rencana strategi (re nstra) perubahan tahun 2017
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGI(RENSTRA) PERUBAHAN
TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN LEBAK
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page i
KATA PENGANTAR
Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena ataskarunia, taufiq dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lebak dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 -2019.
Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garisbesar kekuatan (strenght) , kelemahan (weakness), peluang (oppurtunity)dan tantangan (thread) selama 5 (tahun) tahun kedepan, juga strategidalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluangyang ada untuk menata manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur PegawaiNegeri Sipil di Kabupaten Lebak agar dapat memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara professional, dengan demikian Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak mempunyai acuan umum tentangarah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dandijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiapkegiatan dan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan lebihkongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpaditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisatimbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangkapanjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dalampenyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruhpejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lebak, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masihada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membanguntentu sangat diharapkan.
Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebihmemacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kinerja yanglebih baik di masa mendatang.
Lebak, 27 Oktober 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN LEBAK
H. EDI WAHYUDI,S.Sos,M.SiNIP. 19680520 199006 1001
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB. I PENDAHULUAN Halaman
1.1. Latar Belakang 11.2. Landasan Hukum 21.3. Maksud dan Tujuan 31.4 Sistematika Penulisan 4
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN 6
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 62.2. Sumber daya SKPD 72.3. Kinerja Pelayanan SKPD 152.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD 16
BAB. III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN 17FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi 193.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil
28Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi 293.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 303.5. Penentuan Isu-isi strategis 30
BAB. IV VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 32KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD 334.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 344.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 35
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 37KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF5.1. Program 37
BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA 41TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Tabel 42
PENUTUP 42
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.
Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)
SKPD, sesuai Undang-undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-undang - Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam
sistem pemerintahan di Indonesia.
Sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah
dibentuklah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berdasar
pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
Pembinaan Kepegawaian ditujukan untuk mewujudkan sistem
kepegawaian yang mantap, dengan pengembangan pegawai yang
dilaksanakan secara terus menerus, berencana melalui upaya pendidikan
dan pelatihan, pendidikan kedinasan, pembinaan Pegawai Negeri Sipil
dengan disertai bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi,
kode etik, disiplin serta pemberian penghargaan yang sesuai dengan
kredibilitas pribadi dan organisasi dengan tetap mengacu serta
memperhatikan kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara.
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang
pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali,
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 2
diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang demokratis
(democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem
pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi
bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah
dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan
aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan
bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga
keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta
diarahkan pada peningkatan Sumber daya Manusia. Peningkatan SDM
dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna
mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
1.2 Landasan HukumLandasan hukum pembuatan rencana strategi adalah mengacu pada:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 3
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah.
12.Peraturan Pemerintahan No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah;
14.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –2014;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004tentang Transparasi dan Partisipasi Dalam PenyelenggaraanPemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenLebak;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025.
21.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
22.Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak.
1.3 Maksud dan Tujuan1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Perubahan adalah :
Dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan untuk melakukan
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 4
perubahan Renstra SKPD sesuai dengan Kelembagaan perangkat
daerah yang dibentuk.
1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah :
Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang
memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis
yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan
program pembangunan daerah selama 5 ( lima ) tahun kedepan.
Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman
penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I :
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II
1.4
:
Sistematika Penulisan.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2.2 Sumberdaya SKPD Badan Kepegawaian,Pendidikan dan
Pelatihan
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian , Pendidikandan Pelatihan
BAB III
2.4
:
Tantangan dan Peluang
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
3.1
FUNGSI
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2 Telaah Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih
3.3 Telaah Restra K/L dan Renstra Provinsi
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 5
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Isu-3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Tabel
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tabel
PENUTUP
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 6
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak
a. Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lebak1. Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.2. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lebak
Badan mempunyai tugas pokok membantu Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) Daerah dalam merumuskan, menyelenggarakan,membina, serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakandaerah pada bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
c. Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan KabupatenLebak
1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan proseduryang ditetapkan Pemerintah;
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuaidengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan strukturalatau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Penyiapan pensiun Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma,standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturanperundang-undangan;
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 7
7. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan AparaturSipil Negara sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yangtelah ditetapkam dengan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan administrasi Aparatur Sipil Negara Daerah;9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
