rencana strategis 2016 - 2021 bab i pendahuluan latar …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1507.pdf ·...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Secara konseptual dan teknokratis, proses pembangunan
dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan utama
pembangunan yang ditetapkan yaitu mewujudkan kemajuan dan
peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap, berkelanjutan
dan berkeadilan. Untuk itu, pembangunan kota sebaiknya dikelola
secara efektif, efisien dan berkelanjutan (sustainable) dengan
melibatkan stakeholder dan lapisan masyarakat. Tugas dan fungsi
strategis ini hanya dapat terwujud jika proses pembangunan dilakukan
dengan perencanaan yang transparan, responsive, terukur,
komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan
mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan
potensi yang dimiliki Kota Blitar. Perencanaan juga disusun dengan
memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana
Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari
Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan
dokumen Rencana Strategis SKPD (Renstra – SKPD). Penyusunan
dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun
oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannnya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai
keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai
dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui
perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan
dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis
(Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 2
menengah. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.
Pemerintah Kota Blitar telah memiliki dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar 2005 – 2025 yang
telah disahkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010 dan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar 2016 - 2020. Penyusunan RPJM Kota Blitar mengacu
kepada RPJPD Kota Blitar 2005 – 2025, visi, misi dan prioritas Walikota
terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun
Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun
sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kota Blitar, yang
dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal
maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan
(threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta
masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan,
sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi di luar
organisasi.
Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi
secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan
keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana
strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 04 tahun 2013 dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat
indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang
memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh
Bappeda hingga 5 (lima) tahun mendatang. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
Selanjutnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Walikota Blitar.
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 3
Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dilaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi
guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian
sasaran pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dijabarkan dalam Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang merupakan perencanaan pembangunan
tahunan.
Kegiatan perumusan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan
proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, yang
merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan
rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk
mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan
substansi rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku
kepentingan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD menjadi acuan untuk
penyempurnaan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Selanjutnya rancangan akhir Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah disahkan dengan keputusan
Walikota menjadi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih lanjut akan menjadi
pedoman unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam menyusun Rancangan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Hubungan antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan dokumen perencanaan
lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini
:
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 4
Gambar.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
1.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan pada :
a. Undang-undang No 18 tahun 2002 tentang sistem nasional
penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi (lembaran Negara RI tahun 2002 No 84, (tambahan
lembaran Negara RI No 4219).
b. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47,
(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287).
c. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 ).
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
e. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (
lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 ).
RENJA SKPD
RENSTRA SKPD
RPJM Daerah
RKP Daerah
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Diacu
RKP
RPJP Daerah
RPJM Nasional
RPJP Nasional.
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Diperhatikan Diserasikan
mell . Musrenbang
Pedoman
Pedoman RAPBN
RAPBD
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 5
f. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
g. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
h. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
k. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan nomor 21 tahun 2011.
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi
Jawa Timur tahun 2014-2019.
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun
2011-2031.
q. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030
r. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Blitar Tahun 2005 – 2025.
s. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 6
t. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Blitar tahun 2016 - 2021.
u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 tahun 2014 tentang Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan
program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk
program, kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode
kepemimpinan Kepala Daerah.
Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan
dilaksanakan/diselenggarakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah
terpilih selama 5 (lima) tahun.
b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat
dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun
ke depan.
c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan ;
d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai
dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang
akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 7
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
Bappeda, fungsi Renstra Bappeda dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Bappeda, Keterkaitan Renstra
Bappeda dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi
dan Renja Bappeda.
1.2. Landasan Hukum.
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan
Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.
1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Bappeda.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Bappeda yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama
yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Renstra Bappeda ini.
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Bappeda
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 8
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Bappeda, struktur organisasi Bappeda, serta
uraian tugas dan fungsi.
2.2. Sumber Daya Bappeda
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Bappeda dalam menjalankan tugas fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, aset/modal.
2.3. Kinerja pelayanan Bappeda
Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda
berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode
sebelumnya.
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda
Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan
yang dibutuhkan .
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Bappeda.
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Bappeda beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota terpilih.
Mengemukakan tugas dan fungsi Bappeda yang terkait
dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil
Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun
pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Bappeda
Provinsi dan Kota Blitar.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
Rencana Strategis 2016 - 2021
I - 9
Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu – isu strategis
Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani
melalui Renstra Bappeda.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Bappeda.
4.2 Strategi dan Kebijakan Bappeda
Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan
kebijakan Bappeda dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Mengemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun
2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Blitar merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan
daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan statistik.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan
pengembangan berdasar peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah,
statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian
dan pengembangan;
Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah,
statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data
pembangunan daerah;
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 2
Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
tugas pembantuan;
Penyusunan, penetapan dan pengkoordinasian penerapan
Rencana Tata ruang Wilayah Daerah;
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan
ruang, penelitian dan pengembangan;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan
ruang, penelitian dan pengembangan;
Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di
bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan tugas badan;
Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan
bekerja di lingkungan badan;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kinerja Badan;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 4
tahun 2013, disebutkan bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya;
4. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang;
5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Funsional.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan
masing – masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bagan
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 3
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
terlampir).
Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai
berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan,
pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, pengelolaan
administrasi umum, rumah tangga, administrasi
kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk
melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasia perumusan kebijakan teknis Kepala
Badan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan
kebijakan Kepala Badan ;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan
perencanaan dan program kerja badan dari masing –
masing bidang secara terpadu;
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi bidang – bidang di lingkungan Badan ;
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan
penyusunan program / kegiatan Sekretariat ;
e. Pengkoordinasi dan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Badan ;
f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) badan ;
g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) ;
h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan ;
i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi
Badan ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 4
j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan
rumah tangga dan tata usaha Badan ;
k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan
dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan ;
l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi
perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan
penyelenggaraan rapat – rapat dinas ;
m. Pengkoordinasian dan fasiltiasi pelaksanaan pembelian /
pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang
akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi ;
n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah
yang digunakan dalam rangka penyeloenggaraan tugas
pokok dan fungsi ;
o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah ;
p. Pengkoordinasi pengusulan penataan organisasi, tata
laksana dan produk humum lainnya ;
q. Fasilitasi pelaksanaan verifikiasi Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan ;
r. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil
pemeriksaan ;
s. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) masing – masing bidang dan
Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
t. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);
u. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan
masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan
pendapat pelanggan secara periodek yang bertujuan
untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
v. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 5
Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;
w. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan
masyarakat di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta statistic ;
x. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan bidang Perencanaan, penelitian
dan pengembangan serta statistic secara berkala melalui
sub domain website Pemerintah Daerah ;
y. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan
pelayanan informasi dan publikasi ;
z. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian
pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan
penatausahaan keuangan;
aa. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kinerja Badan ;
bb. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Sekretaris
Bappeda dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
administrasi umum ;
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 6
Menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Sekretariat
Badan, Kepegawaian dan Kearsipan;
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi
umum;
Melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan
tata kearsipan ;
Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga,
protokoler upacara dan rapat dinas ;
Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas –
tugas kehumasan ;
Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan
tata laksana;
Menyusun, mengelola dan memelihara data
administrasi kepegawaian ;
Melaksanakan dan pengendalian tata usaha
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan
barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah
yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;
Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang millik
daerah;
Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) ;
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun
pelaporan kinerja adminisrasi umum;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 7
Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub
Bagian Keuangan berfungsi :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
administrasi keuangan;
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;
Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran
yang mencakup rencana anggaran operasional dan
rencana anggaran kegiatan masing-masing bidang
dan sekretariat dilingkungan Badan;
Menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan administrasi keuangan;
Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
Melakukan penatausahaan keuangan Badan;
Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai
Badan;
Melaksanakan penyiapan usulan pejabat pengelola
keuangan di lingkup Badan;
Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun
pelaporan kinerja administrasi keuangan ;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala Sub Bagian Program
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 8
Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub
Bagian Program mempunyai fungsi :
Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di sub bagian
Program;
Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan program;
Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan
kegiatan dilingkungan Badan;
Menyusun dan melaksanakan rencana programd
