rencana penyiapan lahan kegiatan skala ... - kotaku.pu…
TRANSCRIPT
RENCANA PENYIAPAN LAHAN
KEGIATAN SKALA KAWASAN
KELURAHAN OPAS INDAH DAN
KELURAHAN GEDUNG NASIONAL
KELURAHAN OPAS INDAH DAN KELURAHAN GEDUNG
NASIONAL
KECEMATAN TAMAN SARI
KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KATA PSNGANTAR
ProgramyKOTAKU bertujuan untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi untuk
intervensi penanganan kawasan kumuh (termasuk peningkatan dan pelayanan infrastruktur
primer dan sekunder serta konstr-ulisi dari infrastruktlir tersier), dimana Pemerintah Kota
Pangkalpinang diperbolehkan untuk mengarahkan rancargan dan pelaksanaan kegiatan.
Sebuah landasan koordinasi disiapkan untuk memanlhatkan semua sumber daya (organisasi dan
keuangan) yang tersedia dari progmm. Semua kegiatan dalam Program KOTAKU perlu
memenuhi persyaratan pengeiolaan lingkungan dan sosial, rnaka disusunlah dokumen LARAP
(Land Acquisition and Resettlement Action Plan) atau Rencana Penyiapan Lahan sebelum
pelaksanaan kegiatan dimulai. Dokumen Rencana Penyiapan Lahan disusun untuk merekam
Warga Terdampak Pembangunan (WTF) serta akses apa saja yang terdampak dalam
pembangunan maka disusunlah dokumen ini, berupa hasil survei lapang, identifikasi dan
inventarisasi permasalahan beseria program-pro grafli penafi ganannya.
Laporan ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pihak proyek dan Pemerintah Kota
Pangkalpinang setempat dalam menindaklanjuti langkah-langkah yang harus ditempuh untuk
kelancaran pelaksanaan peke{aan penyusunan LARAP/ Rencana Penyiapan Lahan Kota
Pangkaipinang. Demikian Laporan ini disusun, atas perhatiannya diucapkanterima kasih.
Pangkalpinang Juni 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan DaeralvPokj a
Perrnukiman Kota
C,
NIP. 19730809 199303 I002
RENCANA PENYEDIAAN TANAH
Program KOTAKU Skala Kawasan
Penataan Kawasan Opas Indah dan Gedung Nasional Kota
Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2 Tujuan ........................................................................................................ 3
1.3 Ruang Lingkup ........................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN KEGIATAN
2.1 Gambaran Umum Kota Pangkalpinang .................................................... 4
2.2 RPJMD Kota Pangkalpinang...................................................................... 6
2.3 Permasalahan kekumuhan Kota Pangkalpinang ....................................... 7
2.4 Profil Kawasan Prioritas Pangkalpinang ..................................................... 8
2.5 Konsep Penanganan Kumuh Kawasan Prioritas ....................................... 12
BAB III KEBIJAKAN PENYEDIAAN TANAH DAN PENANGANAN WARGA
DAN ASET TERDAMPAK
3.1. Komponen Kegiatan yang Membutuhkan Penyediaan Tanah ................... 16
3.2. Peraturan Terkait Penyediaan Tanah ........................................................ 16
3.3. Identifikasi Warga dan Aset Terdampak .................................................. 17
3.4. Sosialisasidan Penyepakatan dengan WTP .............................................. 26
3.5. Skema penanganan WTP .......................................................................... 26
BAB IV PELAKSANAAN PENYEDIAAN TANAH
4.1. Rencana Kerja .......................................................................................... 28
4.2. Pelaksanaan Rencana kerja ...................................................................... 28
4.3. Pelaksanaan Penyediaan Tanah ............................................................... 30
BAB V PEMANTAUAN PENGELOLAAN INFORMASI MASYARAKAT
5.1. Pemantauan selama proses kegiatan ........................................................ 32
5.2. Pelaporan ................................................................................................... 32
5.3. Pengelolaan Informasi Masyarakat ............................................................ 33
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, arah kebijakan pembangunan
wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan
berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera. Sasaran pembangunan
kawasan permukiman secara nasional adalah pencapaian target akses
universal untuk memenuhi kebutuhan 100% akses sanitasi layak, 0% hektar
kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses universal air minum. Kementerian
PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan berbagai program
untuk mendukung pencapaian target nasional tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 2/PRT/M/2016
tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan
Kumuh yang kemudian diperbaharui dengan Permen PUPR Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya
(DJCK) menginisiasi kolaborasi melalui program KOTAKU dengan pemerintah
daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk
mewujudkan permukiman layak huni.
Kegiatan pembangunan oleh Program KOTAKU dilaksanakan dengan
mengikuti prinsip‐prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan
lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-
undang dan peraturan yang berlaku.
Pelibatan berbagai pihak secara kolaboratif dalam penyelenggaraan
pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan diharapkan
memberikan berbagai dampak positif, dalam meningkatkan komitmen pemerintah
daerah untuk terus membangun kolaborasi dalam kerangka percepatan penanganan
permukiman kumuh meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program serta
hasil pembangunan sarana dan prasarana yang ikut dilaksanakan di wilayahnya.
Mengingat sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman
yang dilaksanakan Program KOTAKU, berpotensi akan menimbulkan dampak pada
2
lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Sehingga dalam tahapan
penyelenggaraan kegiatan memerlukan upaya pengelolaan dampak untuk mitigasi
dampak negatif dan memastikan kelayakan kegiatan yang direncanakan.
Program KOTAKU dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam kegiatan
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini akan menggunakan
kebijakan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang telah diadopsi dari
pengalaman PNPM Mandiri Perkotaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada
saat pelaksanaan pendampingan kegiatan, pemerintah kota/kabupaten, kelurahan/
desa, masyarakat, konsultan dan fasilitator harus menerapkan prinsip dasar
pengamanan lingkungan menjadi perhatian utama. Setiap usulan kegiatan yang
akan memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan
lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak.
Berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang Nomor
388/KEP/BAPPEDA/XII/2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang terdapat 14 kawasan Permukiman
Kumuh yang terdapat di 14 Kelurahan dengan total luas sebesar 196,2 Ha. Salah
satu kelurahan tersebut adalah Kelurahan Opas Indah dan Kelurahan Gedung
Nasional Kecamatan Taman Sari yang mempunyai luasan permukiman kumuh
17,70 Ha dan 6,6 Ha yang merupakan prioritas pertama penangan kumuh menurut
dokumnen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh Perkotaan) Kota Pangkalpinang.
Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan
skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari LOAN
IDB. Pelaksanaan kegiatan skala kawasan akan dilakukan pada 94 kota prioritas,
salah satunya adalah Kota Pangkalpinang. Rencana aksi penanganan permukiman
kumuh Kota Pangkalpinang dicantumkan dan di tuangkan dalam Memorandum
Program RP2KPKP, yang memuat rencana penataan kawasan prioritas Kelurahan
Opas Indah dan Gedung Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
Sumber dana untuk penataan kawasan Opas Indah dan Gedung Nasional yang
didanai melalui Loan IDB sebesar Rp. 12.550.009.000 Milyar.