10. Penyampian informasi kepegawaian daerah kepada BadanKepegawaian Negara.
11. Pelaksanaan kesekretariatan meliputi penyusunan program,keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaianBadan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya
2.2 SUMBER DAYA SKPD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak harus didukung oleh sumberdaya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaranmaupun sarana prasarana yang memadai. Untuk sumber dayamanusia/aparatur harus senantiasa bekerja sesuai dengan jabaran tugasdan fungsinya yang tertuang pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Sertatata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan KabupatenLebak.
2.2.1 Kelembagaan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan KabupatenLebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten LebakNomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah kabupaten Lebak.
2.2.2 Keadaan Personalia
Jumlah Pegawai 34 ( Tiga Puluh Empat ) dan Tenaga KerjaSukarela 7 (tujuh) orang jumlah seluruh personil 41 ( empat puluhsatu ) merupakan sumberdaya Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihan yang harus menangani Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Lebak pada Bulan Januari Tahun 2017 berjumlah10.880 PNS.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 8
Sumber daya PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Kabupaten Lebak terinci sebagai berikut :
1) Berdasarkan Pendidikan
Catatan :data bulanJanuari2017
No. PENDIDIKAN JUMLAH1. S 2 82. S 1 143. D-IV -3. Sarmud / D-3 64. SMA 85. SMP 26. SD 3
J u m l a h 41
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 9
Struktur Organisasi
DASAR :• PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATEN LEBAK;
• PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 57 TAHUN 2016TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN KABUPATEN LEBAK
= GARIS KOMANDO
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN
KEUANGAN
SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANGPEMBINAAN DANDATA INFORMASI
BIDANGPENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BIDANG
MUTASI
SUB BIDANGPEMBINAAN DAN
DISIPLIN APARATUR
SUB BIDANG SISTEMINFORMASI
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANGPENGEMBANGAN
KARIR
SUB BIDANGDIKLAT TEKNIS
DAN FUNGSIONAL
SUB BIDANGMUTASI JABATAN
STRUKTURAL
SUB BIDANGMUTASI JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SUB BIDANGANALISIS DATAKEPEGAWAIAN
SUB BIDANGKESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUB BIDANG DIKLATKEPEMIMPINAN
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 10
2) Berdasarkan Pangkat / Golongan
No. PANGKAT/GOL.RUANG JUMLAH
1. Golongan IV 3Pembina Utama Madya -Pembina Utama Muda 1
Pembina Tingkat I 1Pembina 1
2. Golongan III 19Penata Tk. I 2
Penata 4Penata Muda Tk. I 10
Penata Muda 33. Golongan II 10
Pengatur Tk. I 2Pengatur 5
Pengatur Muda Tk. I -Pengatur Muda 3
4. Golongan I 2Juru Tk. I -
Juru 2Juru Muda Tk. I -
Juru Muda -5. TKS /Non
Golongan7
J u m l a h 1 s.d 5 41Catatan : data bulan Januari 2017
3) Berdasarkan Eselon
No. ESELON JUMLAH
1. Eselon II-b 12. Eselon III-a 13. Eselon III-b 34. Eselon IV-a 9
J u m l a h 14Catatan : data bulan Januari 2017
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 11
4) Staf Pelaksana
No.
1.
STAF PELAKSANA
Staf
JUMLAH
21J u m l a h 27
Catatan : data Januari 2017
5) Berdasarkan Gender
No. JENIS KELAMIN JUMLAH
1. P r i a 26
2. Wanita 15
J u m l a h 41Catatan : data bulan Januari 2017
2.2.3 Pejabat Struktural dan Fungsional1. Kepala Badan Pejabat Eselon II-b 1 (satu) orang mempunyai tugas
pokok memimpin, merumuskan, mengoordinaskan, membina, danmengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidangKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasionalperencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian,kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaankeuangan.
