber-sumber energi

alternatif pada wilayah-wilayah terpencil.


Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis

sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial

budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta

pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis

dari sudut kepentingan ekonomi dengan memperhitungkan situasi, kondisi

daerah, keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dan aspek

pelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan kawasan yang dapat

memberikan efek pengganda terhadap kawasan disekitarnya menuju

terwujudnya kawasan mandiri melalui penyediaan infrastruktur yang

memadai dan berkualitas; menetapkan dan mengembangkan kawasan-

kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

dengan melakukan preservasi dan konservasi kawasan permukiman yang

mempunyai budaya tinggi serta segala bentuk peninggalan masa lalu yang

mempunyai nilai sejarah sebagai aset dan identitas daerah; menetapkan

dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis

pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi berbasis ilmu

pengetahuan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan fungsi lindung;

serta menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki

nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup dengan perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati

terhadap kawasan yang mempunyai keunikan ekosistem berkearifan lokal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan

program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau

program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian dampak lingkungan

terhadap pengembangan sektor koperasi dan UMKM belum sepenuhnya

dilakukan.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Koperasi UKM ditinjau

dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis tersebut adalah :

1. adanya strategi pengembangan kawasan peruntukan untuk

pengembangan industri, UMKM, perdagangan dan jasa.


2. Adanya program-program kewilayahan yang mempriotaskan

pembangunan sarana prasarana wilayah tertinggal.

Sedangkan faktor penghambat pelayanan Dinas Koperasi UKM adalah:

1. Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana wilayah

2. Menumpuknya kegiatan ekonomi di wilayah tertentu yang bisa

mengganggu keseimbangan lingkungan maupun daya dukung lahan.

3. Penggunaan lahan/kawasan yang belum sesuai dengan peruntukannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan

kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis yang

menjadi dasar atau acuan bagi Dinas Koperasi UKM dalam menentukan

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan

(2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit;

2. Manajemen usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

belum optimal;

3. Kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

masih kurang;

4. Kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah masih rendah;

5. Akses pemodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

masih rendah.

6. Produk Usaha Mikro Kecil Menengah belum mampu bersaing di pasar

global produk.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD merupakan

salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra PD. Perumusan

tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas

bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai

permasalahan yang ada.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan

Daerah, Dinas Koperasi UKM menetapkan tujuan utama pembangunan

bidang koperasi dan UMKM untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“ Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dalam rangka

pengembangan perekonomian daerah. “

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran

ditetapkan pula indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi PD. Yang

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap

indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya)

masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan

dalam rencana strategis. Adapun sasaran utama yang akan dicapai Dinas

Koperasi UKM adalah :

“ Peran koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat.”

Sedangkan sasaran pendukung tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM

adalah :

1. Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD).

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat.

3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat.

Tujuan, Indikator, dan target Kinerja Tujuan yang akan dicapai Dinas

Koperasi UKM dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut :


Tabel 4.1 Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan Dinas Koperasi UKM

Tahun 2016 – 2021

No Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal Renstra (Tahun 2016)

Kondisi Akhir Periode Renstra (Tahun 2021)

1 Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam

rangka pengembangan perekonomian daerah

Persentase pertumbuhan omset

wirausaha UKM dan Koperasi yang

dibina

7,21 (UKM)

0,5 (Koperasi)

11,76 (UKM)

4 (Koperasi)

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021 44

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Sasaran keberhasilan Program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM

merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Koperasi UKM. Program-program pembangunan yang

disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan masing-masing

strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program kegiatan yang

yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM

dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan adalah

sebagai berikut :

Misi 5 :

Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif

Tujuan : Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam rangka

pengembangan perekonomian daerah

Sasaran :

1. Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

a) Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

- Pembinaan Usaha Koperasi

b) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM dengan

kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

- Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

2. Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam

dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



a) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan kegiatan :

- Perencanaan Kinerja PD

- Pengendalian Internal PD

- Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat


a) Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah, dengan kegiatan :

- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat.


a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

berikut :

- Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor

- Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran,

dengan kegiatan :

- Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

c) Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur, dengan

kegiatan:

- Pengadaan pakaian khusus

- Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian

perangkat daerah

- Pengembangan kapasitas aparatur

d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan

kegiatan :

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Selaras dengan RPJMD 2016 – 2021, indikator kinerja Dinas

Koperasi UKM sesuai tugas pokok dan fungsinya ditetapkan sebagai

berikut :

a. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap

RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

b. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu.

c. Nilai IKM Perangkat Daerah.

d. Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

e. Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina

Tercapainya tujuan organisasi ditentukan oleh berbagai faktor,

baik dari segi SDM, pendanaan, sarana dan prasarana serta regulasi.

Oleh karena itu integrasi yang selaras dari faktor-faktor tersebut

sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Koperasi UKM dapat dilihat

antara lain melalui 5 indikator di atas. Sejauhmana tingkat pencapaian

keberhasilannya ditentukan oleh hasil capaian kinerja berdasarkan

indikator tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era

persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, diperlukan

pelayanan birokrasi yang cepat dan berorientasi kepada kebutuhan

serta kepuasan klien. Dengan demikian perlu dilakukan pula upaya

pembinaan aparatur di jajaran Dinas Koperasi UKM untuk terus

meningkatkan kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi serta sistem pengelolaan sampai dengan

pelaporannya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.


Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah Pelayanan PD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke - 1 2 3 4 5

1

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan perekonomian daerah

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

1 Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina 7,74 8,38 9,94 11,06 11,76

2 Persentase Pertumbuhan omset

koperasi yang dibina 2 2,5 3 3,5 4

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) meningkat

1 Nilai IKM PD 78,15 78,25 78,35 78,5 78,65

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

2 Persentase kesesuaian Program:

a. Renja PD terhadap RKPD 100% 100% 100% 100% 100%

b. Renstra PD terhadap RPJMD 100% 100% 100% 100% 100%

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat

3 Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke - Unit Kerja Penanggung

Jawab Keterangan/Rumus/Formula

1 2 3 4 5

1

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

1 Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

7,74 8,38 9,94 11,06 11,76 Bidang UMKM

Omzet Wirausaha UKM yang dibina tahun n - (n-1) x 100 % Omzet Wirausaha UKM yang dibina tahun n-1

2 Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina

2 2,5 3 3,5 4 Bidang Koperasi

Omzet koperasi yang dibina tahun n - (n-1) x 100 % Omzet koperasi yang dibina tahun n-1


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan

strategi yang dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mecapai

sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya kebijakan

diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang

ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran

jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan

selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap

program prioritas RPJMD yang menjadi fungsi dan tugas Perangkat Daerah.

1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran

pelayanan Perangkat Daerah, hasil perumusan isu-isu strategis dan tujuan

serta sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Untuk mencapai Tujuan

dan Sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM, maka ditetapkan

strategi sebagai berikut :

1. Penyusunan bahan untuk kelancaran komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi DIY, untuk mendapatkan prioritas program dan dukungan penganggaran pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM

2. Menyusun dan melaksanakan disain program pendampingan koperasi dan UMKM agar mampu dan layak mengakses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada

3. Menyusun dan melaksanakan desain program pendampingan koperasi dan UMKM guna mengisi dan memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang tinggi

4. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk dapat mengolah sumber daya alam yang ada dalam wadah koperasi dan UMKM serta disinergikan dengan program dan penganggaran dana desa

5. Peningkatan kemampuan SDM pengelola dan Pembina koperasi dan UMKM

6. Memfasilitasi jaringan kerja sama untuk membuka akses permodalan/pembiayaan antara koperasi, UMKM dan lembaga-lembaga keuangan yang ada


7. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa melalui forum perencanaan pembangunan guna penentuan prioritas program/kegiatan peningkatan kualitas produk/komoditas UMKM

8. Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan koperasi dan UKM yang unggul.

9. Peningkatan standar kualitas produk 10. Memfasilitasi jaringan pemasaran antara pelaku usaha wisata dengan

koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang cukup tinggi

11. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM

12. Menciptakan akses informasi penciptaan wirausaha, meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha

13. Menyusun dan melaksanakan desain program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam dengan penentuan prioritas sasaran pada wilayah/kantong-kantong kemiskinan dalam wadah koperasi dan UMKM

14. Penyusunan regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

15. Meningkatkan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi

16. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik

17. Peningkatan efektifitas perencanaan dan koordinasi antar lembaga

18. Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan PD

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran. Setelah strategi ditetapkan maka perlu

dirumuskan kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Koperasi UKM,

yaitu :

1. Penyusunan rencana program prioritas bidang koperasi dan UKM

2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan

3. promosi dan pemasaran produk UMKM di daerah wisata

4. Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui musrenbang

5. Meningkatkan kualitas aparatur SDM pengelola dan pembina koperasi dan UMKM

6. Membuka peluang akses permodalan koperasi dan UMKM 7. Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai

dengan potensi yang dimiliki 8. Meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri


9. Meningkatkan standarisasi dan penguatan produk UMKM

10. Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi dan UMKM

11. Penguatan kelembagaan, manajerial, dan jaringan koperasi dan UMKM

12. Mengembangkan kemampuan kewirausahaan

13. Pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan UMKM

14. Review terhadap regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

15. Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi

16. Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik

17. Meningkatkan efektifitas dan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja PD

18. Meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan PD yang akuntabel dan tepat waktu

Proses perumusan strategi dan kebijakan pembangunan lima tahun ke

depan tersebut dilakukan dengan melihat faktor eksternal dan internal yang

berdasarkan hasil analisis memiliki nilai strategis dalam proses pembangunan

dengan menggunakan metode SWOT.

Kekuatan (Strength):

Dinas Koperasi UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan UMKM.

Oleh karena itu, peran dan posisi Dinas Koperasi UKM menjadi sangat penting

dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah

menuju kesejahteraan masyarakat.

Tersedia sumber daya manusia yang cukup di Kabupaten Gunungkidul

untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku usaha

koperasi dan UMKM cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha dan

berkoperasi cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras,

gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang

kondusif. Potensi sumber bahan baku industri juga tersedia.

Aset usaha koperasi dan UMKM juga cukup besar. Dilihat dari potensi

energi alternatif pun tersedia di Gunungkidul baik sinar matahari, angin,

gelombang, biofuel, maupun biomasa. Demikian juga potensi sumber daya air

dan sistem sungai bawah tanah yang melimpah.