3
1.2 Tujuan
Tujuan penyusunan RPL adalah mendokumentasikan proses dan legalisasi
penyediaan tanah untuk pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja PKP Kota
Pangkalpinang sesuai dengan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan
program Kotaku.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan RPL meliputi:
a. Sosialisasi rencana kegiatan;
b. Identifikasi warga, aset dan utilitas terdampak;
c. Rembug kesepakatan dengan WTP;
d. Mendokumentasikan proses dan legalisasi penyediaan tanah;
4
BAB II
GAMBARAN KEGIATAN
2.1 Gambaran Umum Kota Pangkalpinang
Kota Pangkalpinang adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, luas wilayah Kota
Pangkalpinang sebesar 118,4 Km2, dengan batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Desa Pagarawan Kec. Merawang Kab. Bangka
b. Sebelah Selatan : Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kab.Bangka
c. Sebelah Timur : Selat Karimata
d. Sebelah Barat : Desa air Duren Kec. Mando Barat Kab. Bangka
Kota Pangkalpinang terletak di Pulau Bangka dan mempunyai posisi
astronomis pada garis 106◦ 4′ sampai dengan 106◦ 7′ bujur timur dan garis 2◦ 4’
sampai dengan 2◦ 10’ lintang selatan. Kondisi topogafi wilayah Kota Pangkalpinang
pada umumnya bergelombang dan berbukit, dengan ketinggian 20–50 m dari
permukaan laut dan kemiringan 0–25 persen. Secara morfologi, daratan Kota
Pangkalpinang berbentuk cekung dimana bagian pusat kota berada di daerah
rendah dan struktur bebatuan di wilayah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur
utama berupa depresi lipatan geoantiklin. Wilayah Kota Pangkalpinang termasuk ke
dalam bagian hilir daerah Aliran Sungai (DAS) Batu Rusa. Kota Pangkalpinang juga
memiliki beberapa sungai dimana pada umumnya terdiri dari sungai-sungai kecil
yang bermuara ke Sungai Rangkui. Selain Sungai Rangkui terdapat juga Sungai
Pedindang di bagian selatan, dimana kedua sungai ini berfungsi sebagai saluran
utama pembuangan air hujan kota yang mengalir ke Sungai Baturusa dan berakhir
di Laut Cina Selatan. Pembagian administrasi wilayah Kota Pangkalpinang daat
dilihat pada gambar 2.1 berikut:
5
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pangkalpinang
6
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2023
Visi Kota Pangkalpinang adalah “Kota Pangkalpinang sebagai Kota
SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Makmur).
Misi :
1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan
kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, pelindungan masyarakat dan
peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuj tercapainya Good
Governance.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang
berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pembangunan Kota Pangkalpinang pada Tahun 2018-2023 juga diarahkan
pada 10 Program Prioritas Pembangunan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi sektor unggulan
2. Peningkatan iklim investasi
3. Peningkatan produktivitas, daya saing dan potensi komoditas lokal berbasis
ekonomi kreatif
4. Penanggulangan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial kemasyarakatan
5. Optimalisasi penanggulangan dan mitigasi bencana serta Pemantapan Stabilitas
keamanan dan ketertiban
6. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dalam Percepatan Reformasi Birokrasi
7. Peningkatan Kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender
8. Peningkatan daya saing dan pelestarian seni budaya daerah
9. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang
daerah
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya daerah
Sumber : RPJMD 2018-2023
7
2.3 Permasalahan Kekumuhan Kota Pangkalpinang
Berdasarkan pemuktakhiran data baseline Tahun 2017 di wilayah
permukiman yang dilakukan oleh masyarakat melalui Program KOTAKU, kondisi
kekumuhan kota Pangkalpinang “Kumuh Ringan”. Gambaran kondisi kekumuhan
Kota Pangkalpina ng sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1;
Berdasarkan hasil evaluasi Kelurahan Kumuh di Kota Pangkalpinang Tahun
2014 dengan mengacu pada Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor
388/KEP/BAPPEDA/XII/2014, tentang lokasi Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh, sebaran permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang terdapat
pada 14 kelurahan dari 42 kelurahan dengan luasan sebesar 196,2 Ha di 14
Kelurahan Kumuh di Kota Pangkalpinang, dengan sebaran lokasi sebagaimana
pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2 Sebaran Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang
No Kecamatan Kelurahan Lokasi Kumuh
Luas
Kumuh
(Ha)
Tingkat Ke-
kumuhan
Jml Penduduk di Lokasi Kumuh (Jiwa)
Kepadatan
Bangunan di
Lokasi Kumuh
Karateristik
Lokasi Kumuh/ Tipologi
Struktur Ruang Kota
Pola Ruang di Lokasi Kumuh
1
Pangkal Balam
Lontong Pancur
5,3 Ringan 458 22
Unit/Ha Dataran Rendah
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Rendah serta Pelabuhan
2 Pangkalbala
m Ketapang 16,2 Ringan 2.652
41 Unit/Ha
Dataran Rendah, diatas air
dan di tepi air
Pusat Kegiatan Wilayah II (PKW II)
Permukiman dengan Kepadatan Sedang, DAS dan Ruang Terbuka Hijau
3 Taman Sari Opas Indah
17,7 Ringan 1.729 25
Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Tinggi, DAS, RTH serta Perdagangan dan Jasa
4 Taman Sari Gedung Nasional
6,6 Ringan 679 26
Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiata Wilayah Regional (PKW Regional )
Permukiman dengan Kepadatan Tinggi serta Ruang Terbuka Hijau
5 Taman Sari Rawa
Bangun 16,3 Ringan 1.471
23 Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiatan Wilayah Regional (PKW Regional )
Permukiman dengan Kepadatan Tinggi, DAS, RTH serta Perdagangan dan Jasa
6 Taman Sari Batin Tikal
1,8 Ringan 169 28
Unit/Ha Dataran Rendah
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Tinggi serta Perdagangan dan Jasa
7 Taman Sari Kejaksaa
n 24,5 Ringan 2.018
21 Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Pusat Kegiatan Lingkungan
Permukiman dengan Kepadatan Tinggi, Ruang Terbuka Hijau
8
Air (PKL) dan DAS
8 Bukit Intan Pasir Putih
22,8 Ringan 2.034 24
Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Sedang, DAS dan RTH
9 Bukit Intan Semabung Lama
15,6 Ringan 1.965 34
Unt/Ha Dataran Rendah
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Sedang, serta Perdagangan dan Jasa
10 Rangkui Parit
Lalang 44,8 Ringan 3.300
20 Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Tinggi dan DAS Pedindang
11 Rangkui Bintang 6,0 Ringan 636 27
Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiatan Wilayah Regional (PKW Regional)
Perdagangan dan Jasa
12 Girimaya
Semabung Baru
7,9 Ringan 1.167 40
Unit/Ha Dataran Rendah
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Sedang , RTH Perdagangan dan Jasa,
13
Girimaya Pasar Padi
2,4 Sedang 437 45
Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiatan Wilayah Regional (PKW Regional )
Perdagangan dan Jasa
14 Girimaya
Batu Intan
8,3 Ringan 404 17
Unit/Ha
Dataran Rendah & Tepi
Air
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Permukiman dengan Kepadatan Tinggi serta dominan Perdagangan dan Jasa
2.4 Profil Lokasi Kumuh Kelurahan Opas Indah
Lokasi Kumuh Opas Indah merupakan salah satu Lokasi kumuh yang
terdapat di Kecamatan Taman Sari. Lokasi Permukiman Kumuh ini memiliki luas
Lokasi 17,70 Ha, dan Lokasi kumuh kejaksaan memiliki letak pada titik geografis
dengan titik koordinat 106;7;3.7791 LS dan titik koordinat 2;7;6.9848 BT. Lokasi
Kumuh Opas Indah memiliki karakteristik wilayah yang dimana letaknya merupakan
Lokasi sekitar pusat Kota Pangkalpinang dan sebagian Lokasi kumuh berada di
bantaran sungai. Kelurahan Opas Indah dilalui oleh sungai rangkui dan menjadi
pertemuan antara saluran linggarjati dengan sungai rangkui.