Sekretaris dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2(dua) Sub Bagian :
1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi danmemproses penyusunan bahan perencanaan program dankegiatan serta penatausahaan dan pelaporan keuangan padaBadan.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 12
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pejabat Eselon
IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan pelayananadministrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasandan pengelolaan barang milik daerah lingkup Badan
3. BIDANG PEMBINAAN DAN DATA INFORMASImempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakanoperasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan dan data informasipegawai
Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Aparatur Eselon IV-a 1(satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu KepalaBidang Pembinaan dan Data Informasi dalam melaksanakanpembinaan dan disiplin Aparatur
Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Eselon IV-a 1(satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu KepalaBidang Pembinaan dan Data Informasi dalam melaksanakan SistemInformasi Kepegawaian
Kepala Sub Bidang Analisis Data Kepegawaian Eselon IV-a 1 (satu)orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakankegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pembinaandan Data Informasi dalam melaksanakan analisis data kepegawaian
4. Bidang Mutasimempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakanoperasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan mutasi.
Pejabat Eselon III-b 1 (satu) orang mempunyai tugas :
Kepala Bidang Mutasi dalam pelaksanakan tugas dan fungsinyadibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang :
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 13
Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV-a 1 (satu)orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakankegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Mutasi dalammelaksanakan Mutasi Jabatan Struktural.
Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional Eselon IV-a 1 (satu)orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakankegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Mutasi dalammelaksanakan mutasi jabatan fungsional.
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Eselon IV-a 1 (satu)orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakankegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Mutasi dalammelaksanakan kegiatan kesejahteraan pegawai.
5 BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHANmempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakanoperasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihanpegawai.
Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai Eselon IV-a 1(satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu KepalaBidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan pegawai.
Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Pegawai Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu KepalaBidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan pendidikandan pelatihan teknis fungsional.
Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Pegawai Eselon IV-a 1 (satu)orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakankegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pendidikandan Pelatihan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihankepemimpinan.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 14
2.2.4 Sarana dan Peralatan Kerja Utama
1. Sarana Gedung Kantor, terdiri dari :
NO U R A I A N JUMLAH / SATUAN
a. Ruang Kerja Kepala Badan 1 Ruang
b. Ruang Kerja Sekretaris dan Staf 2 Ruang
c. Ruang Kerja Kepala BidangPembinaan dan Data Informasi
1 Ruang
d. Ruang Kerja Kepala BidangPendidikan dan Pelatihan
2 Ruang
e. Ruang Kerja Kepala Bidang Mutasi 2 Ruang
f. Ruang Data 1 Ruang
g. Ruang Pertemuan 1 Ruang
h. Kamar mandi / WC 3 Ruang
i. Mushola 1 Ruang
2. Prasarana/Peralatan Kerja Utama
NO URAIAN / JENIS JUMLAH / SATUAN
a. Meja Kursi Eselon II 2 Unit
b. Meja Kursi Eselon III 8 Unit
c. Meja Kursi Eselon IV 11 Unit
d. Meja Kursi Staf 46 Unit
e. Almari 8 Buah
f. Filling Cabinet 17 Buah
g. Komputer 18 Buah
h. Printer 20 Buah
i. Note Book 10 Buah
j. LCD 1 Buah
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 15
k. Mesin Ketik manual 3 Buah
l. Kendaraan roda empat 1 Buah
m. Kendaraan roda dua 9 Buah
n. Brankas 1 Buah
o. Almari Kayu 10 Buah
p. Jaringan Web Site BKPP 3 Jaringan
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Lebak sesuai dengan tupoksi adalah mengurusi
administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang
diatur dalam peraturan perundang- undangan yang meliputi:
Bezzeting pegawai;
Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai; Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai;
Pengurusan Ijin Belajar;
Pengurusan Tugas Belajar;
Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai ;
Penerbitan Kartu Suami Isteri ;
Administrasi Pengajuan Cuti ;
Pemberian Penghargaan/Reward dan sanksi/ punishment;
Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
Administrasi Pensiun.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 16
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak yangmenjadi target pelayanan pada tahun 2009 - 2013 menurut golonganberjumlah :
No. TahunGOLONGAN
JUMLAHIV III II I
1. 2009 3.643 4.189 3.673 108 11.613
2. 2010 3.617 4.424 3.719 123 11.883
3. 2011 3.705 4.321 3.532 128 11.686
4 2012 3.767 4.316 3.540 103 11.706
5. 2013 3.670 5.037 2.281 103 11.091
Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana StrategisBadan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2009-2013 melaluistrategi, kebijakan, program dan kegiatan, hasil evaluasi capaian kinerjapelayanan yang menjadi urusan wajib sesuai ketentuan Permendagri No.13 Tahun 2006.