Kelemahan (Weakness):

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak kendala yang

akan dihadapi oleh Dinas Koperasi UKM. Kualitas SDM pelaku usaha bidang

koperasi dan UMKM masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut

berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan

manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi

manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan

sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya

alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Terbatasnya akses pelaku usaha koperasi dan UMKM kepada

sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta

informasi pasar merupakan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan

UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Dalam hal pendanaan modal usaha yang

dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan

dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Aparatur pembina juga terbatas dari sisi kualitas dan kuantitas, pendayagunaan

dan kinerja dalam pelayanan publik belum optimal, demikian pula koordinasi

antar lembaga belum optimal.

Dalam hal akses teknologi, usaha yang dijalankan masih menerapkan

teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan

nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas,

daya saing, dan pangsa pasar produk koperasi dan UMKM di Kabupaten

Gunungkidul.

Selain hal-hal di atas, kondisi geografis wilayah perbukitan yang rentan

terhadap rawan bencana gempa dan kekeringan, terbatasnya sumber daya air

permukaan, dan kegiatan usaha yang tidak berwawasan lingkungan perlu

mendapat perhatian yang serius.

Peluang (Opportunity):

Prospek kemajuan pembangunan bidang koperasi dan UMKM di

Kabupaten Gunungkidul terbuka lebar karena adanya dukungan kebijakan

Pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi dan UMKM. Selain itu

dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank,

LPDB dan lembaga keuangan lain) juga dapat diakses.

Pengaruh globalisasi telah membuka akses pasar nasional dan

internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi


pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional.

Dukungan dan pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

maupun lembaga pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang

peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk

mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha

menengah/besar .

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Keselarasan program

dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan

program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi

dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

Ancaman(Threat):

Rendahnya daya saing produk Gunungkidul semakin terhimpit dengan

adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis

dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum memenuhi standar

kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar.

Di samping itu, dalam upaya pengembangan koperasi masih menghadapi

permasalahan ketiadaan lembaga penjamin simpanan anggota di koperasi. Hal

ini merupakan ancaman tersendiri bagi eksistensi koperasi.


Tabel 5.1 Analisis SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL PELUANG / OPPORTUNITY ANCAMAN / THREATS Adanya dukungan dari berbagai stakeholder Kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan

baku sintetis dan/atau produk impor Dukungan perkuatan permodalan, pendampingan dan

kemitraan usaha dari berbagai pihak (Pemerintah, LSM, BUMN, Bank, LPDB, lembaga keuangan dan lembaga swasta lainnya)

Ketiadaan lembaga penjamin simpanan anggota di koperasi

Pesatnya perkembangan informasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha

Kesenjangan kemampuan ekonomi antar kelompok masyarakat/masih tingginya angka kemiskinan

Peningkatan kunjungan wisata yang cukup tinggi Ketimpangan proses dan hasil pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa

Munculnya Undang-Undang Desa yang memungkinkan pengembangan potensi ekonomi unggulan di tiap desa

KEKUATAN / STRENGTH STRATEGI S-O STRATEGI S-T

Adanya dukungan kebijakan dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi dan UMKM

Penyusunan bahan untuk kelancaran komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi DIY, untuk mendapatkan prioritas program dan dukungan penganggaran pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM

Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan koperasi dan UKM yang unggul.

Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMKM cukup banyak Menyusun dan melaksanakan disain program pendampingan koperasi dan UMKM agar mampu dan layak mengakses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada

Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM

Minat masyarakat untuk berwirausaha dan berkoperasi cukup tinggi didukung dengan Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang kondusif

Menyusun dan melaksanakan desain program pendampingan koperasi dan UMKM guna mengisi dan memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang tinggi

Menciptakan akses informasi penciptaan wirausaha, meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha


Sumber daya alam tersedia Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk dapat mengolah sumber daya alam yang ada dalam wadah koperasi dan UMKM serta disinergikan dengan program dan penganggaran dana desa

Menyusun dan melaksanakan desain program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam dengan penentuan prioritas sasaran pada wilayah/kantong-kantong kemiskinan dalam wadah koperasi dan UMKM

KELEMAHAN / WEAKNESS STRATEGI W-O STRATEGI W-T

Kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UMKM masih terbatas

Peningkatan kemampuan SDM pengelola dan Pembina koperasi dan UMKM

Peningkatan efektifitas perencanaan dan koordinasi antar lembaga

Kualitas dan kuantitas aparatur pembina masih terbatas Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik

Terbatasnya akses pelaku usaha koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar

Memfasilitasi jaringan kerja sama untuk membuka akses permodalan/pembiayaan antara koperasi, UMKM dan lembaga-lembaga keuangan yang ada

Penyusunan regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

Belum ada roadmap UMKM potensial Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa melalui forum perencanaan pembangunan guna penentuan prioritas program/kegiatan peningkatan kualitas produk/komoditas UMKM

Meningkatkan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi

Rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk koperasi dan UMKM

Peningkatan standar kualitas produk

Memfasilitasi jaringan pemasaran antara pelaku usaha wisata dengan koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang cukup tinggi

Pendayagunaan, kinerja dan koordinasi antar instansi masih belum optimal

Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan PD

Pengelolaan koperasi kurang profesional

Pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran masih lemah.


