rencana strategis 2013-2017 -...
TRANSCRIPT
B AP TL RH AD K P AR J O IV KIN I DS
Rencana Strategis
2013-2017 BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta 1
Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1081 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2013-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah
Daerah dan bersifat indikatif;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan
2
yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2013-2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-
undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
Daerah, pengesahan rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2013-2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2017.
KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
4
K
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Keputusan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja untuk setiap
tahunnya.
KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan Pembangungan Daerah;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
13. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
14. Kota Administrasi Jakarta Utara;
15. Kota Administrasi Jakarta Barat;
16. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
17. Kota Administrasi Jakarta Timur;
18. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Dinas Pendididkan;
20. Dinas Kesehatan;
21. Dinas Pekerjaan Umum;
22. Dinas Perhubungan;
EDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
5
23. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
24. Dinas Kebersihan;
25. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
26. Dinas Pertamanan dan Pemakamam;
27. Dinas Kelauatan dan Pertanian;
28. Dinas Tata Ruang;
29. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
30. Dinas Perindustrian dan Energi;
31. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
32. Dinas Sosial;
33. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
34. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
35. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
36. Dinas Olahraga dan Pemuda;
37. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
38. Dinas Pelayanan Pajak;
39. Satuan Polisi Pamong Praja;
40. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
41. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
Tembusan :
1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
6
Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 1081/2013Tanggal : 09/7/2013
Berita Acara Verifikasi Akhir
Rancangan Akhir Renstra SKPD Jakarta Tahun 2013-2017
Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas telah dilakukan verifikasi akhir Rencana
Strategis SKPD Tahun 2013-2017 pada :
Nama SKPD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
Koordinasi Bidang : Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda
Rancangan Akhir Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2017 tersebut, telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
terutama dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Kesesuaian visi dan misi SKPD
2. Keselarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD
3. Keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renstra SKPD lainnya.
Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Renstra SKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2017. Jakarta, 29 Mei 2013
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
7
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 183 / 2013
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013-2017
KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun
Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah
Daerah dan bersifat indikatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
8
Keputusan tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indog nesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasioanl
Tahun 2010-2014;
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
9
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1081 Tahun 2013 tentang Pengesahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD)
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PENGELOLA LINGKUNGA N HIDUP DAERAH (BPLHD) DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013-2017.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
(BPLHD) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kepala Bidang, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Limbah Lingkungan
dan Air Tanah agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk
setiap tahunnya.
KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 10 Juli 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
MOH. TAUCHID TJAKRA AMIDJAJANIP. 195712041987031001
Tembusan :1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta2. Asisten Pembangungan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta4. Bappeda Provinsi DKI Jakarta5. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta6. Sekretaris BPLHD Provinsi DKI Jakarta7. Para Kepala Bidang di lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta8. Kepala UPT LLHD BPLHD Provinsi DKI Jakarta9. Para Kepala Ka. KLH Kota Administrasi10. Kepala Ka. KLH Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10 Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
11Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
12 Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
i
KATA PENGANTAR
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yang menjadi
pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Badan Pengelola Lingkungan
Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-
2017.
Dokumen RENSTRA BPLHD Provinsi DKI Jakarta merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD Gubernur terpilih periode 2013-2017 untuk urusan lingkungan hidup selama 5 tahun kedepan,
sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut sec ara langsung menjadi tanggung
jawab BPLHD Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara detil dalam matrik Program dan Kegiatan tahunan.
Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan RENSTRA BPLHD
Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, saya ucapkan terima kasih.
Jakarta, 10 Juli 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
MOH. TAUCHID TJAKRA AMIDJAJANIP. 195712041987031001
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
ii Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ v
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 3
1.4. Sistematika Tulisan .............................................................................. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA ....................... 5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ....................................... 5
2.2. Sumber Daya SKPD ............................................................................. 12
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................................... 14
2.4. Tantangan dan Pelluang Pengembangan Pelayanan SKPD .................. 21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..................... 23
3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD ....................................................................... 23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ................................................................................................. 25
3.3. Telaahan Renstra K/L ......................................................................... 32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .............................................. 35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................... 38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................... 43
4.1. Visi dan Misi SKPD ............................................................................ 43
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................ 43
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ............................................................. 47
iiiRencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
iv
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan ...................................................... 51
5.2. Indikator Kinerja .......................................................................... 52
5.3. Kelompook Sasaran dan Pendanaan Indikatif ...................................... 52
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 65
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN ............................................................................... 69
LAMPIRAN
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai BPLHD Provinsi, UPT, KLH Kota dan Kabupaten Administrasi 12
Tabel 2.2 Kualifikasi Pegawai BPLHD Provinsi, UPT, KLH Kota dan Kabupaten Administrasi
berdasarkan pendidikan ................................................................................ 13
Tabel 2.3. Kualifikasi pegawai BPLHD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Golongan Pangkat 13
Tabel 2.4 Kualifikasi Pegawai BPLHD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Jabatan ......... 13
Tabel 2.5 Layanan Laboratorium .................................................................................. 14
Tabel 2.6 Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan .................................................. 15
Tabel 2.7 Layanan Penerbitan Status Mutu Limbah Cair Kegiatan Usaha ....................... 15
Tabel 2.8 Layanan Penerbitan izin Lingkungan Hidup .................................................... 16
Tabel 2.9 Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Air Bawah Tanah ........... 17
Tabel 2.10 Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4. 17
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPLHD Provinsi DKI Jakarta ......................... 19
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPLHD Provinvi DKI jakarta ... 20
Tabel 3.1 Permasalahan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta ........................................... 24
Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .......................................................... 30
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .................. 31
Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L .................................... 35
Tabel 3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ........... 36
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangak Menengah Pelayanan SKPD ............................. 45
Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD ......................................................................... 48
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................................... 49
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif BPLHD Provinsi DKI Jakarta ......................................... 53
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPLHD Provinsi DKI Jakarta ............... 11
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan
pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun
Rencana Strategis (Renstra).
Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada
pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang lingkungan hidup.
Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis
yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana
strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.
Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
2
Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah bersama-sama dengan para
pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2017, yang merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup
berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provinsi DKI Jakarta adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
I. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
3
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
o. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
p. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Bentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta.
q. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 -2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra BPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai dokumen
perencanaan BPLHD dalam pengelolaan lingkungan hidup di Jakarta selama kurun waktu 2013 – 2017.
Sedangkan tujuannya adalah :
a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPLHD Provinsi DKI Jakarta dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.
b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja
Tahunan) BPLHD Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017.
c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHD Provinsi DKI
Jakarta beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
4
1.4. Sistematika Penulisan
Substansi Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun
2013 – 2017 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika
Penulisan .
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD,
Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD.
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
5
BAB II
GAMBARAN PELALYANAN BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan
Peraturan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta. BPLHD Provinsi DKI Jakarta
mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya BPLHD Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelola lingkungan hidup
daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup, limbah
bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
c. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup;
d. Penyelenggaraan sistem penanggulangan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan
beracun;
e. Pengelolaan air limbah dan air permukaan;
f. Pengoordinasian perumusan kebijakan pengembangan, pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;
g. Pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan
lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi
perkotaan;
i. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak
lingkungan;
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
6
j. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan
lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
k. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
l. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian unit pengelola limbah, instalasi pengelolaan
air limbah dan UKL termasuk pada industri;
m. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
n. Pengoordinasian pembinaan teknis laboratorium lingkungan hidup;
o. Pengujian/analisis secara laboratorium pengelolaan lingkungan hidup;
p. Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban, pemanfaatan air bawah tanah,
limbah industri, dan pemulihan sumber daya air permukaan;
q. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan
pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri, dan pemulihan sumber daya air permukaan,
termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
r. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian air
bawah tanah;
s. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan
retribusi di bidang lingkungan hidup dan pemanfaatan air bawah tanah;
t. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
u. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana kerja;
v. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan BPLHD;
w. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
Susunan organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai
berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan
program dan anggaran.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
7
Sekretariat membawahi :
a) Subbagian Umum;
b) Subbagian Kepegawaian;
c) Subbagian Program dan Anggaran;
d) Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas dan fungsi merumuskan
kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi
upaya pelestarian (mitigasi, adaptasi dan konservasi) dan penataan lingkungan (daya tampung
dan daya dukung lingkungan) serta melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan
pendampingan teknis pelaksanaan upaya pelestarian dan penataan lingkungan. Bidang
Pelestarian dan Tata Lingkungan membawahi:
a) Subbidang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan;\
b) Subbidang Perencanaan Tata Lingkungan;
c) Subbidang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
d. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Perkotaan,
mempunyai tugas dan fungsi menyusun kebijakan penerapan AMDAL, perizinan lingkungan dan
pengelolaan sumberdaya perkotaan, menyelenggarakan pelayanan penilaian AMDAL dan
perizinan lingkungan (limbah cair, limbah B3, air bawah tanah dan emisi sumber tidak bergerak),
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemantauan upaya pencegahan dampak
lingkungan dan pengelolaan sumberdaya perkotaan. Bidang ini membawahi :
a) Subbidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
b) Subbidang Perizinan;
c) Subbidang Pengelolaan Sumberdaya Perkotaan.
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan, mempunyai tugas dan fungsi
menyusun kebijakan operasional pengendalian pencemaran dan sanitasi lingkungan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pencemaran
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
8
lingkungan, habitat dan sanitasi lingkungan serta sumberdaya sampah dan limbah B3,
melaksanakan evaluasi dan pengembangan upaya pengendalian pencemaran dan sanitasi
lingkungan, memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pelaksanaan upaya
pengendalian pencemaran dan sanitasi lingkungan. Bidang ini membawahi :
a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Sumber Kegiatan;
b) Subbidang Pengendalian Habitat dan Sanitasi Lingkungan;
c) Subbidang Pengolahan Sumberdaya Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
f. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas dan fungsi menyusun perumusan
kebijakan operasional penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum dan edukasi
lingkungan; mengoordinasikan fasilitasi pelayanan pengaduan dan sengketa lingkungan,
peanegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan edukasi lingkungan hidup;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengembangan penegakan hukum; melaksanakan
tindaklanjut pelimpahan proses penegakan hukum secara perdata/pidana. Bidang ini
membawahi :
a) Subbidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
b) Subbidang Penegakan Hukum Lingkungan;
c) Subbidang Edukasi Lingkungan.
g. Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi. Disetiap Kota Administrasi Jakarta dibentuk
Kantor Lingkungan Hidup yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota. Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi ini mempunyai
tugas dan fungsi mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan anggaran; melaksanakan kebijakan
teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup lingkup Kota Administrasi;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemulihan sumberdaya air permukaan,
pengelolaan lingkungan hidup, UKL-UPL dan SPPL, pemanfaatan air bawah tanah dan limbah
kegiatan usaha lingkup Kota Administrasi; melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
9
pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas
lingkungan lingkup Kota Administrasi. Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi di pimpin
seorang Kepala Kantor yang membawahi :
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbidang Penanggulangan Kerusakan Sumberdaya Alam;
c) Subbidang Pencegahan Dampak Lingkungan;
d) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
e) Subbidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
h. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi, secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan serta secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan
fungsi mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan anggaran; melaksanakan inventarisasi,
identifikasi dan pengawasan ekosistem perairan/pantai mangrove, terumbu karang, padang
lamun); melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengembangan kelestarian biota laut
serta habitatnya; melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemulihan sumberdaya alam;
melakukan pemantauan dan pengawasan habitat dan sanitasi lingkungan. Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala kantor yang membawahi :
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbidang Penanggulangan Kerusakan Pantai dan Air Laut;
c) Subbidang Penanggulangan Kerusakan Biotik
BPLHD Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis, yaitu UPT Laboratorium
Lingkungan Hidup Daerah dan Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.
i. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
pengambilan contoh uji (sampel), pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris. UPT ini
dipimpin oleh Kepala UPT yang membawahi :
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
10
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Seksi Laboratorium Pengujian;
c) Seksi Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu;
d) Subkelompok Jabatan Fungsional.
j. Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah, mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air tanah; pecatatan
meter pemakaian air tanah; perencanaan dan pembangunan IPAL domesti komunal di kawasan
pemukiman; pengoperasian dan pemeliharaan IPAL domestik komunal sampai dengan
terbentuknya institusi/lembaga pengelolaan IPAL domestik komunal; menyelenggarakan
kerjasama operasional instalasi pengelolaan limbah B3; pengendalian kualitas olahan air limbah
domestik komunal. UPT ini dipimpin oleh Kepala UPT yang membawahi :
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Seksi Pengelolaan Limbah;
c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah;
d) Subkelompok Jabatan Fungsional.
k. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
11
Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP LHD Provinsi DKI Jakarta
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
13
Tabel 2.2
Kualifikasi Pegawai BPLHD Provinsi, UPT, KLH Kota dan Kabupaten Administrasi berdasarkan
pendidikan
NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH
1. S3 1
2. S2 29
3. S1 124
4. Diploma 27
5. SLTA 70
6. SLTP 1
7. SD 2
TOTAL 254
Tabel 2.3
Kualifikasi Pegawai BPLHD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Golongan Pangkat
NO GOLONGAN JUMLAH
1. Golongan IV 19
2. Golongan III 177
3. Golongan II 57
4. Golongan I 1
TOTAL 254
Tabel 2.4
Kualifikasi Pegawai BPLHD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Jabatan
NO JABATAN JUMLAH
1. Eselon II 1
2. Eselon III 13
3. Eselon IV 50
4. Fungsional 20
5. Pelaksana (Staf) 170
TOTAL 254
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
12
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan
usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta, KLH Kota Administrasi, KLH
Kabupaten Administrasi, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah dan Unit Pengelola Limbah
Lingkungan dan Air Tanah, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 254 orang, dengan rincian sebagai
berikut:
Kualifikasi pegawai BPLHD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan.
