rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten...
TRANSCRIPT
I - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 - 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program
dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan
daerah. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah
kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, RPJMD Tahun 2014-2018
merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
Jombang periode tahun 2013-2018 yang telah dilantik pada 24 September
2013. Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan rencana
pembangunan jangka menengah periodesasi ketiga dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang
Tahun 2005-2025. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam
penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan
nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur
dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJPD
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan salah
satu upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah
I - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Dengan dilantiknya Drs.
Ec. H. Nyono Suherli Wihandoko sebagai Bupati Jombang dan Hj.
Mundjidah Wahab sebagai Wakil Bupati Jombang pada 24 September
2013, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun RPJMD
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang nantinya akan menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada
setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal
ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat
(1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).
RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun
melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam
penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah
serta identifikasi potensi sumberdaya yang ada agar mampu menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam
tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian,
RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan dokumentasi rencana pemenuhan
kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual
yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jombang.
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2014-2018 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
I - 3 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
I - 4 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/
MPPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa
Timur tahun 2005-2025;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009-2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun
2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun
2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-
2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011-2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun
2011-2031;
I - 5 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011-2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan
Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun
2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2013-2017;
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan
RPJMD, maka dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 memiliki keterkaitan
dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun
penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu,
RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi
antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar
daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan
daerah;
2. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun
2009-2013, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014, dan RPJPD
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Secara
lebih lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hirarkis
dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya;
3. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2029, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang,
I - 6 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang
berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang;
4. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud,
penyusunan RPJMD juga memperhatikan: (1) Rencana Aksi Daerah
(RAD) Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2015; 2) RAD
Pangan dan Gizi (PG) Tahun 2013-2015; (3) Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (4) Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (5)
Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (6) Standar
Pelayanan Minimal (SPM); (9) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar;
5. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program/
kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan
yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang
nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN).
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
RPJMD Tahun 2014-2018 secara teknis disusun berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dengan sistematika penulisan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan RPJMD adalah
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD,
maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif
penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya
dan sistematika penulisan.
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4 Sistematika Penulisan
I - 7 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
1.5 Maksud dan Tujuan
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi
daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah
pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi
daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan
program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini
diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai
berikut:
2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2.3 Aspek Pelayanan Umum;
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan
pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui
kemampuan daerah dalam membiayai program-program
pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
3.3 Kerangka Pendanaan.
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang
akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan
tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan,
strategi dan skala prioritas.
4.1 Permasalahan Pembangunan;
4.2 Isu Strategis;
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018, serta tujuan dan sasaran
pembangunan dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Adapun
struktur sub bab dalam bab ini adalah:
5.1 Visi;
5.2 Misi;
I - 8 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
5.3 Tujuan dan Sasaran.
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta
arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran.
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam bagian ini diuraikan keterkaitan antara bidang urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja
sasarana yang menjadi acuan penyusunan program
pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi
dan arah kebijakan yang telah di tetapkan.
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah
dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung
jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target
indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program
pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk program-
program yang berhubungan dengan pemenuhan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula
penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal
periode perencanaan.
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini
ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome
program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat
dicapai.
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.
I - 9 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Bab ini bertujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan
kesinambungan proses pembangunan daerah yang sudah
dilaksankan dengan masa yang akan datang. Adapun struktur
sub bab dalam bab ini adalah:
10.1 Pedoman Transisi
10.2 Kaidah Pelaksanaan
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 adalah
sebagai berikut:
1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai
pedoman penyusunan Renstra SKPD dan rencana pembangunan
tahunan (RKPD);
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD
dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh
pemangku kepentingan
Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2014-2018
adalah sebagai berikut:
1. Merupakan bagian dari RPJPD Tahun 2005-2025, yang berkedudukan
sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20
tahunan;
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun
waktu Bupati/Wakil Bupati Jombang 2014 periode 2013-2018;
3. Menyediakan standar untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap SKPD;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pememerintah daerah dan
DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD
untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
II - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
A. Karakteristik Lokasi Wilayah
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau
menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara
administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang
meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.
Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur,
Kabupaten Jombang termasuk Wilayah Pengembangan Germakerto-
susila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak
diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan
metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur.
Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada
penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem
agropolitan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji
dalam gambar berikut:
Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang
Sumber: Bappeda, Tahun 2012
II - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:
a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk
Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-
masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.1.
Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi
No. Kecamatan Luas (Km²) Jumlah Desa/
Kelurahan Jumlah Dusun
1 Bandarkedungmulyo 32,50 11 42
2 Perak 29,05 13 36
3 Gudo 34,39 18 75
4 Diwek 47,70 20 100
5 Ngoro 49,86 13 82
6 Mojowarno 78,62 19 68
7 Bareng 94,27 13 50
8 Wonosalam 121,63 9 48
9 Mojoagung 60,18 18 60
10 Sumobito 47,64 21 76
11 Jogoroto 28,28 11 46
12 Peterongan 29,47 14 56
13 Jombang 36,40 20 72
14 Megaluh 28,41 13 41
15 Tembelang 32,94 15 65
16 Kesamben 51,72 14 61
17 Kudu 77,75 11 47
18 Ngusikan 34,98 11 39
19 Ploso 25,96 13 50
20 Kabuh 97,35 16 87
21 Plandaan 120,40 13 57
Jumlah 1.159,50 306 1.258
Sumber data: Bappeda, Tahun 2013
Berdasarkan data tersebut Kecamatan Wonosalam merupakan
kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km² dan
memiliki 9 desa dan 48 dusun. Sedangkan Kecamatan Ploso
merupakan kecamatan dengan wilayah yang terkecil dengan luas 25,96
Km² dan memiliki 13 Desa dan 50 Dusun.
II - 3 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
B. Letak dan Kondisi Geografis
1) Posisi Geografis
Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat
strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer Surabaya-
Madiun-Yogyakarta dan jalan provinsi Malang-Jombang-Babat, serta
dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang
dalam tahap pembangunan. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79
km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang
terletak antara 7°20’48,60”-7°46’41,26” Lintang Selatan serta antara
112°03’46,57”-112°27’21,26” Bujur Timur.
2) Kondisi Kawasan Kabupaten Jombang
Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat
dibagi menjadi 3 kawasan utama yaitu:
a) Kawasan Utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas,
merupakan bagian dari pegunungan kapur yang mempunyai
fisiologi mendatar dan berbukit-bukit, meliputi Kecamatan
Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan.
b) Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas,
sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok untuk
tanaman padi dan palawija karena memiliki sistem irigasi yang
cukup bagus, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak,
Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan,
Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.
c) Kawasan Selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang,
merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman
perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan
Wonosalam.
3) Topografi
Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat
dibagi menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:
a) Bagian Selatan, merupakan morfologi perbukitan vulkanik, yang
meliputi sebagian Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan
Bareng, serta Kecamatan Wonosalam, dengan puncaknya antara
lain G. Gede-1 (1.629 m), G. Gentonggowok (1.942 m), G. Gede-2
(1.868 m), G. Watujuwadah (1.629 m), dan G. Tambakmerang (1.360
m);
II - 4 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
b) Bagian Tengah, merupakan morfologi dataran aluvial. Satuan ini
menempati sebagaian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang
dicirikan oleh topografi datar dengan elevasi 21-100 meter dpal dan
kemiringan lereng 0-2%, dimana terdapat aliran sungai besar yang
permanen (perenial) seperti Sungai Brantas beserta anak-anak
sungainya. Kawasan ini telah berkembang sebagai pemukiman dan
perkotaan yang pesat, terbentuk tanah-tanah yang tebal dan subur,
serta terdapat lahan pertanian beririgasi teknis. Pada satuan ini
elevasi berkisar antara 21 hingga 100 meter dpal;
c) Bagian Utara, merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi
sebagian Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan
Kudu, dan Kecamatan Plandaan. Satuan morfologi ini dicirikan oleh
adanya pola kontur yang kasar, dengan kemiringan lereng 16-40%.
Pola kontur tidak teratur, karena pengaruh proses erosi dan
banyaknya puncak-puncak bukit rendah, seperti G. Selolanang
(261 m), G. Guwo (231 m), G. Wadon (220 m), G. Resek (164 m), dan
G. Pucangan (168 m).
Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran
rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500
meter, sementara 4,38% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan
0,62% memiliki ketinggian >700 meter. Sedangkan secara morfometri,
Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelas kemiringan
lereng, yaitu:
a) Kelas kemiringan 0–2%, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten
Jombang, kecuali Kecamatan Wonosalam, Kudu dan Ngusikan;
b) Kelas kemiringan 2–5%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu,
Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;
c) Kelas kemiringan 15–40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan
Plandaan;
d) Kelas kemiringan >40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan dan Plandaan.
Penyebaran kemiringan lahan di Kabupaten Jombang tersaji dalam
gambar berikut:
II - 5 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Gambar 2.2.
Peta Penyebaran Ketinggian di Kabupaten Jombang
Sumber: Bappeda, Tahun 2012
4) Geologi
a) Struktur dan Karakteristik
Geologi wilayah Kabupaten Jombang secara umum tersusun atas
batuan dan endapan berumur kuarter. Struktur geologi yang kompleks
terdapat di kawasan utara Sungai Brantas, sedangkan kawasan
selatan Sungai Brantas lebih didominasi oleh hasil aktivitas
vulkanisme.
Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan
bagian dari stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari
endapan turbidit klastik, karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan
endapan laut dalam, kemudian endapan laut menjadi semakin
dangkal, sehingga terbentuk endapan non laut.
Urutan stratigrafi Kabupaten Jombang dari yang tertua sampai
termuda adalah (1) Formasi Kalibeng Bawah; (2) Formasi Kalibeng
Atas; (3) Formasi Pucangan; (4)Formasi Kabuh; (5) Formasi Notopuro;
(6) Endapan Vulkanik Tua; (7) Endapan Vulkanik Muda; serta (8)
Aluvium.
II - 6 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Satuan Aluvium mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten
Jombang, yang meliputi Kecamatan Jombang, Megaluh, Kesamben,
Diwek, Peterongan, Tembelang, Sumobito, Gudo, Jogoroto, Perak dan
Bandarkedungmulyo. Litologi satuan ini berupa endapan aluvial dan
endapan sungai berupa material lepas dominan berukuran lempung
sampai kerikil. Penyebaran geologi di Kabupaten Jombang tersaji
dalam gambar berikut:
Gambar 2.3.
Peta Penyebaran Geologi di Kabupaten Jombang
Sumber: Bappeda, Tahun 2012
b) Potensi
Jenis struktur geologi yang paling luas adalah 56.042,8 Ha, yaitu
alluvium. Tanah tersebut bercirikan warnanya kelabu dan bersifat
subur. Tanah aluvium cocok bagi tanaman padi, palawija, tembakau,
tebu, kelapa dan buah-buahan. Dengan demikian, sebagian besar
wilayah kabupaten jombang sangat berpotensi untuk lahan pertanian
dan perkebunan.
Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh
asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu, kompleks andosol
coklat, andosol coklat kekuningan dan litosol, grumosol kelabu tua,
II - 7 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
alluvial kelabu, dan asosiasi litosol dan mediteran merah. Adapun
sebaran jenis tanah yang mendominasi di wilayah Kabupaten Jombang
adalah sebagai berikut:
1. Asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu tersebar di wilayah
Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojowarno,
Bareng, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang dan
Ngoro;
2. Kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan, dan litosol
tersebar di wilayah kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo,
Diwek, Sumobito, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang,
Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan;
3. Tanah grumosol kelabu tua di wilayah Kecamatan Ploso, Plandaan,
Kabuh, Kudu dan Ngusikan;
4. Alluvial kelabu terletak di Mojowarno, Bareng dan Mojoagung;
5. Asosiasi latosol dan mediteran merah tersebar di Kecamatan Bandar
Kedungmulyo, Perak, Jombang, Megaluh, Kudu, Ngusikan dan
Plandaan.
5) Hidrologi
Hidrogeologi wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi
oleh sebaran litologi, topografi dan struktur geologi. Pembagian wilayah
hidrogeologi secara umum tercermin dari kondisi satuan-satuan
morfologinya. Kondisi topografi yang khas, dimana daerah Jombang
secara umum merupakan lembah antar bukit (intermountain basin)
yang dapat digunakan sebagai dasar perkiraan, bahwa aliran air bawah
tanah akan mengalir dari perbukitan vulkan ke arah utara dan dari
perbukitan struktural ke arah selatan. Berdasarkan kondisi geologi dan
hidrogeologinya, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub
Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto. Sub Cekungan Air Bawah
Tanah Mojokerto merupakan bagian dari Cekungan Air Bawah Tanah
Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas dengan
luas sekitar 6.186 Km².
Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam
DAS Brantas (99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS
Bengawan Solo (0,8%). Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah
Kabupaten Jombang antara lain, Sungai Brantas, Sungai Konto,
Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting. Luasan wilayah DAS
dan Sub DAS di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:
II - 8 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 2.2.
Luas DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang
DAS Sub DAS Luas
Ha %
Brantas Beng 7.923 6,8
Konto 14.402 12,4
Marmoyo 23.166 20,0
Ngotok-Ringkanal 43.352 37,4
Gunting 26.204 22,6
Bengawan Solo Solo Hilir 21 0,0
Lamongan 882 0,8
Jumlah 115.950 100,0
Sumber: BPDAS Brantas Tahun 2013
Kabupaten Jombang memiliki potensi sumber daya air untuk
keperluan irigasi, yaitu sungai sepanjang 394,30 Km, saluran induk
sepanjang 62,90 Km, saluran sekunder sepanjang 434,44 Km, saluran
suplesi sepanjang 4,33 Km, serta saluran pembuang sepanjang 187,08
Km. Di samping itu, untuk memenuhi ketersediaan air, terdapat 20
embung dan 84 bendung.
6) Klimatologi
Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh
faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim
tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun
dan temperatur antara 20 C - 32 C.
Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang
termasuk memiliki tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per
tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan,
wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah.
Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. Wilayah
Kabupaten Jombang merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran
Sungai (DAS) Brantas, serta dilalui juga oleh dua aliran sungai besar
yang merupakan sub DAS Brantas, yaitu Sungai Konto dan Sungai
Gunting.
7) Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
II - 9 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan
lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung
(2.864,70 Ha), sempadan sungai (6.514,42 Ha), kawasan sekitar waduk
(32,26 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota
(1.307,97 Ha).
Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan
budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (33.149,58 Ha),
kawasan pertanian lahan kering (4.770,17 Ha), kawasan perkebunan
(5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan
permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri
(1.235,77 Ha).
C. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Jombang diarahkan
pada penguatan 5 (lima) sektor unggulan, yaitu: pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan peternakan, serta pengembangan kawasan
strategis cepat tumbuh yang meliputi: Mojowarno, Mojoagung,
Bandarkedungmulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso.
1) Pertanian
Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di
Kabupaten Jombang secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu
lahan sawah dan lahan tegalan. Berdasarkan data pengolahan data
yang bersumber dari dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun
2009-2029, bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan
budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah
Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada
dan jenis pengairannya, maka dapat dikelompokkan bahwa 92,04%
sawah berpengairan teknis, 2,70% sawah berpengairan ½ teknis,
4,08% sawah berpengairan tadah hujan, 1,19% sawah berpengairan
non teknis.
Jumlah perwilayahan komoditas unggulan pada tahun 2013
telah mencapai pada 9 lokasi kecamatan sesuai dengan jenis
komoditas unggulan masing-masing. Jumlah kemitraan agrobisnis
yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2013 mencapai 188 unit.
Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta
melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
II - 10 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Lahan Pertanian Abadi, Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana
tercantum dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029
membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan
Agropolitan Kabupaten Jombang. Kawasan tersebut selain sebagai
sentra produksi pertanian juga diarahkan untuk mengamankan
produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Tahapan identifikasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilaksanakan
dan direncanakan alokasi lahan seluas 33.149,58 Ha sebagai lahan
pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan
seluas 31.569,36 Ha.
2) Perkebunan
Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang
dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-
masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan
kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta,
efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan
kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut
Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan
dibagi dalam dua kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan
seperti cengkeh, kopi, coklat, karet, dan perkebunan tanaman
semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan tembakau.
Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih
di dominasi oleh komoditas tebu yang pada tahun 2013 ini
produksinya sebesar 978.023,80 ton. Selain komoditas tebu, masih
terdapat beberapa potensi perkebunan yang berada di Kabupaten
Jombang, antara lain tembakau yang produksinya di tahun 2013 ini
sebesar 47.402,47 ton, kakao dimana bentuk produksinya dalam
bentuk biji kering dan mampu berproduksi hingga 141,3 ton.
3) Kehutanan
Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan
lindung dan hutan konservasi. Hutan produksi yang ada di wilayah
Kabupaten Jombang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Jombang dan
KPH Mojokerto. Hutan konservasi yang ada berbentuk hutan wisata
dan taman hutan raya. Sedangkan hutan lindung lebih diarahkan
untuk fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam upaya
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan
memelihara kesuburan tanah. Selain ketiga fungsi hutan tersebut, juga
II - 11 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
terdapat hutan rakyat yang pengelolaan dan pemeliharaannya berada
di lahan milik masyarakat.
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Jombang tahun 2012, bahwa kawasan hutan produksi di
wilayah administrasi Kabupaten Jombang seluas 18.754,9 Ha, yang
terbagi atas KPH Jombang seluas 14.900,7 Ha dan KPH Mojokerto
seluas 3.854,2 Ha, Hutan lindung seluas 873,1 Ha. Sedangkan
kawasan konservasi yang berbentuk hutan wisata seluas 11,4 Ha dan
Taman Nasional (Tahura) seluas 2.864,70 Ha.
Perkembangan produksi hasil hutan, khususnya yang berasal
dari hutan rakyat pada tahun 2013 mencapai 2.209 m³. Produksi hasil
hutan rakyat yang berbentuk kayu mengalami perkembangan yang
fluktuatif.
Dalam upaya konservasi hutan dan lahan, kegiatan
pembangunan bidang kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan yang berupa kegiatan penanaman
vegetatif serta pembangunan sipil teknis. Pada tahun 2012, realisasi
kegiatan vegetatif sudah terlaksana dengan capaian seluas 2.465,82 Ha
dan kegiatan sipil teknis yang dilaksanakan berupa pembangunan dam
penahan, dam pengendali, biopori, gully plug dan penyelamat tebing.
4) Peternakan dan Perikanan
Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada di
Kabupaten Jombang, yaitu:
1) Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu,
Kabuh, Bareng dan Plandaan. Sedangkan jenis sapi perah di
Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek dan Mojoagung;
2) Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara
Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Kesamben,
Tembelang, Kudu, Plandaan, dan Ngusikan. Sedangkan di wilayah
Selatan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam;
3) Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu
berdekatan dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan,
Kudu, Ngusikan dan Kabuh.
Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah
Kabupaten Jombang adalah perikanan budidaya. Pengembangan
kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Jombang dialokasikan
pada kawasan sekitar sungai-sungai besar. Sementara ini
II - 12 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
perkembangan perikanan budidaya, khususnya kolam, sebagian besar
berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Dalam upaya
pengembangan perikanan budidaya, pembentukan kawasan perikanan
diarahkan di wilayah Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo.
5) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang
mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik
dari segi sosial maupun ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus
pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun
2009-2029. Berdasarkan RTRW Tahun 2009-2009, beberapa
kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat
tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso,
Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerah-
daerah tersebut dalam rencana pengembangannya secara fungsi
pemanfaatan maupun penggunaan lahannya diarahkan untuk
memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada disekitarnya dengan
segala aspek potensi yang telah dimiiki. Rencana pengembangan
kawasan strategis cepat tumbuh di dalam RTRW, yaitu:
1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno
a) Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis
kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian,
perkebunan, peternakan dan agrowisata.
b) Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan,
perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA
khususnya disektor agrobisnis, dan pasar agribisnis Kabupaten
Jombang.
2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung
Merupakan kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupa
pasar induk yang terpadu dengan keberadaanterminal penumpang,
terminal cargo dan rest area.
3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan
Perak
Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol
Surabaya-Bandarkedungmulyo, dimana interchange (simpang
susun) pintu tol terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan
Tembelang. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk
pengembangan industri manufaktur yang non polutif.
II - 13 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan
didukung dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang
dikembangkan di Perkotaan Perak dan Bandarkedungmulyo.
4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang
Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang
akan memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah
Kecamatan Tembelang dan tarikan pada beberapa wilayah
kecamatan disekitarnya. Kawasan strategis cepat tumbuh
Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat
berfungsi sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang
merupakan pusat koleksi dan distribusi barang. Dengan
pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan strategis
cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan
sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah perkotaan
Jombang yang fungsi utamanya adalah pusat kegiatan perumahan,
perdagangan dan pemerintahan.
5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso
Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan
pertumbuhan baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh
karena itu Kecamatan Ploso direncanakan sebagai Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso merupakan wilayah
pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten Jombang
dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.
Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang
subur dan berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan
dan Tuban. Arahan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh
Ploso adalah kawasan industri yang dilengkapi dengan
pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang publik,
pusat pengolahan limbah industri, frontage road untuk kawasan
industri dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses
pada jalan kolektor primer direncanakan akan dibangun jembatan
baru Ploso yang dapat membantu aksesibilitas distribusi barang
dan jasa.
II - 14 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
D. Wilayah Rawan Bencana
1) Banjir
Kawasan rawan bencana banjir berikut adalah wilayah yang
secara historis merupakan wilayah banjir atau genangan yang ada di
Kabupaten Jombang:
1. Kecamatan Plandaan, meliputi Desa Plandaan, Tondowulan,
Sumberjo, Jipurapah, Pojoklitih, Bangsri, Gebangbunder dan
Kampungbaru;
2. Kecamatan Ngusikan, meliputi Desa Kedungbogo, Ketapangkuning,
dan Keboan yang berasal dari luapan sungai Marmoyo;
3. Kecamatan Kudu, meliputi Desa Katemas, Sidokaton,
Bakalanrayung, Made, Kepuhrejo, Sumberteguh dan Kudubanjar
yang berasal dari luapan sungai. Marmoyo dan menimbulkan tanah
longsor;
4. Kecamatan Ploso, meliputi Desa Ploso, Rejoagung, Jatigedong,
Gedongombo, Losari, Pagertanjung, Bawangan, dan
Tanggungkramat akibat luapan sungai Marmoyo dan sungai
Brantas;
5. Kecamatan Kesamben, meliputi desa Pojokrejo, Jombok, Carangrejo,
Watudakon, Kedungmlati, Podoroto, Jombatan, Kedungbetik, dan
Pojokkulon;
6. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Kalikejambon, Kedunglosari,
Kedungotok, Mojokrapak, Pesantren, Tembelang, Sentul dan
Gabusbanaran serta pernah terjadi angin puyuh/puting beliung;
7. Kecamatan Megaluh, meliputi Desa Balongsari, Sumbersari, Ngogri
dan Sidomulyo;
8. Kecamatan Peterongan, meliputi Desa Ngrandulor, Bongkot,
Tengaran, Sumberagung, Dukuhklopo, Kebontemu,
Morosunggingan, Tugusumberjo, dan Peterongan;
9. Kecamatan Jombang, meliputi Desa Jombang, Sumberjo,
Banjardowo, Plosogeneng, Pulolor dan Dapurkejambon;
10. Kecamatan Bandarkedungmulyo, meliputi Desa Karangdagangan,
Tinggar, Banjarsari, Gondangmanis, dan Barongsawahan;
11. Kecamatan Sumobito, meliputi Desa Brudu, Badas, Nglele, Sebani,
Segodorejo, Kedungpapar, Sumobito, Budug, Kendalsari, Talunkidul
dan Madiopuro;
II - 15 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
12. Kecamatan Mojoagung, meliputi Desa Kademangan, Mancilan,
Miagan, Betek, Karobelah, Mojotrisno, Janti, Gambiran Dan
Kedunglumpang,
13. Kecamatan Gudo, meliputi Desa Gudo, Pucangro, Bugasur
Kedaleman, Plumbon Gambang, Godong dan Krembangan;
14. Kecamatan Jogoroto, meliputi Desa Jogoroto, Ngumpul, Jarakkulon,
Sawiji dan Mayangan;
15. Kecamatan Mojowarno, meliputi Desa Karanglo, Gondek, Mojojejer,
Selorejo, Catakgayam dan Grobogan.
16. Kecamatan Diwek di Desa Keras.
2) Tanah Longsor
Kawasan rawan bencana yang berupa gerakan tanah/tanah
longsor/erosi berada di wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam,
Mojoagung, Ngusikan dan Kecamatan Plandaan. Beberapa bagian
wilayah di kecamatan tersebut mempunyai kelerengan diatas 40%
dengan luas sekitar 7.753,6 Ha.
3) Puting Beliung
Wilayah di Kabupaten Jombang yang secara historis merupakan
wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung adalah:
1. Kecamatan Bandarkedungmulyo, meliputi Desa Mojokambang
(Dusun Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo)
2. Kecamatan Perak, meliputi Desa Plosogenuk (Dusun Sukorejo),
Desa Kalangsemanding dan Desa Glagahan.
3. Kecamatan Ngoro, meliputi Desa Genukwatu (Dusun Genukwatu
dan Godong), Desa Sugihwaras (Dusun Cermenan ), Desa Gajah
(Dusun Gandan), Desa Ngoro (Dusun Pandean dan Ngoro Kidul),
Desa Kauman (Dusun Kauman dan Genggeng), Desa Rejoagung
(Dusun Genggeng.
4. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Gabusbanaran, Desa Sentul
dan Desa Pesantren.
4) Gempa Bumi
Kawasan rawan bencana berupa gempa tektonik terjadi akibat
adanya patahan Ploso yang walaupun sudah lama tidak aktif, namun
perlu diwaspadai berada di wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh,
Ngusikan, sebagian Kecamatan Megaluh dan Bandarkedungmulyo.
II - 16 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
E. Demografi
Kondisi demografi Kabupaten Jombang berdasarkan
perkembangan jumlah penduduk yang tercatat sepanjang tahun 2009-
2012 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 226.165 jiwa.
Kenaikan penduduk tertinggi terjadi pada periode tahun 2011-2012
yang sebanyak 104.444 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar
7,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk
Kabupaten Jombang rata-rata berada pada kisaran 4-5%.
Perkembangan jumlah penduduk secara detail disajikan dalam tabel
berikut:
Tabel 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Jombang
No Tahun Jumlah Laki-laki
Jumlah Perempuan
Jumlah Penduduk
1 2009 611.765 601.342 1.213.107
2 2010 636.773 625.962 1.262.735
3 2011 671.563 659.804 1.331.367
4 2012 722.832 709.979 1.432.811
5 2013 726.118 713.154 1.419.137
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2013 *. Tribulan I 2013
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang pada kurun waktu
2009-2013 selalu dalam trend yang positif dan terus naik, baik
berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2009
sebesar 5,962,262,390.000 meningkat menjadi 6,327,278,130,000
pada tahun 2010, pada tahun 2011 meningkat menjadi
6,759,495,410,000, pada tahun 2012 meningkat menjadi
7,226,418,360,000, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi
7,746,278,090,000. PDRB ADHB juga mengalami peningkatan, yaitu
pada tahun 2009 sebesar 12,519,634,460,000, pada tahun 2010
meningkat menjadi sebesar 14,060,872,140,000, pada tahun 2011
meningkat menjadi sebesar 15,945,609,060,000, pada tahun 2012
meningkat menjadi sebesar 18,045,848,600,000, dan pada tahun 2013
meningkat menjadi sebesar 20,770,318.25.
II - 17 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Peningkatan PDRB terbesar berada ada periode tahun 2012-
2013, yaitu sebesar 519,859,730,000 untuk ADHB dan sebesar
2,724,469.65 untuk ADHK. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK
tersaji dalam grafik berikut:
Grafik 2.1.
Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2009-2013
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013
* Angka sementara ** Angka sangat sementara
Capaian PDRB ADHB secara lebih rinci didukung oleh 9 sektor
lapangan usaha,yaitu: pertanian, pertambangan, industri pengolahan,
listrik, gas dan air bersih, bangunan,perdagangan, hotel dan restoran,
pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan,serta jasa-jasa lainnya. Capaian PDRB Kabupaten
merupakan agregat dari kontribusi sektor-sektor lapangan usaha.
Sumbangan atau kontribusi dari masing-masing sektor lapangan
usaha berdasarkan PDRB ADHB tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.4.
Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
No. Sektor / Sub Sektor 2009 2010 2011 2012* 2013**
1. Pertanian 29,91 28,87 28,36 28,08 27,47
2. Pertambangan dan Penggalian
1,42 1,41 1,32 1,24 1,15
3. Industri Pengolahan 12,14 11,85 11,64 11,60 11,58
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,03 0,97 0,94 0,91 0,88
5. Bangunan 2,55 2,50 2,54 2,48 2,45
5962,262.39
6327,278.13
6759,495.41
7226,418.36
7746,278.09
12519,634.46
14060,872.14
15945,609.06
18045,848.60
20770,318.25
,0.00
5000,000.00
10000,000.00
15000,000.00
20000,000.00
25000,000.00
30000,000.00
2009 2010 2011 2012* 2013**
ADHB ADHK
II - 18 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Sektor / Sub Sektor 2009 2010 2011 2012* 2013**
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
34,29 35,92 36,91 37,54 38,41
7. Pengangkutan dan Komunikasi
3,76 3,82 3,79 3,77 3,81
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
3,69 3,85 3,95 4,11 4,22
9. Jasa-Jasa 11,21 10,81 10,55 10,29 10,04
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013
Sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB
adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan persentase
kontribusi 34,29 pada tahun 2009, 35,92 pada tahun 2010, 36,91
pada tahun 2011, 37,54 pada tahun 2012 dan 38,41 pada tahun 2013.
Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi paling rendah adalah
listrik, gas dan air bersih dengan persentase kontribusi sebesar 1,03
pada tahun 2009, 0,97 pada tahun 2010, 0,94 pada tahun 2011, 0,91
pada tahun 2012 dan 0,88 pada tahun 2013.
Dalam perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha dalam
PDRB ADHB terlihat bahwa sektor pertanian kontribusinya mengalami
penurunan. Secara besaran/nilai capaian dari sektor pertanian pada
periode tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan,
namun secara kontribusi mengalami penurunan. Data tersebut
menunjukkan bahwa sektor pertanian peningkatannya lebih lambat
dibanding sektor lapangan usaha lainnya, sehingga kontribusinya juga
mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2013
pertumbuhan sektor pertanian menguat, demikian juga tiga sektor
besar lainnya (Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran
serta Jasa-Jasa).
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selalu tumbuh subur,
sehingga dapat dikatakan bahwa keyakinan sebagian pakar bahwa
sektor ini yang paling luwes sekaligus paling cepat berubah, terutama
untuk yang kecil dan informal, makin menemukan buktinya. Mudah
sekali orang masuk pasar sektor ini, sehingga banyak pakar yang
memuji perdagangan kecil informal merupakan bumper ketika terjadi
krisis ekonomi yang baru lalu karena keluwesannya menyerap
pengangguran dan tenaga kerja tak terdidik. Andil penting sektor ini
dalam perekonomian Kabupaten Jombang tak dapat diingkari
siapapun.
II - 19 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
2) Perkembangan PDRB Perkapita
Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat
kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Perkapita
adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB
(ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini
penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat
dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB
Perkapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga
sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar.
Dengan demikian, maka pengaruh inflasi menjadi cukup dominan
dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah.
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Jombang pada tahun
2011 dan 2012 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.5.
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012
No. Uraian Tahun 2011*)
(Rp. 000) Tahun 2012**)
(Rp. 000)
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
16.007.787.360 18.045.848.600
2. Penduduk Pertengahan Tahun 1.209.501 1.217.560
3. PDRB Per Kapita 13.235,034 14.821,321
4. Rata-Rata PDRB Perkapita per bulan
1.102,920 1.235,110
5. Pertumbuhan (%) 13,18 11,98
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013, diolah *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Sedangkan perkembangan pendapatan per kapita dengan
pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jombang
selama 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut:
Grafik 2.2.
Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Jombang
Tahun 2008-2012
9497,677 10411,474
11693,937 13235,034
14821,321
2008 2009 2010 2011 *) 2012 **)
II - 20 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013 diolah
*) 2011 adalah angka sementara
**) 2012 adalah angka sangat sementara
Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun
terakhir ini, PDRB Perkapita ADHB mengalami peningkatan yang
cukup berarti. Pada tahun 2008, PDRB Perkapita ADHB sebesar
Rp.9.497.677,- meningkat menjadi Rp.10.411.474,- pada tahun 2009,
tahun 2010 menjadi Rp.11.693.937,- dan meningkat menjadi
Rp.13.235.034,- pada tahun 2011. Tahun 2012, pendapatan per kapita
telah mencapai Rp.14.821.321 atau meningkat sebesar 11,98%.
3) Laju Inflasi
Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju
inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli
masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki
tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak
semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat.
Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal
ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi
jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka
panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi
terhambat.
Laju inflasi harus dikendalikan agar tercipta kondisi
perekonomian yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, laju
inflasi dalam kurum waktu 2009-2013 secara terperinci adalah sebesar
5,21% pada tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010, sebesar
6,15% pada tahun 2011, sebesar 5,92% pada tahun 2012 (angka
sementara) dan sebesar 7, 31% pada tahun 2013 (angka sangat
sementara). Secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Grafik 2.3.
Laju Inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013
* Angka sementara ** Angka sangat sementara
5.21 5.83 6.15 5.92
6.81
0
2
4
6
8
2009 2010 2011 2012* 2013**
II - 21 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Beberapa sektor yang menyebabkan menguatnya inflasi pada
tahun 2012, diantaranya:
1. Naiknya kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan,
pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan
dan jasa perusahaan terhadap PDRB;
2. Turunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, sektor
listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan,
hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa.
Sedangkan pada tahun 2013, inflasi mengalami lonjakan cukup
signifikan yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM, depresiasi nilai
rupiah, kenaikan suku bunga bank, kenaikan tarif dasar listrik, serta
momentum tahunan, seperti hari raya, pergantian musim, yang
memicu lonjakan permintaan akan barang dan jasa sehingga harga
mengalami kenaikan.
Lonjakan yang cukup signifikan membutuhkan regulasi
kebijakan moneter yang cukup kuat dan efektif. Penguatan harga
komoditas pokok yang dipengaruhi supply dari luar negeri sangat
dipengaruhi keberhasilan dalam penguatan nilai rupiah. Selain itu,
kemampuan dasar untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi
kebutuhan pasar merupakan upaya prioritas dalam rangka
pengendalian dan stabilisasi inflasi.
B. Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Urusan Pendidikan
a) Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu bagian dari
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pada komponen indeks
pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. IPM adalah
salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduknya. Angka melek huruf (AMH) adalah angka
yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang
berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Jombang mengalami
peningkatan dari 92,86 pada tahun 2009 menjadi 94,35 pada tahun
2013 atau meningkat sebesar 1,49. Perkembangan AMH Kabupaten
Jombang tahun 2009 sampai tahun 2013 tersaji dalam grafik berikut:
II - 22 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Grafik 2.4.
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Jombang
Tahun 2010-2012
Sumber: Bappeda, Tahun 2013
Pertumbuhan AMH pada periode tahun 2009-2011 menunjukkan
peningkatan linier dan mengalami lonjakan pada tahun 2012.
Perkembangan yang signifikan pada tahun 2012 merupakan suatu
indikasi bahwa program dalam upaya peningkatan angka melek huruf
yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, berjalan cukup efektif.
Capaian AMH kabupaten merupakan agregat capaian AMH kecamatan.
Perkembangan capaian AMH sampai dengan tahun 2012 untuk
masing-masing kecamatan tersaji pade grafik berikut:
Grafik 2.5
Angka Melek Huruf per Kecamatan Tahun 2012
Sumber: Bappeda, Tahun 2013
Grafik di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf tertinggi
secara berurutan terdapat di Kecamatan Gudo, Jombang dan
Peterongan, sedangkan untuk yang terendah mulai dari Kecamatan
92
92.5
93
93.5
94
94.5
2009 2010 2011 2012 2013
92.86 92.89 92.92
93.79
94.35
II - 23 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Kabuh, Ngusikan dan Megaluh. Bila dilihat angka melek huruf
kabupaten yang sebesar 93,79, maka terdapat jarak yang cukup besar
dengan angka yang ada di kecamatan terendah, yakni Kabuh. Oleh
karena itu diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat untuk memacu
peningkatan angka melek huruf khususnya di kecamatan-kecamatan
yang angkanya masih di bawah 90,00.
b) Angka Rata-rata Lama Sekolah
Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama
sekolah atau mean years of schooling (MYS). Rata-rata lama sekolah
adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah
seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat
Pendidikan Terakhir (TPT).
Angka rata-rata lama sekolah (MYS) di Kabupaten Jombang
dalam tiga tahun terakhir ada peningkatan. Pada tahun 2010 angka
rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,40 tahun, sedangkan pada
tahun 2011 sebesar 7,40 tahun berarti tidak ada kenaikan.
Selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 7,47 atau
mengalami peningkatan sebesar 0,95 % dari tahun 2010, dan menjadi
7,67 pada tahun 2013.
Peningkatan angka rata-rata lama sekolah di tahun 2013
menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan. Namun demikian peningkatan ini perlu
dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana
prasarana maupun mutu pendidikan di Kabupaten Jombang.
Perkembangan angka-angka rata-rata lama sekolah untuk masing-
masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.6.
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jombang
Tahun 2010-2013
No. Kecamatan Tahun
2010 2011 2012 2013
1 Perak 8,73 8,73 7,77 8,96
2 Gudo 8,85 8,85 8,93 8,93
3 Ngoro 6,36 6,36 7,22 7,32
4 Bareng 6,58 6,68 6,53 6,72
5 Wonosalam 5,47 5,47 5,61 6,18
6 Mojoagung 7,32 7,32 6,67 7,41
7 Mojowarno 7,40 7,40 7,39 7,45
II - 24 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Kecamatan Tahun
2010 2011 2012 2013
8 Diwek 7,70 7,70 7,23 7,98
9 Jombang 10,26 10,26 10,35 10,32
10 Peterongan 8,09 8,09 8,81 9,21
11 Sumobito 7,17 7,17 7,82 8,24
12 Kesamben 6,31 6,31 7,47 7,20
13 Tembelang 6,47 6,47 6,64 6,52
14 Ploso 6,71 6,71 6,07 6,71
15 Plandaan 6,02 6,02 6,82 6,03
16 Kabuh 4,65 5,56 5,52 6,92
17 Kudu 5,56 5,56 6,41 6,12
18 Bandarkedungmulyo 6,76 6,76 6,77 7,21
19 Jogoroto 7,75 7,75 8,16 7,96
20 Megaluh 7,15 7,15 5,61 7,42
21 Ngusikan 6,61 6,61 6,37 6,66
Kabupaten Jombang 7,40 7,40 7,47 7,67
Sumber: Bappeda, Tahun 2013
Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan angka rata-rata
lama sekolah untuk masing-masing kecamatan selama periode 3 (tiga)
tahun terakhir. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang,
perkembangan angka rata-rata lama sekolah pada semua keamatan
mengalami peningkatan. Sedangkan kecamatan yang mengalami
fluktuasi capaian adalah Kecamatan Perak, Bareng, Mojoagung,
Mojowarno, Diwek, Jombang, Kesamben, Tembelang, Ploso, Plandaan,
Kabuh, Kudu, Jogoroto, Megaluh dan Ngusikan.
Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar
diantaranya disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang
tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah.
Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan
kualitas SDM ini. Program pendidikan dasar 9 tahun masih perlu
dipacu disamping terus digalakkan pendidikan luar sekolah (PLS)
seperti, program Paket A, B dan C.
c) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat mendukung
tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar
(APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan
II - 25 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18
tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di
suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling
sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di
masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Jombang dalam
kurun waktu tahun 2009-2012 tidak banyak mengalami perubahan
dan cenderung stabil dan untuk tingkat SD dan SMP, sedangkan
untuk tingkat SMA secara konsisten mengalami peningkatan.
Perkembangan APK tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.7.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) KabupatenJombang
Tahun 2009-2012
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI
124.810 125.712 126.653 127.556
1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
120.260 119.760 119.610 120.460
1.3. APK SD/MI 103,78 104,97 105,89 105,89
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTS
66.028 65.231 64.220 67.445
2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
64.377 63.877 63.377 65.322
2.3. APK SMP/MTs 102,56 102,12 101,33 103,25
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn
bersekolah di SMA/SMK/MA
54.155 54.662 56.595 60.588
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
58.197 57.697 57.197 61.046
3.3 APK SMA/MA/SMK 93,05 94,74 98,95 99,25
Sumber: Dinas Pendidikan,Tahun 2013
Meskipun terjadi stagnasi APK pada tingkat SD, namun APK
pada tingkat SMP dan SMA masih secara kontinyu dan signifikan. Hal
ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat
II - 26 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
akan pentingnya arti pendidikan. Jika ditinjau per kecamatan, APK per
kecamatan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.8.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang Tahun 2012
Menurut Kecamatan
No. Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Jumlah
murid
usia 7-
12 th
Jumlah
penddk
usia 7-
12 th
APK
Jumlah
murid
usia
13-15
th
Jumlah
penddk
usia 13-
15 th
APK
Jumlah
murid
usia
16-18
th
Jumlah
penddk
usia 16-
18 th
APK
1 Bandarkdm 4.524 5.075 89,14 1.404 1.736 80,88 815 2.248 36,25
2 Perak 5.328 4.969 107,22 3.476 3.414 101,82 4.694 2.723 172,38
3 Gudo 5.060 5.452 92,81 1.412 2.168 65,13 741 2.649 27,97
4 Diwek 10.723 9.795 109,47 7.206 5.763 125,04 6.594 4.761 138,50
5 Ngoro 11.198 7.976 140,40 3.832 4.181 91,65 3.089 3.708 83,31
6 Mojowarno 9.125 9.294 98,18 3.154 3.350 94,15 849 4.458 19,04
7 Bareng 4.713 5.690 82,83 2.139 2.221 96,31 674 2.845 23,69
8 Wonosalam 3.238 3.487 92,86 1.293 1.496 86,43 415 1.786 23,24
9 Mojoagung 8.282 8.271 100,13 4.259 4.243 100,38 5.407 3.948 136,96
10 Somobito 7.690 8.075 95,23 3.198 3.436 93,07 1.465 3.796 38,59
11 Jogo Roto 7.085 6.909 102,55 3.876 3.968 97,68 2.097 2.699 77,70
12 Peterongan 6.284 5.768 108,95 4.623 3.774 122,50 4.593 2.867 160,20
13 Jombang 15.174 8.862 171,23 11.405 9.009 126,60 21.621 6.447 335,37
14 Megaluh 3.538 3.510 100,80 1.737 1.839 94,45 339 1.530 22,16
15 Tembelang 5.230 4.914 106,43 2.838 3.457 82,09 1.160 1.927 60,20
16 Kesamben 5.858 6.302 92,95 3.928 2.339 167,94 924 3.115 29,66
17 Kudu 2.678 2.916 91,84 1.426 1.498 95,19 1.167 1.715 68,05
18 Ploso 3.443 3.850 89,43 1.647 2.166 76,04 2.711 2.353 115,21
19 Kabuh 3.335 3.719 89,67 1.417 1.681 84,30 631 2.204 28,63
20 Plandaan 3.057 3.429 89,15 1.461 1.773 82,40 362 2.045 17,70
21 Ngusikan 1.993 2.197 90,71 1.714 1.810 94,70 240 1.222 19,64
Jumlah 127.556 120.460 105,89 67.445 65.322 103,25 60.588 61.046 99,25
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2013
d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan sampai
dengan akhir tahun 2012, menunjukkan bahwa untuk tingkat
pendidikan TK/RA sebesar 87.920 orang, tingkat pendidikan SD/MI
sebesar 490.618 orang, tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 259.742
orang, tingkat pendidikan SMA/MA sebesar 261.186 orang, tingkat
pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 43,646 orang dan untuk yang
lain-lain sebesar 32,950 orang.