Tabel 5.2 Penentuan Strategi


No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

1 2 3 6 1 Peran koperasi dan UKM

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat


1 Penyusunan bahan untuk kelancaran komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi DIY, untuk mendapatkan prioritas program dan dukungan penganggaran pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM


2 Menyusun dan melaksanakan disain program pendampingan koperasi dan UMKM agar mampu dan layak mengakses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada

3 Menyusun dan melaksanakan desain program pendampingan koperasi dan UMKM guna mengisi dan memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang tinggi

4 Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk dapat mengolah sumber daya alam yang ada dalam wadah koperasi dan UMKM serta disinergikan dengan program dan penganggaran dana desa

5 Peningkatan kemampuan SDM pengelola dan Pembina koperasi dan UMKM

6 Memfasilitasi jaringan kerja sama untuk membuka akses permodalan/pembiayaan antara koperasi, UMKM dan lembaga-lembaga keuangan yang ada

7 Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa melalui forum perencanaan pembangunan guna penentuan prioritas program/kegiatan peningkatan kualitas produk/komoditas UMKM

8 Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan koperasi dan UKM yang unggul.

9

Peningkatan standar kualitas produk

10 Memfasilitasi jaringan pemasaran antara pelaku usaha wisata dengan koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang cukup tinggi

11 Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM

12 Menciptakan akses informasi penciptaan wirausaha, meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha


13 Menyusun dan melaksanakan desain program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam dengan penentuan prioritas sasaran pada wilayah/kantong-kantong kemiskinan dalam wadah koperasi dan UMKM

14 Penyusunan regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

15 Meningkatkan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi

2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) meningkat

1 Nilai IKM PD 1 Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik

3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)


2 Peningkatan efektifitas perencanaan dan koordinasi antar lembaga

a. Renja PD terhadap RKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat

3 Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu

3 Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan PD


Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan


MISI 5 : Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan perekonomian daerah

1 Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

1 Penyusunan bahan untuk kelancaran komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi DIY, untuk mendapatkan prioritas program dan dukungan penganggaran pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM

Penyusunan rencana program prioritas bidang koperasi dan UKM

2 Menyusun dan melaksanakan disain program pendampingan koperasi dan UMKM agar mampu dan layak mengakses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan

3 Menyusun dan melaksanakan desain program pendampingan koperasi dan UMKM guna mengisi dan memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang tinggi

promosi dan pemasaran produk UMKM di daerah wisata

4 Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk dapat mengolah sumber daya alam yang ada dalam wadah koperasi dan UMKM serta disinergikan dengan program dan penganggaran dana desa

Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui musrenbang

5 Peningkatan kemampuan SDM pengelola dan Pembina koperasi dan UMKM

Meningkatkan kualitas aparatur SDM pengelola dan pembina koperasi dan UMKM

6 Memfasilitasi jaringan kerja sama untuk membuka akses permodalan/pembiayaan antara koperasi, UMKM dan lembaga-lembaga keuangan yang ada

Membuka peluang akses permodalan koperasi dan UMKM

7

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa melalui forum perencanaan pembangunan guna penentuan prioritas program/kegiatan peningkatan kualitas produk/komoditas UMKM

Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai dengan potensi yang dimiliki


8 Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan koperasi dan UKM yang unggul.

Meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri

9

Peningkatan standar kualitas produk Meningkatkan standarisasi dan penguatan produk UMKM

10 Memfasilitasi jaringan pemasaran antara pelaku usaha wisata dengan koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan peluang kunjungan wisata yang cukup tinggi

Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi dan UMKM

11 Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM Penguatan kelembagaan, manajerial, dan jaringan koperasi dan UMKM

12 Menciptakan akses informasi penciptaan wirausaha, meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha

Mengembangkan kemampuan kewirausahaan

13 Menyusun dan melaksanakan desain program pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam dengan penentuan prioritas sasaran pada wilayah/kantong-kantong kemiskinan dalam wadah koperasi dan UMKM

Pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui koperasi dan UMKM

14 Penyusunan regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

Review terhadap regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM

15 Meningkatkan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi

Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi

2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) meningkat

1 Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik

1 Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik

3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

2 Peningkatan efektifitas perencanaan dan koordinasi antar lembaga

2 Meningkatkan efektifitas dan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja PD

4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat

3 Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan PD 3 Meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan PD yang akuntabel dan tepat waktu


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka

disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk

kurun waktu lima tahun (2016 – 2021 ) meliputi program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui

capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Program dimaksudkan sebagai

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan PD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya

program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja program menunjukkan

capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan

indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran/output dari kegiatan yang

dilaksanakan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan

dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan

kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai

sesuai dengan kebutuhan angggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu

penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk

mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan yang berkelanjutan.

Selain dukungan dana, keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi suatu Perangkat Daerah tidak terlepas dari segi sumber daya

yang dimiliki, baik dari SDM-nya maupun dukungan dari sarana dan

prasarana/aset yang dimiliki.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM tahun 2016 – 2021

secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2. Pada Tahun 2016

dicantumkan program kegiatan Dinas Perindagkoptam, karena pada Tahun

2016 Urusan Koperasi dan UMKM masih menjadi bagian dari Dinas

Perindagkoptam.


Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Keterangan

1 15 1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 15 1 15 01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat 545.000 PAD DAU bagi Hasil

02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

21.400.000 PAD, DAU

04 Penyeediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000 PAD, DAU

07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.000 PAD, DAU

08 Penyediaan alat tulis kantor 14.986.000 DAU, Bagi Hasil

09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.295.000 PAD,DAU

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000 DAU,

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 72.250.000 DAU

12 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.500.000 PAD,DAU,Bagi Hasil13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan1.998.000 PAD,DAU

15 Penyediaan makan dan minuman 15.500.000 PAD,DAU,bagi Hasil16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah149.710.200 PAD,DAU

17 Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknik perkantoran

29.200.000 DAU

18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD 5.290.000 PAD,DAU1 15 1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

07 Pengadaan peralatan gedung kantor 18.000.000 DAU

11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional

102.000.000 PAD,DAU

1 15 1 15 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD 4.663.000 DAU

1 15 1 15 01 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000 PAD

1 15 1 15 01 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.000.000 PAD,DAU

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000 PAD.DAU, Bagi Hasil

03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000 PAD

04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan /SPJ 36.025.000 PAD,DAU

1 15 1 15 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 411.425.000 PAD,DAU

02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

3.195.000 PAD,DAU, Bagi Hasil

04 Pengendalian Internal SKPD 2.310.000 DAU, Bagi Hasil

05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

346.000 DAU

08 Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan 3.757.000 PAD

1 15 1 15 01 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Srategis SKPD

10.335.000 DAU

02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD 3.945.000 PAD,DAU,Bagi Hasil03 Penyelenggaraan Forum SKPD /Forum

Gabungan SKPD6.660.000 PAD,DAU

04 Monitoring,evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD

45.560.000 DAU,Bantuan keuangan Prov

Kode Rekening

Tabel 5.1Program, Kegiatan, dan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

Tahun 2016


1 15 1 15 01 15 Program Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM

01 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 58.005.000 PAD,DAU

02 Dukungan Penyediaan Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM

35.780.000 PAD

1 15 1 15 01 16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

01 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi 263.539.000 PAD,DAU

02 Pembinaan dan pengawasan Kinerja Koperasi 284.602.500 DAU

03Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

37.260.000 PAD,DAU

2 06 1 15 01 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

01 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

231.570.000 PAD

02 Membangun jejaring dengan eksportir 62.332.500 PAD,DAU,Bagi Hasil

2 06 1 15 01 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

01 Penyelenggaraan perijinan pengembangan usaha

15.980.000 PAD,DAU,Bagi Hasil

02 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

198.923.500 PAD,DAU

03 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

114.250.000 PAD

04 Peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negri

16.930.000 PAD,DAU

05 Revitalisasi pasar tradisional 1.830.672.000 PAD

06 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa


07 Penyelenggaraan kemetrologian daerah 22.352.000 PAD,DAU

08 Pengawasan cukai rokok 60.000.000 PAD,DAU,Bagi Hasil

2 07 1 15 01 15 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

01 Pendampingan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya

210.312.500 PAD,Bagi Hasil Pajak Prov

02Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil menengah

15.094.000 PAD

03Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

288.997.500 DAU,Bagi Hasil Pajak Prov

04 Pembinaan kemampuan teknologi industri 542.690.000 PAD,DAU

05 Penguatan Kemampuan industri berbasis teknologi


Perindustrian

PERDAGANGAN

Koperasi dan UKM


Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian Pada tahun awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

PD Penanggung Jawab

Lokasi

Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Kondisi Kinerja pada

ahkir periode Renstra SKPD

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mening katkan pelayanan publik

Kepuasan masyarakat terhadap penyeleng garaan pelayanan Perangkat Daerah (PD) meningkat

Nilai IKM PD 2

11

01

01

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100

124,480.5 100

451.027.5

100

391,176

100 489,411.2

100 593,293.4 100 2,049,388.6 Sekretariat

Kab GK, DIY, Jakarta

2 11

01

01

01

a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor

Persentase ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 100 71,215.5 100

315.552,5

100

241,176

100 314,411.2

100 373,293.4 100 1,315,648.6

Jumlah surat

yang dikirim 600

buah

1,120

1,120

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia

1 paket

13,000 4 paket

18,200 4 paket

12,000 4 paket

15,000 4 paket

18,000 17 paket

76,200

komponen listrik tersedia 1 paket

5,400 4 paket

6,705 4 paket

6,000 4 paket

7,000 4 paket

9,000 17 paket

34,105

jumlah

perangko 30 buah

160 30 buah

160

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

1 paket 5,625.5 4 paket 6,000 4 paket 6,000 4 paket

8,000 4 paket 10,000 17 paket

35,626


Jumlah peralatan rumah tangga

8 taplak, 3 vas bunga, 4 papan pengumuman, 3 dispen ser

2,390

1 rak piring, 2 toples 5 papan nama meja

1,000

2 dispen ser, 2 hiasan dinding, 1 rak piring

1,000

4 hiasan dinding

1,000

8 taplak, 3 vas bunga, 4 papan pengumuman, 5 dispenser 2 rak piring, 6 hiasan dinding, 2 unit toples, 5 papan nama meja