4 Tantangan dan Peluang
Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanuntuk 5 tahun kedepan adalah :1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang
harus ditangani secara cepat dan tepat ;2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun
kedepan yang perlu disiapkan pengantinya ;3. Posisi jabatan struktural/fungsional PNS yang masih belum terisi ;
4. Masih adanya Pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS;
5. PNS yang masih memerlukan pendidikan penjenjanganuntuk meningkatkan kompetensi.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 17
Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :
a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang
dapat dikembangkan dalam penataan personil ;
b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan
dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan professional;
c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola
PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;
d. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung
pelayanan yang prima, cepat dan tepat.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 32
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN
Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Lebak mengacu pada Renstra Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak
2014-2019 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati
periode 2014-2019 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2010 - 2014 yang mengarah pada
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi Demokratis yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan yang baik;
Misi Mewujudkan pemerintahan good governance ( tata kelola
kepemerintahan yang baik ), clean goverment ( pemerintah yang bersih ),
berkeadilan dan demokratis;
Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan
semakin meningkatnya kepuasan masyarakat ;
Sasaran Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada msayarakat ;
Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati periode 2014-2019 maka
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lebak menggunakan metode Deskriftif dan Induktif/Analitik dengan
melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam
garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit
didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijaksanaan, Program
dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan
yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 33
4.1. VISI DAN MISI :
Visi yang disepakati dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Lebak mencerminkan apa yang ingin dicapai
dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan
harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak
lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Lebak “ karena
Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan merupakan Organisasi
Perangkat Daerah yang merupakan elemen penting dalam
mensukseskan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Lebak,
dirumuskan VISI sebagai berikut :
” MENUJU PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR YANGPROFESIONAL MELALUI PENATAAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN YANG HANDAL”
Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
a. Sumberdaya aparatur yang profesional adalah aparatur yangberdisiplin dalam pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan danmemiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memilikiwawasan yang luas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Penataan Pengelolaan pegawai yang handal adalah perencanaan,penataan dan penempatan pegawai yang memiliki kemampuanteknis dan kompetensi ;dministrasi kepegawaian yang mudah, cepatdan tepat ;
Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lebak Sumberdaya Aparatur yang profesional artinyaPegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional diharapkanmampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang diselenggarakanoleh pemerintah daerah. Sedangkan visi dapat berjalan sesuaidengan harapan jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan,sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukungsesuai dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 34
M I S I :Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak yang menggambarkan tujuan
yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Agar tujuan tersebut dapat Visi
yang ditetapkan,
Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebakadalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yangprofesional;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan danpelatihan;
3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;4. Mengembangkan tata kelola data kepegawaian berbasis Teknologi
Informasi;
NILAI - NILAI :Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai
luhur yang harus dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan khususnya serta pegawai diseluruh lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebak pada umumnya adalah harus mampu
menjadi :
Pegawai yang berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengabdian; Pegawai yang mempunyai rasa kejujuran dalam bekerja; Pegawai yang berinovasi dan berpikir maju menyongsong program
masa depan; Pegawai yang profesional dalam tugas.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Dengan telah ditetapkannya tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 dan
searah dengan VISI Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu :
” Menuju Kabupaten Yang Maju dan Berdaya Saing melaluiPemantapan Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan”
Tujuan dan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 35
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pencapaian target
merupakan ukuran keberhasilan yang berdasar pada pangkal Visi dan
Misi .
Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan
hasil Faktor Penentu Keberhasilan (FPK),maka selanjutnya disusun tujuandan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten Lebak
2014-2019 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang menjadi
urusan wajib tersusun dalam tabel berikut :
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
1. Strategi Pembangunan
Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalamrangka mengimplementasikan agenda pembangunan pada BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lebak 5(lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut :1. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS, strategi
diarahkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti, Bintek,Kursus-kursus dan Pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNSdaerah;
2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensistrategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinasdan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikanformal, serta dengan memberikan sosialisasi peraturan bidangkepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan teknisdan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan danpenataan personil yang profesional dan proporsional;
3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yangprofesional dan proporsional melalui sistem manajemenkepegawaian strategi diarahkan dengan memberikan bantuantugas belajar ikatan dinas , pemberian ijin belajar PNS ke jenjangpendidikan yang lebih tinggi, rekruitmen calon praja IPDN danseleksi penerimaan calon pegawai melalui formasi umum maupunhasil pendataan GTT/PTT, memberikan penghargaan/reward
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 36
kepada PNS untuk peningkatan kesejahteraan , memberikansanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplindan peningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yangbaik, melalui pembangunan sistem pelayanan kepegawaianberbasis teknologi informasi melaui pengelolaan pengembanganpembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dandata elektronik;
4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik,strategi diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasaranayang memadai untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efisiendan tepat waktu kepada pegawai di lingkungan PemerintahKabupaten Lebak.
2. Kebijakan
1. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan
punishment melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan
rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin
belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on
the right place serta menyempurnakan system kerja dan
peningkatan sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui
pendidikan dan pelatihan;
3. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat
dan akurat berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan
kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Lebak.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 32
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN
Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Lebak mengacu pada Renstra Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak
2014-2019 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati
periode 2014-2019 yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2010 - 2014 yang mengarah pada
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi Demokratis yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan yang baik;
Misi Mewujudkan pemerintahan good governance ( tata kelola
kepemerintahan yang baik ), clean goverment ( pemerintah yang bersih ),
berkeadilan dan demokratis;
Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan
semakin meningkatnya kepuasan masyarakat ;
Sasaran Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada msayarakat ;
Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati periode 2014-2019 maka
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lebak menggunakan metode Deskriftif dan Induktif/Analitik dengan
melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam
garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit
didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijaksanaan, Program
dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan
yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 33
4.1. VISI DAN MISI :
Visi yang disepakati dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Lebak mencerminkan apa yang ingin dicapai
dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan
harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak
lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Lebak “ karena
Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan merupakan Organisasi
Perangkat Daerah yang merupakan elemen penting dalam
mensukseskan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Lebak,
dirumuskan VISI sebagai berikut :
” MENUJU PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR YANGPROFESIONAL MELALUI PENATAAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN YANG HANDAL”
Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
a. Sumberdaya aparatur yang profesional adalah aparatur yangberdisiplin dalam pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan danmemiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memilikiwawasan yang luas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Penataan Pengelolaan pegawai yang handal adalah perencanaan,penataan dan penempatan pegawai yang memiliki kemampuanteknis dan kompetensi ;dministrasi kepegawaian yang mudah, cepatdan tepat ;
Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lebak Sumberdaya Aparatur yang profesional artinyaPegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional diharapkanmampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang diselenggarakanoleh pemerintah daerah. Sedangkan visi dapat berjalan sesuaidengan harapan jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan,sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukungsesuai dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 34
M I S I :Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak yang menggambarkan tujuan
yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Agar tujuan tersebut dapat Visi
yang ditetapkan,
Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebakadalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yangprofesional;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan danpelatihan;
3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;4. Mengembangkan tata kelola data kepegawaian berbasis Teknologi
Informasi;
NILAI - NILAI :Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai
luhur yang harus dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan khususnya serta pegawai diseluruh lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebak pada umumnya adalah harus mampu
menjadi :
Pegawai yang berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengabdian; Pegawai yang mempunyai rasa kejujuran dalam bekerja; Pegawai yang berinovasi dan berpikir maju menyongsong program
masa depan; Pegawai yang profesional dalam tugas.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Dengan telah ditetapkannya tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 dan
searah dengan VISI Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu :
” Menuju Kabupaten Yang Maju dan Berdaya Saing melaluiPemantapan Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan”
Tujuan dan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 35
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pencapaian target
merupakan ukuran keberhasilan yang berdasar pada pangkal Visi dan
Misi .
Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan
hasil Faktor Penentu Keberhasilan (FPK),maka selanjutnya disusun tujuandan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten Lebak
2014-2019 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang menjadi
urusan wajib tersusun dalam tabel berikut :
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
1. Strategi Pembangunan
Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalamrangka mengimplementasikan agenda pembangunan pada BadanKepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lebak 5(lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut :1. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS, strategi
diarahkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti, Bintek,Kursus-kursus dan Pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNSdaerah;
2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensistrategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinasdan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikanformal, serta dengan memberikan sosialisasi peraturan bidangkepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan teknisdan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan danpenataan personil yang profesional dan proporsional;
3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yangprofesional dan proporsional melalui sistem manajemenkepegawaian strategi diarahkan dengan memberikan bantuantugas belajar ikatan dinas , pemberian ijin belajar PNS ke jenjangpendidikan yang lebih tinggi, rekruitmen calon praja IPDN danseleksi penerimaan calon pegawai melalui formasi umum maupunhasil pendataan GTT/PTT, memberikan penghargaan/reward
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 36
kepada PNS untuk peningkatan kesejahteraan , memberikansanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplindan peningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yangbaik, melalui pembangunan sistem pelayanan kepegawaianberbasis teknologi informasi melaui pengelolaan pengembanganpembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dandata elektronik;
4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik,strategi diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasaranayang memadai untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efisiendan tepat waktu kepada pegawai di lingkungan PemerintahKabupaten Lebak.
2. Kebijakan
1. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan
punishment melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan
rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin
belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on
the right place serta menyempurnakan system kerja dan
peningkatan sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui
pendidikan dan pelatihan;
3. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat
dan akurat berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan
kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Lebak.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 37
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur, pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Lebak terdapat program yang merupakan kegiatan untuk
belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Masing-masing
program dijelaskan sebagai berikut :
5.1.1 PROGRAM SKPD
1. PROGRAM
Program SKPD merupakan program untuk mendukung
pelaksanaan program utama (Urusan Wajib / Belanja Langsung).
Sedangkan Program SKPD merupakan kegiatan belanja rutin terdiri 6
(enam) program dan implementasi kedalam 18 (delapan belas ) kegiatan.