II - 27 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
e) Angka Partisipasi Murni
Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat
pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM).
APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun
yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi
dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.
APM Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai dengan
tahun 2012 terus mengalami peningkatan, di tingkat SD (usia 7-12
tahun) pada 2009 sebesar 92,39, baru kemudian pada tahun 2010
naik menjadi 94,16, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan
menjadi 95,37, sedangkan di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi
95,57.
Sedangkan untuk tingkat SMP (usia 13-15 tahun) pada tahun
2009 sebesar 78,74 meskipun di tahun 2008 sebesar 83,95, sehingga
mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2010 mengalami kenaikan
menjadi 80,75, dan pada tahun 2011 turun menjadi 78,03, sedangkan
pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 85,04.
Untuk tingkat SMA (usia 16-18 tahun) menunjukkan tren yang
menggembirakan karena secara terus menerus mengalami
peningkatan. Tahun 2009 sebesar 68,18 sedangkan pada tahun 2010,
naik lagi menjadi sebesar 69,85, dan meningkat lagi menjadi 73,27
pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar
75,27.
Peningkatan APM pada tingkat SMA ini mencerminkan semakin
tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti
pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan
fasilitas sekolah yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Perkembangan APM tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagaimana
tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.9.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2012
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI
111.113 112.761 114.078 115.124
1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
120.260 119.760 119.610 120.460
II - 28 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012
1.3. APM SD/MI 92,39 94,16 95,37 95,57
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTs
50.688 51.581 49.456 55.551
2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
64.377 63.877 63.377 65.322
2.3. APM SMP/MTs 78,74 80,75 78,03 85,04
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA
39.677 40.301 41.909 45.947
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
58.197 57.697 57.197 61.046
3.3 APM SMA/MA/SMK 68,18 69,85 73,27 75,27
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2013
Jika ditinjau per kecamatan, perkembangan APM di
KabupatenJombang pada tahun 2012 sebagaimana tersaji dalam tabel
berikut:
Tabel 2.10.
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Jombang
No. Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Jumlah
murid
usia 7-
12 th
Jumlah
penddk
usia 7-
12 th
APM
Jumlah
murid
usia 13-
15 th
Jumlah penddk
usia
13-15
th
APM
Jumlah
murid
usia 16-
18 th
Jumlah
penddk
usia 16-
18 th
APM
1 Bandarkdm 4.113 5.075 81,04 1.344 1.736 77,42 805 2.248 35,81
2 Perak 4.823 4.969 97,06 2.615 3.414 76,60 4.036 2.723 148,22
3 Gudo 4.600 5.452 84,37 1.403 2.168 64,71 737 2.649 27,82
4 Diwek 9.624 9.795 98,25 5.639 5.763 97,85 2.928 4.761 61,50
5 Ngoro 10.114 7.976 126,81 3.272 4.181 78,26 1.932 3.708 52,10
6 Mojowarno 8.031 9.294 86,41 2.555 3.350 76,27 773 4.458 17,34
7 Bareng 4.251 5.690 74,71 1.833 2.221 82,53 626 2.845 22,00
8 Wonosalam 2.946 3.487 84,49 1.299 1.496 86,83 546 1.786 30,57
9 Mojoagung 7.476 8.271 90,39 3.392 4.243 79,94 4.030 3.948 102,08
10 Somobito 6.984 8.075 86,49 2.548 3.436 74,16 1.165 3.796 30,69
11 Jogoroto 6.430 6.909 93,07 3.282 3.968 82,71 1.613 2.699 59,76
12 Peterongan 5.622 5.768 97,47 3.524 3.774 93,38 3.321 2.867 115,84
13 Jombang 13.588 8.862 153,33 9.057 9.009 100,53 16.261 6.447 252,23
14 Megaluh 3.236 3.510 92,19 1.471 1.839 79,99 402 1.530 26,27
15 Tembelang 4.821 4.914 98,11 2.293 3.457 66,33 1.082 1.927 56,15
16 Kesamben 5.369 6.302 85,20 3.151 2.339 134,72 776 3.115 24,91
II - 29 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Kecamatan SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Jumlah
murid
usia 7-
12 th
Jumlah
penddk
usia 7-
12 th
APM Jumlah
murid
usia 13-
15 th
Jumlah
penddk
usia
13-15
th
APM Jumlah
murid
usia 16-
18 th
Jumlah
penddk
usia 16-
18 th
APM
17 Kudu 2.421 2.916 83,02 1.098 1.498 73,30 1.057 1.715 61,63
18 Ploso 3.092 3.850 80,31 1.509 2.166 69,67 2.426 2.353 103,10
19 Kabuh 3.004 3.719 80,77 1.323 1.681 78,70 680 2.204 30,85
20 Plandaan 2.810 3.429 81,95 1.433 1.773 80,82 440 2.045 21,52
21 Ngusikan 1.769 2.197 80,52 1.510 1.810 83,43 311 1.222 25,45
Jumlah 115.124 120.460 95,57 55.551 65.322 85,04 45.947 61.046 75,27
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2013
2) Urusan Kesehatan
a) Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama
hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan
alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat
kesehatan pada khususnya.
Perkembangan angka harapan hidup selama 3 tahun terakhir
mengalami peningkatan sebesar 0,75 tahun, dari sebesar 71,18 tahun
pada 2010 menjadi 71,29 tahun pada 2011 kemudian meningkat lagi
menjadi 71,93 tahun pada 2012. Capaian pada tahun 2012 mengalami
penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2013, sehingga menjadi 71,92.
Peningkatan tersebut bisa merupakan dampak dari peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2012
seperti digambarkan pada grafik sebagai berikut:
Grafik 2.7.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang
Tahun 2010-2012
Sumber: Bappeda, Tahun 2013
Jika dilihat masing-masing kecamatan, maka AHH tertinggi
tahun 2013 adalah di Kecamatan Jombang sebesar 74,35 tahun
disusul Kecamatan Kudu sebesar 74,20 dan Ploso sebesar 73,40.
71.18 71.29
71.93
70.5
71
71.5
72
2010 2011 2012
II - 30 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sedangkan AHH terendah terdapat di Kecamatan Wonosalam sebesar
64,88 diikuti Megaluh sebesar 67,31 dan Ngusikan sebesar 67,67. Hal
ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa akses menuju layanan
kesehatan yang lebih mudah terjangkau berdampak terhadap Angka
Harapan Hidup. Kecamatan Jombang, Kecamatan Gudo, Kecamatan
Peterongan dan Kecamatan Mojoagung, yang secara kewilayahan
termasuk di kawasan perkotaan, tentunya akses hingga sarana
kesehatan lebih terjangkau daripada kecamatan-kecamatan yang
memiliki Angka Harapan Hidup lebih rendah. Untuk lebih lengkapnya
berikut ditampilkan data AHH di setiap Kecamatan di Kabupaten
Jombang:
Grafik 2.8.
Angka Harapan Hidup per Kecamatan di Kabupaten Jombang
Tahun 2012
Sumber: Bappeda, Tahun 2013
b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah
bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka
kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi
berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun
tertentu.
Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Jombang
menunjukkan angka yang kurang stabil setiap tahunnya. Dari data
yang tersedia pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan dari
tahun 2009 yaitu sebesar 10,2. Kekhawatiran mulai muncul ketika
memasuki tahun 2011 terjadi peningkatan kematian bayi yang
60 62 64 66 68 70 72 74 76
Plandaan
Kudu
Ploso
Kesamben
Bandarkedungmulyo
Gudo
Wonosalam
Mojowarno
Sumobito
Diwek
Jombang
73.2 67.67
74.2 71.78
73.4 67.31
71.19 67.91
72.54 71.27
69.32 69.22
64.88 73.12
72.32 73.22
72.13 69.45
69.94 71.16
74.35
II - 31 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
signifikan di Kabupaten Jombang. Peningkatan tersebut di tunjukkan
dengan data yang tersedia yang mencapai angka 14,5 pada tahun
2011. Peningkatan drastis tersebut memberikan tekanan tersendiri
bagi Pemerintah Kabupaten Jombang pada umumnya dan Dinas
Kesehatan pada khususnya. Dengan berbagai langkah strategis
akhirnya pada tahun 2012 angka kematian bayi akhirnya dapat
diturunkan kembali pada angka 12,11. Namun capaian pada tahun
2013 mengalami tekanan menjadi 14,25.
Upaya menekan angka kematian bayi ditempuh melalui
peningkatan pelayanan terhadap kesehatan bayi. Upaya tersebut
dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan berat
badan secara rutin, dan pemberian makanan tambahan di Posyandu.
Keberhasilan dalam penurunan angka kematian bayi seharusnya terus
dijaga agar angka kematian bayi dapat terus ditekan pada tahun-tahun
berikutnya. Berikut grafik angka kematian bayi kabupaten Jombang
dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur:
Grafik 2.9.
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2013
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2013
c) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Jombang dari tahun
2009-2012 cenderung fluktuatif, hal itu bisa dilihat dari angka
kematian ibu pada tahun 2009 sebesar 69 meningkat menjadi 78,8
pada tahun 2010 dan di tahun 2011 juga mengalami peningkatan
sebesar 128,5 dan mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar
2009 2010 2011 2012 2013
Jombang 10.3 10.2 14.5 12.11 14.25
Jawa Timur 31.41 29.99 29.24 26.95
#REF! 1
0
5
10
15
20
25
30
35
Axi
s Ti
tle
Chart Title
II - 32 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
102,99. Hal itu terjadi karena sebagian besar penyebab kematian
berasal dari penyakit penyerta, misalnya jantung, gagal ginjal, sesak
dan lain-lain, hanya sebagian kecil akibat langsung dari proses
kehamilan dan persalinan.
Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan AKI, diantaranya
melalui peningkatan monitoring selama kehamilan (ANC) yang lebih
optimal dan melakukan konsultasi sedini mungkin setiap kelainan
yang ditemukan di luar kasus Obgyn kepada dokter spesialis terkait,
serta minimal satu kali konsultasi ke dokter umum selama kehamilan.
Lebih lengkapnya berikut data angka kematian ibu Kabupaten
Jombang di bandingkan dengan Provinsi jawa Timur.
Grafik 2.10
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Jombang
dibanding Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2013
d) Status Gizi Masyarakat
Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang
menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan
prosentasebalita gizi buruk di Kabupaten Jombang selama tiga tahun
terakhir menunjukkan tren yang menurun, yakni pada tahun 2010
sebesar 0,04%, tahun 2011 sebesar 0,04%, tahun 2012 sebesar 0,03%,
dan tahun 2013 sebesar 0,02%. Perkembangan persentase balita gizi
buruk sebagaimana tersaji pada grafik berikut:
Grafik 2.11
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Jombang
II - 33 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tahun 2010-2012
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2013
e) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin
Sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana berusaha
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam
urusan kesehatan, pemerintah daerah berupaya mempermudah dan
meningkatkan akses pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi
masyarakat, tidak terkecuali warga miskin. Pemerintah Pusat maupun
pemerintah provinsi berupaya memberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat, begitu juga halnya yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Jombang. Berikut data kepesertaan jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jombang:
Tabel2.11
Perkembangan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga
Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
Kategori
Jumlah Kepesertaan
2009 2010 2011 2012 2013
(Tribulan I)
Jamkesmas 255.130 255.130 255.130 255.130 517.348
Jamkesda 57.332 57.332 57.332 57.332 57.332
SPM - 4.064 8.329 9.600 2.081
Total 312.462 316.526 320.791 322.062 576.761
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2013
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1) Urusan Seni Budaya
a) Jumlah Grup Kesenian
Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah diperlukan
adanya upaya untuk menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya
yang ada di masyarakat. Kelompok seni dan budaya yang berperan
0
0.01
0.02
0.03
0.04
20102011
2012
0.04 0.04
0.03
II - 34 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sebagai penyelenggara kesenian memberikan dukungan dalam
pelestarian seni dan budaya.
Perkembangan jumlah kelompok kesenian pada kurun 4 tahun
terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah grup
kesenian ada di Kabupaten Jombang sebanyak 458 kelompok, pada
tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 457 kelompok, tahun 2010
sebanyak 440 kelompok, tahun 2011 sebanyak 391 kelompok, tahun
2012 sebanyak 490 kelompok, dan tahun 2013 meningkat menjadi 503
kelompok. Perkembangan kelompok seni dan budaya secara rinci dapat
disampaikan bahwa pada tahun 2009 menurun sejumlah 1 kelompok,
menurun 17 kelompok pada tahun 2010, menurun drastis sejumlah 49
kelompok pada tahun 2011, naik drastis di tahun 2012 sebanyak 99
kelompok, dan naik sebanyak 13 kelompok pada tahun 2013.
b) Jumlah Gedung Kesenian
Jumlah gedung kesenian saat ini di Kabupaten Jombang masih
belum tersedia, sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian
untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah. Keberadaan gedung
kesenian diharapkan dapat menjadi media segenap lapisan masyarakat
dalam mengaktualisasi kebudayaan daerah dan sekaligus menjadi
sarana dalam pengenalan maupun pelestarian seni dan budaya
daerah.
Berdasarkan data peningkatan jumlah grup kesenian di
Kabupaten Jombang, seharusnya kedepan mampu mendukung
peningkatan dan eksistensi grup kesenian dengan memfasilitasi sarana
dan prasarana pendukung, salah satunya adalah penyediaan gedung
kesenian. Dengan tersedianya gedung kesenian diharapkan pelestarian
kesenian dan kebudayaan lokal dapat berkembang dengan baik.
c) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Sampai dengan tahun 2012, penyelenggaraan festival seni dan
budaya dilaksanakan di 4 tempat, yaitu GOR Kabupaten Jombang,
stadion, alun-alun, dan pendopo kabupaten. Dengan dukungan tempat
penyelenggaraan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan
jumlah kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan. Untuk menopang
pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok
seni dan budaya yang ada di masyarakat.
d) Benda Budaya Daerah di Kabupaten Jombang
II - 35 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten di
Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan arkeologi
(purbakala). Hal ini dikarenakan Kabupaten Jombang pada masa lalu
memiliki peranan yang penting sebagai daerah pemukiman, pusat
keagamaan, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari masa
ke masa.
Letak Kabupaten Jombang yang berada di daerah aliran Sungai
Brantas dan ujung timur Pegunungan Kendeng membawa Kabupaten
Jombang sebagai tempat hunian manusia purba masa prasejarah.
Pada masa selanjutnya, peninggalan-peninggalan penguasa seperti
Mpu Sindok dan Airlangga ada di Jombang. Pada masa Majapahit
Kabupaten Jombang merupakan bagian dari ibukota Majapahit,
sebagai salah satu pintu masuk ibukota Majapahit.
Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Kabupaten
Jombang sebagai langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah
dengan melakukan inventarisasi dan registrasi benda budaya yang ada
bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa
Timur pada tahun 2010. Hasil inventarisasi dan registrasi benda
budaya tercatat terdapat 21 buah benda budaya tidak bergerak dan
159 benda budaya bergerak, tersebar di 15 kecamatan, yaitu
Kecamatan Jombang, Kecamatan Diwek, Kecamatan Peterongan,
Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Ngusikan,
Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Tembelang,
Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Perak, Kecamatan Bareng, Kecamatan
Sumobito, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kesamben.
Benda budaya tidak bergerak terdiri dari 1 buah Lapas
(Jombang), 3 buah Menara air (Ringin Contong, Peteongan dan
Mojoagung), 4 buah Candi (Pundong, Sumber Boto, Ngrimbi dan
Tampingmojo), 2 buah Gereja (Kristen Jawi Wetan Ngoro dan Kristen
Jawi wetan Mojowarno), 1 buah Gua (Made), 5 buah Situs (Jladri,
Grobogan, watumiring, Watukucur, Mbah Hadi Mulyo, 2 buah Pabrik
Gula (Tjoekir dan Djombang Baru), 1 buah Rumah Sakit Kristen
(Mojowarno), 1 buah Gardu (Papak) dan 1 buah Stasiun KA (Jombang).
Sedangkan benda budaya bergerak terdiri atas arca (batu dan
terakota), anak timbangan batu, basi porselin, bata, cermin kuningan,
cupu porselin, fosil kerang, Fr. arca batu, Fr. pipisan, Fr. pipisan batu,
Fr. yoni batu, gelang tangan, perunggu, genta perunggu, guci porselin,
II - 36 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
kelat bahu perunggu, kepala arca logam, kowi terakota, lampu
perunggu, lemari buku kayu, lonceng besi, lumping batu, mangkuk
porselin, mata tombak besi, meja kenap kayu dan meja mimbar kayu,
piring porselin, tangkai cermin logam, tombak besi, topeng, topeng
perunggu, tugu (batu dan menturo), tutup cupu porselin, umpak batu,
yoni batu dan tempat lampu (blencong).
2) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
a) Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang di Tingkat
Nasional
Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat
nasional dari Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009-2013
tribulan I sebanyak 120 orang, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 5
orang, 2010 sebanyak 10 orang, 2011 sebanyak 40 orang, 2012
sebanyak 65 orang, dan tahun 2013 sebanyak 101 orang. Untuk lebih
meningkatkan prestasi pemuda di masa datang diperlukan upaya
pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang
teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat nasional.
Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang
di tingkat nasional selama periode 2009 sampai dengan tahun 2012
tersaji dalam grafik berikut:
Grafik 2.12
Jumlah Pemuda Berprestasi pada Berbagai Bidang
di Tingkat Nasional Tahun 2009-2012
Sumber: Disporabudpar, Tahun 2013
b) Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi di Tingkat
Provinsi/Nasional
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga
di Kabupaten Jombang dengan menghitung jumlah cabang olahraga
yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional. Perkembangan prestasi
0
20
40
60
80
2009 2010 2011 2012
5 10
40
65
II - 37 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Jombang
adalah sebagai berikut :
Grafik 2.13
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional
Tahun 2009-2013
Sumber: Disporabudpar, Tahun 2013
b) Lapangan Olahraga
Sampai dengan tahun 2012, jumlah lapangan olahraga sebanyak
932 buah terdiri dari lapangan volley sebanyak 388 buah, lapangan
sepak bola sebanyak 349 buah, lapangan basket sebanyak 91 buah,
lapangan bulutangkis sebanyak 79 buah dan kolam renang sebanyak
25 buah.
Dengan ketersediaan jumlah lapangan olahraga yang ada
tersebut, maka yang perlu untuk ditingkatkan adalah peningkatan
kualitas lapangan olah raga sesuai standar nasional, serta
pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dengan tersedianya lapangan
olahraga yang memenuhi standar, maka diharapkan mampu
mendukung peningkatan potensi dan prestasi olahraga di Kabupaten
Jombang.
2.3 Aspek Pelayanan Umum
A. Fokus Layanan Urusan Wajib
1) Urusan Pendidikan
a) Angka Partisipasi Sekolah
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya
perubahan penduduk terutama usia muda. APS adalah jumlah murid
kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang
masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia
pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang dapat
dilihat dalam dua tabel sebagai berikut:
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013
4 5
4
6
11
II - 38 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
KabupatenJombangTahun 2009-2012
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI
123.252 123.144 121.239 122.192
1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
120.260 119.760 119.610 120.460
1.3. APS SD/MI 102,49 102,83 101,36 101,44
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTS
64.953 66.196 63.920 66.139
2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
64.377 63.877 63.377 65.322
2.3. APS SMP/MTs 100,89 103,63 100,86 101,22
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA
42.344 43.490 46.686 50.516
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
58.197 57.697 57.197 61.046
3.3 APS SMA/MA/SMK 72,76 75,38 81,62 82,75
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2012
Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan angka partisipasi
sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI cenderung fluktuasi.
Memperhatikan perkembangan mulai tahun 2009 yang sebesar 102,49,
tahun 2010 sebesar 102,83 dan menjadi 101,36 tahun 2011, akan
tetapi di tahun 2012 ada kenaikan meski tidak signifikan menjadi
101,44. Untuk tingkat SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang
fluktuasi, yakni dari sebesar 100,89 pada tahun 2009, turun menjadi
sebesar 103,63 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 mengalami
penurunan menjadi sebesar 100,86, tapi kemudian mengalami
kenaikan menjadi 101,22 pada tahun 2012. Selanjutnya
perkembangan angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap
tahun mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 82,75 di tahun
2012.
Sedangkan perkembangan APS menurut kecamatan di
Kabupaten Jombang pada tahun 2012 tersaji dalam tabel berikut:
Tabel2.13
II - 39 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan
di Kabupaten JombangTahun 2012
No. Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Jumlah
murid
usia 7-
12 th
Jumlah
penddk
usia 7-
12 th
APS
Jumlah
murid
usia
13-15
th
Jumlah
penddk
usia 13-
15 th
APS
Jumlah
murid
usia
16-18
th
Jumlah
penddk
usia 16-
18 th
APS
1 Bandarkdm 4.269 5.075 84,12 1.342 1.736 77,30 1.333 2.248 59,30
2 Perak 5.073 4.969 102,09 3.414 3.414 100,00 3.114 2.723 114,36
3 Gudo 4.805 5.452 88,13 1.350 2.168 62,27 806 2.649 30,43
4 Diwek 10.468 9.795 106,87 7.144 5.763 123,96 4.794 4.761 100,69
5 Ngoro 10.943 7.976 137,20 3.770 4.181 90,17 3.035 3.708 81,85
6 Mojowarno 8.870 9.294 95,44 3.092 3.350 92,30 1.140 4.458 25,57
7 Bareng 4.458 5.690 78,35 2.077 2.221 93,52 625 2.845 21,97
8 Wonosalam 2.983 3.487 85,55 1.231 1.496 82,29 315 1.786 17,64
9 Mojoagung 8.027 8.271 97,05 4.197 4.243 98,92 1.992 3.948 50,46
10 Somobito 7.435 8.075 92,07 3.136 3.436 91,27 2.913 3.796 76,74
11 Jogoroto 6.830 6.909 98,86 3.814 3.968 96,12 2.510 2.699 93,00
12 Peterongan 6.029 5.768 104,52 4.561 3.774 120,85 3.018 2.867 105,27
13 Jombang 14.910 8.862 168,25 11.339 9.009 125,86 8.790 6.447 136,34
14 Megaluh 3.283 3.510 93,53 1.675 1.839 91,08 563 1.530 36,80
15 Tembelang 4.975 4.914 101,24 2.776 3.457 80,30 8.898 1.927 461,75
16 Kesamben 5.603 6.302 88,91 3.866 2.339 165,28 1.251 3.115 40,16
17 Kudu 2.423 2.916 83,09 1.364 1.498 91,05 785 1.715 45,77
18 Ploso 3.188 3.850 82,81 1.585 2.166 73,18 2.907 2.353 123,54
19 Kabuh 3.080 3.719 82,82 1.355 1.681 80,61 572 2.204 25,95
20 Plandaan 2.802 3.429 81,71 1.399 1.773 78,91 617 2.045 30,17
21 Ngusikan 1.738 2.197 79,11 1.652 1.810 91,27 538 1.222 44,03
Jumlah 122.192 120.460 101,44 66.139 65.322 101,22 50.516 61.046 82,75
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2012
Jika dilihat per kecamatan, APS cenderung tinggi untuk
kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, dan sebaliknya untuk
wilayah kecamatan yang pinggiran cenderung rendah. Hal ini bisa
dipahami dengan banyaknya fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan
baik secara jumlah maupun mutu.
b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
II - 40 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat
pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK per jumlah penduduk
usia pendidikanSD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk
usia pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK. Untuk
mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah tersaji
pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.14
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah 834 832 822 824
1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
120.260 119.760 119.610 120,460
1.3. Rasio 144,20 143,94 145,51 146,00
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah 240 243 237 241
2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
64.377 63.877 63.377 65,322
2.3. Rasio 268,24 262,87 267,41 271
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah gedung sekolah 176 181 178 181
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
58.197 57.697 57.197 61,046
3.3 Rasio 330,66 318,77 321,33 337
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2012
Dari tabel di atas dapat dilihat kecenderungan rasio ketersediaan
sekolah menunjukkan tren yang semakin menurun, utamanya tahun
2011, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan disemua
jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
terfasilitasinya kegiatan pendidikan melalui peningkatan jumlah
sarana gedung sekolah di Kabupaten Jombang. Jika dibandingkan
dengan standar nasional, maka pada tahun 2012 rasio ketersediaan
sekolah untuk tingkat SD sebesar 1:146 atau masih dibawah standar
nasional yang sebesar 1:170. Untuk tingkat SMP rasio ketersediaan
sekolah sebesar 1:271 atau masih dibawah standar nasional yakni
II - 41 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sebesar 1:306. Sedangkan untuk tingkat SMA rasio ketersediaan
sekolah sebesar 1:337
Memperhatikan perkembangan ketersediaan sekolah per
kecamatan, rasio ketersediaan sekolah cenderung kecil untuk
kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, sebaliknya untuk
kecamatan di wilayah pinggiran cenderung besar. Hal ini menunjukkan
masih terpusatnya sarana pendidikan di wilayah perkotaan, terutama
dalam hal kuantitasnya. Rasio ketersediaan sekolah menurut
kecamatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.15
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012
Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang
No. Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Jumlah
gedung
sekolah
Jumlah
penddk
usia 7-
12 th
Rasio
Jumlah
gedung
sekolah
Jumlah
penddk
usia 13-
15 th
Rasio
Jumlah
gedung
sekolah
Jumlah
penddk
usia
16-18 th
Rasio
1 Bandarkdm 32 5.075 159 6 1.736 289 2 2.248 1.124
2 Perak 36 4.969 138 10 3.414 341 10 2.723 272
3 Gudo 32 5.452 170 5 2.168 434 2 2.649 1.325
4 Diwek 71 9.795 138 30 5.763 192 29 4.761 164
5 Ngoro 53 7.976 150 17 4.181 246 16 3.708 232
6 Mojowarno 52 9.294 179 18 3.350 186 10 4.458 446
7 Bareng 43 5.690 132 6 2.221 370 3 2.845 948
8 Wonosalam 27 3.487 129 6 1.496 249 3 1.786 595
9 Mojoagung 47 8.271 176 18 4.243 236 13 3.948 304
10 Somobito 50 8.075 162 13 3.436 264 5 3.796 759
11 Jogo Roto 37 6.909 187 18 3.968 220 9 2.699 300
12 Peterongan 36 5.768 160 14 3.774 270 14 2.867 205
13 Jombang 75 8.862 118 30 9.009 300 36 6.447 179
14 Megaluh 32 3.510 110 6 1.839 307 5 1.530 306
15 Tembelang 37 4.914 133 9 3.457 384 6 1.927 321
16 Kesamben 41 6.302 154 10 2.339 234 3 3.115 1.038
17 Kudu 21 2.916 139 4 1.498 375 5 1.715 343
18 Ploso 24 3.850 160 5 2.166 433 5 2.353 471
19 Kabuh 30 3.719 124 6 1.681 280 2 2.204 1.102
20 Plandaan 29 3.429 118 6 1.773 296 1 2.045 2.045
21 Ngusikan 19 2.197 116 4 1.810 453 2 1.222 611
Jumlah 824 120.460 146 241 65.322 271 181 61.046 337
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2012
c) Rasio Guru/Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat
pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK per jumlah murid
pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK. Rasio ini
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk
II - 42 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu
pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 2.16
Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan
Tahun 2009-2012
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 8.941 9.101 9.018 9,179
1.2. Jumlah Murid 124.709 125.718 126.653 127.556
1.3. Rasio 13,95 13,81 14,04 14,00
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 5.714 5.742 5.645 5724
2.2. Jumlah Murid 65.555 65.245 64.220 67.445
2.3. Rasio 11,47 11,36 11,38 12,00
3 SMA/MA/SMK
3.1 Jumlah Guru 5.271 5.333 5.371 5.369
3.2 Jumlah Murid 53.435 54.664 56.595 60.588
3.3 Rasio 10,14 10,25 10,54 11,00
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2012
Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru
dan murid menunjukkan tren yang stabil dalam periode 4 tahun
terakhir, baik untuk tingkat SD maupun SMP. Hal ini menunjukkan
tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal antara guru dan murid di
Kabupaten Jombang, sehingga mutu pengajaran tetap terjaga. Rasio
jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah
kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di
pinggiran lebih rendah rasionya.
Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional, maka
pada tahun 2012 rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:14 masih di
bawah standar nasional sebesar 1:23. Demikian juga pada tingkat SMP
rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:12 masih di bawah standar
nasional yang sebesar 1:16. Sedangkan rasio jumlah guru dan murid
sebesar 1:11. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjang
pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, telah mencukupi
perbandingan ideal yang ditetapkan secara nasional. Rasio jumlah
II - 43 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
guru dan murid tingkat SD/Mi, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menurut
kecamatan tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.17
Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012
Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang
No. Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid Rasio
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid Rasio
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid Rasio
1 Bandarkdm 359 4.524 13 111 1.404 13 69 815 12
2 Perak 368 5.328 14 261 3.476 13 250 4.694 19
3 Gudo 334 5.060 15 116 1.412 12 61 741 12
4 Diwek 803 10.723 13 714 7.206 10 713 6.594 9
5 Ngoro 851 11.198 13 341 3.832 11 345 3.089 9
6 Mojowarno 640 9.125 14 348 3.154 9 160 849 5
7 Bareng 346 4.713 14 143 2.139 15 61 674 11
8 Wonosalam 245 3.238 13 96 1.293 13 61 415 7
9 Mojoagung 493 8.282 17 357 4.259 12 370 5.407 15
10 Somobito 515 7.690 15 260 3.198 12 151 1.465 10
11 Jogo Roto 553 7.085 13 399 3.876 10 389 2.097 5
12 Peterongan 419 6.284 15 369 4.623 13 611 4.593 8
13 Jombang 1.002 15.174 15 897 11.405 13 1.343 21.621 16
14 Megaluh 316 3.538 11 152 1.737 11 125 339 3
15 Tembelang 385 5.230 14 225 2.838 13 171 1.160 7
16 Kesamben 399 5.858 15 315 3.928 12 76 924 12
17 Kudu 193 2.678 14 127 1.426 11 155 1.167 8
18 Ploso 251 3.443 14 127 1.647 13 128 2.711 21
19 Kabuh 248 3.335 13 113 1.417 13 55 631 11
20 Plandaan 296 3.057 10 121 1.461 12 36 362 10
21 Ngusikan 163 1.993 12 132 1.714 13 39 240 6
Jumlah 9.179 127.556 14 5.724 67.445 12 5.369 60.588 11
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2012
d) Fasilitas Pendidikan
Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada
masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang bersama seluruh
stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan
sekolah dalam kondisi baik.
Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik
selama dua tahun terakhir menunjukan tren yang naik. Untuk SD/MI
mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011 yakni
II - 44 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
dari 63% meningkat menjadi 81,98%. Demikian pula untuk SMP/MTs
menunjukan tren yang meningkat, dari 76,61% pada tahun 2009 naik
menjadi 97,68% pada tahun 2012. Adapun untuk SMA/SMK/MA
cenderung stabil yakni dari 91,95% pada tahun 2009 turun sedikit
menjadi 90,21% pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 naik
lagi menjadi 91,25% dan di tahun 2012 tetap 91,25%. Perkembangan
jumlah bangunan sekolah kondisi baik tahun 2010 sampai dengan
tahun 2012 tersaji pada grafik berikut:
Grafik 2.14
Perkembangan Bangunan Sekolah Kondisi Baik
di Kabupaten Jombang Tahun 2010-2012
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2010-2012
Terjadinya kenaikan signifikan atas prosentase bangunan sekolah
kondisi baik pada SD/MI pada tahun 2012 lebih dipengaruhi oleh
terealisasinya rehabilitasi gedung SD dan SMP yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK).
2) Urusan Pekerjaan Umum
a) Sanitasi
Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas
lingkungan adalah dengan menjaga kondisi sanitasi masyarakat.
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Jombang rumah tangga
dengan akses sanitasi layak, yang ditinjau dari kepemilikan jamban
sehat sehat, mengalami peningkatan dari 60,28% pada tahun 2009,
menjadi 84,19% pada tahun 2012.
Jika ditinjau dari tingkat timbulan sampah pada tahun 2012
mencapai 116,71 ton/hari, sedangkan sampah yang terangkut
mencapai 67,69 ton/hari atau sebesar 58%. Memperhatikan hal
tersebut dari total timbulan sampah per hari selain yang terangkut
SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA
2010 63.00 82.58 90.21
2011 57.47 83.99 91.25
2012 81.98 97.68 91.25
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
II - 45 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
untuk sampah yang diolah per harinya sebesar 14,23% atau 16,61
ton/hari, dari total sampah yang diolah tersebut yang diolah untuk
dijadikan kompos sebesar 10,96% atau 12,79 ton/hari dan untuk di
daur ulang sebesar 3,84% atau 3,82 ton/hari. Selain itu dari total
timbulan sampah per harinya, masih terdapat yang tidak terangkut
maupun diolah yaitu sebesar 27,77% atau 32,41 ton/hari. Meninjau
dari tingkat pelayanan persampahan mencapai 83,22%, hal ini
mengandung makna bahwa dari total wilayah yang harus dilayani
yaitu seluas 3.479 Ha baru dapat direalisasikan di wilayah
perkotaan saja yaitu seluas 2.895 Ha. Sedangkan untuk jumlah
penduduk yang harus terlayani sampai dengan tahun 2012
mencapai 58%, atau dari total jumlah penduduk di wilayah
perkotaan sebesar 96.704 jiwa baru bisa melayani penduduk
sebesar 56.088 jiwa.
Terkait dengan penanganan sanitasi lingkungan khususnya
drainase lingkungan untuk wilayah perkotaan Jombang, bahwa
dengan semakin meningkatnya perkembangan kawasan pemukiman
mengakibatkan sering terjadinya genangan di beberapa lokasi
dengan luasan mencapai 7.111 m² pada tahun 2013.
b) Air Bersih
Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat
di Kabupaten Jombang memperoleh air dari berbagai sumber baik
dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non
perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non
PDAM yang dikelola masyarakat. Sistem air minum non perpipaan
menggunakan sumur gali, penangkap air hujan serta dari mobil
tangki. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih
terutama dilakukan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan
sumber air minum, dimana alternatif sumber air lainnya baik sistem
perpipaan maupun sistem lain tidak memungkinkan. Di Kabupaten
Jombang penduduk dengan akses air minum ”Aman” sebesar 73,845%
penduduk. Prosentase penggunaan sumber air minum penduduk
kategori ”Aman” masing-masing jenis sumber di Kabupaten Jombang.
Tabel 2.18.
Prosentase Penduduk Dengan Akses Air Minum “Aman”
No Sumber air Prosentase
1 PDAM 7,84%
2 SGL 38,71%
II - 46 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
3 SPT 26,95%
4 Lainnya 0,00%
5 HIPPAM 2,23%
Total 73,845%
Sumber : Hasil Analisa
Menurut hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk
Kabupaten Jombang secara berturut-turut adalah 1.261.051 jiwa
(tahun 2013), 1.365.215 jiwa (tahun 2017), 1.477.984 jiwa (tahun
2022) dan 1.600.067 (tahun 2027). Penduduk sejumlah tersebut harus
semuanya (100%) terlayani oleh air minum yang aman.
Di wilayah-wilayah khususnya perkotaan atau kecamatan
dengan jumlah penduduk besar harus mendapat prioritas yang lebih
besar dalam pemenuhan air minum, dilihat dari data proyeksi jumlah
penduduk menunjukkan bahwa Kecamatan Jombang memiliki jumlah
penduduk paling besar yaitu 143.926 jiwa (tahun 2013), 155.815 jiwa
(tahun 2017), 168.685 jiwa (tahun 2022) dan 182.619 (tahun 2027).
Kedua adalah Kecamatan Diwek, secara berturut-turut yaitu 105.893
jiwa (tahun 2013), 114.640 jiwa (tahun 2017), 124.110 jiwa (tahun
2022) dan 134.361 (tahun 2027). Di Kabupaten Jombang secara garis
besar, terdapat 2 jenis kebutuhan air yaitu untuk memenuhi
kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik
(memenuhi kebutuhan non rumah tangga), kebutuhan air bersih
untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) merupakan kebutuhan
penduduk untuk masak, mandi, cuci dan kakus. Besarnya pemakaian
untuk keperluan ini bervariasi untuk setiap wilayah. Standart yang
biasa digunakan sebagai dasar perkiraan adalah “Kategori Kota dan
Standar kebutuhan Air Bersih Untuk Rumah Tangga” yang
dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya. Selain dari standar tersebut,
kebutuhan air bersih juga dapat diambil berdasar pemakaian
konsumen yang tercatat dalam rekening bulanan PDAM.
Berdasar data pemakaian air dan data jumlah rekening yang ada
di PDAM Kabupaten Jombang Bulan Juni tahun 2013 dari data
jumlah pemakaian air dan jumlah rekening diketahui bahwa
pemakaian air rata-rata di PDAM sebesar 122 L/orang/hari dengan
asumsi satu sambungan digunakan oleh enam jiwa. Jumlah
pemakaian ini bervariasi di masing - masing unit yang berkisar antara
81 – 115 L/orang/hari. Pemakaian air tertinggi berada di BNA
Jombang dan IKK Diwek yaitu 115 L/orang/hari dan konsumsi
II - 47 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
terendah di IKK Kabuh sebesar 81 L/orang/hari. Sedangkan
kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air untuk memenuhi
kebutuhan non rumah tangga, yaitu untuk kegiatan ekonomi dan
perkotaan misalnya untuk industri, perkantoran, pertokoan, hotel,
penginapan, rumah makan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, rumah
ibadah, dan lain-lain. Perhitungan secara pasti untuk mengetahui
kebutuhan air jenis ini sangat sulit dilakukan, karena beragamnya
jenis fasilitas serta setiap sambungan akan memerlukan air yang
berbeda dengan sambungan lainnya. Untuk memperkirakan
kebutuhan non domestik, dilakukan dengan mengambil prosentase
dari kebutuhan domestik.
Berdasar data pemakaian air di PDAM Kabupaten Jombang,
jumlah pemakaian air non domestik Kabupaten Jombang pada bulan
Agustus 2012 sebanyak 25.237 m3 sedang pemakaian total pada
bulan yang sama sebesar 257.328 m3. Jika dibandingkan dengan
jumlah pemakaian total, Konsumsi air non domestik ini sekitar 8,26%
dari total konsumsi air di Kabupaten Jombang. Dalam penyusunan
Rencana Induk ini direncanakan kebutuhan air non domestik
dialokasikan sebesar 15 % dari kebutuhan domestik. Angka 15% ini
tetap sampai dengan akhir perencanaan dengan asumsi bahwa
perkembangan kebutuhan air non domestik sebanding dengan
peningkatan kebutuhan air domestik.
Disamping itu untuk pembangunan dan penyediaan air bersih
diarahkan pada daerah-daerah yang masuk kategori rawan air bersih,
dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan air bersih
yang cukup sesuai baku mutu air dan memenuhi syarat kesehatan,
karena dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh air
bersih maka akan semakin baik kondisi kesehatannya,
memperhatikan hal tersebut ukuran air bersih dikatakan sehat
apabila memenuhi kelayakan secara fisik, kimia dan bakteriologis.
Merujuk dari ketentuan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan air bersih khususnya pada wilayah yang
dikategorikan sering mengalami kerawanan ketersediaan air bersih
bagi wilayah perdesaan dan wilayah sekitar hutan, berdasarkan data
di wilayah Kabupaten Jombang terdapat 48 desa pada 9 kecamatan.
Realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun 2013 adalah dengan
melakukan kegiatan penyusunan studi geolistrik pada 23 titik lokasi
II - 48 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
dan pengeboran air bersih pada 35 lokasi pada daerah rawan air
bersih.
3) Urusan Perumahan
Kabupaten Jombang sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur
bahwasannya berdasarkan rencana struktur ruang khususnya dalam
rencana sistem perkotaan adalah sebagai Pengembangan Kegiatan
Lokal, atau masuk dalam bagian Wilayah Pengembangan dari
Germakertasusila Plus yang diarahkan untuk pengembangan tanaman
pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan,
pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata,
transportasi, dan industri. Disamping hal itu Kabupaten Jombang
juga dilewati jalur jalan tol trans jawa yang memungkinkan Kabupaten
Jombang akan menjadi daerah tujuan investasi di Jawa Timur,
memperhatikan hal tersebut Kabupaten Jombang dalam jangka waktu
5 (lima) tahun kedepan perlu mempersiapkan prasarana, sarana serta
utilitas yang salah satunya adalah perumahan baik yang
diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh
pengembang. Jika ditinjau dari data yang ada saat ini yaitu sampai
dengan tahun 2013 jumlah rumah sebanyak 394.202 unit, dengan
rata-rata pertambahan rumah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir sebesar 7,5%. Dari kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan
jumlah backlog rumah yang ada di Kabupaten Jombang dengan
asumsi 1 Kepala Keluarga menempati 1 Rumah dimana sampai
dengan akhir tahun 2013 jumlah Kepala Keluarga sebanyak 442.054
KK, maka pada tahun 2013 masih terdapat adanya kekurangan
hunian sebesar 47.852 unit.