9
Tabel 2.3 Profil Umum Kelurahan Opas Indah
A Kelurahan Opas Indah
B RT/RW RT 01/RW 01, RT 02/RW 01, RT 03/RW 01, RT 04/RW 01
C Jumlah Kepala Rumah Tangga 449
D Jumlah Kepala Keluarga 542
E Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR 190
F Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR 259
G Jumlah Penduduk Laki-Laki 895
H Jumlah Penduduk Perempuan 834
I Jumlah Penduduk 3.169
Kawasan prioritas adalah suatu kawasan permukiman yang terdapat di Kota
Pangkalpinang yang karena potensi, persoalan, dan karakteristik yang dimilikinya
perlu untuk ditangani terlebih dahulu. Kawasan prioritas ini pada dasarnya unik
untuk setiap kota termasuk di Kota Pangkalpinang dan ditetapkan berdasarkan pada
kebutuhan dan kesepakatan pemangku kepentingan serta di sesuaikan dengan
karakter Kota Pangkalpinang. Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan
prioritas di Kota Pangkalpinang di kategorikan sebagai berikut
Identifikasi Kondisi Kekumuhan (fisik)
Identifikasi Pertimbangan Lain
Legalitas Lahan
10
Gambar 2.2 Peta Sebaran Kumuh Kota Pangkalpinang
Lontong Pancur 5,3 Ha
Ketapang 16,2
Ha
Pasir Putih 22,8 Ha
Pasar Padi 2,4 Ha
Semabung Baru 7,9 Ha
Semabung Lama 15,6 Ha
Gedung Nasional 6,6
Ha
Batin Tikal 1,8 Ha
Kejaksaan 24,5 Ha
Rawa Bangun 16,3 Ha
Bintang 6 Ha
Parit Lalang 44,8 Ha
Batu Intan 8.3 Ha
11
Gambar 2.3 Peta Kawasan Kumuh Kota Pangkalpinang
7
6
2
1
4
5
3
Keterangan :
Kawasan 1 ( Kel. Pasir Putih dan Pasar Padi)
Kawasan 2 ( Kel. Gedung Nasional & Opas Indah)
Kawasan 3 ( Kel. Kejaksaan, Rawa Bangun & Batin Tikal)
Kawasan 4 ( Kel. Semabung Lama & Semabung Baru)
Kawasan 5 ( Kel. Bintang, Parit Lalang & Batu Intan)
Kawasan 6 ( Kel. Ketapang)
Kawasan 7 (Kel. Lontong Pancur)
12
2.5 Konsep Penanganan Kumuh Kawasan
Pola peningkatan kualitas yang digunakan pada setiap permukiman kumuh
dalam konsekuensi dan penerapannya sangat tergantung pada masing-masing
tipologi permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan tidak seluruh permukiman kumuh
dapat ditangani dengan pendekatan yang sama. Salah satu hal mendasar yang
membedakan pilihan pendekatan adalah aspek peruntukkan ruang, kesesuaian
ruang, kegiatan dominan, kondisi sosial budaya dan legalitas lahan. Dalam
penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang dilakukan dengan
memperhatikan karakteristik fisik dari kawasan. Konsentrasi pada aspek fisik
dimaksudkan untuk perbaikan kualitas maupun untuk merealisasi terbangunnya
hunian dan lingkungan sehat pada permukiman.
Dengan memperhatikytuan persoalan dasar permukiman kumuh Kota
Pangkalpinang maka rencana penanganan akan dilakukan dengan Konsep
Klastering. Konsep Klastering permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang dengan
memperhatikan variabel Klastering yaitu satu sumber masalah, kesamaan
permasalahan, satu tipologi penanganan dan kedekatan lokasi.
Penataan yang dilakukan sebagai berikut (1) Pembangunan Jalan Inspeksi;
(2) Ruang Terbuka Publik dan (3) Dermaga. Dengan rencana penataan tersebut
diakhir kegiatan diharapkan: (1) Luasan kekumuhan akan berkurang menjadi 4 poin;
(2) Output dan dampak lain kondisi jalan lingkungan yang tertuntaskan, serta
tertanganinya permasalahan pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.
13
Gambar 2.4 Site Plan Penataan Kawasan Opas Indah
14
Pembangunan jalan Inspeksi yang dilengkapi pagar pengaman di sempadan
sungai Rangkui sepanjang 933 meter yang ada di dua segmen yaitu dari RT 001 s/d
RT 003 RW 001, Ruang Terbuka Publik (RTP) dan Dermaga dimana pembangunan
ini berada di kelurahan Opas Indah. Adapun ilustrasi dari rencana pembangunan
jalan inspeksi, RTP, dan Dermaga dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2.5 Kegiatan ilustrasi Jalan Inspeksi
Before After
Gambar 2.6 Kegiatan ilustrasi RTP
Before After
15
.
Gambar 2.7 Kegiatan ilustrasi Dermaga
Before After
16
BAB III
KEBIJAKAN PENYEDIAAN TANAH DAN PENANGANAN WARGA TERDAMPAK
PROYEK (WTP)
3.1 Komponen Kegiatan yang Membutuhkan Penyediaan Tanah
Kondisi Legalitas Tanah Kawasan 2 terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan
Opas Indah dengan 4 RT dan 1 RW dan Kelurahan Gedung Nasional dengan 2 RT
dan 1 RW. Terdapat 621 unit bangunan, 4 unit bangunan memiliki IMB, sedangkan
yang tidak memiliki IMB sebanyak 617 unit. Kondisi legalitas tanah sebagaimana
pada Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1: Kondisi Legalitas Tanah Kawasan Opas Indah
No KELURAHAN
Jumlah
Total
Bangunan
(unit)
Legalitas Pendirian Bangunan
Bangunan
hunian
memiliki
IMB (unit)
Lahan bangunan
hunian memiliki SHM/
HGB/ Surat yang diakui
pemerintah (unit)
1 Kelurahan Opas
Indah 449 4 353
2 Kelurahan
Gedung Nasional 172 0 141
Jumlah 520 4 494
Sumber: Baseline 100-0-100 (7 Aspek Kekumuhan) Kota Pangkalpinang, 2017
Rencana pembangunan jalan inspeksi akan menggunakan tanah sempadan
sungai Rangkui. Berdasarkan hasil identifikasi, sempadan sungai tersebut dalam
kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII (BWSS VIII).
Rencana pembangunan Ruang Terbuka Publik akan menggunakan tanah
pemerintah yang terletak di RT 08 RW 02 kelurahan Gedung Nasional Kecamatan
Taman Sari.