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BPLHD Provinsi, UPT, KLH Kota dan Kabupaten Administrasi
NO LOKASI PNS
1. BPLHD Provinsi 103
2. KLH Kota Administrasi Jakarta Pusat 18
3. KLH Kota Administrasi Jakarta Utara 18
4. KLH Kota Administrasi Jakarta Barat 16
5. KLH Kota Administrasi Jakarta Selatan 22
6. KLH Kota Administrasi Jakarta Timur 21
7. KLH Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 9
8. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 34
9. Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah 13
TOTAL 254
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta antara lain meliputi: layanan jasa analisa laboratorium lingkungan, layanan AMDAL,
layanan status mutu limbah cair, layanan izin pembuangan limbah cair, layanan izin penyimpanan
sementara B3, layanan izin pemanfaatan air bawah tanah, penanganan pengaduan
masyarakat/sengketa lingkungan dan layanan informasi kepustakaan lingkungan. Masing-masing
layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
a. Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan
Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang
merupakan salah satu bagian dari BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan telah terakreditasi sesuai
sistem manajemen mutu laboratorium SNI 19-17025:2000 (ISO/IEC 17025) tertanggal 30
Desember 2002 dengan No. Akreditasi LP-126-IDN.
Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah ini sebagai Unit Pelaksana Teknis BPLHD yang
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta dengan nomor 189 tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI
Jakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta.
Dari kurun tahun 2007 – 2011, UPT Laboratorium Lingkungan Daerah telah menerima
sampel/contoh uji sebanyak 21.748 sampel dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.5
Layanan Laboratorium
JUMLAH SAMPEL
TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011
3811 4372 4349 4432 4784 Sumber: BPLHD Prov. DKI Jakarta
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
15
b
Layanan AMDAL diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi
dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun.
Selama kurun waktu 2007 – 2011, rekomendasi dokumen lingkungan yang telah dikeluarkan
sebanyak 3898 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.6
Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan
. Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
JUMLAH REKOMENDASI
TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011
209 1295 1364 603 427
c
Layanan status mutu limbah cair diberikan kepada kegiatan usaha yang memeriksakan contoh
limbah cairnya. Status mutu limbah cair ini dibutuhkan oleh kegiatan usaha/perusahaan untuk
mengetahui tingkat ketatan terhadap Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) sebgaimana diatir dalam
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan
Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah cair di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Status Mutu Limbah Cair juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja pengolahan dan
pengelolaan limbah cair di suatu perusahaan.
Selama kurun waktu 2007 – 2011 status mutu limbah cair yang telah dikeluarkan sebanyak
15.226 surat dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.7
Layanan Penerbitan Status Mutu Limbah Cair Kegiatan Usaha
. Layanan Status Mutu Limbah Cair
Sumber: BPLHD Prov. DKI Jakarta
JUMLAH STATUS MUTU
TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2747 2999 2885 3096 3539
Sumber: BPLHD Prov. DKI Jakarta
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
16
d. Layanan Perizinan Lingkungan
Ada 3 jenis layanan perijinan yang diberikan oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta kepada
masyarakat, yaitu Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) berdasarkan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah, Perizinan
Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1998
tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor
76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3.
Tabel 2.8
Layanan Penerbitan Izin Lingkungan Hidup
Sumber: BPLHD Prov. DKI Jakarta
NO JENIS IZIN TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
1. Izin Pembuangan Air Limbah 51 56 61 144
2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 21 47 81
3. Perizinan Air Tanah:
- Surat Izin Bor (SIB)
- SIPA Sumur Bor
- SIPA Bor Perpanjangan
- SIPA Pantek Baru
- SIPA Pantek Perpanjangan
-
-
-
-
-
60
48
336
e. Layanan Penegakan Hukum dan Penangan Sengketa Lingkungan
Kepadatan penduduk yang tinggi di DKI Jakarta, seringkali memunculkan sengketa lingkungan
antar satu orang/kegiatan usaha/perusahaan dengan yang lainnya. Dengan rincian sebagai
berikut:
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
17
Tabel 2.9
Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Sumber: BPLHD Prov. DKI Jakarta
NO JENIS PENGAWASAN TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
1. Sumur yang diawasi - 211 288 516
2. Sumur ilegal - 63 65 133
3. Meter air yang tidak berfungsi (rusak/dirusak)
- 5 17 51
4. Sumur yang disegel - 5 41 132
5. Sumur yang di cor/ditutup - 63 16 21
6. Sanksi perdata (dikenakan kewajiban membayar pajak air tanah) karena sumur ilegal atau meter air tidak berfungsi
- + 4.8 milyar
+ 3.3 milyar
+ 3.9 milyar
7. Sanksi Pidana - - 4 keg usaha
-
Tabel 2.10
Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4
NO TAHUN JUMLAH
KENDARAAN
HASIL
LULUS % Tdk LULUS %
1. 2008 30.443 26.296 86 4.147 14
2. 2009 21.931 20.832 95 1.099 5
3. 2010 19.856 19.214 97 642 3
4. 2011 15.432 12.961 84 2.471 16
5. 2012
TOTAL
Sumber: BPLHD Prov. DKI Jakarta
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
18
Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja
pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus
disediakan adalah :
1) Pelayanan Informasi Status Mutu Air, pemantauan kualitas badan air yang diprioritaskan
untuk Air Baku Air Minum (ABAM).
2) Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien, pemantauan kualitas udara ambien yang
mewakili kawasan padat lalu lintas, permukiman dan kawasan industri.
3) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan.
4) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air.
5) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
Targ
et R
enst
ra S
KP
D T
ahun
Ke
Rea
lisas
i Cap
aian
Tah
un K
eR
asio
Cap
aian
pad
a Ta
hun
ke-
(=ca
paia
n/ta
rget
x 1
00%
)1
23
45
2008
2009
2010
2011
2012
No.
Indi
kato
r K
iner
ja S
esua
iTu
gas
dan
Fun
gsi S
KP
DTa
rget
IKU
Targ
etS
PM
Targ
et
Indi
kato
rLa
inny
a
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Uru
san
Waj
ib L
ingk
unga
n H
idup
1.10
0%-
-5
55
55
Jum
lah
sum
ber
air
yang
dip
anta
u ku
alita
snya
, dite
tapk
an s
atus
m
utu
airn
ya d
an d
i inf
orm
asik
an
stat
us m
utu
airn
ya
12
34
520
0820
0920
1020
1120
12
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
55
55
5
12
34
520
0820
0920
1020
1120
12
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
100%
100%
100%
100%
100%
2.Ju
mla
h ka
bupa
ten/
kota
yan
g di
pant
au k
ualit
aa u
dara
am
bien
nya
dan
diin
form
asik
an
mut
u ud
ara
ambi
enny
a
100%
--
66
66
65
55
55
83%
83%
83%
83%
83%
3.Ju
mla
h pe
ngad
uan
mas
yara
kat
akib
at a
dany
a du
gaan
pe
ncem
aran
dan
/ata
u pe
rusa
kan
lingk
unga
n hi
dup
yang
diti
ndak
la
njut
i
100%
--
-25
3550
50-
1529
2522
-60
%83
%50
%44
%
4.Ju
mla
h us
aha
dan/
atau
keg
iata
n ya
ng m
enta
ati p
ersy
arat
an
adm
inis
trat
if da
n te
knis
pe
nceg
ahan
pen
cem
aran
air
100%
--
2740
2740
2740
2740
2740
1021
1272
1358
1447
1506
37%
46%
50%
53%
71%
5.
Jum
lah
usah
a da
n/at
au k
egia
tan
sum
ber
tidak
ber
gera
k ya
ng
mem
enuh
i per
syar
atan
ad
min
istr
atif
dan
tekn
is
peng
enda
lian
penc
emar
an u
dara
100%
--
3030
3030
3010
1417
2025
33%
47%
57%
67%
83%
19
Tabe
l 2.1
1
Pen
capa
ian
Kin
erja
Pel
ayan
an B
PLH
D P
rovi
nsi D
KI J
akar
ta
Sum
ber:
BP
LHD
Pro
v. D
KI J
akar
ta
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
20
Ang
gara
n da
n re
alis
asi p
enye
rapa
n pe
ndan
aan
BP
LHD
Pro
vins
i DK
I Jak
arta
dar
i tah
un 2
008
sam
pai d
enga
n 20
12, d
apat
dilih
at p
ada
tabe
l ber
ikut
:
Tabe
l 2.1
12
Ang
gara
n da
n R
ealis
asi P
enda
naan
Pel
ayan
an B
PLH
D P
rovi
nsi D
KI J
akar
ta
Ang
gara
n pa
da ta
hun
ke-
Rea
lisas
i Ang
gara
n pa
da T
ahun
Ke-
Ras
io a
ntar
a R
ealis
asi d
anA
ngga
ran
Tahu
n ke
12
34
520
0820
0920
1020
1120
12
Ura
ian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
32.4
37.7
98.0
00B
elan
ja L
angs
ung
12
34
520
0820
0920
1020
1120
12
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
12
34
520
0820
0920
1020
1120
12
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Bel
anja
Tid
ak L
angs
ung
Tota
l
46.1
98.9
90.9
4038
.754
.000
.000
30.4
85.6
66.2
8428
.093
.250
.707
18.2
70.3
31.1
5441
.449
.658
.737
23.1
24.9
65.1
8132
.984
.557
.530
22.4
94.0
02.8
3556
,32
Ang
gara
n
(18)
970.
926.
805,
4(-
) 86
8.90
9.45
8.6
89,7
185
,11
73,7
884
,46
Rat
a-R
ata
Per
tum
buha
n
Rea
lisas
i
(17)
8.63
7.15
5.14
38.
741.
113.
659
20.8
89.7
99.0
9424
.200
.516
.190
28.1
62.2
92.0
747.
993.
601.
265
8.16
7.75
5.49
325
.912
.906
.280
20.1
65.5
72.9
3423
.573
.367
.145
92,5
43.
583.
861.
003,
03.
905.
027.
386,
293
,44
96,5
397
,40
92,0
1
41.0
74.9
53.1
4354
.940
.104
.599
59.6
43.7
99.0
9454
.686
.182
.474
56.2
55.5
4278
126
.263
.932
.419
49.6
17.4
14.2
3049
.037
.871
.461
53.1
50.1
30.4
6446
.067
.369
.980
63,9
44.
554.
787.
808,
43.
036.
117.
927,
690
,31
89,1
184
,24
87,1
7
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPLHD Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima)
tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah
daerah Provinsi DKI Jakarta, antara lain :
2.1.1. Tantangan
? Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan
sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
? Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju
pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi
serta keterbatasan lahan.
? Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas
manusia.
? Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang
tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan
daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
? Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan
lingkungan hidup.
? Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-
rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim
hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
? Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga
perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
22 Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
23
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Dalam upaya memahami permasalahan lingkungan strategis seringkali kita terjebak ke dalam perspektif-
perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan
potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan
seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Pakar lingkungan hidup akan selalu
mempertanyakan daya dukung daerah dalam menyangga aktivitas ekonomi maupun sosial. Demikian
seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada
bidang dan disiplin ilmunya sendiri.
Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya lingkungan
hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi.
Namun saat ini mengelola lingkungan bukan hanya sekedar mengelola dampak tapi pada hakekatnya
adalah mengelola sumberdaya secara umum.
Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air,
udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun
tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang
tersisa minimal (sustainable development). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan
yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.
Jika masih ada sumberdaya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah di musnahkan dengan
seaman mungkin sehingga tidak merusak sumberdaya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain
yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.
Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
24
hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan.
Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan yang muncul dapat dikategorikan dalam
tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti tabel
berikut :
Tabel 3.1
Permasalahan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta
Mempelajari semua hal di atas, maka BPLHD Provinsi DKI Jakarta memilah permasalahan lingkungan
Tataran Fisik
? Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
? Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang saat ini masih menjadi persoalan utama.? Banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi walaupun saat ini sifatnya hanya
genangan sementara.? Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah
lingkungan dan berkelanjutan.? Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan
yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.? Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya ketersediaan lahan.? Defisit air bersih karena kurangnya ketersediaan sumber air baku.? Belum berhasilnya penanganan pemukiman kumuh terutama terhadap sanitasinya.? Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang
berasl dari kegiatan industri dan rumah tangga.? Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata
permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
? Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi.? Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alternatif (energi, sumber air baku air bersih).
Tataran Kepranataan
? Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
? Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
Tataran Sosial
? Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
? Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
25
3.2.
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:
Visi
“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi,
memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan publik”.
Misi
1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti
macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga
kota.
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki
kesadaran dalam memelihara kota.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada
pelayanan publik.
Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 dan mengacu kepada tugas
dan fungsi nya, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung
terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Kedua : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang
bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
Tujuan dari Misi Kedua ini adalah :
1. Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun.
2. Mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan sumberdaya air yang
terpadu dari hulu hingga hilir.
3. Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam
menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
26
Adapun Sasaran dari Misi Kedua ini adalah :
1. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani
pergerakan orang dan barang.
2. Tersedianyan jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani
sirkulasi dari/ke dalam kota.
3. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir
rob dan dampak perubahan iklim lainnya.
4. Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal.
5. Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota.
6. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat dan
kawasan permukiman.
7. Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta.
8. Tersedianya peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
9. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam
upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim.
Adapun pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua dapat di kelompokkan sebagai berikut :
1. Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal.
2. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan.
3. Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu.
4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas.
5. Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketahanan kota dalam
mengurangi dampak perubahan iklim.
Untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun kedepan, diperlukan arah kebijakan yang akan mengarahkan
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
27
pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)
Di fokus kan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan
mendesak untuk segera ditangani, antara lain: banjir, genangan, banjir rob, transportasi,
permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Selain itu upaya pembenahan
birokrasi pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan
publik yang lebih baik akan menjadi fokus prioritas yang ditangani.
2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)
Pada tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI
Jakarta 2013-2017, yang terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya
penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi seperti banjir,
transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Disamping itu di tahun kedua ini
diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam pembangunan daerah melalui berbagai
program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari
serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah.
3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)
Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan
upaya-upaya yang telah dilakukan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua
dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan
daerah serta lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah
dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada
dinas/instansi terkait di dukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
28
pemerintahan yang efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur langsung
berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.
Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasikan oleh
masyarakat dengan maraknya penyelenggaraan even budaya.
Fokus utama dalam pembangunan tahun ketiga ini adalah untuk terus mendorong peran serta
masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang
terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah
birokrasi pemerintah daerah.
4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)
Arah kebijakan pembangunan tahun keempat dilaksanakan untuk memantapkan capaian
pembangunan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan
perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah.
Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya
untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud
pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas
kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota
Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi.
Selain terus melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah menahun, arah kebijakan
pembangunan kota di tekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang
memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku
kepentingan. Pemerintah daerah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan
dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di tingkat global dan regional.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
29
5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)
Tahun kelima RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 merupakan tahap konsolidasi untuk
memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah
daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima
difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah
dilaksanakan selama 4 tahun terakhir.
Selain itu capaian pembanguna daerah di tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk
penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD
Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada
tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di
masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu
dipercepat pencapaian targetnya.
Berdasarkan tugas dan fungsi BPLHD Provinsi DKI Jakarta, maka misi yang terkait adalah Misi
Kedua : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti
macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
Hubungan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan
yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel di bawah ini :
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
30
Tabel 3.2
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta
1. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara
1. Urusan Lingkungan Hidup: Mengendalikan pencemaran udara melalui pemantauan kualitas udara, pembinaan stakeholder melalui program PROPER dan SUPER, Penegakan hukum terhadap pencemaran udara, peningkatan penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Kawasan Dilarang Merokok dan Uji Emisi.
2. Urusan Lingkungan Hidup: Menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor industri, transportasi dan pemantau-an dan pelaporan penurunan Emisi Gas
2. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air
1. Urusan Lingkungan Hidup: Mengendalikan pencemaran air melalui pemantauan kualitas air, pembinaan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air dan melalui penegakan hukum terhadap pencemaran air
Berdasarkan hal tersebut diatas, BPLHD Provinsi DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor
pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi
kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel 3.2.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
31
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki
masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public.
No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih.
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong(4) (5)(3)(2)(1)
2. Misi 2:
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkontrol.
2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal.
3. Belum sinerginya program pengelolaan lingkungan hidup antar sector terkait.
4. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya.
1. Belum tersedia nya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Belum tersedianya standar operasional prosedur tentang pengelolaan lingkungan hidup
3. Masih kurang memadainya sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
4. Masih belum jelasnya pembagian tugas antara provinsi dan wilayah.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup.
6. Belum adanya masterplan pengelolaan lingkungan hidup
1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW.
3. Tersedianya APBD.
4. Telah dibentuknya Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup.
5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
32
3.3 Telaahan Renstra K/L
Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014.
Amanat RPJP 2005 – 2025 untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari menetapkan fokus
kegiatan pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk
mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya: mendayagunakan dan mengelola sumberdaya alam
terbarukan maupun tak terbarukan; menjaga dan melestarikan sumberdaya alam air dan energi;
mengembangkan potensi kelautan; menjaga, mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya
khas dan kehati; mitigasi bencana; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta
meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mengimplikasikan
diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumberdaya
alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, secara umum permasalahan lingkungan hidup pada
tahun 2010 – 2014 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3
terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor
transportasi; kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem
sensitif lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena
perubahan iklim.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup yaitu “ Terwujudnya
Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau “.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
33
Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan peran dan
fungsi yang tergambar dalam pernyataan Misi sebagai berikut :
Mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup,
melalui :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan
pada ekonomi hijau;
2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai pross pembangunan untuk
mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan
berkelanjutan;
3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapsitas
kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.
Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014, yaitu :
Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan
pada ekonomi hijau (green econmy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung
dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.
Sasaran strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: sasaran
strategis terkait substansi pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta sasaran strategis
terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik.
Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi:
a. Penurunan beban pencemaran lingkungan;
b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
34
c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian
Lingkungan Hidup.
Sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik, meliputi :
a. Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian
(WTP);
b. Percepatan implementasi reformasi lingkungan hidup
Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kebijakannya selaras dengan arah kebijakan nasional
dengan mengacu pada RPJMN 2010 – 2014 yang menjadi landasan operasional dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, sebagai landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka
mewujudkan visi, misi dan tujuan KLH, yaitu :
a. Kebijakan Umum
b. Kebijakan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
c. Kebijakan Kewilayahan
Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi permasalahan berdasarkan renstra K/L seperti dalam tabel
3.4.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
35
Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L
Aspek CapaianCapaian/KondisiSaat ini
Standar yangdigunakan
Faktor yang mempengaruhi
Internal EksternalPermasalahan
Pelayanan SKPD
Penurunan beban pencemaran lingkungan
65 % 1. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air.
2. Kepmen LH No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Air.
3. Pergub No. 582 tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di wilayah DKI Jakarta
1. Tersedianya anggaran
2. Tersedianya sumber-daya manusia
3. Tersedia-nya laborato-rium penguji
1. Belum adanya SOP pengelolaan lingkungan hidup.
2. Belum optimalnya implementasi masterplan pengelolaan limbah domestik.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
4. Kurang jelasnya pembagian tugas & kewenangan dalam menanggulangi pencemaran
1. Belum adanya penetapan klas air di wilayah Jakarta.
2. Kurang sinerginya program kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan antar sektr.
3. Masih adanya tumpang tindih peraturan lingkungan hidup.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pada sub bab ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel
3.5 berikut.
36
Tabel 3.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
2. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta.
3. Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Defisit air bersih karena kurangnya ketersediaan sumber air baku.
5. Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alternative (energy, sumber air baku air bersih).
No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Perwujudan dari Melindungi dan melestarikan sumber air:
1) Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang wilayah.
2) Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
3) Penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemar sungai
4) Melakukan Kajian terhadap Perencanaan Penetapan Kelas Air dan Mutu Air Sasaran
5) Menyusun Masterplan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Air Sungai
6) Melakukan Pembinaan dalam Penerapan Pengelolaan Sumberdaya Perkotaan
7. Meningkaktan peranserta masyarakat dalam menjaga dan memelihara
1. Belum ada nya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
2. Masih terbatasnya infrastruktur untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
1. Adanya regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Adanya anggaran
3. Adanya kelembagaan (pemerintah dan masyarakat) dalam mengelola lingkungan hidup
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
37
No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
2. Perwujudan Mengendalikan Penggunaan Air:
1) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumner air.
2) Membatasi pengambilan air tanah untuk akifer tak tertekan/bebas dengan kedalamanan sampai 40 meter dengan debit/volume pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah.
3) Membatasi pengambilan air tanah untuk akifer tertekan dengan kedalaman lebih dari 150 meter dengan debit pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah.
4) Meningkatkan penghematan air untuk kepentingan rumah tangga dan industri serta pengendalian penggunaan air tanah.
5. Meningkatkan kelengkapan system pengendalian air bawah tanah.
1. Belum adanya peraturan atau SOP yang mengatur penggunaan/ keperluan air berdasarkan besaran volumenya sesuai kebutuhan (untuk rumah tangga, industry dan komersial lainnya).
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan air hujan dan air olahan (daur ulang) sebagai air bersih.
3. Belum ada nya system yang terpadu dalam pengendalian air tanah.
4. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan air.
1. Adanya regulasi tentang pajak pemanfaatan air tanah.
2. Adanya anggaran.
3. Adanya lembaga (pemerintah dan non pemerintah) yang berperan dalam pengelolaan air.
1. Masih terbatas nya ketersediaan sumber air baku sebagai sumber air bersih.
2. Debit sungai yang tidak konstan setiap tahunnya sehingga tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.
3. Belum optimalnya pembangunan sumur resapan sebagai tampungan air hujan dan lubang resapan biopori yang bermanfaat untuk menambah kuantitas air tanah.
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap pengguna air tanah.
5. Belum dimanfaat kannya teknologi daur ulang air kotor menjadi air bersih.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
38
1. Masih meningkat nya pencemaran air tanah, air permukaan yang disebabkan oleh aktifitas manusia.
2. Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh terutama terhadap sanitasinya.
3. Belum optimalnya penanganan limbah padat terutama di area sumber-sumber air.
4. Lemahnya penegakan hukum bagi pencemar lingkungan hidup.
No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
3. Perwujudan Mengendalikan pencemaran air:
1) Meningkatkan pengendali an dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar.
2) Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan hidup.
3) Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemar lingkungan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.
1. Belum adanya mekanisme penanganan pengendalian pencemaran air yang terpadu.
2. Belum adanya SOP keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.
3. Masih kurangnya instrumen pengendalian pencemaran air.
4. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran air.
1. Adanya regulasi tentang pengendalian pencemaran air.
2. Adanya regulasi tentang penegakan hukum lingkungan hidup
3. Adanya anggaran.
4. Adanya lembaga (pemerintah dan non pemerintah) yang perhatian terhadap pencemaran lingkungan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2008 – 2012 dan isu strategis
di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW 2030 serta RPJPD 2005-2025, maka isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPLHD Provinsi DKI Jakarta, dapat dikelompokkan kedalam 6 isu
pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:
a. Pencemaran Lingkungan (Air, udara dan kerusakan tanah)
Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan tanah menjadikan kualitas lingkungan
hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/industri, rumah tangga
maupun transportasi, harus dapat ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian,
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
39
pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Dampak pencemaran yang bersifat akut dan
kronis perlu segera diantisipasi agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal
dan berkelanjutan.
b. Permasalahan Lingkungan Perkotaan
Permasalahan lingkungan perkotaan di Jakarta yang dominan saat ini adalah masalah
kepadatan penduduk dan bangunan tinggi yang terus meningkat, masalah sanitasi kota,
masalah persampahan, kualitas air, kemacetan, banjir rob.