Dalam rencana penataan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten
Jombang, disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka yang
dipandang perlu untuk menjadi perhatian adalah berkenaan dengan
keberadaan kawasan permukiman yang tertata maupun yang tidak
tertata. Makna dari kawasan permukiman yang tertata disini adalah
kawasan permukiman yang tertib baik konfigurasi tapaknya yaitu
kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan dan lahan yang tidak
melanggar aturan dan kaidah tata ruang dan ketentuan zonasi serta
memiliki legalitas. Dari data yang ada saat ini kawasan permukiman di
Kabupaten Jombang seluas 27.862,05 Ha, berdasarkan total luasan
II - 49 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
permukiman tersebut dari 21 kecamatan maka prosentase luas
permukiman tertata yang paling kecil berada di kecamatan jombang
yaitu mencapai 54,30% atau seluas 1.049,98 Ha dari total
keseluruhan luas permukiman yaitu 1.933,81 Ha, sehingga masih
terdapat 45,7% atau seluas 883,83 Ha pada kondisi belum tertata
yaitu yang berada di desa Jombang, desa Sambong Dukuh dan desa
Candimulyo.
Disamping itu berdasarkan hasil pendataan terhadap kondisi rumah
masyarakat di Kabupaten Jombang, masih terdapat 11.400 rumah
dari total rumah tangga miskin di Kabupaten Jombang sebesar 74.300
rumah tangga. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan
rumah yang layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat,
Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan rehabilitasi
rumah yang tidak layak huni maupun peningkatan lingkungan
permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun
2009 – 2013
Anggaran APBD APBN KODAM CSR
2009 400 50
2010 190 50 1.000
2011 448 605 100
2012 119 708 1.000
2013 381 2.000
Total 1.538 3.413 2.000 100
4) Urusan Penanaman Modal
Pada tahun 2013 Kabupaten Jombang mampu mengukir prestasi
untuk urusan penanaman modal dengan diperolehnya penghargaan
Investment Award peringkat 3 se-Provinsi Jawa Timur. Kabupaten
Jombang menjadi sasaran lokasi investasi PMA dan PMDN peringkat ke
7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan ijin prinsip
yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten
Jombang memberikan kontribusi investasi sebesar 2,79% dari seluruh
nilai investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang
merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Berikut ini
indikator yang bisa menjadi acuan terhadap iklim investasi dan
penanaman modal di Kabupaten Jombang:
a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
II - 50 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Perkembangan jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang
dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tribulan
pertama menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah
PMA dan PMDN yang tercatat di Kantor Penanaman Modal Kabupaten
Jombang pada tahun 2009 sebanyak 9 perusahaan dan meningkat
menjadi sebanyak 19 perusahaan pada tahun 2012. Capaian
peningkatan jumlah investor pada kurun waktu lima tahun mencapai
111,11%
Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu
dilakukan peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif
serta memberikan kepastian perizinan kepada investor, baik dalam
maupun luar negeri, yang akan menginvestasikan dananya di
Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di Kabupaten
Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi
masyarakat Jombang.
Grafik 2.15
Perkembangan Jumlah PMA dan PMDN Tahun 2009–2013
Sumber: Kantor Penanaman Modal, Tahun 2013
* Tribulan 1 - 2013
b) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Perkembangan investasi di daerah yang bersumber dari
PMA/PMDN pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013
tribulan pertama menunjukkan tren peningkatan namun dengan
pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai investasi PMA/ PMDN pada tahun
2009 sebesar Rp.275.050.499.000,- meningkat menjadi Rp.
10.665.767.195.712,- atau naik sebesar Rp. 10.390.716.696.712,-
Grafik 2.16
2009 2010 2011 2012 2013*)
Jumlah PMDN ,1 ,1 ,5 ,6 ,6
Jumlah PMA 8 9 10 11 11
Jumlah PMA/PMDN ,9 ,10 ,15 ,17 ,17
Jum
lah
Pe
rusa
haa
n
II - 51 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Perkembangan Kinerja Penanaman Modal/Investasi
Tahun 2009-2013
Sumber: Kantor Penanaman Modal, Tahun 2013
* Tribulan 1 – 2013
Dari grafik di atas terlihat bahwa perkembangan nilai investasi
daerah secara akumulatif menunjukkan peningkatan. Lonjakan
investasi terjadi pada tahun 2010 dan pada tahun-tahun berikutnya.
Rencana pembangunan infrastruktur strategis nasional di Kabupaten
Jombang serta kesiapan Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi
pembangunan kawasan industri akan dapat mendongkrak
pertumbuhan investasi di masa mendatang.
5) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
a) Meningkatnya persentase koperasi sehat
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang
atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas
kekeluargaan guna mencapai tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Pada dasarnya koperasi merupakan organisasi yang
menyisyaratkan kemandirian yaitu koperasi akan berkembang dalam
suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya koperasi
sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal mendukung
ketercapaian tujuan berkoperasi. Adanya kesamaan kepentingan
ekonomi dari para anggota-anggotanya, adanya pengurus yang
memiliki motivasi kuat dan sanggup amanah serta tersedianya
manajemen yang profesional merupakan kunci keberhasilan
pembangunan koperasi.
-
1000000000,000
2000000000,000
3000000000,000
4000000000,000
5000000000,000
6000000000,000
7000000000,000
8000000000,000
9000000000,000
10000000000,000
Realisasi Investasi PMA/PMDN Investasi PMA/PMDN
2009 2010 2011 2012 2013*)
II - 52 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat,
yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Pembinaan
koperasi dengan berpedoman pada Tiga Sehat tersebut diharapkan
jumlah koperasi sehat di Kabupaten Jombang meningkatkan dan
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa
dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan baik jumlah koperasi
maupun prosentase koperasi sehat di Kabupaten Jombang. Hasil
pengembangan kinerja koperasi di Kabupaten Jombang tahun 2009
sampai dengan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.18
Perkembangan Kelembagaan Koperasi Tahun 2009–Tahun 2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 R%
1) Koperasi Sehat 205 235 265 294 325 12,22
2) % Koperasi sehat 33,94 29,16 32,48 35,94 39,59 4,53
3) Koperasi Tidak Aktif 57 58 55 55 55 -0,86
4) Koperasi Aktif 547 748 761 763 766 9,79
5) % Koperasi Aktif 90,56 92,80 93,26 93,28 93,30 0,75
6) Jumlah Koperasi 604 806 816 818 821 8,83
Sumber data : Dinas Koperasi, UMKM
Grafik 2.17
Perkembangan Kinerja Peningkatan Kualitas Kelembagaan
KoperasiTahun 2009-2013
Sumber Data : Dinas Koperasi UMKM
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah
koperasi tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% Koperasi sehat % Koperasi Aktif
2009
2010
2011
2012
2013
II - 53 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
peningkatan sebanyak 217 unit dari sebanyak 604 unit pada tahun
2009 menjadi sebanyak 821 unit pada tahun 2013. Perkembangan
jumlah koperasi selama lima tahun terakhir dapat tumbuh rata-rata
8,83% per tahun. Sedangkan prosentase Koperasi sehat mengalami
peningkatan rata-rata 4,53% per tahun dari sebesar 33,94% pada
tahun 2009 meningkat menjadi 39,59% pada tahun 2013. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
akan manfaat koperasi dalam menunjang aktivitas perekonomian
masyarakat melalui usaha ekonomi produktif. Diharapkan
perkembangan jumlah koperasi tersebut mempunyai korelasi positif
terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi khususnya dan
masyarakat secara umum.
Sedangkan untuk prosentase koperasi aktif rata-rata meningkat
0,75% per tahun dari sebesar 90,56% pada tahun 2009 meningkat
menjadi 93,30% pada tahun 2013. Masih rendahnya progres
peningkatan prosentase koperasi aktif tersebut menunjukan masih
banyak koperasi yang membutuhkan pendampingan baik dari segi
manajerial, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan laporan
pembukuan menuju terlaksanana Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang
tepat waktu.
b) Persentase Koperasi wanita aktif
Dari jumlah koperasi sebanyak 821 unit di Kabupaten Jombang
tersebut terdapat 312 unit Koperasi Wanita di 306 desa/kelurahan
sebagai bentuk revitalisasi lembaga keuangan mikro di tingkat
desa/kelurahan dan diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan
ekonomi lokal berbasis pada usaha rumah tangga yang banyak dikelola
oleh kaum wanita. Selain itu, juga sebagai upaya mengurangi
ketergantungan masyarakat perdesaan khususnya pelaku usaha mikro
terhadap rentenir dan atau Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan
Pinjam liar.
Berkembangnya koperasi wanita tersebut diharapkan bukan saja
memotong jalur kemiskinan di lingkungan wanita saja, namun juga
untuk menanamkan jiwa wirausaha dan nilai-nilai berkoperasi di
lingkungan generasi yang akan datang melalui media keluarga.
6) Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil
a) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
II - 54 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Pelayanan kependudukan yang telah dilakukan sepanjang tahun
2009 – 2013 tribulan I meliputi pelayanan KTP, KK, dan mutasi
kependudukan. Sampai dengan tahun 2013 tribulan I telah dilakukan
pelayanan sebanyak 969.486 lembar yaitu untuk pelayanan KTP
sebanyak 445.066 lembar, pelayanan KK sebanyak 309.835 lembar,
dan pelayanan mutasi sebanyak 214.585 lembar.
Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah warga yang wajib
memiliki KTP sebanyak 1.058.322 orang. Dari jumlah tersebut
991.263 orang atau 93,66% telah memiliki KTP dan sisanya hanya
sebanyak 67.059 orang atau 6,34% belum memiliki KTP.
Capaian ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan dan
banyaknya kemudahan bagi masyarakat yang mengurus KTP dan KK.
Selain pelayanan KTP dan KK, Pemerintah Kabupaten Jombang
juga telah melayani administrasi mutasi kependudukan bagi
penduduk yang memerlukan perubahan data kependudukan.
Pelayanan mutasi kependudukan sampai dengan tahun 2013 tribulan
I sebanyak 1639 orang
Keberhasilan pelayanan di bidang kependudukan ini ditunjang
oleh terbentuknya Tim Penyuluhan Pengurusan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Jombang.
Perkembangan pelayanan kependudukan di Kabupaten Jombang
sebagaimana grafik berikut :
Grafik 2.18
Pelayanan Kependudukan Tahun 2009-2013
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2010 2011 2012 2013
KTP 85,453 71,424 211,788 50,310
KK 74,579 59,708 101,129 41,892
Mutasi 23,359 106,397 19,683 23,835
II - 55 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
b) Cakupan Penerbitan Akte Pencatatan Sipil
Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa
Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam
Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai
dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat Lainnya.
Pelayanan akta pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum terhadap setiap warga negara khususnya yang
berada di wilayah Kabupaten Jombang. Jumlah pelayanan akta
pencatatan sipil yang diberikan sampai dengan tahun 2013 tribulan I
sebanyak 207.807 lembar akta. Pelayanan terbanyak terjadi pada
tahun 2010 dimana dalam satu tahun telah diterbitkan sebanyak
100.892 akta yang terdiri dari 100.386 akta kelahiran dan sisanya
adalah akta catatan sipil lainnya. Melonjaknya jumlah pelayanan akta
kelahiran ini disebabkan oleh berakhirnya program pelayanan akta
melalui program dispensasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 pada Desember 2010, sehingga
masyarakat berduyun-duyun untuk mendapatkan akte kelahiran gratis
pada tahun tersebut.
Perkembangan pelayanan akta pencatatan sipil selama 5 tahun
terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :
Grafik 2.19
Perkembangan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil
Tahun 2009-2013 Tribulan Pertama
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7) Urusan Ketenagakerjaan
a) Tingkat Pengangguran Terbuka
II - 56 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja
yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka
yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah
berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang
tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk
mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan
tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran
terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi
pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini
akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun
ke tahun.
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang sepanjang tahun
2009 – 2012 mengalami tren turun naik, turun pada tahun 2010
kemudian naik pada tahun 2011 dan turun lagi pada tahun 2012.
Secara akumulasi, selama 5 tahun terakhir jumlah angkatan kerja
mengalami penurunan sebanyak 91.373 orang atau turun sebesar
13,18%. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Jombang sepanjang
tahun 2009 – 2012 mengalami tren turun naik. Secara keseluruhan
terjadi penurunan sebanyak 88.738 orang, yaitu dari sebanyak
650.361 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 561.623 orang pada
tahun 2012 atau turun sebanyak 13,64%.
Jumlah penganggur di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 –
2012 mengalami tren turun naik. Secara akumulatif jumlah
pengangguran selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan
sebanyak 2.635 orang, yaitu dari sebanyak 42.926 orang pada tahun
2009 menjadi sebanyak 40.291 orang pada tahun 2012 atau turun
sebesar 6,14%.
Grafik 2.20
Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012
II - 57 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah
Tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2009 – 2011
mengalami tren menurun yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar
6,19% pada tahun 2009, kemudian menurun menjadi 5,27% pada
tahun 2010, dan menurun menjadi 4,24% pada tahun 2011. Namun
pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang
signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan TPT menjadi sebesar
6,69%.
Jika dilihat bahwa jumlah pengangguran terbesar pada tahun
2012 didominasi oleh penduduk golongan umur 15 – 19 tahun (sebesar
9.984 orang atau 24,78%) dan golongan umur 20 – 24 tahun (sebesar
12.520 orang atau 31,07%) maka peningkatan TPT pada tahun 2012
ini diduga disebabkan oleh anak-anak usia sekolah SMA dan lulusan
SMA yang tidak sekolah lagi dan mencari pekerjaan.
Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai
5.648, sementara lowongan pekerjaan yang tersedia mencapai 5.306
orang, akan tetapi pencari kerja yang berhasil ditempatkan hanya
mencapai 2.147 orang, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas
tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang
ada.
Grafik 2.21 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
II - 58 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah
8) Ketahanan Pangan
a) Kecukupan protein per kapita
Protein adalah suatu senyawa organik yang digunakan oleh tubuh
sebagai zat pembangun atau pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh
seperti pengatur serta mempertahankan daya tahan tubuh terhadap
serangan penyakit. Oleh karena itu, kecukupan protein cukup
berpengaruh terhadap tingkat kualitas kesehatan masyarakat.Selain
itu, protein juga sebagai cadangan energi jika karbohidrat dan lemak
sudah habis. Karena adanya fungsi inilah maka penentuan kecukupan
protein dilakukan pada saat kecukupan energi terpenuhi.
Ketersediaan energi dan protein penduduk Kabupaten Jombang
selama tahun 2009 – 2013 telah melampaui angka kecukupan energi
dan protein yang ditetapkan pada Standar Pelayanan Minimal
ketahanan pangan yaitu angka kecukupan energi sebesar 2200
kalori/kapita/hr dan protein sebesar 57 gr/kapita/hr (Widyakarya
Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004). Perkembangan Ketersediaan
dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebagaimana dapat dilihat pada
grafik berikut:
Grafik 2.22
Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein
Tahun 2009-2013
6.19
5.27 4.24
6.69 5.6
1
2
3
4
5
6
7
2009 2010 2011 2012 2013
II - 59 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan
Pemenuhan kecukupan protein hewani tiga tahun terakhir masih
kurang dari SPM Ketahanan Pangan sebesar 57 gram/kapita/hari
walaupun jika dilihat dari ketersediaan protein sudah jauh melampaui
SPM AKP. Hal ini antara lain disebabkan mahalnya harga bahan
pangan asal ternak khususnya daging sehingga tidak terjangkau oleh
sebagian besar penduduk. Kekurangan protein banyak terdapat pada
masyarakat sosial ekonomi rendah.
Perkembangan ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Energi
(AKE) selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:
Grafik 2.24
Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Energi
Tahun 2009-2013
140.92
275.08
101.47 115.1
101.46
58.77
210.82
45.47 46.1 44.2
0
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013
SPM AKP
Ketersediaan Protein
AKPHewani
SPM AKP 57 gr/kap/hr
II - 60 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan
Baik ketersediaan energi maupun Angka Kecukupan Energi (AKE)
masyarakat di Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir
sudah jauh melampaui SPM AKE sebesar 2.200 kalori/kapita/hari. Ke
depan perlu lebih digiatkan lagi aplikasi program diversifikasi pangan
dan pola pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman.
b) Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)
Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui
Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-
Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Pangan
ini ditekankan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan,
dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial,
ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.
Dewasa ini situasi kualitas konsumsi pangan masyarakat masih
dirasakan kurang beragam dan bergizi seimbang. Padahal konsumsi
pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor
penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia.
Volume dan kualitas komsumsi pangan dan gizi di dalam rumah
tangga juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan
budaya masyarakat. Indikator kualitas komsumsi pangan ditunjukan
oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh
keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok
pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan
energi dan zat gizi lainnya dan menggambarkan keragaman
ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk. Semakin tinggi
4852.9814
4023.74
3280 3520.26
3280
5918.27
4907
4000 4293
4000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2009 2010 2011 2012 2013
SPM AKE
AKE
KetersediaanEnergi
SPM AKE 2.200 kal/kap/hr
II - 61 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
skor PPH semakin beragam pangan yang dikonsumsi dan semakin baik
zat gizi yang diperoleh. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan
konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu
wilayah.
Menurut Susenas 2011, Tingkat Pola Pangan Harapan (PPH) di
Indonesia pada periode tahun 2009-2011 mengalami fluktuasi mulai
dari 75,7 pada tahun 2009 naik menjadi 77,5 pada tahun 2010,
kemudian turun lagi pada tahun 2011 menjadi 77,3 dan tingkat PPH
pada tahun 2012 bahkan cenderung mengalami penurunan lagi.
Perkembangan capaian indikator diversifikasi pangan di Kabupaten
Jombang yang ditunjukan dengan skor PPH selama tahun 2009 - 2012
menunjukan adanya penurunan rata-rata 3,16% per tahun. Realisasi
pencapaian skor Pola Pangan Harapan tahun 2012 sebesar 81,7% lebih
rendah dari standart pelayanan minimal 90%. Dari trend skor pola
pangan harapan tersebut maka mutu dan keragaman pangan serta
keseimbangan gizi sudah cukup baik, namun ada beberapa kelompok
pangan yang belum mencapai target skor maksimal yaitu kelompok
pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-
kacangan, gula, buah dan sayur. Selanjutnya upaya diversifikasi
pangan non beras harus lebih diintensifkan dan terintegrasi dengan
program-program lainnya. Perkembangan skor Pola Pangan Harapan
(PPH) selama tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut:
Grafik 2.25
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan
Tahun 2009-2012
Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan
2009 2010 2011 2012
Skor PPH 90.20% 90.40% 89.50% 81.70%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
Axi
s Ti
tle
SPM PPH 90%
II - 62 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam
mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak
hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras tetapi
juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia
yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan
globalisasi.
c) Menurunnya jumlah daerah rawan pangan
Penanganan kerawanan pangan adalah penanganan kondisi
ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah
tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan
fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan
pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan
oleh tingkat pendapatannya, rendahnya tingkat pendapatan
memperburuk konsumsi energi dan protein.
Di Kabupaten Jombang tidak terdapat daerah rawan pangan,
namun masih ditemukan 8 Desa di 4 Kecamatan yang hampir rawan
pangan yaitu Desa Mundusewu dan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng,
Desa Jipurapah dan Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan, Desa
Pandan Blole dan Desa Gedongombo Kecamatan Ploso serta Desa
Munungkerep dan Desa Genengan Jasem Kecamatan Kabuh.
Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten
Jombang dalam rangka meningkatkan pengamanan ketahanan pangan
diarahkan untuk:
a. Mempertahankan tingkat produksi beras dengan ketersediaan
minimal yang cukup untuk mendukung kemandirian pangan;
b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam
negeri, melalui peningkatan populasi hewan dan produksi
pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan
keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk
mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan
ketergantungan pada beras, dengan konsumsi pangan alternatif
berbahan lokal.
Diversifikasi pangan saat ini adalah kunci keberhasilan dalam
mempertahankan ketahanan pangan. Program Diversifikasi Pangan ini
II - 63 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
merupakan langkah jitu untuk meredam gejolak pangan dunia dan
nasional ditengah ancaman perubahan iklim. Selain itu, diversifikasi
pangan menjadi cara mengembangkan kearifan lokal melalui
pengoptimalan sumber daya yang ada. Implementasi diversifikasi
pangan berbasis kearifan lokal memerlukan strategi dan komitmen
yang kuat dari pemerintah, petani, pengusaha, dan masyarakat.
Keberhasilan program ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang
dikuat dari berbagai pemangku kepentingan. Dimana pemerintah
memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang pro
pertanian lokal.
9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, selama
kurun waktu 2009-2013 sebagaimana table berikut :
Tabel 2.20 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten
Jombang Tahun 2009-2012
NO INDIKATOR SAT
CAPAIAN
2009 2010 2011 2012
1. Jumlah kejadian
Kasus 71 92 70 65
Sumber : BPPKB
Masih banyaknya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang terjadi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk
melaporkan tindak kekerasan yang terjadi semakin meningkat. Selain
itu juga menunjukkan bahwa lembaga P2TP2A yang dibentuk telah
menjadi lembaga rujukan yang mendapat kepercayaan tinggi dari
masyarakat.
10) Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
a) Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah Angka yang
menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka
waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang
sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan yang sangat
II - 64 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
signifikan, yaitu dari sebesar 0,94% pada tahun 2009 menjadi sebesar
0,69% pada tahun 2012. Dengan capaian ini, maka target LPP yang
ditetapkan secara nasional pertumbuhan penduduk 1,1% pada tahun
2014, telah terlampaui.
Perkembangan LPP Kabupaten Jombang sebagaimana grafik
berikut :
Grafik 2.24
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2012
Sumber : BPPKB, 2013
11) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
a) Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih
banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas
yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya
berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa,
sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap
aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah
melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok
II - 65 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data
indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian
terhadap unsur pelayanan yang masih perfu perbaikan dan menjadi
pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan
kualitas pelayanannya.
Kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Jombang kepada
masyarakat dinilai menggunakan indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM). IKM diukur pada SKPD penyelenggara pelayanan
masyarakat dan urusan pemerintahan yang penilaiannya berdasarkan
14 unsur pelayanan. Semakin tinggi IKM menunjukkan semakin
baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Realisasi selama 5 tahun terakhir pada kelompok dinas dan
kelompok kecamatan menunjukkan trend naik, sementara pada
kelompok badan menunjukkan kecenderungan turun. Hasil
pengukuran IKM sampai dengan tahun 2012 pada semua kelompok
termasuk dalam kategori BAIK, dengan nilai rata-rata IKM pada
kelompok Badan Daerah sebesar 75,55; kelompok Dinas Daerah
sebesar 76,42; dan kelompok kecamatan sebesar 74,33. Secara
keseluruhan, sepanjang tahun 2009 – 2012 terdapat peningkatan rata-
rata IKM sebesar 0,87. Artinya pelayanan yang diberikan pada
masyarakat pada dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan.
Perkembangan IKM Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012
sebagaimana grafik berikut :
Grafik 2.25
IKM Kabupaten JombangTahun 2009 - 2012
Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
II - 66 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
12) Urusan Sosial
a) Jumlah Penyandang Masalah Sosial dan Kesejahteraan
Jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang terdiri dari 28 jenis
PMKS selama tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan sebanyak 90
orang yaitu dari sebanyak 107.026 orang pada tahun 2009 menjadi
sebanyak 106.936 orang pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya
berikut gambaran jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang
tergambar dalam grafik:
Grafik 2.26
Jumlah PMKS Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang
13) Urusan Kebudayaan
a) Jumlah Prestasi Seni dan Budaya
Pada tahun 2012 Kabupaten Jombang telah memiliki 490
kelompok seni dan budaya dan telah melahirkan banyak prestasi.
Sepanjang tahun 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Jombang telah
melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya
yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai
kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Hasil dari pembinaan seluruh potensi budaya yang ada, selama 5
tahun terakhir telah tercapai prestasi budaya sebanyak 38 prestasi
pada 20 event.
Perkembangan jumlah prestasi Budaya di Kabupaten Jombang
sebagaimana grafik berikut:
II - 67 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Grafik 2.27
Perkembangan Jumlah Prestasi Budaya Tahun 2009-2013
Sumber : Disporabudpar, diolah
14) Urusan Kearsipan
a) Meningkatnya persentase instansi yang telah menerapkan
pengelolaan arsip secara baku
Untuk lebih meningkatkan informasi pembangunan yang
berkualitas maka salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem
kearsipan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah
Kabupaten Jombang melaksanakan pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip berupa boks arsip, mesin penghancur kertas, rak
arsip, yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Jombang
serta melakukan pembinaan (perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan
evaluasi) kepada arsiparis (pengelola arsip) terutama di desa.
Sampai dengan tahun 2012 seluruh SKPD telah dapat
melaksanakan tertib administrasi kearsipan sesuai standar Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas. Capaian ini
didorong oleh telah meningkatnya kapasitas pengelola kearsipan dan
meningkatnya pemahaman tentang pentingnya nilai arsip bagi SKPD
tersebut. Pengelolaan Sistem kearsipan yang baik ini ditunjang oleh
kelengkapan alat kearsipan yang memadai di seluruh SKPD serta
dukungan Tim Pemilah Arsip yang telah dibentuk.
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013
5
13
7
9
4
II - 68 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Aspek daya dukung pengelolaan arsip di Kecamatan
mempengaruhi kinerja Kecamatan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang menaruh
perhatian khusus atas aspek tersebut. Dari jumlah seluruh Kecamatan
yang ada, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, seluruhnya
sebanyak 21 Kecamatan telah memenuhi ketentuan penyimpanan
arsip daerah secara baik atau 100%.
15) Urusan Perpustakaan
a) Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Jombang
Pada zaman global sekarang, pendidikan merupakan sesuatu hal
yang penting. Karena pendidikan merupakan akar dari peradaban
sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok
yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan
kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang dapat
tercapai, diantaranya melalui perpustakaan. Karena di perpustakaan
berbagai sumber informasi bisa diperoleh, selain itu banyak juga
manfaat lain yang dapat diperoleh melalui perpustakaan. Dalam arti
tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah.
Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan,
namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi
besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi,
dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu
membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri.
Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi
yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang
merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu perpustakaan
modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses
informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam
gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan
modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan
koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang
bisa diakses lewat jaringan komputer).
Keberadaan Perpustakaan tentunya sangat bermanfaat unutk
perkembangan keilmuan di suatu daerah. Dengan semboyan buku
adalah jendela dunia tentunya sudah sewajarnya perpustakaan
menjadi tempat yang menarik untuk di kunjungi. Pengunjung
II - 69 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke
perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun.
Selama kurun waktu tahun 2009-2012 perkembangan jumlah
pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Jombang
sangat menggembirakan. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung
mencapai 19.614 pengunjung, tahun 2010 mencapai 44.900
pengunjung, tahun 2011 mencapai 86.666 pengunjung, tahun 2012
mencapai 73.230 pengunjung, dan pada tahun 2013 mencapai 87.355
pengunjung. Perkembangan pengunjung perpustakaan selama 5 tahun
terakhir mengalami peningkatan pengunjung sebesar 273,26%.
Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan pemda selama 5
tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
Grafik 2.27
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2013
Sumber data : Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan
Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke
Perpustakaan Daerah maupun untuk memperluas akses informasi
bacaan telah dilakukan beberapa upaya, beberapa diantaranya yaitu
sebagai berikut :
1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan daerah
yaitu berupa penambahan buku setiap tahun yang dilakukan
melalui dana APBD Kab. Jombang dan bantuan buku dari
Pemerintah Pusat. Peningkatan tersebut yakni dari sebanyak
8.236 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 15.063
eksemplar pada tahun 2009, menjadi sebanyak 12.430 judul buku
dengan jumlah buku sebanyak 24.775 eksemplar. Peningkatan
judul buku ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu
19.614
44.900
86.666
73.230 87.355
0
20000
40000
60000
80000
100000
2009 2010 2011 2012 2013
II - 70 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
buku untuk peningkatan usaha/kewirausahaan, serta buku yang
dikarang oleh putra Jombang.
2. Pengembangan perpustakaan keliling yang menjangkau
masyarakat hingga ke pelosok desa sehingga meningkatkan akses
masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui buku bacaan.
3. Penambahan jam pelayanan perpustakaan yang sebelumnya
pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore selama 5 hari
kerja, diperpanjang menjadi 6 hari kerja mulai pukul 7.00 pagi
sampai dengan pukul 20.00 malam.
4. Pameran buku yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali.
5. Peningkatan kapasitas pustakawan dengan memfasilitasi
Musyawarah Pustakawan Sekolah (MPS)
6. Peningkatan kapasitas Perpustakaan Umum dengan adanya ruang
baca anak.
7. Peningkatan rasa aman dan nyaman dengan terbangunnya tempat
parkir beserta peralatan pengamanannya (CCTV).
B. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
a) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Perikanan
Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan dimulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan atau disebut
sebagai usaha agribisnis. Pada umumnya usaha perikanan
dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.
Di Kabupaten Jombang yang tidak memiliki wilayah perairan laut
hanya mengandalkan hasil perikanan air tawar. Perkembangan
capaian kinerja produksi perikanan selama tahun 2009–2013
menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada grafik
berikut:
Grafik 2.28
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan
II - 71 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tahun 2010-2013
Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan
Perkembangan produksi perikanan tahun 2009 – 2013
meningkat rata-rata 18,57% per tahun dari sebesar 9.060,4 ton pada
tahun 2009 menjdi sebesar 15.945,95 ton pada tahun 2013.
Pencapaian target produksi tersebut antara lain ditentukan oleh
keberhasilan intensifikasi program perikanan budidaya, adanya
program restocking ikan yaitu penebaran benih ikan di perairan umum
seperti embung, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan
petani ikan dalam teknis budidaya ikan sehingga kematian ikan dapat
ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat.
2. Urusan Pertanian
a) Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian
memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, baik
dikala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis.
Tanaman pangan sangat relevan untuk di jadikan pilar ekonomi di
daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah
yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi adalah sumber
daya pertanian tanaman pangan. Begitu juga halnya di Kabupaten
Jombang, dengan produksi tanaman pangan dijadikan andalan daerah,
sehingga peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan
harus menjadi prioritas utama.
9,060.40
9,158.60
15,746.60
15,747.90
15,945.95
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00
2009 2010 2011 2012 2013
II - 72 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Secara umum produksi tanaman pangan utama (padi, jagung
dan kedelai) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2013 dapat
dikatakan mengalami peningkatan jika dibandingkan produksi
tanaman pangan utama pada tahun 2009. Perkembangan produksi
tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) sebagaimana grafik
berikut:
Grafik 2.29
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama
di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
Sumber: Dinas Pertanian
Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa produksi
padi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan
pertumbuhan rata-rata 0,67% per tahun dari sebanyak 426.092 ton
pada tahun 2009 menjadi sebanyak 418.050 ton pada tahun 2013.
Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan akibat serangan
organisme pengganggu tanaman karena dampak anomali iklim pada
tahun 2010. Produksi beras tahun 2012 mengalami peningkatan
cukup besar yaitu 20,86% dari produksi tahun 2011, keberhasilan ini
mendapatkan apresiasi dari Presiden sebagai Kabupaten yang berhasil
meningkatkan produksi beras di atas 5%.
Perkembangan produksi jagung selama lima tahun terakhir
dapat dikatakan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 3,28% per
tahun dari sebesar sebesar 180.820 ton pada tahun 2009 menjadi
sebesar 193.842 ton pada tahun 2013. Sedangkan perkembangan
produksi kedelai selama lima tahun terakhir dapat dikatakan
- 50,000
100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
Padi Jagung Kedelai
2009 426,092 180,820 7,070
2010 464,833 188,392 8,886
2011 382,588 186,873 8,707
2012 462,385 242,666 13,000
2013 418,050 193,842 9,017
Ton
Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton)
II - 73 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 10,59% per tahun dari
sebesar sebesar 7.070 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 9.017 ton
pada tahun 2013.
Produksi tanaman pangan utama baik padi, jagung maupun
kedelai tahun 2013 mengalami menurunan jika dibandingkan produksi
tahun 2012. Hal ini disebabkan selain turunnya luas panen juga
disebabkan adanya perubahan iklim (anomali iklim) dimana terjadi
kemarau basah yaitu masih terjadi hujan pada musim kemarau. Hal
ini berakibat berkurangnya intensitas penyinaran matahari yang
dibutuhkan untuk proses fotosintesis / pengisian bulir padi, jagung
maupun kedelai.
Satu yang tidak bisa luput ketika membahas usaha tani
tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) adalah produktivitas
tanaman. Produktivitas adalah kemampuan suatu tanah untuk
menghasilkan suatu tanaman yang sedang diusahakan dengan system
pengelolaan tertentu. Produktivitas disebut juga dalam faktor produksi,
karena dapat menunjang pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan.
Produktivitas tanaman biasa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan
usaha tani. Suatu daerah yang rata-rata produktivitas tanamannya
tinggi dipersepsikan telah berhasil dalam menerapkan teknologi usaha
taninya atau dianggap teknik budidayanya lebih maju daripada daerah
lain yang memiliki produktivitas lebih rendah.
Secara umum produktivitas tanaman pangan utama (padi,
jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang tahun 2013 menunjukan
adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2009. Perkembangan
produktivitas tanaman pangan utama selama 5 (lima) tahun terakhir
sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
II - 74 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Grafik 2.32 Perkembangan Produtivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung
dan Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012
Sumber: Dinas Pertanian
Produktivitas padi selama kurun waktu lima tahun terakhir
turun rata-rata 0,35% per tahun dari sebesar 61,44 kw/Ha pada tahun
2009 menjadi 57,97 kw/Ha pada tahun 2013. Untuk komoditi jagung
meningkat rata-rata 10,08% per tahun dari sebesar 48,15 kw/Ha pada
tahun 2009 menjadi 68,23 kw/Ha pada tahun 2013. Sedang untuk
komoditi kedelai meningkat rata-rata 16,2% dari sebesar 10,12 kw/Ha
pada tahun 2009 menjadi 17,67 Kw/Ha pada tahun 2013.
Produktivitas tanaman pangan utama baik padi, jagung maupun
kedelai tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
produktivitas tahun 2012, disebabkan perubahan iklim yaitu terjadi
kemarau basah.
b) Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura
Tanaman hortikultura utama di kabupaten Jombang adalah
Cabai, Durian dan Mangga. Secara umum produksi tanaman
holtikultura utama di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2013
cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik
berikut:
padi jagung kedelai
2009 ,61.44 ,48.15 ,10.12
2010 ,64.78 ,58.87 ,11.45
2011 ,53.85 ,67.59 ,13.83
2012 ,65.33 ,79.03 ,19.21
2013 ,57.97 ,68.23 ,17.67
Pro
du
ktiv
itas
(K
w/H
a)
II - 75 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Grafik 2.33 Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Utama
(Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
Sumber: Dinas Pertanian
Produksi tanaman hortikultura (cabai, durian dan mangga)
selama tahun 2009 - 2013 menunjukkan trend yang meningkat,
dengan peningkatan produksi cabai rata-rata 64,23% per tahun dari
sebesar 1.135,9 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 4.569 ton pada
tahun 2013. Untuk komoditi durian terjadi peningkatan rata-rata
5,14% per tahun dari sebesar 10.881,4 ton pada tahun 2009 menjadi
sebesar 10.197 ton pada tahun 2013. Sedangkan untuk komoditi
mangga meningkat rata-rata 106,83% per tahun dari sebesar 5.092,6
ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 23.985 ton pada tahun 2013.
Namun Produksi mangga pada tahun 2013 terjadi penurunan jika
dibandingka tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada saat
tanaman berbunga terjadi hujan dan angin yang menyebabkan bunga
gugur dan gagal menjadi buah.
Secara umum produktivitas tanaman hortikultura utama (Cabai,
Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 -
2013menunjukan trend yang meningkat. Perkembangan produktivitas
tanaman hortikultura utama di Kabupaten Jombang sebagaimana
grafik berikut:
Cabai Durian Mangga
2009 1,135.90 10,881.40 5,092.60
2010 ,665.00 7,879.00 7,543.00
2011 1,936.00 11,409.00 39,451.00
2012 2,943.00 7,332.00 32,520.00
2013 4,569.00 10,197.00 23,985.00
Pro
du
ksi (
ton
) Perkembangan Produksi Hortikultura
Tahun 2009 - 2013
II - 76 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Grafik 2.34
Perkembangan Produktivitas Hortikurkura Utama (Cabai, Durian
dan Mangga) di Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2012
Sumber: Dinas Pertanian
Produktivitas tanaman Cabai selama tahun 2009 - 2013
menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 44,15% per
tahun dari sebesar 20,95 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar
25,15 Kw/Ha pada tahun 2013. Untuk komoditi mangga meningkat
rata-rata 41,28% per tahun dari sebesar 25 Kg/pohon pada tahun
2009 menjadi sebesar 65 Kg/pohon pada tahun 2013. Sedang
produktivitas durian mengalami penurunan rata-rata 3,78% per tahun
dari sebesar 127,34 Kg/pohon pada tahun 2009 menjadi sebesar 108
Kg/pohon pada tahun 2013.
Sebenarnya upaya untuk meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman pangan dan hortikultura tahun 2013 sudah
banyak dilaksanakan antara lain melalui upaya-upaya intensifikasi
dan ekstensifikasi usaha tani, penyediaan sarana prasarana produksi
serta emanfaatan teknologi tepat guna dalam sistem usaha tani namun
hal tersebut belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitas
tanaman pangan.
Cabai (Kw/Ha) Durian (Kg/pohon) Mangga (Kg/pohon)
2009 ,20.95 ,127.34 ,25.00
2010 ,19.62 ,122.20 ,24.35
2011 ,20.36 ,124.20 ,62.34
2012 ,69.87 ,105.60 ,83.40
2013 ,25.15 ,108.00 ,65.00
Produktivitas Hortikultura Tahun 2009 - 2013
II - 77 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
c) Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan
tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam
ekosistem yang sesuai meliputi mengolah, memasarkan barang dan jasa
hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan
masyarakat.Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi
makanan pokok maupun sayuran melainkan tanaman yang umumnya
berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama.
Tanaman perkebunan di Kabupaten Jombang yang utama
adalah Tebu, Tembakau dan Cengkeh. Secara umum perkembangan
produksi tanaman perkebunan selama lima tahun terakhir dapat
dikatakan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik
berikut:
Grafik 2.34 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan (Tebu, Tembakau
dan Cengkeh) di Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2013
Sumber data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Perkembangan produksi tebu selama lima tahun terakhir
meningkat rata-rata 4,82% per tahun dari sebesar 1.008.056,25 ton
tahun 2009 menjadi sebesar 1.137.084,3 ton pada tahun 2013. Untuk
produksi tembakau meningkat rata-rata 165,78% per tahun dari
-
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1000,000.00
1200,000.00
Tebu Tembakau (daunbasah)
Kakao
2009 1008,056.25 20,012.83 ,177.83
2010 1038,943.30 5,775.64 ,134.82
2011 787,974.53 47,509.00 ,136.47
2012 974,115.80 66,896.78 ,141.30
2013 1137,084.30 47,402.47 ,141.30
Ton
Produksi Tanaman Perkebunan (ton)
II - 78 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sebesar 20.012,83 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 47.402,47 ton
pada tahun 2013. Sedangkan untuk produksi kakao mengalami
penurunan rata-rata 4,86% per tahun dari sebesar 177,83 ton pada
tahun 2009 menjadi 141,3 ton pada tahun 2013.
Sedangkan gambaran produktivitas tanaman perkebunan
selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:
Grafik 2.34 Perkembangan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Tebu,
Tembakau dan Cengkeh) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
Sumber data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Perkembangan produktivitas tebu selama lima tahun terakhir
meningkat rata-rata 0,61% per tahun dari sebesar 886,24 Kg/Ha tahun
2009 menjadi sebesar 871,02 Kg/Ha pada tahun 2013. Untuk
produktivitas tembakau meningkat rata-rata 179,43% per tahun dari
sebesar 5.199,8 Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 11.116
Kg/Ha pada tahun 2013. Sedangkan untuk produktivitas kakao
mengalami penurunan rata-rata 0,34% per tahun dari sebesar 186,25
Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi 183,27 Kg/Ha pada tahun 2013.
d) Populasi dan Produksi Hasil Peternakan
Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan
membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil
dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan
- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00
10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00
Tebu Tembakau (daunbasah)
Kakao
2009 ,886.24 5,199.80 ,186.25
2010 ,883.00 1,290.00 ,174.86
2011 ,692.59 11,500.00 ,177.00
2012 ,795.92 14,100.00 ,183.27
2013 ,871.02 11,116.00 ,183.27
Kg/
Ha
Produktivitas tanaman perkebunan (Kg/Ha)
II - 79 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor
produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang
peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan ternak
ruminansia seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan dombadan
ternak unggas yaitu ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik.
Secara umum populasi ternak ruminansia dan unggas di
Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2013 sebagaimana grafik
berikut:
Grafik 2.36
Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2013
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan
Perkembangan populasi ternak ruminansia selama tahun 2009 –
2013 menunjukkan trend yang terus meningkat dengan peningkatan
rata-rata 9,84% per tahun dari sebanyak 217.291 ekor pada tahun
2009 menjadi sebanyak 315.170 ekor pada tahun 2013. Untuk
populasi ternak unggas mengalami peningkatan rata-rata 1,53% per
tahun dari sebanyak 7.910.135 ekor pada tahun 2009 menjadi
sebanyak 8.390.564 ekor pada tahun 2013.
e) Produksi Hasil Peternakan (Daging, telur dan susu)
Perkembangan produksi daging, telur dan susu di Kabupaten
Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum mengalami
peningkatan sebagaimana grafik 2.37
Grafik 2.37
Ternak ruminansia Ternak unggas
2009 217,291.00 7910,135.00
2010 245,512.00 8175,214.00
2011 262,029.00 7884,475.00
2012 302,632.00 8065,500.00
2013 315,170.00 8390,564.00
Po
pu
lasi
(e
kor)
II - 80 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu
Di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan
Perkembangan produksi daging selama tahun 2009 – 2012 meningkat
rata-rata 2,89% per tahun dari sebanyak 15.851 ton pada tahun 2009
menjadi sebanyak 17.222 ton pada tahun 2012. Sedang untuk
produksi telur mengalami penurunan rata-rata 2,84% per tahun dari
sebesar 14.600 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 13.116 ton
pada tahun 2012 hal ini disebabkan karena adanya penurunan
populasi ternak ayam ras petelur rata-rata 2,79% per tahun. Untuk
produksi susu meningkat rata-rata 8,5% dari sebanyak 5.104.460 liter
pada tahun 2009 menjadi sebanyak 6.452.000 liter pada tahun 2012.
3. Urusan Kehutanan
a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan
a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan
Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola,
menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.
Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber
daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya hutan
dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.Kehutanan bukan
hanya berfungsi sebagai pelestari ekosistem, tetapi juga menghasilkan
sesuatu hal yang produktif. Perkembangan produksi hasil hutan di
Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum terlihat
pada grafik berikut:
Grafik 2.38
- 2,000 4,000 6,000 8,000
10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
Daging (ton) Telur (ton) Susu (000 liter)
2009 15,851 14,600 5,104.46
2010 16,311 11,931 5,824.85
2011 17,640 12,207 5,591.61
2012 17,222 13,116 6,452.00
Pro
du
ksi
Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2009 - 2012
II - 81 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Perkembangan Produksi hasil hutan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Perkembangan produksi hasil hutan kayu tahun 2009 – 2013
meningkat rata-rata 2,8% per tahun dari sebesar 3.173,05 m3 pada
tahun 2009 menjadi sebesar 2.209,18 m3 pada tahun 2013. Produksi
hasil hutan kayu tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan
produksi tahun 2011 yaitu hanya tercapai 1.762,28 m3 disebabkan
karena rata-rata kepemilikan kayu rakyat belum mencapai umur layak
untuk ditebang (sudah masa tebang) pada jenis tanaman keras
berumur pendek. Selain itu penurunan produksi hasil hutan secara
tidak langsung didukung oleh adanya peningkatan kemampuan
sumber daya manusia secara administratif dan teknis dari
pelaksanaan Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari
(Ganis PHPL) di Kabupaten Jombang dan prioritas pengembangan
hutan rakyat diarahkan pada upaya-upaya pelestarian dan
perlindungan sumber daya alam dengan penekanan implementasi
pada tahapan mewujudkan sertifikasi hutan rakyat.
Pencapaian target produksi hasil hutan rakyat ditempuh dengan
tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan, dengan cara:
1. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman
pohon pada lahan kritis, lahan kosong dan lahan kurang
produktif;
-
,500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
4,500.00
5,000.00
2009 2010 2011 2012 2013
3,173.05
3,609.95
4,918.77
1,762.28
2,209.18
m3
Produksi Hasil Hutan Kayu
Perkembangan Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2009 - 2013
Produksi Hasilhutan Kayu
II - 82 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
2. Meningkatkan teknik budidaya tanaman kayu-kayuan dan
tanaman bawah tegakan yang berumur panjang dan pendek
serta Multi Purphose Trees Species (MPTS) sesuai dengan fungsi
alam karakteristik masing-masing wilayah.
3. Penguatan kelembagaan kelompok hutan rakyat melalui
sertifikasi (ecolabelling) hutan rakyat
4. Penguatan SDM melalui Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan
produksi lestari (Ganis PHPL)
b) Luas Lahan Kritis
Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif, bersifat tandus,
gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat
kesuburannya sangat rendah meskipun dikelola, produktivitasnya
sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima
jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya.
Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, antara
lain sebagai berikut:
a. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah-daerah bayangan hujan.
b. Genangan air yang terus-menerus.
c. Erosi tanah dan masswasting yaitu gerakan masa tanah menuruni
lereng yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan,
dan daerah yang miring.
d. Pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek
kelestarian lingkungan.
e. Masuknya material yang tak dapat diuraikan oleh bakteri (misalnya
plastik)dan dapat bertahan lama masuk ke lahan pertanian
sehingga sangat mengganggu kelestarian kesuburan tanah.
Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam
tergantung pada penyebab kerusakan lahan. Secara umum dapat
dikatakan bahwa kondisi lahan kritis menyebabkan tanaman tidak
cukup mendapatkan air dan unsur hara, kondisi fisik tanah yang
tidak memungkinkan akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan,
kandungan garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau
tanaman keracunan oleh unsur toksik yang tinggi. Lahan kritis
ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan
kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus
hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar
II - 83 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau
menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.
Lahan Kritis yang tidak memberikan atau meningkatkan
produktifitas lahan seharusnya di rehabilitasi agar menjadi lahan
potensial. Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan di
Kabupaten Jombang selama tahun 2009-2012 secara umum
menunjukan trend meningkat. Secara umum produksi hasil hutan
sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
Grafik 2.35
Perkembangan Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2009-2012
Sumber data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan selama
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan rata-
rata 6,59% per tahun dari sebesar 2.066,5 Ha pada tahun 2009
menjadi sebesar 1.097,03 Ha pada tahun 2013 disebabkan oleh
prioritas rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya pada aspek
penanaman vegetatif namun juga kepada pembangunan bangunan
sipil teknis berupa dam penahan, dam pengendali, gully plug,
penyelamat tebing, sumur resapan, biopori, dan rorak.
4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Energi Listrik
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2007 tentang Energi, salah satu tujuannya adalah untuk
meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau
-
,500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
2009 2010 2011 2012 2013
2,066.50
3,138.77
2,748.87 2,465.82
1,097.03
Rehabilitasihutan danlahan
II - 84 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil
dan merata dengan cara menyediakan bantuan untuk
meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak
mampuserta membangun infrastruktur energi untuk daerah belum
berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah.
Dalam upaya mewujudkan peningkatan akses masyarakat
yang tidak mampu dan/atau terpencil terhadap energi, maka
Pemerintah Kabupaten Jombang mengembangkan jaringan listrik
pedesaan, yang dilakukan untuk: (1) Meningkatkan pemenuhan
kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu; (2)
Menurunkan pengeluaran keluarga miskin dalam penggunaan
minyak tanah untuk lampu penerangan; (3) Memperkecil
pembiayaan pembangunan dalam rangka pengembangan energi
listrik bagi daerah-daerah terpencil. Dalam kurun waktu 2 tahun,
telah terealisasi penyambungan Listrik Perdesaan untuk 197
Rumah Tangga Miskin.
Tabel 2.21.
Perkembangan Pemasangan Listrik Perdesaan Bagi RTM
Tahun 2011-2012
No Lokasi Realisasi (RTM)
Kecamatan Desa Dusun 2011 2012
1 Bareng
Jenisgelaran Ngadirejo
Pakel Curahparas 57
2 Wonosalam
Wonosalam
Ampelgading 25
Pucangrejo 33
3 Kabuh
Pengampon Jatirajah Lor 19
Mangunan Jatirajah Kidul 43
Tanjungwadung Tanjungbaru 23
4 Plandaan
Jipurapah Tambak Kulon 11
Klitih Tambak Wetan 8
Papringan 32
5 Ngusikan Sumbernongko Candilor 15
TOTAL 127 139
Sumber data: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
b. Potensi Pertambangan
Berdasarkan hasil kajian, bahwa Kabupaten Jombang
memiliki cadangan sumber daya mineral, yang terdiri atas bahan
galian tanah urug, lempung, pasir batu, dan andesit. Berdasarkan
II - 85 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
hasil kajian dimaksud, didapatkan data bahwa potensi tambang
yang layak untuk dilakukan eksplorasi dengan memperhatikan
situs budaya, RTRW, dan lingkungan, terdapat empat jenis bahan
galian, yakni: (1) Lempung, dengan volume 510.078 m³ yang
tersebar di Kecamatan Tembelang, Kesamben, Sumobito, Jogoroto,
Ngoro, Diwek, dan Gudo; (2) Pasir batu, dengan volume
1.690.050m³ yang tersebar di Kecamatan Ngoro dan Mojowarno; (3)
Andesit, dengan volume 1.369.722 m³ yang tersebar di Kecamatan
Bareng dan Wonosalam; (4) Tanah urug, dengan volume 9.642.696
m³ yang tersebar di Kecamatan Jombang, Ngoro, Bareng,
Wonosalam, Perak, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.
5. Urusan Perindustrian
a) Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah
Sebagian besar kegiatan industri kecil berlokasi di daerah
pedesaan dengan sifat dan metode pengusahaan yang tradisional, dan
masih sangat tergantung pada pasaran lokal. Jenis industri kecil,
menengah serta industri kerajinan rumah tangga mendapatkan
perhatian yang cukup besar dari pemerintah sebagai salah satu
alternative dalam mengupayakan penciptaan dan perluasan tenaga
kerja, serta meningkatkan pendapatan seluruh rakyat, guna
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.
Penciptaan dan perluasan tenaga kerja melalui peningkatan
persentase volume usaha industri kecil dan menengah mulai
digalakkan di Kabupaten Jombang. Hal tersebut tergambar jelas dari
data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang
menggambarkan trend positif perkembangan volume usaha industri
kecil dan menengah. Berikut ini adalah grafik perkembangan volume
usaha industri kecil dan menengah selama 5 tahun terakhir:
Grafik 2.37
Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah Tahun 2009-2013
II - 86 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Berdasarkan grafik tersebut di atas diketahui bahwa
perkembangan pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah
selama tahun 2009 sampai dengan 2013 meningkat sebesar
Rp.143.722.560.000,00 atau tumbuh rata-rata 11,37% per tahun dari
volume usaha IKM tahun 2009 sebesar Rp.271.714.351.000,00
menjadi Rp.415.436.911.000,00 pada tahun 2013. Hal ini
menunjukan adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan
menengah karena iklim usaha yang kondusif dan industri yang
berdaya saing, sehingga diharapkan dapat mewujudkan jejaring
agribisnis yang kuat dan kokoh serta mampu menyumbang PDRB
Kabupaten Jombang tahun 2012 dari sektor industri pengolahan
sebesar 11,6% dengan sumbangan terbesar dari sub sektor makanan,
minuman dan tembakau, diikuti sub sektor tekstil, barang kayu dan
hasil hutan lainnya serta barang kulit dan alas kaki.
Jumlah industri yang memiliki izin selama tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013 meningkat sebanyak 37 industri atau tumbuh
rata-rata 18,14% per tahun dari sebanyak 210 industri pada tahun
2009 menjadi sebanyak 407 industri pada tahun 2013. Industri yang
diterbitkan izin usahanya selama tahun 2013 tersebut terdiri dari 20
industri dengan permodalan antara Rp.6.000.000,00 sampai dengan
Rp.200.000.000,00, sebanyak 16 industri dengan permodalan antara
Rp.201.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 dan 1
industri dengan permodalan lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00.
Perkembangan jumlah industri yang memiliki izin selama tahun 2009
sampai dengan tahun 2013 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
Grafik 2.38
2009 2010 2011 2012 2013
271714351,000 298885786,100
315752080,000
384693807,300 415436911,000
Volume Usaha IKM (Rp.)
II - 87 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Perkembangan Jumlah Industri yang memiliki Izin Selama tahun 2009 - 2013
Sumber data: Badan Pelayanan Perizinan
6. Urusan Pariwisata
b) Jumlah Kunjungan Wisata
Wisata Religi merupakan salah satu jenis wisata yang menjadi
andalan di Kabupaten Jombang. Keberadaan makam Presiden
Abdurahman Wahid pahlawan Nasional turut andil memberikan
dampak signifikan terhadap jumlah wisatawan yang mengunjungi
Kabupaten Jombang. Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten
Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan yang
signifikan, yaitu dari sebanyak 146.548 orang pada tahun 2009,
menjadi sebanyak 1.424.404 orang wisatawan pada tahun 2012.
Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang selama 5
tahun terakhir sebagaimana grafik berikut :
Grafik 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2009-2013 Tribulan I
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013
210
262
322
370
407
Jumlah IKM yg memiliki izin (Kumulatif)
Jumlah IKM yg memiliki izin(Kumulatif)
II - 88 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber : Disporabudpar Kabupaten Jombang
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1) Urusan Pertanian
a) Nilai Tukar Petani
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil
pembangunan sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai
Tukar Petani (NTP) merupakan rasio indeks harga yang diterima oleh
petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Tahun dasar
yang digunakan di dalam perhitungan NTP ini adalah tahun 2007.
Perkembangan realisasi capaian NTP sampai dengan tahun 2012
adalah sebesar 104,16 atau naik dari NTP tahun 2011 yang hanya
sebesar 97,87. Perkembangan capaian nilai NTP pada periode tahun
2009 sampai dengan tahun 2012 tersaji dalam grafik berikut:
Grafik 2.40
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2012
II - 89 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sumber: Bappeda, Tahun 2013
Secara umum, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa
tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2012 lebih tinggi jika
dibandingkan dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar maupun
dibandingkan dengan tahun 2011. Jika ditinjau lebih mendalam, ini
menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani pada tahun 2012
mampu mencukupi kebutuhan petani baik untuk proses produksi
ataupun untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari.
Meskipun NTP tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya,
Pemerintah Kabupaten Jombang masih terus berupaya meningkatkan
NTP hingga mencapai 115 di akhir tahun 2018 sebagaimana tertuang
dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2018. Upaya tersebut
dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan sektor pertanian yang
terintegrasi dengan sektor lainnya. Salah satu upaya dalam rangka
mendorong peningkatan NTP antara lain melalui peningkatan
efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani, penumbuhan dan penguatan
peran lembaga pertanian di perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas
sumber daya manusia petani serta upaya perlindungan kepada petani
terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.
Secara umum, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang
telah diupayakan dalam rangka peningkatan NTP pada periode
tersebut antara lain:
1) Dari sisi indeks yang diterima, upaya yang dilakukan antara lain:
a) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian;
b) Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani sehingga
dapat menurunkan biaya produksi;
103.29
98.12 97.87
104.16
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
2009 2010 2011 2012
NTP Kabupaten Jombang 2009 - 2012Nilai Tukar Petani
NTP minimal
II - 90 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
c) Penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di
perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya
manusia petani;
d) Perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang
tidak sehat;
e) Stabilisasi harga produk pertanian;
2) Dari sisi indeks yang dibayar, upaya yang dilakukan antara lain
melalui penurunan biaya produksi dengan subsidi pupuk dan
penurunan pengeluaran konsumsi dengan kebijakan-kebijakan
antara lain biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah serta
stabilisasi harga pangan.
B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1) Urusan Pekerjaan Umum
a) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah
dilakukan pada tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan
yang direncanakan dalam dokumen Rencana Tatat Ruang Wilayah
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, penggunaan lahan terbesar
adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran mencapai
32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas
lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 92,04%
berpengairan teknis, 2,70% sawah ½ teknis, 4,08% sawah tadah
hujan, 1,19% sawah non teknis.
Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka
Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah membentuk kawasan strategis yang
diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Langkah
lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk
mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu
dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk
selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B). Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang
menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan
Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Kabupaten
Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai
II - 91 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
lahan pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus
dipertahankan seluas 31.569,36 Ha.
b) Luas wilayah produktif (Ha)
Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan
lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung
(2.864,70 Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk
(26,0 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota
(1.271,97 Ha).
Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan
budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (40.676 Ha),
kawasan pertanian lahan kering (14.284,90 Ha), kawasan perkebunan
(5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan
permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri
(2.122,30 Ha).
c) Luas Wilayah Industri
Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang
berkembang cukup pesat dimana pada beberapa lokasi telah
dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di Wilayah
Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah
Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87
Ha. Di Wilayah Pengebangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan
60 Ha di Desa Jatigedong Kecamatan Ploso yang dimiliki oleh PT. Plant
Cheil Jedang Indonesia (CJI) Sedangkan potensi pengembangan lahan
untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2 (dua)
perusahaan yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan
Jombang luasnya mencapai 2.000 Ha. Kawasan yang telah dibebaskan
untuk kegiatan industri pada Wilayah Pengembangan Ploso ini luasnya
mencapai 800 Ha dimana masing-masing perusahaan mengajukan ijin
seluas 400 Ha untuk tahap pertama.
Gambaran kawasan industri dan potensi pengembangan
kawasan industri yang berada di WP Ploso adalah sebagai berikut:
II - 92 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
1) Rencana Pengembangan Kawasan Industri oleh PT. Java Fortis
Corporindo:
o Rencana pengembangan 1.200 Ha;
o Izin tahap pertama seluas 400 Ha, meliputi: Kecamatan Ploso
dan Kabuh;
o Gambaran lokasi yang telah dibebaskan, yaitu:
Kecamatan Ploso (Desa Jatigedong);
Kecamatan Kabuh (Desa Karangpakis, Desa Sumberingin,
Desa Sumbergondang, Desa Genengan Jasem)
2) Rencana Pengembangan Kawasan Industri oleh PT. Kawasan
Jombang:
o Rencana Pengembangan 800 Ha
o Izin tahap pertama seluas 400 Ha meliputi wilayah Kec. Kabuh
dan Kudu
o Gambaran lokasi yang telah dibebaskan berada di :
Kecamatan Kabuh (Desa Munungkerep, Desa Genengan
Jasem, Desa Kauman);
Kecamatan Kudu (Desa Katemas, Desa Sidokaton dan Desa
Bendungan)
d) Luas Wilayah Kebanjiran
Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi
di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai
dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal
penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung
akumulasi air hujan tersebut dan terjadi luapan. Kemampuan/daya
tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi
berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat phenomena
alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area)
juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air
yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui
kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan
curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran
air dan wadah air lainnya.
Wilayah yang paling berpotensi terjadi banjir di Kabupaten
Jombang terdapat di Kecamatan Mojoagung, karena wilayah tersebut
menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu S. Gunting, S. Catakgayam dan
II - 93 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
S. Jiken. Secara historis, hampir 50% dari jumlah kecamatan yang ada
di Kabupaten Jombang pernah mengalami banjir.
e) Luas Wilayah Perkotaan
Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena
berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan
jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten
Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono
yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol
Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa
Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah
Pengembangan Germakertosusila Plus, dan Perkotaan Jombang
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL),yakni kawasan
perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala
kabupaten atau beberapa kecamatan)
Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km², atau
menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara
administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang
meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.
Dari 21 Kecamatan tersebut terdapat beberapa kecamatan dengan
wilayah perkotaan, yaitu: Kecamatan Jombang (36,40 Km²), Kecamatan
Diwek (47,70 Km²) Kecamatan Perak (29,05 Km²), Kecamatan
Peterongan (29,47 Km²), Kecamatan Mojoagung (60,18 Km²),
Kecamatan Tembelang (32,94 Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96 Km²).
III - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut
menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat
kemampuannya mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan
daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur
dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah
terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu
dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa
lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.
Seperti yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah keduakalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, bahwa kabupaten mempunyai kewenangan yang didasarkan pada
azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Otonomi daerah
yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan
menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:
1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas
masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil–
hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing –
masing daerah
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling
rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.
Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh
terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan
daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal
capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need)
III - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya
untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan
lainnya dari masyarakat atau swasta.
Sinergi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
pada pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:
1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian
pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara
sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas
pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian
nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan
antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam
rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi,
dan tugas pembantuan.
Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan
keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini
terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah. Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah keduakalinya
III - 3 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya.
Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dalam penyusunan
RPJMD 2014–2018 harus meningkatkan penerapan penganggaran
berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah
(Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting)
serta penyusunan anggaran yang berbasis data.
A. KINERJA KEUANGAN MASA LALU
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja
keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja
pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan
APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sementara
itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset
pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi
ekuitas dana yang tersedia.
1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Pada seluruh komponen pendapatan yang meliputi pendapatan asli
daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,
perbandingan anggaran dan realisasi selalu mencapai di atas 100%. Ini
menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang baik dalam rangka
merealisasikan target pendapatannya. Dari tahun ke tahun Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah Kabupaten Jombang selalu mengalami peningkatan. Namun
peningkatan pendapatan tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan
yang stabil, sehingga nampak bahwa secara besaran menunjukkan
peningkatan, tetapi secara pertumbuhan mengalami penurunan. Hal ini
perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam skenario perencanaan
pendapatan daerah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi
pendapatan daerah dari tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel berikut:
III - 4
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012
No. Uraian 2009 2010 2011 2012
Rata-rata
Pertumbuhan
(%)
1 PENDAPATAN 882.158.477.743 1.019.280.049.808 1.212.775.368.903 1.439.221.547.803 17,73
1.1. Pendapatan Asli Daerah 90.214.137.927 109.154.035.428 124.799.217.856 164.389.353.735 22,35
1.1.1. Pajak daerah 17.784.228.520 19.023.022.752 24.705.170.574 31.887.920.746 21,97
1.1.2. Retribusi daerah 61.399.604.458 18.311.819.028 21.945.014.078 25.495.452.458 (11,39)
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan
1.161.751.135 1.608.669.797 2.191.500.008 2.322.379.159 26,89
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 9.868.553.815 70.210.523.850 75.957.533.196 104.683.601.371 166,44
1.2. Dana Perimbangan 712.635.849.237 729.721.735.088 783.742.826.668 997.447.923.900 12,36
1.2.1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 61.877.483.237 72.499.335.088 76.207.639.668 93.684.408.900 15,07
1.2.2. Dana alokasi umum 601.450.366.000 606.942.500.000 664.465.787.000 809.295.635.000 10,73
1.2.3. Dana alokasi khusus 49.308.000.000 50.279.900.000 43.069.400.000 94.467.880.000 35,66
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 79.308.490.579 180.404.279.292 304.233.324.379 277.384.270.168 62,43
1.3.1 Hibah - 1.000.000.000 5.999.311.000 1.137.805.600 209,45
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya
46.242.165.579 58.140.920.288 68.189.780.233 66.214.842.515 13,37
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 16.368.225.000 79.343.720.073 185.658.353.640 175.386.824.000 171,07
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
16.698.100.000 17.907.380.000 44.205.880.000 34.517.420.000 44,06
1.3.6 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat 23.705.454.000
1.3.7 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi 306.804.931 179.999.506 127.378.053 (35,28)
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
III - 5 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Berdasarkan tabel diatas rata-rata pertumbuhan pendapatan
tertinggi ada pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang
tumbuh sebesar 62,43%, diikuti oleh pendapatan asli daerah tumbuh
sebesar 22,35 % dan dana perimbangan tumbuh sebesar 12,36%.
Pertumbuhan yang cukup tinggi pada komponen lain-lain pendapatan
daerah yang sah selama kurun waktu tiga tahun tersebut disebabkan oleh
perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian tunjangan
penghasilan dan profesi guru PNSD yang pembayarannya melalui daerah,
Belanja operasional sekolah (BOS) yang pembayarannya dilakukan daerah
(pada tahun 2011), adanya alokasi dana insentif daerah, dana penunjang
pembangunan infrastruktur daerah, dan bantuan keuangan daerah dari
propinsi.
Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun
waktu yang sama, menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 22,35%.
Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-
rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD mencapai
kisaran 107,65% sampai 117,75%. Perkembangan PAD pada periode
tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel dan gambar berikut:
Tabel 3.2
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009-2012
Tahun
Target Realisasi Rasio
Efektivitas PAD Pertumbuhan
(%) PAD
Pertumbuhan
(%)
2009 83.553.261.780 90.214.137.927 107,97
2010 101.264.900.929 21,20 109.154.035.428 20,99 107,79
2011 115.926.490.812 14,48 124.799.217.856 14,33 107,65
2012 139.612.120.593 20,43 164.389.353.735 31,72 117,75
Rata-rata Per Tahun 18,70 22,35 110,29
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013.
Sedangkan perkembangan realisasi dan target pendapatan asli
daerah dalam APBD Kabupaten Jombang pada periode tahun 2009-2012
yang ditampilkan dalam grafik tersaji pada grafik berikut:
III - 6 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Grafik 3.1
Grafik Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2013
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi
capaian PAD mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berada di atas
target. Pemerintah Kabupaten Jombang sudah efektif dalam melakukan
penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-
sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat
digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan
daerah dengan tetap mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah. Hal yang perlu terus ditingkatkan adalah
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah serta
penyederhanaan prosedur pemungutan yang dipadukan dengan
penerapan sanksi yang efektif serta pengendalian dan pengawasan.
Peningkatan laba asset daerah berkorelasi positif terhadap
peningkatan PAD dari unsur pemakaian kekayaan daerah, sehingga
kedepan PAD tidak lagi dipungut dari pelayanan kesehatan ataupun
pengurusan hak kewarganegaraan seperti Akte dan KTP. PAD meningkat
apabila pemerintah daerah dikelola dengan jiwa entrepreneurship. Perlu
diketahui bahwa kinerja peningkatan Peneriman Daerah yang berkualitas
indikatornya bukan dari kontribusi pendayagunaan cash idle seperti
terlihat pada penerimaan laba deposito atau yang dicerminkan dari silpa
riil yang terus meningkat tetapi dari hasil perencanaan yang baik dari sisi
penentuan target pendapatan dan efisiensi serta efektivitas belanja.
Perkembangan kinerja kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jombang
dapat dilihat kinerjanya dengan pendekatan rasio PAD terhadap DAU
dalam APBD. Perkembangan rasio PAD terhadap DAU pada APBD TA.
2004-2014 tersaji pada tabel dan grafik berikut:
III - 7 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 3.3
Rasio PAD Terhadap DAU Dalam APBD TA. 2004-2014
Perbandingan DAU dan PAD Rasio PAD terhadap
DAU Tahun
Anggaran Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum
(DAU)
2004 44.534.969.610,13 292.095.000.000 15,25
2005 48.990.312.932,06 328.521.000.000 14,91
2006 66.303.981.352,24 465.429.000.000 14,25
2007 80.438.355.306,38 537.081.999.400 14,98
2008 97.601.053.792,45 591.773.863.400 16,49
2009 90.214.137.927,09 601.450.366.000 15,00
2010 109.154.035.427,00 606.942.500.000 17,98
2011 115.654.150.812,00 664.825.242.000 17,40
2012 139.612.120.593,18 809.295.635.000 17,25
2013 173.214.032.229,00 920.097.938.000 18,83
2014 199.570.361.830,00 1.007.166.193.000 19,82
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
Grafik 3.2
Perbandingan DAU Terhadap PAD Pada APBD TA. 2004-2014
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
Melihat data trend kenaikan DAU dan PAD dapat dilihat bahwa
gapnya sangat lebar, artinya bahwa prosentase kenaikan PAD masih
belum sebesar prosentase kenaikan DAU.
III - 8 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
2. Neraca Daerah
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan
salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak
hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-
undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk
pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-
sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.
Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang selama
kurun waktu 2009-2012 mengalami tingkat pertumbuhan yang positif
dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel III.2 dan dapat dijelaskan
secara rinci, sebagai berikut:
Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2012
No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan
(%)
1. ASET 4,87
1.1. ASET LANCAR 33,21
1.1.1. Kas 37,61
1.1.2. Piutang 5,97
1.1.3. Persediaan 37,66
1.2. ASET TETAP 3,10
1.2.1. Tanah 0,14
1.2.2. Peralatan dan mesin 12,51
1.2.3. Gedung dan bangunan 6,13
1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 1,55
1.2.5. Aset tetap lainnya (1,29)
1.2.6. Konstruksi dalam pengerjaan 5.772,64
1.3. ASET LAINNYA
1.3.1. Tagihan penjualan angsuran -
1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
32,54
1.3.3. Kemitraandengan pihak kedua -
1.3.4. Aset tak berwujud 471,41
1.3.5. Aset Lain-lain (72,41)
JUMLAH ASET DAERAH 4,87
2. KEWAJIBAN 60,09
III - 9 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan
(%)
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 60,09
2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 376,13
2.1.2. Uang muka dari kas daerah -
2.1.3. Pendapatan diterima di muka -
2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya 80,04
3. EKUITAS DANA 4,84
3.1. EKUITAS DANA LANCAR 33,42
3.1.1. SILPA 38,70
3.1.2. Cadangan piutang 5,97
3.1.3. Cadangan persediaan 37,66
3.1.4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
80,04
3.1.5 Pendapatan yang ditangguhkan 2,24
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 3,50
3.2.1. Diinvestasikan dalam asset tetap 3,10
3.2.2. Diinvestasikan dalam asset lainnya 1.663,75
3.2.3. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
19,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
4,87
Sumber: DPPKAD, Tahun 2012
Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang
sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah,
memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun
masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,
serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2009-2012,
pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten
Jombang mencapai 4,87% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah
Kabupaten Jombang meningkat sebesar 4,87% setiap tahun.
Aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.
Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 33,21%. Tingginya
pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset
Pemerintah Kabupaten Jombang berada pada kondisi yang sehat.
Sedangkan untuk aset tetap, rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,10%.
Aset tetap tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana
mobilitas dan peralatan kantor yang dipergunakan untuk pelayanan
kepada masyarakat dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan.
III - 10 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Kinerja peningkatan asset daerah tidak hanya dari penambahan atau
mutasi asset hasil pembelian tiap tahun, tetapi juga dari hasil identifikasi
aset daerah yang belum memiliki legalitas, sehingga belum dapat
dimasukkan dalam neraca daerah.
Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak
ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah.
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau
tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan
datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3
tahun (2010-2012) dengan rata-rata sebesar 60,09% yang didominasi oleh
utang perhitungan pada pihak ketiga. Tingginya rata-rata kewajiban ini
menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang selama kurun waktu
tersebut belum optimal dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka
pendek yang cukup tinggi.
Ekuitas dana yang meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi, dan ekuitas dana cadangan, merupakan selisih antara aset
dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah
Kabupaten Jombang selama kurun waktu 3 tahun mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 4,84%, yang berarti bahwa ekuitas
dananya terbilang cukup. Berdasarkan data tersebut, maka dapat
digambarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Jombang sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012
No. Uraian 2011
2012
1. Rasio lancar (current ratio) 16,42 32,06
2. Rasio quick (quick ratio) 15,41 30,28
3. Rasio total hutang terhadap total asset 0,003 0,002
4. Rasio hutang terhadap modal 0,003 0,002
5. Rata-rata umur piutang 3,01 3,00
Sumber: DPPKAD, Tahun 2012
Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat
diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara
kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang
III - 11 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio
likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio
lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio).
Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai
kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah
memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo.
Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai
rasio lebih dari satu.
Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten
Jombang selama kurun waktu tahun 2010-2012 mempunyai nilai lebih
dari 1 (satu), yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jombang
dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun
2011 mencapai 16,42 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah
Kabupaten Jombang adalah 16,42 kali lipat bila dibandingkan dengan
kewajiban yang jatuh tempo dan naik mencapai 32,06 pada tahun 2012.
ini berarti setiap Rp.1 hutang, pemerintah Pemerintah Daerah
mempunyai Rp. 16,42 aktiva lancar pada tahun 2011 dan Rp.32,06 pada
tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan
Pemerintah Daerah sangat likuid.
Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick (quick ratio)
Pemerintah Kabupaten Jombang juga mempunyai nilai yang baik, yaitu
mencapai 15,41 pada tahun 2011 dan menjadi 30,28 pada tahun 2012.
Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena
mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar
kewajibannya dalam waktu dekat yang mengurangkan persediaan pada
total aset lancar. Meskipun Persediaan masuk dalam kategori aset
lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan
di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga
sebagai faktor pengurang dalam aset lancar pada saat penghitungan quick
ratio.
Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang,
dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam
memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun
jangka panjang. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata rasio
total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal
adalah 0,003 pada tahun 2011 dan 0,002 pada tahun 2012. Hal ini
menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Jombang
III - 12 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kabupaten
Jombang.
Rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Jombang
menunjukkan penurunan, yaitu dari 3,01 hari pada tahun 2011 menjadi
3 hari pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah
Kabupaten Jombang semakin baik karena mampu melunasi piutang atau
merubah piutang menjadi kas hanya dalam waktu 3 hari pada tahun
2012.
3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan
tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan
antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja
daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencantumkan bahwa
sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana
Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan,
Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi
Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi
Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah
Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana
Bantuan Keuangan.
Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan
Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan
penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai
peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan
dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan
intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara
III - 13 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4)
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.
Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan
pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:
a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah,
melalui:
o Koordinasi yang intensif dengan SKPD dan instansi terkait,
peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, peningkatan pengawasan serta
penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Beberapa upaya
tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam pencapaian target pendapatan daerah;
o Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan
maksimal, sehingga masyarakat merespon secara positif produk
layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat;
o Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan
sarana umum yang mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi
yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan
daerah, khususnya PAD;
o Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang,
mulai dari tingkat bawah sampai atas, dalam pemungutan terhadap
wajib pajak dan wajib retribusi, serta penerapan sanksi yang efektif
bagi wajib pajak maupun wajib retribusi yang melanggar aturan;
o Meningkatkan pengendalian terhadap data base potensi pajak dan
retribusi dengan melakukan pembentukan tim intensifikasi PAD,
melakukan pemeliharaan dan update data wajib pajak/retribusi
daerah dan pendataan bagi wajib pajak/wajib retribusi baru, dan
Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah
o Mengoptimalkan kinerja BUMD/Perusahaan Daerah untuk
memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan
daerah;
o Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi
Daerah, disesuaikan seiring dengan perkembangan peraturan dan
pembangunan, agar dalam pelaksanaannya lebih efisien dan efektif,
serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan memperhatikan
kemampuan masyarakat wajib pajak daerah maupun wajib retribusi
daerah;
III - 14 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
o Memberikan insentif kepada instansi pemungut pajak dan retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o Melakukan penertiban atau penegakan Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi Daerah dengan memberikan teguran secara
lisan dan tertulis pada wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak
kooperatif;
o Melakukan secara intensif pendataan aset daerah dan legalisasi
kepemilikan aset daerah, guna tertib administrasi aset daerah dan
sebagai dasar pemanfaatan aset daerah;
o Mengintensifkan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum
dimanfaatkan secara optimal (idle) untuk dikelola atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
b. Melakukan persiapan secara bertahap, baik dari sisi sarana dan
prasarana, sumberdaya manusia maupun kelembagaan, terkait dengan
pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada
tahun 2014;
c. Meningkatkan koordinasi, informasi dan pelaporan pendapatan daerah
kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan
dukungan data yang cepat, tepat dan akurat, sehingga diperoleh dana
perimbangan maupun dana lain sesuai kebutuhan daerah;
d. Melakukan kerjasama dengan investor sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dalam rangka membuka lapangan kerja yang
mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran
kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja
perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
ke dalam program dan kegiatan.
Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (Performance
Based Budgeting). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan
pada pemenuhan belanja belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan,
III - 15 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan pada:
a. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai
dengan visi dan misi daerah;
b. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai
bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan
secara proporsional;
c. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk membiayai
program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan
tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
d. Meminimalkan resiko fiskal, sehingga kesinambungan anggaran daerah
dapat terjamin;
e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran
serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
perencanaan dan penganggaran.
4. Proporsi Penggunaan Anggaran
Dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai di Kabupaten
Jombang, maka berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang
semakin besar apabila dibandingkan dengan belanja langsung. Proporsi
belanja pemenuhan aparatur tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Jombang
No. Uraian
Total belanja untuk pemenuhan
kebutuhan aparatur (Rp)
Total pengeluaran (Belanja +
Pembiayaan Pengeluaran)
(Rp)
Prosentase
(a) (b) (a)/(b) x 100%
1 Tahun 2010 654,434,877,974 1,005,454,919,162 65,09
2 Tahun 2011 717,799,586,658 1,146,937,496,234 62,58
3 Tahun 2012 802,547,495,510 1,386,166,896,546 57,90
Sumber: DPPKAD, Tahun 2012
Selama periode tahun 2010-2012, rata-rata belanja untuk
memenuhi kebutuhan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur
adalah sebesar 61,85%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja
untuk pemenuhan kebutuhan aparatur relatif besar persentasenya
apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik.
III - 16 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Apabila dianalis lebih lanjut dari sisi jenis belanja, kontribusi rata-
rata terbesar belanja daerah selama tahun anggaran 2009 sampai dengan
tahun 2012 masih ada pada belanja tidak langsung. Trend proporsi
belanja langsung terhadap belanja daerah secara penganggaran
menunjukkan peningkatan positif, akan tetapi secara realisasi
menunjukkan penurunan. Proporsi belanja langsung pada tahun 2009
yang mencapai 35,54% mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi
sebesar 35,44%.
Hal ini menunjukkan komposisi yang kurang ideal, mengingat
belanja tidak langsung masih menempati porsi yang cukup besar jika
dibandingkan dengan belanja langsung. Kondisi ideal yang diharapkan
adalah belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik)
yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Meskipun dalam komponen
belanja tidak langsung, selain belanja pegawai terdapat belanja hibah dan
belanja bantuan sosial yang merupakan kerangka regulasi daerah dalam
mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, namun
prosentasenya tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja
pegawai. Pelaksanaan kegiatan dalam belanja hibah dan belanja bantuan
sosial adalah oleh kelompok masyarakat, sehingga kemanfaatan atas hasil
kegiatan tentunya secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
Untuk mengetahui porsi DAU yang digunakan untuk membiayai
selain belanja pegawai setiap tahunnya, bisa dilihat dari rasio antara DAU
dengan belanja pegawai sebagaimana tabel berkut ini:
Tabel 3.7
Tren Realisasi DAU dengan Gaji dan Tunjangan PNSD
No. Tahun
Anggaran DAU Gaji Pegawai
1 2007 537,081,999,400 315,999,265,797
2 2008 591,773,863,400 436,080,773,176
3 2009 601,450,366,000 472,813,342,353
4 2010 606,942,500,000 493,802,074,118
5 2011 664,825,242,000 550,064,134,051
6 2012 809,295,635,000 618,707,667,330
7 2013 920,097,938,000 646,272,344,488
8 2014 1,007,166,193,000 670,870,214,052
Sumber: DPPKAD, Tahun 2012
III - 17 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Adapun untuk grafik tren kenaikan DAU dan Belanja Gaji dan
Tunjangan PNSD bisa kita lihat pada grafik berikut ini:
Grafik 3.3
Tren Kenaikan DAU dengan Belanja Gaji dan Tunjangan PNSD
Sumber: DPPKAD, Tahun 2012
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa selisih DAU yang digunakan
untuk membiayai belanja langsung mulai tahun 2012 sudah mulai
melebar, hal itu bisa dilihat dari celah grafik garis di atas. Apabila tren
kedua garis ternyata masih sejajar, artinya kenikan belanja gaji selalu
diikuti kenaikan DAU minimal sama. Apabila tren kedua garis di atas
mengarah pada satu titik, maka artinya suatu saat bertemu berarti semua
DAU digunakan untuk belanja gaji pegawai. Apabila diteruskan suatu saat
dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah kabupaten akan
kesulitan dalam pembiayaan pembangunan. Perkembangan proporsi
realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total
belanja pada periode tahun 2009-2012 serta rencana tahun 2013 tersaji
dalam grafik berikut:
Grafik 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2009-2012 dan Rencana Tahun 2013
Sumber: DPPKAD, Tahun 2012
0
20
40
60
80
100
2009 2010 2011 2012 2013*)
64.45 71.18
68.66 64.56
58.95
35.54 28.82 31.34 35.44
41.05
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
III - 18 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Pada komponen belanja langsung terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun rata-rata proporsi
masing-masing komponen belanja langsung terhadap total belanja
langsung dapat dilihat pada tabel berikut:
Grafik 3.5
Proporsi Komponen Belanja Langsung Tahun 2009-2012 dan Rencana
Tahun 2013
Sumber: DPPKAD, Tahun 2012
Pada komponen belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai,
hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Proporsi belanja terbesar adalah untuk gaji pegawai, dimana pada tahun
2009 proporsinya sebesar 77,96% menjadi sebesar 85,42% pada tahun
2012. Urutan rata-rata proporsi komponen lainnya yang ada di belanja
tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 7,01%, belanja hibah
sebesar 5,83% belanja bantuan sosial sebesar 4,38% dan belanja tidak
terduga sebesar 0,03% (DPPKAD Kab. Jombang 2009-2013). Sedangkan
untuk perkembangan defisit APBD setiap tahunnya dari tahun 2009-2012
bisa kita lihat pada table berikut:
Tabel 3.8
Perkembangan Defisit APBD dan Realisasinya Tahun 2009-2012
Tahun Surplus (Defisit) APBD Realisasi Surplus
(Defisit) APBD
2009 (124.580.156.852) (41.859.369.924)
2010 (79.883.914.771) 17.325.130.646
2011 (93.752.130.667) 69.337.022.029
2012 (138.196.419.653) 75.839.156.056
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
III - 19 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan
difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada
masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai
fasilitator pembangunan. Adapun beberapa langkah yang perlu
diupayakan diantaranya adalah:
o Mensinergikan alokasi belanja dari berbagai sumberdana pembiayaan
program dan kegiatan, agar semaksimal mungkin dapat mendukung
pencapaian target yang ditetapkan pemerintah pusat pada masing-
masing urusan;
o Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja hibah agar kemampuan
keuangan yang ada semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan;
o Penyusunan anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam program
dan kegiatan harus didasarkan pada asas manfaat dan data capaian
kinerja
B. ANALISIS PEMBIAYAAN
Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun tahun 2010-2012
menunjukkan bahwa defisit riil anggaran Pemerintah kabupaten Jombang
pada tahun 2011 mencapai Rp.65.837.872.669,00, kemudian turun
menjadi Rp.53.054.651.256,00 pada tahun 2012. Untuk menutup defisit
riil anggaran tersebut, pada kurun tahun yang sama dialokasikan Silpa
tahun anggaran sebelumnya.
Perkembangan kondisi defisit riil APBD Kabupaten Jombang Tahun
Anggaran 2011-2012 dan komposisi penutupnya tersaji dalam tabel
berikut:
Tabel 3.8
Defisit Riil APBD Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012
No. Uraian 2011 (Rp)
2012 (Rp)
1. Realisasi Pendapatan Daerah
1.212.775.368.903
1.439.221547.803
Dikurangi realisasi:
2. Belanja Daerah 1.143.438.346.874 1.363.382.391.746
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.499.149.361 22.784.504.800
Defisit riil* 65.837.872.669 53.054.651.256
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
* Pembiayaan dalam kondisi surplus pada tahun 2011 dan 2012
III - 20 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Kabupaten Jombang
No. Uraian
Proporsi dari total defisit riil
2011 (%)
2012 (%)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
94,627,032,234 160,830,924,453
2. Pencairan Dana Cadangan - -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- -
4. Penerimaan Pinjaman Daerah - -
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
314,446,050 182,141,239
6. Penerimaan Piutang Daerah - -
7. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
51,573,500 -
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
Selama tahun anggaran 2011 dan 2012, realisasi APBD mengalami
surplus anggaran yang digunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya.
Untuk realisasi sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Jombang dengan
kurun waktu yang sama pada tahun 2010-2012, gambarannya tersaji
dalam pada tabel berikut:
Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD TA. 2011 dan 2012
No. Uraian
2011 2012
Rp. % dari
SiLPA Rp.