3.2 Identifikasi Warga dan Aset Terdampak
Identifikasi WTP dilakukan untuk mendata WTP dan aset terdampak lainnya.
Pendataan meliputi data kepemilikan tanah/bangunan dan inventarisasi aset
17
terdampak lainnya di luar tanah/bangunan, seperti tanaman produktif dan bangunan
utilitas yang ada di lokasi perencanaan, seperti fasilitas listrik, telekomunikasi, air
minum, dan lain-lain.
Identifikasi WTP dan aset terdampak dilakukan melalui survei di kelurahan
lokasi proyek dilakukan oleh Pokja PKP dengan didukung pihak kecamatan dan
kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan difasilitasi Tim Korkot Kotaku.
Berdasarkan identifikasi WTP terdapat sebanyak 6 unit bangunan yang
berada kelurahan Opas Indah. Sebagian besar aset terdampak berupa bangunan
hunian, teras, dan bangunan usaha (warung) yang berada di sempadan sungai dan
status penguasaan/kepemilikannya adalah illegal. Daftar rinci WTP untuk kelurahan
Opas Indah dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Site plan posisi WTP jga dapat dilihat
pada gambar 3.1.
Tabel 3.2 Rekapitulasi Status Kepemilikan Tanah WTP
No URAIAN
Bantaran
Sungai
Sempadan
Sungai
Luar
Sempadan
Sungai
TOTAL
1. Jumlah bidang bangunan
terdampak (unit) 1 7 0 8
2. Status kepemilikan tanah:
- WTP dengan hak SHM (unit) 0 3 0 3
- WTP tanpa hak atas tanah (unit) 0 3 0 3
3 Hibah Aset Lahan 0 1 0 1
3.3. Peraturan Terkait Penyediaan Tanah
Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyediaan tanah
yaitu sebagai berikut:
a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
18
1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang
ditetapkan dalam APBN dan APBD;
2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pasal 42
1. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.
2. Menteri/pimpinan 18 lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian
negara/18 lembaga yang dipimpinnya.
Pasal 49
Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang
bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/
gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pemerintahan negara/daerah.
b. UU No. 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Pasal 4
1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk
Kepentingan Umum.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan
untuk Kepentingan Umum
Pasal 7
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
1. RTRW;
2. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
3. Rencana Strategis; dan
4. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
19
Pasal 10
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
digunakan untuk pembangunan:
1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan
fasilitas operasi keretaapi;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan
air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
8. tempatpembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum
11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. fasilitassosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor-kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ataukonsolidasi tanah, serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. prasarana pendidikanatausekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah dan
18. pasarumum dan lapangan parkir umum.
Pasal 13
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
1. perencanaan;
2. persiapan;
3. pelaksanaan dan
4. penyerahan hasil.
20
C. UU no. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
BAB IX
PENYEDIAAN TANAH
Pasal 105
1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman.
2. Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya didalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung
jawab pemerintahan daerah.
Pasal 106
Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan
permukiman dapat dilakukan melalui:
1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
6. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Perpres No. 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat
Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
Pasal 1
Penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial
berupa pemberian santunan; untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah
yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.
Pasal 2
1. Lingkup Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini, diselenggarakan untuk pelaksanaan pembangunan:
a. proyek strategis nasional; dan
21
b. non proyek strategis nasional.
2. Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek
strategis nasional.
3. Non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diputuskan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator
yang membidangi penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan
melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 3
1. Pemerintah melakukan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada
Masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara atau
tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, atau badan usaha milik daerah.
Pasal 4
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memenuhi kriteria:
1. memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh
kecamatan setempat; dan
2. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.
Pasal 5
Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10
(sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
2. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta
tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah
dan/atau lurah/kepala desa setempat.
22
e. Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan
Wilayah Sungai:
Pasal 5
1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota.
2. Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. wilayah sungai lintas negara;
b. wilayah sungai lintas provinsi;
c. wilayah sungai strategis nasional;
d. wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
e. wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
3. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah
sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi wewenang dan
tanggung jawab Menteri.
4. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi wewenang dan
tanggung jawab gubernur.
5. Pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjadi wewenang dan
tanggung jawab bupati/walikota.
6. Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh pengelola sumber daya air berdasarkan penugasan dari
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawabnya dalam pengelolaan sumber daya air.
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai
Dan Garis Sempadan Danau
Pasal 1
Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang
ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
23
Pasal 3
Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar
fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di
sekitarnya; dst.
Pasal 7
Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling
sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Pasal 22
1. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
a. bangunan prasarana sumber daya air;
b. fasilitas jembatan dan dermaga;
c. jalur pipa gas dan air minum;
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain
kegiatan menanam tanaman sayur-mayur;
2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan
pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
a. bangunan ketenagalistrikan.
b. menanam tanaman selain rumput;
c. mendirikan bangunan; dan
d. mengurangi dimensi tanggul.
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan
Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air
untuk memenuhi kebutuhan usaha;
2. Penggunaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air
untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha;
24
3. Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau
mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan bukan
usaha.
4. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam
pemberian izin.
5. Pemberi izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
Pasal 7
Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
diberikan untuk jenis kegiatan berupa:
1. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang
memerlukan air dalam jumlah besar;
2. pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian
rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara
mengubah kondisi alami sumber air;
3. pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi
pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan
4. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik.
Pasal 8
Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf 4, dapat berupa:
a. pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi
bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh
perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah antara lain jembatan,
tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, jaringan kabel listrik/telepon, dan
prasarana sumber daya air;
Pasal 11
Izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh:
1. instansi pemerintah;
2. badan hukum;
3. badan sosial; atau
25
4. perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk
kegiatan bukan usaha.
Pasal 12
Izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air diberikan
oleh Menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan
sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
Pasal 20
Pengajuan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, memuat data:
1. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
2. maksud dan tujuan penggunaan Air;
3. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
4. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air yang diperlukan untuk
digunakan;
5. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan sumber daya air;
6. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
7. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
8. rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.
Pasal 24
Pengajuan rekomendasi teknis untuk penggunaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, memuat:
1. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
2. maksud dan tujuan penggunaan air;
3. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
4. cara pengambilan;
5. gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun,
spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
6. kuota air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
7. gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat;
8. fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok;
26
9. fotokopi kartu keluarga atau akta/bukti pendirian kelompok atau surat
keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan
10. izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau
izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya
pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.
3.4 Sosialisasi dan Penyepakatan dengan WTP
Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di kelurahan Opas Indah yang dilakukan
oleh Pokja PKP, Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Tim Korkot, BKM dan
Tim Faskel Kotaku. Adapun masyarakat yang diundang adalah WTP serta tokoh
masyarakat yaitu LPM, RT dan RW.
Sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan tujuan, rencana pelaksanaan,
output dan dampak dari kegiatan penataan. Secara umum hasil dari sosialiasi
adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat mendukung rencana kegiatan dan mengerti rencana tindaklanjut
dari kegiatan;
b. Tidak ada ganti rugi untuk bangunan yang terdampak yang dibangun oleh
WTP di tanah yang ilegal;
c. Warga akan membongkar sendiri bangunan ilegal dan jika perlu bantuan bisa
meminta ke pihak kelurahan;
d. Kelurahan akan memberi tahu waktu pembongkaran kepada WTP sebelum
jadwal pelaksanaan kegiatan;
Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi dari Sosialiasi di kelurahan dapat
dilihat pada lampiran.