5,390

Jumlah sarana jasa telepon, listrik dan air

24 rek

2,400

36 rek listrik, air, telpon, internet x 12 bln

13,200

36 rek listrik, air, telpon, internetx 12 bln

6,000

36 rekening listrik, air, telpon, internet x 12 bln

12,000


16,000


49,600

jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

2 roda empat, 4 roda dua

3,080

Roda empat 3 unit, roda dua 12 unit


5,000


8,000


10,000


26,080

Jumlah surat kabar 2 x 12

bln 2,100 366x2 ex 2,160 365 x 2

ex 4,200 366 x 2 ex 5,000 365 x 2 ex 6,000 1827 x 2

ex

19,460

Jumlah THL 1 orang 9,200 10

orang 173,535 10

orang 172,535 10 orang 220,000 10 orang 260,000 10 orang 835,270

Jumlah paket pengiriman 1 paket 1,000 1 paket 1,000 1 paket 1,000 1 paket

3,000

jumlah barang cetakan dan fotocopy

1 paket 20,450 4 paket 24,732.5 4 paket 20,441 4 paket 25,411.2 4 paket 28,293.4 17 paket

119,328


Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara

1 paket 9,800

12 Kompu Ter, 12 printer, 4 laptop, 1 LCD, 4 mesin ketik , 2 AC,

8,000

12 kompu ter , 13 printer, 4 laptop, 2 LCD, 4 mesin ketik , 4 AC

7,000

14 komputer, 13 printer, 5 laptop 5 unit, 2 LCD , 4 mesin ketik 12 AC,

12,000

14 kompu ter, 14 printer , 5 laptop, 3 LCD , 4 mesin ketik, 12 AC,

14,000

52 komputer , printer 52 , 18 laptop , 8 LCD , 16 mesin ketik, 30 AC,

50,800

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

1 handycame, 2 unit laptop , 1 unit mesin fax , 2 unit wireles, 1 server 2 mesin tik

53,010 53,010

Jml makan minum harian 125 os 2,500

Jml armada yg disewa 1 unit 4,000

2 11

01

01

02

b. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi

Persentase pemenuhan rapat, konsultasi dan koordinasi

100 100

53,265 100 135,475

100

150,000

100

175,000

100

220,000 100 733,740

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

Makan rapat 280 os, Minum snack rapat 290 OS, makan tamu 85, Minum

10,375

Makan rapat 220 os, Minum snack 230 OS, makan tamu 100, Minum snack

9,625

300 os Makan rapat, 300 os Minum snack, 150 os makan tamu , 200 minum

15,000


17,500


20,000

1400 os Makan rapat, 1420 os Minum snack, 635 os makan tamu , 920 minum snack

72,500


snack tamu 120 OS

tamu 200 OS

snack tamu,

snack tamu,

snack tamu,

tamu,

Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

Luar daerah 9 OP, Dalam daerah 532 OP

42,890


125,850


135,000


157,500


200,000


661,240

2 11

01

02

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100

100 254,925

100 180,213

100

334,382

100

495,258.4 100

598,310

100 1,863,087.94

Sekretariat

Kab GK

2 11

01

02

01

a. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran

100 100

205,325 100 86,450

100

175,382

100 244,504.4

100

293,105 100

1,004,766

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

3 almari, 7 meja komputer, 3 rak, 10 feling cabinet, 10 kursi rapat, 6 meja kerja, 6 meja rapat, 2 kursi tamu

6 buah lemari, 3 etalase, 45 meja, 67 kursi, 1 sofa, 4 rak arsip, 4 feling cabinet, 1 unit brankas,

2 feling cabinet,

2 rak buku,

10 meja panjang 20 kursi

besi

2 feling cabinet, 2 rak buku, 20 kursi

besi , 2 etalase,

8 feling cabinet, 10 rak buku,

40 kursi rapat

9 almari, 7 meja komputer, 21 rak, 26 feling cabinet, 50 kursi rapat, 1 meja kerja, 6 meja rapat, 3 kursi tamu, 5 etalase, 67 kursi kerja, 1 brankas, 10 meja panjang, 40 kursi besi


Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

6 komp, 9 printer, 2 laptop, 1 UPS, 1 kamera, 1 proyek tor,

1 unit genset,

2 lap top,

2 printer,

2 kompu

ter, 1

monitor display,

1 hndyca

me, 10

tenda

1 lap top, 2 printer, 2 kompu

ter, 10 tenda

1 laptop,

2 printer,

10 tenda

2 11

01

02

02

b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Persentase pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana perkantoran

100 100

49,600 100

93,763

100

159,000

100

250,754

100

305,205 100 858,322

Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

49,600

12 roda dua, 3 roda empat

59,400


83,000


94,754


119,205


405,959

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

10 unit meja/ kursi

10 unit meja/ kursi

6,000

10 unit meja/ kursi

6,000

10 unit meja/ kursi

6,000

10 unit meja/ kursi

18,000

Jumlah dan jenis gedung bangunan kantor yang dipelihara

1 unit gedung

34,362.5

1 unit gedung

70,000

1 unit gedung

150,000

1 unit gedung

180,000

1 unit gedung

434,363

2 11

01

03

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100 100

18,701 100

18,000

100

25,000

100

30,000

100

35,000 100

126,701


Aparatur

2 11

01

03

01

Pengadaan Pakaian khusus

Jumlah Pakaian dinas yang dibeli

31

6,200

6,200

2 11

01

03

02

b. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi

25 25

3,701

28 orang

4,000

25

5,000 30

10,000

30

10,000 30

32,701

2 11

01

03

03

c. Pengembangan kapasitas aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

2

2 15,000

2 orang 14,000

2

13,800

3 20,000

3

25,000

3 87.800

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD)Mening kat

Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu

2 11

01

04

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 100

30,392 100 38,612

100 48,174.4

100 57,009.20 100 68,611 100 242,798.6 Sekre

tariat Kab GK

2 11

01

04

01

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen laporan keuangan semesteran, bulanan dan akhir tahun tersusun baik dan tepat waktu

