rencana strategis - banjar...perumahan dan kawasan permukiman kota banjar berkewajiban menyusun...
TRANSCRIPT
REVIU
RENSTRA RENCANA STRATEGIS
PERIODE 2018 - 2023
MENUJU
BANJAR
AGROPOLITAN
DPUPRPKP KOTA BANJAR
Jl. Prof. Dr. Ir. H. Purnomosidi No. 1 Tlp. (0265) 743928 FAX. (0265) 743928 Banjar
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
dan karunianya sehingga Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Kota Banjar
Tahun 2018-2023 dapat disusun dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah
diamanatkan oleh perundang-undangan terkait. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi
perwujudan visi dan misi Kota Banjar sebagaimana yang tertuang dalam dokumen
Reviu RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar terdiri dari 8 bab. Bab 1 Pendahuluan
menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan. Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan
tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah,
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
ii
kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah. Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah menguraikan
tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, telaahan Resntra K/L dan penentuan isu-isu strategis. Bab 4
Tujuan dan Sasaran menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah
dan Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan menguraikan strategi dan arah kebijakan
dalam lima tahun mendatang. Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan, Serta
Pendanaan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang, dan Bab 8 Penutup.
Melalui kesempatan ini diharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak guna
penyempurnaan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar. Selain itu, kami
mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan semua pihak yang turut serta
memberikan masukan dan dukungan hingga tersusunnya dokumen Reviu Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar. Semoga dokumen Reviu Rencana Strategis ini tidak
hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah
kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap stakeholder Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Banjar dalam mendukung perwujudan visi dan misi daerah. Demikian dokumen
Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
iii
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini disusun dengan harapan pencapaian
kinerja di masa mendatang dapat lebih ditingkatkan.
Banjar, 2020
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kota Banjar
Ir. H. EDY DJATMIKO., M.M
NIP. 19620416 199003 1 008
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………… iv
BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
I - 1
I - 9
I - 15
I - 16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II - 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ………...... II - 1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………………… II - 28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangakat Daerah ……………………..………… II - 36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .………………….. II - 69
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah …………………..………..……………………….
III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.. …………………………………………………….
III - 8
3.3 Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra …………….…. III - 15
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) …………………………….….
III - 21
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
v
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah……………. IV - 1
BAB V STRATEGI DAM ARAH KEBIJAKAN V - 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
VI - 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII - 1
BAB VIII PENUTUP
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peran serta dalam meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar Jawa Barat adalah ketersediaan infrastruktur yang
handal. Bagi Kota Banjar infrastruktur merupakan salah satu motor
pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing untuk
menarik investor baik investor Indonesia maupun luar negeri. Melalui
kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, diyakini dapat
membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan
antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan
mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 dan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, maka dengan berpedoman pada RPJMD
Kota Banjar Tahun 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berkewajiban menyusun
Renstra Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya
yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Dalam pelaksanaanya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar menangani 2 (dua) urusan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 2
wajib dasar yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, dan urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta 1 (satu) urusan wajib non
dasar yaitu urusan Pertanahan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini terkait secara
langsung untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar
dengan Jenis Pelayanan Dasar sebagai berikut: Prioritas utama penyediaan air
untuk kebutuhan masyarakat, aksesibilitas jalan yang menunjukan
ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah
kota, mobilitas jalan yang memudahkan masyarakat individu melakukan
perjalanan, keselamatan jalan dan kondisi ruas jalan yang menjamin pengguna
jalan berkendara dengan selamat dan nyaman, pelayanan air minum,
pengelolaan air limbah permukiman, pengelolaan drainase sehingga tidak
terjadi genangan, penanganan permukiman kumuh perkotaan, melayani
masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tersedianya
informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota, melayani
masyarakat dalam penurusan izin pemanfaatan ruang, penyediaan dan
rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dan
masyarakat kurang mampu.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023 adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 3
serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Banjar Tahun 2018-2023.
Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan
Pertanahan Tahun 2018-2023 yang harus ditaati, karena merupakan solusi
yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam
mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu depan.
Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, yaitu cara berpikir ilmiah
dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan
berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Oleh
karena itu perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat.
Perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decisionmaker),
sedangkan kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan
pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), informasi berupa data
yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (eksekutor).
Perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni
bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam
menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan
didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan
dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik.
Perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik,
dimana komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat
didalamnya sangat diperlukan, sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 4
dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahwa
perubahan paradigma masyarakat pada saat ini telah memberikan implikasi
terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Maka,
untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah dituntut untuk mampu
meningkatkan kinerja dan profesionalisme -nya.
Strategi program pembangunan muncul sebagai alternatif dalam
penyusunan rencana pembangunan menggantikan model perencanaan lama
(konvensional), yaitu perencanaan jangka panjang (long-range planning)
maupun perencanaan yang berbasis pada tujuan. Kebutuhan sebuah
perencanaan strategis disebabkan perubahan eksternal yang terjadi dengan
cepat dan tidak menentu. Hal ini menuntut sebuah organisasi atau komunitas
untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan itu secara internal agar mampu
mempertahankan fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan terbaik
kepada kelompok sasaran.
Hal ini akan membantu masyarakat melakukan antisipasi dan merespon
terhadap perubahan yang terjadi melalui klarifikasi visi, misi, maksud dan
tujuan, menyempurnakan program, penggalangan dana, dan aspek operasi
lainnya.
Perencanaan strategis memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan
arah dan tujuan pembangunan terhadap perubahan dengan memperhitungkan
kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan disusun untuk
mengantisipasi perubahan sebagai respon terhadap dinamika perubahan dan
kompleksitas lingkungan. Rencana strategis sebagai perangkat manajemen
untuk mencapai tujuan dan hasil secara terukur. melalui perencanaan seluruh
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 5
pemangku kepentingan secara periodik dituntut melaksanakan kegiatan dalam
mencapai tujuan dan menyempurnakan hasil (outcome). Dalam banyak hal
perbaikan hasil menuntut formulasi rencana yang memungkinkan sistem
bekerja dan fokus terhadap prioritas tuntutan secara efektif dan efisien.
Rencana Strategis memungkinkan perangkat pemerintahan mengembangkan
sistem yang mampu secara berkelanjutan melakukan perbaikan pada semua
tingkatan termasuk mengendalikan dampak dan resiko pembangunan.
Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari
keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik
yang terorganisasi dan rapi.
Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah (PD) ini dapat dilihat pada Bagan 1.1 berikut ini:
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 6
Bagan 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
Renstra-SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator
keluaran program dan PAGU per SKPD
Penelaahan RTRW
VerifikasiRancangan
Renstra SKPD dgn Rancangan Awal
RPJMD
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
sesuai
Tidak sesuai
Penyusunan Rancangan
RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang
RPJMD
Perumusan Rancangan
Akhir RPJMD
Penyempurnaan Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan Renstra-
SKPD
RENSTRA-SKPD
Penyesuaian Rancangan
Renstra-SKPD berdasarkan
hasil verifikasi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN
Verifikasi Rancangan
Akhir Renstra SKPD
Rancangan Akhir Renstra
SKPD
sesuai
Tidaksesuai
PERDA ttg RPJMD
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 7
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang tidak terpisahkan
dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
Renstra Perangkat Daerah (PD) disusun guna memberikan masukan bagi
penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah (PD) disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah
ditetapkan dengan Perda. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam
penyusunan RPJMD dapat dilihat pada Gambar 1.1. dan Kaitan antara
Penyusunan Hubungan antar Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat
pada Gambar 1.2.
Gambar 1.1
Kedudukan Renstra Perangkat Daerah (PD) Dalam Penyusunan RPJMD
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 8
Gambar 1.2
Kaitan antara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra), maka diharapkan dapat
menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen
tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan
program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian
sasaran pembangunan Kota Banjar.
Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023,
dikarenakan pedoman RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 mengalami
Reviu maka dari itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 9
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar menyesuaikan dengan
Reviu RPJMD Kota Banjar terbaru.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023,
merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai
instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018-2023,
beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, yaitu
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar
di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4246);
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 10
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4723);
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 11
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 12
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 13
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah
Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
32. Peraturan Presiden Nomor: 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;
33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor: 3 Tahun 2013 tentang Kelas jalan
di Kota Banjar;
34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 14
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2014 tentang
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
36. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 - 2033;
37. Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan
Air Minum;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
41. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 621/Kpts.10A-dpuprpkp/2017
tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota.
42. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
43. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor : 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
44. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 15
45. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dan Urusan Pertanahan untuk mewujudkan Visi dan Misi
Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dimaksudkan sebagai arahan,
pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang
dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang
Pekerjaan umum selama 5 (lima) tahun ke depan.
1.3.2 Tujuan
Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah sebagai berikut:
1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di
bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 16
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta para pihak
terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan bidang
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan.
3. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun 2018-2023 secara
garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar, kemudian landasan hukum dalam penyusunan,
maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang
mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur
organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan
mengenai sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar baik dari sisi sumberdaya manusia
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 17
maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja
pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar.
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar; telaahan visi, misi program kepala daerah dan wakil
kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Renstra Dinas Bina Marga
Provisi Jawa Barat, serta penentuan isu-isu strategis di bidang urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan
permukiman, dan urusan pertanahan.
Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka
menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjar Tahun
2018-2023.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
I - 18
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar selama 5
(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-
2023.
Bab VIII Penutup
Bab ini menjelaskan arti penting dokumen rencana strategis Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar sevagai arah peningkatan pelayanan dan pnilaian kinerja dalam
periode 2019-2023.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar merupakan unsur pelaksana bidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dan bidang urusan Pertanahan yang dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas
membantu Wali Kota dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan, melaksanakan urusan pekerjaan umum berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar mengemban tugas untuk
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis, penyiapan
bahan penyusunan rencana kegiatan yang berkaitan dengan Ke PU-an,
diantaranya mempunyai tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan,
peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan dalam
penyelenggaraan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang
urusan Pertanahan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 2
mengacu pada Peraturan Wali Kota Banjar nomor : 54 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Serta Peraturan Wali Kota Banjar nomor : 12 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berdasarkan Peraturan
Wali Kota Banjar nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
a. Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Bina Marga, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan.
d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan
Rawa.
e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 3
3. Seksi Pengembangan Kawasan.
f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahi :
1. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan;
2. Seksi Perumahan; dan
3. Seksi Pengembangan Permukiman.
g. Jabatan Pelaksana;
h. Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dapat dilihat pada
Gambar 2.1.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 4
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB
BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAW
AIAN
SUB
BAGIAN
PERENCAN
AAN DAN
KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
BINA
MARGA
BIDANG
SUMBER
DAYA AIR
BIDANG
CIPTA
KARYA
BIDANG
TATA
RUANG
DAN
PERUMAHA
N
SEKSI
PERENCAN
AAN
JALAN
DAN
JEMBATA
SEKSI
PERENCAN
AAN
JARINGAN
IRIGASI,
SUNGAI
DAN RAWA
SEKSI
BANGUNAN
GEDUNG
DAN JASA
KONSTRUK
SI
SEKSI
TATA
RUANG
DAN
LAYANAN
PERTANAH
AN
SEKSI
PEMBANG
UNAN DAN
PEMELIHA
RAAN
JALAN
DAN
JEMBATAN
SEKSI
PEMBANG
UNAN DAN
PEMELIHA
RAAN
JARINGAN
IRIGASI,
SUNGAI
DAN RAWA
SEKSI
PENYEHAT
AN
LINGKUNG
AN
PERMUKIM
AN
SEKSI
PERUMAHA
N
SEKSI
PENGEMBA
NGAN
KAWASAN
SEKSI
PENGEMBA
NGAN
PERMUKIM
AN
UPTD
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 5
A. Dinas
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas untuk membantu
Wali Kota melaksanakan bidang urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dan bidang urusan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta
pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta
pertanahan;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
B. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas
Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 6
terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
sekretariat melaksanakan fungsi :
a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman serta pertanahan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum,
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman serta pertanahan ;
d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada
Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas
serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta
pertanahan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 7
a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman serta pertanahan bidang tata usaha dan umum,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman
serta pertanahan ;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas pekerjaan umum
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta
pertanahan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman serta pertanahan;
e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas pekerjaan
umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman
bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;
f. pembinaan aparatur sipil Negara pada subbagian umum dan
kepegawaian;
g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata
usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman serta pertanahan; dan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 8
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas
serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian
penunjang urusan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan
pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan
serta aset urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan
kawasan permukiman serta pertanahan. Subbagian Perencanaan dan
Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman
serta pertanahan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan
pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat,
keuangan serta aset;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman
serta pertanahan;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 9
perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data,
informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman serta pertanahan bidang perencanaan, evaluasi,
penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan
masyarakat, keuangan serta aset;
e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan,
data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;
g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data,
informasi dan hubungan masyarakat urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta
pertanahan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait
dengan tugas dan fungsinya.
C. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 10
Kawasan Permukiman melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang
Bina Marga mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan pembangunan
dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Bina Marga; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 11
pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Perencanaan Jalan
dan Jembatan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan, bidang
penyelenggaraan jalan daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan jembatan,
bidang penyelenggaraan jalan daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan
jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jalan dan jembatan dan
jembatan, bidang penyelenggaraan jalan daerah;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jalan
dan Jembatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 12
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
bidang penyelenggaraan jalan daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
bidang penyelenggaraan jalan daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
jembatan bidang penyelenggaraan jalan daerah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum bidang
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan bidang
penyelenggaraan jalan daerah;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
D. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 13
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang
Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan
pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa dan
pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan
rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai
dan rawa;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan
rawa dan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai
dan rawa;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Sumber Daya Air;
dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa
Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 14
pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi
Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa, bidang
pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan pantai
pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1
(satu) daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan rawa,
bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengamanan
pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah, bidang
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha
(seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan
rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan
pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah,
bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha
(seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 15
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang perencanaan jaringan irigasi, sungai dan
rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan
pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah,
bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha
(seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan Jaringan
Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi,
Sungai dan Rawa
Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa
Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Pembangunan dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai
dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan bangunan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 16
pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah,
bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha
(seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi,
sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan
bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu)
daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari
1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan
irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan
bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu)
daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari
1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang bidang pembangunan dan pemeliharaan jaringan
irigasi, sungai dan rawa, bidang pengelolaan sumber daya air dan
bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu)
daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 17
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari
1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) daerah;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
E. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan
lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan
kawasan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan
lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan
kawasan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan
kawasan permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi,
penyehatan lingkungan permukiman permukiman dan
pengembangan kawasan;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 18
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang bangunan dan jasa konstruksi, penyehatan
lingkungan permukiman permukiman dan pengembangan
kawasan;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Cipta Karya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan
kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Bangunan Gedung
dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di
wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan
dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungannya di daerah,
penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,
penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan
daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil
dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 19
b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di
wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan
dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungannya di daerah,
penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,
penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan
daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil
dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan
kawasan permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung
di wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan
dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungannya di daerah,
penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,
penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan
daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil
dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penyelenggaraan bangunan gedung di
wilayah daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan
dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 20
penataan bangunan dan lingkungannya di daerah,
penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,
penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan
daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil
dan kecil) dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bangunan Gedung
dan Jasa Konstruksi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan
kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah. Seksi Penyehatan
Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh pada daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 21
domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada daerah;
c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik dalam daerah, pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada daerah;
d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Penyehatan
Lingkungan Permukiman; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengembangan Kawasan
Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan
permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada daerah. Seksi Pengembangan Kawasan
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
c. pelaksanaan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang bidang penyelenggaraan penataan ruang daerah;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 22
d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengembangan
kawasan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.
F. Bidang Tata Ruang dan Perumahan
Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan
pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada daerah. Bidang Tata Ruang dan Perumahan
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan
bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan
pengembangan permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan
bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan dan
pengembangan permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan
pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan
dan pengembangan permukiman;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 23
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan
pertanahan bidang tata ruang dan layanan pertanahan, perumahan
dan pengembangan permukiman;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Tata Ruang dan
Perumahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
1. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan
Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan melaksanakan urusan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana sarana dan
utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan
hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah
serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat
kemampuan kecil, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah,
penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian
masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 24
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya
dalam daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah,
inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah,
penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan
tanah yang hamparannya dalam daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana
sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang
atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan
utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi
dalam 1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam
daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek
dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah
ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah
kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah
kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan
perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana
sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 25
atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan
utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi
dalam 1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam
daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek
dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah
ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah
kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah
kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan
perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang dan pertanahan bidang penyelenggaraan prasarana
sarana dan utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang
atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan
utilitas umum tingkat kemampuan kecil, pemberian izin lokasi
dalam 1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam
daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, penetapan subyek
dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah
ulayat yang lokasinya dalam daerah, penyelesaian masalah tanah
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 26
kosong dalam daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah
kosong dalam daerah, penerbitan izin membuka tanah dan
perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Tata Ruang dan
Layanan Pertanahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Seksi Perumahan
Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah. Seksi Perumahan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin
pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan
sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 27
pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan
sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan izin
pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan
sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perumahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengembangan Permukiman
Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah. Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan
peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) ha;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 28
b. pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan
peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) ha;
c. pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan
permukiman bidang penerbitan izin pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan
peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) ha;
d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan
Permukiman; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia merupakan pilar utama dalam menentukan
perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu
organisasi maka pengelola sumber daya manusia harus memperhatikan
berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan pembelajaran
motivasi dan lainnya. Dengan pengelolaan sumber daya manusia secara
optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi.