3.5 Skema Penanganan WTP
Berdasarkan hasil sosialisasi dan kesepakatan dengan warga dan WTP
sebagaimana dalam Lampiran skema penanganan terhadap WTP yang akan
diterapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada ganti rugi untuk bangunan yang terdampak yang dibangun oleh
WTP di tanah yang ilegal;
b. Warga akan membongkar sendiri bangunan ilegal dan jika perlu bantuan bisa
meminta ke pihak kelurahan;
27
c. Kelurahan akan memberi tahu waktu pembongkaran kepada WTP sebelum
jadwal pelaksanaan kegiatan.
28
BAB IV
PELAKSANAAN PENYEDIAAN TANAH
4.1 Rencana Kerja
Adapun rencana kegiatan pada penanganan kumuh Kawasan 2 Kelurahan
Opas Indah dapat dilihat pada lampiran baik kegiatan yang sudah dilaksanakan
maupun terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Rencana kerja ini
nantinya yang akan menjadi acuan dalam kegiatan pelaksanaan selanjutnya.
4.2. Pelaksanaan Rencana kerja
Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di kelurahan Opas Indah yang dilakukan
oleh Pokja PKP, Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Tim Korkot, BKM dan
Tim Faskel Kotaku. Adapun masyarakat yang diundang adalah WTP serta tokoh
masyarakat yaitu LPM, RT dan RW.
Sosialisasi sudah menyampaikan tujuan, rencana pelaksanaan, output dan
dampak dari kegiatan penataan. Secara umum hasil dari sosialiasi adalah sebagai
berikut:
a. Masyarakat mendukung rencana kegiatan dan mengerti rencana
tindaklanjut dari kegiatan;
b. Tidak ada ganti rugi untuk bangunan yang terdampak yang dibangun oleh
WTP di tanah yang ilegal;
c. Warga akan membongkar sendiri bangunan ilegal;
d. Kelurahan akan memberi tahu waktu pembongkaran kepada WTP
sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan;
Verifikasi WTP dan Aset Terdampak. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan
hasil ada bagian rumah warga yang terpotong karena kegiatan tersebut berada di
bantaran sungai. Hasil verifikasi WTP dan Aset Terdampak di kelurahan Opas indah
dapat dilihat pada lampiran.
Pengurusan Rekomtek BWSS Sumatera VIII Rangkaian pelaksanaan
pengurusan Rekomtek adalah sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Pangkalpinang menyampaikan surat permohonan izin rekomtek kepada
BWS Sumatera VIII tertanggal 31 juli 2019;
29
b. Tim Rekomtek BWS melakukan survei ke lokasi pada tanggal 29 Agustus
2019;
c. BWS Sumatera VIII membalas surat permohonan dari Bappeda
tertanggal 08 november 2019 (Lampiran 12) yang antara lain berisi:
1. Untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi di dalam wilayah sempadan
sungai tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat cq- Direktur Jenderal Sumber Daya
Air” sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR NO.01/PRT/M/2016
tentang Tata Cara Perizinanan Pengusahaan Sumber Daya Air dan
Penggunaan Sumber Daya Air, setelah terlebih dahulu mendapatkan
izin rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII;
2. Bappeda Kota Pangkalpinang disarankan agar segera mengajukan
perizinan sebelum pelaksanaan kegiatan demi tertibnya implementasi
pelaksanaan peraturan terkait pembangunan di sempadan sungai;
d. Mulai 20 Juli 2019 Bappeda menyiapkan administrasi pemohonan
Rekomtek berupa Desain Teknis, Izin Lingkungan, Izin Lahan dan
mengisi format surat permohonan rekomendasi Permen PUPR No 01
Tahun 2016;
e. Pada 09 Agustus 2019, Bappeda mengirim surat pengajuan Rekomtek ke
BWS Sumatera VIII melalui jasa pengiriman JNE;
f. Pokja melakukan paparan ke BWS pada tanggal 29 Agustus 2019;
g. Tim Rekomtek BWS Sumatera VIII melakukan kunjungan lapangan pada
tanggal 29 Agustus 2019;
h. Rekomtek dari BWS Sumatera VIII sudah terbit bertanggal 08 November
2019;
Berkas pengurusan dan hasil pengurusan Rekomtek dapat dilihat dilampiran.
Rangkaian pelaksanaan pengurusan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
sebagai berikut :
1. Penyiapan berkas pengurusan Izin Penggunaan SDA terdiri dari;
a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Pangkalpinang membuat surat permohonan izin penggunaan SDA ke
Kementerian PUPR c.q. Dirjen Sumber Daya Air nomor
050/775/Bappeda-Litbang/XI/2019 Tanggal 24 November 2019
b. Rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII,
30
c. Gambar teknis yang sudah ditandatangan oleh petugas Rekomtek,
d. Surat Pernyataan Permohonan Izin SDA
2. Pada tanggal 24 November 2019 Pemerintah Kota Pangkalpinang Melalui
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memasukkan
berkas-berkas permohonan Iin Penggunaan SDA ke Kementerian PUPR,
secara manual;
3. Daftar Kelengkapan Permohonan Izin Penggunaan SDA sebagai tanda
administrasi sudah lengkap dan terpenuhi dengan baik;
4. SK Izin Penggunaan Sempadan Sungai sudah di keluarkan oleh
Kementerian PUPR
Rembug dan Konsultasi dengan WTP dilakukan bersamaan dengan kegiatan
sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Opas Indah yang di laksanakan
pada tanggal 08 Agustus 2019. Rembug dan Konsultasi dengan WTP menghasilkan
kesepakatan sebagai berikut:
a. Tidak ada ganti rugi untuk bangunan yang terdampak yang dibangun oleh
WTP di tanah yang ilegal;
b. Warga akan membongkar sendiri bangunan ilegal dan jika perlu bantuan
bisa meminta ke pihak kelurahan;
c. Kelurahan akan memberi tahu waktu pembongkaran kepada WTP
sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan;
4.3 Pembongkaran Bangunan dan Pembersihan Lahan (Land Clearing).
a. Kegiatan ini akan dilaksanakan setelah Rekomtek BWSS dan izin
pemanfaatan tanah diperoleh dan Kegiatan meliputi pembongkaran/
pemotongan bangunan hunian dan utilitas yang terkena dampak,
perataan lahan dan pembersihan lahan sebelum pelaksanaan kegiatan
konstruksi yang rencananya pada akhir tahun 2019/awal tahun 2020.
Pelaksanaan kegiatan melibatkan Satpol PP, Babinsa Kecamatan dan
pihak kelurahan.
b. Pemotongan sebagian bangunan yang terkena dampak meliputi
bangunan hunian milik warga yang terdampak, fasilitas umum, dan
fasilitas sosial yang terdampak. Pemotongan bangunan hunian akan
dilaksanakan setelah WTP tanpa hak milik akan dipotong bangunan
hunian dan ditindaklanjuti sebagaimana kebijakan dari Pemerintah Kota.