an/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja
Badan;
Melakukan kegiatan pelayanan di sub bagian Pogram;
Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan
Rencana Kinerja Tahunan Badan;
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan musyawarah
rencana pembangunan di tingkat Kota;
Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan kinerja Badan;
Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
Badan;
Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan
Publik (SPP) Badan;
Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di
bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
dan Statistik;
Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Badan dan /atau pelaksanaan
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 9
pengumpulan pendapat pelanggan secara period yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan,
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan peraturan perundangan;
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas serta pendataan hasil kerja di sub bagian
Program;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
program dan kegiatan tahunan Badan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya
Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial,
Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai
tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang
Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bdiang perencanaan
ekonomi, sosial, budaya berdasarkan peraturan
perundang – undangan dan kebijakan Kepala Badan;
Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pendukung di bidang perencanaan ekonomi, sosial,
budaya;
Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas
perencanaan ekonomi, sosial, budaya;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 10
Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan,
penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan
Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata, Pertanian,
Perikanan, Perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
penyusunan instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal,
Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan,
Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian dan Transmigrasi ;
pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS)
pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar
pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah
pusat dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar
negeri urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan
Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata, Pertanian,
Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi
;
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
pembangunan daerah urusan Pendidikan, Kesehatan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal,
Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 11
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan,
Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian dan Transmigrasi ;
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
perencanaan bidang ekonomi, sosial dan budaya;
pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja di bidang
perencanaan ekonomi, sosial dan budaya;
pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala
Bidang dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub
bidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
perencanaan ekonomi ;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan ekonomi;
menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan perencanaan ekonomi;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan ekonomi
mempersiapkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan,
Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 12
mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi
perencanaan, penganggaran urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan
Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan
Perindustrian ;
menyusun instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan,
Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan dibidang pendapatan daerah ;
mempersiapkan data dalam rangka fasilitasi dan
koordinasi penyusunan KUA –PPAS;
melaksanakan supervisi dan konsultasi kerjasama
perencanaan pembangunan urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan
Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan
Perindustrian ;
melakukan pengendalian terhadap implementasi
pelaksanaan rencana pembangunan urusan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal,
Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan,
Perdagangan, Perindustrian dan pendapatan daerah ;
melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
perencanaan ekonomi ;
melakukan pendataan hasil kerja perencanaan
ekonomi ;
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang
tugasnya ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 13
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang perencanaan ekonomi, sosial
budaya sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub
Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
perencanaan Sosial Budaya ;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan Sosial
Budaya;
menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan perencanaan Sosial Budaya;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan Sosial
Budaya;
mempersiapkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata dan
Transmigrasi ;
mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi
perencanaan, penganggaran urusan Pendidikan,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 14
Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan,
Pariwisata dan Transmigrasi ;
menyusun instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Pendidikan, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Pariwisata dan
Transmigrasi ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan dibidang sosial budaya ;
melaksanakan supervisi dan konsultasi kerjasama
perencanaan pembangunan urusan Pendidikan,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Kebudayaan,
Pariwisata dan Transmigrasi ;
melakukan pengendalian terhadap implementasi
pelaksanaan rencana pembangunan urusan
Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan,
Kebudayaan, Pariwisata dan Transmigrasi ;
melakukan kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi perencanaan sosial budaya ;
melakukan pendataan hasil kerja perencanaan sosial
budaya ;
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang
tugasnya ;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang perencanaan ekonomi, sosial
budaya sesuai dengan bidang tugasnya.
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 15
3. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang
Bidang Perencanaan Program dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Tata Ruang.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang
Perencanaan Program mempunyai fungsi:
perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan
Prasarana Wilayah dan Tata Ruang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala
Badan ;
pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan,
penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan
Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang,
Perumahan, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM;
penyusunan instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan
Hidup, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan,
Kehutanan dan ESDM;
pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau
kegiatan di bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;
penyusunan perencanaan penataan ruang dan kawasan
strategis;
pengkoordinasian kerjasama dan investasi di kawasan
strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama
dengan pemerintah propinsi, pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha dari dalam dan luar negeri ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 16
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;
pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang perencanaan
Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;
Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala
Bidang dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata
Ruang
Kepala Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan
Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub
Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang
mempunyai tugas :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan
keciptakaryaan dan tata ruang ;
menyusun rencana program dan/atau kegiatan di
bidang perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;
mempersiapkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perumahan ;
mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perumahan ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 17
menyusun instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perumahan ;
melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi
pengelolaan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perumahan ;
menyiapkan bahan koordinasi pengembangan wilayah
dan perbatasan;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan
keciptakaryaan dan tata ruang ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perumahan ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan,
penetapan Rencana Tata Ruang dan Master Plan
rencana pembangunan ;
melaksanakan pengendalian terhadap implementasi
pelaksanaan rencana pembangunan urusan Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;
melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan
ruang wilayah perkotaan dan kawasan strategis ;
melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi perencanaan keciptakaryaan dan tata
ruang ;
melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan
keciptakaryaan dan tata ruang ;
memantau dan melaporkan kinerja di bidang
keciptakaryaan dan tata ruang ;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 18
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup,
ESDM dan Perhubungan
Kepala Sub Bidang Perencanaan Lingkungan
Hidup, ESDM dan Perhubungan dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Fisik Sarana dan
Prasarana mempunyai tugas :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional urusan
perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan,
Kehutanan dan ESDM ;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan urusan
perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan,
Kehutanan dan ESDM ;
menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan urusan perencanaan Lingkungan
Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
mempersiapkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan urusan perencanaan Lingkungan
Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan urusan perencanaan
Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan
ESDM ;
menyusun instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan perencanaan Lingkungan
Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi
pengelolaan urusan perencanaan Lingkungan Hidup,
Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 19
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan urusan
perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan,
Kehutanan dan ESDM ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan urusan perencanaan Lingkungan
Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
melaksanakan pengendalian terhadap implementasi
pelaksanaan rencana pembangunan urusan
perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan,
Kehutanan dan ESDM ;
melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi perencanaan urusan perencanaan
Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan
ESDM ;
melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan
urusan perencanaan Lingkungan Hidup,
Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;
mengumpulkan, mengolah bahan penyusunan
rencana kebijakan pembangunan strategis daerah,
tahun jamak dan jangka menengah;
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan tahun jamak;
fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah pemerintah daerah ;
memantau dan melaporkan kinerja di bidang
Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan ;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 20
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai
tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang
melaksanakan fungsi :
perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala
Badan ;
pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan,
penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,
Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Kepemudaan
dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Perpustakaan;
penyusunan instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Pertanahan, Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan,
Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Perpustakaan;
pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 21
penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan dan
fasilitasi penerapan program-program reformasi birokrasi;
pengkoordinasian kerjasama dengan pemerintah daerah,
masyarakat dan dunia usaha dibidang perencanaan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
perencanaan dibidang perencanaan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;
pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang perencanaan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala
Bidang dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
mempunyai tugas :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
perencanaan Pemerintahan;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan
Pemerintahan;
menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan di bidang perencanaan
Pemerintahan;
mempersiapkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 22
dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan
Informatika ;
mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan urusan Pertanahan,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,
Komunikasi dan Informatika ;
menyusun instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Pertanahan, Kependudukan
dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan
Informatika ;
melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi
pengelolaan urusan Pertanahan, Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan
Informatika ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan
pemerintahan ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan
dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 23
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan
Informatika ;
melaksanakan pengendalian terhadap implementasi
pelaksanaan rencana pembangunan urusan
Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian, Komunikasi dan Informatika ;
melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi perencanaan pemerintahan;
melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan
pemerintahan;
fasilitasi penyusunan rencana kerja pemerintah
Daerah Kota Blitar;
memantau dan melaporkan kinerja dibidang
pemerintahan;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Sub Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai tugas :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
perencanaan Kesejahteraan Rakyat ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 24
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perencanaan
Kesejahteraan Rakyat ;
menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan di bidang perencanaan
Kesejahteraan Rakyat ;
mempersiapkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan
Perpustakaan;
mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan urusan Kepemudaan
dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kearsipan, dan Perpustakaan;
menyusun instrumen operasional perencanaan dan
penganggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan
Perpustakaan;
melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi
pengelolaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan
Perpustakaan;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan
kesejateraan rakyat ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana
pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan
Perpustakaan;
melakukan pengendalian terhadap implementasi
pelaksanaan rencana pembangunan urusan
Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 25
melakukan kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi perencanaan kesejateraan rakyat;
melakukan pendataan hasil kerja perencanaan
kesejahteraan rakyat;
pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang
kesejahteraan rakyat ;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Data dan Penelitian Pengembangan
Bidang Data dan Penelitian Pengembangan dipimpin
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan
teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan
data, penelitian dan pengembangan.
Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang
melaksanakan fungsi :
perumusan kebijakan teknis dibidang data, statistik
daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala
Badan ;
mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan urusan statistik ;
penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
pendukung di bidang data, statistik daerah, penelitian
dan pengembangan ;
pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pengolahan
data dan statistik, pelaporan dan evaluasi, penelitian dan
pengembangan ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 26
pelaksanaan sinkronisasi, pengolahan, analisis, validasi,
publikasi, monitoring data, statistik daerah dan hasil
penelitian ;
pelaksanaan program penelitian dan pengembangan
terhadap sumber daya serta sistem dan mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di
bidang data, statistik daerah, penelitian dan
pengembangan ;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang
data, statistik daerah, penelitian dan pengembangan ;
pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pembangunan
daerah ;
pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang daerah ;
pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala
Bidang dibantu oleh :
1. Kepala Sub Bidang Data dan Statistik
Kepala Sub Bidang Data dan Statistik dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan
Penelitian Pengembangan.
Kepala Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai
tugas :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
pengolahan data dan statistik daerah ;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pengolahan data dan
statistik daerah ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 27
menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan pengolahan data dan statistic
daerah ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pengolahan data dan
statistik daerah ;
menyiapkan instrumen operasional pengumpulan,
analisis dan pelaporan data dan statistik daerah ;
melaksanakan pengumpulan dan sinkronisasi data
dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
melaksanakan analisa dan pemutakhiran data;
melaksanakan publikasi data;
melakukan pengelolaan data dan informasi
pembangunan daerah ;
menyusun statistik daerah berdasarkan data yang
telah diklarifikasi;
mengolah data-data statistik daerah hasil pelaksanaan
pembangunan ;
melaksanakan publikasi statistik daerah dan
penyajian secara spasial ;
melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
pengolahan data dan statistik daerah ;
menyiapkan data sebagai bahan evaluasi terhadap
rencana program dan kegiatan pembangunan daerah ;
fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah ;
pemantauan dan penyusunan laporan kinerja di bidang
data dan statistik ;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Data dan Penelitian
Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 28
Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan
Penelitian Pengembangan
Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
mempunyai tugas :
menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional penelitian dan
pengembangan ;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan kegiatan penelitian dan
pengembangan ;
menyusun rencana program dan/atau kegiatan
penelitian dan pengembangan ;
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria penelitian dan
pengembangan ;
melakukan survei terhadap pokok permasalahan
dalam pelaksanaan pembangunan ;
melakukan inventarisasi dan identifikasi pokok
permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ;
menyiapkan data sebagai bahan kerjasama penelitian
dan pengembangan pembangunan antar daerah dan
antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri ;
menyiapkan data sebagai bahan bimbingan supervisi
dan konsultasi kerjasama pembangunan dengan
pemerintah propinsi, pemerintah, swasta dan
masyarakat, dalam dan luar negeri ;
melakukan kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi kegiatan penelitian dan pengembangan ;
melakukan pendataan hasil kerja kegiatan penelitian
dan pengembangan ;
Rencana Strategis 2016 - 2021
II - 29
o pemantauan dan penyusunan laporan kinerja di
bidang penelitian dan pengembangan ;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Data dan Penelitian
Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II-30
Gambar II.1 SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, didukung oleh
personil sebanyak 31 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam
tabel berikut ini :
Tabel II.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Pria 15 orang
2 Wanita 16 orang
Jumlah 31 orang
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di
dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan
yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk
mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN &
KEARSIPAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG PERENCANAAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA
BIDANG PERENCANAAN PRASWIL DAN TATA RUANG
SUBBID. PERENC. CIPTA KARYA&TATA
RUANG
SUBBID. PERENCANAAN PEMERINTAHAN
SUBBID. DATA SUBBID.
PERENCANAAN EKONOMI
SUBBID. PERENC.LINGKUNGAN HIDUP,
ESDM DAN PERHUBUNGAN
SUBBID. PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUBBID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBBID. PERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN & KESRA
BIDANG DATA, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
SUB BAG PROGRAM
JABATAN FUNGSIONAL
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II-31
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dapat dilihat pada tabel
dibawah ini
Tabel II.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat pendidikan Jumlah
1 Pasca Sarjana (S-2) 4 orang
2 Sarjana (S-1) 18 orang
3 Diploma (D-3) 2 orang
4 Sekolah Menengah Atas (SMA) 6 orang
5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) -
6 Sekolah Dasar (SD) 1 orang
Jumlah 31 orang
Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai,
dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi.
Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel II.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang No Golongan /Ruang Jumlah
1 IV / c 1 orang
2 IV / b 1 orang
3 IV / a 4 orang
4 III / d 6 orang
5 III / c 6 orang
6 III / b 3 orang
7 III / a 3 orang
8 II / d 1 orang
9 II / c - orang
10 II / b 4 orang
11 II /a 1 orang
12 I/ d - orang
13 Kontrak 1 orang
Jumlah 31 orang
Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi
dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non
struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat
penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat
jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II-32
struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
ditunjukkan dengan tabel berikut ini :
Tabel II.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 Struktural 17 orang
2 Non Struktural 14 orang
Jumlah 31 orang
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar mengirimkan personil untuk mengikuti
diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta
diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini :
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat
No Jenis Diklat Jumlah
a. Diklat Kepemimpinan
1) Diklat PIM II
2) Diklat PIM Tk. III
3) Diklat PIM Tk. IV
4) SPAMA
5) ADUMLA
6) ADUM
1 orang
5 orang
11 orang
- orang
- orang
- orang
b. Sarana Prasarana
Prasarana kantor yang digunakan Bappeda Kota Blitar adalah Gedung
kantor Bappeda terdapat di lantai 2 gedung jalan Merdeka noomor 105 Kota
Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Bappeda, 1 ruang
kerja sekretariat, 4 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat dan Semua ruang kerja
dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut
sudah memadai. Permasalahan yang ditemui adalah belum adanya wastafel,
kamar mandi dan WC. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat
dilihat dalam tabel berikut ini :
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II-33
Tabel II.6 Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Bappeda Kota Blitar
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 Mobil 3 Baik
2 Sepeda Motor 10 Baik
3 Alat Ukur 1 Baik
4 Mesin ketik 1 Baik
5 Lemari Arsip 13 Baik
6 Rak Besi 3 Baik
7 Filling Besi 32 Baik
8 Brankas 2 Baik
9 Papan Pengumuman 1 Baik
10 Peta 2 Baik
11 Kursi Lipat 27 Baik
12 Kursi 48 Baik
13 Meja 51 Baik
14 Kursi Putar 6 Baik
15 Ac spilt 20 Baik
16 Kipas Angin 2 Baik
17 TV 2 Baik
18 Wereleis 1 Baik
19 Kamera 6 Baik
20 Handycame 1 Baik
21 Baik
22 Pemadam Kebakaran 2 Baik
23 Komputer PC 12 Baik
24 Komputer 3 Baik
25 Laptop 7 Baik
26 Note Book 1 Baik
27 Printer 14 Baik
28 Scanner 1 Baik
29 Kursi Pejabat 6 Baik
30 Buffet 4 Baik
31 Layar 3 Baik
32 Telepon 18 Baik
33 Audio Conference 1 Baik
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II-34
34 Tablet 13 Baik
35 Ultra book 2 Baik
36 Printer 12 Rusak
Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi,
sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya
pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti
yang rusak.
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda
Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Bappeda didasarkan
pada target Renstra Bappeda Kota Blitar Tahun 2011-2015. Perlu diketahui
bahwa pada saat penyusunan Renstra Bappeda tahun 2011-2015 tersebut
dalam penyusunan target kinerja mengacu pada peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 54 tahun 2010.
Kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda 2011 –
2015 disajikan pada tabel 2.7 berikut:
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II-35
Tabel II.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kota Blitar Tahun 2011-2015
No
Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Bappeda
Target IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A URUSAN TATA RUANG
1 Ketersediaan Dokumen Tata Ruang
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
2 Status Dokumen Tata Ruang
Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda Perda 100 % 100 % 100 % 100 % 100
%
B URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan dengan perda
Ada - Ada - - - - Ada - - - - Ada - - - -
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
Ada - Ada - - - - Ada - - - - Ada - - - -
3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada
Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada
4 Ketersediaan Dokumen Perencanaan
- Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap 100 % 100
% 100
% 100
% 100
%
5 Pelaksanaan Musrenbang
- Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
Terlaksana
100 % 100
% 100
% 100
% 100
%
6 Tingkat kesesuaian RKPD dengan RPJMD
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 125% 113% 100% 100%
7 Tingkat kesesuaian pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 98.3% 79.5% 97.76% 100%
100%
100%
100%
133%
8 Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan sarana prasarana wilayah
-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91.67% 100% 100% 100% 100% 91.67% 100%
9 Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100%
10 Tingkat pemanfaatan - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II-36
dokumen perencanaan sosial budaya
11 Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kesra
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 100%
100%
100%
100%
12 Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan pemerintahan
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
% 100%
100%
100%
100%
13 Prosentase keterisian data SIPD
- 80%
- - - - 80%
- - - - 51.46%
- - - - 51.46
% 14 Tingkat pemanfaatan
dokumen litbang -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II - 37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam
melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan
kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana Perencanaan
Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai perencana
Tingkat Provinsi Jawa Timur serta Kementrian Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagai Perencana di Tingkat Nasional (Bappenas).
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari
pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya
perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari
suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup
perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi,
tehnologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.
Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci
utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan
harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai
dengan harapan.
Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada
matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang
disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konsepsional terhadap
banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang
antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan
pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa
tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan
kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan
pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran
yang optimal.
Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu
perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam
menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial
dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan
partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus
Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020
II - 38
peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai
Pemerintah yang baik (good governance).
Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada
kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya
melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah
secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan
kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik
dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan
eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan
pelayanan adalah sebagai berikut :
a) Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
c) Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.
d) Komitmen perencanaan dengan SKPD.
e) Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.
f) Keterbatasan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah
Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah
sebagai berikut :
a) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeprov.
b) Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD.
c) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
d) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
e) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap
perencanan pembangunan.
f) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang
baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan,
sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah
kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,
mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di
masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi
eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional,
Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi
internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang
diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang
akan datang.
Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Identifikasi
isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabel III.1
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda
No. Tugas dan Fungsi Bappeda Permasalahan
1 2 3
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
Kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
Belum konsistennya kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan perencanaan di daerah
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 2
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan serta partisipasi masyarakat.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel
Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda diatas,
maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan
pembangunan :
1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus didukung data dan
informasi perencanaan pembangunan yang valid. Oleh karena itu Bappeda
perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana
dan prasarana perencanaan guna optimalisasi perencanaan, monitoring
dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus
memperhatikan atau berpedoman kepada RPJM Pusat, RKP, RPJM
Provinsi, RKPD Provinsi, Renstara K/L dan memperhatikan karakteristik
daerah.
Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan eksternal) terkait
dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dapat disampaikan
sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel III.2
Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar
No.
Isu Strategis
Nasional Provinsi Jawa Timur Kota Blitar Bappeda
1. Terdapat misi upaya pencapaian good governance namum tingkat Coruption Perception Indeks (CPI) masih tinggi
Terdapat agenda reformasi birokrasi dalam RPJMD
Terdapat misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
Terdapat tujuan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Pembangunan belum sepenuhnya melibatkan
Pembangunan berorientasi pada pro poor, pro growth, pro environtment, pro gender,
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Partisipasi pemangku kepentingan dalam
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 3
peran aktif masyarakat secara luas
dan pro job dengan berbasis pada people centered namum belum optimal
masih terbatas perencanaan pembangunan belum optimal
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel
Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan dinamika baik di Tingkat Nasional,
Jawa Timur, dan Kota Blitar diatas, maka beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah kedepan :
1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bappeda
harus meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, dengan program,
kegiatan, dan target capaian program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
2. Sosialisasi program – program pembangunan di Tingkat Nasional, Provinsi
Jawa Timur dan Kota Blitar kepada pemangku kepentingan perencanaan
pembangunan, sehingga para pemangku kepentingan perencanaan
pembangunan daerah memahami dengan harapan pada saat mengusulkan
program dan kegiatan sebagai masukan Musrenbang bisa sinergi dengan
program – program yang disusun pemerintah. Dengan demikian
perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif (top-down and bottom-
up planning) diharapkan bisa optimalisasi.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar
maka program Bappeda Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan program
Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang
dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :
Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi
keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan
Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan.
Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu :
“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021”
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 4
1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan
bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan
Lingkungan.
4. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem
pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe
Santoso
6. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan
Profesional.
Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi
:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait
dengan tugas dan fungsi Bappeda tersebut adalah pada misi 6 (enam) yaitu
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran
meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Intervensi Bappeda
adalah pada capaian indikator sasaran prosentase SKPD dengan Kualitas
perencanaan Baik.
Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD
2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita
serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar
dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka
Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 5
mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan
pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong
dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut
ini :
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 6
Tabel III.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat
pada Tahun 2021
No
Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih
Permasalahan pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa.
- Kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
- Belum tercapainya SPM penataan ruang.
Perencanaan pembangunan di daerah tidak tepat waktu kerena belum konsistennya kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan perencanaan di daerah.
Adanya Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Bappeprov dan Renstra Balitbang Provinsi.
3.3. Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Timur.
Telaahan terhadap Renstra Kementrian PPN/Bappenas dimaksudkan
untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dengan Renstra
Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan
serta tugas dan fungsinya masing-masing.
Adapun Renstra Kementrian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai
berikut : VISI : “ MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG
HANDAL, KREDIBEL, DAN PROAKTIF UNTUK MENDUKUNG
PENCAPAIAN TUJUAN BERBANGSA DAN BERNEGARA “
MISI :
1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam
rangka :
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 7
a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah
b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas
terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses
perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan
pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas
Kementerian PPN/Bappenas.
Untuk mencapai Visi Kementerian PPN/Bappenas bertanggunjawab untuk
menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses
perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nmor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah
hingga tingkat Nasional. Melibatkan para pemangku kepentingan
(stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi),
dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar
fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah.
Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan
menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan
masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan.
Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk
proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan
untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar
tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi
(peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para
pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan
daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada
umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam
semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan
dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 8
negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai
misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Blitar.
Disamping menelaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas maka perlu
ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014
- 2018, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda
Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita
pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan
diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif.
Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya
yang berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan
sebagai dasar perumuan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan
dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran
dengan berlandaskan akhlak mulia.
Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun
waktu 2014-2018 akan mewujudkan Visi :
“ MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEBAGAI PERENCANA YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF
DAN BERTANGGUNGJAWAB”
Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk
mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang
diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan
pada akhlak mulia. Rumusan tersebut diatas dapat dimengerti melalui makna
yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :
1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses
perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara
obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat
menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik
dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap
pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.
Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung
akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan
pembangnan. Sebaliknya apabila partisipasi masyrakat diabaikan
sedangkan mobilitas masyarakat yang dikembangkan, proses
pembangunan akan terlambat bahkan akan mengalami kegagalan,
karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil
pembangunan.
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 9
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang profesional adalah semua
input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan,
pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan
administrasi ketatausahaan.
3. Perencanaan pembanguan daerah yang Inovatif adalah proses
perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan
prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target
yang telah ditetapkan dalam koridor perubahan yang berlaku.
4. Perencanaan pembangunan Daerah yang bertanggungjawab adalah
proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur,
baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan
dalam pengendalian.
Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan Misi 2014 - 2018 sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesioalisme
SumberDaya Manusia ;
2. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Moitoring dan Evalasi serta
Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Misi Kesatu
Sebagai Insitusi perencanaan harus berperan sebagai pelaksana
fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan
pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan
pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta
melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan
yang telah dirumuskan.
2. Misi Kedua
Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari
sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan
Pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan
partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan
partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan
prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan
mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 10
menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat
komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu
memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan
iklim kondustif bagi keterlibatan aktif stakehalders dalam
keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula
kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan
kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi
ini.
3. Misi Ketiga
Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan
data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian
dan ealuasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan
adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat,
sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada
proses perencanaan berikutnya.
1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan
lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu SKPD yang
diberi wewenang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Blitar menghadapi beberapa beberapa kendala sebagaimana diuraikan
pada tabel 3.3. berikut :
Tabel. III.3 Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait
Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar
Terbatasnya SDM Perencana yang kompeten
Belum optimalnya kapasitas SDM Perencana
Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal
Belum optimalnya
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 11
pengelolaan data base
1.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar ada beberapa hal yang dapat dijadikan
acuan antara lain :
a. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota
Blitar.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang
statistik. Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang perencanaan
wajib untuk memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang
berkepentingan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar memperoleh kepuasan atas pelayan yang telah diberikan.
Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima
tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang
terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka
pembenahan pada lembaga tersebut.
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.
Dalam menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar, tentunya tidak lepas dari Kementerian PPN/Bappenas
sehingga Renstra Kementerian PPN/Bappenas menjadi acuan bagi
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Adapun arah kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam periode
2016 – 2020 adalah sebagai berikut :
1) Penguatan kelembagaan perencanaan, pemantauan dan
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan,
pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi
perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas
koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2) Penerapan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran
yang berbasis kinerja.
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 12
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan kajian sebagai
masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan
kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan
Pembangunan.
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan
pegawai.
c. Implikasi rencana tata ruang wilayah bagi pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku instansi perencana
pembangunan daerah harus mampu melakukan kajian dan analisa
setiap penyusunan kebijakan maupun rencana pembangunan agar
selaras dengan tata ruang. Meski secara tidak langsung melaksanakan
pembangunan, namun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar mengeluarkan rekomendasi untuk perijinan pembangunan (IMB)
guna kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
d. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu bentuk kebijakan
yang mengatur suatu wilayah dengan tujuan untuk menjaga
lingkunyannya agar tidak terjadi kerusakan serta adanya pemerataan
perkembangan wilayah. Kebijakan tersebut mempunyai pengaruh
terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam
memberikan pelayanan terkait dengan pengembangan wilayah di Kota
Blitar.
Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis
(SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang
(Oportunities) serta tantangan (Threats). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target
pada periode 2016 - 2021 yang belum dapat tercapai secara optimal.
Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2016 - 2021.
Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh
beberapa permasalahan sebagai berikut:
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 13
a. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai
pendukung perencanaan.
b. Masih kurangnya tingkat koordinasi.
c. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi.
d. Kurangnya motivasi kerja.
e. Belum adanya SPM dibidang perencanaan.
f. Belum optimalnya penerapan tehnologi informasi.
Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas
dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini :
a. Belum optimalnya pemahaman dibidang perencanaan pembangunan.
b. Penyusunan Dokumen perencanaan belum menjadi prioritas SKPD.
c. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang
diangkat dalam perencanaan untuk periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut
:
1. Bidang Urusan Penataan Ruang.
1) Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan Ruang Kota.
2) Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan
ruang.
3) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
4) Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2007.
5) Belum optimal pencapaian SPM penataan ruang.
2. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan.
1) Masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung
penyusunan dokumen rencana pembangunan Kota Blitar yang
berkualitas.
2) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara dokumen
rencana pembangunan pemerintah pusat dan dokumen rencana
pembangunan pemerintah Provinsi dengan rencana pembangunan
pemerintah Kota Blitar.
3) Kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan masih kurang.
3. Bidang Urusan Statistik.
Rencana Strategis 2016 – 2021
III - 14
1) Masih terdapat sumber/referensi data pembangunan yang berbeda-
beda antara SKPD dengan data dan informasi yang bersumber dari
BPS.
2) Masih terbatasnya akses data statistik kepada masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar diperlukan strategi :
a. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan.
b. Mempedomani peraturan perundangan untuk kesempurnaan
perencanaan.
c. Mempedomani Renstra Kementerian/Lembaga sebagai acuan.
d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan
menggunakan teknologi informasi.
e. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan perencanaan.
f. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan.
g. Meningkatkan motivasi kerja aparatur.
h. Meningkatkan pemahaman di Bidang Perencanaan Pembangunan.
i. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan.
j. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan
pembangunan daerah.
k. Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang akurat
sesuai tupoksinya.