Berdasarkan kondisi sumber daya manusia per 30 Juni 2019, jumlah
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 29
pegawai secara keseluruhan berjumlah 185 orang terdiri dari 69 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 44 orang laki-laki dan 10 orang
perempuan, 15 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdiri dari 9
orang laki-laki dan 6 orang perempuan, serta 116 orang Pegawai Non PNS
terdiri dari 88 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Berikut kami
sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1
Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar menurut tingkat pendidikan
No
Pendidikan
SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 Jumlah Status Kepegawaian
1 NON PNS 1 1 68 1 2 43 0 116
2 CPNS 0 0 0 0 1 14 0 15
3 PNS 1 2 23 0 3 24 17 70
Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Juni 2019
SD SMP SMA D1 D3 S1 S2
NON PNS 1 1 68 1 2 43 0
CPNS 0 0 0 0 1 14 0
PNS 1 2 23 0 3 24 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Grafik 2.1
Pegawai DPUPRPKP Kota Banjar menurut tingkat
pendidikan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 30
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dapat
dikatakan relatif memadai. Sarana prasarana yang dimiliki dalam rangka
mendukung kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2 yaitu:
Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar
NO KELOMPOK BARANG JUMLAH TAHUN
PENGADAAN
1 Alat-alat Besar 29
- Tandem Roller 1 2014
- Stamper 2 2013, 2018
- Portable Generating Set 2 2018, 2013, 2011
- Portable Water Pump 1 2015
- Unit Pemeliharaan Lapangan
Lain - Lain 1 2015
- Wheel Exacvator 2 2015
- Dump Truck 4 2006,02008, 2015,
2015
- Hauler Lain - Lain 1 2016
- Ashpal Mixing Plant 1 2014
- Vibrator Roller 11 1983 (2), 2003, 2004,
2006 (3),2007,2015
- Wheel Loader + Attachment 1 2008
- Alat Pengangkut Lain - Lain 1 2004
- Portable Compresor 1 2007
2 Alat - Alat Angkutan 32
- Mini Bus (Penumpang 14
orang ke bawah) 7
2004, 2011, 2014,
2014, 2014,2007, 2018
- Pick Up 5 2006, 2007, 2008,2015,
2018
- Sepeda Motor 17
2005, 2006 (4), 2007
(7), 2011, 2012 (2),
2018 (3)
- Kapal Motor 1 2011
- Motor boat 1 2015
- Perahu Penumpang 1 2011
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 31
NO KELOMPOK BARANG JUMLAH TAHUN
PENGADAAN
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 56
- Perkakas Konstruksi Logan
Lain - Lain 5
2013,02015 (2), 2018
(2)
- Perkakas Bengkel Service
Lain - Lain 10 2011
- Perkakas Bengkel Service
Lain - Lain 12
2011 (8), 2014 (6),
2016 (2)
- Tool kit Set 1 2016
- Pahat 2 2018
- Perkakas Bengkel Kerja Lain -
Lain 1 2016
- Global Positioning System
(GPS) 2 2014, 2015
- Alat Ukur/Pembanding Lain -
Lain 21 2009, 2017 (20)
- Mesin Gerinda Tangan 1 2015
- Stopwach 1 2006
4 Alat Pertanian 7
- Alat Laboratorium Lain - Lain 7 2016, 2017 (6)
5 Alat Kantor dan Rumah
Tangga 562
- Mesin Ketik Listrik Portable 4 2015
- Lemari Besi 16
2007, 2008 (2), 2009
(6), 2014 (2), 2015 (3),
2016 (2)
- Rak Besi/Metal 19 2007 (17), 2016 (5)
- Rak Kayu 6 2018
- Filling Besi/Metal 20
2004 (5), 2006 (4),
2007 (10), 2014 (2),
2013 (2)
- Band Kas 4 2007, 2013 (4)
- Mobile Drawer/Laci Dorong 1 2013
- Alat Penghancur Kertas 6 2008, 2009, 2010 (2),
2011, 2015 (2), 2018
- White Board 1 2004
- Mesin Absensi 1 2018
- Overhead Projektor 1 2008
- Lemari Kayu 9 1993, 2009, 2017 (7),
2005
- Meja Kayu/Rotan 3 2004 (3), 2013
- Kursi Besi/Metal 1 2015
- Meja Rapat 2 2007, 2009
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 32
NO KELOMPOK BARANG JUMLAH TAHUN
PENGADAAN
- Meja Kerja 5 1993 (2), 2004 (4),
2005 (5), 2013 (3)
- Meja Reseption 1 2009
- Kursi Rapat 8 2008
- Kursi putar 6 2004, 2011, 2013 (4)
- Kursi lipat 84 2007 (33), 2009 (34),
2017 (39)
- Meja Biro 48 203, 2004 (2), 2007
(44), 2013, 2015 (3)
- Sofa 3 2007
- Mesin Potong Rumput 12 2015 (9), 2016 (5),
2018 (2)
- AC Unit 10 2007 (3), 2014 (2),
2017 (5)
- AC Split 12 2006 (3), 2008 (5),
2009 (3), 2016, 2018
- Kipas Angin 2 2013, 2015
- Televisi 7 2008, 2011, 2012 (4),
2015
- Sound System 1 2011
- Wireless 1 2007
- Camera Video 9 2012 (6), 2013, 2014,
2017
- Tangga Amlunium 1 2016
- Dispenser 1 2012
- Alat Rumah Tangga Lain -
Lain 19
2009 (3), 2011 (9),
2012, 2015 (5), 2016
(2), 2017, 2018
- Alat Pemadam Portable 7 2008
- Alat Pemadam Kebakarab
Lain - Lain 4 2015
- P.C Unit 46
2007 (5), 2008, 2009,
2010 (3), 2011 (4),
2012 (6), 2013 (5),
2014 (7), 2015 (3),
2016 (8), 2017, 2018
(2)
- Lap Top 28
2013 (3), 2014 (2),
2015 (8), 2016 (9),
2017 (4), 2018 (2)
- Note Book 4 2016 (2), 2017 (2)
- Desktop 2 2017
- Hard Disk 3 2016
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 33
NO KELOMPOK BARANG JUMLAH TAHUN
PENGADAAN
- Perlalatan Komputer
Mainframe Lain-Lain 1 2008
- Printer 6
- CPU 1 2012
- Monitor 3 2009 (1), 2010 (2)
- Printer 35
- Scanner 2 2013 (1), 2018 (1)
- Plotter 1 2009 (1)
- Peralatan Personal Komputer
Lain - Lain 2 2009 (2)
- Server 1 2015 (1)
- Router 1 2008 (1)
- Hub 3 2008 (3)
- Modem 1 2009 (1)
- Peralatan Jaringan Lain - Lain 10 2008 (4), 2009 (5),
2007 (1)
- Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 2008
- Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 2018
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 2018
- Meja Kerja Pegawai Non
Struktural 6
2018 (4), 2013 (1),
2009 (1)
- Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 2008
- Kursi Rapat Pejabat Eselon II 1 2008
- Kursi Rapat Pejabat Eselon III 5 2004 (1), 2015 (3),
2018 (1)
- Kursi Rapat Pejabat Eselon IV 10 5015 (2), 2018 (2), ,
2009 (6)
- Kursi Kerja Pejabat Lain -
Lain 16 2014 (16)
- Kursi Hadap Depan Meja
Kerja Pejabat Eselon II 2 2008 (2)
- Lemari buku Untuk Pejabat
Eselon II 1 2008 (1)
- Lemari Arsip 21 2007 (17), 2013 (3),
2018 (1)
- Kursi Tamu 1 2005
- Alat Pengaman (Sinyal) 7 2006
- Camera Digital 1 2013
6 Alat Studio dan Alat
Komunikasi 55
- Camera + Attachment 1 2017
- Proyektor + Attachment 2 2017 (1), 2018 (1)
- Audio Reverberation 1 2012
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 34
NO KELOMPOK BARANG JUMLAH TAHUN
PENGADAAN
- Equalizer 1 2012
- Microphone/Wireless Mic 2 2012
- Microphone Floor Stand 1 2012
- Unintemuptible Power
Supplay (UPS) 3 2014
- Peralatan Studio Visual Lain -
Lain 2 2009
- Camera Film 4 2016 (3), 2015 (1)
- Layar Film 1 2008
- Waterpass 3 2006 (1), 2016 (1),
2018 (1)
- Theodolit 3 2015 (1), 2006 (1),
2018 (1)
- Level 5 2015
- Rambu/Bak Ukur 2 2018
- Peralatan Pemetaan Ukur Lain
- Lain 13
2007 (1), 2009 (5),
2014 (1), 2018 (6)
- Loudspeaker 1 2012
- Handy Talky 4 2018
- Facsimile 1 2005
- Alat Komunikasi Radio VHF
Lain - Lain
2 2014
- Peralatan Aantena
SHF/Parabola Lain - Lain
1 2011
- Switcher Manual 2 2007
7 Alat Laboratorium 211
- Drill Machine 2 2007 (1), 2015 (1)
- Alat Lab. Bahan Bangunan
Lain - Lain
11 2013 (6), 2014 (1),
2017 (4)
- Mobile Laboratorium Set 2 2008 (1), 2017 (1)
- Modifed Mold
90 2007 (6), 2005 (15),
2013 (3), 2014 (20),
2015 (26)
- Alat Lab Mekanik Tanah Lain
- Lain
13 2007 (1), 2008 (8),
2012 (1), 2015 (2),
2017 (1)
- Universal Test Machine 3 2005 (1), 2015 (1),
2017 (1)
- Thermometer 4 2006 (2), 2018 (2)
- Balance Gram 3 2005 (1), 2014 (1),
2017 (1)
- Desicator 1 2017
- Alat Ukur 1 2015
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 35
NO KELOMPOK BARANG JUMLAH TAHUN
PENGADAAN
- Meja Kerja 2 2013
- alat Laboratorium Lainnya
(Lain - Lain)
1 2017
- Hand Compresion Machine 1 2006
- Dusting Wood Machine 2 2015
- Concrete Mixer/Pengaduk
Beton 1 2006
- Vibrating Unit 1 2005
- Abrating Machine 1 2006
- Mortar 1 2007
- Alat Pemeriksa Agregate 2 2005
- Alat Pemeriksa Beton 4 2005, 2007 (2), 2012
- Slump Test Set 2 2005
- Basic Cylinder Capping Set 1 2013
- Concrete Hammer Test 2 2006, 2015
- Picnometer 4 2013 (2), 2015 (2)
- Sand Equiplent 2 2006, 2015
- Dial Gauge LC:13 1 2006
- Sample Splinter Set CL 284 4 2005
- Alat Lab. Aspal & Cat Kimia
Lain - Lain 2 2007, 2015
- Sieve 29 2005 (16), 2006 (4),
2008 (8), 2013
- Triple Beam Balance Cent
Gram 2 2005, 2008
- Heavy Duty Solution Balance 1 2006
- Agregate 1 2008
- Penetrasi Asphalt ( Universal
Penetrometer) 2 2006, 2008
- Mixer 1 2015
- Speed Tester 2 2005, 2015
- Vemeir Caliper Hight Gauge 2 2014
- Draying Oven 1 2014
- Centrifuge 2 2005, 2014
- Hydrometer 1 2013
- Sand Sample & Sand
Container 1 2005
- Tickness Tester 1 2006
- Sand Bath 1 2006 Sumber: Sub Bagian Asset Tahun 2018
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1 Pelayanan Jalan
Jalan adalah sarana penghubung antar aktivitas ekonomi di suatu
daerah sehingga kondisi jalan yang baik sangat menunjang tumbuh
kembangnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pelayanan jalan yang
ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman meliputi pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi jalan (prasarana transportasi), Prasarana lain yang di
laksanakan diantarannya bangunan pelengkap jalan seperti jembatan,
drainase jalan, keermer dan trotoar.
Panjang jalan di Kota Banjar Tahun 2018 adalah 260,650 km dengan
panjang jalan yang berstatus nasional sepanjang 14,70 km, panjang jalan
yang berstatus provinsi sepanjang 9,65 km, dan panjang jalan yang
berstatus kota sepanjang 236,320 km. Berikut panjang jalan berdasarkan
wewenang dan kondisinya pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3
dan Tabel 2.4 Data Dasar Prasarana Jalan Kota Banjar sebagai berikut:
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 37
Tabel 2.3
Panjang Jalan menurut Daerah Berwenang dan Jenis Kondisi Jalan di Kota Banjar
Tahun 2018
Jenis Kondisi Jalan Panjang Jalan (Km)
[1] [2]
I Jalan Nasional 14,70
II Jalan Provinsi 9,65
III Jalan Kota 236,320
Jumlah Jalan 260,650
Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2018
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 38
GA
MB
AR
2.2
Pe
ta R
ua
s Ja
lan
Ko
ta B
an
jar
Ja
lan
Ko
ta
Ja
lan
Pro
vin
si
De
sa
Kara
ng
ka
muly
an
Kel. M
uktisari
De
sa
Kuja
ng
sa
ri
De
sa
Mu
lyasa
ri
De
sa
Karya
mu
kti
Kel. P
ata
rum
an
Kel. K
arangpanim
bal
De
sa
Ra
ha
rja
Kel. P
urw
aharja D
esa
Batu
law
ang
Kel. M
eka
rsari
Kel. S
itubatu
De
sa
Cib
eu
re
um
De
sa
Re
jasa
ri
De
sa
Ne
gla
sa
ri
Kel. B
anja
r
Propin
si Jaw
a T
engah
Ke
tera
ng
an P
erum
ahan
Sungai
Re
l K
ere
ta
Ja
lan
Bata
s K
elu
rahan
Bata
s K
ecam
ata
n
Bata
s P
ropin
si
Bata
s K
abupate
n/ K
ota
PE
TA
R
UA
S
JA
LA
N
34
3
33
32
21
20
17
18
10
1
3
4
4
4
51
6
11
8
8
8
9
22
23
23
22
28
31
30
3
8
7
38
40
40
84
JP
JP
JP
JP
57
34
47
49
48
50
51
52
53
JN
JN
JN
34
34
56
JN
JN
JN
JN
58
59
60
42
Mu
nd
u
Su
ka
hu
rip
Pa
ng
asin
an
64
Sanghia
ngsri
Bengkok
Bale
ngbeng
Pabuaran
66
67
Pa
sir L
eu
tik
Sukaraharja
Cib
alo
ng
68
Pa
sir L
oklo
k
Ma
rg
alu
yu
Sukam
aju
70
71
Ciju
re
y
Sin
da
ng
asih
La
ng
ka
p L
an
ca
r
Bojo
ngsari
Ke
du
ng
wa
rin
gin
73
74
Sukahurip
Sukanegara D
ua
Sukanegara S
atu
Situsaeur
Banta
rdaw
a
Sin
danggalih
75
Cadasgantu
ng
76
78
Pa
tro
l
Ga
rd
u
Pin
tusin
ga
Pa
ru
ng
Ka
ra
ng
ten
ga
h
Cik
ole
Pa
sirn
ag
ara
Cip
an
tara
n
Cip
an
tara
n
Cib
on
te
Cia
re
n
Wa
ru
ng
bu
ah
Pa
mo
ng
ko
ra
n
Ba
taly
on
Pu
lom
aje
tiB
eb
ed
ah
an
Pa
sir le
utik
De
sa
Ra
ha
rja
Cita
pe
n
Ra
nd
eg
an
Cijo
lan
g
Ba
nta
ra
n
Ba
nta
ra
n
79
Babakansari
Pananju
ng
Pata
rum
an
Cib
untu
Panyin
gkir
an
Sam
pih
Sid
am
ukti
Sukarahayu
Cim
endong
82
81
Cim
anggu
83
5
Citangkolo
Pulo
erang
Jaja
war
Balo
kang
Sukam
anah
38
77
Bobojo
ng
Cib
eber
Karanggedang
Cip
ariu
k
Cip
ariu
k
Cik
apundung
Warungpeuyeum
Cik
upa
Tem
po
Tu
nd
ag
an
41
Sum
andin
gkulo
n
86
Bojo
ngsari B
ojo
ngsari
Cia
ren
Su
ka
hu
rip
Purw
odadi
3
7
39
54
3
61
36
Pabuaran
43
Negla
sari
12
80
63
87
Pa
ge
rb
atu
Karangpucung
Ke
c.
Ba
nja
r
55
44
KO
TA
B
AN
JA
R
40
7.7
39.2
0
7.6 3
6.1
7
7.5
36
.16
JP.1
23
.12
50
.29
38
.19
70
.34
JP.2
90
90
40
8
4.2
4.3
4.4
8.8
8.9
40
.21
D.1
8.1
0
40
.22
60
.32
34
.14
34
.15
51
.30
52
.31
D.2
JN
.1
41
.24
41
.254
1.2
6
31
.13
44
.27
82
.37
D.3
D.5
D.6
JP.6
65
.33
JP.3 JP.4
JP.5
45
48
.28
77
.36
41
49
2
15
Sum
andin
gw
eta
n
3.1
29
De
sa
Wa
rin
gin
sa
ri
65
41
.23
27
37
Kel. H
egarsari
24
52
.?
13
14
6
De
sa
Me
karh
arja
62
Cib
eu
re
um
46
90
88
89
91
92
93
94
95
97
98
99
76.3
5
100
102
103
10
4
10
5
86
38
.18
Le
mb
ur B
alo
ng
Bo
jon
g
D.4
10
8
96
72
8.1
1
58
25
27 2
2
23
19
19
19
19 2
6
35
85
10
7
53
58
59
66
66
69
70
72
72
78
76
Ke
c.
Cije
un
gjin
g
Ke
c.
Cim
ara
ga
s Ke
c.
Cid
olo
gK
ec.
Pa
ma
ric
an
Ke
c.
Pu
rw
ah
arja
Ke
c.
Pa
taru
ma
n
Ke
c.
La
ng
en
sa
ri
Sir
nagalih
83
111
87
87
95
95
68
68
97
97
De
sa
Lan
ge
nsari
113113
10
1
10
610
9110
11
0
112
112
43
De
sa
Balo
ka
ng
Ba
tug
aja
h
Cilengkong
Kel. B
ojo
ngkanto
ng
Pasar L
angensari
114
115
116
De
sa
Bin
an
gu
n
11
7
11
8
11
9
12
04
3
12
1
12
31
28
12
7
13
1
13
0
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 39
Tabel 2.4
Data Dasar Prasarana Jalan Kota Banjar
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 7 Pasar Utara - Jembatan
Irdes
Pataruman 2,250 5,00 100,00 - - - 1,611 0,112 0,527 -
2 8 Pataruman -
Langensari
Pataruman
-
Langensari
11,683 4,50 100,00 - - 10,530 0,800 0,353 -
3 35 Sumanding Wetan-
Tanjung Sukur
Pataruman 0,664 9,00 100,00 - - - 0,664 - - -
4 38 Tanjung Sukur -
Sukamanah
Pataruman 4,600 4,00 100,00 - - - 4,600 - - -
5 49 Perempatan Alun alun
Langensari -
Waringinsari
Langensari 2,650 3,50 100,00 - - - 2,550 0,100 - -
6 4 Banjar-Pamarican Pataruman 4,706 4,50 100,00 - - - 2,930 1,236 0,340 0,200
7 5.1 Jalan Pegadaian Pataruman 0,380 12,00 100,00 - - - 0,380 - - -
8 5.2 Jalan Kantor Pos Pataruman 0,600 12,00 100,00 - - - 0,600 - - -
9 5.3 Pertigaan Saluyu -
Perempatan BNI
Pataruman 0,090 11,00 100,00 - - - 0,090 - - -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 40
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
11 9 Katapang -
Bangunharja
Purwaharja 3,500 3,50 100,00 - - - 3,330 0,170 - -
12 20 Central - Perempatan
Jarum
Banjar 1,190 10,00 100,00 - - - 1,070 0,120 - -
13 22.1 Perempatan Jarum -
Jalan Mayjen Didi
Kartasasmita
Banjar 0,470 4,50 100,00 - - - 0,470 - - -
14 22.2 Jalan Mayjen Didi
Kartasasmita -
Pertigaan Mekar Jaya
Banjar 0,850 4,50 100,00 - - - 0,850 - - -
15 23 Jalan Nasional -
Pertigaan Husein
Kartasasmita
Banjar 1,080 14,00 100,00 - - - 1,030 0,050 - -
16 33 Sepanjang Jalur
Pamongkoran
Banjar 2,670 6,00 100,00 - - - 2,500 0,170 - -
17 36 Jl. Nasional -
Sukamanah
Pataruman 2,121 4,50 100,00 - - - 1,731 0,200 0,190 -
18 39 Pertigaan Lapang Golf
- Jemb. Citanduy III
Pataruman 0,500 4,50 100,00 - - - 0,450 0,050 -
19 40 Spj. Jalur Irigasi -
Langensari
Pataruman
-
Langensari
9,650 6,00 78,24 21,76 - 8,460 0,900 0,290 -
20 41 Batulawang -
Puloerang
Pataruman 6,600 3,50 100,00 - - - 5,690 0,110 0,800 -
21 42 Perempatan Santiong -
Warungbuah
Pataruman 3,600 3,00 100,00 - - - 2,910 0,090 0,600 -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 41
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
22 57 Citangkolo - Puloerang Langensari 2,000 3,00 100,00 - - - 1,200 0,120 0,380 0,300
23 1 Jalan Kawadanaan Banjar 0,650 4,50 100,00 - - - 0,650 - - -
24 10 Perempatan Letjen
Suwarto - Kapten
Jamhur
Banjar 0,650 6,00 100,00 - - - 0,650 - - -
25 11 Perempatan Letjen
Suwarto - Perempatan
Klenteng
Pataruman 0,220 12,00 100,00 - - - 0,220 - - -
26 16.1 Jl. Buntu - Pasar Banjar Pataruman 0,480 4,50 100,00 - - - 0,480 - - -
27 16.2 Jalan Buntu Pataruman 0,140 6,00 100,00 - - - 0,140 - - -
28 17 Perempatan BNI -
Kapten Jamhur
Banjar 0,630 12,00 100,00 - - - 0,600 0,030 - -
29 21 Jalan Setia Banjar 1,082 4,50 100,00 - - - 0,830 0,100 0,152 -
30 26 Jl. Ece Ahmad - Jl.
Dewi Sartika
Banjar 0,080 6,00 100,00 - - - 0,080 - -
31 27 Jl. Lingkar Terminal Banjar 0,660 10,00 100,00 - - - 0,660 - -
32 28 Purwaharja - Batalion Purwaharja 0,450 7,00 100,00 - - - 0,450 - -
33 29 SMAN - Dipatiukur Banjar 1,250 4,50 100,00 - - - 1,250 - -
34 31 KUA Banjar -
Pertigaan Cipaingan
Banjar 1,274 4,50 100,00 - - - 1,274 - -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 42
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
35 34 Balokang - Ampel
Koneng
Banjar 7,885 4,50 100,00 - - - 6,650 0,650 0,585 -
36 43 Pertigaan Desa
Balokang - Pertigaan
Sosro
Banjar 2,750 3,00 100,00 - - - 2,450 0,200 0,100 -
37 44 Balokang - Pertigaan
Cipaingan
Banjar 2,100 3,50 100,00 - - - 1,800 0,200 0,100 -
38 45 Balokang - Jajawar Banjar 3,038 3,50 100,00 - - - 3,038 -
39 50 Fly Over Langensari -
Sukahurip
Langensari 1,900 11,00 100,00 - - - 1,250 0,330 0,320 -
40 52 Randegan - Pasir
Leutik
Purwaharja 2,700 3,00 100,00 - - - 2,700 - - -
41 84 Sepanjang Pasar
Langensari
Langensari 0,300 8,00 100,00 - - - 0,270 - 0,030 -
42 12 Jl. Kehutanan Pataruman 0,210 10,00 100,00 - - - 0,210 - - -
43 13 Depan Kantor Pasar Pataruman 0,100 10,00 100,00 - - - 0,100 - - -
44 14 Pasar Daging Pataruman 0,100 4,50 100,00 - - - 0,100 - - -
45 15 Ex Shelter Angkot -
Jembt Ciroas
Pataruman 0,135 7,00 100,00 - - - 0,135 - - -
46 18 Jalan Kaum Banjar 0,403 6,00 100,00 - - - 0,403 - - -
47 24 Pertigaan Jembatan
Parunglesang - Didi
Kartasasmita
Banjar 0,520 4,50 100,00 - - - 0,400 0,120 - -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 43
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
48 30 KH. Mustofa -
PertIgaan Dipati Ukur
Banjar 0,625 3,00 100,00 - - - 0,625 - - -
49 32 Spj. Jalan Sukarame Banjar 1,985 4,50 100,00 - - - 1,945 - 0,040 -
50 37 Spj. Jalan Cikabuyutan
Timur
Langensari 0,563 4,50 100,00 - - - 0,563 - -
51 47 Muktisari - Lakbok Langensari 2,250 4,50 68,89 31,11 - 1,200 0,250 0,140 0,660
52 48 Perempatan Pasar
Langensari - Batas
Kota
Langensari 2,500 4,50 100,00 - - - 2,100 0,130 0,270 -
53 51 Rawa Onom -
Bebedahan
Purwaharja 1,850 3,00 100,00 - - - 1,740
0,110 - -
54 53 Cibentang - Bebedahan Purwaharja 3,750 3,00 100,00 - - - 3,750 - - -
55 59.1 Perempatan Jl. Situbatu
- Bojong
Banjar 0,525 2,50 100,00 - - - 0,525 - - -
56 59.2 Cipantaran - Bojong Banjar 1,735 2,50 100,00 - - - 1,735 - - -
57 60 Jajawar Patrol Pataruman 4,011 3,00 100,00 - - - 3,280 0,490 0,241 -
58 70 Pasir Loklok -
Margaluyu
Pataruman
-
Langensari
4,800 3,00 100,00 - - - 1,320 - 1,680 1,800
59 71 Cijurey - Sindang Asih Langensari 2,000 4,50 100,00 - - - 2,000 - - -
60 72 Pasar Langkap -
Sindangmulya
Langensari 2,150 3,00 100,00 - - - 1,980 0,170 -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 44
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
61 75 Sukahurip -
Bantardawa
Langensari 3,158 3,00 100,00 - - - 2,900 0,058 0,200 -
62 76 Pasar Hewan - Alun
alun Langensari
Langensari 3,050 3,00 100,00 - - - 2,500 0,070 0,280 0,200
63 77 Pertigaan Cadas
Gantung - Bantardawa
Langensari 1,295 3,00 100,00 - - - 1,295 -
64 80 Jembatan Irdes -
Kalapa Jajar
Langensari 1,470 3,00 100,00 - - - 1,470 - - -
65 90 Kandawa -
Perempatan Mesjid
Baitul Muttaqien
Pataruman 1,510 3,00 100,00 - - - 1,510 - - -
66 87 Sukahurip - Ciaren Pataruman 3,800 3,00 100,00 - - - 3,300 0,100 0,400 -
67 82 Cimaragas -
Cimendong
Banjar 0,811 3,00 100,00 - - - 0,811 - - -
68 61 Binangun - Neglasari Pataruman
- Banjar
3,850 3,00 100,00 - - - 3,200
0,650 -
69 63 Sukahurip - Pangasinan Langensari 2,650 3,00 100,00 - - - 1,860 0,390 0,400 -
70 78 Cibeureum -
Bantardawa
Langensari 3,400 3,00 100,00 - - - 2,900 0,280 0,100 0,120
71 79 Cibuntu - Sirnagalih Langensari 2,200 3,00 100,00 - - - 2,000 0,200 -
72 46 Parung - Balokang Banjar 0,625 3,00 100,00 - - - 0,625 -
73 55 Ciaren - Cibeureum Banjar 1,772 3,00 100,00 - - - 1,772 - - -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 45
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
74 56 Pertigaan
Karangtengah -
Karangpucung Wetan
Banjar 1,750 3,00 100,00 - - - 1,250 0,090 0,410 -
75 58 Simpang Lima -
Pertigaan Lapang
Neglasari
Banjar 3,260 3,00 100,00 - - - 2,860 0,200 0,200 -
76 62 Kedungpulung -
Pamongkoran
Pataruman 2,200 3,00 100,00 - - - 2,200 - - -
77 64 Perempatan Santiong -
Tembungkerta
Pataruman 1,205 3,00 100,00 - - - 1,105 0,100 - -
78 65 Batulawang -
Karangsari
Pataruman 3,450 3,00 100,00 - - - 2,910 0,540 - -
79 66 Cimanggu -
Karyamukti
Pataruman 2,670 3,00 100,00 - - - 2,530 0,140 - -
80 67 Binong - Cibalong Pataruman 1,310 3,00 100,00 - - - 1,310 -
81 68 Cibeber - Sukaharja Pataruman 3,700 3,00 100,00 - - - 3,700 -
82 122 Pasirloklok -
Lemburbalong
Pataruman 1,000 2,50 100,00 - - - 0,750 0,080 0,120 0,050
83 73 Pertigaan Muktisari -
Kedungwaringin
Langensari 1,300 3,00 100,00 - - - 1,300 - - -
84 74 Sukahurip - Pentasan Langensari 3,200 3,00 100,00 - - - 2,100 0,480 0,620 -
85 83 Tundagan - Cimanggu Pataruman 3,200 3,00 100,00 - - - 3,200 - - -
86 85 Depan Masjid Agung
Langensari
Langensari 0,083 3,00 100,00 - - - 0,050 - 0,033 -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 46
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
87 88 Citamiang - Batas Kota Langensari 0,435 3,00 100,00 - - - 0,435 - - -
88 95 Cikadondong -
Karyamukti
Pataruman 4,000 3,00 100,00 - - - 3,480 0,280 0,240 -
89 110 Mulyasari - Polsek
Langensari
Langensari 1,900 3,00 100,00 - - - 1,900 -
90 123 Rejasari - Situsaeur (Jl.