% dari
SiLPA
1. Jumlah SiLPA 160,830,924,453 100.00 214,067,716,949 100.00
2. Pelampauan
penerimaan PAD
8,872,727,044 5.52 24,777,233,142 11.57
3. Pelampauan
penerimaan dana
perimbangan
13,666,650,996 8.50 14,989,855,407 7.00
4. Pelampauan
penerimaan lain-lain
pendapatan daerah
yang sah
14,989,178,511 9.32 2,004,027,652 0.94
5. Sisa penghematan
belanja atau akibat lainnya
123,302,367,902 76.67 172,296,600,748 80.49
6. Kewajiban kepada
pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun
belum terselesaikan
- - - -
7. Kegiatan lanjutan - - - -
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
III - 21 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir
(2010-2012), terlihat adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa
Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada
ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini,
sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan
lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Dari uraian SiLPA yang ada, dari 7 (tujuh) item terdapat 4 (empat)
item yang berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA
selama tahun 2011-2012, yakni dari:
a. Pelampauan penerimaan PAD yang secara keseluruhannya jika dirata-
ratakan mengalami kenaikan konstribusinya sebesar 8,54 %. Namun
jika diperbandingan terhadap kondisi SiLPA tahun bersangkutan,
pelampauan penerimaan PAD paling besar kontribusinya terjadi pada
tahun anggaran 2012 yang mencapai 11,57 %. Lonjakan ini
merupakan reaksi atas pemulihan kondisi ekonomi nasional terutama
imbas industri manufaktur kendaraan bermotor, yang berdampak pada
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Namanya.
b. Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan pada SiLPA mengalami
penurunan dengan rata-rata kontribusinya sebesar 7,75 %.
Penerimaan dana perimbangan terhadap jumlah keseluruhan SiLPA,
baik nilai konstribusi maupun proporsi tahunannya, mengalami
penurunan. Penurunan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan
alokasi dana perimbangan oleh pemerintah daerah yang dituangkan
dalam RAPBD Tahun berkenaan semakin cermat dengan realisasi
penetapannya oleh pemerintah pusat.
c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
dengan rata-rata konstribusinya sebesar 5%; Jika dilihat nilai
nominalnya, kontribusi terbesar terhadap SiLPA diperoleh pada tahun
anggaran 2011 yaitu 14,989,178,511 dengan kontribusi 9,32%
terhadap SILPA.
d. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata
kenaikan konstribusinya sebesar 78,5%. Dari pertumbuhan
kontribusinya secara nominal terus meningkat, bahkan untuk tahun
III - 22 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
2012, baik nominal maupun proporsinya memberi kontribusi yang
meningkat besar dan cenderung menjadi dominan. Kondisi ini,
merupakan fakta yang kurang relevan dengan pendekatan
perencanaan pembangunan yang harus makin akurat dalam
perencanaan alokasi kegiatan.
C. KERANGKA PENDANAAN
Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran
keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan
pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan
pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya
mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana
ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.
Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan
dari hasil analisis yang mencakup:
1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas
Utama
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan kemampuan
pendanaan untuk memenuhi pengeluaran daerah, baik berupa belanja
maupun pembiayaan. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran
periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas
utama dapat tersaji pada tabel berikut:
III - 23
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 3.11
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Dalam APBD KabupatenJombang TA. 2009-2012
No. Uraian 2009 2010 2011 2012
Rata-rata
pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A Belanja Tidak Langsung 505.646.388.120 544.351.934.031 609.086.810.229 662.092.331.111 38,87
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 458.935.825.627 496.572.200.415 552.556.904.362 594.091.170.712 9,00
2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD
serta Operasional KDH/WKDH
2.747.400.000 2.893.600.000 2.890.200.000 4.154.400.000 16,31
3 Belanja Bunga 22.658.706 - - - -
4 Belanja bagi hasil (bantuan keu pemerintah desa) 43.940.503.787 44.886.133.616 53.639.705.867 63.846.760.399 13,56
B Belanja Langsung 20.797.158.197 18.516.152.415 18.611.414.637 17.626.620.875 26,50
1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan
tenaga medis.
7.734.460.000 2.884.075.000 2.973.077.000 1.694.920.000 (34,21)
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 30.578.000 96.712.000 60.904.000 49.591.000 53,56
3 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan
kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)
13.032.120.197 15.535.365.415 15.577.433.637 15.882.109.875 7,14
4 Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada
kontrak jangka panjangnya)
- - - - -
5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
- - - - -
C PembiayaanPengeluaran 278.987.930 - 2.500.000.000 15.000.000.000 400,00
1 Pembentukan Dana Cadangan - - 2.500.000.000 15.000.000.000 500,00
2 Pembayaran pokok utang 278.987.930 - (100,00)
TOTAL (A+B+C) 526.722.534.247 562.868.086.446 630.198.224.866 694.718.951.986 465,37
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
I - 24 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
2. Penghitungan Kerangka Pendanaan
Perhitungan kerangka pendanaan berpedoman pada analisa
penerimaan dan pengeluaran APBD pada tahun-tahun sebelumnya
dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan
pemerintah propinsi. Analisa tersebut digunakan sebagai acuan untuk
proyeksi target pendapatan dan proyeksi belanja ke depan. Rata-rata
pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2009-2012 sebesar
17,73% dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya selalu
mengalami kenaikan sebesar 16,21%.
Untuk tahun 2014-2018, pendapatan daerah diproyeksikan naik
sebesar 5%-7% tiap tahunnya dari pendapatan tahun 2013 dengan
memperhatikan APBD tahun 2014. Pendapatan tahun 2014-2018
diproyeksikan naik hanya pada kisaran tersebut, meskipun rata-rata
pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 17,73% pada empat tahun
terakhir. Hal ini disebabkan karena sumbangan pertumbuhan
pendapatan yang paling besar ada pada komponen lain-lain pendapatan
daerah yang sah, dimana dengan adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Pusat terkait pembayaran dana tunjangan profesi guru PNSD
melalui APBD dan dana Belanja Operaional Sekolah (BOS) yang
disalurkan melalui kas daerah. Penentuan besaran proyeksi pendapatan
tersebut juga mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan pada APBD
Tahun Anggaran 2014 yang hanya sebesar 5,02% dan diproyeksikan
sebesar 6,9% pada P-APBD Tahun Anggaran 2014 jika dibandingkan
dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
Sedangkan untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya diproyeksikan menurun sebesar 5% tiap tahunnya, karena
diharapkan perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan dapat
dilaksanakan.
Dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah, maka belanja daerah
pada tahun 2014-2018 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata
sebesar 5%-8%. Komposisi besaran kenaikan belanja tidak langsung dan
belanja langsung memperhatikan kebijakan belanja pemerintah daerah
tiap tahunnya. Realisasi pendapatan daerah dan silpa tahun 2009-2012,
proyeksi kerangka pendapatan APBD tahun 2014-2018, pertumbuhan
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2009-2012 serta
proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018
tersaji dalam tabel berikut:
I - 25
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 3.12 Pertumbuhan Pendapatan dan Silpa Tahun 2009-2012
Uraian 2009 2010 2011 2012 Rata-rata
Pertumbuhan
PENDAPATAN 882.158.477.743 1.019.280.049.808 1.212.775.368.903 1.439.221.547.803
Pertumbuhan 15,54 18,98 18,67 17,73
SILPA 128.709.144.782 82.733.914.771 94.627.032.234 160.830.924.453
Pertumbuhan (35,72) 14,38 69,96 16,21
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan dan Silpa Tahun 2014-2018*
Uraian Rata-rata
Pertumbuhan Tahun Dasar
(2013) 2014 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN 17,73 1.567.596.757.747 1.676.352.219.466 1.781.124.233.183 1.895.116.184.106 2.020.193.852.257 2.155.546.840.359
SILPA 16,21 214.000.000.000 235.468.644.157 223.695.211.949 212.510.451.351 201.884.928.784 191.790.682.345
Sumber: DPPKAD, Data Diolah
I - 26
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 3.14
Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2009-2012
Pertumbuhan Belanja
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Rata-rata
Belanja Langsung 328.415.263.917 288.760.922.054 358.389.968.642 483.218.896.445
Pertumbuhan (12,07)% 24,11% 34,83% 15,62%
Belanja Tidak Langsung
595.602.583.749 713.193.997.107 785.048.378.231 880.163.495.301
Pertumbuhan 19,74 % 10,08 % 12,12 % 13,98 %
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2014-2018
Uraian tahun dasar
(2013) rata-rata
pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018
Belanja Langsung
681.838.260.482 15,62 835.599.808.173 820.986.842.025 858.958.239.181 879.428.200.217 916.858.630.892
Belanja Tidak Langsung
1.115.226.420.414 13,98 1.069.721.055.450 1.178.832.603.106 1.243.668.396.277 1.312.650.580.824 1.450.478.891.810
Sumber Data : DPPKAD, Data diolah
I - 27
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
3. Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan
dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan
pembangunan daerah tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Uraian Proyeksi
2014 2015 2016 2017 2018 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. Pendapatan 1.676.352.219.466 1.781.124.233.183 1.895.116.184.106 2.020.193.852.257 2.155.546.840.359
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
25.000.000.000
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
235.468.644.157 223.695.211.949 212.510.451.351 201.884.928.784 191.790.682.345
Total penerimaan 1.911.820.863.623 2.004.819.445.131 2.107.626.635.458 2.222.078.781.041 2.372.337.522.703
Dikurangi:
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
Mengikat serta Prioritas Utama
967.285.645.084 1.018.239.680.751 1.074.891.244.224 1.161.075.440.352 1.202.154.314.906
Kapasitas riil kemampuan keuangan
944.535.218.538 986.579.764.380 1.032.735.391.234 1.061.003.340.690 1.170.183.207.797
Sumber: DPPKAD, Data Diolah
I - 28
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus
benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif
mungkin. Pada tabel berikut disajikan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun
kedepan (2014-2018).
Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Uraian Proyeksi
2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
I Kapasitas riil kemampuan keuangan 944.535.218.538 986.579.764.380 1.032.735.391.234 1.061.003.340.690 1.170.183.207.797
Rencana alokasi pengeluaran prioritas I
II.a Belanja Langsung 835.599.808.173 820.986.842.025 858.958.239.181 879.428.200.217 916.858.630.892
II.b Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal
6.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 30.000.000.000 5.000.000.000
Dikurangi:
II.c Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
18.666.020.316 19.790.578.834 21.006.306.985 22.319.800.965 23.738.317.201
II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama
6.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 30.000.000.000 5.000.000.000
II Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)
816.933.787.857 801.196.263.191 837.951.932.196 857.108.399.252 893.120.313.692
I - 29
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
No. Uraian Proyeksi
2014 2015 2016 2017 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)
127.601.430.682 185.383.501.189 194.783.459.038 203.894.941.438 277.062.894.106
Rencana alokasi pengeluaran prioritas II
III.a Belanja Tidak Langsung 1.069.721.055.450 1.178.832.603.106 1.243.668.396.277 1.312.650.580.824 1.450.478.891.810
Dikurangi:
III.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
942.119.624.768 993.449.101.917 1.048.884.937.239 1.108.755.639.386 1.173.415.997.705
III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) 127.601.430.682 185.383.501.188 194.783.459.038 203.894.941.438 277.062.894.105
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)* 0 0 0 0 0
Sumber: DPPKAD, Data Diolah
Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang
untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2018, yaitu :
1. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp. 944.535.218.538,00 atau sebesar 56,34% dari total penerimaan;
2. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp. 986.579.764.380,00 atau sebesar 55,39% dari total penerimaan;
3. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. 1.032.735.391.234,00 atau sebesar 54,49% dari total penerimaan;
4. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp.1.061.003.340.690,00 atau sebesar 52,52% dari total penerimaan;
5. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp. 1.170.183.207.797,00 atau sebesar 54,29% dari total penerimaan.
I - 30 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut
merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:
a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, digunakan untuk membiayai
program peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa,
alokasi percepatan pembangunan desa 500 juta per desa yang
dialokasikan melalui belanja langsung, serta untuk pemenuhan
kebutuhan pelayanan bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh
persen) dan pelayanan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) serta
pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Disamping
itu juga untuk membiayai program prioritas SKPD yang merupakan
penjabaran pelaksanaan masing-masing urusan yang berdampak luas
pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai
dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk
peningkatan kapasitas kelembagaannya. Program prioritas tersebut
diantaranya adalah:
o Pembangunan pasar cukir;
o Pengadaan tanah untuk sport center dalam rangka penyiapan
penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur Tahun
2017;
o Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan
pemerintah daerah;
o Pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
o Pengurangan gas emisi rumah kaca melalui pengelolaan TPA yang
sesuai ketentuan;
o Pengadaan tanah untuk Jembatan Ploso Baru;
o Penyelesaian pembangunan pergudangan Tunggorono;
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, direncanakan untuk
membiayai alokasi percepatan pembangunan desa 500 juta per desa
yang dialokasikan melalui belanja tidak langsung yakni berupa alokasi
dana desa dan program penguatan produk unggulan desa.
Adapun perhitungan pemenuhan fungsi pendidikan sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 bahwa proporsi
untuk fungsi pendidikan minimal 20%. Pemenuhan proporsi tersebut
dalam APBD Kabupaten Jombang mulai tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014 telah terpenuhi. Perkembangan perhitungan proporsi fungsi
pendidikan dalam APBD Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:
I - 31
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 3.18
Perhitungan Proporsi Fungsi Pendidikan Dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2012-2014
No. Komponen Perhitungan P-APBD 2012 P-APBD 2013 APBD 2014
1 Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan 182,345,542,664.00 144,746,703,108.00 111,742,332,612.00
2 A. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan 577,098,073,556.00 693,770,641,494.00 686,557,090,787.00
1) Gaji PNS Dinas Pendidikan 16,707,934,490.00 18,221,648,594.00 19,251,648.00
2) Gaji PNS Tenaga Kependidikan 560,390,139,066.00 675,558,992,900.00 667,305,442,243.00
B. Belanja Tidak Langsung pada SKPD 47,293,805,000.00 29,011,285,400.00 18,637,209,483.00
1) Bantuan keuangan kabupaten untuk fungsi pendidikan
2) Hibah untuk fungsi pendidikan 44,586,805,000.00 28,811,285,400.00 18,437,209,483.00
3) Bantuan sosial (beasiswa untuk masyarakat) 2,707,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
Jumlah A+B 624,391,878,556.00 722,781,926,894.00 705,194,300,270.00
3 Anggaran Fungsi Pendidikan termasuk Gaji Pendidik (1+2) 806,737,421,220.00 867,528,630,002.00 816,936,632,882.00
4 Total Belanja Daerah 1,535,646,851,255.47 1,797,064,680,896.77 1,800,547,786,879.00
Pekerjaan lanjutan
5 Rasio Anggaran Pendidikan 52.53 48.27 45.37
Butir 3/Butir 4 x 100%
6 Rasio Anggaran Pendidikan Tanpa Belanja Gaji 14.95 9.67 7.24
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
I - 32
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sedangkan perhitungan pemenuhan fungsi kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
proporsi Belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10%, di mana di Kabupaten Jombang sudah mencapai 10,09% sebagaimana
perhitungan berikut :
Tabel 3.19
Perhitungan Proporsi Fungsi Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2012-2014
No. Komponen Perhitungan P-APBD 2012 P-APBD 2013 APBD 2014
1 Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan dan RSUD 131,064,635,370.99 154,274,993,793.73 176,921,147,670.00
2 Belanja Tidak Langsung pada SKPD 5,439,521,000.00 5,103,849,000.00 4,750,936,000.00
1) Bantuan keuangan kabupaten untuk fungsi kesehatan
3,706,600,000.00 2,506,600,000.00 2,506,600,000.00
2) Hibah untuk fungsi kesehatan 1,399,421,000.00 2,262,249,000.00 1,909,336,000.00
3) Bantuan sosial 333,500,000.00 335,000,000.00 335,000,000.00
3 Anggaran fungsi kesehatan tidak termasuk Gaji PNS Dinas Kesehatan dan RSUD (UU Nomor 36 Tahun 2009) (1+2)
136,504,156,370.99 159,378,842,793.73 181,672,083,670.00
4 Total Belanja Daerah 1,535,646,851,255.47 1,797,064,680,896.77 1,800,547,786,879.00
5 Rasio Anggaran Kesehatan (butir 3/butir 4 x100%) 8.89 8.87 10.09
Sumber: DPPKAD, Tahun 2013
IV - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG
Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi
perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan
pelindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban,
kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan
kemandirian. Dalam konteks nasional, pembangunan daerah merupakan
upaya untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan,
memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah
dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui serangkaian kebijakan
dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang
telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat
pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan
perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara
terencana, sinergis, dan berkelanjutan.
Pesatnya kemajuan teknoogi informasi dan interaksi kerjasama
internasional telah mendukung komitmen internasional untuk
mewujudkan perdagangan yang lebih luas. Perjanjian internasional seperti
Asean Economy Community, Konvensi Rio De Jenairo, dan Tujuan
Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDG’s, adalah
ratifikasi internasional yang disepakati pada tingkat nasional dan harus
diimplementasikan di tingkat daerah.
Keberagaman kondisi daerah tentunya akan mempengaruhi
responsivitas daerah terhadap dampak ratifikasi tersebut. Kondisi daerah
yang belum memiliki daya saing produk berskala internasional serta daya
saing sumberdaya manusia bersertifikasi internasional harus bersaing
dan berkompetisi dalam perdagangan bebas lintas negara. Keberadaan ini
tentunya akan menjadi salah satu pemicu permasalahan di daerah.
Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Jombang
adalah sebagai berikut:
IV - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
A. Kemiskinan
Angka penduduk miskin di Kabupaten Jombang dari tahun ke
tahun cenderung turun. Banyak program bantuan untuk warga miskin
yang telah diimplementasikan di masyarakat. Penanggulangan
kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang
dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten.
Berbagai program dan strategi dalam upaya penanggulangan
kemiskinan telah dilaksanakan. Pemerintah Pusat melalui program PNPM,
PKH, serta program bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah
mengupayakan berbagai program, diantaranya Gerdutaskin, Jalinkesra,
BKSM, serta program bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Jombang
turut mendukung pelaksanaan program pusat maupun provinsi melalui
sharing pendanaan maupun fasilitasi implementasi program.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, menunjukkan bahwa
penanggulangan kemiskinan yang telah diupayakan masih belum efektif
dalam mengurangi angka kemiskinan. Memperhatikan kondisi tersebut,
merupakan tantangan terbesar bagi Kabupaten Jombang untuk dapatnya
menekan angka kemiskinan melalui program yang efektif dan efisien
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
B. Belum Meratanya Akses dan Kualitas Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam memberikan
sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Manakala
kualitas pendidikan bagus, maka kualitas SDM akan sekaligus bagus.
Pendidikan menjadi bagian penting dari sasran pembangunan dalam
MDG’s, sehingga negara dan pemerintah daerah menaruh perhatian yang
serius terhadap permasalahan pendidikan.
Di Kabupaten Jombang, kualitas SDM masih menjadi permasalahan
yang cukup serius. Salah satu pendekatan untuk mengukur kinerja
pembangunan pendidikan melalui pengukuran Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM Kabupaten Jombang secara agregat berada di atas
IPM Jawa Timur, namun pertumbuhan indeks pendidikan mengalami
perlambatan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang
berkaitan dengan pendidikan harus diatasi.
Secara umum, permasalahan dalam pembangunan pendidikan
adalah belum meratanya akses dan kualitas pendidian. Pemerataan akses
dan kualitas pendidikan belum maksimal karena ketersediaan sarana dan
IV - 3 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
prasana pendidikan serta kualitas mutu pendidikan yang belum seimbang
antar kecamatan di Kabupaten Jombang. Hal ini ditunjukkan dengan
APM pada setiap jenjang pendidikan yang tinggi pada wilayah kecamatan
yang berdekatan dengan wilayah perkotaan, yakni Kecamatan Jombang,
Peterongan, Mojoagung, Ploso dan Ngoro. Sedangkan kecamatan yang
tidak berdekatan dengan pusat pendidikan, seperti Plandaan, Ngusikan
dan Wonosalam, capaian APM lebih rendah.
Disamping indikator APM, hampir seluruh indikator pendidikan
seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi sekolah (APS), serta rasio guru dan murid pada semua jenjang
pendidikan di Kecamatan Bandarkedungmulyo, Wonosalam, Ngusikan,
Kudu, dan Kabuh, menunjukkan angka yang cenderung rendah jika
dibandingkan dengan kecamatan di wilayah perkotaan.
C. Masih tingginya AKB dan AKI
Pondasi lainnya dalam memberikan sumbangan terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM) adalah kesehatan. Permasalahan kesehatan
di Kabupaten Jombang adalah:
o Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI);
o Belum terkendalinya penyakit menular;
o Angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular dan degeneratif
(diabetes, jantung, kanker) cenderung meningkat.
Penyebab utama AKB di Kabupaten Jombang secara umum adalah Berat
Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia neonatal, trauma lahir, infeksi,
kelainan bawaan. Kondisi tersebut lebih disebabkan karena masih
rendahnya pengetahuan ibu mengenai upaya menjaga kesehatan bayi,
penanganan proses persalinan yang dilakukan bukan oleh tenaga medis
dan rendahnya konsumsi suplemen pada masa kehamilan.
Penyebab kematian ibu sebagian besar berasal dari penyakit
penyerta, misalnya jantung, gagal ginjal, sesak nafas dan lain-lain, hanya
sebagian kecil akibat langsung dari proses kehamilan dan persalinan.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009-
2012 juga meningkat sebesar 33,99 per 100.000 kelahiran hidup atau
naik sebesar 49,26%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana
pada tahun tersebut Angka Kematian Ibu mencapai 128,5 per 100.000
kelahiran hidup.
IV - 4 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
D. Kerusakan Infratruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi
Panjang jaringan jalan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang,
terdiri dari status Jalan Nasional (38,98km), Jalan Provinsi (60,35 Km),
serta Jalan Kabupaten (1.193,400 Km). Dari keseluruhan total panjang
jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terbagi atas:
1. Jalan kabupaten sepanjang 664,794, dengan kondisi:
a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 55,20% atau 366,942 Km;
b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 17,76% atau 118,09 Km;
c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 11,62% atau 77,22 Km;
d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 15,42% atau 102,54 Km;
2. Untuk jalan desa sepanjang 528,606 Km, dengan kondisi:
a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 41,89% atau 221,427 Km;
b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 20,73% atau 109,554 Km;
c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 16,60% atau 87,755 Km;
d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 20,78% atau 109,870 Km.
Dalam menunjang kelayakan pengoperasian jaringan jalan perlu
didukung dengan adanya bangunan pelengkap jalan, berupa jembatan
yang layak dan memadai sebagai satu kesatuan sistem transportasi. Guna
mewujudkan kelayakan transportasi tersebut, bahwa total jumlah
jembatan yang ada di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2013
sebanyak 934 buah dengan kondisi rusak 7 buah.
Infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung
pembangunan Kabupaten Jombang yang berperan vital tidak hanya
sebagai penggerak roda ekonomi di daerah, namun turut membentuk
perkembangan wilayah serta melayani masyarakat dalam
mengartikulasikan kehidupan sosial masyarakat Kondisi infratruktur
jalan yang mengalami kerusakan hampir mencapai 50% menghambat
kelancaran arus distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan yang rusak juga
mempengaruhi ongkos angkut maupun pemeliharaan kendaraan.
E. Revitalisasi Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam
PDRB Kabupaten Jombang. Dalam perkembangannya sektor pertanian
mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor pertanian merupakan
penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angatan kerja, karena sektor
industri olahan belum berkembang secara optimal.
Sektor pertanian di Kabupaten Jombang menghadapi tantangan-
tantangan yang tidak ringan. Para petani menghadapi turunnya kualitas
IV - 5 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan
perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, para petani belum
mampu mengoah hasilnya untuk mendapatkan nilai tambah. Sebagian
besar, produk pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk-
produk pertanian belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-
produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.
Dalam pengelolaan budidaya, sektor pertanian masih belum mampu
menggunakan sistem pertanian secara profesional atau modern. Hampir
sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Jombang dikerjakan secara
tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sektor pertanian,
dengan harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan
pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.
F. Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar
Total panjang jaringan drainase di wilayah perkotaan Jombang
adalah sepanjang 60,52 Km dengan luas Daerah Aliran Sungai 520,01
Km2. Intensitas genangan di wilayah perkotaan Jombang masih terdapat
beberapa lokasi yang apabila ditinjau dari standart pelayanan yang harus
dipenuhi, belum dapat mengatasi genangan secara optimal. Lama
genangan di 12 lokasi masih di atas 3 jam dengan tinggi genangan antara
30-50 Cm.
Masih terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa
lemahnya kualitas infrastruktur mengindikasikan penanganan sektor
sanitasi dipandang masih rendah. Hal tersebut terlihat dari:
a. Tingginya Angka kesakitan (Morbidity Rate) yang disebabkan oleh
penyakit yang bersarang di air kotor;
b. Masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai tempat
buang air besar, pembuangan sampah rumah tangga, bahkan sebagai
sumber air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
c. Masih banyak masyarakat menggunakan sanitasi dengan pilihan
teknologi yang tidak sesuai dengan standart dan kualitas yang
memadai.
G. Belum Stabilnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama tahun 2009-2011
mengalami tren menurun yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar 6,19%
pada tahun 2009, kemudian menurun menjadi 5,27% pada tahun 2010,
dan menurun menjadi 4,24% pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012
IV - 6 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan, sehingga
mengakibatkan peningkatan TPT menjadi sebesar 6,69%.
Jika dilihat bahwa jumlah pengangguran terbesar pada tahun 2012
didominasi oleh penduduk golongan umur 15-19 tahun (sebesar 9.984
orang atau 24,78%) dan golongan umur 20-24 tahun (sebesar 12.520
orang atau 31,07%), maka peningkatan TPT pada tahun 2012 ini diduga
disebabkan oleh anak-anak usia sekolah SMA dan lulusan SMA yang
tidak sekolah lagi dan mencari pekerjaan.
Trend TPT yang fluktuatif menunjukkan bahwa kondisi
ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang masih belum stabil.
Ketidakstabilan TPT disebabkan diantaranya oleh ketidaksesuaian
keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta
belum adanya intervensi yang nyata oleh pemerintah terhadap pasar kerja
dan investor di Kabupaten Jombang untuk bisa lebih membuka peluang
dan kesempatan bekerja ataupun berusaha.
4.2 ISU-ISU STRATEGIS
Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
dan mampu mengakomodir dinamika yang berkembang, analisa SWOT
dapat menjadi dasar guna menghasilkan isu-isu strategis Kabupaten
Jombang. Jika melihat pemahaman di atas, diperlukan analisa terhadap
lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Langkah ini perlu
mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah
kebijakan pembangunan ke depan. Berikut analisa lingkungan eksternal
dan lingkungan internal di Kabupaten Jombang:
1. Internal
a) Kekuatan
1) Tingginya Produksi Pertanian
Berdasarkan data RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029,
penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian
dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang.
Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada serta jenis pengairannya,
teridentifikasi bahwa 92,04% sawah berpengairan teknis, 2,70% sawah ½
teknis, 4,08% sawah tadah hujan, 1,19% sawah non teknis. Dengan
kondisi tersebut, potensi produksi dan produktivitas sektor pertanian
Kabupaten Jombang cukup tinggi.
IV - 7 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
2) Posisi Strategis dan Pembangunan Jalan tol Kertosono-Mojokerto
Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam
menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain untuk
mempersingkat waktu tempuh dan memindahkan suatu objek,
transportasi juga berfungsi untuk melancarkan hubungan antara satu
lokasi dengan lokasi yang lain dan kebutuhan akan sarana dan prasarana
transportasi di Indonesia dilihat dari tahun ke tahun mengalami fase
perkembangan dan peningkatan. Untuk mendukung peningkatan
kebutuhan sarana dan prasarana dalam akses transportasi tersebut, jalan
raya merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan
teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karenanya jalan
merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai suatu
tujuan daerah yang ingin dicapai.
Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto memberi
dampak positif terhadap pengembangan Kabupaten Jombang, khususnya
terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Jombang. Dengan posisi
strategis di wilayah transit jalur Surabaya-Solo, Kabupaten Jombang
memiliki fungsi penghubung yang sangat besar pengaruhnya.Dengan
kelebihan tersebut tentunya menjadi sebuah kelebihan tersendiri bagi
Kabupaten Jombang untuk dapat lebih maju dan lebih berdaya saing
daripada daerah sekitar.
b) Kelemahan
1) Tidak terkendalinya Inflasi
Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju
inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli
masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki
tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak
semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi
yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini
karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka
pendek) dan tingginya bunga. Dan secara makro, dalam jangka panjang
inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.
Laju inflasi harus dikendalikan agar tercipta kondisi perekonomian
yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dalam
kurum waktu 2009-2013 secara terperinci adalah sebesar 5,21% pada
tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010, sebesar 6,15% pada tahun
IV - 8 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
2011, sebesar 5,92% pada tahun 2012 (angka sementara) dan sebesar 7,
31% pada tahun 2013 (angka sangat sementara).
2. Eksternal
a) Peluang
1) Jaminan Kesehatan Nasional
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (UU SJSN), dirancang untuk memberikan landasan mewujudkan
amanat UUD 1945. Didalamnya, terkandung semangat untuk mengakui
jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara, untuk memperoleh "
rasa aman" sosial, sejak lahir hingga meninggal dunia, sebagaimana
prinsip sistem jaminan sosial yang dikenal.Bahkan awal tahun 2014
Pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh warga Negara
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program jaminan
kesehatan nasional (JKN) sebagai implementasi dari amanah Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) merupakan implementasi nyata keinginan pemerintah pusat
untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi setiap warganya.
Dengan adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan tentunya
memberikan motivasi bagi warga Negara untuk mampu meningkatkan
kualitas pembangunan manusia dan berperan aktif dalam pembangunan
daerah.Jaminan tersebut memberikan keamanan untuk meningkatkan
kualitas SDM serta derajat kesehatan masyarakat.
2) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan IPTEK mampu membantu manusia dalam
beraktifitas. Terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian
dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan IPTEK juga
berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan pertanian, yang dulunya
membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah
menggunakan peralatan mesin.sehingga aktifitas penanaman dapat lebih
cepat di laksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula
terlalu membutuhkan tenaga yang banyak.
b) Ancaman
1) Terbukanya Persaingan Ekonomi Global
Era Global saat ini sungguh syarat dengan berbagai persaingan
yang begitu ketat dari berbagai bidang didalamnya.Persaingan itu tidak
lepas dari semua unsur kebutuhan ummat manusia yang selalu
berkembang setiap detiknya.Disini sangatlah jelas harus adanya upaya
IV - 9 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
reformasi untuk sebuah perubahan yang dapat menjawab semua
tantangan perkembangan era global, terlebih bagi Indonesia wajib untuk
melakukannya.
Era Globalisasi ini sungguh memiliki banyak tantangan yang harus
siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk bisa
berbenah diri dalam peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia)
didalamnya, termasuk pula ada upaya meningkatan kualitas dan
kuantitas ekonomi.Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi
ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di
mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang
semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.
Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut
adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha.Hal ini menjadi
sebuah ancaman tersendiri bagi perekonomian dalam negeri khususnya
perekonomian lokal. Jika tidak siap dan tidak mampu bersaing dapat di
pastikan kedepan perekonomian lokal akan lumpuh dan di kuasai oleh
asing.
2) Pengaruh perubahan iklim terhadap sektor Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam menyediakan
bahan pangan dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Perubahan iklim memberikan dampak pada kenaikan suhu dan
perubahan curah hujan sehingga membawa dampak negatif bagi sektor
pertanian. Output sektor pertanian turun seiring dengan adanya dampak
perubahan iklim. Selain itu, pengaruh kenaikan harga output pertanian di
luar negeri sebagai dampak dari adanya perubahan iklim di luar negeri,
juga memberi dampak pada sektor pertanian di Indonesia.
Diperkirakan produktivitas pertanian di daerah tropis akan
mengalami penurunan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara
1-20 C sehingga meningkatkan risiko bencana kelaparan. Meningkatnya
frekuensi kekeringan dan banjir diperkirakan akan memberikan dampak
negatif pada produksi lokal, terutama pada sektor penyediaan pangan di
daerah subtropis dan tropis. Terjadinya perubahan musim di mana
musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga menyebabkan gagal
panen, krisis air bersih dan kebakaran hutan. Terjadinya pergeseran
musim dan perubahan pola hujan, akibatnya Indonesia harus mengimpor
beras.
IV - 10 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Berdasarkan permasalahan pembangunan dan analisa SWOT
tersebut maka selanjutnya disajikan Isu-isu strategis yang
berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten
Jombang.
A. Isu Internasional
1. 12 Tujuan Pembangunan Pasca MDG’s
Menjelang berakhirnya masa berlaku MDGs, Sekretaris Jenderal
PBB Ban Ki-moon menunjuk Panel Tingkat Tinggi yang dipimpin
bersama oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson
Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menyusun
agenda pembangunan global menggantikan MDGs. Rancangan Agenda
Pembangunan Pasca MDGs tersebut berisikan 12 butir target
penghapusan kemiskinan ekstrim. Ke-12 tujuan pembangunan itu
adalah :
a) Mengakhiri kemiskinan
b) Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
c) Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup
d) Memastikan kehidupan yang sehat.
e) Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik
f) Akses universal terhadap air dan sanitasi
g) Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan.
h) Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan
pertumbuhan yang adil
i) Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan
j) Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif
k) Memastikan masyarakat yang stabil dan damai
l) Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka
panjang secara global.
Kedua belas tujuan pembangunan tersebut merupakan
sebuah keberlanjutan dari program internasional MDGs yang berisi
delapan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yaitu
menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk
semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian
anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Kemudian memerangi
HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Lalu, memastikan
kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan
global.Tentunya dalam perjalanannya ke-12 tujuan pembangunan
IV - 11 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
pasca MDG’s ini berimplikasi terhadap pembangunan jangka
menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Jombang. Urusan
kesejahteraan tetap menjadi poin utama dalam pembahasannya dan
hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten
Jombang 5 tahun kedepan dimana mengupayakan pemerataan
kesejahteraan sesuai dengan visi misi Bupati Jombang.
2. AEC (Asean Economy Community)
Komunitas ekonomi asean (AEC) akan menjadi tujuan dari
integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik
kunci dari perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015:
a) Pasar tunggal dan produksi dasar,
b) Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah,
c) Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan
d) Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian
global.
Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangan sumber daya
manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi
mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan; langkah-langkah
pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan infrastruktur dan
konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui e-
ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk
mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan
sektor swasta untuk bangunan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah
ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, Jasa,
investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal.
Asean economy community ini menjadi sebuah jalan baru untuk
Kabupaten Jombang membuka arus investasi. Sesuai dengan
pernyataan Bupati Jombang yang menginginkan Jombang menjadi
Kabupaten yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan
regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas
yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat
berdaya saing dengan pengusaha asing.
B. Isu Nasional dan Regional
1. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia (MP3EI) diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang
IV - 12 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Yudhoyono pada 27 Mei 2011. MP3EI merupakan langkah awal untuk
mendorong Indonesia menjadi Negara maju dan termasuk sepuluh
besar Negara di dunia pada tahun 2025. Selain itu, MP3EI merupakan
perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi berbasis
pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan,
berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan
mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan
pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air.
Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan akan dikembangkan
klaster-klaster industry, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara
industry hulu dan hilir maupun antara pusat-pusat pertumbuhan
dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah
di bangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestic. Dalam
kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha dan
dengan memperbaiki iklim investasi di daerah-daerah.
Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan
memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan
program utama yang meliputi sektor manufaktur, pertambangan,
pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energy dan
pengembangan kawasan strategis nasional. Sementara focus dari
delapan program utama tersebut mencakup 22 kegiatan ekonomi
utama, yaitu industry besi baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa
sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food estate, pariwisata,
telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas bumi, serta
pengembangan metropolitan Jabodetabek dan pembangunan kawasan
selat Sunda.
2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan
Indonesia (MP3KI)
Dokumen MP3EI bertujuan mempercepat dan memperluas
pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan beragam
investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
sedangkan MP3KI bertujuan untuk memastikan terwujudnya
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi
masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat secara langsung
dan menerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua
IV - 13 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
dokumen ini dirancang sebagai dokumen kebijakan afirmatif dalam
rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-
poor, pro-job dan pro-environment.
MP3KI merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan
konsep dan desain, arah kebijakan, strategi penanggulangan
kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah dan sebagainya. MP3KI
menitikberatkan pada pengembangan livelihood melalui berbagai
kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan taraf
hidup masyarakat yang lebih baik. Transformasi program-program
penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini dilakukan dengan tiga
strategi utama, yaitu: pengembangan sistem perlindungan social secara
menyeluruh, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin
dan rentan, dan pengembangan penghidupan (sustainable livelihood)
masyarakat miskin dan rentan.
3. Pembangunan Jalan tol Kertosono-Jombang-Mojokerto
Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting
dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain untuk
mempersingkat waktu tempuh dan memindahkan suatu objek,
transportasi juga berfungsi untuk melancarkan hubungan antara satu
lokasi dengan lokasi yang lain dan kebutuhan akan sarana dan
prasarana transportasi di Indonesia dilihat dari tahun ke tahun
mengalami fase perkembangan dan peningkatan. Untuk mendukung
peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dalam akses
transportasi tersebut. Jalan raya merupakan salah satu hal yang selalu
beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang
menggunakannya, karenanya jalan merupakan fasilitas penting bagi
manusia supaya dapat mencapai suatu tujuan daerah yang ingin
dicapai.
Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto
merupakan rangkaian dari program Trans Java Tollway System, Yaitu
Jalan Tol yang dimulai dari Merak, Jawa Barat sampai dengan bagian
timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Ada 10 ruas
jaringan jalan tol di jawa timur diantaranya Tol Waru – Juanda (13,6
km), Jalan Tol Surabaya – Mojokerto (37 km) dan Jalan tol Kertosono –
Mojokerto ini (41 km) dan masih ada 7 ruas jalan tol lainnya yang
masih berkendala. Pembangunan Tol Kertosono - Mojokerto ini
ditangani pihak seperti PT. Marga Harjaya Infrastruktur selaku investor
IV - 14 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
(Owner), PT. Tata Guna Patria selaku Konsultan Perencana, PT. Virama
Karya sebagai Konsultan Pengawas dan PT. Hutama Karya sebagai
Kontraktor Pelaksana. Panjang total tol Kertosono - Mojokerto adalah
40,5 km dengan nilai investasi mencapai Rp 2,3 Triliun. Diperkirakan
Tol Kertosono - Mojokerto ini akan beroperasi pada tahun 2013.
Jika di kaji dari segi ekonomi, dengan adanya jalan tol ini
tentunya mempercepat arus perpindahan barang dan jasa. Dengan
begitu arus perputaran uang juga akan lebih cepat dan berdampak
positif bukan hanya bagi para pengusaha tapi juga bagi masyarakat
sebagai konsumen dan pemerintah sebagai regulator. Jalan Tol
Kertosono – Mojokerto ini merupakan jalan arteri primer yang
merupakan Jalan Nasional dimana fungsinya sangat penting sebagai
jalan alternatif yang menghubungkan Kertosono – Mojokerto. Sehingga
diharapkan transportasi akan lebih cepat dan efisien.
4. Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di tegaskan bahwa
setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya, setiap
orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan
kesehatan social.Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi
di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat melalui Jaminan kesehatan Nasional (JKN) bagi
kesehatan perorangan.
Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 juga menetapkan,
jaminan Sosial Nasional akan di selenggarakan oleh BPJS yang terdiri
atas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mendukung
pelaksanaan tersebut, Kementrian Kesehatan memberikan prioritas
kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementrian
Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan
Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara
lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama dan
pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan Menteri juga
akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan dan
pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional.
IV - 15 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
5. Undang-Undang Desa
Substansi isi Undang-Undang Desa, yaitu dianggarkannya dana
alokasi desa (DAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Undang-Undang Desa menginginkan adanya pembangunan di
mulai dari Desa, atau dengan kata lain Undang-undang tersebut
merupakan titik awal pelaksanaan otonomi desa.
Poin penting lain dalam Undang-Undang Desa yaitu soal
penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Di dalam Undang-
Undang Desa diatur penganggaran penghasilan tetap kades dan
perangkat desa di APBN.Bahkan mekanisme atau standar nilainya
mengacu pegawai negeri sipil (PNS).Namun di dalam Undang-Undang
Desa belum bisa menjelaskan detail yang dimaksud dengan
penghasilan mengacu PNS.Yang tidak kalah penting ketentuan yang
mengatur masa maksimal jabatan kades selama tiga periode.Masa satu
periode ditetapkan selama enam tahun.Setelah Undang-Undang Desa
ditetapkan, selanjutnya pemerintah tinggal membuat peraturan
pemerintah (PP).Tahap selanjutnya yaitu setiap kabupaten harus
membuat peraturan daerah (perda) tentang ketentuan tersebut.
6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
Diterapkannya undang-undang sistem kependudukan baru yaitu
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, membuat
Pendapatan Asli Daerah setiap daerah akan berkurang karena aturan
UU baru tersebut, seluruh Dinas Dukcapil di Indonesia tidak boleh lagi
memungut retribusi untuk semua pembuatan administrasi
kependudukan. Retribusi yang dihapuskan di antaranya pembuatan
KTP baru, perpanjangan KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), akta
kelahiran, akta kematian.
C. Isu Kabupaten Jombang
1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan
peningkatan kualitas pendidik merupakan solusi untuk mengurangi
ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah kecamatan
di Kabupaten Jombang. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik akan menjadi pemicu
IV - 16 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
peningkatan capaian indikator-indikator pendidikan di seluruh wilayah
kecamatan Kabupaten Jombang khususnya wilayah kecamatan
perbatasan seperti Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kecamatan
Wonosalam, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso
dan Kecamatan Kabuh.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
baik adalah melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dan
penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup
sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan
dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi
derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan
keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang
dijalankan. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan
maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang
akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan
tersebut.
Upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program
pembinaan kesehatan keluarga yang meliputi upaya peningkatan
kesehatan Ibu dan Bayi, Anak Pra Sekolah dan Anak Usia Sekolah,
Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Usia Subur
3. Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berpotensi
menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Kerja merupakan fitrah
manusia yang asasi. Ekspresi diri diwujudnyatakan dalam bekerja.
Apabila dicermati pergolakan dan ketidakamanan yang timbul di
berbagai daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari
kerja bagi suatu kehidupan yang layak. Peningkatan kesempatan kerja
harus dilakukan dengan berbagai upaya dan inovasi sehingga
pemerintah kabupaten jombang mampu memberikan informasi dan
kesempatan kerja kepada masyarakat semaksimal mungkin.
4. Pengoptimalan Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat
pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa,
lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.
IV - 17 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan
ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam
menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui
secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,
sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan
atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Upaya yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan
penganggulangan kemiskinan adalah: Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya
setempat; Pengembangan industri perdesaan yang didukung oleh
pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan
fasilitasi akses pasar; Pengembangan pusat layanan informasi
perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin;
dan Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan yang berbasis
masyarakat.
5. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pertanian
Isu strategis yang dihadapi pertanian di kabupaten jombang saat
ini adalah masalah menurunnya tingkat kesuburan tanah yang
disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dari
masalah tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan
tingkat produktivitas tanaman. Dari kasus tersebut, Dinas Pertanian
Kabupaten Jombang mencoba menyusun visi yang bertujuan untuk
menyelesaikan masalah tersebut, yakni “Menuju Budaya Pertanian
Organik 2013” yang berusaha untuk membudayakan atau
membiasakan para petani dengan budidaya pertanian berbasis
organik.
Visi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
tersebut adalah bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang ada,
yaitu masalah penurunan tingkat kesuburan tanah. Kabupaten
Jombang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di bagian tengah
Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 km² dari
tahun ke tahun didominasi di peruntukan lahan pertanian sebesar
43,21 % dari luas wilayah Kabupaten Jombang keseluruhan.
Kabupaten Jombang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian
IV - 18 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sehingga perekonomiannya masih dititikberatkan pada kegiatan pada
sektor pertanian. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi sector
pertanian, dengan harapan sector ini mampu untuk menjawab
permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.
Revitalisasi sector pertanian meliputi pembangunan infrastruktur
pertanian, Pembangunan akses jalan kelahan pertanian, Kontrol laju
degradasi lahan pertanian produktif, Modernisasi system pertanian,
serta Pembukaan sekolah kejuruan pertanian.
6. Implementasi Kartu Jombang Sehat
Kartu Jombang Sehat merupakan sebuah terobosan baru Bupati
dan Wakil Bupati dalam upaya mempermudah aksesibilitas dan
keterjangkauan masyarakat Kabupaten Jombang mendapatkan
pelayanan kesehatan yang layak. Format Kartu Jombang sehat
nantinya akan di sesuaikan dengan Sistem Jaminan kesehatan
Nasional yaitu pelayanan berjenjang. Pelayanan berjenjang memiliki
makna Pelayanan Kuratif dan Pemulihan (UKP) sedangkan UKM
dilakukan secara terencana, terarah dan azas prioritas atau vulnerable
group. Selain itu juga mulai di galakkan kembali system dokter
keluarga guna mempermudah kontroling pemerintah atas kualitas
kesehatan masyarakat Jombang sebelum memanfaatkan kartu
Jombang Sehat. Perlu dipahami bersama Kartu Jombang Sehat
memiliki pemahaman dimana masyarakat mendapatkan hak untuk
Upaya Pelayanan Medis/Perorangan (UKP) dan Upaya Pelayanan
Kesehatan (UKM) secara berimbang. Sekaligus menjadi indikator
keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada kelompok beresiko tinggi.
Kartu Jombang Sehat nantinya di khususkan kepada para ibu hamil,
bayi, balita, lansia atau penyandang resiko tinggi yang lain.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Modal awal dalam implementasi pelayanan administrasi terpadu
kecamatan adalah pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada
camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan
pembangunan. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan
beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non
perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini
jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah
kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian
IV - 19 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat
untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.
Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan yang mengamanatkan bahwa untuk
meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan
dalam memberikan pelayanan publik. Secara substantif penempatan
kecamatan sebagai unit layanan terdepan atau pusat pelayanan
masyarakat harus didasari oleh adanya pelimpahan sebagian
wewenang bupati kepada camat.
8. Percepatan penanganan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan
desa
Infrastruktur di setiap kabupaten merupakan hal yang sangat
penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di
Kabupaten Jombang, sebagai contoh: tersedianya jalan-jalan (baik
jalan biasa maupun jalan tol) akan sangat membantu berkembangnya
masyarakat di suatu wilayah, kegiatan bisnis atau usaha di suatu
wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya
ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah
tersebut. Begitu pula jenis-jenis infrastruktur lain seperti stasiun
kereta api, infrastruktur tenaga listrik, penyediaan air minum,
infrastruktur persampahan, dan juga infrastruktur telekomunikasi.
Memperhatikan kondisi infrastruktur jalan khususnya jalan
kabupaten dan jalan desa yang saat ini membutuhkan adanya prioritas
penanganan secara optimal, karena menjadi kebutuhan mendesak
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka
meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hal itu perlu untuk dilakukan mengingat berdasarkan
kondisi pelayanan jaringan jalan yang ada saat ini untuk jalan
kabupaten yang dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat
mencapai 44,80% atau sepanjang 297,852 Km dari total jalan
kabupaten saat ini sepanjang 664,794 Km, sedangkan untuk jalan
desa yang dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat mencapai
58,11% atau sepanjang 307,179 Km dari total jalan desa saat ini
IV - 20 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
sepanjang 528,606 Km. guna memenuhi kualitas pelayanan kondisi
jalan sebagaimana dimaksud, maka dari jaringan jalan yang saat ini
dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat akan dilakukan
peningkatan yang ditargetkan tuntas untuk periode 2 (dua) tahun
kedepan.
V - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1 V I S I
Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih,
sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan
misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan
dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan
ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang
Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 serta
RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dari hasil integrasi dan harmonisasi
beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Jombang Tahun
2014-2018, yaitu:
” Jombang Sejahtera Untuk Semua ”
Makna dari visi tersebut:
” JOMBANG ” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang
hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang
teratur.
” SEJAHTERA UNTUK SEMUA ” adalah tatanan kehidupan masyarakat
Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain
pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang
layak huni, tersedianya jaminan pemerliharaan kesehatan masyarakat,
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya
kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat
secara berkelanjutan.
5.2 MISI
Sesuai dengan harapan dari visi “Jombang Sejahtera Untuk
Semua”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun
2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara
lain dijelaskan sebagaimana berikut:
Misi 1
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan
penjelasan sebagai berikut:
V - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat
yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial
masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas
pemerintahan, politik dan sosial budaya. Dengan latar belakang
masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki kedewasaan dalam
menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan pondok pesantren
yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas
kehidupan sosial dan beragama.
Misi 2
Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, dengan penjelasan:
Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat,
diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan
suatu investasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam
upaya mewujudkan keluarga sejahtera.
Sedangkan pelayanan pendidikan bertujuan untuk mencapai
pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu
pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses
masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan
kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan
kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan
gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta
bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai
melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang
belajar.
Kebutuhan atas kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar
masyarakat untuk dapat terus tumbuh dan berkembang menuju
kesejahteraan. Pemenuhan hak atas pangan bertujuan untuk
mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Misi 3
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata,
dengan penjelasan:
Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian
daerah untuk mewujudkan stabilitas perekonomian daerah.
Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya
V - 3 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya
pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat.
Misi 4
Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan
Lingkungan, dengan penjelasan:
Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar
permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang
berupa jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya
akan menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur dasar
dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Misi 5
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih,
dengan penjelasan:
Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
5.3 Tujuan dan sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum,
program dan kegiatan prioritas. Penyusunan tujuan pembangunan daerah
diselaraskan dengan tujuan pebangunan nasional dan provinsi.
Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten
Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goals) yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan
pembangunan daerah ini ditetapkan adalah untuk memberikan arah
terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara,
sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goals) yang
telah ditetapkan.
V - 4 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan
keterkaitan terhadap peran visi, misi, sampai dengan tujuan dan sasaran
yang ditargetkan, berikut dijelaskan secara lebih detail keterkaitan misi,
tujuan dan sasaran.
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama,
memiliki tujuan:
1. Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma
yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sasaran dari
tujuan dimaksud adalah:
a. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan
indikator terjaganya kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di
Jombang;
b. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, dengan indikator
menurunnya angka kriminalitas;
c. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator
meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
2. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan masyarakat, dengan indikator menurunnya jumlah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. Menurunnya dampak bencana, dengan indikator menurunnya
persentase ancaman bencana dan meningkatnya pemenuhan
kebutuhan bagi korban bencana;
3. Meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga, dengan
indikator meningkatnya jumlah pemuda pelopor dan jumlah atlit
berprestasi di tingkat provinsi dan nasional;
4. Melestarikan seni dan budaya daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud
adalah:
a. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah, dengan
indikator meningkatnya persentase prestasi seni dan budaya;
5. Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan
perempuan dan anak. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
V - 5 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan indikator
meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan menurunnya
jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, memiliki tujuan:
1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat
Jombang. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
a. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh
masyarakat, dengan indikator APK seluruh jenjang pendidikan dan
APM seluruh jenjang pendidikan;
b. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator meningkatnya
persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang pendidikan;
c. Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator persentase
pengunjung perpustakaan pemerintah kabupaten;
2. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang.
Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
a. Meningkatnya Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka
Harapan Hidup (AHH);
3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator laju
pertumbuhan penduduk;
4. Mewujudkan ketahanan pangan daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud
adalah:
a. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah, dengan
indikator kecukupan energi dan protein per kapita;
b. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah, dengan indikator
ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di
daerah;
c. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah,
dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan dan
tertanganinya kasus keamanan pangan;
d. Penanganan kerawanan pangan, dengan indikator menurunnya
luasan daerah rawan pangan.
Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan
Merata, memiliki tujuan:
1. Menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah.
Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
V - 6 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
a. Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung
perekonomian daerah, dengan indikator terwujudnya peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman perkebunan,
hasil perikanan, serta peningkatan populasi dan produksi hasil
peternakan;
b. Memantapkan kawasan agropolitan, dengan indikator meningkatnya
produksi dan produktifitas komoditas unggulan di kawasan
agropolitan, meningkatnya kinerja layanan pemenuhan kebutuhan
air irigasi, meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang
agropolitan, tersedianya kelembagaan penunjang agribisnis,
tersedianya pasar pengumpul distribusi, terbangunnya jaringan
pemasaran, dan meningkatnya nilai tambah produk agribisnis;
c. Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan indikator NTP (indeks
harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani);
2. Meningkatkan pertumbuhan wilayah di kawasan strategis cepat
tumbuh. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
a. Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh, dengan
indikator tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada
kawasan prioritas, tersedianya kawasan siap bangun (kasiba) pada
kawasan Industri Ploso dan terkendalinya kawasan sekitar
interchange tol;
3. Mewujudkan sentra-sentra industri. Sasaran dari tujuan dimaksud
adalah:
a. Tumbuhkembangnya sentra-sentra industri olahan, dengan
indikator terwujudnya sentra industri olahan dan meningkatnya
persentase volume usaha industri kecil dan menengah;
b. Meningkatnya jaringan pemasaran industri, dengan Indikator
terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri;
4. Mengembangkan pariwisata daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud
adalah:
a. Meningkatnya potensi wisata, dengan indikator meningkatnya
jumlah kunjungan wisata;
5. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Sasaran dari
tujuan dimaksud adalah:
a. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan
indikator pembentukan dan pengembangan BUMDes;
6. Memperluas kesempatan kerja. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
V - 7 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
a. Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator menurunnya
tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
7. Meningkatnya kesempatan berusaha. Sasaran dari tujuan dimaksud
adalah:
a. Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha, dengan indikator
meningkatnya akses permodalan wirausaha, terwujudnya one
village one product, dan meningkatnya persentase koperasi sehat;
b. Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian, dengan
indikator persentase koperasi wanita aktif;
c. Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal
dengan indikator terselenggaranya promosi potensi penanaman
modal dan tercapainya nilai investasi (PMDN/PMA).
Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan
Berwawasan Lingkungan, memiliki tujuan:
1. Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal, dengan indikator
persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan
persentase rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai
sumber penerangan;
b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator
meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun, jumlah
lokasi perumahan yang tertata, meningkatnya jumlah sarana
sanitasi komunal, meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air
minum pada desa rawan air bersih, rasio layanan persampahan,
tertanganinya daerah rawan genangan, rasio rumah layak huni,
rasio makam yang tertata dan rasio permukiman kawasan kumuh;
c. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa
konstruksi, dengan indikator indeks pembinaan jasa konstruksi;
2. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing,
dan memberikan nilai tambah, dengan indikator tingkat
keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat
luas, tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian fungsi)
terminal penumpang, tingkat ketersediaan halte dan shelter
penumpang angkutan umum;
V - 8 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong
keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan
pembangunan yang berkelanjutan, dengan indikator jumlah
dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang
ditetapkan dalam produk hukum daerah dan meningkatnya
proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
4. Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel.
Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
a. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan
informatika yang optimal, dengan indikator meningkatnya
pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal;
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
a. Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, dengan indikator menurunnya tingkat pencemaran
lingkungan, meningkatnya jumlah kader lingkungan, menurunnya
luasan lahan kritis;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
a. Meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, dengan indikator meningkatnya produksi dan
produktivitas kehutanan serta meningkatnya persentase industri
hasil hutan yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.
Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih,
memiliki tujuan:
1. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:
a. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan
indikator berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
antar SKPD;
b. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif,
dengan indikator menurunnya jumlah regulasi yang tumpang
tindih.
c. Sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, dengan indikator
V - 9 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP)
berkategori baik;
d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dengan
indikator menurunnya penyimpangan korupsi, meningkatnya
jumlah dan kompetensi auditor, dan meningkatnya jumlah instansi
yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku;
e. Mewujdkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal,
dengan indikator peningkatan opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah, penetapan Perda APBD dan penyampaian
laporan keuangan daerah tepat waktu, dan meningkatnya kapasitas
fiskal daerah setiap tahunnya;
f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, dengan
indikator persentase capaian kinerja program dan kegiatan
pembangunan;
g. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,
dengan indikator meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dan
meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan
pembangunan;
h. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi, dengan
indikator persentase realisasi capaian kinerja dengan kategori baik;
2. Meningkatkan kualitas layanan perijinan. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha, dengan
indikator persentase layanan perizinan tepat waktu, tersedianya
akses informasi pelayanan perijinan bidang usaha serta
terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
penanaman modal;
3. Peningkatan kualitas layanan kependudukan. Sasaran dari tujuan
dimaksud adalah:
a. Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan,
dengan indikator cakupan penerbitan kartu keluarga dan akte
kelahiran;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa. Sasaran dari
tujuan dimaksud adalah:
a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan
indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap
pelayanan pemerintah desa.
V - 10 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Dari uraian di atas, keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran secara
sistematis disajikan dalam tabel berikut:
V - 11 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
VISI: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
1 Memperbaiki sikap
dan perilaku
masyarakat sesuai dengan norma
yang berlaku
dalam kehidupan
beragama &
bernegara
1 Terwujudnya
toleransi di dalam
kehidupan bermasyarakat
1 Terjaga kondisi
tidak pernah terjadi
konflik SARA di Jombang
0 (tidak
pernah
terjadi konflik
SARA)
- - - - - 0 (tidak
pernah
terjadi konflik
SARA)
Bag. Adm.
Kesra
2 Terpeliharanya
keamanan dan ketertiban umum
1 Menurunnya angka
kriminalitas (kasus)
8.377 8.361 8.345 8.329 8.313 8.313 8.313 Bakesbang
pollinmas
3 Meningkatnya
kesadaran politik
masyarakat
1 Meningkatnya
partisipasi politik
masyarakat (%)
81 83 85 87 89 90 90 Bakesbang
pollinmas
2 Meningkatkan
ketahanan sosial
masyarakat dalam
mencegah dan menangani
masalah
kesejahteraan
sosial
1 Memulihkan fungsi
sosial masyarakat
penyandang masalah
kesejahteraan masyarakat
1 Menurunnya
jumlah Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (orang)
58.142 57.705 57.268 56.831 56.394 55.957 55.957 Dinsos
Nakertrans
2 Menurunnya
dampak bencana
1 Menurunnya
persentase
ancaman bencana (%)
59,12 54,12 49,12 44,12 39,12 34,0 34,0 BPBD
2 Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan bagi
83 83 85 87 89 90 90 BPBD
V - 12 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
korban bencana (%)
3 Meningkatkan
kapasitas pemuda
dan olah raga
1 Meningkatnya
prestasi
kepemudaan dan
olah raga
1 Meningkatnya
jumlah pemuda
pelopor (orang)
- 16 34 50 67 84 84 Dispora
budpar
2 Meningkatnya
jumlah atlit
berprestasi di
tingkat provinsi dan
nasional (atlit)
40 72 104 136 168 200 200 Dispora
budpar
4 Melestarikan seni
dan budaya
daerah
1 Meningkatnya
pengembangan seni
dan budaya daerah
1 Meningkatnya
prestasi seni dan
budaya (prestasi)
9 9 10 12 12 13 13 Dispora
budpar
5 Meningkatkan
pemberdayaan,
kualitas hidup,
serta perlindungan
perempuan dan anak
1 Meningkatnya
kesetaraan dan
keadilan gender
1 Meningkatnya
Indeks
pembangunan
gender
65,22 68 71 73 74 75 75 BPPKB
2 Menurunnya kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak (kasus)
65 63 60 56 53 50 50 BPPKB
V - 13 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
1 Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
pendidikan bagi masyarakat
jombang
1 Terwujudnya
pelayanan
pendidikan yang
terjangkau bagi seluruh masyarakat
1 APK seluruh
jenjang pendidikan
-. PAUD (%)
-. SD (%) -. SMP (%)
-. SMA (%)
95,51
105,89 103,25
99,25
95,90
105.90 103,25
99,35
96,30
105.91 103,30
99,45
96,70
105.92 103,35
99,50
96,80
105.92 103,40
99,60
97,01
105,93 103,45
99,65
97,01
105,93 103,45
99,65
Dinas
Pendidikan
2 APM seluruh
jenjang pendidikan -. SD (%)
-. SMP (%)
-. SMA (%)
95,37
85,04
75,27
95,70
85,30
75,37
96,00
85,50
75,50
96,30
85,70
75,60
96,50
85,90
75,65
96,57
86,04
75,77
96,57
86,04
75,77
Dinas
Pendidikan
2 Meningkatnya kualitas pendidikan
1 Meningkatnya persentase sekolah
terakreditasi A di
semua jenjang (%)
12,58 14,60 16,60 18,60 20,60 22,58 22,58 Dinas Pendidikan
3 Meningkatnya minat
baca masyarakat
1 Meningkatnya
jumlah pengunjung perpustakaan
pemkab (orang)
73.230 74.630 76.030 77.430 78.830 80.230 80.230 Kantor
Perpustakaan dan PDE
2 Meningkatkan
akses layanan kesehatan bagi
masyarakat
Jombang
1 Meningkatnya Angka
Harapan Hidup
1 Angka Harapan
Hidup (tahun)
70,32 70,65 70,99 71,33 71,66 72,00 72,00 Dinas
Kesehatan
3 Mengendalikan pertumbuhan
penduduk
1 Terkendalinya pertumbuhan
penduduk
1 Laju pertumbuhan penduduk (%)
0,587 0,567 0,547 0,527 0,500 0,489 0,489 BPPKB
4 Mewujudkan 1 Terwujudnya 1 Tercukupinya 4.100 4.150 4.200 4.250 4.300 4.350 4.350 Kantor
V - 14 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
ketahanan pangan daerah
ketersediaan dan cadangan pangan
daerah
ketersediaan energi perkapita per hari
(kal/kap/hr)
Ketahanan Pangan
2 Tercukupinya
ketersediaan protein per kapita
perhari (gr/kap/hr)
110 110 110 110 110 110 110 Kantor
Ketahanan Pangan
3 Tercukupinya
cadangan pangan pemerintah (ton/th)
dan masyarakat
(kg/tribulan)
100 dan 250 100 dan
250
100 dan
250
100 dan
250
100 dan
250
100 dan
250
100 dan
250
Kantor
Ketahanan Pangan
2 Terjaminnya distribusi dan akses
pangan daerah
1 Meningkatnya persentase
ketersediaan
informasi pasokan,
harga dan akses
pangan (%)
80 85 90 90 95 95 95 Kantor Ketahanan
Pangan
2 Menurunnya
prosentase
fluktuasi harga dan
pasokan pangan
(%)
15 15 15 10 10 10 10 Kantor
Ketahanan
Pangan
3
Terwujudnya
penganekaragaman
dan keamanan
pangan daerah
1 Pencapaian skor
pola pangan
harapan (PPH)
80 82 84 86 88 90 90 Kantor
Ketahanan
Pangan
2 Tercukupinya
konsumsi energi
perkapita per hari
(kal/kap/hr)
1.804 1.875 1.945 2.015 2.085 2.150 2.150 Kantor
Ketahanan
Pangan
V - 15 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
3 Tercukupinya konsumsi protein
perkapita perhari
(gr/kap/hr)
44,2 47,0 50,0 53,0 55,0 57,0 57,0 Kantor Ketahanan
Pangan
4 Tertanganinya kasus keamanan
pangan (%)
50 85 85 90 90 90 90 Kantor Ketahanan
Pangan
4 Penanganan
kerawanan pangan
1 Menurunnya
luasan daerah rawan pangan
- (tidak ada) - - - - - - (tidak
ada)
Kantor
Ketahanan Pangan
V - 16 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
1 Menjadikan
agribisnis sebagai
penyangga
perekonomian daerah
1 Meningkatkan
produktivitas
pertanian untuk
mendukung perekonomian
daerah
1 Terwujudnya
peningkatan
produksi:
-. Padi (ton) -. Jagung (ton)
-. Kedelai (ton)
415.560 197.353
8.258
425.567 201.300
8.341
436.207 205.326
8.424
444.931 207.379
8.508
453.829 209.453
8.593
462.906 211.548
8.679
2.223.440 982.949
46.643
Dinas
Pertanian
produktivitas
tanaman pangan -. Padi (kw/ha)
-. Jagung (kw/ha)
-. Kedelai (kw/ha)
57,62
69,47
16,18
58,00
70,00
16,50
59,00
70,50
17,00
60,00
71,00
17,50
61,00
71,50
18,00
62,00
72,00
18,50
62,00
72,00
18,50
2 Terwujudnya peningkatan
produksi:
Tebu (ton)
Tembakau (ton daun basah)
Kopi (ton ose kering)
Cengkeh (ton bunga kering)
Kakao (ton biji kering)
978.023,8
47.402,47
474,79
765,82
141,3
924.467
47.403
475
766
139
961.446
52.142
520
842
153
970.000
54.750
541
880
161
977.000
56.400
562
850
165
990.000
57.000
565
853
167
990.000
57.000
565
853
167
Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
dan produktivitas
tanaman
perkebunan:
Tebu (kg/ha/th/batang
tebu)
Kopi (kg/ha/th
82.600
404
82.600
404
82.650
635
83.000
636
85.000
637
85.600
640
85.600
640
V - 17 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
ose kering)
Cengkeh (kg/ha/th bunga
kering)
Kakao (kg/ha/th biji kering)
400
528,45
400
528,45
418
567
430
583
443
601
450
619
450
619
3 Terwujudnya peningkatan
populasi dan
produksi hasil
peternakan:
Daging (ton)
Telur (ton)
Susu (ton)
17.459
12.641 6.502
17.695
13.484 6.632
17.951
13.712 6.708
18.275
13.875 6.943
18.533
14.069 7.105
18.878
14.263 7.248
18.878
14.263 7.248
Dinas Peternakan
dan
Perikanan
Tercapainya
populasi ternak
ruminansia (ekor)
276.619 285.044 291.934 297.143 304.215 312.025 312.025
Tercapainya
populasi unggas
(ekor)
8.143.389 8.344.000 8.499.000 8.694.000 8.848.000 9.058.000 9.058.000
4 Terwujudnya
peningkatan
produksi hasil
perikanan (ton) dan kecukupan
konsumsi makan
ikan (kg/kap/th)
15.551,4
dan 15,20
15.758
dan 16,6
15.769
dan 16,7
15.759
dan 16,8
15.760,5
dan 16,9
15.761
dan 17,0
15.761
dan 17,0
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
V - 18 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
5 Meningkatnya kinerja layanan
pemenuhan air
irigasi (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinas PU Bina Marga
dan Pengairan
2 Memantapkan
kawasan agropolitan
1 Meningkatnya
produksi di
kawasan
agropolitan:
Padi (ton)
Jagung (ton)
Kedelai (ton)
103.568 50.221
431
106.885 57.486
432
108.712 57.893
445
110.540 58.301
457
112.367 58.709
470
114.194 59.117
483
114.194 59.117
483
Dinas Pertanian
Cabe (ton)
Tomat (ton)
Durian (ton)
174
49
531
181
51
553
185
52
564
189
53
569
191
54
575
191
54
575
Dinas
Pertanian
Kopi (ton)
Cengkeh (ton)
Kakao (ton)
474,79
765
141,3
500
942
140
520
979
145
541
1.018
151
562
1.059
157
585
1.102
163
585
1.102
163
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Daging (ton)
Telur (ton)
Susu (ton)
Populasi Ruminansia (ekor)
Unggas (ekor)
3.393
152
5.562
458.227
1.776.700
3.585
163
5.835
463.920
1.862.434
3.710
170
6.121
466.794
1.952.447
3.860
178
6.423
474.859
2.046.958
4.010
186
6.793
476.135
2.146.192
4.167
195
7.701
481.640
2.250.388
49.332
892
32.873
481.640
2.250.388
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
Ikan (ton) 7.930 7.930 7.930,5 7.931,5 7.932 7.933,5 7.933,5 Dinas
Peternakan
dan Perikanan
V - 19 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
dan produktifitas komoditas
unggulan di
kawasan
agropolitan:
Padi (kw/ha)
Jagung (kw/ha)
Kedelai (kw/ha)
57,62 69,47
16,18
58,5 70,5
17,0
59,5 71,0
17,5
60,5 71,5
18,0
61,5 72,0
18,5
62,5 72,5
19,0
62,5 72,5
19,0
Dinas Pertanian
Cabe (ku/ha)
Tomat (ku/ha)
Durian (kg/pohon)
38,76
30,44
51,03
40,32
31,67
53,09
41,13
32,30
54,16
41,95
32,62
54,70
42,37
32,95
55,24
42,37
32,95
55,24
Dinas
Pertanian
Kopi (kg/ha/th)
Cengkeh (kg/ha/th)
Kakao (kg/ha/th)
404
400
528,45
- 635
418
567
636
430
583
637
443
601
640
456
619
640
456
619
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Ikan (ton) 233,56 233.56 233.56 233.62 233.65 233.68 233,68 Dinas Peternakan
dan
Perikanan
2 Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur
penunjang kawasan
agropolitan a. Ruas jalan
kabupaten yang
dilaksanakan
pemeliharaan/pe
ningkatan (ruas)
-
12
5
4
-
10
31
Dinas PU
Bina Marga
dan Pengairan
V - 20 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
b. Ruas jalan desa yang
dilaksanakan
pemeliharaan/
peningkatan
(ruas)
- 52 2 22 20 35 131 Dinas PU Bina Marga
dan Pengairan
dan Dinas PU
Cipta Karya
3 Tersediannya
kelembagaan
penunjang agribisnis (lembaga)
121 121 121 121 121 121 121 Dinas
Koperasi dan
UMKM
4 Tersedianya pasar
pengumpul distribusi (pasar)
- - - - - 1 1 Dinas
Perindustrian, Perdagangan
dan Pasar
5 Terbangunnya jaringan pemasaran
(pola kemitraan)
1 2 4 6 8 10 10 Dinas Pertanian
6 Meningkatnya nilai
tambah produk
agribisnis (ton)
100 500 1.000 1.500 2.000 2.000 Dinas
Pertanian
3 Meningkatkan
kesejahteraan petani
1 NTP (indeks harga
yang diterima
petani dan indeks
harga yang dibayar
petani)
108 109,4 110,8 112,2 113,6 115 115 Dinas
Pertanian;
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan; Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
V - 21 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
2 Meningkatkan pertumbuhan
wilayah di
kawasan strategis
cepat tumbuh
1 Terwujudnya penataan kawasan
strategis cepat
tumbuh
1 Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang pada
kawasan prioritas
Jumlah dokumen
Konstruksi (%)
0
0
0
0
2
0
3
0
3
10
2
50
10
50
Dinas PU Cipta Karya
2 Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang pada
Kawasan Industri
Ploso (%)
0 0 0 10 40 50 50 Dinas PU Cipta Karya
3 Tersedianya sarana
dan prasarana
penunjang pada
kawasan sekitar
interchange tol:
Infrastruktur penunjang (%)
Tertatanya manajemen
transportasi di
wilayah
interchange tol
(%)
0
0
0
10
0
20
10
30
40
40
50
50
50
50
Dinas PU Cipta Karya
Dinas
Hubinkom
3 Mewujudkan
sentra-sentra
industri
1 Tumbuh-
kembangnya sentra-
sentra industri
olahan
1 Terwujudnya sentra
industri olahan
(sentra IKM)
145 149 154 159 164 169 169 Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan Pasar
2 Meningkatnya
volume usaha
415.436.911 415.436.
911
432.054.
387
449.336.
562
467.310.
024
486.002.
424
1.314.801.
322
Dinas
Perindustrian,
V - 22 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
industri kecil dan menengah (Rp. 000)
Perdagangan dan Pasar
3 Meningkatnya
persentase volume
usaha industri kecil dan menengah (%)
2 2 4 4 4 4 4 Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar
2 Meningkatnya
jaringan pemasaran
industri
1 Terwujudnya
kemitraan usaha
pemasaran industri (kemitraan)
2 3 4 5 6 7 7 Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar
4 Mengembangkan
pariwisata daerah
1 Meningkatnya
potensi wisata
daerah
1 Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisata (orang)
1.425.000 2.665.000 3.905.000 5.145.000 6.385.000 7.625.000 7.625.000 Dispora
budpar
5 Penguatan
kelembagaan
ekonomi
masyarakat desa
1 Meningkatnya
keberdayaan
ekonomi masyarakat
desa
1 Pembentukan dan
pengembangan
BUMdes
0 0 306 306 306 306 306 BPMPD
6 Memperluas
kesempatan kerja
1 Menurunnya jumlah
pengangguran
1 Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT) (%)
5,60 5,30 5,00 4,60 4,30 4,04 4,04 Dins
Nakertrans
7 Meningkatnya
kesempatan
berusaha
1 Peningkatan
kesempatan dalam
berwirausaha
1 Meningkatnya
akses permodalan
wirausaha (WUB)
75 96 128 128 128 128 128 Dinas
Koperasi dan
UMKM
2 Terwujudnya one village one product
(jenis)
10 10 10 10 10 10 10 Dinas
Koperasi dan
UMKM
V - 23 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
3 Meningkatnya persentase koperasi
sehat (%)
1 - 1,25 1,50 1,75 2 2 Dinas Koperasi dan
UMKM
2 Mewujudkan
kemandirian perempuan dalam
perekonomian
1 Persentase koperasi
wanita aktif (%) dari 319 koperasi
wanita
99,69 99,75 99,81 99,87 99,94 100 100 Dinas
Koperasi dan UMKM
3 Terwujudnya
kerjasama, promosi, dan pelayanan
penanaman modal
1 Terselenggaranya
promosi potensi penanaman modal
PMA (buah)
PMDN (buah)
11
6
12
8
13
9
14
10
15
11
17
11
17
11
Kantor
Penanaman Modal dan
PPD
2 Tercapainya nilai
investasi (PMDN/
PMA) (Rp. 000)
11.260.185.
021
12.010.
185.021
12.760.
185.021
13.510.
185.021
14.260.
185.021
15.010.
185.021
15.010.
185.021
Kantor
Penanaman
Modal dan PPD
V - 24 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
1 Terwujudnya
infrastruktur
dasar yang
memadai
1 Meningkatnya
kualitas
infrastruktur yang
andal
1 Persentase panjang
jalan kabupaten
dalam kondisi baik
(%)
55,2 58 67 76 85 88 88 Dinas PU
Bina Marga
dan
Pengairan
2 Rasio panjang jalan
desa dalam kondisi
baik (%)
41,9 45 55 65 75 80 80 Dinas PU
Cipta Karya
3 Rumah tangga
miskin yang
menggunakan
listrik sebagai
sumber penerangan (RTM)
98 202 105 105 105 105 622 Dinas PU
Bina Marga
dan
Pengairan
2 Meningkatnya
kualitas lingkungan permukiman
1 Meningkatnya ruas
jalan lingkungan yang dibangun
(ruas)
- 77 126 69 10 5 288 Dinas PU
Cipta Karya
2 Meningkatnya ruas
jalan lingkungan
yang direhabilitasi
- 93 60 15 5 9 149 Dinas PU
Cipta Karya
3 Jumlah lokasi
perumahan yang
tertata (lokasi)
- 2 2 2 2 2 10 Dinas PU
Cipta Karya
4 Meningkatnya
jumlah sarana
sanitasi komunal:
a. MCK Komunal
(unit)
b. IPAL Komunal
76
13
53
9
14
1
6
1
3
1
20
1
92
13
Dinas PU
Cipta Karya
V - 25 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
(unit)
5 Meningkatnya fasilitas sarana
penyediaan air
minum pada desa
rawan air bersih
(unit)
24 9 6 6 6 9 36 Dinas PU Cipta Karya
6 Meningkatnya
layanan
persampahan: a. Terwujudnya
sanitary landfill
yang optimal
b. Meningkatnya
layanan
pengelolaan persampahan
(lokasi)
-
37
DED
38
Pembang
unan fisik
100%
39
Operasion
al 30%
40
Operasion
al 70%
41
Operasion
al 100%
42
Operasion
al 100%
42
Dinas PU
Cipta Karya
7 Tertanganinya daerah rawan
genangan:
a Tertatanya
saluran drainase/
trotoar di perkotaan dan
perdesaan (lokasi)
b Optimalisasi
fungsi drainase/
trotoar di
perkotaan dan perdesaan (lokasi)
20
12
40
8
87
25
50
8
16
10
35
15
229
57
Dinas PU Cipta Karya
V - 26 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
8 Penanganan rumah
layak huni (rumah)
5.740 120 250 250 250 250 1.120 Dinas PU
Cipta Karya
9 Meningkatnya
pengelolaan areal
pemakaman
a. Lokasi
pemakaman yang
tertata (lokasi) b. Penyediaan
makam milik
daerah
5
-
5
-
5
DED
5
Pembebas
an tanah
5
Pembang
unan
100%
5
-
25
Pembang
unan
100%
Dinas PU
Cipta Karya
1
0
Rasio permukiman
kawasan kumuh
(kawasan)
- 1 1 1 1 1 5 Dinas PU
Cipta Karya
3 Terwujudnya
pembinaan dan
pengawasan di
bidang jasa
konstruksi
1 Indeks pembinaan
jasa konstruksi
(penyedia)
20 20 20 20 20 20 100 Dinas PU
Cipta Karya
2 Mewujudkan
pelayanan
transportasi yang handal
1 Terwujudnya
pelayanan
transportasi yang handal, berdaya
saing, dan
memberikan nilai
tambah
1 Tingkat
keterjangkauan
pelayanan transportasi umum
bagi masyarakat
luas (trayek)
25 25 25 25 25 25 25 Dishub
inkom
2 Tingkat kelayakan
(representatif,
kapasitas,
kesesuaian fungsi)
terminal
penumpang:
Dishub
inkom
V - 27 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
a. Jumlah halte
yang dibangun/
dikembangkan
b. Terminal
direhabilitasi/ dipelihara
c. Halte yang
direhabilitasi/dip
elihara
10
4
10
2
4
10
2
4
12
2
4
14
2
4
16
2
4
18
2
4
18
3 Tingkat
ketersediaan
sarana dan
prasarana transportasi
a. Jumlah rambu
yang disediakan
(rambu)
b. Traffic light yang
dibangun (unit) c. Jumlah ZOSS
yang disediakan
(unit)
d. Jumlah rambu
elektronik yang dibangun (unit)
1.500
20
6
29
160
3
3
2
160
1
3
6
160
1
3
6
160
1
3
6
160
1
3
6
800
7
15
26
Dishub
inkom
3 Meningkatkan
kualitas pelaksanaan
penataan ruang
yang mendorong
keterpaduan
pembangunan
1 Terwujudnya
kesesuaian dan keterpaduan
perwujudkan
pembangunan yang
berkelanjutan
1 Jumlah dokumen
rencana tata ruang dan rencana rinci
tata ruang yang
ditetapkan dalam
produk hukum
daerah (perda)
1 - 1 - 1 - 2 Bappeda
V - 28 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
infrastruktur
wilayah
2 Meningkatnya
proporsi ruang
terbuka hijau
kawasan
perkotaan: a. Meningkatnya
proporsi ruang
terbuka hijau
kawasan
perkotaan yang dikembangkan
(ha)
b. Meningkatnya
proporsi ruang
terbuka hijau
kawasan perkotaan yang
dikelola (ha)
106,27
6,25
-
7,25
1
7,25
0,5
8,25
-
8,75
-
8,75
4
9,75
Dinas PU
Cipta Karya
4 Mewujudkan pengelolaan
komunikasi dan
informatika yang
akuntabel
1 Terselenggaranya pengelolaan sumber
daya komunikasi
dan informatika
yang optimal
1 Meningkatnya pengelolaan sumber
daya komunikasi
dan informatika
yang optimal
(kelompok)
- 1 2 3 3 3 12 Dishub inkom
5 Meningkatnya
daya dukung dan
daya tampung
lingkungan hidup
1 Meningkatnya
kualitas
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
1 Menurunnya
tingkat pencemaran
lingkungan
BLH
a. Pengawasan
kegiatan industri
yang telah
memiliki dokumen
- 10 10 10 10 10 10
V - 29 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
lingkungan hidup
(industri)
b. Fasilitasi
penyusunan
dokumen UKL/
UPL bagi kegiatan
usaha kecil/
menengah (dokumen)
- 5 5 5 5 5 25
c. Beban pencemaran air
sungai di 18 titik
pantau sesuai
baku mutu
parameter kunci
(%)
39 50 61 72 83 94 94
d. Kualitas udara
ambien di 10 titik
pantau sesuai baku mutu (titik)
10 10 10 10 10 10 10
e. Meningkatnya kualitas emisi
dari sumber
bergerak
(kendaraan dinas
operasional) (%)
- 60 70 70 80 90 90
f. Prosentase
ketaatan
penyampaian
laporan periodik bagi 50 pemegang
20 30 40 60 80 100 100
V - 30 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
dokumen
lingkungan (%)
g. Meningkatnya
jenis parameter
uji laboratorium
lingkungan
(parameter)
3 4 5 6 7 8 8
h. Tersusunnya
dokumen kajian
lingkungan hidup (dokumen)
10 1 1 1 1 2 2
i. Tersusunnya
naskah akademis dan draft raperda
pengelolaan
lingkungan hidup
(dokumen)
8 1 1 1 1 2 2
2 Meningkatnya
jumlah kader
lingkungan:
- Jumlah pokmas - Jmlah kader
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
9 90
BLH
3 Terwujudnya desa
mandiri energi berbasis biogas
(desa)
8 desa
berpotensi sebagai Desa
Mandiri
Energi
1 - - - 1 2 BLH
4 Terlaksananya
kawasan
pertambangan yang
- 4 4 4 4 4 4 BLH
V - 31 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
diawasi (laporan)
5 Luas lahan kritis (ha)
1.600 1.200 850 500 500 Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
6 Meningkatkan pengelolaan
sumber daya alam
dan lingkungan
hidup
1 Meningkatnya sistem pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
1 Meningkatnya produksi dan
produktivitas
kehutanan (m3)
2.209,18 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11.000 Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
2 Meningkatnya
jumlah industri
hasil hutan
bersertifikat Sistem
Verifikasi Legalitas Kayu (industri)
- 1 1 1 1 1 5 Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
V - 32 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
1 Menciptakan tata
kelola
penyelenggaraan
pemerintahan
yang profesional
1 Mewujudkan
organisasi yang tepat
fungsi dan tepat
ukuran
1 Berkurangnya
tumpang tindih
tugas pokok dan
fungsi antar SKPD
(SKPD)
6 - 6 - - - 6 Bag.
Organisasi
2 Tersusunnya sistem,
proses dan prosedur
kerja
1 Tersusunnya SOP
seluruh SKPD
(SKPD)
14 - 20 30 40 44 44 Bag.
Organisasi
3 Regulasi yang lebih
tertib, tidak
tumpang tindih dan kondusif
1 Menurunnya
jumlah regulasi
yang tumpang tindih
- - - - - - - Bag. Hukum
4 SDM aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional,
berkinerja tinggi dan
sejahtera
1 Persentase aparatur
mempunyai sasaran kerja
pegawai (SKP)
berkategori baik (%)
90 90 90 90 90 90 90 BKD
5 Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih
1 Menurunnya
penyimpangan
korupsi (temuan)
4.400 4.365 4.330 4.295 4.260 4.226 4.226 Inspektorat
2 Meningkatnya
jumlah dan
kompetensi auditor
(auditor)
22 26 30 34 38 40 40 Inspektorat
3 Meningkatnya
jumlah instansi
yang menerapkan tata kelola
- 111 132 153 174 195 195 Kantor Arsip
PDE dan
Perpustakaan
V - 33 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
kearsipan secara
baku (instansi)
6 Mewujdkan
pengelolaan
keuangan dan aset
daerah yang handal
1 Peningkatan opini
BPK terhadap
Laporan Keuangan
Daerah
Wajar
Dengan
Pengecualian
Wajar
Tanpa
Pengecual
ian
Wajar
Tanpa
Pengecual
ian
Wajar
Tanpa
Pengecual
ian
Wajar
Tanpa
Pengecual
ian
Wajar
Tanpa
Pengecual
ian
Wajar
Tanpa
Pengecual
ian
DPPKAD
2 Penetapan Perda
APBD dan penyampaian
laporan keuangan
daerah tepat waktu
Tepat waktu Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
Tepat
waktu
DPPKAD
3 Meningkatnya
kapasitas fiskal
daerah setiap
tahunnya (Rp.)