Permasalahan kepadatan Kota Jakarta semakin kompleks dengan perkembangan jumlah
penduduk yang sangat tinggi, terutama penduduk yang tidak tetap. Jumlah penduduk
merupakan ancaman dan pressure terbesar bagi masalah lingkungan hidup di perkotaan.
Setiap penduduk memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup,
di sisi lain setiap orang juga menghasilkan limbah dalam beragam bentuk. Pertambahan
penduduk yang sangat tinggi di Jakarta, diakui telah melampau kemampuan daya dukung
lingkungan untuk meregenerasi sendiri, sehingga berimbas pada kualitas hidup manusia yang
makin rendah.
c. Pengelolaan Sumberdaya Alam
Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari ketersediaan
sumber daya alam, baik berupa udara, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya termasuk
sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Namun demikian, harus kita sadari
bahwasannya sumber daya alam yang selama ini kita nikmati memiliki keterbatasan dalam
banyak hal, seperti keterbatasan dalam segi kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Oleh karena
itu manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan
efisien demi keterlanjutan sumber daya di masa mendatang. Lingkungan serta manusia
merupakan dua hal yang memiliki keterikatan yang sangat erat. Hal ini dapat kita lihat dan kita
tentukan bahwasannya perilaku manusia itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan
dimana manusia itu hidup dan tinggal. Sebagai contoh adalah bagaimana sumber daya alam
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
40
seperti air, udara, dan tanah menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat
hidup tanpa adanya udara, air, tanah, dan sebagainya. Sebaliknya pula adalah bagaimana
kondisi suatu lingkungan itu dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sebagai contoh adalah
kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia baik melalui kegiatan eksploitasi secara besar-
besaran, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, dan lain-lain sehingga menyebabkan
kondisi alam yang rusak parah dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri.
Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat
terhindarkan dari pengelolaan serta penggunaan sumber daya alam. Namun kegiatan
eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan serta daya dukung dari
lingkungan tersebut mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, serta merosotnya kualitas dari
lingkungan tersebut. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan merosotnya kualitas
lingkungan yang dapat kita identifikasi dari pengamatan di lapangan.
Dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam, tidak hanya melempar tanggung jawab
kepada pemerintah saja. Artinya kita tidak boleh menjadikan masalah sumber daya alam
sebagai beban yang harus di selesaikan oleh pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama
yang sistematis dan progresif antara pemerintah dengan masyarakat.
d. Antisipasi bencana akibat fenomena perubahan iklim
Pemanasan global merupakan permasalahan yang paling serius dalam abad 21 karena
menimbulkan perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan
dari kegiatan manusia terutama dalam penggunaan bahan bakr fosil, alih guna lahan dan
kehutanan. Perubahan iklim mengancam lingkungan, social dan ekonomi. Kajadian gagal
panen, tanah longsor, kesulitan nelayan melaut, meluapnya air laut ke daratan (rob), kebakaran
hutan dan lainnya adalah dampak perubahan iklim yang akan berpengaruh pada keberlanjutan
pembangunan.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
41
Berdasarkan hasil kajian Economy and Environment Program for South East Asia (EEPSEA)
2010, program International Development Research Centre (IDRC) Kanada, dilaporkan bahwa
DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di Asia Trnggara.
Dari 530 wilayah kota di 7 negara yang dikaji (Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam,
Malaysia dan Filipina), 5 wilayah kota administrasi di DKI Jakarta termasuki dalam 10 besar kota
yang rentan terhadap perubahan iklim dan menempati tiga urutan tertinggi, yaitu berturut turut
Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Sedangkan Jakarta Timur masuk urutan kelima dan
Jakarta Selatan masuk dalam urutan kedelapan.
Mengingat dampak perubahan iklim tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi
GRK sebanyak 26% daru Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan
41% dengan bantuan internasional. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta berkomitmen untuk
menurunkan emisi GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penurunan emisi GRK secara nasional tahun
2020.
Dalam rangka mencapai sasaran penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun
2020, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Perpres Nomor 6/2011
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Dalam
Perpres ini dijelaskan bahwa untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi,
Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-
GRK) yang berpedoman pada RAN-GRK dan prioritas pembangunan daerah.
Sehubungan dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta dan amanat Peraturan Perpres Nomor
61/2011, disusun RAD-GRK sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah
DKI Jakarta untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik secara langsung
maupun tidk langsung hingga tahun 2030. RAD-GRK ini sebagai bentuk kontribusi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terhadap komitmen Indonesia.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
42
e. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan
Kota Jakarta merupakan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kota
metropolitan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa sehingga memberikan daya
tarik yang besar pada masyarakat untuk datang ke Jakarta sekedar mengadu nasib atau
menikmati keindahan kotanya, yang pada akhirnya banyak masalah sosial yang terjadi.
Permasalahan sosial masyarakat yang tertinggi adalah penyakit masyarakat seperti banyaknya
warga Jakarta yang membuang sampah di sungai, mencuci, memasak, aktivitas mandi dan
buang hajat pun dilakukan di sungai; pedagang kaki lima; kawasan kumuh; pengangguran;
kriminalitas; ledakan penduduk dan urbanisasi.
Semakin kompleksnya permasalahan social yang timbul, meyebabkan menurunnya kualitas
hidup masyarakat perkotaan sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya,
antara lain dengan perubahan paradigm terhadap pengelolaan lingkungan hidup, sosialisasi
tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta diikuti
perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang bertanggungjawab terhadap
lingkungannya.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
43
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Seiring dengan perkembangan pembangunan di Jakarta saat ini serta memperhatikan potensi dan
permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya
Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan (2013-2017), maka Visi
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah:
“Mewujudkan Jakarta yang Lebih Ramah Lingkungan”, yang dapat diartikan sebagai membangun
Jakarta yang berkelanjutan sebagai kota modern yang berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
a. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
b. Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah Good
Governance.
c. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
d. Meningkatkan kapasitas, koordinasi dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup antar sektor,
instansi maupun wilayah.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan strategis yang ingin dicapai BPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 sesuai Visi dan Misi
tersebut di atas adalah:
a. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
b. Terciptanya koordinasi dalam rangka mendorong dan melaksanakan pemulihan kualitas udara
dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
44
e. Terwujudnya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup.
f. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam
pengelolaan lingkungan hidup.
g. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di hulu, hilir
dan pesisir.
h. Terwujudnya peningkatan penataan peraturan lingkungan hidup.
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan
di Jakarta adalah:
a. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan
mahluk hidup lainnya.
b. Mengoordinasikan dan mendorong pemulihan kualitas udara dari sumber bergerak.
c. Memantau, mengawasi dan mengendalikan pemulihan kualitas udara dari sumber tidak
bergerak.
d. Meningkatkan pemenuhan baku mutu lingkungan dengan pengawasan dan pengendalian
pemberian ijin lingkungan.
e. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan
pada kegiatan usaha.
f. Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang yang harmonis.
g. Meningkatkan upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.
h. Mewujudkan perencanaan dan mengimplementasikan penurunan emisi gas rumah kaca.
i. Mengembangkan dan menerapkan instrumen peraturan perundang-undangan lingkungan
hidup.
j. Meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan lingkungan
hidup.
k. Meningkatkan upaya penaatan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan
lingkungan atau pelaku pencemar lingkungan.
l. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
45
m. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
n. Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan
hidup.
Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dapat disajikan dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
SasaranTujuanIndikatorKinerja
Target Kinerja Pada Tahun Ke1 2 3 4 5
Meningkat kan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Meningkat-kan upaya pencegahan pengawasan & pengenda-lian pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha
Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan
Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan
80 80 75 75 70
150 IPLC 150 IPLC 150 IPLC 150 IPLC 200 IPLC
60 ijin TPS B3
60 ijin TPS B3
100 ijin TPS B3
100 ijin TPS B3
100 ijin TPS B3
- 100 IPE 100 IPE 100 IPE 100 IPE
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 30, Izin Pantek Baru 30, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 20, Izin Pantek Baru 20, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
46
SasaranTujuanIndikatorKinerja
Target Kinerja Pada Tahun Ke1 2 3 4 5
Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegah-an dan pengenda-lian pencema-ran dan penegakan hukum lingkungan hidup
Menurun-kan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan dan diinformasikan status mutu airnya
70 titik 80 titik 80 titik 90 titik 90 titik
Jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien
18 kali 24 kali 36 kali 48 kali 96 kali
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air limbah
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
47
SasaranTujuanIndikatorKinerja
Target Kinerja Pada Tahun Ke1 2 3 4 5
Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air udara
100 kegiat-an usaha
100 kegiat-an usaha
100 kegiat-an usaha
100 kegiat-an usaha
100 kegiat-an usaha
Meningkat-kan upaya pemantau-an, keterse-diaan data dan informasi lingkungan hidup
Jumlah titik pemantauan Air tanah
100 titik 150 titik 200 titik 267 titik 267 titik
Jumlah titik pemantauan Situ
40 titik 40 titik 40 titik 40 titik 40 titik
Jumlah titik pemantauan Laut
45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017
serta Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, strategi dan kebijakan yang digunakan
adalah:
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
48
Tabel 4.2Strategi dan Kebijakan SKPD
STRATEGI KEBIJAKAN
1. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar
3. Meningkatkan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan hidup
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan, pengendalian (penanggulangan dan pemulihan) dan pengawasan.
5. Meningkatkan perlindungan sumber air6. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air.7. Membatasi pengambilan air tanah untuk akifer tak
tertekan/bebas dengan kedalaman sampai 40 meter dengan debit/volume pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah.
8. Membatasi pengambilan air tanah untuk akifer tertekan dengan kedalaman lebih dari 150 meter dengan debit pengambilan sesuai dengan peta konservasi air tanah.
9. Meningkatkan penghematan air untuk kepentingan rumah tangga dan industri serta pengendalian penggunaan air tanah
2. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air
10. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang
3. Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan penataan ruang
11. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemar lingkungan
4. Penerapan penegakan hukum lingkungan
12. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
5. Penerapan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
13. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup
6. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat
14. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup
7. peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup
15. Meningkatkan informasi lingkungan hidup16. Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem
laboratorium17. Meningkatkan kelengkapan sistem pengendalian air
8. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup
18. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan swasta 9. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pemerintah,
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
49
Berdasarkan hal tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi
dan misi SKPD dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : Mewujudkan Jakarta yang Lebih Ramah Lingkungan
MISI I : Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
1. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha
1. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Terwujudnya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pencemaran dan penegakan hukum
1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya
1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatan upaya pemantuan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup
1. Meningkatkan informasi lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pelayanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup
1. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
2. Peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan upaya penaatan hokum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup
1. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemar lingkungan lingkungan hidup
1. Penerapan penegakan hukum lingkungan
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
50
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam
1. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam
1. Meningkatkan pemulihan &pelestarian lingkungan hidup
2. Meningkatkan perlindungan sumberdaya air
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air
MISI II : Menjalankan kebijakan lingkungan hidup dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance
2. Meningkatkan penataan lingkungan hidup
1. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang
1. Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan penataan ruang
2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
1. Meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai control social dalam pengelolaan lingkungan hidup
1. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup
1. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya peningkatan kapasitas, kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup
1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
1. Meningkatkan pelayanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kelengkapan alat dan system laboratorium
1. Peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
MISI III : Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di hulu, hilir dan pesisir
1. Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup
1. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan daerah
1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pemerintah, daerah dan lintas sektoral.
MISI IV : Meningkatkan kapasitas, koordinasi dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup antar sector, instansi maupun wilayah
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
51
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provinsi DKI Jakarta menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun
kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program
pembangunan daerah dalam RPJMD 2013-2017 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :
A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain :
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam
3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
6) Program Konservasi Flora dan Fauna
7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Kelautan
8) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
9) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
10) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman
11) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
12) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
13) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
52
B. URUSAN BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI
Program yang akan dilakukan urusan Bersama Penunjang Organisasi antara lain :
1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
2) Program Pengelolaan Rumah Dinas
3) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas
C. URUSAN TEKNIS BERSAMA
Program yang akan dilakukan Urusan Teknis Bersama antara lain :
1) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
2) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD
5) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD
6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
7) Program Kebijakan Daerah
5.2. Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja BPLHD Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BPLHD selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini
ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.
5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
Anggaran Dekonsentrasi (APBN).