Jawi)
Langensari 1,600 3,00 100,00 - - - 0,860 0,220 0,420 0,100
91 54 Sukarame - Fly Over
Pintusinga
Banjar 0,507 3,00 100,00 - - - 0,507 - - -
92 81 Gunung Gembok -
Sinar Tanjung
Pataruman 0,539 3,00 100,00 - - - 0,539 - - -
93 86 Tanjungsukur -
Tundagan
Pataruman 2,923 3,00 100,00 - - - 1,523 0,550 0,450 0,400
94 89 Warungbuah -
Balokang
Banjar 1,800 3,00 100,00 - - - 1,440 0,110 0,250
95 124 Cibeureum -
Bendungan Situleutik
Banjar 0,833 8,00 100,00 - - - 0,590 0,040 0,100 0,103
96 91 Cipadung - SMK 2
Banjar
Purwaharja 0,450 3,00 100,00 - - - 0,390 0,060 - -
97 92 Pereng Gunung Purwaharja 1,500 3,00 100,00 - - - 1,150 0,100 0,250 -
98 93 Randegaan I -
Randegan II
Purwaharja 0,900 3,00 100,00 - - - 0,450 0,170 0,280 -
99 94 Raharja - Citapen Purwaharja 1,200 3,00 100,00 - - - 1,200 - - -
100 96 Sasagaran - Batas Kota Purwaharja 1,300 3,00 100,00 - - - 1,080 0,100 0,120 -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 47
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
101 97 Rancabulus -
Bantardawa
Langensari 3,050 3,00 100,00 - - - 3,050 - - -
102 98 Sindanggalih -
Rancabulus
Langensari 1,100 3,00 100,00 - - - - 0,380 0,650 0,070
103 99 Rejasari - Situsaeur (Jl.
Sinargalih)
Langensari 0,878 3,00 100,00 - - - 0,668 0,090 0,120 -
104 101 Perempatan
Sukanegara - Pertigaan
Matori
Langensari 0,585 2,50 100,00 - - - 0,585 - - -
105 102 Pertigaan Koramil
Langensari - Jl.
Waringinsari
Langensari 2,450 3,00 100,00 - - - 2,230 0,220 - -
106 104 Tugu KB Langensari -
Jl. Purnomosidi
Langensari 0,485 3,00 100,00 - - - 0,485 - - -
107 105 Polsek Langensari -
Pasar Langkap
Langensari 0,250 6,00 - 100,00 - - 0,250
- - -
108 106 Gedongpapak - Pasar
Langkap
Langensari
0,321 3,00 100,00 - - - 0,200 0,071 0,050 -
109 125 Jl. Sukahurip - Stadion
Langensari
Langensari 0,100 15,00 100,00 - - - 0,100 - - -
110 108 Cilengkong - Sungai
Cikembang
Banjar 1,500 2,50 100,00 - - - 1,500 - - -
111 126 Tundagan - Bumi
Perkemahan
Pataruman 0,135 3,00 100,00 - - - 0,030 0,005 0,100
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 48
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
112 112 Bebedahan -
Karangsari
Pataruman 2,660 3,00 100,00 - - - 2,150 0,400 - 0,110
113 69 Pertigaan Jalan
Situbatu-Cibonte
Banjar 1,250 3,00 100,00 - - - 1,250 - - -
114 109 Bojongkantong-Kalapa
Lima
Langensari 1,500 3,00 100,00 - - - 1,500 - - -
115 116 Jalan Perbatasan
Bojongkantong
Kujangsari - Kalapa
Lima
Langensari 2,000 2,50 100,00 - - - 2,000 - - -
116 117 Junti-Pragung Banjar 2,150 2,50 100,00 - - - 2,150 - - -
117 118 Cijati - Pejamben Pataruman 1,500 3,00 66,67 - 33,33 - 1,000 - 0,500 -
118 121 Lemburbalong-
Pangadegan
Pataruman 0,700 2,50 100,00 - - - 0,700 - - -
119 103 Sukarahayu-Babakan Langensari 0,605 3,00 100,00 - - - 0,605 - - -
120 120 Balokang - Ciaren Banjar 0,800 2,50 100,00 - - - 0,800 - - -
121 25 Jl. Husen Kartasasmita
- Situbatu
Banjar 0,690 3,00 100,00 - - - - 0,552 0,069 0,069
122 100 Perempatan Karang
Gintung - Sukanegara
Langensari 0,657 3,00 100,00 - - - 0,526 0,131 - -
123 107 Bebedahan - Jembt.
Cijolang II
Langensari 0,600 6,00 100,00 - - - 0,570 0,030 - -
124 111 Seputaran Alun2
Langensari
Langensari 0,280 9,50 100,00 - - - 0,280 - - -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 49
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
125 113 Perempatan Puskesmas
Langensari - Jl.
Waringinsari
Langensari 0,305 3,00 100,00 - - - 0,214 0,092 - -
126 114 Sukarahayu -
Waringinsari
Langensari 0,700 3,50 100,00 - - - 0,420 0,280 - -
127 115 Jembt. Irigasi - Jl.
Langensari
Langensari 0,600 3,00 100,00 - - - 0,420 0,180 - -
128 119 Blok Tahu - Balokang Banjar 0,500 2,50 100,00 - - - 0,400 0,100 - -
129 19.1 Jl. Masuk Terminal Banjar 0,070 10,00 100,00 - - - 0,070 - - -
130 19.2 Jl. Didi Kartasasmita -
Jl. Ece Ahmad
Banjar 0,175 10,00 100,00 - - - 0,175 - - -
131 19.3 Jl. Ece Ahmad - Jl. Ece
Ahmad
Banjar 0,390 6,50 100,00 - - - 0,390 - - -
132 127 Rejasari - Situsaeur (Jl.
Parto Atmojo)
Langensari 0,900 2,50 100,00 - - - 0,450 0,090 0,090 0,270
133 128 Rejasari - Situsaeur (Jl.
Industri)
Langensari 1,000 3,00 100,00 - - - 0,600 0,200 0,100 0,100
134 129 Jl. Sudirman Langensari 0,400 2,50 100,00 - - - 0,320 0,080 - -
135 130 Pertigaan Kokoplak -
Pertigaan SDN
Sinartanjung
Langensari 1,940 3,00 100,00 - - - 0,388 0,504 0,854 0,194
136 131 Jl. Citapen - Jl.
Randegan III
Purwaharja 0,950 2,50 100,00 - - - 0,285 - - 0,665
137 132 Jl. Kalapa Lima - Jl.
Roy II
Langensari 0,350 2,50 100,00 - - - 0,280 0,070 - -
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 50
No. Nomor
Ruas Nama Ruas Jalan
Kecamatan
Yang Dilalui
Panjang
Ruas Lebar Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Panjang Tiap Kondisi (%)
(km) (m)
Aspal/
Penetrasi
/Makada
m
Beton Telford/
Kerikil
Tanah
/
Belum
tembu
s
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
138 133 Jl. Bojongkantong - Jl.
Roy II
Langensari 0,300 3,00 100,00 - - - 0,120 0,105 0,075 -
139 134 Jembt. Irigasi - Jl.
Langensari
Langensari 0,417 3,00 100,00 - - - 0,250 0,167 - -
140 135 Jl. Rejasari - Jl.
Sukamaju
Langensari 1,750 2,00 - - 60,00 40,00 - - 1,050 0,700
141 136 Jl. Didi Kartasasmita -
Jl. Didi Kartasasmita
Langensari 0,900 3,00 100,00 - - - 0,420 0,480 - -
Total 236,320 4,44 97,97 1,08 0,67 0,29 198,22 16,32 15,67 6,11
Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2018
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 51
2.3.2 Pelayanan Sumber Daya Air
Ruang lingkup pelayanan Sumber Daya Air adalah melakukan
pengawasan dengan memperhatikan secara menyeluruh dan terpadu pada
peningkatan saluran irigasi tersier, saluran pembuang, pemeliharaan rutin
irigasi dan saluran pembuang. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar khususnya
Bidang Sumber Daya Air melaksanakan perencanaan, melaksanakan
pembangunan, perbaikan dan pengawasan. Karena Kota Banjar masih
sangat didominasi oleh sektor Pertanian, maka ketersediaan sumber daya
air untuk keperluan irigasi sangatlah penting. Irigasi ada tiga jenis, yaitu
teknis, semi-teknis dan tadah hujan. Luas lahan sawah yang menggunakan
irigasi teknis dari tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Sementara itu, luas lahan sawah yang menggunakan irigasi tadah hujan
cenderung meningkat.
Tabel 2.5
Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kota Banjar, 2014-2018 (Ha)
No Kecamatan Jenis Irigasi (Ha)
Teknis Semi-Teknis Tadah Hujan
1 Banjar 0 148.120 416.497
2 Purwaharja 151.045 0 41.860
3 Pataruman 0 235.835 405.000
4 Langensari 1,253.61 37.000 140.000
Jumlah 1,404.655 420.955 1,003.357
2017 2.103 - 1.208
2016 2.103 - 1.210
2015 2.103 - 1.215
2014 1.787 364 1.167
Sumber: Bidang Sumber Daya Air
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 52
Tabel 2.6
Kondisi Jaringan Irigasi Kota Banjar Tahun 2014-2018
Lokasi Panjang
Total
(Kec.) (m) BETON PAS.BATU TANAH BAIK SEDANGRUSAK
RINGAN
RUSAK
BERAT
I Peningkatan dan
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
A. Irigasi Teknis
lakbok Utara
Sal. Induk
Pataruman
Pataruma
n
5.562,00 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 4.800,000 133,000 629,000 4.800,000 133,000 629,000
Sal. Sek. Sindang
Angin
Langensa
ri
6.740,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.740,000 - 6.740,000
Sal. Sek.
Bantardawa
Langensa
ri
2.410,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.410,000 - 2.410,000
Sal. Sek.
Puloerang
Langensa
ri
2.400,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.400,000 - 2.100,000 300,000
Sal. Sek. Pondok
Huni
Langensa
ri
3.150,00 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 2.780,000 370,000 3.150,000
Sal. Sek. CJ 1 Langensa
ri
3.500,00 1.140,23 748,140 364,89 383,250 383,250 553,700 (170,450) (170,450) 3.670,450 748,140 3.670,450 748,140
Sal. Sek. CJ 2 Langensa
ri
1.230,00 800,650 800,650 800,650 800,650 800,650 429,350 800,650 429,350 800,650
24.992,00 0,000 0,000 0,000 13.950,00 9.412,80 2.547,79 13.409,80 10.823,65 1.677,14 -
Prosentase
Peningkatan
Saluran Tersier
BPT 1 Ka Pataruma
n
2.600,00 1.151,54 296,118 158,01 138,108 138,108 138,108 138,108 2.461,892 296,118 2.461,892 296,118
BPT 2 Ka Pataruma
n
1.547,90 136,88 331,650 331,650 85,75 245,900 245,900 245,900 1.302,000 331,650 1.302,000 331,650
BPT 2 Ki Pataruma
n
3.000,00 470,92 2.435,270 592,38 1.842,890 321,50 1.521,390 1.521,390 692,340 829,050 2.170,950 2.435,270 2.170,950 2.435,270
2016No Nama Saluran
Dalam m' Dalam m'
Sisa s/d
2015
Sisa s/d
20162017
Sisa s/d
2017
KONDISI
2018Sisa s/d
2018
KONSTRUKSI
2014Sisa s/d
20142015
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 53
Lokasi Panjang
Total
(Kec.) (m) BETON PAS.BATU TANAH BAIK SEDANGRUSAK
RINGAN
RUSAK
BERAT
BPT 3 Kiri Langensa
ri
2.305,20 1.029,81 89,620 89,84 (0,220) 0,000 0,000 702,640 (702,640) 3.008,060 89,620 3.008,060 89,620
BPT 3A Kanan Langensa
ri
400,00 387,000 387,000 387,000 387,000 387,000 13,000 387,000 13,000 387,000
BSA 1 Ka Langensa
ri
2.635,50 1.406,940 1.406,940 1.406,940 1.406,940 1.406,940 1.228,560 1.406,940 1.228,560 1.406,940
BSA 1 - T1 Kiri Langensa
ri
2.000,00 401,32 1.598,680 1.598,680 1.598,680 1.598,680 1.598,680 401,320 1.598,680 401,320 1.598,680
BSA 2' Langensa
ri
500,00 292,213 340,90 (48,687) 0,000 0,000 0,000 100,000 548,687 292,213 548,687 100,000 292,213
BSA 2 Ka Langensa
ri
2.566,05 605,23 1.383,550 1.383,550 107,94 1.275,610 368,800 906,810 395,300 511,510 2.054,540 1.383,550 2.054,540 1.383,550
BSA 3 Ki Langensa
ri
2.000,00 196,97 1.415,700 678,50 737,200 737,200 737,200 737,200 1.262,800 1.415,700 1.262,800 1.415,700
BSA 4 Ka Langensa
ri
5.955,80 554,16 2.584,137 2.584,137 2.584,137 690,600 1.893,537 500,600 1.392,937 4.562,863 2.584,137 4.562,863 2.584,137
BSA 5 Ka Langensa
ri
3.586,00 875,99 1.640,460 904,24 736,220 107,60 628,620 1.249,000 (620,380) (620,380) 4.206,380 1.640,460 4.206,380 1.640,460
BSA 5 Ki Langensa
ri
3.431,00 445,02 882,860 882,860 882,860 309,740 573,120 573,120 2.857,880 882,860 2.857,880 882,860
BSA 5 Kiri - T1 Langensa
ri
2.000,00 289,15 1.710,850 1.710,850 1.710,850 1.710,850 1.710,850 289,150 1.710,850 289,150 1.710,850
BSA 6 Ka Langensa
ri
3.000,00 471,11 1.847,600 834,53 1.013,070 1.013,070 1.013,070 1.013,070 1.986,930 1.847,600 1.986,930 1.847,600
BSA 7A Langensa
ri
2.000,00 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1.900,000 100,000 100,000 1.900,000 100,000 100,000 1.900,000
BPH 1 Ki Langensa
ri
800,00 800,000 610,52 189,480 189,480 571,760 (382,280) (382,280) 1.182,280 800,000 1.182,280 800,000
BPH 2 Ka Langensa
ri
1.307,00 571,14 (22,360) (22,360) 0,000 0,000 0,000 1.329,360 - 1.329,360 -
BPH 3 Ki / BPH 2' Langensa
ri
750,00 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 241,00 705,250 44,750 705,250 44,750
BPE 1 Kiri Langensa
ri
1.000,00 347,07 652,930 652,930 652,930 652,930 652,930 347,070 652,930 347,070 652,930
BPE 2 Kanan Langensa
ri
1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 - 1.000,000 - 1.000,000
BPE 3 Kanan Langensa
ri
1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 - 1.000,000 - 1.000,000
BBD 1 Langensa
ri
2.468,50 604,60 1.863,900 1.863,900 1.863,900 792,600 1.071,300 1.071,300 - 1.397,200 1.863,900 1.397,200 1.863,900
BBD 1 -T1 Kiri Langensa
ri
1.500,00 678,85 821,150 821,150 821,150 821,150 821,150 678,850 821,150 678,850 821,150
CJ 1 - T2 Kiri Langensa
ri
2.500,00 320,00 2.180,000 2.180,000 2.180,000 2.180,000 2.180,000 320,000 2.180,000 320,000 2.180,000
51.852,95 0,000 0,000 0,000 441,000 34.415,022 28.565,378 34.415,02 200,000 28.565,378 -
Prosentase
KONSTRUKSI KONDISISisa s/d
20162017
Sisa s/d
20172018
Sisa s/d
20182014
Sisa s/d
20142015
Sisa s/d
20152016No Nama Saluran
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 54
Sumber: Bidang Sumber Daya Air Tahun 2018
Lokasi Panjang
Total
(Kec.) (m) BETON PAS.BATU TANAH BAIK SEDANGRUSAK
RINGAN
RUSAK
BERAT
B. Irigasi Teknis
Rawa Onom
Sal. Sek.
Pasirleutik
Purwahar
ja
5.000,00 99,14 (19,140) (19,140) 0,000 0,000 0,000 5.019,140 - 5.019,140 -
Sal. Sek.
Pulomajeti
Purwahar
ja
6.700,00 2.664,112 2.664,112 2.664,112 2.664,112 2.664,112 4.035,888 2.664,112 4.035,888 2.664,112
11.700,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 9.055,03 2.664,11 9.055,03 2.664,11 - -
C. Irigasi
Perdesaan
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Irdes Sukamanah Pataruma
n
1.509,00 329,00 (9,000) (9,000) 0,000 640,100 (640,100) (640,100) 2.158,100 - 2.158,100 -
Irdes Karangsari Pataruma
n
2.560,00 2.560,000 2.560,000 2.560,000 2.560,000 2.560,000 - 2.560,000 - 2.560,000
Irdes Pagak Pataruma
n
1.500,00 526,30 791,400 471,920 319,480 319,480 868,500 (549,020) (549,020) 2.049,020 791,400 2.049,020 791,400
Irdes Situleutik
Kiri
Banjar 329,80 132,140 132,140 132,140 132,140 132,140 197,660 132,140 197,660 132,140
Irdes Situleutik
Kanan
Banjar 4.545,50 99,90 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 4.495,400 50,100 4.495,400 50,100
Pompa
Sukanegara
Langensa
ri
1.000,00 199,700 199,700 199,700 486,400 (286,700) (286,700) 1.286,700 199,700 1.286,700 199,700
Pompa
Rancabulus
Langensa
ri
847,76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 847,760 - 847,760 -
Pompa Raharja Purwahar
ja
229,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 229,000 - 229,000 -
Irdes Cibuntu Langensa
ri
2.058,70 986,74 1.071,960 1.071,960 1.071,960 1.071,960 1.071,960 986,740 1.071,960 986,740 1.071,960
Irdes Gunung
Putri
Pataruma
n
451,74 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 451,740 - 451,740 -
Irdes Cibungur Purwahar
ja
534,70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 534,700 - 534,700 -
Irdes
Cikadongdong
Pataruma
n
700,45 370,00 130,000 453,270 (323,270) 0,000 0,000 0,000 1.023,720 130,000 1.023,720 130,000
Irdes Cicalung Pataruma
n
1.000,00 887,800 484,600 403,200 403,200 231,000 172,200 172,200 827,800 887,800 827,800 887,800
17.266,65 0,000 - 15.088,34 5.823,10 15.088,34 5.823,10 - -
JUMLAH
TOTAL
105.811,60 12.701,07 5.983,60 622,79 0,000 6.762,20 2.290,88 14.391,00 67.971,19 39.600,38 71.968,19 19.510,86 30.242,52 -
Sisa s/d
2018
KONSTRUKSI KONDISI
2016Sisa s/d
20162017
Sisa s/d
201720182014
Sisa s/d
20142015
Sisa s/d
2015No Nama Saluran
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 55
2.3.3 Pelayanan Air Bersih
Rumah Tangga pengguna Air Bersih pada tahun 2018 sebesar
84,54%. Pembangunan sarana prasarana air bersih dititik beratkan pada
peningkatan jaringan perpipaan guna meningkatkan jangkauan layanan
masyarakat. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Per Kecamatan
di Kota Banjar pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Banjar
No Kecamatan Jumlah
Rumah
Jumlah Rumah
Tangga
Pengguna Air
Bersih
1 Banjar 20.215 19.376
2 Purwaharja 21.233 7.102
3 Pataruman 8.335 16.806
4 Langensari 19.581 15.358
Jumlah 69.364 58.642
Sumber: LKIP DPUPRPKP Tahun 2018
2.3.4 Pelayanan Sanitasi
Rumah Tangga Bersanitasi pada Tahun 2018 sebesar 72.63%. Ruang
lingkup pelayanan sanitasi adalah ketersediaan MCK/sarana pembuangan
air limbah kotoran manusia setempat dan limbah cair rumah tangga.