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 1
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kota
Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan
pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja
disajikan dalam tabel 4.1. dan tabel 4.2. sebagai berikut :
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 2
Tabel. 4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda
NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
RUMUS
TARGET
AWAL
(2016)
AKHIR
(2021)
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik
���. ���� �� �������� �������������� ����
��� ���� x 100%
Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi RPJMD, RKPD, Renstra,
Renja/RKT, RKA, DPA. Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan :
Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
Kesesuaian sasaran dan program Renstra SKPD dengan RPJMD
Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD
Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD
100
100
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 3
Tabel. 4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda
NO
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
RUMUS
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD
���ℎ ������� ��� ���� ���� ������ ��� �����
Jmlh Program dlm RPJMD tahun berjalanx 100%
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Prosentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Prosentase Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya tercapai
�����ℎ ������� ��� ����� �� ������� ���������� ��������
jumlah program dalam RPJMD X 100%
60% 60% 70% 80% 100% 100%
2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
��� ��� ������ �������� �� ��������������� ��� ������ ����
���ℎ ��� ������ ��������� 100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
3. Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan
Prosentase Kecukupan Data pendukung perencanaan pembangunan daerah
Jmlh jenis data pendukung yg tersedia
���ℎ ����� ���� ��������� x 100%
Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem informasi Pembangunan daerah (SIPD)
80% 80% 90% 90% 90% 100%
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 4
Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
���ℎ ���������� & ������� �� ��������������� ��� ������ ����
��� ���������� & ������� x 100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 5
4.2. Strategi dan kebijakan
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan
Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan
RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana
cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
Bappeda.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.
Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan
dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi,
sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi.
Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD
Kota Blitar. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT
sebagaimana tabel 4.3. berikut ini :
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 6
Tabel. 4.3.
Matrik SWOT
KEKUATAN (S)
- Adanya Perda tentang
struktur organisasi Bappeda
beserta peraturan
pelaksanaannya
- Adanya peraturan
Perundangan di Bidang
Perencanaan
- Tersedianya SDM,
Anggaran dan Sarana
Prasarana
- Adanya Visi dan Misi
organisasi yang jelas
KELEMAHAN (W)
- Kurangnya ketersediaan
data dan informasi yang
akurat sebagai
pendukung perencanaan
- Masih kurangnya tingkat
koordinasi antar bidang
di Bappeda
- Belum optimalnya
pelaksanaan tupoksi
- Belum optimalnya
motivasi kerja
- Belum optimalnya
penerapan teknologi
informasi
PELUANG (O)
- Adanya Renstra Kementerian
PPN/ Bappenas dan Renstra
Bappeprov
- Adanya dokumen RPJP,
RPJMD dan RKPD
- Adanya Teknologi Informasi
yang selalu berkembang
- Adanya kepedulian dan
partisipasi masyarakat
terhadap perencanan
pembangunan
- Meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap kondisi
perencanaan yang baik dan
tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance)
STRATEGI S+O
- Mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam perencanaan
pembangunan
- Mempedomani peraturan
perundangan terkait
perencanaan
- Mempedomani Renstra
Kementerian/Lembaga RPJP
dan RPJMD sebagai bahan
acuan
STRATEGI W+O
- Meningkatkan
Koordinasi dengan
penyedia data
pendukung
pembangunan
- Meningkatkan
profesionalisme aparatur
perencana dengan
mengikuti pendidikan dan
pelatihan perencanaan
- Meningkatkan koordinasi
perencanaan
pembangunan
INTERNAL
EKSTERNAL
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 7
TANTANGAN (T)
- Belum optimalnya pelaporan
kinerja dari SKPD
- Adanya peraturan
perundangan yang selalu
berubah
- Komitmen perencanaan
dengan SKPD
- Dinamika masyarakat yang
semakin kompleks
- Belum terpenuhinya luasan
RTH sesuai amanat UU no
26/2007
- Belum adanya SPM di bidang
perencanaan
STRATEGI S+T
- Meningkatkan pemahaman
di bidang perencanaan
pembangunan
- Meningkatkan efisiensi dan
efektifitas perencanaan
pembangunan
- Meningkatkan
koordinasi, integrasi
sinkronisasi dan
sinergitas perencanaan
pembangunan
STRATEGI W+T
- Meningkatkan kualitas
laporan kinerja
pemerintah daerah
- Mendorong SKPD untuk
menyediakan data dan
informasi yang akurat
sesuai tupoksi nya
Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka
untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan.
Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda Tahun
2016 – 2021 (tabel 4.4):
Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021
IV - 8
Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bappeda Kota Blitar
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya
kualitas
perumusan,
pengendalian dan
evaluasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian program
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya
pemanfaatan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan dan pengendalian program
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya
ketersediaan data
pendukung
perencanaan
pembangunan
Penyediaan informasi /data dan kajian kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
1. Menyediakan data Statistik
2. Melaksanakan pengkajian dan
penelitian
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan
dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah
dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact
yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 2
Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KOTA BLITAR TAHUN 2016 – 2021
TUJUAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN TARGET
2016 TARGET
2021 Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik
Jumlah SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik dibagi Jumlah SKPD dikali 100%
100% 100%
Penjelasan :
Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA
Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan :
- Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
- Kesesuaian sasaran dan program Renstra SKPD dengan RPJMD
- Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD
- Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 3
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPA
IAN TAHU
N 2015
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
URAIAN INDIKATOR
2016 2017
2018
2019
2020
2021
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
1 Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD
100 100 100 100 100 100 Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian program
1 Program perencanaan pembangunan daerah
Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD
100 100 1.411.535.700
100 697.196.000
100 764.000.000
100 789.000.000
100 805.000.000
100 825.000.000
100
5.291.731.700
2 Prosentase Kesesuaian tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD
100 100 100 100 100 100 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD
1 keg 1 keg
123.602.000
1 keg
123.602.000
1 keg
130.000.000
1 keg
135.000.000
1 keg
135.000.000
1 keg
135.000.000
5 keg
782.204.000
Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD
2 dok 2 dok
222.146.550
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 dok
222.146.550
3 Prosentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan RKPD
100 100 100 100 100 100 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan KUPA
2 dok 2 dok
117.297.000
2 dok
117.297.000
2 dok
175.000.000
2 dok
180.000.000
2 dok
185.000.000
2 dok
190.000.000
12 dok
964.594.000
Penyusunan Rancangan RPJMD
Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD
1 dok 1 dok
536.309.150
- -
-
-
- -
-
-
- -
1 dok
536.309.150
4 Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya tercapai
60 60 70 80 100 100 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
1 keg 1 keg
145.324.000
- -
-
-
- -
-
-
- -
1 keg
145.324.000
Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD
1 dok 1 dok
148.015.000
- -
-
-
- -
-
-
- -
1 dok
148.015.000
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 4
Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD
-
-
2 dok
225.000.000
2 dok
225.000.000
2 dok
230.000.000
2 dok
230.000.000
2 dok
235.000.000
10 dok
1.145.000.000
Penetapan RKPD jumlah Dokumen RKPD dan PRKPD
2 dok 2 dok
62.240.000
-
-
-
-
- -
-
-
- -
2 dok
62.240.000
Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah buku evaluasi capaian RKPD 2016
40 dok
40 dok
56.602.000
-
-
-
-
- -
-
-
- -
40 dok
56.602.000
Evaluasi RKPD Jumlah dokumen Evaluasi RKPD
NA -
-
40 84.000.000
40 84.000.000
40 84.000.000
40 90.000.000
40 95.000.000
200 dok
437.000.000
Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan
NA -
-
40 57.297.000
40 60.000.000
40 65.000.000
40 70.000.000
40 75.000.000
200 dok
327.297.000
Monitoring, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah monitoring kebijakan dan pelaksanaan RKPD
NA -
-
2 90.000.000
2 90.000.000
2 95.000.000
2 95.000.000
2 95.000.000
10 jenis dok
465.000.000
2 Program kerjasama Pembangunan Daerah
Prosentase kerjasama yang ditindaklanjuti
100 -
-
100 35.000.000
100 40.000.000
100 45.000.000
100 50.000.000
100 55.000.000
100 225.000.000
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 5
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)
-
-
2 keg
35.000.000
2 keg
40.000.000
2 keg
45.000.000
2 keg
50.000.000
2 keg
55.000.000
10 keg
225.000.000
Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus
Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus
4 keg 4 dok
80.000.000
4 dok
80.000.000
4 dok
80.000.000
4 dok
80.000.000
4 dok
80.000.000
4 keg
400.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
Prosentase Aparat Perencana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan
50 57 28.368.400
64 195.000.000
71 50.000.000
78 55.000.000
85 60.000.000
100 65.000.000
100 453.368.400
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana
Jumlah Fasilitasi Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah, Studi komparasi perencanaan Pembangunan
2 keg 2 28.368.400
2 195.000.000
2 keg
50.000.000
2 keg
55.000.000
2 keg
60.000.000
2 keg
65.000.000
12 keg
453.368.400
2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
1 Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
80 80 90 90 90 100 1 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Infrastruktur
100 100 65.089.600
100
233.000.000
100
175.000.000
100 185.000.000
100
195.000.000
100 205.000.000
100 1.058.089.600
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ESDM, LH dan Perhubungan
Jumlah yang dikoordinasikan
3 bidang
3 65.089.600
-
-
-
-
- -
-
-
- -
3 bidang
65.089.600
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 6
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur
Jumlah fasiltiasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
-
-
2 45.000.000
4 55.000.000
4 55.000.000
4 60.000.000
4 70.000.000
18 bidang
285.000.000
Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur
Jumlah dokumen yang dihasilkan
-
-
2 188.000.000
2 120.000.000
2 130.000.000
2 135.000.000
2 135.000.000
10 dok
708.000.000
2 Program perencanaan Tata Ruang
Prosentase ketersediaan Dokumen dan Informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di tingkat kota dan kecamatan
60 75 77.910.000
75 77.910.000
Monitorin, Evaluasi dan pelaporan rencana Tata ruang
Jumlah Fasilitasi BKPRD, rakor penataan Ruang
2 keg 2 keg
77.910.000
-
-
-
-
- -
-
-
- -
2 keg
77.910.000
3 Program perencanaan pengembangan kota - Kota Menengah dan Besar
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan
100 100 191.082.600
100
#REF! 100
#REF! 100 #REF! 100
#REF! 100 #REF! 100 #REF!
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 7
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan tata Ruang
Jumlah Rakor bidang cipta Karya dan Tata Ruang dan koordinasi Kota hijau
2 keg 5 keg
39.099.600
-
-
-
-
- -
-
-
- -
5 keg
39.099.600
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Cipta karya dan tata ruang
Jumlah Dokumen yang Disusun
3 dok 2 dok
151.983.000
-
-
-
-
- -
-
-
- -
2 dok
151.983.000
4 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi
100 100 236.287.500
100 137.400.000
100 175.000.000
100 180.000.000
100 185.000.000
100 190.000.000
100 1.103.687.500
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi
1 keg 1 keg
57.436.000
1 keg
62.400.000
1 keg
65.000.000
1 keg
70.000.000
1 keg
75.000.000
1 keg
80.000.000
6 keg
409.836.000
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)
4 keg 4 keg
89.265.500
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
4 keg
89.265.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
1 dok 1 dok
89.586.000
2 dok
75.000.000
2 dok
110.000.000
2 dok
110.000.000
2 dok
110.000.000
2 dok
110.000.000
11 dok
604.586.000
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 8
5 Program Perencanaan Pengembangan kota - kota Menengah dan Besar
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan
100 100 123.888.000
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
100 123.888.000
Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian dana - Dana Khusus
Jumlah Laporan Pelaksanaan DAK, BK, proposal DAK,Profil Pelaksanaan DAK
4 dok 4 dok
123.888.000
4 dok
123.888.000
6 Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya
100 100 168.714.870
100 182.742.370
100 185.000.000
100 195.000.000
100 205.000.000
100 210.000.000
100 1.146.457.240
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Sosial Budaya)
4 keg 4 keg
79.635.000
4 keg
75.000.000
4 keg
85.000.000
4 keg
90.000.000
4 keg
95.000.000
4 keg
100.000.000
25 dok
524.635.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
1 dok 1 dok
89.079.870
2 dok
107.742.370
2 dok
100.000.000
2 dok
105.000.000
2 dok
110.000.000
2 dok
110.000.000
11 dok
621.822.240
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 9
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Fasilitasi TKPK, Laporan PPK Semesteran, LP2KD, Juknis PPMK)
4 keg 4 keg
63.903.250
4 keg
63.903.250
4 keg
63.903.250
4 keg
63.903.250
4 keg
63.903.250
20 keg
319.516.250
7 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Prosentase pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi
100 100 163.298.650
100 163.298.650
Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Dokumen Masterplan yang dihasilkan
NA 1 dok
99.395.400
1 dok
99.395.400
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Fasilitasi TKPK, Laporan PPK Semesteran, LP2KD, Juknis PPMK)
4 keg 4 keg
63.903.250
4 keg
63.903.250
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kesra
100 100 58.940.850
100 133.940.850
100 165.000.000
100 175.000.000
100 185.000.000
100 195.000.000
100 912.881.700
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 10
Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Kesra)
2 keg 2 keg
58.940.850
2 keg
58.940.850
2 keg
65.000.000
2 keg
70.000.000
2 keg
75.000.000
2 keg
80.000.000
12 keg
407.881.700
Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen yang Dihasilkan
NA 1 dok
75.000.000
2 dok
100.000.000
2 dok
105.000.000
2 dok
110.000.000
2 dok
115.000.000
9 dok
505.000.000
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia
100 100 -
100 150.000.000
100 200.000.000
100 210.000.000
100 220.000.000
100 230.000.000
100 1.010.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
1 dok 2 dok
75.000.000
2 dok
100.000.000
2 dok
105.000.000
2 dok
110.000.000
2 dok
115.000.000
11 dok
505.000.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pembangunan Manusia)
2 keg 2 keg
75.000.000
2 keg
100.000.000
2 keg
105.000.000
2 keg
110.000.000
2 keg
115.000.000
12 keg
505.000.000
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 11
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pemerintahan
100 100 140.853.900
100 150.000.000
100 200.000.000
100 210.000.000
100 220.000.000
100 230.000.000
100 1.150.853.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
1 dok 1 dok
52.489.550
2 dok
75.000.000
2 dok
100.000.000
2 dok
105.000.000
2 dok
110.000.000
2 dok
115.000.000
11 dok
557.489.550
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Muskomwil dan Rakernas APEKSI, Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pemerintahan)
2 keg 2 keg
88.364.350
2 keg
75.000.000
2 keg
100.000.000
2 keg
105.000.000
2 keg
110.000.000
2 keg
115.000.000
12 keg
593.364.350
3 Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan
1 Prosentase Kecukupan Data pendukung perencanaan pembangunan daerah
80 80 90 90 90 100 Menyediakan informasi /data dan kajian kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
1 Program pengembangan data / informasi
Prosentase Keterisian Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
51,46 60 #REF! 80 #REF! 80 #REF! 100 #REF! 100 #REF! 100 #REF! 100 #REF!