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta 53
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
1.Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
1.Meningkatkan upaya pencegahan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha
1.Meningkatnya kegiatan usaha yang melakukan implementasi dokumen lingkungan
1.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.Penilaian Dokumen Lingkungan
1.Jumlah dokumen lingkungan yang direkomenda-sikan
1. Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan
1142 rekomendasi
80 rekomendasi
TargetRp
(Juta)
375 80 rekomendasi
TargetRp
(Juta)
450 80 rekomendasi
TargetRp
(Juta)
375 875 rekomendasi
TargetRp
(Juta)
475 70 rekomendasi
TargetRp
(Juta)
475 1522 rekomendasi
0077
1. Penilaian Teknis Kelayakan TPS Limbah B3
2.Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan
1. Diterbitkannya kelayakan TPS Limbah B3
60 ijin 60 ijin 100 60 ijin 125 100 ijin 200 100 ijin 200 100 ijin 200 420 ijin 0077
2. Penilaian Teknis Kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah
2. Diterbitkannya kelayakan instalasi pengolahan air limbah Limbah
592 ijin IPLC 150 ijin 300 150 ijin 300 150 ijin 300 150 ijin 300 200 ijin 400 1392 ijin 0076
3. Penilaian Teknis Kelayakan Sumber Emisi Tidak Bergerak
3. Diterbitkannya kelayakan sumber emisi tidak bergerak
0 ijin 0 0 100 ijin 150 100 ijin 150 100 ijin 150 100 ijin 150 400 ijin 0074
4. Penilaian teknis pengendalian pemanfaatan air tanah
4. Diterbitkannya ijin pemanfaatan air tanah
4256 ijin Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 30, Izin Pantek Baru 30, Izin Pantek Perpanjangan 100
150 Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 20, Izin Pantek Baru 30, Izin Pantek Perpanjangan 100
150 Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 28, Izin Pantek Perpanjangan 100
150 Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 28, Izin Pantek Perpanjangan 100
150 Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 27, Izin Pantek Perpanjangan 100
150 6436 ijin 0076
1. Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan Tahap Operasi
1. Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan tahap operasi
700 dokumen
800 dokumen
300 900 dokumen
300 1000 dokumen
375 1100dokumen
375 1147 dokumen
400 1147 dokumen
00773. Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan
2. Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL Tahap Konstruksi
2. Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan tahap konstruksi
70 dokumen 80 dokumen 160 80 dokumen 160 80 dokumen 160 80dokumen
160 80 dokumen 160 400 dokumen
0077
3. Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
3. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
sistem manual
1 Aplikasi Sistem dengan Web Based
250 1 Aplikasi Sistem (pengembangan)
250 sistem web based
0160
1. Pengawasan implementasi dokumen lingkungan reklamasi Pantura
1. Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan reklamasi pantura
0 2 lokasi 300 3 lokasi 400 3 lokasi 400 3 lokasi 400 3 lokasi 400 144 00764. Terlaksana-nya perijinan dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan
1. Evaluasi dan Monitoring Sumur
1. Tersedianya data monitoring muka air tanah
0 82 unit 450 85 unit 450 100 unit 450 115 unit 450 125 unit 450 125 unit 00765. Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah
2. Meningkatnya konservasi air tanah dan cadangan air tanah melalui penghematan air
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Pencatatan meter air
dan Evaluasi 2. Tercatatnya
pemanfaatan pengambilan air
4274 pelanggan
4330 Pelanggan
700 4330 Pelanggan
700 4520 Pelanggan
700 4620 Pelanggan
700 4710 Pelanggan
700 4710 Pelanggan
0076
3. Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan
3. Terawasinya pelaksanaan pemboran
30 lokasi 30 lokasi 150 30 lokasi 125 29 lokasi 125 28 lokasi 125 27 lokasi 125 144 lokasi 0076
4. Pengawasan Pemanfaatan Air
4. Terawasinya pemanfaatan pengambilan air
214 lokasi 200 lokasi 250 225 lokasi 250 250 lokasi 250 275 lokasi 300 300 lokasi 300 1250 lokasi 0076
5. Pembahasan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah
5. Dikeluarkannya rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah
0 30 lokasi 0 30 lokasi 0 29 lokasi 0 28 lokasi 0 27 lokasi 0 144 lokasi sumur baru
0076
54
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
2. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan hidup
2. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta)
6. Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang
3. Terkendalinya pencemaran air limbah
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Operasional Sistem Informasi Air Tanah
6. Beroperasinya sistem informasi air tanah
1 sistem 1 sistem 250 500 data pelanggan
200 500 data pelanggan
200 500 data pelanggan
200 500 data pelanggan
200 2000 data pelanggan
0160
1. Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Air Limbah dari Kegiatan Usaha
1. Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah dan Berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang.
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
300 200 kegiatan usaha
400 200 kegiatan usaha
450 200 kegiatan usaha
450 200 kegiatan usaha
500 1000 kegiatan usaha
0076
7. Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha
4. Terkendalinya Pencemaran limbah padat dan B3
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Pengendalian Pencemaran Limbah B3
1. Berkurangnya pencemaran lingkungan oleh limbah padat dan limbah B3
100 kegiatan usaha
120 kegiatan usaha
300 130 kegiatan usaha
300 140 kegiatan usaha
350 150 kegiatan usaha
350 160 kegiatan usaha
400 160 kegiatan usaha
0077
2. Pengembangan dan Penerapan Sistem Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan
2. Terlaksananya pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan
0 1 sistem 200 1 Dasar Hukum, 4 kali sosialisasi dan 1 rancangan pilot project
300 2 wilayah 350 4 wilayah 500 5 wilayah 500 5 wilayah 0077
3. Penanganan Limbah B3 dan Bahan Kimia Kadaluarsa LLHD
3. Tertanganinya Limbah B3 UPT LLHD
3650 ltr, 35 Kg
4000 lt, 50 kg
100000
4000 lt, 50 kg
100000
3500 lt, 35 kg
100000
3500 lt, 35 kg
100000
3000 lt, 35 kg
100000
3000 lt, 35 kg
0077
8. Berkurang-nya tingkat pencemaran udara
5. Terkendalinya Pencemaran Udara
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak
1. Berkurangnya tingkat pencemaran udara dari sumber bergerak
1000 kendaraan
2000 kendaraan
200 2000 kendaraan
1.350
2000 kendaraan
1.350
2000 kendaraan
1.350
2000 kendaraan
1.350
10000 kendaraan
0074
2. Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
2. Berkurangnya tingkat pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
100 kegiatan usaha
100 kegiatan usaha
300 200 kegiatan usaha
325 300 kegiatan usaha
325 400 kegiatan usaha
350 500 kegiatan usaha
350 500 kegiatan usaha
0074
3. Pemulihan Kualitas Udara Melalui Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
3. Berkurangnya tingkat pencemaran udara melalui kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
64 kali (provinsi dan kota administrasi)
112 kali (provinsi dan kota administrasi)
400 112 kali (provinsi dan kota administrasi)
400 112 kali (provinsi dan kota administrasi
450 112 kali (provinsi dan kota administrasi
450 112 kali (provinsi dan kota administrasi)
500 112 kali (provinsi dan kota administrasi)
0074
9. Terinformasi-kannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi
6. Meningkatnya kualitas udara, air permukaan dan air tanah serta air laut
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Pengoperasian Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di 5 wilayah
1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum, dan tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup
6 SPKU 6 SPKU 55000
6 SPKU 5500 6 SPKU 5500 6 SPKU 5500 6 SPKU 5500 6 SPKU 00743. Meningkatkan upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup 10. Bertambah-nya
jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif
1. Pemantauan kualitas udara ambien
1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum, dan tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup
18 kali/tahun 18 kali/tahun 400 24 kali/tahun 450 6 SPKU 550 48 kali/tahun 600 96 kali/tahun 800 96 kali/tahun 0074
11. Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya
1. Pemantauan kualitas air sungai
1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum, dan tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup
67 titik pantau
70 titik pantau
500 80 titik pantau
750 80 titik pantau
750 90 titik pantau
850 90 titik pantau
850 90 titik pantau
0076
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
55
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
1.Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan hidup
4. Meningkatkan upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup
6. Meningkatnya kualitas udara, air permukaan dan air tanah serta air laut
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.Pemantauan kualitas Air Tanah
12. Tersedianya informasi kualitas Air Tanah
1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum, dan tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup
100 Titik 100 Titik
TargetRp
(Juta)
350 150Titik
TargetRp
(Juta)
500 200 Titik
TargetRp
(Juta)
650 267 Titik
TargetRp
(Juta)
800 267 Titik
TargetRp
(Juta)
800 267 Titik 0076
1.Pemantauan kualitas air situ/Waduk
13. Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk
1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum, dan tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup
40 situ/waduk
40 situ/waduk
350 40 situ/waduk
800 40 situ/waduk
800 40 situ/waduk
800 40 situ/waduk
800 40 situ/waduk
0076
1.Pemantauan Kualitas Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta
14. Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk
1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum, dan tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup
41 titik pantau laut/muara
45 titik 400 45 titik 500 45 titik 600 45 titik 700 45 titik 800 45 titik 0076
7. Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.Penanganan dan Penyelesaian Kasus dan Sengketa Lingkungan Hidup
15. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
1. Tertanganinya kasus-kasus pengaduan dan sengketa lingkungan
50 penanganan
50 penanganan
250 50 penanganan
900 50 penanganan
900 50 penanganan
900 50 penanganan
900 50 penanganan
00765. Meningkatkan upaya penaatan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan.
2. Penyusunan Rancangan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Pesisir Pantai Utara Jakarta
2. Tersusunnya rancangan penanggulangan pencemaran minyak di di Pesisir Pantai Utara Jakarta
0 0 0 1 buah dokumen rancangan
200 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 0160
2. Sinkronisasi dan Monitoring Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Prov. DKI Jakarta
3. Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu
0 0 0 1 buah dokumen
100 Terlaksanany 100 Terlaksanany 100 Terlaksanany 100 1 dokumen 0160
1. Penerapan Penegakan Hukum Administrasi di bidang lingkungan hidup
16. Terlaksana-nya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
1. Terlaksananya penerapan sanksi administrasi, perdata dan pidana di bidang lingkungan hidup
25 kasus 50 kasus 300 60 kasus 900 70 kasus 900 80 kasus 900 90 kasus 900 90 kasus 0076
2. Penyidikan kasus lingkungan
2. Terlaksananya proses
4 kasus 10 kasus 300 11 kasus 350 12 kasus 400 13 kasus 450 14 kasus 500 14 kasus 0076
3. Pengawasan dalam rangka Penegakan Hukum Penerapan Kawasan Dilarang Merokok
3. Terlaksananya penegakan hukum di kawasan dilarang merokok
714 gedung 714 gedung 300 714 gedung 500 714 gedung 500 714 gedung 500 714 gedung 500 714 gedung 0160
3.Mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan upaya mitigasi dan adaptasi
6. Mewujudkan kota yang berketahanan iklim
8. Terimplementasi nya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jakarta
2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1. Evaluasi Target Pencapaian Penurunan Emisi GRK
17. Terlaksana-nya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca
1. Rekomendasi hasil capaian target penurunan emisi GRK
Pergub No 131/2012
0 0 6 sektor 250 6 sektor 250 7 sektor 250 7 sektor 750 7 sektor 0075
2. Pelaksanaan Program Perlindungan Lapisan Ozon (BPO)
2. Terlaksananya Program Perlindungan Lapisan Ozon
Data kegiatan usaha dan pengguna BPO
50 gedung/kegiatan usaha
250 80 gedung/kegiatan usaha
250 100 gedung/kegia
300 150 gedung/kegia
300 200 gedung/kegia
300 200 gedung/kegia
0075
3. Inventori Gas Rumah Kaca
3. Terinventarisasinya emisi GRK di Jakarta
Pergub No 131/2012
6 sektor 500 6 sektor 500 6 sektor 500 7 sektor 500 7 sektor 500 7 sektor 0075
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
56
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
3.Mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan upaya mitigasi dan adaptasi
6. Mewujudkan kota yang berketahanan iklim
TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta)
18. Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca
8. Terimplementasi nya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah
2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1. Pembinaan & Sosialisasi Penurunan Emisi GRK kepada stakeholder dan masyarakat
1. Terdapatnya pemahaman tentang emisi GRK dan penangananan-nya melalui RAD-GRK
Dokumen RAD GRK
Desiminasi di 5 kota
500 Desiminasi di 5 kota
500 Desiminasi di 5 kota + draft regulasi
500 Desiminasi di 5 kota + draft regulasi
500 Desiminasi di 5 kota + draft regulasi
500 Desiminasi di 5 kota + draft regulasi
0075
Target Target Target Target Target
2. Pembangunan Aplikasi Inventarisasi GRK
2. Terbangunnya Aplikasi Inventarisasi GRK
Dokumen RAD GRK
1 paket 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket Aplikasi Inventarisasi GRK
0160
3. Penyempurnaan & Pengembangan Aplikasi
3. Sistem dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan IPCC
Dokumen RAD GRK
0 0 0 0 1 paket 300 0 0 0 0 1 paket sistem
0160
4. Identifikasi Sumber emisi GRK dari Sektor Lainnya
4. Teridentifikasinya sumber emisi GRK dari sektor lainnya
Pergub No 131/2012
0 0 0 0 1 sektor 300 0 0 0 0 1 sektor 0160
5. Kaji Ulang RAD GRK DKI Jakarta
5. Tersedianya pembaharuan(up dating) data sektor penghasil emisi GRK
Pergub No 131/2012
0 0 0 0 0 0 1 dokumen 500 0 0 1 dokumen 0160
6. Evaluasi Peraturan/ Regulasi RAD GRK DKI Jakarta
6. Tersedianya regulasi tentang RAD-GRK hasil kaji ulang
Pergub No 131/2012
0 0 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 300 1 dokumen 0160
9. Terimplementasi nya Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
19. Terlaksana-nya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim
1. Diseminasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Tingkat Provinsi DKI Jakarta
1. Terdapatnya pemahaman bagi stakeholder dan masyarakat tentang RAD-API
'Dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim
6 bidang 0 6 bidang 500 6 bidang 500 6 bidang 300 6 bidang 300 6 bidang 0160
2. Naskah Akademis Penyusunan Perda RAD Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
2. Tersusunnya NA Perda RAD-API
Dokumen Naskah Akademis Perda RAD-API
0 0 0 0 1 dokumen raperda
250 0 0 0 0 1 dokumen 0160
3. Penyusunan Raperda RAD Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
3. Raperda RAD-API Dokumen Raperda RAD-API
0 0 0 0 0 0 1 dokumen 250 0 0 1 dokumen 0160
4. Pembangunan Sistem Monitoring & Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim
4. Menurunnya tingkat kerentanan Jakarta terhadap perubahan iklim
'Dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim
0 0 0 0 1 sistem 500 0 0 0 0 1 sistem 0160
5. Evaluasi Upaya Lokal Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim
5. Rekomendasi upaya lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
'Dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim
0 0 0 0 0 0 3 wilayah kota
300 2 wilayah kota dan 1 kabupaten
300 5 kota & 1 kabupaten
0160
6. Pembinaan Program Kampung Iklim
6. Tersedianya Kampung Iklim Percontohan di tiap wilayah kota dan
'Dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim
0 0 6 lokasi 500 6 lokasi 500 6 lokasi 500 6 lokasi 500 6 lokasi 0160
7. Evaluasi Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
7. Dokumen Kajian Kerentanan Wilayah Jakarta Terhadap Perubahan Iklim dan
0 0 0 0 1 dokumen 1500 0 0 0 0 1 dokumen 0160
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
57
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
4. Melindungi lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam
7. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam
10. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air
3. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
1.Evaluasi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Beban Pencemar
20. Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan
1. Dokumen evaluasi penetapan daya dukung dan daya tampung sungai
Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung sungai (8 sungai)
0
TargetRp
(Juta)
0 0
TargetRp
(Juta)
0 1 dokumen (Ciliwung, Mookervart, Pesanggrahan, Cipinang, Krukut)
TargetRp
(Juta)
400 1 dokumen (Grogol, Angke, Sunter, Cakung, Kamal)
TargetRp
(Juta)
400 1 dokumen (Kalibaru, Jati Kramat, Mampang, Tarum Barat)
TargetRp
(Juta)
400 Dokumen evaluasi penetapan daya dukung dan daya tampung (14 sungai)
0160
2. Penyusunan Rancangan Perhitungan Valuasi Ekonomi Lingkungan untuk Ketersediaan Air Bersih di DKI Jakarta
2. Dokumen Rancangan Perhitungan Valuasi Ekonomi Lingkungan untuk Ketersediaan Air Bersih di DKI Jakarta
Dokumen Kajian Strategis dan Perencanaan Strategi Tingkat Ketahanan Air (Water Security) Provinsi DKI Jakarta
0 0 1 dokumen 250 0 0 0 0 0 0 Dokumen Rancangan Perhitungan Valuasi Ekonomi Lingkungan untuk Ketersediaan Air Bersih di DKI Jakarta
0160
4. Melindungi lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam
7. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam
10. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air
3. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
3. Kajian Perencanaan Penetapan Kelas Air dan Mutu Air Sasaran
20. Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan
3. Dokumen Perencanaan Penetapan Kelas Air dan Mutu Air Sasaran
0 0 1 dokumen (sistem sungai yang masuk ke Kanal Banjir
350 1 dokumen (Krukut dan Tarum Barat)
350 1 dokumen (Mookevart, Grogol, Angke)
350 1 dokumen (Cakung, Kamal, Kalibaru, Jati Kramat)
350 Dokumen Perencanaan Penetapan Kelas Air dan Mutu Air Sasaran (10 sungai)
0160
4. Kajian Akademis Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Danau dan Situ
4. Dokumen Kajian Akademis Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Danau dan Situ
Dokumen Pedoman Perlindungan Ekosistem Situ dan Sungai (2009)
0 0 1 dokumen 350 0 0 0 0 0 0 Dokumen Kajian Akademis Perencanaan Pengendalia
0160
5. Penetapan daya Dukung dan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai
5. Tersusunnya dokumen Penetapan Daya Dukung dan Daya tampung Beban pencemar Sungai
Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung sungai (8 sungai)
1 dokumen (S. Cakung, Kamal, Buaran)
300 1 dokumen (Jati Kramat, Kalibaru, Mampang dan Tarum Barat)
300 0 0 0 0 0 0 Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung 13 sungai
0160
5. Merehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam
8. Meningkatkan penataan lingkungan hidup
11. Terkoordinasi-nya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di DKI Jakarta
6. Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DKI Jakarta, Tahap II-III dan Raperdanya
6. Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
1 dokumen (tahap I)
1 Dokumen RPPLH Tahap II
400 1 Dokumen RPPLH Tahap III
400 Naskah akademis & Raperda
400 0 0 0 0 1 Dokumen Raperda
0160
7. Penyusunan rencana Mekanisme Perijinan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Tersusunnya rencana Mekanisme Perijinan Pengelolaan Lingkungan Hidup
0 0 0 1 Dokumen rencana mekanisme Perijinan
200 1 dokumen rencana Pengendalian Teknis
200 0 0 0 0 1 Pergub 0160
8. Penyusunan Rencana Penilaian Teknis Pencemaran Udara dari Sumber Emisi Tidak Bergerak
8. Tersedianya Rencana Penilaian Teknis Pencemaran Udara dari Sumber Emisi Tidak Bergerak
0 0 0 1 dokumen rencana Penilaian Teknis
200 1 dokumen rencana Pengendalian Teknis
200 0 0 0 0 1 Pergub 0160
9. Kajian Penetapan Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan Permen LH
9. Tersedianya Kajian Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan Permen LH No.5/2012
0 0 0 1 Dokumen Kajian
500 1 Dokumen Naskah Akademis
300 0 0 0 0 1 Pergub 0160
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
58
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
5. Merehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam
8. Meningkatkan penataan lingkungan hidup
TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta) TargetRp
(Juta)
21. Terpulihkan-nya kondisi lingkungan dan kualitas sumberdaya air di DKI Jakarta
11. Terkoordinasi-nya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di DKI Jakarta
3. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
10. Kaji ulang kebijakan pengelolaan
10. tersedianya kebijakan baru lingkungan hidup
0 0 0 1 dokumen 250 0 0 0 0 0 0 1 dokumen 0160
1. Pembinaan Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan
1. Meningkatkan peran serta dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan Sumber Daya Perkotaan
0 0 0 1 sektor 200 0 0 0 0 0 0 1 sektor 0160
2. Penyusunan dokumen program Percepatan Sanitasi Permukiman. dalam mendukung MDG'2015
2. Tersusunnya dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1 dokumen Strategi Sanitasi Provinsi (SSP)
1 dokumen 350 1 dokumen 350 1 dokumen 350 0 0 0 0 3 dokumen PPSP
0160
5. Merehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam
8. Meningkatkan penataan lingkungan hidup
11. Terkoordinasi-nya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di DKI Jakarta
3. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
21. Terpulihkan-nya kondisi lingkungan dan kualitas sumberdaya air di DKI Jakarta
3. Penyusunan Masterplan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Air Sungai
Dokumen Kajian Akademis Masterplan Pengendalia
0 0 1 dokumen (Ciliwung, Grogol, Angke, Mookervart)
350 1 dokumen (Kali Baru Timur, Cipinang, Krukut, Pesanggrahan)
350 1 dokumen (Sunter, Jatikramat, Kali Baru Barat, Cakung, Buaran)
350 0 0 Dokumen Masterplan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Air Sungai (13 Sungai)
01603. Dokumen Masterplan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Air Sungai
4. Pengadaan Suku Cadang IPAL
0 0 0 1 paket 50 1 paket 50 1 paket 50 1 paket 50 1 paket 01604. Tersedianya Suku Cadang IPAL
5. Pemeliharaan IPAL 0 1 paket 150 1 paket 150 1 paket 150 1 paket 150 1 paket 150 1 paket 01605. Terpeliharanya IPAL
6. Belanja Modal IPAL 0 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 01606. Beroperasinya IPAL secara optimal
6. Melindungi lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam
9. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam
12. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air
7. Evaluasi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai
Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung sungai (8 sungai)
0 0 0 0 1 dokumen (Ciliwung, Mookervart, Pesanggrahan, Cipinang, Krukut)
400 1 dokumen (Grogol, Angke, Sunter, Cakung, Kamal)
400 1 dokumen (Kalibaru, Jati Kramat, Mampang, Tarum Barat)
400 Dokumen evaluasi penetapan daya dukung dan daya tampung (14 sungai)
01607. Dokumen evaluasi penetapan daya dukung dan daya tampung sungai
8. Penyusunan Rancangan Perhitungan Valuasi Ekonomi Lingkungan untuk Ketersediaan Air Bersih di DKI
Dokumen Kajian Strategis dan Perencanaan Strategi Tingkat Ketahanan Air (Water Security) Provinsi DKI Jakarta
0 0 1 dokumen 250 0 0 0 0 0 0 Dokumen Rancangan Perhitungan Valuasi Ekonomi Lingkungan untuk Ketersediaan Air Bersih di DKI Jakarta
01608. Dokumen Rancangan Perhitungan Valuasi Ekonomi Lingkungan untuk Ketersediaan Air Bersih di DKI
9. Kajian Perencanaan Penetapan Kelas Air dan Mutu Air
0 0 0 1 dokumen (sistem sungai yang masuk ke Kanal Banjir Timur)
350 1 dokumen (Krukut dan Tarum Barat)
350 1 dokumen (Mookevart, Grogol, Angke)
350 1 dokumen (Cakung, Kamal, Kalibaru, Jati Kramat)
350 Dokumen Perencanaan Penetapan Kelas Air dan Mutu Air Sasaran (10 sungai)
01609. Dokumen Perencanaan Penetapan Kelas Air dan Mutu Air Sasaran
10. Kajian Akademis Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Danau dan Situ
Dokumen Pedoman Perlindungan Ekosistem Situ dan Sungai (2009)
0 0 1 dokumen 350 0 0 0 0 0 0 Dokumen Kajian Akademis Perencanaan Pengendalian Pencemaran danPemulihan KualitasDanau dan Situ