Berikut Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi pada Tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel 2.7.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 56
Tabel 2.7
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersanitasi di Kota Banjar
No Kecamatan Jumlah
Rumah
Jumlah Rumah
Tangga
Bersanitasi
1 Banjar 20.215 15.525
2 Purwaharja 21.233 5.190
3 Pataruman 8.335 14.776
4 Langensari 19.581 14.887
Jumlah 69.364 50.378
Sumber: LKIP DPUPRPKP Tahun 2018
2.3.5 Pelayanan Rumah Layak Huni
Pembangunan perumahan di Kota Banjar saat ini pada umumnya
dilakukan oleh masyarakat secara individu dan pengembang/developer.
Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar bertugas melakukan pembinaan dan
pengawasan, dengan memperhatikan secara menyeluruh dan terpadu pada
peningkatan jumlah penduduk dan penyebarannya, perluasan kesempatan
kerja dan usaha, program pembangunan sectoral dan pembangunan daerah,
pelestarian kemampuan lingkungan, kondisi geografis dan potensi sumber
daya alam, termasuk daerah rawan bencana, nilai sosial budaya dan
daerah, serta pengembangan kelembagaan. Selain hal tersebut, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar juga melaksanakan perencanaan dan melaksanakan
pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 57
Rumah Layak Huni di Kota Banjar pada Tahun 2018 sebanyak
60.024 unit rumah dari total rumah sebanyak 61.063 unit rumah dengan
persentase sebesar 98,29%. Rumah Layak Huni di Kota Banjar Tahun
2018 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.
Tabel 2.8
Rumah Layak Huni di Kota Banjar Tahun 2018
No Kecamatan
Jumlah
Rumah Layak
Huni
Jumlah Rumah
1 Banjar 17.422 17.710
2 Purwaharja 7.256 7.328
3 Pataruman 18.761 18.933
4 Langensari 16.585 17.100
Jumlah 60.024 61.071 Sumber: LKIP DPUPRPKP Tahun 2018
Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar diukur berdasarkan
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan
dalam dokumen Rencana Strategis pada periode sebelumnya. Tujuan
evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan
dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan
di masa yang akan datang. Pada Tahun 2018, indikator kinerja yang
menjadi target pencapaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berjumlah 31
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 58
indikator. Evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar sampai dengan
Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:
a. Sasaran pertama DPUPRPKP adalah meningkatnya kinerja aparatur
yang didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Tertib
Administrasi kepegawaian, Tertib Administrasi keuangan, dan Tertib
Administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan. Capaian ketiga
indikator yang mendukung sasaran meningkatnya kinerja aparatur
sebesar 100%.
b. Sasaran kedua DPUPRPKP yaitu meningkatnya kualitas jalan,
jembatan dan bangunan pelengkap didukung oleh 5 (lima) indikator
yaitu panjang jalan yang dibangun, persentase panjang jalan dalam
kondisi baik, jumlah jembatan yang dibangun, saluran draianse yang
dibangun, dan keermer yang dibangun. Panjang Jalan yang dibangun
sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 14.222 m dari target Renstra
sepanjang 10.214 m dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra
sebesar 139,24% (Sangat Tinggi). Pada tahun 2018 Indikator Kinerja
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik realisasinya adalah
91.18% dari target 99.70%. Faktor penyebab menurunnya persentase
Jalan dalam kondisi baik dikarenakan kondisi jalan banyak yang
rusak. Dan penanganan jalan tahun 2018 hanya 410 m. Untuk Jumlah
jembatan yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 9 buah
jembatan dari target Renstra 8 buah jembatan dengan Capaian Kinerja
sampai akhir Renstra sebesar 112.50% (Sangat Tinggi). Saluran
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 59
drainase yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang
14.497,55 m3 dari target Renstra 13.566 m3 dengan Capaian Kinerja
sampai akhir Renstra sebesar 106.87% (Sangat Tinggi). Keermer yang
dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 17.559,85 m3 dari
target Renstra 17.610 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir
Renstra sebesar 99.72% (Sangat Tinggi).
c. Sasaran ketiga DPUPRPKP yaitu meningkatnya fungsi saluran
pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan didukung oleh
2 (dua) indikator yaitu persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik,
panjang saluran pembuang yang dibangun. Untuk indikator Persentase
Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik target Tahun 2018 sebesar
77.99% realisasi sebesar 66.72%, capaian indikator ini sebesar
85.55% (tidak tercapai). Panjang Saluran Pembuang Yang Dibangun
realisasinya adalah 3.837,36 m’ dari target 12.193 m’ indikator
tersebut dapat dikatakan tidak tercapai.
d. Sasaran keempat DPUPRPKP yaitu tercapainya pemenuhan
kebutuhan listrik bagi masyarakat didukung oleh 5 (lima) indikator
yaitu Rumah tangga Pra KS yang menggunakan listrik, Jumlah
titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan lingkungan/desa, Jumlah
titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum (PJU), Jumlah
saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang, dan Jumlah
daya listrik yang terpasang.
e. Sasaran kelima DPUPRPKP yaitu penyehatan lingkungan
permukiman dan pengembangan infrastruktur didukung oleh 14
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 60
(empat belas) indikator diantaranya Tersedianya Sistem Jaringan
Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota, Peningkatan Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih, Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi,
Penurunan Lingkungan Permukiman Kumuh, Penurunan Rumah
Tidak Layak Huni, Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi
Kebutuhan Pokok minimal Sehari-hari, Tersedianya Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan yang sehat dan aman, Tersedianya Sistem Air
Limbah setempat yang memadai, Tersedianya Sistem Air Limbah
skala Komunitas/Kawasan/Kota, Meningkatnya Cakupan Pelayanan
air minum/bersih perpipaan, Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan
Cepat Tumbuh, Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Jasa
Konstruksi di Kota Banjar, dan Tersedianya pedoman Harga Standar
Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kab/Kota. Indikator kinerja
Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada tahun 2018
realisasinya 84.54 % dari target 87.57 % tidak dapat mencapai target
dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi kenaikan
jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat. Indikator
kinerja Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2018
realisasinya 72.63 % dari target 74.45 % tidak dapat mencapai target
dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi kenaikan
jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat. Indikator
kinerja Kawasan Kumuh pada tahun 2018 realisasinya 0.09% dari
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 61
target 0.56% sudah mencapai target. Indikator kinerja Penurunan
Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2018 realisasinya 1.71% dari
target 3.58% sudah mencapai target. Indikator kinerja tersedianya
sistem air limbah yang memadai pada tahun 2018 realisasinya 72.63
% dari target 72.64 % tidak dapat mencapai target dikarenakan
indikator kinerja belum bisa mengimbangi kenaikan jumlah
penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat. Indikator kinerja
Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kota Capaian
sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 42 unit. Indikator ini dapat
dikatakan sudah mencapai target baik untuk tahun 2018 terhadap
target akhir Renstra sudah melebihi target.
f. Sasaran keenam DPUPRPKP yaitu pencapaian sasaran penetapan
ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan
dan gedung didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Dokumen
Perencanaan Penataan Ruang Teknis dan Dokumen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang. Untuk pencapaian indikator Dokumen
Perencanaan Penataan Ruang Teknis ini telah memenuhi target akhir
Renstra 2018 dengan Capaian sebanyak 28 dokumen. Sedangkan
untuk indikator Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ini juga
telah memenuhi target akhir Renstra 2018 dengan capaian sebanyak
14 dokumen dari target 13 dokumen.
Faktor keberhasilan tercapainya 6 (enam) sasaran diatas adalah
komitmen dan dukungan dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum,
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 62
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar,
aparatur pelaksana.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 63
Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar
No
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Tertib
Administrasi kepegawaian
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 Tertib Administrasi
keuangan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 Tertib
Administrasi Program, Evaluasi
dan Pelaporan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Panjang jalan
yang dibangun
m 1134 4500 280 2300 2000 835 580 4950 7447 410 73,63% 12,89% 1767,86% 323,78% 20,50%
5 Persentase
panjang jalan dalam kondisi
baik
% 94,60 95,30 97,80 99,00 99,70 95,35 93,42 95,6 93,07 91,64 100,79% 98,03% 97,75% 94,01% 91,92%
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 64
No
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6 Jumlah jembatan yang di bangun
buah 5 1 1 0 1 5 1 2 1 0 100,00% 100,00% 200,00% #DIV/0! 0,00%
7 Saluran drainase
yang di bangun
m3 2502 2963 2588 1975 3538 1056,51 1743,39 5728 3717,39 2252,26 42,23% 58,84% 221,33% 188,22% 63,66%
8 Keermer yang
dibangun
m3 2450 3400 3960 2660 5140 971 2228,22 5521,07 2839,69 5999,87 39,63% 65,54% 139,42% 106,76% 116,73%
9 Persentase Jaringan Irigasi
dalam Kondisi
Baik
% 51,67 62,33 68,74 75,28 79,99 53,21 57,66 63,17 66,29 66,71 102,98% 92,51% 91,90% 88,06% 83,40%
10 Panjang Saluran
Pembuang yang
dibangun
m' 6683 13758 10703 10745 12193 7446,03 4410,88 10396,1 4114,74 3837,36 111,42% 32,06% 97,13% 38,29% 31,47%
11 Rumah tangga Pra
KS yang menggunakan
listrik
kk 1800 600 550 500 450 1828 707 0 635 0 101,56% 117,83% 0,00% 127,00% 0,00%
12 Jumlah titik/lokasi
yang terlayani penerangan jalan
lingkungan/desa
titik 400 400 400 400 400 260 182 125 0 88 65,00% 45,50% 31,25% 0,00% 22,00%
13 Jumlah titik/lokasi yang terlayani
penerangan jalan
umum (PJU)
titik 80 80 80 80 80 59 142 424 0 90 73,75% 177,50% 530,00% 0,00% 112,50%
14 Jumlah saluran udara tegangan
rendah (SUTR) yang terpasang
tiang 20 20 20 20 20 26 20 0 427 0 130,00% 100,00% 0,00% 2135,00%
0,00%
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 65
No
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
15 Jumlah daya listrik yang
terpasang
unit 2 2 2 2 2 0 2 0 34 0 0,00% 100,00% 0,00% 1700,00%
0,00%
16 Tersedianya
Sistem Jaringan
Drainase Skala Kawasan dan
Skala Kota
m 8600 5000 5000 5000 5000 13350 10979,7
5
26101,1 6370 3440 155,23% 219,60% 522,02% 127,40% 68,80%
17 Peningkatan
Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih
% 86,68 87,01 87,26 87,45 87,57 82,19 82,14 77,84 86,08 84,54 94,82% 94,40% 89,20% 98,43% 96,54%
18 Peningkatan
Rumah Tangga
Bersanitasi.
% 72,64 72,72 73,24 73,65 74,45 72,29 72,8 69,83 73,32 72,63 99,52% 100,11% 95,34% 99,55% 97,55%
19 Penurunan Lingkungan
Permukiman
Kumuh
% 0,64 0,62 0,6 0,58 0,56 0,64 0,52 1,11 0,95 0,09 100,00% 83,87% 185,00% 163,79% 16,22%
20 Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
% 7,3 6,4 5,5 4,7 3,8 6,89 6,63 4,95 2,66 1,71 94,38% 103,59% 90,00% 56,60% 45,12%
21 Tersedianya Air
Baku untuk
Memenuhi Kebutuhan Pokok
minimal Sehari-
hari
% 67,5 75 77 79 80 75,88 73,66 78,81 87,89 87,89 112,41% 98,21% 102,35% 111,25% 109,86%
22 Tersedianya
Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan yang
sehat dan aman
m 5120 6000 6000 6000 6000 3920,9 15553 3276,8 9748,45 31295,9
6
76,58% 259,22% 54,61% 162,47% 521,60%
23 Tersedianya
Sistem Air
% 71,79 72 72,22 72,43 72,64 72,15 72 71,33 73,32 72,63 100,50% 100,00% 98,77% 101,23% 99,98%
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 66
No
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Limbah setempat yang memadai
24 Tersedianya
Sistem Air
Limbah skala Komunitas/Kawas
an/Kota
unit 0 10 10 10 10 0 0 15 14 13 #DIV/0! 0,00% 150,00% 140,00% 130,00%
25 Meningkatnya
Cakupan Pelayanan air
minum/bersih
perpipaan
titik 17417 18417 19417 20417 21417 17417 17561 34710 35110 21500 100,00% 95,35% 178,76% 171,96% 100,39%
26 Tersedianya
dokumen perencanaan
pembangunan
untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan
dok 5 4 5 4 5 8 17 0 7 6 160,00% 425,00% 0,00% 175,00% 120,00%
27 Tersedianya
sarana dan prasarana
penunjang wilayah strategis
dan Cepat
Tumbuh
paket 2 4 4 5 4 4 67 4 5 7 200,00% 1675,00
%
100,00% 100,00% 175,00%
28 Meningkatnya
Pelayanan dan
Pembinaan Jasa
Konstruksi di Kota Banjar
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 67
No
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
29 Tersedianya pedoman Harga
Standar Bangunan
Gedung Negara (HSBGN) di
Kab/Kota
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
30 Dokumen
Perencanaan Penataan Ruang
Teknis
dok 4 6 6 6 6 4 7 5 0 12 100,00% 116,67% 83,33% 0,00% 200,00%
31 Dokumen Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
dok 1 3 3 3 3 1 3 3 1 6 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 200,00%
Sumber: LKIP DPUPRPKP Tahun 2018
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 68
Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pendapatan Retribusi
Daerah137.000.000,00 137.000.000,00 142.000.000,00 147.000.000,00 155.000.000,00 153.590.000,00 165.055.000,00 161.271.000,00 165.353.000,00 185.343.000,00 112,11 120,48 113,57 112,49 119,58 143.600.000,00 143.600.000,00
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah137.000.000,00 137.000.000,00 142.000.000,00 147.000.000,00 155.000.000,00 153.590.000,00 165.055.000,00 161.271.000,00 165.353.000,00 185.343.000,00 112,11 120,48 113,57 112,49 119,58 143.600.000,00 143.600.000,00
JUMLAH
PENDAPATAN137.000.000,00 137.000.000,00 142.000.000,00 147.000.000,00 155.000.000,00 153.590.000,00 165.055.000,00 161.271.000,00 165.353.000,00 185.343.000,00 112,11 120,48 113,57 112,49 119,58 143.600.000,00 143.600.000,00
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 3.943.148.328,00 3.749.942.542,68 4.993.918.196,00 7.603.048.811,20 8.650.082.321,84 3.598.125.683,00 3.449.655.211,00 4.890.353.743,00 6.804.592.447,00 6.682.831.243,00 91,25 91,99 97,93 89,50 77,26 5.788.028.039,94 5.788.028.039,94
Belanja Barang 6.328.707.700,00 5.521.018.000,00 6.261.383.364,00 8.290.764.900,00 9.804.648.000,00 5.909.221.589,00 5.052.572.199,00 6.063.360.146,00 8.093.778.253,00 9.387.081.820,00 93,37 91,52 96,84 97,62 95,74 7.241.304.392,80 7.241.304.392,80
Belanja Hibah 4.163.701.900,00 2.825.000.000,00 449.162.000,00 3.050.000.000,00 200.000.000,00 4.140.980.100,00 2.792.756.300,00 446.092.250,00 3.014.670.650,00 197.549.000,00 99,45 98,86 99,32 98,84 98,77 2.137.572.780,00 2.137.572.780,00
Jumlah Belanja Operasi 14.435.557.928,00 12.095.960.542,68 11.704.463.560,00 18.943.813.711,20 18.654.730.321,84 13.648.327.372,00 11.294.983.710,00 11.399.806.139,00 17.913.041.350,00 16.267.462.063,00 94,69 94,12 98,03 95,32 90,59 13.606.404.171,17 12.716.842.721,50
BELANJA MODAL
Belanja Tanah 0 2.000.000.000,00 0 3.000.000.000,00 725.000.000 0 32.033.700,00 0 2.989.909.450,00 698.527.050,00 0,00 1,60 0,00 99,66 96,35 1.145.000.000,00 1.145.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 1.341.228.400,00 4.254.580.000,00 301.626.000,00 350.000.000,00 876.000.000,00 1.297.236.800,00 3.971.615.550,00 235.872.600,00 344.381.450,00 864.853.577,00 96,72 93,35 78,20 98,39 98,73 1.424.686.880,00 1.424.686.880,00
Belanja Gedung dan
Bangunan47.000.000,00 750.000.000,00 200.000.000,00 33.474.000.000,00 66.138.428.593,00 45.708.800,00 747.255.200,00 198.318.600,00 33.239.977.000,00 65.629.401.750,00 97,25 99,63 99,16 99,30 99,23 20.121.885.718,60 20.121.885.718,60
Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan61.221.955.725,00 70.691.100.000,00 87.111.053.091,00 127.860.914.540,00 96.676.388.842,00 59.438.215.521,00 67.451.251.040,00 85.354.922.750,00 120.879.631.609,00 95.211.458.029,00 97,09 95,42 97,98 94,54 98,48 88.712.282.439,60 88.712.282.439,60
Belanja Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Modal 62.610.184.125,00 77.695.680.000,00 87.612.679.091,00 164.684.914.540,00 164.415.817.435,00 60.781.161.121,00 72.202.155.490,00 85.789.113.950,00 157.453.899.509,00 162.404.240.406,00 58,21 58,00 55,07 78,38 78,56 77.302.881.643,20 74.064.288.427,25
JUMLAH BELANJA 77.045.742.053,00 89.791.640.542,68 99.317.142.651,00 183.628.728.251,20 183.070.547.756,84 74.429.488.493,00 83.497.139.200,00 97.188.920.089,00 175.366.940.859,00 178.671.702.469,00 152,90 152,12 153,10 173,70 169,15 90.909.285.814,37 86.781.131.148,75
SURPLUS / (DEFISIT) -76.908.742.053,00 -89.654.640.542,68 -99.175.142.651,00 -183.481.728.251,20 -182.915.547.756,84 -74.275.898.493,00 -83.332.084.200,00 -97.027.649.089,00 -175.201.587.859,00 -178.486.359.469,00 -40,79 -31,64 -39,52 -61,22 -49,57 -90.770.685.814,37 -86.619.215.898,75
Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-
(%)Uraian
Anggaran pada tahun ke- (Rp) Rata rata pertumbuhan (Rp)Realisasi anggaran pada tahun ke- (Rp)
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 69
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari
meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM,
sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan
pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan
memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya.
Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal
mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat
dan isu-isu yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar, berbagai tantangan yang akan dihadapi beserta
peluang pengembangan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yang menjadi
fokus perhatian antara lain:
Tabel 2.11
Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
Tantangan Peluang
Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
infrastruktur pada bidang urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang untuk
pemenuhan kebutuhan pokok air minum
sehari-hari dan penyediaan pelayanan
pengelolaan air limbah domestik
Adanya Misi Wali Kota ke-3 Meningkatkan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dimana
memiliki sasaran meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana kota
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 70
Tantangan Peluang
Belum adanya Mastreplan (Rencana Induk)
untuk bidang urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, urusan perumahan rakyat
dan kawasan permukiman seperti Rencana
Induk Jalan, Irigasi, Drainase, Air Bersih dan
Sanitasi, Perumahan dan Permukiman, serta
Pertanahan
Adanya Misi Wali Kota ke-5 Meningkatkan
Kualitas Lingkungan dimana memiliki sasaran
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
penduduk
Belum lengkapnya basis data untuk masing-
masing bidang yang ditangani Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Banjar
Adanya bantuankegiatan yang bersumber dari
dana APBD Provinsi, dan APBN
Memperluas Akses Air Minum dan Akses
Sanitasi untuk meningkatkan kualitas
kehidupan sebagai jasa layananan publik dan
kesehatan
Meningkatnya pemahaman masyarkat mengenai
pentingnya air bersih dan sanitasi bagi
kesehatan serta lingkungan permukiman yang
sehat
Pemenuhan Saran dan Prasarana Jalan yang
mendukung sistem transportasi yang
memenuhi standar teknis jalan yang terkait
dengan lebar jalan
Adanya keterpaduan pengembangan
permukiman dengan sektor lain untuk lebih
mendorong terwujudnya permukiman yang
layak huni dan berkelanjutan
Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah
untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk
pelebaran jalan
Kemajuan teknologi informasi yang dapat
dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi
yang lebih baik dan lebih cepat
Pemenuhan Saran dan Prasarana Jalan
lingkungan yang memenuhi standar
keselamatan jalan dan berwawasan
lingkungan
Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima
terhadap pelayanan publik mendorong untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur dan
melakukan inovasi pelayanan
Keterbatasan lahan untuk pembangunan
infrastruktur
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 71
Tabel 2.12
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Banjar
No
Rencana
Struktur
Ruang
Struktur Ruang
Saat Ini
Indikasi
Program
Pemanfaatan
Ruang Pada
Periode
Perencanaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
Terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
OPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan
OPD
1 Sistem
Pusat
Pelayanan
Perwujudan
Sistem Pusat
Pelayanan masih
memerlukan
peningkatan
kualitas dan
Kuantitas
Fasilitas Umum
Penyediaan
Fasilitas
umum yang
berkualitas
dan
berkuantitas
Meningkatnya
pelayanan
fasilitas umum
Tersebar di
Kota Banjar
2 Transportasi Peningkatan dan
Pembangunan
Jalan masih perlu
dilaksanakan
secara signifikan
Peningkatan
dan
Pembangunan
Jalan Arteri
dan Kolektor
Sekunder
Meningkatnya
Kualitas Jalan
sehingga
memperlancar
sarana
transportasi
Tersebar di
Kota Banjar
3 Prasarana
Kota
Perwujudan
Prasarana Kota
masih
memerlukan
dukungan
infrastruktur
untuk air minum,
air limbah dan
drainase
Penyediaan
infrastruktur
air minum, air
limbah dan
drainase
Meningkatnya
prasarana kota
meliputi air
minum, air
limbah dan
drainase
Tersebar di
Kota Banjar
Sumber: Perda No.9 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Banjar Tahun 2013-2033
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 72
Tabel 2.13
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Banjar
No
Rencana
Pola
Ruang
Pola Ruang
Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Pada Periode
Perencanaan
Pengaruh
Rencana Pola
Terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
OPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan
OPD
1 Kawasan
Lindung
Rehabilitasi
Kawasan
Perlindungan
setempat
mengalami
penurunan
fungsi
lindung
- Penataan sepadan
sungai, situ dan
mata air
Peningkatan
kawasan
lindung dan
tertatanya
kawasan
sungai, situ
dan mata air
Se Kota Banjar
- Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam
pemeliharaan dan
penataan kawasan
perlindungan
setempat
2 Kawasan
Budidaya
Kualitas dan
Kuantitas
prasarana dan
sarana umum
masih perlu
ditingkatkan
Penataan dan
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas prasarana
dan sarana umum
Tertatanya
prasarana dan
sarana umum
yang
berkualitas
dan
berkuantitas
Se Kota Banjar
Sumber: Perda No.9 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Banjar Tahun 2013-2033
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 73
Tabel 2.14
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Banjar
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan OPD
Catatan Bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan OPD
1 Pembangunan
jalan Tol
Cileunyi
Ciamis -
Banjar
- Pembanguan jalan
tol akan
mengakibatkan
terjadinya alih
fungsi lahan
- Meningkatkan
kualitas jaringan
prasarana dan
mewujudkan
keterpaduan
pelayanan
transportasi darat
(1) Membuat jalur /
daerah hijau di
sekitar lokasi
kegiatan; (2)
Melaksanakan
program resetlement
bagi masyarakat yang
terkena dampak
- Pembanguanan
jalan tol akan
berakibat terhadap
berkurangnya
kuantitas air tanah
dangkal yang
diakibatkan dari
perubahan tata
guna lahan menjadi
kedap air
- Pengembangan
Kecamatan Banjar
menjadi Pusat
Pelayana Kota
(PPK)
(1) Melakukan
rehabiltasi dan
penghijauan; (2)
Membuat sumur
resapan dan
pembuatan lubang –
lubang biofori di
daerah yang kedap air
- Pembanguan jalan
tol akan
berpengaruh
terhadap
peningkatan polusi
udara yang
diakibatkan dari
mobilisasi alat
angkut operasional
(1) Melakukan
rehabiltasi dan
penghijauan ; (2)
Meningkatkan
pengendalian emisi
kendaraan
- Pembangunan jalan
tol berakibat
terhadap
peningkatan lahan
menjadi kedap air
yang berakibat
terhadap
meningkatnya
volume air larian
yang
memungkinkan
terjadinya banjir
Pembuatan saluran
drainase yang sesuai
dengan kriteria teknis
yang dipengaruhi
oleh curah hujan, luas
area dan bahan sien
pengaliran untuk bisa
menampung dan
mengalirkan volume
air
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 74
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan OPD
Catatan Bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan OPD
- Pembangunan jalan
tol akan
berpengaruh
terhadap terjadinya
konflik dengan
masyarakat
terutama pada
tahap pembebasan
lahan
(1) Sosialisasi
rencana
pembangunan
pelabuhan peti kemas
dgn pendekatan
partisipatif secara
berjenjang; (2)
Menetapkan
peraturan/larangan
jual beli tanah tanpa
seizin Gubernur; (3)
Proses
pengadaan/pembelian
tanah sesuai dengan
ketantuan yang
berlaku ; (4) Program
resettlemen bagi
masy yg terkena
pembebasan
2 Pengembangan
Pasar Grosir
di Kecamatan
Banjar
- Pengembangan
Pasar Grosir akan
berakibat pada
peningkatan
penurunan kualitas
udara akibat dari
penambahan
intensitas volume
kendaraan
operasional
- Mengembangkan
pusat pertumbuhan
baru di kawasan
yang belum
terlayani oleh pusat
pertumbuhan
Melakukan
rehabilitasi dan
penghijauan di likasi
kegiatan untuk
menyerap emisi dari
kendaraan
- Pengembangan
Pasar Grosir di
Kecamatan Banjar
menimbulkan
peningkatan
timbulan sampah
dari aktifitas
operasional
perdagangan
(1) Melakukan
sanitasi yang baik
dengan cara
pengadaan bak
sampah; (2)
Menugaskan petugas
khusus dalam hal
pengelolaan sampah
yang dihasilkan; (3)
Bekerjasama dengan
pihak terkait dalam
hal pengangkutan
sampah ke TPA
- Pengembangan
Pasar Grosir di
Kecamatan Banjar
menyebabkan
peningkatan
volume limbah cair
Membuat Instalasi
Pengolahan Air
Limbah Domestik
untuk mengolah
limbah cair domestik
yang dihasilkan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 75
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan OPD
Catatan Bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan OPD
3 Pembangunan
Jalan Lingkar
Utara
- Pembanguan jalan
lingkar utara akan
mengakibatkan
terjadinya alih
fungsi lahan
- Meningkatkan
kualitas jaringan
prasarana dan
mewujudkan
keterpaduan
pelayanan
transportasi darat
(1) Membuat jalur /
daerah hijau di
sekitar lokasi
kegiatan; (2)
Melaksanakan
program resetlement
(penataan kembali
pemukiman) bagi
masyarakat yang
terkena dampak
- Pembanguanan
jalan lingkar utara
akan berakibat
terhadap
berkurangnya
kuantitas air tanah
dangkal yang
diakibatkan dari
perubahan tata
guna lahan menjadi
kedap air
(1) Membuat sumur
resapan di sekitar
lokasi terminal; (2)
Penanaman pohon di
sekitar lokasi
terminal
- Pembanguan jalan
Lingkar utara akan
berpengaruh
terhadap
peningkatan polusi
udara yang
diakibatkan dari
mobilisasi alat
angkut operasional
(1) Pembuatan zona
hijau sebagai buffer
zone dengan kawasan
sekitar lokasi
terminal untuk
menyerap kandungan
gas polutan dan
meminimalisir
kebisingan; (2)
Meningkatkan
pengendalian emisi
kendaraan umum/
bus; (3) Melakukan
penguasaan areal
tanah sekitar terminal
agar tidak menjadi
spekulasi tanah
- Pembangunan jalan
lingkar utara
berakibat terhadap
peningkatan lahan
menjadi kedap air
yang berakibat
terhadap
meningkatnya
volume air larian
yang
memungkinkan
terjadinya banjir
Pembuatan saluran
drainase yang sesuai
dengan kriteria teknis
yang dipengaruhi
oleh curah hujan, luas
area dan perubahan
koefisien pengaliran
untuk bisa
menampung dan
mengalirkan volume
air
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
II - 76
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan OPD
Catatan Bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan OPD
Pembangunan jalan
Lingkar Utara
akan berpengaruh
terhadap terjadinya
konflik dengan
masyarakat
terutama pada
tahap pembebasan
lahan
(1) Sosialisasi
rencana
pembangunan Jalan
Lingkar Utara dgn
pendekatan
partisipatif secara
berjenjang; (2)
Menetapkan
peraturan/larangan
jual beli tanah tanpa
seizin Gubernur; (3)
Proses
pengadaan/pembelian
tanah sesuai dengan
ketantuan yang
berlaku; (4) Program
resettlemen bagi
masy yg terkena
pembebasan
Sumber: Dokumen KLHS Kota Banjar, Tahun 2010
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar memiliki tugas melaksanakan pengembangan
Infrastruktur pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,
bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang
urusan pertahanan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Didalam pelaksanaan tugas
pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar menjalankan fungsi sebagai berikut:
(1) perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan; (2) pelaksanaan
kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan
kawasan permukiman serta pertanahan; (3) pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan
kawasan permukiman serta pertanahan; (4) pelaksanaan administrasi Dinas
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman serta pertanahan; (5) pembinaan aparatur sipil negara pada
Dinas; dan (6) pelaksanaan fungsi, lain yang diberikan oleh wali kota
terkait dengan tugas dan fungsi.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 2
Dalam rangka untuk mendukung mendukung pencapaian sasaran
program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023, perlu dilakukan identifikasi
permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar agar dalam kurun
waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak
melebar, sehingga efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
dapat tercapai secara optimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar masih menemui beberapa tantangan dan
permasalahan pokok, permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai
berikut:
3.1.1 Bidang Bina Marga
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pada
bidang Bina Marga dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a) Belum merata kualitas jalan di seluruh wilayah perkotaan Banjar,
beberapa wilayah masih memiliki kondisi jalan yang belum mantap
dan tidak mulus, bahkan ada yang jalannya masih mengalami
kerusakan. Berdasarkan data tahun 2017, sebanyak 88,33 persen jalan
dalam kondisi mantap dan sebanyak 11,67 persen dalam kondisi
sedang dan rusak;
b) Keterbatasan lahan untuk pembangunan jalan;
c) Masih banyak jaringan jalan yang belum dilengkapi dengan bangunan
pelengkap jalan;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 3
d) Belum lengkapnya data base insfrastruktur bidang kebinamargaan
sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; dan
e) Penggunaan jalan masih banyak yang tidak sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya.
3.1.2 Bidang Sumber Daya Air (SDA)
Beberapa permasalahan yang berkaitan bidang sumber daya air
dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a) Belum optimalnya ketersediaan sumber daya pengairan irigasi guna
mendukung produktivitas pertanian masyarakat di beberapa wilayah
pedesaan Kota Banjar;
b) Keterbatasan kewenangan untuk pembangunan irigasi;
c) Kurang optimalnya fungsi irigasi untuk mempercepat aliran air ke
petak-petak sawah;
d) Kapasitas tampung saluran pembuang masih terbatas sebagai sarana
pengendali banjir; dan
e) Belum terintegrasinya penanganan untuk saluran irigasi atau saluran
pembuang diwilayah perbatasan.
3.1.3 Bidang Cipta Karya
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bidang cipta karya
dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a) Belum optimalnya penyediaan air bersih untuk pemakaian air minum;
b) Belum optimal sistem perencanaan penyediaan air minum;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 4
c) Belum optimalnya Pengelolaan drainase dan air limbah rumah tangga;
d) Belum meratanya pembangunan IPAL Komunal di Masyarakat;
e) Masih rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah layak;
f) Belum optimalnya sistem drainase perkotaan;
g) Belum optimalnya Pengelolaan drainase dan air limbah rumah tangga;
h) Belum lengkapnya data base insfrastruktur bidang keciptakaryaan
sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;
i) Kapasitas pelaku jasa konstruksi belum optimal;
j) Lemahnya system drainase yang belum terintegrasi dengan baik; dan
k) Perlu adanya Review Masterplan Drainase.
3.1.4 Bidang Tata Ruang dan Perumahan
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bidang tata ruang
dan perumahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
wilayah perkotaan;
b) Belum optimalnya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang;
c) Belum tersedianya database tentang sarana, prasarana dan utilitas
permukiman;
d) Belum optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh;
e) Belum optimalnya basic data bidang ketataruangan (khususnya data
perumahan);
f) Belum optimalnya RTR (Rencana Tata Ruang) untuk dijadikan acuan
bagi pembangunan dan inventasi di daerah;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 5
g) Masih lemahnya pengendalian, penataan dalam pemanfaatan ruang;
dan
h) Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan di bidang
pertanahan (tanah yang belum bersertifikat, konflik pertanahan dan
Hak Guna Usaha).
Penjelasan lebih rinci tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dapat dilihat pada
Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
Aspek
Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
Ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
OPD INTERNAL
(KEWENANGAN
OPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
OPD)
1 2 3 4 5 6
Gambaran
Pelayanan
OPD
Persentase Jalan
dalam kondisi
baik 91,18%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 94,65%
Kapasitas untuk
mendata jalan
dalam sesuai
dengan kondisinya
Masyarakat
mendukung
pembebasan lahan
untuk pelebaran
jalan sehingga
jalan di Kota
Banjar memenuhi
standar teknis
jalan
Database
kondisi jalan
tidak lengkap
dan tidak up to
date sehingga
mempersulit
fungsi
pemeliharaan
Persentase Jalan
yang memiliki
trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan
22,93 %
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 29,28 %
Kapasitas untuk
mendata jalan yang
memiliki Trotar dan
drainase/saluran
pembuangan
Belum ada data
yg andal Jalan
yang memiliki
trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 6
Aspek
Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
Ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
OPD INTERNAL
(KEWENANGAN
OPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
OPD)
Persentase Jalan
Kota yang
dipelihara 100%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 100 %
Kapasitas untuk
memelihara jalan
yg harus dipelihara
Masyarakat
menginginkan
kenyamanan
dalam berkendara
Persentase
Panjang Sistem
Jaringan
Drainase Skala
Kawasan dan
Skala Kota
45,97%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 50,15
Kapasitas untuk
mendata Panjang
Sistem Jaringan
Drainase Skala
Kawasan dan Skala
Kota
Belum ada data
yg andal
Panjang Sistem
Jaringan
Drainase Skala
Kawasan dan
Skala Kota
Persentase
sarana dan
prasarana
penunjang
wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
yang dibangun
82,86%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 100%
Kapasitas untuk
mendata sarana dan
prasarana
penunjang wilayah
strategis dan cepat
tumbuh yang belum
dibangun
Belum ada data
yg andal sarana
dan prasarana
penunjang
wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
Persentase
jumlah orang
yang telah
terbina
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 100%
Kapasitas untuk
menyelenggarakan
pembinaan Jasa
Konstruksi
Penyedia Jasa
Mengikuti
Pembinaan Jasa
Konstruksi secara
rutin agar
memiliki
kompetensi yang
unggul
Sering
kurangnya
kesadaran
penyedia jasa
untuk mengikuti
pembinaan
Persentase
Jaringan Irigasi
Kota dalam
kondisi baik
68,02 %
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 79,08%
Kapasitas untuk
mendata jaringan
irigasi
Kurangnya
Daerah
kewenangan
Irigasi Kota
Banjar
Penurunan
Jumlah wilayah
yang tergenang
setiap tahun
(titik) 14 Titik
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 3 Titik
Kapasitas untuk
mendata Saluran
Pembuang
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 7
Aspek
Kajian
Capaian/
Kondisi Saat
Ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan
OPD INTERNAL
(KEWENANGAN
OPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN
OPD)
Persentase areal
Kawasan
Kumuh 2,38%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 1,99%
Kapasitas untuk
mendata areal
kawasan kumuh
Persentase
Rumah Layak
Huni 91,97%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 92,19%
Kapasitas untuk
mendata Rumah
Layak Huni
Masyarakat
memberikan
rekomendasi
daftar penerima
bantuan Rumah
Layak Huni
Pemberian
Bantuan Belum
menerapkan
Analisis Gender
Persentase
Rumah Tangga
Bersanitasi
72,63%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 72,98%
Kapasitas untuk
mendata Rumah
Tangga Bersanitasi
Masyarakat sudah
mengerti tentang
penyehatan
lingkungan
Persentase
Rumah Tangga
Pengguna Air
Bersih 84,54%
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 85,05 %
Kapasitas untuk
mendata Rumah
Tangga Pengguna
Air Bersih
Persentase
Penyelesaian
Kasus Tanah
Negara
Target
RPJMD Kota
Banjar Tahun
2018-2023
sampai dengan
Tahun 2023
yaitu 100%
Kapasitas untuk
menyelesaikan
kasus tanah negara
Sumber: RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 8
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.2.1 Visi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-
2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5
(lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin
dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah:
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya
Menuju Banjar Agropolitan”
Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan
mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-
2023 adalah: “Banjar Semakin Berseri”. Kata “Berseri” pada slogan
tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok Visi, yaitu: BERSIH,
SEJAHTERA, dan ASRI. Berikut adalah penjelasan dari visi tersebut:
1. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus
menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan
pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 9
pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur,
transparansi dan akuntabel.
3. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu
melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak,
sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak
diliputi oleh rasa takut.
4. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata,
aman, sehat, rindang dan indah.
5. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang
aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata,
pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.
3.2.2 Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu
lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan,
rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan
sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang
akan ditempuh untuk mencapai visi.
Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan
dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi
pembangunan Kota Banjar Tahun 2018-2023, maka ditetapkan misi pembangunan
Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan
Akuntabel.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 10
2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
4 Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
6 Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar, hal ini ditunjukan melalui:
Pernyataan misi ketiga: Meningkatkan Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE), peran serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar memiliki tujuan untuk
membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif, dengan
sasaran meninkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota.
Pernyataan misi kelima: Meningkatkan Kualitas Lingkungan,
peran serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar memiliki tujuan untuk Mewujudkan
kondisi lingkungan yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah, dengan sasaran
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 11
3.2.3 Faktor-faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dalam memenuhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana
perlu mendapatkan prioritas penanganan agar hasilnya dapat terasa oleh
masyarakat. Hal tersebut merupakan factor penghambat yang perlu
diidentisfikasi. Hasil identifikasi tentang factor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempegaruhi visi dan
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini akan menjadi masukan
dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap
pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dapat dilihat dalam
Tabel 3.2.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 12
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap
pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju
Banjar Agropolitan
No
Misi dan Program Permasalahan
Pelayanan
OPD
Faktor
Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Misi 3 :
Meningkatkan Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)
- Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Kondisi Jalan
Belum
Seluruhnya
dalam Kondisi
Baik
Penggunaan
sarana
transportasi
jalan yang
meningkat
Partisipasi
masyarakat
dalam
pemeliharaan
jalan
- Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Keterbatasan
lahan untuk
pembangunan
irigasi
Tidak adanya
lahan untuk
pengembangan
saluran
Partisipasi
masyarakat
dalam
menyediakan
lahan untuk
pembangunan
irigasi
- Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Masih
kurangnya
infrastruktur
pemerintahan
yang
representative
yang
menunjang laju
pembangunan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 13
2 Misi 5 :
Meningkatkan
Kualitas Lingkungan
- Program
Lingkungan
Perumahan Sehat
Belum
optimalnya
pengelolaan air
limbah rumah
tangga, belum
meratanya
pembangunan
IPAL Komunal
di Masyarakat
Masih
rendahnya
kesadaran
pelaku akan
pengelolaan
air limbah
Partisipasi
masyarakat
tentang
kesadaran
tentang
pengelolaan
sarana dan
prasarana air
limbah
- Program
Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Pengembangan
sarana dan
prasarana
perumahan dan
permukiman
yang tidak
ramah
lingkungan dan
layak huni
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
mengenai
sarana dan
prasarana yang
ramah
lingkungan
dan layak huni
Partisipasi
masyarakat
tentang
kesadaran
tentang sarana
dan prasarana
yang ramah
lingkungan
dan layak huni
- Program
Pengembangan
Akses Air Minum
Layak
Belum
meratanya
pelayanan air
bersih yang
mudah dan
murah bagi
masyarakat
Kebutuhan air
bersih yang
meningkat
Adanya
kerjasama
dengan
PDAM untuk
memenuhi
kebutuhan air
bersih
masyarakat
Hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar untuk mencapai visi,
misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu:
1. Penggunaan sarana transportasi jalan yang meningkat;
2. Tidak adanya lahan untuk pengembangan saluran;
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 14
4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang
ramah lingkungan dan layak huni; dan
5. Kebutuhan air bersih yang meningkat.
Sementara itu, factor pendorong untuk mencapai visi, misi, dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar adalah sebagai berikut:
1. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
2. Partisipasi masyarakat dalam menyediakan lahan untuk pembangunan
irigasi;
3. Partisipasi masyarakat tentang kesadaran tentang pengelolaan sarana
dan prasarana air limbah;
4. Partisipasi masyarakat tentang kesadaran tentang sarana dan prasarana
yang ramah lingkungan dan layak huni;
5. Adanya kerjasama dengan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air
bersih masyarakat.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 15
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra
3.3.1 Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode
Tahun 2015-2019 adalah:
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat,
Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal
diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta
kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung
kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi
kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna
mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.
Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal
secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional
antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 16
nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta
untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga Negara.
Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementrian Pekerjaan
Umum periode Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
1 Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk
sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2 Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung
konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan
pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa
di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas
daratan dan maritim;
3 Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan
rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam
rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan
prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4 Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri
konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 17
antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan
kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5 Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,
pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan
pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi
perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,
pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
Telaahan terhadap visi dan misi Kementrian Pekerjaan Umum
menunjukan adanya korelasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar, ini dapat
ditunjukan pada:
1 Misi Ke 1: Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air
termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air,
kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian
ekonomi melalui bidang Sumber Daya Air;
2 Misi Ke 2: Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk
mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi,
dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing
bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas
daratan dan maritime melalui bidang Bina Marga;
3 Misi Ke 3: Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan
perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 18
layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ melalui bidang
Tata Ruang dan Perumahan; dan
4 Misi Ke 4: Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri
konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan
antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan
kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI melalu bidang Cipta
Karya;
3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya
Visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 adalah:
“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak
huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang
keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan
kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan,
pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan
penyehatan lingkungan permukiman.”
Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan
tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka
misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam
periode lima tahun ke depan adalah:
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 19
1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam
bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan,
inklusifitas, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman
serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang
dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan
perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong
kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan
SDM yang professional dengan menerapkan prinsip good governance.
3.3.3 Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa Barat adalah:
“ Terwujudnya Prasarana Jalan Yang Mantap Guna Mendukung
Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis, Dan
Sejahtera ”
Prasarana Jalan adalah jalan sebagai prasarana transportasi jalan
raya yang meliputi jalan dan jembatan serta ruang pengawasan jalan.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 20
Prasarana jalan diharapkan dalam kondisi yang mantap yang berarti suatu
kondisi jalan yang dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan pada
pengguna dengan kriteria teknis tertentu.
Pengertian dari Mandiri, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa
Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan
mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan public berbasis e-
government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.