Untuk program prioritas yang menjadi urusan wajib/ belanja langsung
terdiri dari 1 (satu) program dan dijabarkan kedalam 23 (dua puluh
tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui10 ( sepuluh ) kegiatan, yaitu ;
1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan DinasOperasional ;
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 38
1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
1.5. Penyediaan alat tulis kantor ;
1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
1.7. Penyediaan komponem instalasi listrik/penerangan bangunankantor ;
1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.9. Makan dan Minum
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :
2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Dilaksanakan melalui 5 ( lima) kegiatan, yaitu ;
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
3.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
3.3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
3.4. Pembekalan Kewirausahan bagi PNS yang Purna Bhakti
3.5. Usulan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:.
4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD ;
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 39
Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada BelanjaLangsung
1. Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan,yaitu :
1.1. Penyusunan Renstra SKPD
1.2. Penyusunan Renja SKPD.
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui 20
(dua puluh) kegiatan, yaitu :
2.1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier
2.2. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
(Proses Kenaikan Pangkat)
2.3. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah (Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Administrsai
Kepegawaian) (SAPK) ;
2.4. Seleksi Penerimaan calon PNS;
2.5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
2.6. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas ;
2.7. Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan Praja
IPDN;
2.8. Monitoring Aparatur dan Pengendalian Disiplin Pegawai ;
2.9. Penyusunan Formasi Pegawai ;
2.10. Workshop Penilaian Prestasi Kerja
2.11. Proses Administrasi Pensiun PNS dan Penyelesaian
Karpeg,Karis/Karsu dan Taspen
2.12. Penyelesaian dan Layanan Kenaikan Gaji Berkala
2.13. Penyelenggaraan Ujian dan Ujian Kenaikan Pangkat
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 40
Penyesuaian Ijazah
2.14. Pengembangan sistem absensi elektronik
2.15. Bintek/workshop pengelolaan kepegawaian
2.16. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama
2.17. Penilaian Kompetensi Jabatan
2.18. Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
2.19. Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP)
2.20. Pengembangan dan Penataan Arsip Pegawai
2. KEGIATAN
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan
wajib / Belanja Langsung di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Lebak yang ditetapkan melalui kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 41
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPMJD
Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka
mencapai visi pembangunan 5 tahun Kabupaten Lebak Tahun 2014-
2019 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program
adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang
ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program
dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian
dan hasil musyawarah pembangunan. Indikator kinerja SKPD Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah dengan
sasaran semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan umum daerah
memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan
SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi sarana dan
prasarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan
sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten. Indikator yang
diharapkan adalah semakin meningkatnya kepuasan masyarakat dan
menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Indikator rencana kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lebak disusun sebagaimana tabel berikut.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 42
P E N U T U P
Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan Sumberdaya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan
kebebasan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia
yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan
baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas
profesional aparatur.
Amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur
hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai
pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat
dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan.
Hakekat Otonomi Daerah memberikan ruang interaksi yang
mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut
tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumberdaya
Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat.
Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan
Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga mampu menyelenggarakan Otonomi
Daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
sebagai bagian dari manajemen kepegawaian nasional, diperlukan perumusan
kebijakan manajemen kepegawaian secara komprehensif berdasarkan :
1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap
menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian
nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi ;
2. Pengembangan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi
jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja.
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 43
Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan
pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-
sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan
arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan.
Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui
monitoring dan evaluasi kinerja serta proses
penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.
Rangkasbitung, 27 Oktober 2016
Kepala Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lebak
H.EDI WAHYUDI,S.Sos,M.SiNIP. 196805021990061001
P E N U T U P
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 44
Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan Sumberdaya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan
kebebasan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia
yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan
baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas
profesional aparatur.
Amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur
hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai
pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat
dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan.
Hakekat Otonomi Daerah memberikan ruang interaksi yang
mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut
tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumberdaya
Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat.
Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan
Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga mampu menyelenggarakan Otonomi
Daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
sebagai bagian dari manajemen kepegawaian nasional, diperlukan perumusan
kebijakan manajemen kepegawaian secara komprehensif berdasarkan :
1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap
menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian
nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi ;
2. Pengembangan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi
jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja.
Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 45
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan
pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-
sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan
arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan.
Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui
monitoring dan evaluasi kinerja serta proses
penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.
Rangkasbitung, 27 Oktober 2016
Kepala Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Lebak
H.EDI WAHYUDI,S.Sos,M.SiNIP. 196805021990061001