31
Pembongkaran akan dilaksanakan sendiri oleh warga dan akan dibantu
oleh pihak kelurahan dan RT setempat. Material rumah yang masih bisa
dimanfaatkan seperti kusen, kayu, seng dan lainnya akan disimpan dan
tetap menjadi aset pemiliknya. Pemilik rumah akan melakukan sendiri
penyimpanan agar materil tidak tertukar dengan yag lainnya.
c. Land clearing adalah kegiatan perataan dan pembersihan lahan yang
akan digunakan untuk pembangunan jalan inspeksi, dermaga dan ruang
terbuka publik. Land clearing dilaksanakan oleh kontraktor yang
ditetapkan oleh pemerintah Kota;
d. Pelaksanaan land clearing akan mengacu pada gambar teknis
perencanaan dan elevasi lahan yang ada.
32
BAB V
PENGELOLAAN INFORMASI MASYARAKAT
5.1. PEMANTAUAN SELAMA PROSES KEGIATAN
Monitoring dilakukan Pokja PKP di bawah koordinasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pangkalpinang, Balai Prasarana
Permukiman Wilayah/Satker PKP Provinsi Bangka Belitung, dan Tim Pendamping
KOTAKU, baik dari tim KMW maupun tim Kordinator Kota. Monitoring dilakukan
secara berkala dan disampaikan dalam bentuk laporan pemantauan untuk dievaluasi
yang disampaikan dalam bentuk laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan
akhir.
Pemerintah Kota melalui Pokja Kota Pangkalpinang didukung Tim Kordinator
Kota dan Tim Fasilitator akan melakukan monitoring sebagai berikut:
a. Penyebaran informasi tentang potensi dampak Kegiatan Proyek untuk WTP;
b. Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan;
c. Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan skema
untuk mendapatkan tanah (hibah, izin pakai, dan lain-lain), serta langkah-
langkah pelaksanaan dan
d. Pelaporan hasil pemantauan kepada Walikota.
Balai Sarana Permukiman Wilayah Provinsi Bangka Belitung didukung Tim
KMW akan melakukan monitoring kegiatan di skala kawasan yang dilaksanakan
Pemerintah Kota Pangkalpinang dan menyampaikan laporan berkala kepada Satker
PKPBM Ditjen Cipta Karya dengan tembusan KMP.
5.2. PELAPORAN
Monitoring pelaksanaan kegiatan rencana kerja penataan Kawasan
dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang dan dibuka kepada para pihak terkait.
Substansi laporan mencakup komponen pengelolaan lingkungan dan sosial sebagai
berikut:
a. Format Data Umum untuk menilai kondisi WTP;
b. Peta yang berisi informasi tentang lokasi, jumlah, dan identifikasi WTP yang
berpotensi terkena dampak;
33
c. Formulir Rencana Kegiatan, yang akan ditambahkan dengan instrumen
pengelolaan lingkungan dan sosial;
d. Formulir Pemantauan Kesesuaian Program dan Formulir Pelaksanaan
Proyek, yang akan ditambahkan dengan laporan pemantauan dan
pelaksanaan RPL sesuai dengan format yang ada atau dengan diubah
seperlunya dan
e. Formulir Laporan akhir, mencakup kegiatan-kegiatan seperti yang
direkomendasikan oleh RPL dengan kerangka waktu untuk penyelesaian
dan anggaran.
5.3. PENANGANAN INFORMASI MASYARAKAT
Penataan Kawasan membuka saluran informasi untuk dapat diakses publik
dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat luas.
Penanganan keluhan akan dikoordinasikan dengan Bappeda Kota melalui Unit
Pengelolaan Informasi Masyarakat (PIM) yang telah ada di Program KOTAKU. Jenis
pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit di program Kotaku tidak terbatas
hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah lingkungan dan sosial,
namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan
kawasan. Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya diatur
tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PIM Progam Kotaku;
Media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui
berbagai cara, antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran telepon, sms, dan
termasuk cara yang biasa dipakai di lingkungan masyarakat di Kawasan Opas
Indah. Keluhan atau pengaduan yang masuk disampaikan kepada ketua Bappeda
untuk ditindaklanjuti oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait. Penyelesaian
keluhan atau pengaduan akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan
informasi yang di kantor kelurahan atau papan informasi yang ditempatkan di lokasi
strategis.
Dalam hal Provinsi dan Kota telah memiliki sistem pengaduan atau
penanganan keluhan yang ditangani oleh instansi selain Bappeda, maka instansi
inilah yang bertanggungjawab untuk menampung, mengkoordinasikan tindak
lanjutnya dan mendokumentasikan serta mengumumkan pengaduan atau keluhan
serta tindak lanjutnya kepada masyarakat luas. Dalam situasi ini, Bappeda
memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya
34
menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi
RPL/Rencana Penataan Kawasan Opas Indah ini.
35
Tabel 1: Matrik Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan 2 (Kelurahan Opas Indah dan Gedung Nasional)
ASPEK KRITERIA KONDISI AWAL (BASELINE)
PENANGANAN sumber bukti
KEGIATAN SUMBER PENDANAAN
VOLUME/ JUMLAH
RUPIAH APBD
APBN
SUMBER LAIN
NUMERIK
SATUAN
SKORING
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan Bangunan
158,00
UNIT 1 PEMBANGUNAN JALAN BDI KOTAKU TA 2017
115 Meter
40.250.000
√ Dokumentasi
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
APBN REGULER TA 2017
23 Meter
57.500.000
√ Dokumentasi
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
IDB APBN REGULER TA 2019
20 Meter
50.000.000
√
b. Kepadatan Bangunan
-
Ha 0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan
94,00
UNIT 0 REHAP RUMAH RTLH APBD TA 2018 14 unit 840.000.000
√ Dokumentasi
REHAP RUMAH RTLH APBD TA 2019 9 unit 540.000.000
√
REHAP RUMAH RTLH APBN TA 2019 70 unit 4.200.000.000
√
2. Kondisi Jalan
Lingkungan
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
2.221,
99
METE
R
3 Pembangunan Jalan Beton
BDI KOTAKU TA 2017
1310 meter
458.500.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Jalan inspeksi
APBN REGULER TA 2017
675 meter
1.687.500.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Jalan inspeksi
IDB APBN REGULER TA 2019
933 meter
2.332.500.000
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
1.841,
00
METE
R
1 Pembangunan Aspal Hotmix
APBD TA 2019 1000 Meter
1.500.000.000
√
Pembangunan Jalan Beton
APBD TA 2018 1983 unit 892.350.000
√ Dokumentasi
36
Pembangunan Jalan Beton
KOTAKU TA 2017 1323 unit 463.050.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Jalan Beton
APBD TA 2017 275 meter
123.750.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Jalan Beton