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Data hasil Validasi dan Verifikasi Data gakin 2016
1 keg 2 keg
39.920.000
-
0 -
0 -
0 -
0 -
2 keg
39.920.000
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 12
Penyusunan Profile Daerah
Profil Daerah 1 dok, 1 CD
1 dok, 1 CD
62.831.900
1 dok, 1 CD
60.000.000
1 dok, 1 CD
75.000.000
1 dok, 1 CD
75.000.000
1 dok, 1 CD
75.000.000
1 dok, 1 CD
75.000.000
6 dok, 6CD
422.831.900
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Data
jumlah Bidang yang dikoordinasikan
2 bidang
2 bidang
35.997.400
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 bidang
35.997.400
Penyusunan Data pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
dokumen data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1 dok 1 dok
45.835.150
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 dok
45.835.150
Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD)
Pemeliharaan Data berbasis website dan jaringan internet Bappeda, Pengelolaan SIPD
0 -
2 sistem
100.000.000
2 sistem
100.000.000
2 sistem
100.000.000
2 sistem
110.000.000
2 sistem
110.000.000
2 sistem
520.000.000
Pengelolaan SIPD Pengelolaan SIPD
0 -
1 sistem
50.000.000
1 sistem
55.000.000
1 sistem
55.000.000
1 sistem
65.000.000
1 sistem
65.000.000
1 sistem
290.000.000
2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah
Prosentase ketersediaan Data Statistik Daerah
80 100 65.085.250
100 -
100 -
100 -
100 -
100 -
100 65.085.250
Pengelolaan Data Elektronik
pemeliharaan databerbasis website
12 bulan
12 bulan
78.223.550
12 bulan
25.000.000
12 bulan
75.000.000
12 bulan
75.000.000
12 bulan
80.000.000
12 bulan
80.000.000
72 bulan
413.223.550
Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
65.085.250
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
65.085.250
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 13
2 Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan
100 100 100 100 100 100 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
100 100 64.168.0
00
100 64.168.000
Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan
Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan
1 dok 2 dok
64.168.0
00
0 -
0 -
0 -
0 -
0 2 dok
64.168.000
4 Program Penelitian dan Pengembangan
Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
100 359.500.000
100 369.500.000
100 399.500.000
100 409.500.000
100 419.500.000
100 1.957.500.000
Koordinasi Litbang bidang inovasi dan Teknologi
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbanganbidang inovasi dan teknologi
0 -
1 keg
40.000.000
1 keg
40.000.000
1 keg
50.000.000
1 keg
50.000.000
1 keg
50.000.000
5 keg
230.000.000
Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
0 -
1 keg
40.000.000
1 keg
40.000.000
1 keg
50.000.000
1 keg
50.000.000
1 keg
50.000.000
5 keg
230.000.000
Koordinasi Litbang bidang Sosial budaya dan Evaluasi Pembangunan
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
0 -
1 keg
40.000.000
1 keg
40.000.000
1 keg
50.000.000
1 keg
50.000.000
1 keg
50.000.000
5 keg
230.000.000
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 14
Fasilitasi Pengembangan inovasi Daerah
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)
0 -
4 keg
78.000.000
4 keg
78.000.000
4 keg
68.000.000
4 keg
88.000.000
4 keg
88.000.000
20 keg
400.000.000
kajian Litbang bidang Sosbud dan evaluasi pembangunan
Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan
0 -
1 dok
65.000.000
1 dok
75.000.000
1 dok
85.000.000
1 dok
85.000.000
1 dok
90.000.000
5 dok
400.000.000
Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan
0 -
1 dok
96.500.000
1 dok
96.500.000
1 dok
96.500.000
1 dok
86.500.000
1 dok
91.500.000
5 dok
467.500.000
5 Program kerjasama Pembangunan Daerah
Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan
100 100 30.412.000
100 30.412.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan
fasilitasi koordinasi kelitbangan
1 keg 1 keg
30.412.0
00
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 keg
30.412.000
Rencana Strategis 2016 – 2021
V- 15
Rencana Strategis 2016 – 2021
VI - 1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel
6.1.
Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang
dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah
berhasil dicapai atau tidak.
Rencana Strategis 2016 – 2021
VI - 2
Tabel. 6.1. Indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator Renstra Indikator RPJMD
Kondisi Kinerja pada Awal
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Prosentase SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik
Prosentase SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik
60% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis 2016 – 2021
VI - 3
Rencana Strategis 2016 – 2021
VI - 4
Rencana Strategis 2016
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
disusun sesuai dengan amanat Undang
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Pera
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis
memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016
- 2021 yang disusun sesu
kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan
dengan Keputusan Ke
Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan
rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar. Selain
itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan
tujuan bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tuga
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.Sebagai penjabaran visi dan misi, maka
partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Blitar sangatlah diperlukan karen
program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapakan seluruh
aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan
memuat seluruh aspek yang dihara
solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kota Blitar, meskipun
dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang
terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan
kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang
terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan
(fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta
sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pem
Selanjutnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar Tahun 2016
bidang – bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus m
akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
Rencana Strategis 2016 – 2021
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
disusun sesuai dengan amanat Undang –
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Pera
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis
memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016
2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman
kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan
dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan
rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar. Selain
itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan
tujuan bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tuga
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.Sebagai penjabaran visi dan misi, maka
partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapakan seluruh
aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan
memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus
solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kota Blitar, meskipun
dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang
terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan
rmatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang
terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan
(fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta
sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pem
Selanjutnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan
bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus m
akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
NIP. 19620118 199003 1 009
VII
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis
memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016
ai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan
pala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan
rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar. Selain
itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan
tujuan bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tugas – tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.Sebagai penjabaran visi dan misi, maka
partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan
a akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapakan seluruh
aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan
pkan dapat memberikan jawaban sekaligus
solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kota Blitar, meskipun
dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang
terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan
rmatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang
terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan
(fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta
sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Selanjutnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan
bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan
akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
Kepala BAPPEDA Kota Blitar
Drs. Ec. PRIYO ISTANTO Pembina Utama Muda
NIP. 19620118 199003 1 009 - 1
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa
ngkat Daerah
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis
memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016
ai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan
pala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan
rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar. Selain
dan pelaporan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan
tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat.Sebagai penjabaran visi dan misi, maka
partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan
a akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapakan seluruh
Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan
pkan dapat memberikan jawaban sekaligus
solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kota Blitar, meskipun
dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang
terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan
rmatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang
terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan
(fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta
bangunan Daerah Kota Blitar.
Selanjutnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan
bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
elaksanakan dengan baik dan
Rencana Strategis 2016 – 2021
VII - 2
Rencana Strategis 2016 – 2021
VII - 3
Rencana Strategis 2016 – 2021
VII - 4