143.932.387
.639
205.761.1
58.411
158.325.6
26.403
226.337.2
74.252
174.158.1
89.043
248.971.0
01.677
191.574.0
07.948
DPPKAD
7 Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas kinerja
birokrasi
1 Persentase capaian
kinerja program
dan kegiatan
pembangunan (%)
70 70 75 80 90 90 90 Bappeda
8 Pelayanan prima
sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat
1 Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat
74,41 75,20 76,00 76,80 77,60 78,50 78,50 Kecamatan
2 Meningkatnya
persentase
dokumentasi dan visualisasi kegiatan
pembangunan
69 75,2 81,4 87,6 93,8 100 100 Bag. Humas
9 Birokrasi dengan integritas dan
1 Persentase realisasi capaian kinerja (%)
75 80 83 85 87 90 90 Bappeda
V - 34 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi
Awal (2013)
Target Kondisi
Akhir
(2018)
SKPD 2014 2015 2016 2017 2018
kinerja yang tinggi dengan kategori
baik
2 Meningkatkan
kualitas layanan perijinan
1 Terwujudnya
kepastian pelayanan perizinan bidang
usaha
1 Persentase layanan
perizinan tepat waktu (%)
85 88 91 94 97 100 100 BPP
2 Tersedianya akses
informasi pelayanan perijinan
bidang usaha
1 aplikasi
simyanis
1 aplikasi
simyanis
1 aplikasi
simyanis
1 aplikasi
simyanis
1 aplikasi
simyanis
1 aplikasi
simyanis
1 aplikasi
simyanis
BPP
3 Terselenggaranya pelayanan
perizinan dan non
perizinan bidang
penanaman modal
(izin)
1.000 - 1.200 1.300 1.400 1.500 1.500 BPP
3 Peningkatan
kualitas layanan
kependudukan
1 Meningkatnya
cakupan layanan
administrasi
kependudukan
1 Cakupan
penerbitan KK (%)
80 90 100 100 100 100 100 Dispenduk
Capil
2 Cakupan
penerbitan Akte
Kelahiran (%)
64,18 76 79 82 85 88 88 Dispenduk
Capil
4 Meningkatkan kualitas pelayanan
pemerintahan
desa
1 Meningkatnya kapasitas aparatur
pemerintahan desa
1 Peningkatan Indeks Kepuasan
Masyarakat Desa
terhadap pelayanan
pemdes
- - - - - - - BPMPD
VI - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan
dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang
komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan stratejik selain mengagendakan aktivitas pembangunan,
juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan
layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di
dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah
satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy
focussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan
pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-
2018 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yang
dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun
waktu 2014-2018 per Misi, adalah sebagai berikut
VI - 2
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERAGAMA
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
1 Memperbaiki sikap
dan perilaku
masyarakat sesuai
dengan norma yang
berlaku dalam
kehidupan beragama dan
bernegara
1 Terwujudnya
toleransi di dalam
kehidupan
bermasyarakat
1 Peningkatan kualitas
pemahaman dan pengamalan
agama masyarakat
1 Fasilitasi peningkatan kualitas
sarana dan prasarana ibadah dan
lembaga keagamaan V V V V V
Bag. Adm.
Kesra
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga
kondusifitas daerah
1 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan
kebangsaan V V V V V
Bakesbangpol Linmas
2 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
V V V V V
Bakesbangpol Linmas,
Dinsosnaker-
trans
2 Terpeliharanya keamanan dan
ketertiban umum
1 Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP
1 Meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah V V V V V
Bakesbangpol Linmas
2 Meningkatkan kemampuan
aparatur satpol PP V V V V V
Satpol PP
2 Peningkatan pemberdayaan
dan partisipasi masyarakat
dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan
ketertiban umum
1 Meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap peraturan
perundangan yang berlaku V V V V V
Bakesbangpol
Linmas
3 Peningkatan kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan perundangan yang
berlaku
1 Memantau pelanggaran dan
penegakan perda dan perkada V V V V V
Satpol PP
2 Meningkatkan kewaspadaan dini
dan pengendalian gangguan dan
ketentraman umum V V V V V
Bakesbangpol
Linmas
3 Meningkatnya
kesadaran politik
1 Peningkatan kesadaran
politik dan berdemokrasi
1 Meningkatkan peran partai politik
dan organisasi kemasyarakatan V V V V V
Bakesbangpol
Linmas
VI - 3
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
masyarakat bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi
2 Meningkatkan
ketahanan sosial
masyarakat dalam
mencegah dan
menangani masalah
kesejahteraan sosial
1 Memulihkan fungsi
sosial masyarakat
penyandang
masalah
kesejahteraan
masyarakat
1 Peningkatan upaya
pencegahan permasalahan
sosial
1 Meningkatkan kapasitas Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) V V V V V
Dinsos
Nakertrans
2 Peningkatan aksesibilas PMKS dalam memperoleh
pelayanan dan rehabilitasi
1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana
pelayanan sosial V V V V V
Dinsos Nakertrans
2 Meningkatkan pemberdayaan,
rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS
V V V V V
Dinsos
Nakertrans
2 Menurunnya
dampak bencana
1 Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana
1 Penyusunan data dan informasi
dalam rangka identifikasi daerah
potensi bencana V V V V V
BPBD
2 Meningkatkan kapasitas
manajemen penanggulangan
bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi)
V V V V V
BPBD
3 Meningkatkan
kapasitas pemuda dan olah raga
1 Meningkatnya
prestasi kepemudaan dan
olah raga
1 Peningkatan budaya dan
prestasi olah raga
1 Meningkatkan pembinaan olah
raga prestasi dan olahraga rekreasi
V V V V V
Dinas
Porabudpar
2 Meningkatkan sarana dan
prasarana olah raga V V V V V
Dinas
Porabudpar
2 Peningkatan partisipasi dan
peran aktif pemuda dalam
pembangunan
1 Pembinaan pemuda dan
organisasi kepemudaan V V V V V
Dinas
Porabudpar
4 Melestarikan seni
dan budaya daerah
1 Meningkatnya
pengembangan seni
1 Pelestarian dan
pengembangan seni dan
1 Penguatan terhadap kelompok
dan pelaku seni budaya lokal V V V V V
Dinas
Porabudpar
VI - 4
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
dan budaya daerah budaya daerah 2 Meningkatkan apresiasi
masyarakat terhadap seni dan
budaya lokal V V V V V
Dinas
Porabudpar
3 Peningkatan sarana dan
prasarana kesenian V V V V V
Dinas
Porabudpar
5 Meningkatkan
pemberdayaan,
kualitas hidup,
serta perlindungan
perempuan dan
anak
1 Meningkatnya
kesetaraan dan
keadilan gender
1
Peningkatan kualitas hidup
serta penguatan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak
1 Meningkatkan KIE tentang
pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
V V V V V
BPPKB
2 Pencegahan dan penanggulangan
segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan dan anak V V V V V
BPPKB
3 Fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak
V V V V V
BPPKB
4 Pembinaan dan pemberdayaan
organisasi perempuan V V V V V
BPPKB
VI - 5
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
1 Meningkatkan
akses dan mutu
layanan pendidikan
bagi masyarakat Jombang
1 Terwujudnya
pelayanan
pendidikan yang
terjangkau bagi seluruh masyarakat
1 Peningkatan akses layanan
pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah
1 Meningkatkan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) V V V V V
Dinas
Pendidikan
2 Meningkatkan ketersediaan
sarana dan prasarana pendidikan
dasar dan menengah dalam
jumlah dan kualitas yang
memadai
V V V V V
Dinas
Pendidikan
3 Menyelenggarakan pendidikan
non formal yang bermutu bagi
masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan
mengikuti pendidikan formal
V V V V V
Dinas
Pendidikan
4 Menyediakan beasiswa
pendidikan dasar dan menengah
bagi siswa dari keluarga tidak
mampu
V V V V V
Dinas
Pendidikan
2 Meningkatnya
kualitas pendidikan
1 Peningkatan kualitas lulusan
pendidikan dasar dan
menengah
1 Meningkatkan kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan V V V V V
Dinas
Pendidikan
2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
mutu pendidikan dalam jumlah
dan kualitas yang memadai
V V V V V
Dinas Pendidikan
3 Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta
perkembangan global, nasional,
V V V V V
Dinas Pendidikan
VI - 6
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
regional, maupun lokal
4 Penataan manajemen pelayanan
pendidikan V V V V V
Dinas
Pendidikan
5 Mengembangkan jiwa
kewirausahaan di lembaga-
lembaga pendidikan baik formal
maupun non formal
V V V V V
Dinas
Pendidikan
3 Meningkatnya
minat baca masyarakat
1 Peningkatan kualitas dan
kapasitas perpustakaan
1 Meningkatkan jumlah dan
koleksi buku perpustakaan daerah serta Pembinaan
perpustakaan yang dikelola oleh
masyarakat
V V V V V
Kantor
Perpustakaan dan KPDE
2 Meningkatkan akses layanan
kesehatan bagi
masyarakat
Jombang
1 Meningkatnya angka Harapan
Hidup
1 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan
1 Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan status
gizi masyarakat, pengendalian
penyakit menular dan penyakit
tidak menular serta penyehatan
lingkungan, pengembangan
sumber daya manusia kesehatan
V V V V V
Dinas
Kesehatan
2 Meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan,
keamanan, mutu dan penggunaan obat serta
pengawasan obat dan makanan
V V V V V
Dinas
Kesehatan
3 Pengembangan sistem jaminan
pembiayaan kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan masalah
kesehatan
V V V V V
Dinas
Kesehatan
VI - 7
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
4 Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
V V V V V
Dinas
Kesehatan,
RSUD
Jombang, RSUD Ploso
3 Mengendalikan
pertumbuhan penduduk
1 Terkendalinya
pertumbuhan penduduk
1 Pengendalian pertumbuhan
penduduk tumbuh seimbang
1 Meningkatkan pembinaan,
kepesertaan, dan kemandirian ber-KB
V V V V V
BPPKB
2 Meningkatkan komunikasi,
informasi, dan edukasi
pengendalian penduduk V V V V V
BPPKB
3 Meningkatkan pembinaan
ketahanan keluarga V V V V V
BPPKB
4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
kependudukan V V V V V
BPPKB
4 Mewujudkan
ketahanan pangan daerah
1 Terwujudnya
ketersediaan dan cadangan pangan
daerah
1 Penguatan pasokan pangan
untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi
kuantitas, kualitas,
keragaman dan
keamanannya
1 Penyusunan dan pembuatan
peta ketersediaan pangan daerah, sentra produksi pangan
lokal spesifik daerah;
V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
2 Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan
pangan berbahan baku lokal; V V V V V
Kantor Ketahanan
Pangan
3 Pengembangan cadangan pangan
pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan
masyarakat;
V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
4 Penguatan kelembagaan
cadangan pangan pemerintah V V V V V
Kantor
Ketahanan
VI - 8
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
desa dan masyarakat Pangan
2 Terjaminnya
distribusi dan akses pangan
daerah
1 Penyediaan informasi harga,
pasokan, akses pangan serta terjaminnya Stabilisasi harga
dan pasokan pangan di
daerah
1 Pengumpulan, pemantauan dan
pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga
pangan di tingkat produsen dan
konsumen di pasar besar dan
menengah, distribusi dan akses
pangan
V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
2 Mengidentifikasi wilayah yang
sering mengalami kelangkaan
pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami
kesulitan akses pangan (rawan
pangan)
V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
3 Menyediakan sarana dan
prasarana (alat transportasi,
gudang, cold storage) untuk
dapat mengangkut dan
menyimpan bahan pangan
V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
4 Penguatan peran dan fungsi
kelembagaan Dewan Ketahanan
Pangan dalam merumuskan
kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan,
gejolak harga, gangguan
distribusi dan akses pangan
V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
3 Terwujudnya penganekaragaman
dan keamanan
1 Mewujudkan pola konsumsi dan pemanfaatan pangan
yang memenuhi kaidah
1 Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (data dan peta
Pola Konsumsi Pangan) V V V V V
Kantor Ketahanan
Pangan
VI - 9
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
pangan daerah mutu, keanekaragaman,
kandungan gizi, keamanan
dan kehalalan
2 Peningkatan PKS (Pengetahuan,
Keterampilan, dan Sikap)
konsumsi pangan pada
masyarakat
V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
3 Penyuluhan, Pembinaan dan
pengembangan penganekaragam-
an konsumsi pangan V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
2 Meningkatkan pengawasan
dan pembinaan keamanan
pangan
1 Penyusunan petunjuk teknis
operasional informasi tentang
keamanan pangan V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
2 Pemantauan, pengawasan dan
pengendalian peredaran bahan
kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan
V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
3 Analisis mutu, gizi dan
keamanan produk pangan masyarakat
V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
4 Pembinaan dan pengawasan
keamanan pangan segar V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
5 Penyuluhan/pembinaan/pelatih-
an keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan
pengetahuan dan pemahaman
terhadap keamanan pangan bagi
murid sekolah dasar dan penjual
jajanan anak sekolah
V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
6 Pembinaan dan pelatihan
keamanan produk pabrikan
skala kecil/rumah tangga pada V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
VI - 10
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
kelompok produsen
7 Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) V V V V V
Kantor Ketahanan
Pangan
8 Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan V V V V V
Kantor Ketahanan
Pangan
9 Pembinaan sistem manajemen
laboratorium uji mutu dan
keamanan pangan kabupaten V V V V V
Kantor
Ketahanan
Pangan
10
Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah
kabupaten V V V V V
Kantor Ketahanan
Pangan
4 Penanganan
kerawanan pangan
1 Peningkatan Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah
1 Pengembangan sistem isyarat
dini V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
2 Penguatan kelembagaan untuk
Pencegahan dan penanganan rawan pangan
V V V V V
Kantor
Ketahanan Pangan
3 Penangulangan kerawanan pangan; V V V V V
Kantor Ketahanan
Pangan
4 Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan V V V V V
Kantor Ketahanan
Pangan
VI - 11
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN MERATA
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
1 Menjadikan
agribisnis sebagai penyangga
perekonomian
daerah
1 Meningkatkan
produktivitas pertanian untuk
mendukung
perekonomian
daerah
1 Meningkatkan daya dukung
lahan dan lingkungan bagi usahatani
1 Peningkatan penambahan bahan
organik ke lahan pertanian melalui pengembalian limbah
pertanian
V V V V V
Dinas
Pertanian
2 Peningkatan pemanfaatan tanaman pupuk hijau dan agen
hayati oleh petani V V V V V
Dinas Pertanian
3 Peningkatan populasi musuh
alami V V V V V
Dinas
Pertanian
2 Meningkatkan efisiensi usaha
tani
1 Substitusi tanaman tembakau
yang kurang produktif dengan
tanaman hortikultura V V V V V
Dinas
Pertanian
2 Diseminasi pemanfaatan teknik
budidaya dengan produktivitas
tinggi yang berkelanjutan V V V V V
Dinas
Pertanian
3 Fasilitasi permodalan dan sarana
produksi pertanian serta
pembinaan penanganan pasca
panen
V V V V V
Dinas
Pertanian
4 Pendampingan dan pengawasan
distribusi pupuk dan pestisida V V V V V
Dinas
Pertanian
5 Membangun dan merehabilitasi
prasarana pertanian V - - - -
Dinas Pertanian
6 Fasilitasi alat mesin pertanian
penunjang penerapan teknologi
tepat guna spesifik lokasi V V V V V
Dinas
Pertanian
VI - 12
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
7 Membangun dan merehabilitasi
infratruktur lahan pertanian V V V V V
Dinas
Pertanian
3 Meningkatkan efisiensi usaha tani perkebunan
1 Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya produktivitas tinggi
yang berkelanjutan V V V V V
Dinas Hutbun
2 Menggali dan mengoptimalkan
potensi perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
3 Fasilitasi sarana dan prasarana
produksi perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
4 Fasilitasi alat mesin perkebunan
penunjang penerapan teknologi
tepat guna spesifik lokasi V V V V V
Dinas Hutbun
5 Membangun dan merehabilitasi
sarana prasarana infratruktur
lahan perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
6 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi permodalan, sarana
prasarana usaha untuk
meningkatkan kualitas bahan
baku komoditi tembakau dan
cengkeh
V V V V V
Dinas Hutbun
4 Meningkatkan produksi dan
produktivitas sub sektor
peternakan berbasis teknologi
dan keunggulan sumberdaya lokal
1 Optimalisasi penerapan teknologi
peningkatan produksi peternakan V V V V V
Dinas Nakkan
2 Peningkatan kerjasama dengan
balai penelitian dalam rangka
tranfer teknologi untuk
peningkatan produktivitas hasil
ternak
V V V V V
Dinas Nakkan
VI - 13
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
3 Penggalian potensi sumberdaya
lokal yang dapat dikembangkan
melalui teknologi terapan V V V V V
Dinas Nakkan
5 Mengembangkan usaha
peternakan sebagai
komoditas ekonomi produktif
yang mandiri dan berdaya
saing berbasis agribisnis
1 Penyediaan sarana produksi
usaha peternakan V V V V V
Dinas Nakkan
2 Peningkatan posisi tawar dan
daya saing produk unggulan
peternakan V V V V V
Dinas Nakkan
3 Peningkatan pengetahuan dan
keterampilan usaha budiday
ternak V V V V V
Dinas Nakkan
4 Penerapan standarisasi untuk
produk peternakan V V V V V Dinas Nakkan
5 Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk peternakan di
dalam dan luar daerah V V V V V
Dinas Nakkan
6 Pembinaan, pelatihan dan
fasilitasi akses permodalan, sarana prasarana usaha
budidaya ternak/ikan
V V V V V
Dinas Nakkan
6 Meningkatkan kesehatan
hewan dan kualitas produk peternakan
1 Pengawasan, pencegahan, dan
pengendalian penyakit hewan menular
V V V V V
Dinas Nakkan
2 Pengawasan, pengendalian,
peredaran dan peningkatan
kualitas produk hasil ternak (kesehatan masyarakat veteriner)
V V V V V
Dinas Nakkan
7 Meningkatkan produksi dan
produktivitas sub sektor
1 Optimalisasi penerapan teknologi
peningkatan produksi, V V V V V
Dinas Nakkan
VI - 14
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
perikanan berbasis teknologi
dan keunggulan sumberdaya
lokal
produktivitas perikanan dan
pengolahan pasca panen
2 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan
melalui teknologi terapan V V V V V
Dinas Nakkan
3 Penyediaan sarana dan prasarana
usaha perikanan dan pembenihan ikan
V V V V V
Dinas Nakkan
4 Penggunaan dan produksi
induk/benih unggul untuk usaha
budidaya perikanan V V V V V
Dinas Nakkan
5 Optimalisasi akses pemasaran
dan informasi pasar produk
perikanan V V V V V
Dinas Nakkan
8 Peningkatan dan
pengembangan parasarana
dan sarana ketersediaan air
irigasi serta kondisi jaringan irigasi
1 Meningkatkan kualitas dan
kapasitas prasarana dan sarana
jaringan irigasi secara
berkelanjutan V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan,
Dinas Pertanian,
Dinas Hutbun
2 Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi
partisipatif V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan Pengairan,
Dinas
Pertanian
2 Memantapkan
kawasan
agropolitan
1 Meningkatkan fungsi dan
peran kawasan agropolitan
sebagai sentra produksi,
pemasaran dan kunjungan
agrowisata
1 Peningkatan fungsi dan peran
cluster perikanan di kawasan
agropolitan V V V V V
Dinas Nakkan
VI - 15
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
2 Peningkatan fungsi dan peran
cluster tanaman pangan di
kawasan agropolitan V V V V V
Dinas
Pertanian
3 Peningkatan fungsi dan peran
cluster holtikultura di kawasan
agropolitan V V V V V
Dinas
Pertanian
4 Peningkatan fungsi dan peran cluster perkebunan di kawasan
agropolitan V V V V V
Dinas Hutbun
5 Peningkatan fungsi dan peran
cluster Peternakan di Kawasan agropolitan
V V V V V
Dinas Nakkan
6 Pemberdayaan lembaga ekonomi
masyarakat di Kawasan agropolitan
V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
2 Peningkatan dan
pengembangan prasarana
dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan
irigasi
1 Meningkatkan kualitas dan
kapasitas prasarana dan sarana
jaringan irigasi secara berkelanjutan di kawasan
agropolitan
V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan, Dinas
Pertanian
3 Peningkatan kualitas dan
kapasitas penanganan jalan dan jembatan sebagai
infrastruktur penunjang di
kawasan agropolitan
1 Meningkatkan struktur,
rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan bangunan pelengkap
jalan di kawasan agropolitan V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan Pengairan,
Dinas PU Cipta
Karya
4 Revitalisasi kelembagaan
koperasi
1 Peningkatan peran dan fungsi
kelembagaan koperasi di kawasan
agropolitan V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
5 Meningkatkan perencanaan 1 Penyediaan sarana dan prasarana V V V V V Dinas
VI - 16
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
pembangunan dan
pengembangan pasar
pengumpul distribusi
penunjang pasar pengumpul
distribusi serta akses informasi
pasar, ketersediaan produk, dan
jadwal panen komoditas/produk
Perindagpas
6 Membangun dan memperkuat
pola kemitraan dan akses
pasar produk pertanian
1 Fasilitasi pola kemitraan antara
pelaku utama dan pelaku usaha
serta penyediaan informasi pasar
dan pasokan
V V V V V
Dinas
Pertanian,
Dinas Nakkan
7 Mengembangkan produk
turunan/olahan komoditas
pertanian
1 Peningkatan penerapan teknologi
pengolahan hasil pasca panen
pertanian V V V V V
Dinas
Pertanian
2 Fasilitasi akses informasi
pengolahan hasil pertanian V V V V V
Dinas
Pertanian
3 Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil produksi
pertanian V V V V V
Dinas Pertanian
3 Meningkatkan
kesejahteraan petani
1 Menjadikan kelembagaan
petani sebagai basis penyuluhan
1 Aktualisasi data kelembagaan
petani tanaman pangan V V V V V
Dinas
Pertanian
2 Pembinaan kelembagaan petani
tanaman pangan V V V V V
Dinas
Pertanian
3 Bimbingan teknis bagi petani
tanaman pangan V V V V V
Dinas
Pertanian
4 Aktualisasi data kelembagaan
petani tanaman perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
5 Pembinaan kelembagaan petani
tanaman perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
6 Bimbingan teknis bagi petani
tanaman perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
VI - 17
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
2 Mengoptimalkan kegiatan
penyuluhan pertanian
1 Peningkatan fungsi dan peran
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
sub sektor perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
2 Pelaksanaan pembinaan teknis
bagi petugas penyuluh pertanian
lapangan sub sektor perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
3 Penyediaan prasarana dan sarana
penyuluhan tanaman perkebunan V V V V V
Dinas Hutbun
4 Peningkatan fungsi dan peran
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
sub sektor pertanian V V V V V
Dinas
Pertanian
5 Pelaksanaan pembinaan teknis
bagi petugas penyuluh pertanian
lapangan sub sektor pertanian V V V V V
Dinas
Pertanian
6 Penyediaan prasarana dan sarana
penyuluhan sub sektor pertanian V V V V V
Dinas
Pertanian
7 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
sub sektor peternakan perikanan V V V V V
Dinas Nakkan
8 Pelaksanaan pembinaan teknis
bagi petugas penyuluh lapangan peternakan/perikanan
V V V V V
Dinas Nakkan
9 Penyediaan prasarana dan sarana
penyuluhan peternakan/ perikanan
V V V V V
Dinas Nakkan
2 Meningkatkan
pertumbuhan
wilayah di kawasan
1 Terwujudnya
penataan kawasan
strategis cepat
1 Penyediaan infrastruktur
penunjang pada kawasan
prioritas
1 Pengembangan prasarana dan
sarana penunjang pada kawasan
prioritas V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
VI - 18
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
strategis cepat
tumbuh
tumbuh 2 Penyediaan infrastruktur
penunjang Kawasan Industri
Ploso
1 Penataan dan pengembangan
infrastruktur penunjang pada
Kawasan Industri Ploso V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
3 Penyediaan infrastruktur
penunjang kawasan pada
sekitar interchange tol
1 Penataan dan pengembangan
infrastruktur penunjang pada
kawasan sekitar interchange tol V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
2 Penataan dan pengembangan manajemen sistem transportasi
pada kawasan sekitar interchange
tol
V V V V V
Dinas Hubkom
3 Mewujudkan sentra-sentra
industri
1
Tumbuhkembang-nya sentra-sentra
industri olahan
1 Membangun dan memperkuat sentra-sentra
industri
1 Peningkatan daya saing (kualitas dan keberagaman produk) serta
penyediaan sarana dan prasarana
produksi industri kecil menengah
(IKM)
V V V V V
Dinas Perindagpas
2 Membangun jaringan dan sentra
industri V V V V V
Dinas
Perindagpas
2
Meningkatnya jaringan pemasaran
industri
1
Membangun dan memperkuat pola kemitraan dan akses
pasar produk
1 Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku industri
kecil menengah (IKM) V V V V V
Dinas Perindagpas
2 Penyediaan informasi pasar dan
pasokan bagi industri kecil menengah (IKM)
V V V V V
Dinas
Perindagpas
4 Mengembangkan
pariwisata daerah
1 Meningkatnya
potensi wisata daerah
1 Meningkatkan potensi wisata
daerah
1 Mengembangkan dan
membangun pusat-pusat wisata unggulan
V V V V V
Dinas
Porabudpar
2 Meningkatkan pemasaran dan
jaringan pariwisata serta
kerjasama antar daerah V V V V V
Dinas
Porabudpar
VI - 19
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
3 Menguatkan SDM pariwisata
melalui pelatihan yang relevan
dan berkelanjutan V V V V V
Dinas
Porabudpar
5 Penguatan
kelembagaan
ekonomi
masyarakat desa
1 Meningkatnya
keberdayaan
ekonomi
masyarakat desa
1 Meningkatkan pemberdayaan
dan penguatan lembaga
ekonomi desa dan lembaga
kemasyarakatan desa
1 Penguatan perekonomian desa
melalui BUMDes dan lembaga
ekonomi desa V V V V V
BPMPD
2 Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
V V V V V BPMPD
6 Memperluas
kesempatan kerja
1 Menurunnya
jumlah
pengangguran
1 Mendorong terciptanya
kesempatan kerja yang
seluas-luasnya
1 Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas data dan informasi
ketenagakerjaan V V V V V
Dinas
Sosnakertrans
2 Mengembangkan kewirausahaan V V V V V
Dinas
Sosnakertrans
2 Meningkatkan hubungan
industrial
1 Meningkatkan kondisi dan
mekanisme hubungan industrial V V V V V
Dinas
Sosnakertrans
3
Meningkatkan kapasitas, ketrampilan, dan sikap
perilaku pencari kerja
1 Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
V V V V V Dinas Sosnakertrans
2 Meningkatkan peran dan fungsi
lembaga ketenagakerjaan V V V V V
Dinas
Sosnakertrans
7 Meningkatnya
kesempatan
berusaha
1 Peningkatan
kesempatan dalam
berwirausaha
1 Menciptakan iklim
kelembagaan dan usaha
UMKM yang kompetitif dan
kondusif
1 Penguatan kelembagaan dan
peningkatan daya saing produk
UMKM V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
2 Fasilitasi sarana dan prasarana
pengembangan UMKM V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
3 Fasilitasi peluang pangsa pasar
dan kemitraan UMKM V V V V V
Dinas Koperasi dan UMKM
2 Revitalisasi kelembagaan
koperasi
1 Peningkatan sosialisasi peran dan
fungsi kelembagaan koperasi V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
VI - 20
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
2 Peningkatan kapasitas dan
volume usaha Koperasi V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
3 Fasilitasi akses permodalan dan
pasar bagi koperasi V V V V V
Dinas Koperasi dan UMKM
2 Mewujudkan
kemandirian
perempuan dalam perekonomian
1 Penguatan kelembagaan dan
pemberdayaan koperasi
wanita
1 Peningkatan sosialisasi peran dan
fungsi kelembagaan koperasi
wanita V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
2 Peningkatan kapasitas dan
volume usaha koperasi wanita V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
3 Fasilitasi akses permodalan dan
pasar bagi koperasi wanita V V V V V
Dinas Koperasi
dan UMKM
3 Terwujudnya kerjasama,
promosi, dan
pelayanan
penanaman modal
1 Meningkatkan efektivitas promosi potensi penanaman
modal daerah
1 Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi potensi
penanaman modal daerah (gelar
potensi daerah, gathering, dsb)
V V V V V
Kantor Penanaman
Modal
2 Penyediaan informasi dan akses informasi potensi penanaman
modal daerah V V V V V
Kantor Penanaman
Modal
2 Meningkatkan iklim
investasidan realisasi investasi di daerah
1 Peningkatan pelayanan bidang
penanaman modal yang kualitas dan kuantitasnya memadai
V V V V V
Kantor
Penanaman Modal
2 Fasilitasi diklat aparatur bidang
penanaman modal V V V V V
Kantor
Penanaman Modal
3 Peningkatan akses berinvestasi di
daerah V V V V V
Kantor
Penanaman
Modal
4 Pemberian kemudahan V V V V V Kantor
VI - 21
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
berinvestasi aman dan nyaman di
daerah
Penanaman
Modal
5 Penyediaan sistem investasi yang handal di daerah V V V V V
Kantor Penanaman
Modal
VI - 22
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 4. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
1 Terwujudnya
infrastruktur dasar yang memadai
1 Meningkatnya
kualitas infrastruktur yang
andal
1 Peningkatan penanganan
kondisi jalan kabupaten dan jalan desa yang mengalami
rusak ringan dan rusak berat
1 Mengoptimalkan percepatan
rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan strategis dan
pemeliharan berkala
V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan Pengairan
2 Peningkatan kondisi jalan
yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan
1 Meningkatkan struktur jalan
strategis kabupaten melalui pelebaran dan overlay
V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan Pengairan
3 Peningkatan keberlangsungan
pengoperasian fungsi jalan kabupaten
1 Meningkatkan pembangunan
bangunan pelengkap jalan serta pemeliharaan jalan kabupaten
untuk menambah umur manfaat
dan umur ekonomis jalan
V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan Pengairan
4 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana
kebinamargaan
1 Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perbekalan
penunjang fungsi kebinamargaan V V V V V
Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan
5 Peningkatan kecukupan dan
kelayakan atribut persandangan jalan
1 Meningkatkan pengawasan
kondisi struktur jalan dan pengendalian pemanfaatan aset
jalan mellalui sistem informasi
manajemen jalan
V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan Pengairan
2 Meningkatkan rehabilitasi dan
pemeliharaan lampu penerangan
jalan V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
6 Peningkatan pengembangan
energi listrik perdesaan
1 Meningkatkan penyediaan energi
listrik bagi masyarakat miskin di
wilayah desa sekitar hutan V V V V V
Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
2 Meningkatnya kualitas lingkungan
1 Peningkatan prasarana dan sarana permukiman yang
1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
V V V V V Dinas PU Cipta Karya
VI - 23
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
permukiman berkualitas sarana di lingkungan
permukiman perkotaan
2 Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas
(PSU) perumahan formal
1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan PSU pada
perumahan formal V V V V V
Dinas PU Cipta Karya
3 Peningkatan ketersediaan
sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi
1 Meningkatkan penyediaan MCK
komunal di kawasan perkotaan dan perdesaan
V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
2 Meningkatkan penyediaan
prasarana dan sarana sanitasi
dasar bagi masyarakat miskin V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
3 Mendorong terwujudnya sistem
pengelolaan air limbah terpusat
di kawasan perkotaan V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
4 Peningkatan cakupan
pelayanan air minum di
daerah rawan air bersih
1 Meningkatkan eksplorasi dan
eksploitasi air bersih di daerah
rawan air bersih serta
pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan
V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
2 Meningkatkan pembinaan dan
pengembangan kelembagaan
pengelolah air bersih perdesaan V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
5 Peningkatan cakupan
layanan persampahan dan
penanganan limbah cair domestik
1 Meningkatkan pengelolaan
persampahan dari control landfill
menjadi sanitary landfill V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
2 Meningkatkan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
3 Meningkatkan volume sampah V V V V V Dinas PU Cipta
VI - 24
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
yang tereduksi Karya
4 Meningkatkan cakupan daerah
layanan penanganan persampahan
V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
6 Peningkatan penataan
drainase perkotaan
1 Meningkatkan penataan serta
operasi dan pemeliharaan
drainase perkotaan V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
2 Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
drainase V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
7 Peningkatan kuantitas dan
kualitas rumah yang layak
huni
1 Meningkatkan hunian yang layak
bagi masyarakat miskin V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
8 Peningkatan penyediaan
pemakaman umum daerah
1 Meningkatkan jumlah serta
luasan pemakaman umum
daerah V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
9
Peningkatan penataan
kawasan permukiman kumuh
perkotaan
1 Meningkatkan perencanaan dan
revitalisasi kawasan kumuh
perkotaan V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
3 Terwujudnya pembinaan dan
pengawasan di
bidang jasa
konstruksi
1 Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah
1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa
konstruksi V V V V V
Dinas PU Cipta Karya
2 Mewujudkan
pelayanan
transportasi yang
handal
1 Terwujudnya
pelayanan
transportasi yang
handal, berdaya
1 Pengembangan manajemen
tranportasi massal yang
terintegrasi antar pusat-pusat
layanan
1 Meningkatakan pengembangan
angkutan masal menuju ke
pusat-pusat pendidikan dan
daerah terpencil
V V V V V
Dinas Hubkom
VI - 25
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
saing, dan
memberikan nilai
tambah
2
Peningkatan kualitas
prasarana penunjang
transportasi daerah
1
Meningkatkan penyediaan
prasarana transportasi yang
layak bagi pengguna angkutan
massal
V V V V V
Dinas Hubkom
3 Peningkatan sarana
penunjangan keamanan dan
keselamatan pengguna jalan
1 Meningkatkan pemasangan
fasilitas dan rambu jalan pada
ruas-ruas jalan kabupaten V V V V V
Dinas Hubkom
2 Meningkatkan penataan dan
penertiban sempadan jalan yang
digunakan untuk fasilitas parkir V V V V V
Dinas Hubkom
4 Peningkatan prasarana dan sarana penunjang uji kir
kendaraan
1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana di tempat uji kir
kendaraan
V V V V V
Dinas Hubkom
5 Peningkatan pembinaan dan
pengawasan teknis bagi
operator dan pengusaha
transportasi daerah
1 Meningkatkan koordinasi dan
singkronisasi penyelenggaraan
manajemen transportasi di
daerah
V V V V V
Dinas Hubkom
6 Peningkatan kemudahan
aksesibilitas bagi pengguna
transportasi umum massal
1 Meningkatkan pengembangan
transportasi yang berkelanjutan,
bagi pengguna transportasi
umum masal di perkotaan yang
padat dan terjangkau serta
efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan rencana
pengembangan wilayah
V V V V V
Dinas Hubkom
3 Meningkatkan kualitas
pelaksanaan
penataan ruang
1 Terwujudnya kesesuaian dan
keterpaduan
perwujudkan
1 Peningkatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam
rangka menunjang
pembangunan yang
1 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan
dalam pemanfaatan pengunaan
lahan sesuai dengan arahan pola
V V V V V
Bappeda
VI - 26
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
yang mendorong
keterpaduan
pembangunan
infrastruktur
wilayah
pembangunan yang
berkelanjutan
berkelanjutan maupun struktur ruang
2 Meningkatkan koordinasi dalam
perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang
V V V V V
Bappeda
3 Meningkatkan pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan ruang
sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang
V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
4 Meningkatkan kualitas dokumen
rencana detil tata ruang sesuai
dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang
V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
2
Peningkatan kuantitas dan
kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
1
Meningkatkan penyedian ruang
terbuka hijau publik di kawasan perkotaan
V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
2 Meningkatkan operasi dan
pemeliharaan ruag terbuka hijau
publik di kawasan perkotaan V V V V V
Dinas PU Cipta
Karya
4 Mewujudkan
pengelolaan
komunikasi dan
informatika yang akuntabel
1 Terselenggaranya
pengelolaan sumber
daya komunikasi
dan informatika yang optimal
1 Peningkatan manajemen
penyelenggaraan komunikasi
dan informasi yang terpadu di
seluruh wilayah kabupaten
1 Meningkatkan pembinaan dan
pengawasan bagi pengguna
komunikasi dan informatika serta
partisipasi aktif kelompok informasi masyarakat
V V V V V
Dinas Hubkom
5 Meningkatnya daya
dukung dan daya tampung
lingkungan hidup
1 Meningkatnya
kualitas perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
1 Peningkatan penerapan
prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
1
Meningkatkan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan pada air serta udara
di wilayah saluran irigasi primer
dan sekunder serta simpul-
simpul kepadatan transportasi
V V V V V
Badan
Lingkungan Hidup
VI - 27
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
maupun perusahaan
2 Meningkatkan upaya penegakan
hukum lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan yang
konsisten
V V V V V
Badan
Lingkungan Hidup
3 Meningkatkan upaya
perlindungan dan konservasi sumberdaya alam untuk
pembangunan berkelanjutan
V V V V V
Badan
Lingkungan Hidup
2
Peningkatan peran serta
lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup
1 Meningkatkan pemberdayaan dan
pelatihan bagi lembaga serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup
V V V V V
Badan
Lingkungan Hidup
3 Peningkatan kemandirian desa dalam penyediaan energi
terbarukan
1 Penyediaan saran dan prasarana pengembangan energi terbarukan V V V V V
Badan Lingkungan
Hidup
4 Peningkatan pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha pertambangan
1 Penyiapan regulasi serta
penerapan insentif bagi kegiatan usaha pertambangan
V V V V V
Badan
Lingkungan Hidup
5 Penurunan luas lahan kritis 1 Penetapan lokasi prioritas
rehabilitasi hutan dan lahan serta
dengan model pelaksanaannya V V V V V
Dinas Hutbun
2 Optimalisasi rehabilitasi hutan
dan lahan kritis di luar kawasan
hutan dan lahan rawan bencana serta lahan hutan rakyat dengan
fungsi penyangga
V V V V V
Dinas Hutbun
3 Pembentukan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) V V V V V
Dinas Hutbun
VI - 28
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
4 Penguatan kelembagaan petani
hutan rakyat V V V V V
Dinas Hutbun
5 Pelatihan dan pendampingan
pada kelompok tani hutan tentang penanaman dan
pengelolaan hutan
V V V V V
Dinas Hutbun
6 Meningkatkan
pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan
hidup
1 Meningkatnya
sistem pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan
hidup
1 Optimalisasi pemanfaatan
hasil hutan
1 Pelatihan dan pendampingan
penerapan teknik agroforestry V V V V V
Dinas Hutbun
2 Optimalisasi dan pengawasan
industri hasil hutan
1 Pelatihan dan pendampingan
kemampuan manajerial dan
teknis pelaku usaha industri
hasil huan
V V V V V
Dinas Hutbun
2 Penyediaan dan diseminasi data
potensi bahan baku kayu dan
hasil hutan non kayu V V V V V
Dinas Hutbun
3 Fasilitasi perijinan dan kepastian
usaha bidang industri hasil hutan
kayu V V V V V
Dinas Hutbun
4 Pengawasan dan pemantauan
illegal logging V V V V V
Dinas Hutbun
5 Penguatan kapasitas dan
Koordinasi instansi terkait, baik
pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam
SVLK
V V V V V
Dinas Hutbun
6 Fasilitasi persiapan SVLK bagi
industri hasil hutan V V V V V
Dinas Hutbun
VI - 29
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
7 Transparansi Penguatan
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas
Kayu /SVLK V V V V V
Dinas Hutbun
8 Fasilitasi penilaian SVLK bagi
industri hasil hutan V V V V V
Dinas Hutbun
9 membangun dan memperkuat
jaringan pasar baik regional
maupun internasional komoditas hasil hutan ber SVLK
V V V V V
Dinas Hutbun
VI - 30
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategis
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
1 Menciptakan tata
kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional
1 Mewujudkan
organisasi yang
tepat fungsi dan tepat ukuran
1
Penataan sistem dan
kelembagaan yang tepat
fungsi dan tepat ukuran
1 Penataan kelembagaan sesuai
dengan kebutuhan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada
V V V V V
Bagian
Organisasi
2 Penyusunan SOP SKPD 2 Standarisasi sistem tata kerja
SKPD V V V V V
Bagian
Organisasi
2 Regulasi yang lebih
tertib, tidak
tumpang tindih dan
kondusif
1
Penataan regulasi daerah dan
produk hukum daerah
1 Meningkatkan ketersediaan
produk hukum yang
implementatif V V V V V
Bagian Hukum
2 Meningkatkan komunikasi dan
sinkronisasi antara Pemerintah
Daerah, DPRD, dan masyarakat V V V V V
Sekretariat
DPRD
3 SDM aparatur yang berintegritas,
netral, kompeten,
capable,
profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera
1 Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur
1 Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan
pemberhentian sesuai dengan
kompetensi, dengan
menggunakan pendekatan merit
sistem
V V V V V
Badan Kepegawaian
Daerah
2 Meningkatkan kapasitas aparatur
pemerintahan daerah melalui
pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan
pegawai yang disesuaikan dengan
kebutuhan unit kerja
V V V V V
Badan
Kepegawaian
Daerah
3 Peningkatan disiplin aparatur
V V V V V
Badan Kepegawaian
Daerah
VI - 31
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategis
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
4 Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih
1
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja
pemerintah daerah
1 Meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan dan
kinerja pemerintah daerah V V V V V
Inspektorat
2 Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan V V V V V
Inspektorat
2
Meningkatkan tata kelola
kearsipan
1 Meningkatkan penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
V V V V V
Kantor Arsip,
PDE dan Perpustakaan
2 Meningkatkan pembinaan dan
ketersediaan sarana dan
prasarana kearsipan V V V V V
Kantor Arsip,
PDE dan
Perpustakaan
5 Mewujdkan
pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang handal
1 Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan
anggaran yang seimbang
1 Peningkatan pelayanan
perbendaharaan dengan terbitnya
SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD
V V V V V
DPPKAD
2 Pengendalian tingkat liquiditas
kas daerah minimal 1 bulan gaji
ditambah 10% V V V V V
DPPKAD
3 Penyusunan laporan keuangan
daerah yang akurat dan
memenuhi standar serta
penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap
tahunnya
V V V V V
DPPKAD
4 Peningkatan prosentase pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa V V V V V
DPPKAD
5 Standarisasi harga satuan barang V V V V V Bagian
VI - 32
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategis
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
Perlengkapan
6 Penetapan Perda APBD tepat
waktu V V V V V
DPPKAD
7 Peningkatan PAD, khususnya
pajak daerah V V V V V
DPPKAD
2
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset
daerah yang berorientasi
pada kepentingan publik
1 Peningkatan prosentase keakuratan data neraca aset
V V V V V DPPKAD
2 Peningkatan jumlah tanah asset
daerah yang telah bersertifikat V V V V V
DPPKAD
3 Peningkatan jumlah pemanfaatan asset daerah guna peningkatan
PAD V V V V V
DPPKAD
6 Meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas kinerja
birokrasi
1 Peningkatan kualitas
monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan
kegiatan
1
Meningkatkan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
V V V V V
Bappeda
2
Meningkatkan ketersediaan data
dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
V V V V V
Bappeda,
Bagian Pembangunan
3
Meningkatkan koordinasi
administrasi pemerintahan
V V V V V
Bagian Adm.
Pemerintahan,
Bagian Adm. Perekonomian,
Bagian Humas,
Bagian Adm.
SDA
4
Meningkatkan fasilitasi
penyelenggaraan peringatan hari
besar agama dan nasional V V V V V
Bagian Adm.