14 dok 14 dok 30,392 14 dok 38,612 14 dok 48,174.4 14 dok 57,009.20 14 dok 68,611 14 dok 242,799

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian Program:

2 11

01

05

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 100

35,970 100 54,231

100

58,500

100

68,567

100

75,200 100

292,468 Sekretariat

Kab GK


a. Renja PD terhadap RKPD b. Renstra PD terhadap RPJMD

2 11

01

05

01

a. Perencanaan Kinerja PD

laporan kinerja PD, Dokumen Renja dan Perubahan Renja, RKA, RKAP, Dokumen hasil Forum PD

5 dok 5 dok 20,135 5 dok 32,816 5 dok 34,400 5 dok 40,062 5 dok 43,200 5 dok 170,613

2 11

01

05

02

b. Pengendalian Internal PD

Jumlah dokumen pengendalian PD

12 dok 12 dok 3,960 12 dok

3,750 12 dok 5,100 12 dok

6,505 12 dok 7,500 12 dok

26,815

2 11

01

05

03

c. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Partisipasi dalam Pameran Hari Jadi, Jumlah SDM pengelola data dan informasi

1 kali, 2 orang

1 kali, 2 orang

11,875

1 kali, 2 orang

17,665

1 kali, 2 orang

19,000

1 kali, 2 orang

22,000

1 kali, 2 orang

24,500

1 kali, 2 orang

95,040

Jumlah dok profil PD

1 dok -

2 11

01

06

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 78,07 78,15

1,930 78,25

1,800 78,35

5,000 78,50

7,000 78,65

9,000 78,65 24,730 Sekretariat

Kab GK

2 11

01

06

01

Penyelenggaraan pelayanan publik

Nilai IKM PD 78,07 78,15 1,930 78,25 1,800 78,35 5000 78,50 7000 78,65

9,000 78,65 24,730

Dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

1 dok


Mening katkan daya saing Koperasi dan UKM dalam rangka pengem bangan perekonomian daerah

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbu han ekonomi daerah meningkat

Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina

2 11

01

15

7. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

Jumlah pertambahan koperasi sehat

- 2 582,937.5 2 706,370

4

1,221,041 4 1,629,457.4

4 2,129,767.4 18 6,269.573.3

Bidang Kopera si

Kab GK, Jakar ta, Bandung, Jawa Timur

Jumlah koperasi aktif

158 160

2 11

01

15

01

a. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

333,650.0 530,407.5 758,553.5 1,009,724.2 1,322,738.7 3,955.073.9

Jumlah kop yg terbina terawasi

100 kop 100 kop 150 kop 165 kop

280 kop

lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa

24 siswa 8 pendamping, 3 siswa 2 pendamping,

48 siswa 16 pendamping



130 siswa 56 pendam ping

jumlah SDM tenaga pendamping koperasi,

3 orang 3 orang 4 orang

4 orang 4 orang 4 orang

jumlah koperasi baru yang dibentuk

20 kop 20 kop 10 kop


jumlah kop baru yang didampingi,



sosialisasi penilaian kesehatan kop,

150 kop 150 kop

150 kop 150 kop 600 kop

kop yg dibubarkan 15 kop 20 kop

35 kop


jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatan,

100 kop

150 kop

150 kop

150 kop

150 kop

700 kop

kop yang didampingi pra RAT



jumlah sasaran bedah koperasi,

4 kop 4 kop

4 kop 4 kop 10 kop

penilaian koperasi berprestasi,

10 kop

10 kop

10 kop

10 kop

40 kop

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/bimtek/ diklat

30 kop 135

orang 170

orang 200 orang 220

orang 755 orang

2 11

01

15

02

b. Pembinaan Usaha Koperasi

308 kop 249,287.5 175,962.5 462,487.5 619,733.2 807,028.7 2,314,499.4

jumlah peserta temu usaha koperasi

90 kop 60 kop 60 kop 60 kop 60 kop 330 kop

jumlah peserta sosialisasi/bimtek/pelatihan usaha kop

120 kop 90

orang 90

orang 120 orang 150

orang 570

orang

Jumlah even peringatan hari koperasi

1 even 2 even 2 even 2 even 2 even 9 even

jumlah peserta orientasi lapangan

30

orang 40

orang 40

orang 40

orang 40

orang 190

orang

Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

2 11

01

16

8. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

Persentase UMKM dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM

19.30 518,301.5 21.91 1,354,563.5 23.41 1,900,365.2 24.75 2,410,474.7 25.46 2,984,140.9 25.46

9,167,845.8 Bidang UMKM

Kab GK, DIY, Solo, Jakarta, Luar Jawa


2 11

01

16

01

a. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

215,376.5 642,251.5 926,081

1,166,862 1,442,061.2 4,392,632.2

jumlah UMKM yang tersosialisasi IUMK,Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi permodalan,jumlah UMKM yang mengikuti temu usaha, sosialisasi sertifikasi tanah