APBN TA 2017 616 meter
277.200.000
√ Dokumentasi
3. Kondisi Penyedia
an Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum
714,00
KK 5 Pembangunan Sumur Bor
BDI KOTAKU TA 2016
44 kk 70.000.000
√ Dokumentasi
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
629,00
KK 5 Pembangunan Sumur Bor
BDI KOTAKU TA 2016
44 kk 70.000.000
√ Dokumentasi
4. Kondisi Drainase
Lingkungan
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
11,27
Ha 1 Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2016
0,76 meter
153.500.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2017
1,05 meter
210.000.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2018
5,47 meter
1.097.750.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase APBD TA 2018 0,35 meter
97.125.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2017 3,03 meter
2.000.000.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2019 0,62 meter
500.000.000
√
b. Ketidaktersediaan Drainase
2.292,
10
METE
R
1 Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2016
614 meter
153.500.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2017
840 meter
210.000.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2018
4391 meter
1.097.750.000
√ Dokumentasi
37
Pembangunan Drainase APBD TA 2018 277,5
meter
97.125.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2017 2433,5
meter
2.000.000.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2019 497 meter
500.000.000
√
c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota
20,00
METE
R
0
d. Tidak terpeliharanya Drainase
4.170,
78
METE
R
3 Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2016
614 meter
153.500.000
√
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2017
840 meter
210.000.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2018
4391 meter
1.097.750.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase APBD TA 2018 277,5
meter
97.125.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2017 2433,5
meter
2.000.000.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2019 497 meter
500.000.000
√
e. Kualitas Konstruksi Drainase
816,59
METE
R
0 Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2016
614 meter
153.500.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2017
840 meter
210.000.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase BDI KOTAKU TA 2018
4391 meter
1.097.750.000
√ Dokumentasi
Pembangunan Drainase APBD TA 2018 277,5
meter
97.125.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2017 2433,5
meter
2.000.000.000
√ Dokumentasi
Normalisasi APBD TA 2019 497 meter
500.000.000
√
38
5. Kondisi Pengelola
an Air Limbah
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
33,00
KK 0 Pembangunan MCK BDI KOTAKU TA 2016
14 KK 13.500.000
√ Dokumentasi
Pembangunan MCK BDI KOTAKU TA 2018
54 KK 53.000.000
√ Dokumentasi
IPAL Komunal APBN TA 2016 25 KK 450.000.000
√ Dokumentasi
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
142,00
KK 0 Pembangunan MCK BDI KOTAKU TA 2016
14 KK 13.500.000
√ Dokumentasi
Pembangunan MCK BDI KOTAKU TA 2018
54 KK 53.000.000
√ Dokumentasi
IPAL Komunal APBN TA 2016 25 KK 450.000.000
√ Dokumentasi
6. Kondisi Pengelola
an Persampa
han
a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis
564,00
KK 5 Pengadaan Mobil sampah
APBN TA 2019 564 KK 365.800.000
√ Dokumentasi
Motor Sampah KOTAKU TA 2018 262 KK 98.000.000
√ Dokumentasi
pengadaan kontainer sampah
KOTAKU TA 2018 163 KK 38.000.000
√ Dokumentasi
Tempat Sampah KOTAKU 2017 135 KK 45.000.000
√ Dokumentasi
b. Sistem Pengelolaan
Persampahan yang tidak
sesuai Standar Teknis
404,00
KK 3 Pengadaan Mobil sampah
APBN TA 2019 564 KK 365.800.000
√ Dokumentasi
Motor Sampah KOTAKU TA 2018 262 KK 98.000.000
√ Dokumentasi
pengadaan kontainer sampah
KOTAKU TA 2018 163 KK 38.000.000
√ Dokumentasi
Tempat Sampah KOTAKU 2017 135 KK 45.000.000
√ Dokumentasi
39
Pengangkutan Sampah Harian
Swadaya 365 KK 1.500.000
Dokumentasi
c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
544,00
KK 3 Pengadaan Mobil sampah
APBN TA 2019 564 KK 365.800.000
√
Motor Sampah KOTAKU TA 2018 262 KK 98.000.000
√ Dokumentasi
pengadaan kontainer sampah
KOTAKU TA 2018 163 KK 38.000.000
√ Dokumentasi
Tempat Sampah KOTAKU 2017 135 KK 45.000.000
√ Dokumentasi
Pengangkutan Sampah Harian
Swadaya 365 KK 1.500.000
Dokumentasi
Gotong Royong Rutin Swadaya 24 KK 1.000.000
Dokumentasi
7. Kondisi Proteksi
Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
318,00
UNIT 3 PEMBANGUNAN JALAN BDI KOTAKU TA 2017
115 meter
40.250.000
√ Dokumentasi
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
APBN REGULER TA 2017
23 meter
57.500.000
√ Dokumentasi
PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI
IDB APBN REGULER TA 2019
20 meter
50.000.000
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
621,00
UNIT 5 Pengadaan APAR SWASTA TA 2019 20 unit 30.000.000
Sumber: Data Perencanaan KOTAKU Tahun 2019
40
KOTAKU, 2018 JALAN BETON
APBN REGULER, 2017 JALAN INSPEKSI
APBN IDB, 2019 RENCANA RUANG TERBUKA PUBLIK
KOLABORASI, 2016 PEMBANGUNAN IPAL
CSR PEWARNAAN FASAD BANGUNAN (KAMPUNG PELANGI)
PU PROVINSI, 2017 NORMALISASI SUNGAI RANGKUI
PU PROVINSI, 2017 NORMALISASI SUNGAI RANGKUI
DISPERKIM, 2018 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KOTAKU,2018 KONTAINER SAMPAH
KOTAKU, 2017 DRAINASE LINGKUNGAN
APBN REGULER, 2017 JALANINSPEKSI
APBN IDB, 2019 RENCANA JALAN INSPEKSI
KOTAKU, 2018 MOTOR SAMPAH
DISPERKIM, 2017 JALAN LINGKUNGAN
KOTAKU, 2017 JALAN BETON
KOTAKU, 2018 PEMBANGUNAN MCK
PDAM, 2016-2017 PIPA PRIMER PDAM
KOTAKU, 2016 SUMUR BOR
DISPERKIM, 2018 JALAN LINGKUNGAN
PU PROV 2019 JALAN ASPAL HOTMIX
KOTAKU, 2016 PEMBANGUNAN MCK
KOTAKU, 2018 DRAINASE LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN 2019
JALAN INSPEKSI 2017
RENCANA JALAN INSPEKSI 2019
PENGHIJAUAN
PEWARNAAN FASAD BANGUNAN
PENATAAN LINGKUNGAN
RUANG TERBUKA PUBLIK (APBN 2019)
PUJASERA (CSR)
WISATA PERAHU/ CANOE (CSR)
DERMAGA (APBN 2019)
JARING PENANGKAP SAMPAH (CSR)
LAMPU JALAN (CSR)
POHON PENGHIJAUAN (CSR)
GAPURA (APBN2019)
1
2
3
4
5
6
7
8
7
7
86
6
4
5
5
1
2
2
3
3
Gambar 1: Kegiatan Kolaborasi Penataan Kumuh di Kawasan Opas Indah dan Gedung Nasional
41
Warga Terdampak Kelurahan Opas Indah
Pangkalpinang,
Disahkan Oleh Diketahui Oleh Pokja PKP
Lurah Opas Indah
(..........................................) (.......................................)