016010. Dokumen Kajian Akademis Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Danau dan Situ
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
59
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
7. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
10. Meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup.
13. Masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Penetapan daya Dukung dan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai
22. Meningkat-kan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
11. Tersusunnya dokumen Penetapan Daya Dukung dan Daya tampung Beban pencemar Sungai
Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung sungai (8 sungai)
1 dokumen (S. Cakung, Kamal, Buaran)
TargetRp
(Juta)
300 1 dokumen (Jati Kramat, Kalibaru, Mampang dan Tarum Barat)
TargetRp
(Juta)
300 0
TargetRp
(Juta)
400 0
TargetRp
(Juta)
0 0
TargetRp
(Juta)
0 Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung 13 sungai
0160
1. Penilaian dalam rangka Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan
1. Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan
'89 kegiatan usaha
75 kegiatan usaha
350 150 kegiatan usaha
300 225 kegiatan usaha
300 300 kegiatan usaha
300 375 kegiatan usaha
300 375 kegiatan usaha
0074
2. Pembinaan dan Penilaian Adipura dan Kalpataru
1. Meningkatnya kebersihan, keindahan dan kualitas lingkungan di Kota Administrasi
5 kota 5 kota 400 5 kota 300 5 kota 400 5 kota 500 5 kota 600 5 kota 0076
3. Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata
3. Meningkatnya jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan
13 sekolah 21 sekolah - 40 sekolah 300 50 sekolah 400 60 sekolah 500 70 sekolah 600 241 sekolah 0076
4. Edukasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Stop Nyampah di Kali
4. Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
6 kelurahan 6 kelurahan -200 6 kelurahan 300 6 kelurahan 300 6 kelurahan 300 6 kelurahan 300 30 kelurahan 0076
5. Pameran Lingkungan dan Apresiasi Lingkungan Hidup
5. Terlaksananya event-event lingkungan
2 event 2 event 500 2 event 600 2 event 600 2 event 600 2 event 600 - 0076
6. Penyusunan dan Sosialisasi Status Lingkungan Hidup daerah
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum, dan tersedianya informasi kualitas
2 dok dan CD
2 dok dan CD
300 2 dok dan CD
300 2 dok dan CD
300 2 dok dan CD
300 2 dok dan CD
300 2 dok dan CD
0076
7. Peningkatan Kompetensi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
7. Meningkatnya kompetensi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
0 0 0 10 Kelurahan 100 10 Kelurahan 100 10 Kelurahan 100 10 Kelurahan 100 40 Kelurahan 0076
8. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dalam rangka Pemeringkatan Kinerja Perusahaan
8. Terlaksananya pemeringkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha
0 0 0 110 kegiatan usaha
1000 120 kegiatan usaha
1020 130 kegiatan usaha
1030 140 kegiatan usaha
1040 150 kegiatan usaha
0074
9. Pengembangan Partisipasi Industri dalam Pengurangan Limbah Padat B3 berbasis EPR
9. Terlaksananya penanganan limbah B3 sumber non instansional berbasis EPR
0 0 0 4 kali FGD dan 1 kali workshop
250 1 dokumen dasar hukum dan 1 inisiasi pilot project
300 2 kali sosialisasi dan pengembangan 1 pilot project
400 2 kali sosialisasi dan 1 produk limbah B3
450 1 produk sistem pengelolaan limbah B3
0076
1. Pembinaan pengelolaan air limbah usaha skala kecil (USK)
1. Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah dan Berkurangnya beban air limbah proses yang
0 40 USK 200 40 USK 200 40 USK 200 40 USK 200 40 USK 200 200 USK 007623. Tertangani nya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK)
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
60
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
8. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan hidup
11. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Rp (Juta)
Rp (Juta)
Rp (Juta)
Rp (Juta)
Rp (Juta)
24. Berkurang nya pencemaran air limbah domestik
14. Terkendalinya pencemaran air limbah
4. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Pembinaan Sanitasi Pada Wilayah Area Beresiko Sangat Tinggi
1. Jumlah kelurahan yang dibina
0 10 kelurahan 250 10 kelurahan 250 10 kelurahan 250 10 kelurahan 250 10 kelurahan 250 50 kelurahan 0076
2. Pemilihan dan Persiapan Pembangunan IPAL Domestik komunal permukiman percontohan di Provinsi DKI Jakarta
2. Tertanganinya air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta
0 5 titik 300 5 titik 350 5 titik 350 5 titik 350 5 titik 350 25 DED 0076
3. Pembangunan Sarana Sanitasi Pengolahan Air Limbah di Permukiman
3. Terbangunnya Sarana Sanitasi di Provinsi DKI Jakarta
0 0 0 5 unit 2125 5 unit 2125 5 unit 2125 5 unit 2125 20 unit IPAL Komunal
0076
4. Pengawasan, monitoring dan evaluasi IPAL Domestik Komunal di Permukiman
4. Terkendalinya operasional IPAL Domestik Komunal Permukiman di Provinsi DKI Jakarta
0 0 0 10 unit 200 15 unit 250 20 unit 300 1025 350 25 unit 0076
9. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan hidup
12. Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
25. Peningkatan sarana laboratorium lingkungan
15. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
1. Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian
1. Terlaksananya keberlangsungan analisis laboratorium lingkungan
27 peralatan laboratorium
8 peralatan 9700 8 peralatan 3500 8 peralatan 3500 6 peralatan 3000 5 peralatan 2500 35 peralatan 0160
2. Pengadaan Bahan Kimia dan Standard Refference Material (SRM)
2. Tersedianya bahan kimia dan standard refference material (SRM)
80 jenis ?/ 100 jenis
100 jenis 400 80 jenis ?/ 100 jenis
550 80 jenis ?/ 100 jenis
600 80 jenis ?/ 100 jenis
650 80 jenis ?/ 100 jenis
700 80 jenis 0160
3. Pemeliharaan dan Operasional IPAL Laboratorium
3. Terpeliharanya IPAL Laboratorium
1 unit 1 unit (100%) 100 1 unit (100%) 100 1 unit (100%) 100 1 unit (100%) 100 1 unit (100%) 100 1 unit (100%) 0160
1. Pengadaan dan Pemasangan Meter
1. Terlaksananya konservasi air tanah
974 unit 2020 unit 6336 1000 unit 4000 680 unit 2500 300 unit 1500 300 unit 1500 4300 unit 016026. Terlaksana-nya konservasi air tanah
2. Pembangunan Sumur Pantau Air
2. Terbangunnya sumur pantau air tanah
0 0 0 2 unit 600 2 unit 600 3 unit 600 3 unit 600 10 unit 0160
3. Pembangunan Sistem Telemetri Sumur Pantau
3. Terbangunnya sistem telemetri sumur pantau
0 0 0 20 unit 1000 20 unit 1000 10 unit 500 10 unit 500 60 unit 0160
4. Pembangunan Sistem Telemetri Sumur Produksi
4. Terbangunnya sistem telemetri sumur produksi
0 0 0 50 unit 1000 1000 unit 2000 100 unit 2000 100 unit 2000 300 unit 0160
10. Meningkat-kan dan mengembangkan sarana dan Prasarana SKPD
13. Pemeliharaan sarana dan Prasarana SKPD
16. Terpeliharanya sarana dan Prasarana SKPD
6. Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
1. Pemeliharaan Gedung SKPD
1. Beroperasionalnya sarana SKPD
1 paket (gedung BPLHD)
1 paket (gedung BPLHD)
175 1 paket (gedung BPLHD)
200 1 paket (gedung BPLHD)
200 1 paket (gedung BPLHD)
200 1 paket (gedung BPLHD)
200 1 paket (gedung BPLHD)
0159
2. Pemeliharaan Taman SKPD
1 paket (taman BPLHD)
1 paket (taman BPLHD)
0 1 paket (taman BPLHD)
150 1 paket (taman BPLHD)
150 1 paket (taman BPLHD)
150 1 paket (taman BPLHD)
150 1 paket (taman BPLHD)
01592. Terwujudnya kenyamanan lingkungan kerja
3. Penataan Arsip 0 0 0 1 paket 50 1 paket 50 1 paket 50 1 paket 50 1 paket 01593. Tertatanya arsip SKPD
4. Penyediaan Jasa Satuan Pengamanan SKPD
4. Terciptanya keamanan kantor
12 orang 12 orang 350 12 orang 350 12 orang 350 12 orang 350 12 orang 350 12 orang 0159
5. Penyediaan jasa cleaning service
5. Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja
1 tahun 1 tahun 250 1 tahun 250 1 tahun 250 1 tahun 250 1 tahun 250 1 tahun 0159
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
61
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
6. Pemeliharaan dan Perawatan Pendingin Ruangan (AC)
6. Terciptanya kenyamanan ruangan kerja
45 unit ac 45 unit ac
TargetRp
(Juta)
100 45 unit ac
TargetRp
(Juta)
100 45 unit ac
TargetRp
(Juta)
100 45 unit ac
TargetRp
(Juta)
100 45 unit ac
TargetRp
(Juta)
100 45 unit ac 0159
7. Pemeliharaan dan Perawatan Pendingin Ruangan (AC) LLHD
7. Terpeliharanya prasarana UKPD LLHD
0 10 unit 35 15 unit 50 15 unit 50 15 unit 50 15 unit 50 15 unit/tahun 0159
8. Pemeliharaan dan Perawatan Komputer
8. Terpeliharanya prasarana SKPD
15 unit 15 unit 60 50 unit 60 75 unit 100 100 unit 120 125 unit 120 125 unit 0159
9. Pemeliharaan Mesin Genset
9. prasarana SKPD
Terpeliharanya 1 unit 1 unit 50 1 unit 80 1 unit 80 1 unit 80 1 unit 100 1 unit 0159
10 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Komunikasi
10. prasarana SKPDTerpeliharanya 1 paket
jaringan listrik gedung
1 paket jaringan listrik gedung
200 1 paket jaringan listrik gedung
100 1 paket jaringan listrik gedung
150 1 paket jaringan
150 1 paket jaringan listrik gedung
200 1 paket jaringan listrik gedung
0159
11. Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pemadam Kebakaran
11. prasarana SKPDTerpeliharanya 20 apar 20 apar 90 20 apar 0 1 paket 150 1 paket 150 1 paket 150 1 paket alat
pemadam kebakaran
0159
12. Pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor
12. Terkelolanya invetaris kantor
0 0 0 1 SKPD 50 1 SKPD 50 1 SKPD 50 1 SKPD 50 1 SKPD 0159
13. Pemeliharaan dan Operasionalisasi sistem server BPLHD
13. Terpeliharanya prasarana SKPD
5 server 5 server 0 8 server 50 8 server 50 8 server 50 8 server 50 8 server 0159