540 UMKM,

60 UMKM,

75 UMKM,

200 UMKM

540 UMKM,

90 UMKM,

60 UMKM,

0 UMKM

0 UMKM,

90 UMKM,

75 UMKM,

0 UMKM

0 UMKM,90

UMKM, 75

UMKM, 0 UMKM

0 UMKM,

90 UMKM,

75 UMKM,

0 UMKM

1080 UMKM

420 UMKM,

360 UMKM,

200 UMKM

jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi PIRT,jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi produk halal,jumlah orang yang terlatih dalam manajeman usaha , jumlah orang yang terlatih bussines plan(UMKM Pemula)

40 UMKM,

0 UMKM,

0 UMKM, 0 orang

60 UMKM,

30 UMKM,

30 UMKM,

30 orang

60 UMKM,

30 UMKM,

60 UMKM,

30 orang

60 UMKM,

60 UMKM,

60 UMKM, 30 orang

90 UMKM,

60 UMKM,

60 UMKM, 60 orang

270 UMKM,

180 UMKM,

210 UMKM,

150 orang

jumlah UMKM yang mampu mengelola limbah produksi

60 UMKM 60

UMKM 60 UMKM 60

UMKM 240 UMKM

jumlah UMK yg mampu berkembang di daerah wisata

90

UMKM 90

UMKM 90

UMKM 90

UMKM 360

UMKM


Jumlah UKM yang mengikuti BIMTEK dan magang peningkatan kualitas produk

10 UMKM

25 UMKM

25 UMKM

30 UMKM

90 UMKM

Jumlah peserta workshop pengembangan UMKM produk unggulan daerah

30 UMKM

30 UMKM

60 UMKM

60 UMKM

180 UMKM

jumlah UMKM yang termonitoring data perkembangan usaha, jumlah SDM tenaga pendamping UKM

100 UMKM

2 orang

100

UMKM, 2 orang

100

UMKM, 2 orang

100

UMKM, 2 orang

400

UMKM, 2 orang

Jumlah orang yang terlatih kewirausahaan

100 orang 240

orang 240 orang 280

orang 320 orang 1180

orang

2 11

01

16

02

b. Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

302,925

712,312

974,284.2

1,243,612.7

1,542,079.7

4,775.213.6

jumlah event promosi produk UMKM yang diikuti

5 even 5 even 5 even 5 even 5 even 25 even

jumlah UMKM yang dibina promosi dan pemasaran

100 UMKM 100

UMKM 150

UMKM 175

UMKM 200

UMKM 725 UMKM

jumlah UMKM yg mengikuti pameran harkop nasional

3 UMKM

3 UMKM

4 UMKM

5 UMKM

5 UMKM

20 UMKM


jumlah barang untuk showroom pameran

1 paket

1 paket

2 paket

Jumlah pelaksanaan kegiatan Sunday Moring

12 kali

12 kali

24 kali

24 kali

72 kali

JUMLAH TOTAL 1,567,637.5 2,804.816.5 3,983,638.6 5,187,177.9 6,493,322.7 20,036,593.2


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk

menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja PD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dalam

rangka memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan sasaran organisasi.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi UKM

Kabupaten Gunungkidul mendukung tercapainya tujuan “Memperkuat

perekonomian berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan

kompetitif untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh”

dengan sasaran “Pendapatan Masyarakat Meningkat”. Berdasarkan tujuan dan

sasaran daerah tersebut telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Koperasi UKM

yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja

tersebut adalah :



3 Nilai IKM PD


a. Renja PD terhadap RKPD

b. Renstra PD terhadap RPJMD

5 Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu

Target capaian indikator kinerja Dinas Koperasi UKM selama lima tahun

kedepan, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada

tabel berikut :


Tabel 7.1 Indikator kinerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

( Tahun 2016 )

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun

RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina 7,21 7,74 8,38 9,94 11,06 11,76 11,76

2 Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina 0,5 2 2,5 3 3,5 4 4 3 Nilai IKM PD - 78,15 78,25 78,35 78,5 78,65 78,65 4 Persentase kesesuaian Program:

a. Renja PD terhadap RKPD - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b. Renstra PD terhadap RPJMD - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu - 100% 100% 100% 100% 100% 100%


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016 – 2021 disusun untuk periode 5 tahun dan merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan yang selaras dengan RPJM Daerah. Rencana Strategis

ini disusun untuk dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan

program kegiatan Dinas Koperasi UKM dalam rangka memberikan pelayanan

kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun mendatang menuju terciptanya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tentu saja keberhasilannya sangat

ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber

pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi UKM.

Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan

kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, namun demikian sikap mental,

tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan

(stakeholders) tetap harus dikedepankan. Adanya perpaduan antara dua hal

tersebut dapat dijadikan modal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang

diharapkan dapat memberikan solusi bagi pembangunan bidang koperasi dan

UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, dokumen perencanaan yang telah disusun ini diharapkan

dapat dijadikan landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini juga

dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi

UKM dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan

demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM

diharapkan akan membawa kemajuan bagi koperasi dan UMKM dan mampu

mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah.


Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja dibutuhkan dukungan dari

berbagai pihak, khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap

kemajuan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu kami juga

mengharapkan dukungan seluruh masyarakat, lembaga pemerintah maupun

lembaga swasta dalam upaya mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya

saing, maju dan mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis ini masih banyak

kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya saran maupun kritik yang

bersifat membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen

Rencana Strategis ini.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal, 29 Desember 2017

rencana strategis dinas koperasi …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/113_dinas...rencana...

Documents