Dinamis berarti sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif
mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam
proses pembangunan dan Sejahtera mengandung arti sikap dan kondisi
masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman
dan makmur dalam menjalani kehidupan.Sedangkan Misi Dinas Bina
Marga Provinsi Jawa Barat, meliputi :
a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional.
b. Mewujudkan Perencanaan Yang Efektif Dan Efisien Serta
Berkesinambungan
c. Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana
d. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan
e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan
Pemanfaatan Jalan
Berdasarkan visi dan misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat,
maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 21
menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai
berikut:
a. Mewujudkan kualitas jalan yang memenuhi standar keselamatan jalan
dan berwawasan lingkungan;
b. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan
pemanfaatan jalan;
c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan
kinerja yang semakin dapat diandalkan agar dapat mendorong
percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Keberadaan penataan ruang di seluruh Negara Indonesia ini,
mengacu kepada Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, sebagai pengganti Undang – undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang.
Oleh karena itu semua produk Rencana Tata Ruang dan
turunannya direvisi, karena harus disesuaikan dengan Undang-undang
terbaru tentang Penataan Ruang. Maka pada akhirnya keluarlah Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Untuk kemudian diikuti oleh
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing- masing Provinsi-nya.
Kota Banjar, dalam hal ini berada pada wilayah Administrasi Provinsi
Jawa Barat. Maka keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 22
Kota Banjar-pun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 – 2029. Selanjutnya di lakukan suatu Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Banjar.
Sedangkan untuk mencegah daya rusak Lingkungan Hidup, atau
dengan kata lain untuk mengoptimalkan keinginan dari terciptanya suatu
Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, maka pada setiap
penyusunan produk penataan ruang, dalam hal ini Revisi RTRW Kota
Banjar, disusunlah juga suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan atau
dampak lingkungannya, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan – tujuan
keberlanjutan dari suatu pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya
Alam (SDA) pada suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan.
Adapun kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang
adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin
didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu dari pada
penataan ruang itu sendiri, agar keseluruhan proses dapat bersifat lebih
efisien dan efektif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada bagian
berikut ini.
3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Sebelum menelaah secara regional, dalam hal ini lingkup
Provinsi, akan ditelaah terlebih dahulu dalam skala Nasional. Berdasarkan
pada Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 23
sebagai pengganti Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, maka disusunlah suatu Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN), yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam RTRWN ini telah ditetapkan
Kawasan Andalan dan Fungsi Kota-Kota secara nasional. Dalam
penetapan kawasan andalan tersebut, wilayah Kota Banjar termasuk dalam
atau merupakan bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur -
Pangandaran. Sektor unggulan dalam Kawasan Andalan Priangan Timur -
Pangandaran ini meliputi : pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan
perikanan. Dalam kawasan andalan ini ada 4 simpul perkotaan yang
dikemukakan, yaitu : Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Banjar. Keempat
simpul perkotaan tersebut ditetapkan dengan fungsi sebagai Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), yaitu sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan
simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu Kota atau beberapa
kecamatan.
Dengan berfokus kepada Kota Banjar, perlu pula dilihat ada 2
kawasan andalan di sekitarnya, masing-masing adalah Kawasan Andalan
Priangan Timur - Pangandaran dan sekitarnya yang terletak di Provinsi
Jawa Barat, dan Kawasan Andalan Cilacap dan sekitarnya yang terletak di
Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Andalan Priangan Timur - Pangandaran
ditetapkan dengan sektor unggulan adalah pertanian, pariwisata, serta
perikanan. Sementara Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan ditetapkan
dengan sektor unggulan : pertanian, pariwisata, pertambangan, perikanan,
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 24
dan industri; dan simpul perkotaan adalah : Purwokerto, Kebumen,
Cilacap dan Sekitarnya.
Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Daerah nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa
Barat tahun 2009 – 2029, berdasarkan Kebijakan WP dan KK dalam
RTRW Propinsi Jawa Barat, WP Priangan Timur - Pangandaran sebagai
penjabaran dari Kawasan Andalan Priangan Timur -Pangandaran dengan
kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran –
Kalipucang – Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan
pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.
Kota Banjar termasuk ke dalam Kawasan Strategis Propinsi (KSP),
merupakan kawasan yang berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat
dengan Provinsi Jawa Tengah. Kawasan yang terletak di bagian timur
provinsi, mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, KK Metropolitan
Bandung Raya dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai
kawasan yang didorong perkembangannya.
Berdasarkan rencana pengembangan sistem perkotaan, Kota
Banjar dan Rancabuaya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah
promosi (PKWp), yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala
pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten / kota. Dimana sektor
unggulan yang dapat dikembangkan di WP Priangan Timur -Pangandaran
meliputi pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri
pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 25
Fokus pengembangan Kota Banjar, diarahkan sebagai PKWp
dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan
perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang daerah bagi Provinsi Jawa
Barat, karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah
Pengembangan ( WP ) Priangan Timur-Pangandaran, khususnya Kota
Banjar terdiri atas :
a. Reaktivasi jalur Kereta Api Banjar-Cijulang;
b. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas : Peningkatan
sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan
Kota Banjar;
c. WP Ciayumajakuning-KK Metropolitan Bandung Raya-WP Priangan
Timur-Pangandaran, meliputi : Pembangunan jalan Tol Cileunyi-
Nagreg-Ciamis-Banjar.
3.4.2 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Banjar
Luas wilayah Kota Banjar berdasarkan penjelasan UU
No.27/2002 adalah kurang-lebih 113,49 km2 atau 11.349 Ha. Sementara
berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, seperti
dikemukakan dalam Data Potensi Kota Banjar dari Bapeda Kota Banjar
tahun 2003, luas wilayah Kota Banjar adalah 13.197,23 Ha, dengan rincian
menurut kecamatan yaitu :
Kecamatan Banjar : 2.623,84 Ha,
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 26
Kecamatan Pataruman : 5.405,66 Ha,
Kecamatan Purwaharja : 1.826,74 Ha,
Kecamatan Langensari : 3.340,99 Ha.
Secara administratif, Kota Banjar terdiri atas 4 kecamatan, 9
kelurahan, dan 16 desa.
Secara geografis Kota Banjar terletak 1080.26’ – 108
0.40’ Bujur
Timur dan 70.
19’ - 7.26’
Lintang Selatan, terletak di wilayah timur
Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.
Kedudukan/jarak dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ±336 km
dengan luas wilayah yang terdapat di Kota Banjar adalah sebesar
13.197,23 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten
Ciamis serta Kecamatan Dayeuhluhur;
SebelahTimur, berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten
Ciamis dan kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa
Tengah;
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Lakbok, Kecamatan
Purwodadi, dan Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis;
Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Banjar
maka tujuan penataan ruang sebagai mitra pembangunan adalah
mewujudkan tata ruang Kota Banjar sebagai pusat pelayanan agrobisnis di
priangan timur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 27
Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas :
1) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan
berskala regional;
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana
kota yang terpadu dan merata;
3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan system sarana
prasarana umum skala lokal dan regional;
4) Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
5) Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di
seluruh wilayah kota;
6) Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung;
7) Pengembangan kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial
budaya dan lingkungan serta fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup; dan
8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Rencana struktur ruang menggambarkan pengaturan lokasi
fungsi-fungsi kegiatan utama kota beserta jaringan jalan yang
menghubungkannya. Struktur tata ruang Kota Banjar adalah suatu
kerangka struktural yang menampilkan bentuk kotanya yang dapat dilihat
dari unsur-unsur kegiatan fungsional Kota yang dihubungkan oleh sistem
transportasi serta didukung oleh ketersediaan sarana umum dan sosial serta
prasarana.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 28
Rencana pengembangan struktur tata ruang Kota Banjar
penyebarannya dialokasikan di tempat-tempat strategis atau yang
mempunyai aksesibilitas baik, sehingga mudah dijangkau dari seluruh
bagian wilayah Kota/kecamatan. Kegiatan utama yang akan dikembangkan
di pusat pelayanan ini berupa perdagangan dan jasa, jasa pelayanan
kegiatan pemerintahan, dan jasa pelayanan sarana sosial dan umum, yang
dikembangkan secara berjenjang sesuai skala pelayanannya. Rencana
hirarki pusat pelayanan yang akan dikembangkan secara berjenjang dan
terpadu sesuai skala pelayanannya, meliputi :
Pusat Pelayanan Kota (PPK), yakni:
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul utama kegiatan perkotaan skala kota atau wilayah
yang lebih luas.
b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota atau wilayah
yang lebih luas.
Bila dilihat dari struktur ruang, Pusat pelayanan kota di Kota
Banjar berada di Banjar dengan arah kegiatan pengembangan adalah jasa
pemerintahan, jasa perdagangan, distribusi regional, serta merupakan pusat
pengembangan wilayah tengah Kota Banjar.
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), yakni:
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul kedua kegiatan perkotaan yang mendukung Pusat
Pelayanan Kota (PPK).
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 29
b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani
beberapa kecamatan dan skala kota yang mendukung Pusat
Pelayanan Kota (PPK).
Sub pusat Pelayanan Kota di Kota Banjar meliputi Pataruman,
Langensari dan Purwaharja, adapun fungsi kegiatan masing-masing sub
pusat tersebut antara lain ;
Purwaharja, merupakan sebagai sub pusat pelayanan kota dengan
fungsi atau kegiatan utama adalah pariwisata skala lokal.
Pataruman, merupakan sebagai kegiatan pusat pelayanan kota dengan
fungsi utama atau kegiatan utama adalah sebagai pusat agropolitan
skala lokal. Adapun komoditas unggulan sebagai agropolitan adalah
jenis padi dan perkebunan
Langensari merupakan sebagai kegiatan pusat pelayanan kota dengan
fungsi utama atau kegiatan utama adalah sebagai pusat agropolitan
skala lokal. Adapun komoditas unggulan sebagai agropolitan adalah
jenis pertanian padi.
Pusat Lingkungan (PL), yakni:
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul kegiatan perkotaan skala kecamatan yang
mendukung Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan
yang mendukung sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 30
Pusat lingkungan untuk Kota Banjar berada di Desa Cibeureum,
Kel. Mekarsari, Desa Batulawang, Desa Mulyasari dan Kel. Muktisari,
dimana arah pengembangan sebagai pusat lingkungan untuk mendukung
kegiatan produksi pertanian dan perkebunan.
Demikian keberadaan RTRW Kota Banjar, sehingga hal tersebut
menjadikan sebagai suatu acuan bagi proses pembangunan juga perijinan
yang dilaksanakan di Kota Banjar ini. Kemudian juga RTRW ini menjadi
suatu pedoman bagi pembuatan perencanaan Penataan Ruang yang lebih
rinci / teknis atau dengan kata lain turunan dari RTRW itu sendiri, seperti
Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ), Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan ( RTBL), Masterplan Kawasan, Perencanaan Teknis Kawasan
dan rencana rinci / teknis lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan.
Sehingga pada akhirnya dapat menjadikan Kota Banjar ini,
menjadi suatu kota yang lebih nyaman, menarik dan betah untuk ditinggali
serta disinggahi karena mempunyai suatu keadaan kota yang mempunyai
estetika dan tertata dengan rapih.
3.4.3 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )
Kota Banjar
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) pada
RTRW Kota Banjar dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
penyusunan atau evaluasi RTRW Kota Banjar.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 31
Untuk mengetahui konsekuensi lingkungan dari suatu rencana
strategis pada tahap kebijakan, perencanaan dan program. KLHS dapat
menggunakan metodologi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), namun tidak diterapkan pada tingkatan rencana proyek,
melainkan pada tingkatan Kebijakan (K), Perencanaan (R) dan
Program(P).
Adapun tahapan yang ditempuhnya adalah sebagai berikut :
Tahap I : Pengkajian Pengaruh atau dampak kebijakan, rencana
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.
Tahap II : Perumusan alternatif kebijakan, rencana dan/atau program
Raperda RTRW. Alternatif dapat dirumuskan secara partisipatif
bersama para pemangku kepentingan.
Tahap III : Perekomendasian alternatif kebijakan, rencana dan/atau
program terbaik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. Rekomendasi dimaksud diintegrasikan ke dalam
Raperda RTRW.
Sedangkan identifikasi dari pada isu – isu Pembangunan
Berkelanjutan yang terdapat di Kota Banjar itu sendiri adalah :
Keterbatasan anggaran Pembangunan Kota;
Kualitas Sumber daya Manusia;
Pengendalian pertumbuhan penduduk;
Pengentasan Kemiskinan dan Penggangguran;
Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 32
Sarana dan Prasarana Perekonomian untuk meningkatkan LPE dan
Kontribusi sektor Riil berbasais agropolitan;
Penanganan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
Kesenjangan sosial;
Partisipasi Masyarakat;
Perubahan tata nilai / budaya pada masyarakat.
Adapun identifikasi isu – isu Lingkungan yang ada, adalah :
Kualitas dan Kuantitas Air Baku;
Limbah Cair;
Pencemeran Udara ( Polusi, kebisingan );
Hilangnya atau Terganggungnya Sebagian Ekosistem;
Perubahan Tata Guna Lahan;
Bencana Alam ( Banjir dan Longsor );
Timbulan Sampah.
Asas – asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang
mendasari KLHS bagi penataan ruang, adalah sebaga berikut :
Keterkaitan (interdependency);
Keseimbangan (equilibrium);
Keadilan (justice).
Keterkaitan (interdependency) menekankan pada pertimbangan
keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, antar satu
unsur dengan unsur lainnya, atau antara satu variabel bio fisik dengan
variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar
sektor , antar daerah dan seterusnya.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 33
Keseimbangan (equilibrium) menekankan pada aplikasi
keseimbangan antar aspek, kepentingan maupun interaksi antara makhluk
hidup dan ruang hidupnya, seperti diantaranya adalah keseimbangan laju
Pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup,
keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan
Sumber Daya Alam (SDA), keseimbangan antara pemanfaatan ruang
dengan pengelolaan dampaknya, dan lain sebagainya.
Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan
kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan
akses dan kontrol terhadap Sumber Daya Alam (SDA), modal dan
infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang
tertentu.
Pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa pada KLHS RTRW
Kota Banjar tersebut, menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya :
1. Ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan
Untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan,
maka perlu dinyatakan dengan jelas dimana kawasan yang
diperuntukan untuk pertanian tanaman pangan. Penentuan kawasan
pertanian tanaman pangan harus mempertimbangkan faktor-faktor
keterkaitan dengan kawasan lain, kesuburan tanah, ketersediaan air
dan segala hal-hal yang berkaitan dengan produksi tanaman pangan.
2. Timbulan sampah
Penanganan timbulan sampah harus dilakukan sejak dari
tempat pertama sampah tersebut timbul. Pemilahan sampah
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 34
merupakan kunci kesuksesan penanganan timbulan sampah. Apabila
sampah tidak dipilah, maka sampah tidak akan dapat dijadikan sebagai
suatu sumberdaya alternatif karena pemilahan sampah bertujuan untuk
memisahkan sampah yang sudah benar-benar tidak bernilai ekonomis
dan sampah yang masih bernilai ekonomis (sampah recyclable dan
bahan kompos). Sedapat mungkin penanganan timbulan sampah
dilaksanakan dalam sistem cluster, dimana suatu cluster kawasan
tertentu memiliki tempat pemilahan sampah yang memadai.
3. Kualitas dan Kuantitas Air Bersih
Kualitas dan kuantitas air bersih merupakan suatu isu yang
sangat penting karena kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi
ini sangat tergantung kepada ketersediaan air bersih. Penataan ruang
seyogyanya harus berdasarkan kepada ketersediaan air bersih.
Kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air dan kawasan
tangkapan air harus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air
bersih dapat dipertahankan.
4. Dampak Sosial dan Budaya;
Penataan ruang mungkin akan menimbulkan dampak negatif
pada tata sosial dan budaya masyarakat. Hal ini sangat penting untuk
mengetahui kultur / norma yang berlaku umum pada suatu kelompok
masyarakat, yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata
ruang suatu kawasan. Rencana tata ruang suatu kawasan yang tidak
sesuai dengan kultur yang berlaku di masyarakat dikhawatirkan dapat
menimbulkan gejolak. Oleh karena itu, apabila diperkirakan bahwa
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 35
perencanaan tata ruang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat,
maka harus dilakukan sosialisasi yang baik dan persuasif sehingga
rencana tata ruang tersebut dapat diterima oleh masyarakat.
5. Kualitas Udara;
Perubahan pola kegiatan ataupun pola transportasi masyarakat
karena adanya perubahan tata ruang dapat menimbulkan dampak
terhadap kualitas udara. Oleh karena itu, penggunaan sumber-sumber
energi yang ramah lingkungan mutlak dilakukan. Selain itu,
pemantauan kualitas udara harus dilakukan secara rutin dan kontinyu
agar apabila terjadi penurunan kualitas udara dapat segera diambil
langkah untuk mengembalikan kualitas udara menjadi lebih baik lagi.
6. Limbah Cair
Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan akan
berakibat terhadap penggunaan air bersih dalam operasional dan
aktifitas sehari – hari. Adanya peningkatan volume air baku akan
berakibat terhadap meningkatnya limbah cair. Untuk itu perlu adanya
penanganan agar limbah cair yang dihasilkan tidak langsung dibuang
ke lingkungan (badan air penerima) yang akan mengakibatkan
terjadinya pencemaran kualitas air khususnya peningkatan konsentrasi
COD dan BOD. Untuk mengurangi terjadinya pencemaran kualitas air
diwajibkan bagi setiap penghasil limbah cair untuk membuat suatu
Unit Pengolahan limbah Cair (Septic Tank) dengan ketentuan sesuai
dengan spesifikasi teknis yang telah ada.
7. Potensi Banjir;
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 36
Kota Banjar merupakan kota yang dilalui oleh cukup banyak
sungai dan anak sungai. Apabila jalur-jalur perairan ini terganggu,
dikhawatirkan akan menimbulkan potensi banjir ataupun hanya
genangan sesaat. Untuk mengurangi potensi banjir, diperlukan
rekayasa-rekayasa teknis di bidang hidrologi seperti perlunya
pembuatan embung, sumur resapan, sumur injeksi dan lubang biopori.
8. Kesejahteraan Masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat tentunya adalah suatu isu
pembangunan berkelanjutan yang penting. Penataan ruang harus
dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.
Demikian, sehingga pada akhirnya diharapkan seluruh kebijakan, rencana
dan/atau program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Banjar ini, setelah disinergikan dengan Lingkungan Hidup, melalui Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dapat berhasil meningkatkan
kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Banjar dengan tetap pada
suatu keadaan bahwa Lingkungan Hidupnya dapat terjaga dan terawat
dengan baik.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang
dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 37
lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian
kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan
perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Selama periode 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dituntut lebih
responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan
baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan
hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin
dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan
pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi
dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun
selamanya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Metode
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
III - 38
penentuan isu-isu strategis dapat dilakukan dengan dua cara (1) melalui
pembahasan focus grup discussion (FGD) yang melibatkan pakar dan
stakeholder atau (2) menggunakan metode pembobotan. Dengan melihat
permasalahan-permasalahan di atas, metode dalam menentukan Isu-Isu
Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar yaitu melalui pembahasan FGD yang
melibatkan pakar yang telah berpengalaman dalam merumuskan isu
strategis dan dihadiri oleh Stakeholder terkait. Metode ini dapat
menentukan program prioritas dan kegiatan prioritas. Isu strategis yang
menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Banjar adalah sebagai berikut:
1. Belum seluruhnya Ruas Jalan Kota yang memenuhi standar teknis Jalan
perkotaan;
2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis
cepat tumbuh;
3. Belum seluruhnya lingkungan perumahan dan permukiman yang
memiliki kualitas lingkungan yang baik.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
IV - 1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran
jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Banjar Tahun 2018-2023, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa
agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-
2023 secara otomatis mejadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur
pencapaian kinerjanya.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya urusan kewenangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah urusan pekerjaan umum, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan.
Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023, tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tercantum pada misi ke
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
IV - 2
tiga yaitu Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan misi ke
lima yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan. Sesuai dengan misi
tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan dengan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana kota. Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan
secara langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah sebagai berikut:
Meningkatkan Tata Kelola Dinas, dengan sasaran Nilai LKIP
DPUPRPKP;
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota, dengan
sasaran:
1. Meningkatnya ruas jalan perkotaan dalam kondisi baik,
2. Berkembangnya Kawasan Strategis Kota Banjar, dan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana sumber daya air.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk, dengan
sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
yang ramah lingkungan dan layak huni di Kota Banjar.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
IV - 3
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
1 Meningkatkan
Tata Kelola
Dinas
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja,
keuangan dan pelayanan
Dinas
Nilai LKIP DPUPRPKP 68,8 71,3 73,8 76,3 78,8
LKD Tepat Syarat 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
2 Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
sarana dan
prasarana kota
Meningkatnya Ruas
Jalan Perkotaan dalam
kondisi baik
Persentase Jalan dalam
kondisi baik
92,25 % 92,75 % 93,5 % 93,9 % 94,65 %
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
IV - 4
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
Berkembangnya
Kawasan Strategis Kota
Banjar
Persentase sarana dan
prasarana penunjang
wilayah strategis dan
cepat tumbuh yang
dibangun
90,48 % 94,29 % 96,19 % 98,1 % 100 %
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Sumber
Daya Air
Persentase Jaringan
Irigasi Kota dalam
kondisi baik
70,95 % 73,31 % 75,37 % 77,38 % 79,08 %
3 Meningkatkan
kualitas
lingkungan
permukiman
penduduk
Meningkatnya kualitas
lingkungan perumahan
dan permukiman yang
ramah lingkungan dan
layak huni di Kota
Banjar
Persentase Areal
Kawasan Kumuh
2,29 % 2,22 % 2,14 % 2,06 % 1,99 %
Persentase Rumah
Layak Huni
92,03 % 92,07 % 92,12 % 92,15 % 92,19 %
Persentase Rumah
Tangga Bersanitasi
72,65 % 72,7 % 72,77 % 72,87 % 72,98 %
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
IV - 5
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Rumah
Tangga Pengguna Air
Bersih
84,66 % 84,77 % 84,87 % 84,97 % 85,05 %
Persentase Panjang
Sistem Jaringan
Drainase Skala Kawasan
dan Skala Kota
46,81 % 47,64 % 48,48 % 49,32 % 50,15 %
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
V - 1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan
penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan
mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan
serangkaian arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-
upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah
kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan
pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah
agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah
kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan
tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala
daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.
Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan
perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar melakukan upaya
untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan
dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 secara efektif dan efisien.
Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar selanjutnya dituangkan secara lebih rinci
pada Tabel 5.1 sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
V - 2
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar
Agropolitan”
MISI 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan
Akuntabel
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatk
an Tata
Kelola
Dinas
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja,
keuangan dan
pelayanan Dinas
Meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi
pekantoran
Penataan Layanan
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Meningkatkan
kapasitas sumber daya
manusia aparatur
Peningkatan Kemampuan
Teknis Fungsional
Aparatur
Meningkatkan kualitas
pelaporan dan
pertanggungjawaban
kinerja Perangkat
Daerah
Peningkatan kualitas dan
ketepatan waktu
Penyusunan Pelaporan dan
Pertanggung-jawaban
Kinerja Perangkat Daerah
MISI 3 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
kota
Meningkatnya
Ruas Jalan
Perkotaan dalam
kondisi baik
Meningkatkan
Kualitas Jalan dan
Jembatan
Peningkatan kualitas
kondisi jalan dengan
pembangunan Jalan,
Peningkatan Jalan,
Pembangunan Jembatan,
Pemeliharaan Rutin Jalan,
Pemeliharaan Rutin
Jembatan, dan
Pemeliharaan Periodik
Jalan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
V - 3
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Sumber Daya
Air
Meningkatkan
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi
Peningkatan kondisi
infrastruktur irigasi dan
pengendalian banjir
Berkembangnya
Kawasan
Strategis Kota
Banjar
Meningkatkan
pembangunan dan
pertumbuhan wilayah-
wilayah strategis cepat
tumbuh
Peningkatan sarana dan
prasarana penunjang
wilayah strategis dan cepat
tumbuh
MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatk
an kualitas
lingkungan
permukima
n penduduk
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
perumahan dan
permukiman
yang ramah
lingkungan dan
layak huni di
Kota Banjar
Meningkatkan
Penanganan Areal
Kawasan Kumuh
Peningkatan Penataan
Kawasan Permukiman
Kumuh, Penyehatan
Lingkungan, Pembangunan
infrastruktur Perumahan
dan Permukiman
Meningkatkan
Penangan Rumah
Tidak Layak Huni
Peningkatan Verifikasi
Pembangunan Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
Meningkatkan Rumah
Tangga bersanitasi
Peningkatan Prasarana dan
Sarana Air Limbah
setempat dan Prasarana
dan Sarana Air Limbah
skala komunitas
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
V - 4
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Ketaatan Terhadap
RTRW
Peningkatan Penyusunan
Rencana Teknis Rauang
Kawasan, Penyusunan
kebijakan Rencana Tata
Ruang dan Monitoring dan
evaluasi pengendalian dan
pemanfaatan ruang
Meningkatkan Rumah
Tangga pengguna Air
Bersih
Peningkatan Sistem
Distribusi Air Minum
perpipaan dan Sistem
Distribusi Air Minum
Pedesaan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah,
maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan
partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas
pencapaian tujuan, sasaran dan program.
Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah merupakan
sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian
sasaran pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah
bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan
daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan
program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah
kebijakan yang ditetapkan.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar Tahun 2018-2023, diantaranya
adalah:
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 2
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8 Penyediaan alat tulis kantor
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11 Penyediaan peralatan rumah tangga
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13 Penyediaan makanan dan minuman
14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
16 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
17 Penyediaan Jasa Iklan/Publikasi
18 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19 Penyediaan jasa informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 3
2 Rehabilitasi Gedung Kantor
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan bahan pakaian khusus hari hari tertentu
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD
3 Penyusunan rencana kerja SKPD
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
5 Penyusunan Renstra SKPD
6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Perencanaan T-1 Pembangunan Jalan dan Jembatan
2 Pembangunan Jalan
3 Pembangunan Jembatan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 4
4 Peningkatan Jalan
5 Pembangunan Keermer Jalan
6 Pembangunan Drainase Jalan
7 Pembangunan Trotoar Jalan
7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Pemeliharaan Rutin Jalan
2 Pemeliharaan Rutin Jembatan
3 Pemeliharaan Periodik Jalan
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
3 Pengadaan Alat-alat Berat
4 Pengadaan Peralatan Laboratorium
9 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
2 Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong
10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
2 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
3 Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 5
11 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 Verifikasi dan Kajian Teknis Perizinan
2 Penyusunan dokumen HSBGN
12 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1 Pembinaan Jasa Konstruksi
13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan
Pengairan Lainnya
1 Perencanaan T-1
2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
3 Peningkatan Saluran Tersier
4 Pembangunan Jaringan Irigasi
14 Program Pengendalian Banjir
1 Perencanaan T-1 Saluran Pembuang
2 Pembangunan Saluran Pembuang
3 Pemeliharaan Rutin Saluran Pembuang
15 Program Lingkungan Perumahan Sehat
1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
2 Verifikasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
3 Penyehatan Lingkungan (Pendukung P2WKSS)
4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah setempat
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 6
5 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah skala komunitas
16 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
2 Verifikasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
3 Penyehatan Lingkungan (Pendukung P2WKSS)
4 Pembangunan infrastruktur Perumahan dan Permukiman
5 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan
6 Penyusunan Database Pengembangan Urusan Perumahan dan
Permukiman
7 Pemeliharaan Rutin PJU
8 Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
17 Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan Rencana Teknis Rauang Kawasan
2 Monitoring dan evaluasi pengendalian dan pemanfaatan ruang
3 Penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang
18 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah setempat
2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah skala komunitas
3 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum perpipaan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 7
4 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan
19 Program Pengembangan Akses Air Minum Layak
1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum perpipaan
2 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan
20 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1 Pengadaan Lahan
2 Penanganan Permasalahan Pertanahan Tanah Pemerintah
Berdasarkan program dan kegiatan tersebut maka untuk memberikan
gambaran untuk mengukur keberhasilan pencapaian ditetapkan indicator kinerja
pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
indicator outcome program setiap tahunatau indicator capaian yang bersifat
mendiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode
Rencana Strategis dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya rumusan rencana program
dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif disajikan
pada Tabel 6.1 berikut:
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
1 2 3 5 8 10 12 14 15 18 19 20
Meningkatk
an Tata
Kelola Dinas
Nilai LKIP
DPUPRPKP
66,3 68,8 105,00 71,3 65,00 73,8 65,00 76,3 65,00 78,8 65,00 78,8 365,00
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja,
keuangan dan
pelayanan Dinas
Nilai AKIP
DPUPRPKP
66,3 68,8 105,00 71,3 65,00 73,8 65,00 76,3 65,00 78,8 65,00 78,8 365,00
Cakupan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 % 100 % 5.836,65 100 % 6.526,10 100 % 6.974,10 100 % 7.351,40 100 % 7.735,25 100 % 34.423,50 Sekretariat
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah paket jasa
surat menyurat
yang disediakan
setiap tahun
(paket)
8 paket 8 paket 7,50 8 paket 8,50 8 paket 8,50 8 paket 8,50 8 paket 8,50 40 paket 41,50 Sekretariat
2 Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Persentase
penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air,
dan listrik (%)
% 100 % 3.500,00 100 % 3.800,00 100 % 4.100,00 100 % 4.400,00 100 % 4.700,00 100 % 20.500,00 Sekretariat
3 Penyediaan jasa
jaminan barang
milik daerah
Jumlah barang
milik daerah yang
dijaminkan (unit)
5 unit 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 30,00 5 unit 150,00 Sekretariat
4 Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasiona
l
Jumlah
kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
(unit)
29 unit 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 35,00 29 unit 175,00 Sekretariat
5 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah tenaga
yang mengurusi
administrasi
keuangan SKPD
(orang)
15 buah 15 buah 1,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 15 buah 1,00 Sekretariat
6 Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Jumlah tenaga
yang mengurusi
kebersihan kantor
(orang)
4 orang 4 orang 69,00 4 orang 71,60 4 orang 74,20 4 orang 76,80 4 orang 79,40 4 orang 371,00 Sekretariat
Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANJAR
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
17
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
156 7 9 114 13
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
7 Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Jumlah peralatan
kerja yang
diperbaiki
1 paket 1 paket 15,00 1 paket 15,00 1 paket 15,00 1 paket 15,00 1 paket 15,00 5 paket 75,00 Sekretariat
8 Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah alat tulis
yang disediakan
dalam satu tahun
(paket)
15 paket 15 paket 115,00 15 paket 115,00 15 paket 115,00 15 paket 115,00 15 paket 115,00 75 paket 575,00 Sekretariat
9 Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Jumlah paket
barang cetakan
dan penggandaan
yang disediakan
setiap tahun
(paket)
13 paket 13 paket 135,00 13 paket 135,00 13 paket 135,00 13 paket 135,00 13 paket 135,00 65 paket 675,00 Sekretariat
10 Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerang
an bangunan
kantor
Jumlah paket
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor yang
disediakan
selama satu tahun
(paket)
1 paket 1 paket 5,00 1 paket 5,00 1 paket 5,00 1 paket 5,00 1 paket 5,00 5 paket 25,00 Sekretariat
11 Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Jumlah peralatan
rumah tangga
kantor yang
disediakan
selama satu tahun
(unit/paket)
3 paket 3 paket 7,60 3 paket 7,60 3 paket 7,60 3 paket 7,60 3 paket 7,60 15 paket 38,00 Sekretariat
12 Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan
selama satu tahun
(unit/paket)
12 paket 12 paket 60,00 12 paket 60,00 12 paket 60,00 12 paket 60,00 12 paket 60,00 60 paket 300,00 Sekretariat
13 Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah makanan
dan minuman
yang disediakan
selama satu tahun
(unit/paket)
360 paket 360 paket 90,00 360 paket 90,00 360 paket 90,00 360 paket 90,00 360 paket 90,00 1800 paket 450,00 Sekretariat
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
14 Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Jumlah rapat
konsultasi ke luar
daerah yang
dilaksanakan
setiap tahun
(orang kali)
300 orang
kali
300 orang
kali
600,00 300 orang
kali
600,00 300 orang
kali
600,00 300 orang
kali
600,00 300 orang
kali
600,00 300 orang
kali
3.000,00 Sekretariat
15 Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi
dalam daerah
Jumlah rapat
konsultasi ke
dalam daerah
yang
dilaksanakan
setiap tahun
(orang kali)
300 orang
kali
300 orang
kali
150,00 300 orang
kali
150,00 300 orang
kali
150,00 300 orang
kali
150,00 300 orang
kali
150,00 300 orang
kali
750,00 Sekretariat
16 Penyediaan Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Te
knis
Perkantoran
Jumlah tenaga
yang mengurusi
Administrasi/Tek
nis Perkantoran
(orang)
111 orang 111 orang 837,55 111 orang 1.214,00 111 orang 1.349,00 111 orang 1.413,30 111 orang 1.484,15 111 orang 6.298,00 Sekretariat
17 Penyediaan Jasa
Iklan/Publikasi
Jumlah publikasi
yang
diselenggarakan
dalam satu tahun
(publikasi)
10 publik
asi
10 publik
asi
70,00 10 publik
asi
70,00 10 publi
kasi
70,00 10 publi
kasi
70,00 10 publik
asi
70,00 50 publik
asi
350,00 Sekretariat
18 Penyediaan Jasa
Pengamanan
Kantor
Jumlah tenaga
yang mengurusi
kemanan kantor
(orang)
8 orang 8 orang 97,00 8 orang 107,40 8 orang 117,80 8 orang 128,20 8 orang 138,60 8 orang 589,00 Sekretariat
19 Penyediaan jasa
informasi
Rencana Umum
Pengadaan
(RUP)
Jumlah tenaga
yang mengurusi
informasi
Rencana Umum
Pengadaan
(orang)
1 orang 1 orang 12,00 1 orang 12,00 1 orang 12,00 1 orang 12,00 1 orang 12,00 5 orang 60,00 Sekretariat
Cakupan
Penyediaan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100 % 100 % 1.140,00 100 % 785,00 100 % 785,00 100 % 785,00 100 % 785,00 100 % 4.280,00 Sekretariat
Cakupan
Gedung Kantor
yang dibangun
85,19 % 92,59 % 17.820,00 94,44 % 6.000,00 96,30 % 6.000,00 98,15 % 6.000,00 100,00 % 6.000,00 100,00 % 41.820,00 CK
1 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah Gedung
Pemerintah yang
terbangun
46 unit 4 unit 9.250,00 1 unit 4.000,00 1 unit 4.000,00 1 unit 4.000,00 1 unit 4.000,00 54 unit 25.250,00 CK
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
2 Rehabilitasi
Gedung Kantor
Jumlah Gedung
Pemerintah yang
direhabilitasi
4 unit 8.570,00 2 unit 2.000,00 2 unit 2.000,00 2 unit 2.000,00 2 unit 2.000,00 12 unit 16.570,00 CK
3 Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang
tersedia
Paket 2 Paket 275,00 2 Paket 250,00 1 Paket 250,00 1 Paket 250,00 1 Paket 250,00 7 Paket 1.275,00 Sekretariat
4 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Jumlah
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasiona
l
unit 1 unit 330,00 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 330,00 Sekretariat
5 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung
Kantor yang
terpelihara
3 unit 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 200,00 3 unit 1.000,00 Sekretariat
6 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasiona
l
Jumlah
Kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
11 unit 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 335,00 11 unit 1.675,00 Sekretariat
Cakupan
Peningkatan
disiplin
aparatur
100 % 0 % 0,00 100 % 150,00 0 % 0,00 100 % 75,00 0 % 0,00 100 % 225,00 Sekretariat Baru
1 Pengadaan
bahan pakaian
khusus hari hari
tertentu
1 Paket 0 Paket 0,00 1 Paket 150,00 0 Paket 0,00 1 Paket 75,00 0 Paket 0,00 2 Paket 225,00 Sekretariat
Cakupan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100 % 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 100,00 100 % 500,00 Sekretariat
1 Bimbingan
teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
bimbingan teknis
(orang)
10 orang 10 orang 100,00 10 orang 100,00 10 orang 100,00 10 orang 100,00 10 orang 100,00 50 orang 500,00 Sekretariat
Program
peningkatan
disiplin aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Nilai LKIP 66,3 68,8 105,00 71,3 65,00 73,8 65,00 76,3 65,00 78,8 65,00 78,8 365,00 Sekretariat
1 Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen
capaian kinerja
yang disusun
sesuai dengan
sistematika yang
ditetapkan
15 dok 3 dok 15,00 3 dok 15,00 3 dok 15,00 3 dok 15,00 4 dok 15,00 16 dok 75,00 Sekretariat
2 Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran
SKPD
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran yang
disusun sesuai
dengan
sistematika yang
ditetapkan
10 dok 2 dok 15,00 2 dok 15,00 2 dok 15,00 2 dok 15,00 2 dok 15,00 10 dok 75,00 Sekretariat
3 Penyusunan
rencana kerja
SKPD
Jumlah dokumen
Renja yang
disusun sesuai
dengan
sistematika yang
ditetapkan
5 dok 1 dok 15,00 1 dok 15,00 1 dok 15,00 1 dok 15,00 1 dok 15,00 5 dok 75,00 Sekretariat
4 Penyusunan
Perencanaan
Anggaran SKPD
Jumlah dokumen
Perencanaan
Anggaran yang
disusun sesuai
dengan
sistematika yang
ditetapkan
19 dok 4 dok 20,00 4 dok 20,00 4 dok 20,00 4 dok 20,00 4 dok 20,00 20 dok 100,00 Sekretariat
5 Penyusunan
Renstra SKPD
Jumlah dokumen
Renstra yang
disusun sesuai
dengan
sistematika yang
ditetapkan
1 dok 1 dok 40,00 0 dok - 0 dok - 0 dok - 0 dok - 1 dok 40,00 Sekretariat
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase Jalan
dalam kondisi
baik
91,18 % 92,25 % 44.200,00 92,75 % 38.900,00 93,50 % 51.750,00 93,90 % 13.650,00 94,65 % 4.750,00 94,65 % 153.250,00 BM
Persentase
sarana dan
prasarana
penunjang
wilayah strategis
dan cepat
tumbuh yang
dibangun
82,86 % 90,48 % 6.050,00 94,29 % 6.050,00 96,19 % 6.050,00 98,10 % 6.050,00 100 % 6.050,00 100 % 30.250,00 CK
Persentase
Jaringan Irigasi
Kota dalam
kondisi baik
68,02 % 70,95 % 13.854,38 73,31 % 16.400,00 75,37 % 13.500,00 77,38 % 11.600,00 79,08 % 10.800,00 79,08 % 66.154,38 PSDA
Meningkatnya
Ruas Jalan
Perkotaan dalam
kondisi baik
Persentase Jalan
dalam kondisi
baik
91,18 % 92,25 % 44.200,00 92,75 % 38.900,00 93,50 % 51.750,00 93,90 % 13.650,00 94,65 % 4.750,00 94,65 % 153.250,00 BM
Persentase Jalan
dalam kondisi
baik
91,18 % 92,25 % 44.200,00 92,75 % 38.900,00 93,50 % 51.750,00 93,90 % 13.650,00 94,65 % 4.750,00 94,65 % 153.250,00 BM
Persentase Jalan
yang memiliki
trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan
22,93 % 24,20 % 7.600,00 25,47 % 6.000,00 26,74 % 6.000,00 28,01 % 6.000,00 29,28 % 6.000,00 29,28 % 31.600,00 BM
1 Perencanaan T-1
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
jalan dan
jembatan
34 dok 6 dok 750,00 7 dok 1.000,00 6 dok 750,00 5 dok 500,00 7 dok 1.000,00 65 dok 4.000,00 BM
2 Pembangunan
Jalan
Panjang Jalan
yang dibangun
14.222,00 m 1.750 m 1.600,00 0 m 0,00 1.800 m 5.000,00 0 m 0,00 0 m 0,00 17.772 m 6.600,00 BM
3 Pembangunan
Jembatan
Jumlah jembatan
yang dibangun
9 unit 2 unit 700,00 0 unit 0,00 1 unit 20.000,00 0 unit 0,00 1 unit 750,00 13 unit 21.450,00 BM
4 Peningkatan
Jalan
Panjang Jalan
yang ditingkatkan
109.117 m 27.236 m 39.750,00 27.662 m 36.400,00 22.943 m 24.500,00 10.343 m 11.650,00 1.850 m 1.500,00 199.151 m 113.800,00 BM
5 Pembangunan
Keermer Jalan
Panjang keermer
yang dibangun
17.559,85 m3 ##### #### m3 1.400,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 23.760 m3 7.400,00 BM
6 Pembangunan
Drainase Jalan
Panjang drainase
jalan yang
dibangun
14.497,55 m3 2.800 m3 3.100,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 1.200 m3 1.500,00 22.098 m3 9.100,00 BM
7 Pembangunan
Trotoar Jalan
Panjang trotoar
jalan yang
dibangun
m 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 3.000 m 4.500,00 15.000 m 22.500,00 BM
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
kota
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase Jalan
Kota yang
dipelihara
100 % 100 % 16.400,00 100 % 8.000,00 100 % 15.600,00 100 % 33.950,00 100 % 43.050,00 100 % 117.000,00 BM
1 Pemeliharaan
Rutin Jalan
Panjang jalan
yang dipelihara
661.010 m 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 60.000 m 2.500,00 961.010 m 12.500,00 BM
2 Pemeliharaan
Rutin Jembatan
Jumlah jembatan
yang dipelihara
7 unit 4 unit 500,00 4 unit 500,00 4 unit 500,00 4 unit 500,00 4 unit 500,00 27 unit 2.500,00 BM
3 Pemeliharaan
Periodik Jalan
Panjang jalan
pemeliharaan
periodik
58.858,50 m 11.680 m 13.400,00 2.650 m 5.000,00 13.020 m 12.600,00 25.000 m 30.950,00 40.380 m 40.050,00 151.588,50 m 102.000,00 BM
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
dalam Kondisi
Baik
100 % 100 % 350,00 100 % 2.900,00 100 % 3.900,00 100 % 3.000,00 100 % 2.000,00 100 % 12.150,00 UPTD
1 Rehabilitasi/Pe
meliharaan Alat-
alat Berat
Jumlah alat berat
yang dipelihara
Paket 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 1 Paket 100,00 5 Paket 500,00 UPTD
2 Rehabilitasi/Pe
meliharaan
Peralatan
Laboratorium
Jumlah peralatan
laboratorium
yang dipelihara
Paket 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 1 Paket 50,00 5 Paket 250,00 UPTD
3 Pengadaan Alat-
alat Berat
Jumlah alat berat
yang dibeli
unit 0 unit 0,00 3 unit 2.550,00 4 unit 3.550,00 3 unit 2.650,00 2 unit 1.650,00 12 unit 10.400,00 UPTD
4 Pengadaan
Peralatan
Laboratorium
Jumlah Peralatan
Laboratorium
yang dibeli
paket 1 paket 200,00 1 paket 200,00 1 paket 200,00 1 paket 200,00 1 paket 200,00 5 paket 1.000,00 UPTD