No Nama WTP Lokasi Jenis Aset
Status Bangunan Fungsi Pindah/Tidak Status Lahan
1 Bakri RT 003 RW 001 Milik Sendiri Gudang Tidak Milik Pribadi
2 Triana RT 002 RW 001 Milik Sendiri Rumah Pindah Milik Negara
3 Rusli RT 001 RW 001 Milik Sendiri Rumah Tidak Milik Negara
4 Eko Sidin RT 001 RW 001 Milik Sendiri Rumah Tidak Milik Pribadi
5 Samsul RT 001 RW 001 Milik Sendiri Rumah Pindah Milik Negara
6 Dedy RT 001 RW 001 Milik Sendiri Rumah Tidak Milik Pribadi
7 M.Nasir RT 001 RW 001 Milik Sendiri Rumah & Dagang Pindah Milik Negara
8 Gedung Satker RT 001 RW 001 Milik Sendiri Kantor Pindah Milik Negara
42
2
3
4
5
6
7
8
KETERANGAN
1. BAKRI 6. DEDY
2. TRIANA 7. M. NASIR
3. RUSLI 8. GEDUNG SATKER
4. EKO SIDIN
5. SAMSUL
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
43
Tabel 3 Rencana Kerja Penataan Kawasan 2 (Kelurahan Opas Indah)
NO
NAMA KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TERGET SELESAI
Jun-19 Jul-19 Agust-
19 Sep-19 Okt-19
November-2019
Des-19 Jan-20 Feb-20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I Identifikasi Warga Terdampak
1 Sosialisasi
Pokja PKP, Tim
Kotaku
Agustus
2019
2 Koordinasi dengan pihak kelurahan
Pokja PKP, Tim
Kotaku
Agustus
2019
3
Identifikasi Lokasi, Interventarisasi WTP dan Aset Terdampak
Pokja PKP, Tim
Kotaku, Lurah
Oktober
2019
II Sosialisasi dan Rembuk Warga
1
Sosialisasi dan Rembuk dilaksanakan di kelurahan
Pokja PKP
September
2019
2 Penyepakatan Terhadap Bangunan
Pokja PKP
September
44
yang Terdampak
2019
III
Pengurusan Izin Lingkungan (SPPL)
1
Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pokja PKP, Tim
Kotaku
Selesai
2 SPPL Sudah di Registrasi
DLH Selesai
IV
Pengurusan Izin Lahan Sempadan Sungai
1
Koordinasi Pokja PKPdengan BBWS Sumatera VIII
Pokja PKP, Tim
Kotaku
Agustus
2019
2 Pengajuan Surat Permohonan
Pokja PKP, Tim
Kotaku
Agustus
2019
3
Proses Administrasi Pengurusan Izin Penggunaan Sempadan
Pokja PKP, Tim
Kotaku
September
2019
45
Sungai kepada BBWS Sumatera VIII
4
Pemaparan dan Tinjauan Lapangan Oleh Tim Rekomtek BBWS Sumatera VIII
Pokja PKP,
BBWS Sumater
a VIII
Oktober
2019
5
Rekomtek Izin Penggunaan Sempadan Sungai di Keluarkan BBWS Sumatera VIII
BBWS Sumater
a VIII
November 2019
6
Pengurusan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Menteri PUPR cq. Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR
Pokja PKP
Januari
2020
46
7
Izin Penggunaan Sumber Daya Air dikeluarkan Kementerian PUPR
Pokja PKP
Februari 2020
V Pembongkaran Bangunan
1 Sosialisasi Kepada WTP
Pokja PKP, Tim
Kotaku, Lurah
Januari
2020
2
Pembongkaran oleh masing-masing WTP
Pokja PKP, Tim
Kotaku, Lurah
Januari
2020
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
47
LAMPIRAN
48
LAMPIRAN 1 KONDISI KEKUMUHAN KAWASAN 2 KOTA PANGKALPINANG
-
- -
-
Jaringan Drainase tidak melayani seluruh permukiman Penumpukan sampah dan pendangkalan Timbul genangan yang menyebabkan banjir
Penataan bangunan hunian agar menghadap sungai atau jalan Penertiban bangungan liar Sosialiasi IMB
DRAINASE 26.31 %
PERSAMPAHAN 70,39 %
KEBAKARAN 75,60 %
BANGUNAN 8,48 %
JALAN 51,03 %
AIR MINUM 93,78 %
AIR LIMBAH 0,00 %
MASALAH
ISU
SOLUSI
Rumah atau bangunan membelakangi jalan atau sungai Tumbuhnya permukiman liar dibantaran sungai Pendirian bangunan tanpa IMB
Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul Kualitas jalan lingkungan yang tidak baik Kurang tersedianya cakupan pelayanan jalan lingkungan
Kualitas air tidak aman untuk air minum Sebagian besar masyarakat membeli air untuk minum (Air Kemasan Lebih Praktis)
Tidak tersedianya sapras persampahan sesuai teknis Sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis Buang sampah ke sungai
Permukiman padat sedang
Pembangunan jalan inspeksi ditepi air Perbaikan dan pelebaran jalan Pembukaan jalan baru yang terhubung ke jaringan yang ada
Pembangunan drainase baru yang terhubung ke jaringan sekunder Gotong royong dan pemeliharaan drainase
Pemeliharaan sarpras persampahan Sosialiasi hidup sehat Pengadaan sapras yang sesuai standar teknis
Penyediaan hydrant umum Koordinasi dengan posko kebakaran Sosialisasi kampung tanggap kebakaran
Analisa kualitas air minum dari dinas terkait (Pendalaman sumber air baku) Kolaborasi dengan pihak PDAM untuk SR air minum yang berkualitas baik
49
LAMPIRAN II BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR SOSIALISASI KEGIATAN
JALAN INSPEKSI
50
51
52
LAMPIRAN II BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR SOSIALISASI PRA
PELAKSANAAN KEGIATAN JALAN INSPEKSI
53
54
55
56
SOSIALISASI KEGIATAN RENCANA JALAN INSPEKSI
SOSIALISASI KEGIATAN RENCANA JALAN INSPEKSI
57
LAMPIRAN III BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR SOSIALISASI KEPADA WTP
DIKELURAHAN OPAS INDAH
58
59
SOSIALISASI KEPADA WTP
SOSIALISASI KEPADA WTP
60
LAMPIRAN IV DAFTAR HADIR KEGIATAN PEMATOKAN DI JALAN
INSPEKSIKELURAHAN OPAS INDAH
61
62
63
64
KEGIATAN PEMATOKAN UNTUK JALAN INSPEKSI
KEGIATAN PEMATOKAN UNTUK JALAN INSPEKSI
KEGIATAN PEMATOKAN UNTUK JALAN INSPEKSI
65
LAMPIRAN V SURAT PERMOHONAN KAJIAN LINGKUNGAN
66
LAMPIRAN VI SURAT PENJELASAN PERUNTUKAN LAHAN
67
LAMPIRAN VII SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
68
69
LAMPIRAN VIII SURAT PERMOHONAN RKOMENDASI TEKNIS
BBWS SUMATERA VIII
70
71
SURVEI LAPANGAN BERSAMA TIM BBWS SUMATERA VIII
SURVEI LAPANGAN BERSAMA TIM BBWS SUMATERA VIII
PEMBAHASAN TERKAIT RENCANA KEGIATAN JALAN INSPEKSI
BERSAMA TIM BBWS SUMATERA VIII
72
LAMPIRAN IX SURAT HASIL REKOMTEK DARI BBWS SUMATERA VIII
73
74
75
76
77
LAMPIRAN IX SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
78
79
80
81
LAMPIRAN IX SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DARI KEMENTERIAN PUPR