14. Pemeliharaan dan Operasional Website, Email, Opini Publik dan LAPOR!
14. Tersedianya informasi pengelolaan lingkungan
1 sistem 1 sistem 40 1 sistem 50 1 sistem 50 1 sistem 50 1 sistem 50 1 sistem 0159
15. Pengadaan Cetakan SKPD
1. Tersedianya sarana SKPD
1 paket 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 0159
16. Pengadaan ATK SKPD
2. Tersedianya sarana SKPD
1 paket 1 paket 200 1 paket 800 1 paket 800 1 paket 800 1 paket 800 1 paket 0159
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja (Pengadaan Komputer, Notebook, Printer)
3. Tersedianya sarana SKPD
0 10 unit pc4 unit printer
100 40 unit pc5 unit printer
500 20 unit pc4 unit printer
200 20 unit pc5 unit printer
200 20 unit pc5 unit printer
200 125 unit pc30 unit printer
0159
18. Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan (AC)
4. Tersedianya sarana SKPD
45 unit ac 0 0 30 unit 200 0 0 10 unit 75 10 75 50 unit 0159
18. Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan (AC)
4. Tersedianya sarana SKPD
45 unit ac 0 0 30 unit 200 0 0 10 unit 75 10 75 50 unit 0159
19. Belanja Modal Infocus Set, Sound System Set
5. Tersedianya sarana SKPD
0 0 0 2 paket 100 0 0 0 0 0 0 2 paket 0159
20. Belanja Modal Alat Penghancur Kertas
6. Tersedianya sarana SKPD
2 unit 0 0 6 unit 100 0 0 0 0 8 unit 0159
21. Belanja Modal Alat-Alat Dokumentasi
7. Tersedianya sarana SKPD
0 0 0 1 set 100 0 0 0 0 0 0 1 set 0159
22. Belanja Modal Mebeler
8. Tersedianya sarana SKPD
0 0 0 1 paket 200 0 0 1 paket 200 0 0 1 set 0159
22. Belanja Modal Mebeler
8. Tersedianya sarana SKPD
0 0 0 1 paket 200 0 0 1 paket 200 0 0 1 set 0159
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
62
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
Rp (Juta)
Rp (Juta)
Rp (Juta)
Rp (Juta)
Rp (Juta)
23. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
9. Tersedianya sarana SKPD
0 0 0 1 paket (apar, smoke sensor & hydran
1000 0 0 0 0 0 0 1 paket (apar, smoke sensor & hydran
0159
10.Meningkat-kan dan mengembangkan sarana dan Prasarana SKPD
13. Pemeliharaan sarana dan Prasarana SKPD
16. Terpeliharanya sarana dan Prasarana SKPD
7. Pengelolaan Kendaraan Dinas
24. Belanja Modal Pengadaan CCTV set
10. Tersedianya sarana SKPD
0 0 0 1 paket 100 0 0 0 0 0 0 1 paket 0159
25. Belanja Modal SerVer SKPD
11. Tersedianya sarana SKPD
5 server 0 0 3 server 200 0 0 0 0 0 0 3 server 0159
26. Pengadaan ATK LLHD
12. Tersedianya sarana SKPD
115 jenis 100 jenis 150 100 jenis 150 100 jenis 150 100 jenis 175 100 jenis 175 115 jenis/tahun
0159
27. Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan (AC)
13. Tersedianya sarana SKPD
- 4 unit 50 8 unit 100 4 unit 50 4 unit 50 4 unit 50 24 unit 0159
28. Penyewaan Mesin Fotocopy LLHD
14. Tersedianya sarana SKPD
- 1 unit 50 1 unit 50 1 unit 50 1 unit 50 1 unit 50 1 unit 0159
29. Pembuatan Bahan Cetakan Informasi Lingkungan
15. Tersedianya media informasi pengelolaan lingkungan
1 paket 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 200 1 paket 0159
30. Penyediaan Makanan dan Minum Tamu dan SKPD
1 tahun 1 tahun 184 1 tahun 200 1 tahun 200 1 tahun 200 1 tahun 200 1 tahun 0159
31. Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Terakreditasi
28 patameter 2 patameter 100 2 patameter 100 2 patameter 100 2 patameter 100 2 patameter 100 38 patameter
0159
33. Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Perijinan Berdasarkan ISO
0 0 0 1 paket 100 1 paket 100 1 paket 100 1 paket 100 1 paket 0159
16. Tersedianya makan minum bagi pegawai dan tamu SKPD
17. Terpenuhinya jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan
32. Penyewaan mesin fotocopy
2 unit 2 unit 75 2 unit 100 2 unit 100 2 unit 100 2 unit 100 2 unit 015918. Tersedianya sarana foto copy untuk SKPD
19. Terpenuhinya jasa pelayanan perijinan Lingkungan dengan baik
34. Pengadaan dan Pemasangant Genset SKPD
1 unit 0 0 1 unit 700 0 0 0 0 0 0 1 unit 015920. Tersedianya sarana genset SKPD
35. Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet
3 paket 3 paket 1095 3 paket 1100 3 paket 1100 3 paket 1100 3 paket 1100 3 paket 015921. Tersedianya sarana SKPD
1. Pengadaan BBM Kendaraan Dinas, Genset dan STNK Kendaraan Dinas
9 unit 9 unit 300 9 unit 300 9 unit 300 9 unit 300 9 unit 300 9 unit 01591. Beropersionalnya kendaraan dinas SKPD
2. Pengadaan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional LLHD serta STNK Kendaraan Dinas
- 3 mobil, 2 motor
70 3 mobil, 2 motor
100 3 mobil, 2 100 3 mobil, 2 125 3 mobil, 2 125 3 mobil, 2 motor
01592. Beroperasionalnya kendaraan dinas operasional UKPD LLHD
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
63
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BPLHD PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN SASARANINDIKATORSASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
KONDISIAWAL2012
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISIAKHIR2017
Nomor ArahKebijakandalam SIP BAPEDA
INDIKATOROUTPUT 2013 2014 2015 2016 2017
1. Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas PPLHD
1. Tersedianya pejabat pengawas lingkungan Hidup
14 orang 20 orang
TargetRp
(Juta)
450 20 orang
TargetRp
(Juta)
450 20 orang
TargetRp
(Juta)
450 20 orang
TargetRp
(Juta)
450 20 orang
TargetRp
(Juta)
450 45 unit ac 015911.Meningkat-kan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
14. Meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan hidup
17. SDM Lingkungan Hidup menjadi lebih responsif dan kompetitif
8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Pengembangan kapasitas Pegawai BPLHD
2. Meningkatnya wawasan dan prestasi kerja pegawai
0 1 SKPD 75 1 SKPD 75 1 SKPD 75 1 SKPD 75 1 SKPD 75 1 SKPD 0159
3. Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya kapasitas SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup
0 0 0 30 orang 250 30 orang 250 30 orang 250 30 orang 250 120 orang 0159
4. Penyediaan Ekstra Fooding dan Susu Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
4. Tersedianya Ekstra Fooding dan Susu Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
60 orang 60 orang 200 60 orang/tahun
200 60 orang/tahun
250 60 orang/tahun
250 60 orang/tahun
250 60 orang/tahun
0159
5. Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Personil LLHD
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur UKPD LLHD
20 orang 20 orang 120 15 orang 120 15 orang 120 15 orang 120 15 orang 120 20 orang 0159
6. Penyelenggaraan pembinaan rohani untuk pegawai
6. Terselenggaranya kegiatan pembinaan rohani di BPLHD
1 SKPD 1 SKPD 25 1 SKPD 25 1 SKPD 25 1 SKPD 25 1 SKPD 25 1 SKPD 0159
1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Terkoordinasi perencanaan tahunan SKPD
1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100 1 dokumen 100 1 dokumen 100 1 dokumen 100 1 dokumen 015912.Meningkat-kan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup di hulu, hilir dan pesisir.
15. Membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan
18. Pengelolaan urusan lingkungan hidup semakin efisien dan akuntabel
9.Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD
1. Penyusunan Neraca Keuangan
1. Tersedianya laporan keuangan SKPD
1 paket laporan Keuangan
1 tahun 75 1 tahun 100 1 tahun 125 1 tahun 150 1 tahun 150 1 tahun 015913.Meningkatkan kinerja pelaporan keuangan SKPD
16. Pencapaian laporan kinerja keuangan yang akuntabel
19. Laporan akuntasi kinerja pengelolaan keuangan SKPD yang di terima baik oleh auditor
10. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
64 Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
65
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,
keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau
kegiatan, seperti dalam tabel 6.1 berikut.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
KondisiKinerja
pada awalperiodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan dan diinformasikan status mutu airnya
67 titik 70 titik 80 titik 80 titik 90 titik 90 titik 90 titik
2. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 250 kasus
3. Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
1000 kegiatan
usaha
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
66
No. Indikator
KondisiKinerja
pada awalperiodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 2017
4. Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan
592 ijin IPAL
150 ijin 150 ijin 150 ijin 150 ijin 200 ijin 800 ijin IPAL
60 Ijin TPS B3
60 ijin 60 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 400 ijin TPS B3
0 Ijin Cerobong
- 100 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 400 ijin cerobong
4256 ijin pemanfaatan
air tanah
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor
Baru 30, Izin Pantek
Baru 30, Izin Pantek
Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor
Baru 20, Izin Pantek
Baru 30, Izin Pantek
Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor
Baru 15, Izin Pantek
Baru 28, Izin Pantek
Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor
Baru 15, Izin Pantek
Baru 28, Izin Pantek
Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor
Baru 10, Izin Pantek
Baru 27, Izin Pantek
Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 1500, Izin Bor
Baru 90, Izin Pantek Baru 144,
Izin Pantek Perpanjangan
500
5. 100 kegiatan usaha
Berkurangnya tingkat pencemaran udara
100 kegiatan usaha
100 kegiatan usaha
100 kegiatan usaha
100 kegiatan usaha
100 kegiatan usaha
500 kegiatan usaha
100 kendaraan
2000 kendaraan
2000 kendaraan
2000 kendaraan
2000 kendaraan
2000 kendaraan
10000 kendaraan
64 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali 112 kali
6. 25 kasus Pelanggaran
BM
Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
50 kasus 60 kasus 70 kasus 80 kasus 90 kasus 90 kasus
4 Kasus Pidana
10 kasus 11 kasus 12 kasus 13 kasus 14 kasus 14 kasus
50 Kasus sengketa
50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 250 kasus
7. 18 kali 18 kali 24 kali 36 kali 48 kali 96 kali 96 kaliJumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien
8. 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKUTerinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi
9. 100 titik 100 titik 150 titik 200 titik 267 titik 267 titik 267 titikJumlah titik pemantauan Air tanah
10. 40 titik 40 titik 40 titik 40 titik 40 titik 40 titik 40 titikJumlah titik pemantauan Situ
11. 41 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titikJumlah titik pemantauan Laut
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
67
No. Indikator
KondisiKinerja
pada awalperiodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 2017
12. 100 kegiatan usaha
120 kegiatan usaha
130 kegiatan usaha
140 kegiatan usaha
150 kegiatan usaha
160 kegiatan usaha
160 kegiatan usaha
Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha
13. 1142 80 80 75 75 70 1522Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan
14. 700 dokumen kegiatan
tahap operasi
800 dokumen
900 dokumen
1000 dokumen
1100 dokumen
1147dokumen
1147dokumen
Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan
15. 0 lokasi 2 lokasi 2 lokasi - - - 2 lokasiTerlaksananya penilaian & evaluasi implementasi dokumen lingkungan
16. 32 unit 32 unit 34 unit 36 unit 38 unit 40 unit 40 unitTersedianya monitoring pemanfaatan air tanah
4274 pelanggan
4330 pelanggan
4430 pelanggan
4520 pelanggan
4620 pelanggan
4710 pelanggan
4710 pelanggan
30 lokasi pemboran
30 lokasi pemboran
30 lokasi pemboran
29 lokasi pemboran
28 lokasi pemboran
27 lokasi pemboran
144 lokasi pemboran
214 lokasi sumur
eksisting
200 lokasi sumur
eksisting
225 lokasi sumur
eksisting
250 lokasi sumur
eksisting
275 lokasi sumur
eksisting
300 lokasi sumur
eksisting
1250 lokasi sumur
eksisting
40 lokasi sumur baru
30 lokasi sumur baru
30 lokasi sumur baru
29 lokasi sumur baru
28 lokasi sumur baru
27 lokasi sumur baru
144 lokasi sumur baru
17. Jumlah dokumen RPPLH
1 1 1 1 0 0 1
18. Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta
8 sungai 1 dokumen (3 sungai)
1 dokumen (2 sungai)
Dokumen penetapan
daya dukung dan daya tampung 13 sungai
19. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
3 Kelompok
3 Kelompok
3 Kelompok
3 Kelompok
3 Kelompok
3 Kelompok
3 Kelompok
89 kegiatan usaha
peserta SUPER
75 kegiatan usaha
150 kegiatan usaha
225 kegiatan usaha
300 kegiatan usaha
375 kegiatan usaha
375 kegiatan usaha
peserta SUPER
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
68
No. Indikator
KondisiKinerja
pada awalperiodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRPJMD
2012 2013 2014 2015 2016 2017
20. Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil
0 USK 40 USK 40 USK 40 USK 40 USK 40 USK 40 USK
21. Berkurangnya pencemaran air limbah domestik
0 kelurahan
10 kelurahan
10 kelurahan
10 kelurahan
10 kelurahan
10 kelurahan
10 kelurahan
22. Dipahami & diterap-kannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca
Dokumen RAD GRK
desiminasi desiminasi desiminasi dan draft regulasi
desiminasi dan draft regulasi
desiminasi dan draft regulasi
desiminasi dan draft regulasi
23. Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca
Pergub No. 131/2012
6 sektor 6 sektor 6 sektor 7 sektor 7 sektor 7 sektor
24. Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim
Dokumen RAD
Adaptasi Perubahan
Iklim
6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang
25. Terlaksananya konservasi air tanah
974 unit meter air
2020 1000 680 300 300 4300 unit
10 AWLR 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
26. Peningkatan sarana laboratorium lingkungan
27 peralatan laboratoium
8 peralatan laboratoium
8 peralatan laboratoium
8 peralatan laboratoium
6 peralatan laboratoium
5 peralatan laboratoium
35 peralatan laboratoium
100 jenis 100 jenis 100 jenis 100 jenis 100 jenis 100 jenis 100 jenis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
69
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta ini merupakan
dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD selama periode 2013 –
2017, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013 – 2017.
Renstra BPLHD ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan,
Kooredinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi BPLHD.
Renstra BPLHD merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra BPLHD dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) BPLHD yang merrupakan rencana tahunan BPLHD Provinsi DKI Jakarta selama
periode lima tahun, 2013-2017.
Renstra BPLHD diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Bdan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian
kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,
serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
70 Rencana Strategis 2013-2017 BPLHD Provinsi DKI Jakarta
Jl. Casablanca Kav. 1, Kuningan - Jakarta SelatanTelp: 021-5209651, 5209653Fax: 021-529643
http://[email protected], [email protected]