Program
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan dan
Jembatan
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Berkembangnya
Kawasan
Strategis Kota
Banjar
Persentase
sarana dan
prasarana
penunjang
wilayah strategis
dan cepat
tumbuh yang
dibangun
82,86 % 90,48 % 6.500,00 94,29 % 6.500,00 96,19 % 6.500,00 98,10 % 6.500,00 100,00 % 6.500,00 100,00 % 32.500,00 CK
Persentase
sarana dan
prasarana
penunjang
wilayah strategis
dan cepat
tumbuh yang
dibangun
82,86 % 90,48 % 6.500,00 94,29 % 6.500,00 96,19 % 6.500,00 98,10 % 6.500,00 100,00 % 6.500,00 100,00 % 32.500,00 CK
1 Perencanaan
Pengembangan
Infrastruktur
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Infrastruktur
38 dok 3 dok 500,00 3 dok 500,00 3 dok 500,00 3 dok 500,00 3 dok 500,00 53 dok 2.500,00 CK
2 Pembangunan/P
eningkatan
Infrastruktur
Jumlah
Infrastruktur yang
dibangun
87 unit 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 2 unit 5.000,00 97 unit 25.000,00 CK
3 Pemeliharaan
Infrastruktur
Keciptakaryaan
Jumlah
Infrastruktur yang
terpelihara
5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 5 unit 1.000,00 25 unit 5.000,00 CK
Persentase
Perizinan yang
telah
terverifikasi
% 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 250,00 CK
Tersedianya
pedoman Harga
Standar
Bangunan
Gedung Negara
(HSBGN) di
Kab/Kota
dok 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 5 dok 150,00 CK
1 Verifikasi dan
Kajian Teknis
Perizinan
Jumlah Kajian
Perijinan yang
Terverifikasi
160 kajian 50,00 160 kajian 50,00 160 kajia
n
50,00 160 kajian 50,00 160 kajian 50,00 800 kajian 250,00 CK
2 Penyusunan
dokumen
HSBGN
Jumlah dokumen
HSBGN
1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 1 dok 30,00 5 dok 150,00 CK
Program
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Program Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase
jumlah orang
yang
bersertifikat
jasa konstruksi
100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 250,00 CK
1 Pembinaan Jasa
Konstruksi
Jumlah orang
yang mengikuti
pelatihan
10 org 50,00 10 org 50,00 10 org 50,00 10 org 50,00 10 org 50,00 50 org 250,00 CK
Persentase
Penyelesaian
Kasus Tanah
Negara
100 % 250,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 50,00 100 % 450,00 TR
1 Pengadaan
Lahan
Jumlah lahan
untuk
pembangunan
gedung
negara/pengemba
ngan kawasan
strategis/pemban
gunan drainase
300 m2 200,00 10.000 m2 1.500,00 20.000 m2 4.000,00 0 m2 - 0 m2 - 30.300 m2 5.700,00 CK
2 Penanganan
Permasalahan
Pertanahan
Tanah
Pemerintah
Jumlah Dokumen
Penyelesaian
Kasus Tanah
Negara
1 dok 50,00 1 dok 50,00 1 dok 50,00 1 dok 50,00 1 dok 50,00 5 dok 250,00 CK
Program
Pengembangan
Jasa Konstruksi
Program Penataan
Penguasaan
Pemilikan
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Sumber Daya
Air
Persentase
Jaringan Irigasi
Kota dalam
kondisi baik
68,02 % 70,95 % 8.184,38 73,31 % 6.500,00 75,37 % 5.500,00 77,38 % 5.400,00 79,08 % 5.000,00 79,08 % 30.584,38 PSDA
Persentase
Jaringan Irigasi
Kota dalam
kondisi baik
68,02 % 70,95 % 8.184,38 73,31 % 6.500,00 75,37 % 5.500,00 77,38 % 5.400,00 79,08 % 5.000,00 79,08 % 30.584,38 PSDA
1 Perencanaan T-1 Jumlah dokumen
perencanaan
24 dok 2 dok 150,00 2 dok 100 2 dok 100 2 dok 100 2 dok 100 34 dok 550,00 PSDA
2 Pemeliharaan
Rutin Jaringan
Irigasi
Panjang jaringan
irigasi yang
dipelihara
1667,7 m 800 m 634,38 150 m 300,00 150 m 300,00 150 m 300,00 150 m 300,00 3.067,70 m 1.834,38 PSDA
3 Peningkatan
Saluran Tersier
Panjang Saluran
Tersier yang
ditingkatkan
20.792,34 m 3.235 m 6.400,00 2.500 m 4.600,00 2.180 m 4.100,00 2.130 m 4.000,00 1.800 m 3.600,00 32.637,34 m 22.700,00 PSDA
4 Pembangunan
Jaringan Irigasi
Panjang Jaringan
Irigasi yang
dibangun
m 600 m 1.000,00 900 m 1.500,00 600 m 1.000,00 600 m 1.000,00 600 m 1.000,00 3.300,00 m 5.500,00 PSDA
Penurunan
Jumlah wilayah
yang tergenang
setiap tahun
(titik)
14 titik 3 titik 5.820,00 2 titik 10.000,00 2 titik 8.100,00 2 titik 6.300,00 2 titik 5.900,00 3 titik 36.120,00 PSDA
1 Perencanaan T-1
Saluran
Pembuang
Jumlah dokumen
perencanaan
11 dok 4 dok 350,00 3 dok 150,00 3 dok 150,00 3 dok 150,00 3 dok 150,00 27 dok 950,00 PSDA
2 Pembangunan
Saluran
Pembuang
Panjang saluran
pembuang yang
dibangun
30.541,29 m 4.370 m 4.670,00 3.980 m 9.350,00 2.700 m 7.450,00 2.200 m 5.650,00 1.900 m 5.250,00 45.691,29 m 32.370,00 PSDA
3 Pemeliharaan
Rutin Saluran
Pembuang
Panjang Saluran
pembuang yang
dipelihara
2.928,34 m 1.000 m 800,00 200 m 500,00 200 m 500,00 200 m 500,00 200 m 500,00 4.728,34 m 2.800,00 PSDA
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Rawa dan
Pengairan Lainnya
Program
Pengendalian
Banjir
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase areal
Kawasan
Kumuh
2,38 % 2,29 % 850,00 2,22 % 8.150,00 2,14 % 7.530,00 2,06 % 7.180,00 1,99 % 6.880,00 1,99 % 30.590,00 TR
Persentase
Rumah Layak
Huni
91,97 % 92,03 % 150,00 92,07 % 250,00 92,12 % 250,00 92,15 % 250,00 92,19 % 250,00 92,19 % 1.150,00 TR
Persentase
Rumah Tangga
Bersanitasi
72,63 % 72,65 % 6.600,00 72,7 % 2.600,00 72,77 % 2.600,00 72,87 % 2.600,00 72,98 % 2.600,00 72,98 % 17.000,00 CK
Persentase
Rumah Tangga
Pengguna Air
Bersih
84,54 % 84,66 % 1.020,00 84,77 % 5.020,00 84,87 % 5.020,00 84,97 % 5.020,00 85,05 % 5.020,00 85,05 % 21.100,00 CK
Persentase
Panjang Sistem
Jaringan
Drainase Skala
Kawasan dan
Skala Kota
45,97 % 46,81 % 46.500,00 47,64 % 46.500,00 48,48 % 46.500,00 49,32 % 46.500,00 50,15 % 46.500,00 50,15 % 232.500,00 CK
Persentase areal
Kawasan
Kumuh
2,22 % 8.150 2,14 % 7.530 2,06 % 7.180 1,99 % 6.880 1,99 % 29.740,00 TR
Persentase
Lingkungan
Permukiman
Kumuh
2,59 % 2,46 % 850,00 850,00 TR
Persentase
Rumah Layak
Huni
91,97 % 92,03 % 150,00 92,07 % 250 92,12 % 250 92,15 % 250 92,19 % 250 92,19 % 1.150,00 TR
Persentase
Rumah Tangga
Bersanitasi
72,63 % 72,65 % 6.600,00 72,7 % 2.600 72,77 % 2.600 72,87 % 2.600 72,98 % 2.600 72,98 % 17.000,00 CK
Persentase
Rumah Tangga
Pengguna Air
Bersih
84,54 % 84,66 % 1.020,00 84,77 % 5.020 84,87 % 5.020 84,97 % 5.020 85,05 % 5.020 85,05 % 21.100,00 CK
Persentase
Panjang Sistem
Jaringan
Drainase Skala
Kawasan dan
Skala Kota
45,97 % 46,81 % 46.500,00 47,64 % 46.500 48,48 % 46.500 49,32 % 46.500 50,15 % 46.500 50,15 % 232.500,00 CK
Meningkatk
an Kualitas
Lingkungan
Penduduk
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
perumahan dan
permukiman
yang ramah
lingkungan dan
layak huni di
Kota Banjar
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase areal
Kawasan
Kumuh
2,22 % 8.150,00 2,14 % 7.530,00 2,06 % 7.180,00 1,99 % 6.880,00 1,99 % 29.740,00 TR
Persentase
Lingkungan
Permukiman
Kumuh
2,59 % 2,46 % 850,00 850,00 TR
Persentase
Rumah Layak
Huni
91,97 % 92,03 % 150,00 % % % % 0,00 % 150,00 TR
Persentase
Rumah Tangga
Bersanitasi
72,70 % 2.600,00 72,77 % 2.600,00 72,87 % 2.600,00 72,98 % 2.600,00 72,98 % 10.400,00 CK
1 Penataan
Kawasan
Permukiman
Kumuh
Luas Kawasan
Permukiman
Kumuh yang
ditangani
Ha 11,99 Ha 100,00 10 Ha 150,00 10 Ha 150,00 10 Ha 150,00 10 Ha 150,00 51,99 Ha 700,00 TR
2 Verifikasi
Pembangunan
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
Jumlah Rumah
Tidak Layak
Huni yang
diperbaiki
3.152 Unit 500 Unit 150,00 Unit Unit Unit Unit 500 Unit 150,00 TR
3 Penyehatan
Lingkungan
(Pendukung
P2WKSS)
Jumlah Kawasan
yang mendukung
P2WKSS
Kawa
san
1 Kawa
san
750,00 1 Kawa
san
750,00 1 Kawa
san
750,00 1 Kawa
san
750,00 1 Kawa
san
750,00 5 Kawa
san
3.750,00 TR
4 Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Air
Limbah
setempat
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
prasarana dan
sarana air limbah
Setempat
KK KK 340 KK 1.000,00 360 KK 1.000,00 380 KK 1.000,00 400 KK 1.000,00 1.480 KK 4.000,00 CK
5 Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Air
Limbah skala
komunitas
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
prasarana dan
sarana air limbah
skala komunitas
KK KK 100 KK 1.600,00 100 KK 1.600,00 100 KK 1.600,00 100 KK 1.600,00 400 KK 6.400,00 CK
Panjang Jalan
Lingkungan yang
dibangun
m 3.000 m 6.750,00 2.500 m 6.000,00 2.000 m 5.800,00 1.500 m 5.500,00 9.000 m 24.050,00 TR
Panjang Drainase
Lingkungan yang
dibangun
m 800 m 350,00 1.000 m 480,00 1.000 m 480,00 1.000 m 480,00 3.800 m 1.790,00 TR
7 Penyusunan
Rencana
Pencegahan dan
Peningkatan
Kualitas
Permukiman
Kumuh
Perkotaan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
dok - dok 0,00 1 dok 150,00 1 dok 150,00 - dok 0,00 - dok 0,00 2 dok 300,00 TR baru
Program
Lingkungan
Perumahan Sehat
6 Pembangunan
infrastruktur
Perumahan dan
Permukiman
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase
Rumah Layak
Huni
92,07 % 250,00 92,12 % 250,00 92,15 % 250,00 92,19 % 250,00 92,19 % 1.000,00 TR
Persentase PJU
dalam Kondisi
Baik
100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 1.600,00 100,00 % 8.000,00 UPTD
1 Verifikasi
Pembangunan
Perumahan
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
Jumlah Rumah
Tidak Layak
Huni yang
diperbaiki
285 Unit 150,00 285 Unit 150,00 285 Unit 150,00 285 Unit 150,00 1.640 Unit 600,00 TR
Panjang Jalan
Lingkungan yang
dibangun
m 3.000 m 6.750,00 3.000 m 6.750,00 TR
Panjang Drainase
Lingkungan yang
dibangun
m 600 m 300,00 600 m 300,00 TR
3 Penyusunan
Database
Pengembangan
Urusan
Perumahan dan
Permukiman
Jumlah Dokumen
Database
dok - dok 0,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 4 dok 400,00 TR baru
4 Pemeliharaan
Rutin PJU
PJU yang
terpelihara
titik 150 titik 400,00 150 titik 400,00 150 titik 400,00 150 titik 400,00 150 titik 400,00 750 titik 2.000,00 UPTD
5 Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Utilitas
Umum
Prasarana dan
Sarana Utilitas
Umum yang
tersedia
titik 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 100 titik 1.200,00 500 titik 6.000,00 UPTD
Ketaatan
Terhadap
RTRW
% 100,00 % 500,00 100,00 % 380,00 100,00 % 380,00 100,00 % 380,00 100,00 % 780,00 100,00 % 2.420,00 TR
1 Penyusunan
Rencana Teknis
Ruang Kawasan
Jumlah dokumen
rencana tata
ruang
28 dok 4 dok 400,00 1 dok 200,00 1 dok 200,00 1 dok 200,00 1 dok 200,00 36 dok 1.200,00 TR
2 Monitoring dan
evaluasi
pengendalian
dan
pemanfaatan
ruang
Jumlah dokumen
pengendalian dan
pemanfaatan
ruang
lap 0 lap 0,00 2 lap 80,00 2 lap 80,00 2 lap 80,00 2 lap 80,00 8 lap 320,00 TR
3 Penyusunan
kebijakan
Rencana Tata
Ruang
Jumlah dokumen
kebijakan tata
ruang
dok 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 1 dok 100,00 2 dok 500,00 6 dok 900,00 TR
Program
Perencanaan,
Pengendalian dan
Pemanfaatan
Ruang
Program
Pengembangan
Perumahan
2 Pembangunan
infrastruktur
Perumahan dan
Permukiman
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase
Rumah Tangga
Bersanitasi
72,63 % 72,65 % 6.600,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0 % 6.600,00 CK
1 Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Air
Limbah
setempat
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
prasarana dan
sarana air limbah
Setempat
50.378 KK 320 KK 1.000,00 KK KK KK KK 320 KK 1.000,00 CK
2 Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Air
Limbah skala
komunitas
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
prasarana dan
sarana air limbah
skala komunitas
400 KK 100 KK 1.600,00 KK KK KK KK 100 KK 1.600,00 CK
3 Pengembangan
Sistem
Distribusi Air
Minum
perpipaan
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
sistem distribusi
air minum
perpipaan
KK 400 KK 4.000,00 KK KK KK KK 400 KK 4.000,00 CK
Persentase
Rumah Tangga
Pengguna Air
Bersih
84,54 % 84,66 % 1.020,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 0 % 1.020,00 CK
1 Pengembangan
Sistem
Distribusi Air
Minum
Pedesaan
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
sistem distribusi
air minum
pedesaan
KK 150 KK 1.020,00 KK KK KK KK 150 KK 1.020,00 CK
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
Program
Penyediaan dan
Pengelolaan Air
Baku
RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta) RP (Juta)
Tujuan Sasaran
K
o
de
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
(output )
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g-Jawab
Lo
ka
siTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Target Target Target Target
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Persentase
Rumah Tangga
Pengguna Air
Bersih
84,77 % 5.020,00 84,87 % 5.020,00 84,97 % 5.020,00 85,05 % 5.020,00 85,05 % 20.080,00 CK
1 Pengembangan
Sistem
Distribusi Air
Minum
perpipaan
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
sistem distribusi
air minum
perpipaan
400 KK 4.000,00 400 KK 4.000,00 400 KK 4.000,00 400 KK 4.000,00 2.000 KK 16.000,00 CK
2 Pengembangan
Sistem
Distribusi Air
Minum
Pedesaan
Jumlah Rumah
Tangga Pengguna
sistem distribusi
air minum
pedesaan
150 KK 1.020,00 150 KK 1.020,00 150 KK 1.020,00 150 KK 1.020,00 750 KK 4.080,00 CK
Persentase
Panjang Sistem
Jaringan
Drainase Skala
Kawasan dan
Skala Kota
45,97 % 46,81 % 46.500,00 47,64 % 46.500,00 48,48 % 46.500,00 49,32 % 46.500,00 50,15 % 46.500,00 50,15 % 232.500,00 CK
1 Pembangunan
Saluran
Drainase/gorong-
gorong
Panjang saluran
drainase/gorong-
gorong yang
dibangun
60.240,85 m 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 3.000 m 45.000,00 75.240,85 m 225.000,00 CK
2 Perbaikan
Saluran
Drainase/gorong-
gorong
Panjang saluran
drainase/gorong-
gorong yang
diperbaiki
m 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 1.500 m 1.500,00 7.500,00 m 7.500,00 CK
Program
Pengembangan
Akses Air Minum
Layak
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-
gorong
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 23
Rencana Strategis di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Banjar yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang
menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program
prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk
pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK-LPPD) yang selanjutnya
dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar.
Adapun Program/kegiatan untuk mendukung pencapaian Kota Sehat, Kota
Layak Anak dan PUG (Pangarusutamaan Gender) terbagi ke dalam 2 (dua) urusan
diantaranya sebagai berikut :
1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(5 TAHUN) KETERANGAN
1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Rp. 25.250.000.000,- Mendukung PUG
2 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan Jalan Rp. 6.600.000.000,- Mendukung PUG
Pembangunan Jembatan Rp. 21.450.000.000,- Mendukung PUG
Pembangunan Trotoar Jalan Rp. 22.500.000.000,- Mendukung PUG
3 Program
Rehabilitasi/Pemeliharan
Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jalan Rp. 12.500.000.000,- Mendukung PUG
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 24
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(5 TAHUN) KETERANGAN
Pemeliharaan Rutin Jembatan Rp. 2.500.000.000,- Mendukung PUG
Pemeliharaan Periodik Jalan Rp. 102.000.000.000,- Mendukung PUG
4 Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Pembangunan/Peningkatan
Infrastruktur
Rp. 25.000.000.000,- Mendukung PUG
dan Kota Layak
Anak
Pemeliharaan Infrastruktur
Keciptakaryaan
Rp. 5.000.000.000,- Mendukung PUG
5 Program Lingkungan
Perumahan Sehat (2019)
Menjadi Program
Pengembangan Perumahan
dan Permukiman (2020 s.d
2023)
Penataan Kawasan Permukiman
Kumuh
Rp. 700.000.000,- Mendukung Kota
Sehat
Penyehatan Lingkungan
(Pendukung P2WKSS)
Rp. 3.750.000.000,- Mendukung Kota
Sehat dan PUG
Pembangunan Infrastruktur
Perumahan dan Permukiman
Rp. 30.800.000.000,- Mendukung Kota
Sehat dan PUG
6 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah (2019)
Menjadi Program Lingkungan
Perumahan Sehat (2020 s.d
2023)
Penyediaan Sarana dan Rp. 5.000.000.000,- Mendukung Kota
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 25
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(5 TAHUN) KETERANGAN
Prasarana Air Limbah Setempat Sehat
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah Skala
Komunitas
Rp. 8.000.000.000,- Mendukung Kota
Sehat
2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(5 TAHUN) KETERANGAN
1 Program Lingkungan
Perumahan Sehat (2019)
Menjadi Program
Pengembangan Perumahan
dan Permukiman (2020 s.d
2023)
Verifikasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
Rp. 750.000.000,- Mendukung PUG
2 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku (2019)
Menjadi Program
Pengembangan Akses Air
Minum Layak (2020 s.d 2023)
Pengembangan Sistem Distribusi
Air Minum Pedesaan
Rp. 5.100.000.000,- Mendukung Kota
Sehat
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VI - 26
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN
(5 TAHUN) KETERANGAN
3 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah (2019)
Menjadi Program
Pengembangan Akses Air
Minum Layak (2020 s.d 2023)
Pengembangan Sistem Distribusi
Air Minum Perpipaan
Rp. 20.000.000.000,- Mendukung Kota
Sehat
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VII - 1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar merupakan operasionalisasi pelaksanaan
tugas dan fungsi untuk pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan visi dan
misi pembangunan daerah. Komponen rencana strategis yang dituangkan harus
mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang
tertuang dalama RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023. Indikator kinerja adalah
alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran
hasil, manfaat dan dampak yang menggambarkan tingkatan capaian kinerja suatu
program dan kegiatan. Sementara itu, target adalah batas atau besaran yang
ditetapkan untuk dicapai.
Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Penataan Ruang Kota Banjar yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1
sebagai berikut:
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VII - 2
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Misi 1: Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel
1.1 Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
1.1.1 Sasaran 1.3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
1 Nilai LKIP
DPUPRPKP
66,30% 68,80% 71,30% 73,80% 76,30% 78,80% 78,80%
1 Misi 3: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
1.1 Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif
1.1.1 Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota
1 Persentase jalan dalam
kondisi baik
91,18% 92,25% 92,75% 93,50% 93,90% 94,65% 94,65%
2 Persentase Jaringan
Irigasi Kota dalam
Kondisi Baik
68,02% 70,95% 73,31% 75,37% 77,38% 79,08% 79,08%
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VII - 3
No Indikator
Kondisi Kinerja
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 Persentase sarana dan
prasarana penunjang
wilayah strategis dan
cepat tumbuh yang
dibangun
82,86% 90,48% 94,29% 96,19% 98,1% 100% 100%
No Indikator
Kondisi Kinerja
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan
2.1 Tujuan 1: Mewujudkan kondisi lingkungan yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah
2.1.1 Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk
1 Persentase rumah layak
huni
91,97% 92,03% 92,07% 92,12% 92,15% 92,19% 92,19%
2 Persentase areal
kawasan kumuh
2,38% 2,29% 2,22% 2,14% 2,06% 1,99% 1,99%
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VII - 4
No Indikator
Kondisi Kinerja
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 Persentase rumah
tangga bersanitasi
72,63% 72,65% 72,70% 72,77% 72,87% 72,98% 72,98%
4 Persentase Rumah
tangga pengguna air
bersih
84,54% 84,66% 84,77% 84,87% 84,97% 85,05% 85,05%
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VIII - 1
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini adalah dokumen
perencanaan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan untuk periode
5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan
bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dan urusan pertanahan dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Daerah Kota Banjar yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-
2023.
Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah
diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional di Kota Banjar. Hal strategis yang harus menjadi
komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini akan menjadi
acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar. Karena itu Renstra ini harus
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VIII - 2
Kawasan Permukiman Kota Banjar serta digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD Kota Banjar.
Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja
penyelenggaraan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan dan target
kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja
(RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar harus ditingkatkan.
Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan
bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar di masa yang akan datang.
REVIU RENSTRA DPUPRPKP KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
VIII - 3
Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua
pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kineja Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar ini.
. Banjar, 2020
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kota Banjar
Ir. H. EDY DJATMIKO., M.M
NIP. 19620416 199003 1 008