Kesra
VI - 33
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategis
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
5 Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah secara
elektronik
V V V V V
Bagian Perlengkapan
6
Membangun komunikasi dan
kerjasama dengan berbagai
kekuatan yang ada di masyarakat V V V V V
Bagian Umum
7 Pelayanan prima
sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
1 Peningkatan kualitas layanan
dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan
1
Fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan V V V V V
Semua SKPD
2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap
informasi pembangunan
daerah
1 Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan
lembaga lainnya V V V V V
Bagian Humas
2
Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
V V V V V
Bagian Humas
3
Mengembangkan teknologi
komunikasi dan informasi dalam
penyebarluasan informasi pembangunan daerah
V V V V V
Kantor Arsip,
PDE dan
Perpustakaan
8 Birokrasi dengan
integritas dan kinerja yang tinggi
1
Mewujudkan perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan aspiratif
1
Meningkatkan koordinasi
perencanaan pembangunan daerah
V V V V V
Bappeda
2
Meningkatkan ketersediaan
dokumen perencanan
pembangunan daerah V V V V V
Bappeda
VI - 34
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategis
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
3 Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung
perencanaan pembangunan
daerah
V V V V V
Bappeda
2
Meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam
pembangunan
1
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam musyawarah
perencanaan pembangunan desa V V V V V
BPMPD
3
Meningkatkan kinerja SKPD 1 Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD
V V V V V Bagian Organisasi
2 Meningkatkan
kualitas layanan
perijinan
1 Terwujudnya
kepastian
pelayanan perizinan bidang usaha
1 Meningkatkan efektivitas
pelayanan perizinan
1 Peningkatan mutu perijinan dan
validasi dokumen perijinan V V V V V
BPP
2 Penyusunan dan pemanfaatan
sistem informasi layanan publik,
aplikasi perijinan dan
meningkatkan SDM pelayanan perizinan
V V V V V
BPP
3 Pengawasan perijinan,
penyelesaian pengaduan
masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan
perizinan
V V V V V
BPP
4 Peningkatan tertib administrasi
perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang
perizinan
V V V V V
BPP
3 Peningkatan kualitas layanan
kependudukan
1 Meningkatnya cakupan layanan
administrasi
kependudukan
1
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
1 Mengembangkan sistem pemeliharaan data
kependudukan dan pencatatan
sipil
V V V V V
Dinas Kependudukan
dan Capil
VI - 35
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategis
SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018
2 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan
kependudukan dan pencatatan
sipil
V V V V V
Dinas Kependudukan
dan Capil
3
Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
V V V V V
Dinas
Kependudukan
dan Capil
4 Meningkatkan
kualitas pelayanan
pemerintahan desa
1 Meningkatnya
kapasitas aparatur
pemerintahan desa
1
Meningkatkan kualitas
pelayanan pemerintah desa
1
Meningkatkan kapasitas aparatur
pemerintahan desa V V V V V
BPMPD
2
Fasilitasi penyerahan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten ke desa.
V V V V V
BPMPD
VII - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
7.1 KEBIJAKAN UMUM
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang
menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah
daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui
kebijakan umum diperoleh kesinambungan strategi serta program-
program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian
indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan
umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai
program yang paling efektif mencapai sasaran.
Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan
program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat
perspektif sesuai strateginya, yaitu:
1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang
dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan
dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus
diberikan. Kebijakan pada persepektif masyarakat ini di arahkan pada:
memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan
mengutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan
berkebutuhan khusus; Meningkatkan efisiensi usaha tani; serta
Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi
operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong
proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa
publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang
sesuai. Kebijakan pada perspektif proses internal ini di arahkan pada:
pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; meningkatkan
sistem pelayanan publik yang prima; Peningkatan kualitas monitoring,
evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan; serta Mewujudkan
perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang
mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa
VII - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi
informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
Kebijakan pada perspektif kelembagaan ini di arahkan pada: Penataan
sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur; serta Optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi
jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi
belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan
daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kebijakan
pada perspektif keuangan ini diarahkan pada: Meningkatkan
akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah; Meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang; serta
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik.
Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan
program prioritas yang tepat, maka dipermudah dengan penentuan tema
kebijakan umum per tahun. Tema kebijakan umum per tahun tersebut
disusun guna memudahkan pemerintah kabupaten dalam menentukan
titik berat prioritas pemerintah kabupaten dalam menjalankan strategi-
strategi yang telah disusun. Tema kebijakan umum Kabupaten Jombang
per tahun adalah:
1. Pemantapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik,
merupakan tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di
tahun pertama (2014);
2. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang
pertumbuhan kawasan, merupakan tema kebijakan umum Pemerintah
Kabupaten Jombang di tahun kedua (2015);
3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah,
merupakan tema kebijakan umum pemerintah Kabupaten Jombang di
tahun Ketiga (2016);
4. Pemantapan kawasan strategis dan kemandirian pangan, merupakan
tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun
keempat (2017);
5. Perwujudan jombang sejahtera untuk semua, merupakan tema
kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun kelima
(2018).
VII - 3 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
5.2 Program Pembangunan Daerah
Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan
program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian
sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat
berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya
mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi
program prioritas yang bersifat strategis. Kesinambungan sasaran sampai
dengan program dan SKPD penanggungjawabnya tersaji dalam tabel
berikut.
VII - 4 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Jombang
MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERAGAMA
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
1 Terwujudnya
toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat
1 Peningkatan
kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat
1
Fasilitasi
peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan
Peningkatan sarana
prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan
1 Persentase sarana
yang dibantu
80% 92% Otonomi Daerah Bag. Adm. Kesra
2 Persentase lembaga dan kegiatan keagamaan yang difasilitasi
86,97% 92,00% Otonomi Daerah Bag. Adm. Kesra
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah
1
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
Pengembangan wawasan kebangsaan
1 Tidak terjadi konflik SARA di Jombang
Tidak terjadi konflik SARA
Tidak terjadi konflik SARA
Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
2
Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1 Jumlah kenakalan remaja
Data belum tersedia
Menurun 5% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
Partisipasi sosial masyarakat
1 Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang
teridentifikasi
Belum terdapat tokoh
yang teridentifikasi
Terdapat 2 tokoh
pahlawan yang diakui
Sosial Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
2 Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum
1 Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP
1 Meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Jumlah linmas terlatih
841 total anggota terlatih
1.971 anggota terlatih
Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
VII - 5 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2
Meningkatkan kemampuan aparatur satpol PP
Peningkatan SDM aparatur satuan polisi pamong praja
1 Persentase polisi pamong praja terlatih
31 latsar, 20 jambore, 6
ppns dari 194 personil
95% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
Satpol PP
2 Peningkatan pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
1 Meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku
Peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
1 Angka kriminalitas 8,38 8,33 Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Perlindugan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
1 Kasus pelanggaran HAM
117 pelanggaran
78 Pelanggaran
Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
3 Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku
1
Memantau pelanggaran dan penegakan perda dan perkada
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 Tingkat penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah
10% 40% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
Satpol PP
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
1 Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum
_ 90% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
Satpol PP
2 Meningkatkan
kewaspadaan dini dan pengendalian gangguan dan ketentraman umum
Pemeliharaan
kamtribmas dan pencegahan tindak kriminal
1 Tidak terjadi
kerawanan daerah
Tidak terjadi Tidak terjadi Kesatuan
Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
Bakesbangpol
Linmas
Pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
1 Tidak terjadi AGHT
- Tidak terjadi AGHT
Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
VII - 6 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
3 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
1 Peningkatan kesadaran politik dan berdemokrasi bagi masyarakat
1
Meningkatkan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi
Pendidikan politik masyarakat
1 Persentase pemilih menggunakan hak pilihnya
70.26% menggunakan
hak pilih
85% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
2 Organisasi kemasyarakatan
yang aktif
- 44% Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Perlindugan Masyarakat
Bakesbangpol Linmas
4 Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat
1 Peningkatan upaya pencegahan permasalahan sosial
1
Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Penanganan PMKS 1 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan
10% 50% Sosial Dinsos Nakertrans
2
Peningkatan aksesibilas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial
Penyediaan sarana dan prasarana sosial
1 Kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial
1.540 orang yang
mendapatkan pelayanan
2.575 orang yang
mendapatkan pelayanan
Sosial Dinsos Nakertrans
2
Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial
59% dari 100 LKS
75% dari 100 LKS
Sosial Dinsos Nakertrans
Pembinaan lingkungan sosial bidang sosial
1 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT
- 3,27 Sosial Dinsos Nakertrans
VII - 7 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
5 Menurunnya dampak bencana
1 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
1
Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi daerah potensi bencana
Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran
1 Persentase ancaman bencana
59,12% 34,12% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
BPBD
2
Meningkatkan
kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)
Tanggap darurat
penanggulangan bencana
1 Pemenuhan
kebutuhan dasar bagi korban bencana
80% 100% Kesatuan
Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
BPBD
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
1 Persentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non-struktural) dan terekonstruksi (struktural)
20% daerah terdampak bencana
rekonstruksi
100% daerah terdampak bencana
rekonstruksi
Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat
6 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga
1
Peningkatan budaya dan prestasi olah raga
1
Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi
Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
1 Jumlah atlit berprestasi olah raga
40 atlit 40 atlit Kepemudaan dan Olahraga
Dispora budpar
2
Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
1 Jumlah sarana dan prasarana OR
1 stadion belum
representatif, 1 GOR, 1
kolam renang belum
memenuhi
standar
1 stadion representatif,
1 GOR, 1 kolam renang
memenuhi standar, 1
lapangan tenis
indoor
Kepemudaan dan Olahraga
Dispora budpar
2
Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan
1
Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan
Peningkatan peran serta kepemudaan
1 Persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan
40% 48% Kepemudaan dan Olahraga
Dispora budpar
VII - 8 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
7 Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah
1
Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah
1 Penguatan terhadap kelompok dan pelaku seni dan budaya lokal
Pengembangan nilai budaya
1 Persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi
5% 8% kebudayaan dan pariwisata
Dispora budpar
2 Meningkatkan
apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal
Pengelolaan
keragaman budaya
1 Jumlah event seni
dan budaya
50 event 250 event kebudayaan dan
pariwisata
Dispora budpar
3
Peningkatan sarana dan prasarana kesenian
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya
Belum ada data
3 unit sarpras kesenian dan
8 kali kerjasama
budaya
kebudayaan dan pariwisata
Dispora budpar
8 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
1 Peningkatan kualitas hidup serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
1
Meningkatkan KIE tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
1 Persentase SKPD yang teradvokasi gender
- 100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPKB
2
Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan
anak
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan dan jumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak
72,4% 100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPKB
VII - 9 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
3
Fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
1 Cakupan SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- 8 layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPKB
4
Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan
Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1 Persentase organisasi perempuan yang dibina
100% 100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPKB
VII - 10 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
1
Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh
masyarakat
1 Peningkatan akses layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah
1 Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Anak Usia Dini
1 APK PAUD 95,25% 96,25% Pendidikan Dinas Pendidikan
2
Meningkatkan ketersediaan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang
memadai
Pendidikan Non Formal
1 Angka Melek Huruf 94,35% 97,35% Pendidikan Dinas Pendidikan
3
Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal
Pendidikan Luar Biasa
1 Persentase SLB mendapatkan fasilitasi
100% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan
4
Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu
Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi ringan)
1 Persentase jumlah sekolah dasar yang dilakukan rehabilitasi ringan
90,00% 92,50% Pendidikan Dinas Pendidikan
Pembangunan/pe-ningkatan lapangan
olah raga sekolah dasar
1 Meningkatnya sarana dan
prasarana sekolah dasar
- 200 Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi sedang/berat)
1 Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik
90% 92,39% Pendidikan Dinas Pendidikan
VII - 11 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 Tahun (Pembangunan)
1 Rasio kelas per siswa
1:28 1:28 Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun
1 Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik
97,68% 97,84% Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan akses layanan pendidikan menengah
1 Persentase SMA dalam kondisi baik
91,25% 96,75% Pendidikan Dinas Pendidikan
Pengembangan pendidikan inklusi
1 Persentase anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan
69,75%
79,25 Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan prasarana penunjang sekolah dasar
1 Rasio bangku per siswa
1:2 1:2 Pendidikan Dinas Pendidikan
2
Meningkatnya kualitas pendidikan
1
Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah
1
Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
1 Persentase guru PAUD yang bersertifikasi
14,20% 39,20% Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
penunjang mutu pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
2 Persentase guru SD yang bersertifikasi
50,13 75,13 Pendidikan Dinas Pendidikan
VII - 12 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
3 Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan
global, nasional, regional, maupun lokal
3 Persentase guru SMP yang bersertifikasi
59,47 80,47 Pendidikan Dinas Pendidikan
4 Persentase guru
SMA/SMK yang bersertifikasi
40,99 74,29 Pendidikan Dinas Pendidikan
4 Penataan manajemen pelayanan pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun
1 Angka kelulusan SD
99,89% 99,89% Pendidikan Dinas Pendidikan
5 Mengembangkan jiwa kewirausaha-an di lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal
Peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun
1 Angka kelulusan SMP
98,02% 98,02% Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan menengah
1 Angka kelulusan SMA
98,62% 98,62% Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Rata-rata Nilai UAN/UAS
7,91 7,85 Pendidikan Dinas Pendidikan
Manajemen pelayanan pendidikan
1 Persentase sekolah yang terakreditasi A
12,58% 22,58% Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase sekolah yang terakreditasi B
67,14 77,14% Pendidikan Dinas Pendidikan
3 Persentase sekolah
yang terakreditasi C
20,28 0,28% Pendidikan Dinas Pendidikan
Pembangunan/ peningkatan perpustakaan sekolah dasar
1 Persentase SD mempunyai perpustakaan
48,39% 68,39% Pendidikan Dinas Pendidikan
VII - 13 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
Peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 6 tahun
1 Rata-rata Nilai UASBN/UAS SD
7,56 7,67 Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan prasarana penunjang mutu
pendidikan dasar 9 tahun
1 Persentase SMP yang memenuhi standar sarpras
60,68% 75,84% Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 9 tahun
1 Rata-rata Nilai UAN/UAS
7,12 7,50 Pendidikan Dinas Pendidikan
Peningkatan prasarana penunjang mutu pendidikan menengah
1 Persentase sekolah SMA memenuhi standar sarpras
55,25% 71,75% Pendidikan Dinas Pendidikan
3
Meningkatnya minat baca masyarakat
1
Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan
1 Meningkatkan jumlah dan koleksi buku perpustakaan daerah serta
pembinaan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
1 Jumlah pengunjung perpustakaan daerah
78.730 orang 94.230 orang Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan KPDE
2 Jumlah buku perpustakaan perpustakaan daerah
12.180 judul buku
17.180 judul buku
Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan KPDE
3 Jumlah koleksi perpustakaan
daerah
24.307 eksemplar
42.775 eksemplar
Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan
KPDE
4
Meningkatnya Angka Harapan Hidup
1
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
1
Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan status gizi masyarakat, Pengendalian penyakit menular
Standarisasi pelayanan kesehatan
1 Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
75,98% 80% Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Persentase puskesmas yang terakreditasi
0% 100%
VII - 14 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, Pengembangan sumber daya manusia kesehatan
3 Cakupan rawat jalan
42,64% 90%
4 Cakupan rawat inap
0,8% 15%
2 Meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1 Persentase puskesmas
memenuhi standar
0% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan masalah kesehatan
Peningkatan aparatur kesehatan
1 Dokter yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
18 org 59 org Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
18 orang 102 org Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Terpenuhinya
kebutuhan tenaga administrasi perkantoran
4 Org 64 org Kesehatan Dinas Kesehatan
4
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan
Obat dan perbekalan kesehatan
1 Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar
85,29% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
Pengawasan obat dan makanan
1 Menurunnya penyalahggunaan
25,6% 20% Kesehatan Dinas Kesehatan
VII - 15 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
bahan berbahaya pada makanan
Upaya kesehatan masyarakat
1 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin)
53,1% 75% Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
81,3% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
0,37% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/
dokter kecil
95,86% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
5 Cakupan pelayanan kesehatan remaja
82,18% 85% Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Persentase pelayanan
gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum
2,09% 4% Kesehatan Dinas Kesehatan
7 Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal
3,28% 50% Kesehatan Dinas Kesehatan
VII - 16 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1 Cakupan desa siaga aktif
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan Posyandu Purnama
70% 75% Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Cakupan penyuluhan P3
Napza oleh petugas kesehatan
5,57% 23% Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Cakupan rumah
tangga sehat
47,8% 58% Kesehatan Dinas Kesehatan
Perbaikan gizi masyarakat
1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Menurunkan prevalensi bumil KEK
4,06 2,00 Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Menurunkan prevalensi balita stunting
10,6 7,5 Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
5 Menurunkan
prevalensi gizi kurang
5,87 1,8 Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Menurunkan prevalensi gizi buruk
0,58 0,2 Kesehatan Dinas Kesehatan
7 Cakupan balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
91,05% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan
VII - 17 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
8 Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
70,43% 92% Kesehatan Dinas Kesehatan
9 Cakupan ASI Eksklusif
71,9% 85% Kesehatan Dinas Kesehatan
1
0
Cakupan Kadarzi 83,37% 88% Kesehatan Dinas Kesehatan
Pengembangan lingkungan sehat
1 Penerapan tatanan desa sehat
0% 30% Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan rumah sehat
71,41% 76% Kesehatan Dinas Kesehatan
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1 Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD
38,71/ 100.000 pddk
36,00/ 100.000 pddk
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Persentase angka kematian (CFR) kasus DBD
1,59% < 1% Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
86,47% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Persentase penemuan dan
penanganan penderita DBD
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
5 Persentase penemuan baru
penderita TB paru (BTA +)
49,8% 60% Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Persentase angka kesembuhan TB paru (BTA +)
90,40% 92% Kesehatan Dinas Kesehatan
7 Persentase suspek penderita TB MDR yang mendapat pengobatan
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
VII - 18 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
8 Menurunnya prevalensi kasus HIV
0,012 < 0,5 Kesehatan Dinas Kesehatan
9 Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat
pengobatan
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
10
Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
11
Persentase penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
100% > 90% Kesehatan Dinas Kesehatan
12
Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)
88,9% > 90% Kesehatan Dinas Kesehatan
13
Persentase pemeriksaan kontak insentif kusta
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
14
Persentase penemuan penderita pneumonia balita
8,35% 20% Kesehatan Dinas Kesehatan
15
Persentase penemuan dan penanganan anak balita dengan diare
75,10% 80% Kesehatan Dinas Kesehatan
16
Persentase pencegahan dan pemberantasan filariasis
100% > 90% Kesehatan Dinas Kesehatan
VII - 19 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
17
Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual
- 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
18
Cakupan desa/ kelurahan UCI
89,87% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
19
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
20
AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15th
1,98 ≥ 2 Kesehatan Dinas Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1 Angka kematian anak balita
15,22 per 1000 KH
8 per 1000 KH Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan
pelayanan anak balita
72,95% 90%
3 Cakupan deteksi dini tumbuh anak balita
69,65% 74%
4 Cakupan deteksi dini tumbuh prasekolah
67,67% 73%
Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1 Cakupan pelayanan kesehatan pra
lansia dan lansia
21,13% 70% Kesehatan Dinas Kesehatan
Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1 Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) sebanyak
1.160 1.556 Kesehatan Dinas Kesehatan
VII - 20 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
816 IRTP pada akhir tahun 2018
2 Persentase TPM yang diawasi
62% 80% Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Persentase TPM
yang memenuhi syarat
50% 70% Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Pengawasan bahan berbahaya pada makanan
2 kali 2 kali Kesehatan Dinas Kesehatan
Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu
1 Angka kematian ibu
96,72 per 100.000 KH
88 per 100.000 KH
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
86% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
94% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Cakupan pelayanan nifas
90% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan
5 Cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani
88,31% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Cakupan persalinan oleh
bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
90% 95% Kesehatan Dinas Kesehatan
7 Cakupan peserta KB aktif
79% 80% Kesehatan Dinas Kesehatan
Peningkatan kesehatan dan
1 Angka kematian bayi
14,25 per 1000 KH
11,50 per 1000 KH
Kesehatan Dinas Kesehatan
VII - 21 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
keselamatan anak 2 Cakupan kunjungan bayi
97% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Cakupan BBLR yang ditangani
100% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Cakupan neonatus resiko tinggi/
komplikasi yang ditangani dan dirujuk
78% 83% Kesehatan Dinas Kesehatan
Program peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan RSUD Jombang
1 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan RSUD Jombang
75% 100% Kesehatan RSUD Jombang
Pengadaan, peningkat sarana dan prasarana RSUD Jombang
1 Persentase capaian Standar Minimal Sarana Prasarana Penunjang layanan rujukan di RSUD Jombang
70% 95% Kesehatan RSUD Jombang
Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang
1 Persentase capaian standard sarana dan prasarana kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
75% 100% Kesehatan RSUD Jombang
Program Jaminan
Kesehatan Daerah bagi masyarakat
1 Persentase capaian
pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien KJS di RSUD Jombang
100% 100% Kesehatan RSUD Jombang
Pelayanan kesehatan RSUD Ploso
1 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso
60% 100% Kesehatan RSUD Ploso
VII - 22 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso
1 Persentase capaian jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap RSUD Ploso
kunjungan rawat inap 4.157 dan rawat jalan
34.850
kunjungan rawat inap 9.233 dan rawat jalan
12.257
Kesehatan RSUD Ploso
Pengadaan, peningkat sarana
dan prasarana RSUD Ploso
1 Persentase capaian Standar Minimal
Sarana Prasarana Penunjang layanan
rujukan di RSUD Ploso
90% 100% Kesehatan RSUD Ploso
5
Terkendalinya pertumbuhan penduduk
1
Pengendalian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang
1
Meningkatkan pembinaan, kepesertaan, dan kemandirian ber-KB
Program Keluarga Berencana
1 Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur
76,60% 77,10% Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
BPPKB
2 Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1 Rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun
100,00% 100,00% Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
BPPKB
3 Meningkatkan
pembinaan ketahanan keluarga
Pembinaan peran
serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1 Persentase anggota
keluarga tribina dan UPPKS yang ber-KB
100% 100% Keluarga
berencana dan keluarga sejahtera
BPPKB
4
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan
informasi kependudukan
Pengembangan model operasional Bina Keluarga
Balita-Posyandu-Pendidikan Anak Dini Usia
1 Persentase Bina Keluarga Balita-Posyandu-
Pendidikan Anak Dini Usia
100% 100% Keluarga berencana dan keluarga
sejahtera
BPPKB
Pengendalian penduduk
1 Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga
1,74% 1,70% Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
BPPKB
6
Terwujudnya
ketersediaan dan
1 Penguatan
pasokan pangan
1 Penyusunan dan
pembuatan peta
Penguatan
ketersediaan dan
1 Tercukupinya
ketersediaan energi
4.100
kal/kap/hr
4.350
kal/kap/hr
Ketahanan
Pangan
Kantor Ketahanan
Pangan
VII - 23 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
cadangan pangan daerah
dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk
baik kuantitas, kualitas dan keamanannya
ketersediaan pangan daerah, sentra produksi pangan lokal spesifik daerah;
cadangan pangan perkapita per hari
2 Pembinaan dan pelatihan dalam
rangka peningkatan ketersediaan
pangan berbahan baku lokal;
2 Tercukupinya ketersediaan
protein per kapita perhari
110 gr/kap/hr
110 gr/kap/hr
Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
3 Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat;
3 Tercukupinya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
100 ton/th dan 250
kg/tri bulan
100 ton/th dan 250
kg/tri bulan
Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
4 Penguatan kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat
7
Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah
1 Penyediaan informasi harga, pasokan, akses pangan serta terjaminnya Stabilisasi harga dan pasokan
pangan di daerah
1 Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat
produsen dan konsumen di pasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan
Peningkatan distribusi dan akses pangan
1 Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
80% 95% Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
VII - 24 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
2 Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya
mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan);
2 Persentase fluktuasi harga harga dan pasokan pangan
15% 10% Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
3 Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan;
4 Penguatan peran dan fungsi
kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan
pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan
8
Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan
pangan daerah
1
Mewujudkan pola konsumsi dan pemanfaatan
pangan yang memenuhi kaidah
1 Penyediaan data pendukung konsumsi pangan
(Data dan peta Pola Konsumsi Pangan)
Penganekaragaman Pangan
1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
80 90 Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
VII - 25 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan
2 Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat
2 Tercukupinya konsumsi energi per kapita per hari
1.804 Kal/kap/hr
2.150 Kal/kap/hr
3 Penyuluhan,
Pembinaan dan pengembangan
penganekaragam-an konsumsi pangan
3 Tercukupinya
konsumsi protein per kapita perhari
44,2
gr/kap/hr
57,0
gr/kap/hr
2 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
1 Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan
Peningkatan Keamanan Pangan
1 Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
50% 90% Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
2 Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
3 Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
4 Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar
5 Penyuluhan / Pembinaan / Pelatihan keamanan pangan di sekolah dalam rangka
VII - 26 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual jajanan
anak sekolah;
6 Pembinaan dan
pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
7 Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
8 Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan
9 Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten
10
Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten
9
Penanganan kerawanan pangan
1 Peningkatan Sistem
1 Pengembangan sistem isyarat dini
Penanganan Kerawanan Pangan
1 Persentase penanganan
50% 80% Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
VII - 27 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Program
Capaian Kinerja Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah
2 Penguatan kelembagaan untuk Pencegahan dan penanganan rawan pangan
daerah rawan pangan
3 Penangulangan kerawanan pangan
4 Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan
VII - 28 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN MERATA
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung
jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
1 Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian
daerah
1 Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani
1 Peningkatan penambahan bahan organik ke lahan pertanian melalui pengembalian
limbah pertanian
Peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian
1 Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1%
- 40 Ha Pertanian Dinas Pertanian
2 Peningkatan pemanfaatan tanaman pupuk hijau dan agen hayati oleh petani
3 Peningkatan populasi musuh alami
2 Meningkatkan efisiensi usaha tani
1 Substitusi tanaman tembakauyang kurang produktif dengan tanaman hortikultura
Pembinaan lingkungan sosial bidang pertanian
1 Luas lahan tembakau yang disubstitusi menjadi lahan holtikultura
- 200 ha Pertanian Dinas Pertanian
2 Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yg berkelanjutan
Peningkatan produksi pertanian
1 Produksi pertanian tanaman pangan
Padi 415.560 ton; jagung
197.353 ton; kedelai 8.258
ton
padi 2.223.440 ton;
jagung 982.949 ton;
kedelai 46.643 ton
Pertanian
Dinas Pertanian 3 Fasilitasi
permodalan dan sarana produksi
pertanian serta pembinaan penanganan pasca panen
4 Pendampingan dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida
VII - 29 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
5 Membangun dan merehabilitasi prasarana pertanian
Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan
1 Tercapainya Indeks pertanaman
205 210 Pertanian Dinas Pertanian (2014)
6 Fasilitasi alat mesin pertanian penunjang
penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi
Peningkatan penerapan teknologi pertanian
1 Produktivitas tanaman pangan
padi 57,62 ku/Ha; jagung 69,47 Ku/Ha;
kedelai 16,18 Ku/Ha
padi 62 ku/Ha; jagung
72 Ku/Ha;
kedelai 18,5 Ku/Ha
Pertanian
Dinas Pertanian
7 Membangun dan merehabilitasi infrastruktur lahan pertanian
Pengelolaan lahan tanaman pertanian
1 Peningkatan jalan usaha tani dalam kondisi baik
8% 11,75% Pertanian
Dinas Pertanian
Pengelolaan lahan tanaman perkebunan
1 Peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik
2 km 46 km Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)
3
Meningkatkan efisiensi usaha tani Perkebunan
1 Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yg berkelanjutan
Peningkatan produksi perkebunan
1 Produksi tanaman perkebunan
Tebu 978.023,8 ton;
tembakau 47.402,47 ton daun basah; kopi 474,79
ton ose kering;
cengkeh 765,82 ton
bunga kering; kakao 141,3
ton biji kering
tebu 990.000 ton; tembakau
57.000 ton; kopi 565 ton; cengkeh 853 ton; kakao
167 ton
Pertanian
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
1 Tercapainya produksi benih tanaman perkebunan
Kelapa 8.000 btg, Nilam 50.000 stek
Kakao 10.000 btg, kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg
Pertanian
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)
2 Menggali dan mengoptimalkan
potensi perkebunan
Peningkatan penerapan teknologi
perkebunan
1 Produktivitas tanaman
perkebunan
Tebu 82.600 kg/ha/tahun
batang tebu;
tebu 85.600 kg/ha/th;
kopi 640
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
VII - 30 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
3 Fasilitasi sarana dan prasarana produksi perkebunan
Kopi 404 kg/ha/thn ose
kering, Cengkeh 400
kg/ha/th bunga kering, Kakao 528,45
kg/ha/thn biji kering
kg/ha/th; cengkeh 450 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th
4 Fasilitasi alat mesin perkebunan
penunjang penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi
6 Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana infrastruktur lahan Perkebunan
Pengelolaan lahan tanaman perkebunan
1 Peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik di kawasan perkebunan
2 Km 156 km Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
7 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi permodalan, sarana prasarana usaha
untuk meningkatkan kualitas bahan baku komoditi tembakau dan cengkeh
Pembinaan lingkungan sosial bidang perkebunan
1 Jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan
cengkeh
260 petani 750 petani Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pembinaan lingkungan sosial
1 Jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh
260 petani 150 petani Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)
Peningkatan kualitas bahan baku
1.
Produktivitas tembakau yang berkualitas
11.116 kg/ha/tahun daun basah
15.628 kg/ha/th
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4 Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan
berbasis teknologi
1 Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi
peternakan
Peningkatan penerapan teknologi peternakan
1 Jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak
2.000 ekor 2.500 ekor Pertanian
Dinas Peternakan dan Perikanan
VII - 31 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
dan keunggulan sumberdaya lokal
2 Peningkatan kerjasama dengan balai penelitian dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil
ternak
2 Kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception)
1,5 ekor 1,48 ekor
3 Kelahiran Hasil IB 21.333 ekor 28.675 ekor
4 Calving Interval
(jarak kelahiran)
17 bulan 15 bulan
3 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan
5 Pelayanan IB 40.000 straw 55.000 straw
6 Akseptor 26.600 ekor 37.000 ekor
5 Mengembangkan usaha peternakan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis
1 Penyediaan sarana produksi usaha peternakan
Peningkatan produksi hasil peternakan
1 Produksi hasil ternak: a. Daging b. Telur c. Susu d. Populasi ternak
ruminansia e. Populasi unggas f. Kecukupan
protein hewani dari bahan asal hewan
g. Nilai tukar petani sub
sektor peternakan
h. Konsumsi hasil peternakan: -. Daging:
-. Telur: -. Susu:
17.459 ton 12.641 ton 6.502 ton
276.619 ekor
8.143.389 ekor 7,17
gr/kap/hr
141,74
11,57
kg/kap/th 8,46
kg/kap/th 3,94
18.878 ton 14.263 ton 7.248 ton
312.025 ekor
9.058.000 ekor 7,95
gr/kap/hr
172,93
12,20
kg/kap/th 9,11
kg/kap/th 3,00
Pertanian
Dinas Peternakan dan Perikanan
2 Peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan
peternakan
3 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan usaha budidaya ternak
4 Penerapan standarisasi untuk
produk peternakan
5 Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk peternakan di dalam dan luar daerah
VII - 32 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
kg/kap/th kg/kap/th
6 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi akses permodalan, sarana prasarana usaha
budidaya ternak/ ikan
Pembinaan lingkungan sosial bidang peternakan dan perikanan
1 Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan
keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi
160 petani 800 peternak Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan
6
Meningkatkan kesehatan hewan dan kualitas produk peternakan
1 Pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1 Angka kejadian penyakit ternak
35% 18% Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan
2 Angka kematian ternak
12% 5%;
2
Pengawasan, pengendalian peredaran dan peningkatan kualitas produk
hasil ternak (kesehatan masyarakat veteriner)
3 Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di
masyarakat
70% 85%
7 Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan
berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal
1 Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi,
produktivitas perikanan dan pengolahan pasca panen
Pengembangan budidaya perikanan
1 Tercapainya produksi ikan budidaya
15.551,4 ton 15.761 ton Kelautan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
2 NTP sub sektor perikanan
74 84
2 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan
VII - 33 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
melalui teknologi terapan
3 Penyediaan sarana dan prasarana usaha budidaya perikanan dan
pembenihan ikan
4 Penggunaan dan produksi induk/ benih unggul untuk usaha budidaya perikanan
5 Optimalisasi akses
pemasaran dan informasi pasar produk perikanan
Optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1 Tercapainya
konsumsi makan ikan
15,20
kg/kap/thn
17,00
kg/kap/th
Kelautan dan
Perikanan
Dinas Peternakan
dan Perikanan
8 Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi
1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan
Perencanaan umum jaringan irigasi
1 Tersediannya dokumen perencanaan jaringan irigasi
15 dokumen 15 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pengelolaan jaringan irigasi
1 Persentase air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi
100% 100% Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pemeliharaan berkala jaringan
irigasi
1 Jumlah bangunan irigasi yang
dipelihara
1 dam 5 dam Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan
2 Jumlah embung
yang dipelihara
1 embung 1 embung
3 Jumlah saluran irigasi yang dipelihara
90 saluran irigasi
73 saluran irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi
1 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi
18 dam 10 dam Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
VII - 34 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Jumlah embung yang direhabilitasi
1 embung 7 embung
3 Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi
21 saluran irigasi
69 saluran irigasi
Pengembangan,
pengelolaan, dan
konservasi sumber daya air
1 Jumlah embung
yang dibangun
- 4 embung Pekerjaan Umum Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan 2 Jumlah waduk yang dibangun
- 1 waduk
3 Tersedianya tanah untuk pembangunan embung/waduk
- 3,45 ha
4 Tersusunnya dokumen studi kelayakan
- 1 dokumen
5 Tersusunnya dokumen DED
- 1 dokumen
Pembangunan
infrastruktur pengelolaan air tanaman pertanian
1 Tercapainya Indeks
pertanaman
205 230 Pertanian
Dinas Pertanian
Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan
1 Tercapainya Indeks pertanaman
205 210 Pertanian
Dinas Pertanian (2014)
Rehabilitasi infrastruktur pengelolaan air tanaman pertanian
1 Persentase jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya
- 40% Pertanian Dinas Pertanian
Pembangunan/
rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal pertanian
1 Peningkatan
sarana prasarana air (sumur dangkal)
5 unit 306 unit Pertanian Dinas Pertanian
VII - 35 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal pertanian/ perkebunan
1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)
5 unit 18 unit Pertanian Dinas Pertanian (2014)
Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dalam pertanian/ perkebunan
1 Terbangunnya sumur dalam
3 unit 4 unit
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)
Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dalam pertanian
1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dalam)
- 5 unit Pertanian Dinas Pertanian
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana dam parit pertanian
1 Jumlah dam parit yang terbangun/ terehabilitasi
_ 3 unit Pertanian Dinas Pertanian
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana embung pertanian
1 Tercapainya jumlah embung dalam kondisi baik
_ 1 unit Pertanian Dinas Pertanian
Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana
sumur dangkal pertanian/perkebunan
1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur
dangkal)
23 unit 102 Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)
Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal
perkebunan
1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)
23 unit 103 unit Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
VII - 36 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan
1 Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun
- 7 km Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Rehabilitasi
infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan
1 Panjang JITUT
yang terehabilitasi
- 137 m Pertanian Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana sumur dalam perkebunan
1 Terbangunnya sumur dalam
3 unit 3 unit Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air
1 GHIPPA yang mendapatkan pembinaan
20 lembaga 79 lembaga Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
1 Kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif
30 lembaga 84 lembaga Pertanian Dinas Pertanian
2
Memantapkan kawasan agropolitan
1
Meningkatkan fungsi dan peran kawasan agropolitan
sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata
1 Peningkatan fungsi dan peran cluster perikanan di kawasan
agropolitan
Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster Perikanan
1 Persentase produksi dan produktivitas ikan di kawasan
agropolitan
produksi ikan 7.930 ton;
produktivitas 233,56 ton/ha
produksi ikan 7.933,5 ton; produktivitas
233,68 ton/ha
Kelautan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
2 Peningkatan fungsi dan peran cluster Tanaman Pangan di Kawasan agropolitan
Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan
1 Produksi dan produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan
padi 103.568 ton ; jagung 50.221 Ton ; kedelai 431
Ton;
padi 114.194 ton ; jagung 59.117 Ton ; kedelai 483
Ton;
Pertanian Dinas Pertanian
VII - 37 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan
padi 57,62 ku/Ha; jagung 69,47 Ku/Ha; kedelai 16,18 Ku/Ha
padi 62,5 ku/Ha; jagung 72,5 Ku/Ha; kedelai 19 Ku/Ha
Pengembangan
Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan di Mojowarno, Bareng,
dan Ngoro
1 Produksi tanaman
pangan di kawasan agropolitan
padi 103.568
ton; jagung 50.221 ton; kedelai 431
ton
padi 106.885
ton; jagung 57.486 ton; kedelai 432 ton;
Pertanian Dinas pertanian
(2014)
2 Produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan
padi 57,62 ku/Ha; jagung 69,47 ku/Ha; kedelai 16,18
ku/Ha
padi 58,5 ku/Ha; jagung 70,5 Ku/Ha; kedelai 17 Ku/Ha
3 Peningkatan fungsi dan peran cluster Holtikultura di Kawasan agropolitan
Pengembangan kawasan agropolitan cluster hortikultura
1 Produktivitas hortikultura di kawasan agropolitan
Cabe 38,76 ku/ha, tomat 30,44 ku/Ha; durian 51,03
kg/pohon
Cabe 42,37 ku/ha, tomat 32,95 ku/Ha; durian 55,24
kg/pohon
Pertanian Dinas Pertanian
2 Produksi hortikultura di kawasan agropolitan
Cabe 174 ton; tomat 49 ton, Durian 531
ton
Cabe 191 ton; tomat 54 ton, Durian 575
ton
4 Peningkatan fungsi dan peran cluster Perkebunan di Kawasan
agropolitan
Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perkebunan di wonosalam,
bareng, ngoro dan mojowarno
1 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di
kawasan agropolitan
kopi 404 kg/ha/th;
cengkeh 400 kg/ha/th;
kakao 528,45 kg/ha/th
kopi 634 kg/ha/th;
cengkeh 406 kg/ha/th;
kakao 550 kg/ha/th
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
kopi 474,79 ton; cengkeh
765 ton; kakao 141,3
ton
kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao
140 ton
VII - 38 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perkebunan
1 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di kawasan agropolitan
kopi 404 kg/ha/th;
cengkeh 400 kg/ha/th;
kakao 528,45 kg/ha/th
kopi 634 kg/ha/th;
cengkeh 406 kg/ha/th; kakao 550 kg/ha/th
Pertanian
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
kopi 474,79 ton; cengkeh
765 ton; kakao 141,3
ton
kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao
140 ton
5 Peningkatan fungsi dan peran cluster Peternakan di Kawasan agropolitan
Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster Peternakan
1 Populasi dan produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan
daging 3.393 ton; telur 152
ton; susu 5.562 ton; populasi
ruminansia 458.227 ekor;
unggas 1.776.700
ekor
daging 49.332 ton; telur 892
ton; susu 32.873 ton;
populasi ruminansia
481.640 ekor; unggas
2.250.388 ekor
Pertanian Dinas peternakan dan perikanan
6
Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di Kawasan agropolitan
Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di kawasan agropolitan
1 Jumlah koperasi di wilayah agropolitan
123 121 Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
2 Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan;
121 121
3 Jumlah koperasi
sehat
1 Kop 10 Kop
2 Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irgasi serta kondisi
jaringan irigasi
1
Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan di
kawasan
Pemeliharaan berkala jaringan irigasi di kawasan agropolitan
1 Jumlah bangunan irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan
agropolitan
5 dam 4 dam Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
VII - 39 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
agropolitan 2 Panjang saluran irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan
5 saluran 28 saluran irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi di kawasan agropolitan
1 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan
7 dam 5 dam Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2 Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan
5 saluran irigasi
41 saluran irigasi
Rehabilitasi infrastruktur
kawasan agropolitan cluster tanaman pangan
1 Persentase infrastruktur
pertanian yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan agropolitan
0% 25% Pertanian Dinas Pertanian
Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan
cluster tanaman pangan
1 Peningkatan infrastruktur pertanian di
kawasan agropolitan dalam kondisi baik
10% 35% Pertanian Dinas Pertanian
3
Peningkatan kuaitas dan kapasitas penanganan jalan
1
Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan
Pemeliharaan berkala jalan di kawasan agropolitan
1 Panjang jalan yang dipelihara di kawasan agropolitan
13 ruas 21 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
VII - 40 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
dan jembatan sebagai infrastruktur penunjang di kawasan agropolitan
penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan agropolitan
Rehabilitasi jalan di kawasan agropolitan
1 Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan
- 10 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Rekonstruksi/ peningkatan
struktur jalan di kawasan agropolitan
1 Panjang jalan yang ditingkatkan di
kaawasan agropolitan
1 ruas 61 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan
Penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan
agropolitan
1 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan
agropolitan
3 duiker 1 duiker Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di kawasan agropolitan
2 ruas 8 ruas tembok penahan jalan
Pembangunan jembatan di kawasan agropolitan
1 Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan
- 8 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan di kawasan agropolitan
1 Panjang jembatan direhabilitasi di kawasan agropolitan
1 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pemeliharaan berkala jalan desa di kawasan agropolitan
1 Panjang jalan desa yang dilakukan pemeliharaan
berkala di kawasan agropolitan
12 ruas 7 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan desa di kawasan agropolitan
1 Panjang jalan desa yang dilakukan peningkatan berkala di kawasan agropolitan
- 3 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
VII - 41 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
Penanganan bangunan pelengkap jalan desa di kawasan agropolitan
1 Panjang jalan desa yang dibangun pelengkapnya di kawasan agropolitan
- 8 ruas tembok penahan jalan
Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pemeliharaan
berkala jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan pemeliharaan berkala di kawasan agropolitan
19 ruas 15 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta
Karya
Rehabilitasi jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan
1 Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi di kawasan agropolitan
0 8 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya
Rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan
1 Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan di kawasan agropolitan
3 ruas 31 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya
Penanganan bangunan pelengkap jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan
1 Ruas jalan desa yang dibangun perlengkapannya di kawasan agropolitan
8 ruas 4 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya
Pembangunan jalan
dan jembatan di lingkungan permukiman kawasan agropolitan
1 Ruas jalan
lingkungan yang terbangun di kawasan agropolitan
0 40 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta
Karya
2 Jumlah jembatan yang dibangun di kawasan
agropolitan
1 unit
VII - 42 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan permukiman kawasan agropolitan
1 Ruas jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan
0 11 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya
4
Revitalisasi kelembagaan koperasi
1 Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan koperasi di Kawasan Agropolitan
Revitalisasi koperasi berbasis agribisnis di kawasan agropolitan SKPP I
1.
Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan;
121 - Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
5 Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengembangan pasar pengumpul distribusi
1 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pasar pengumpul distribusi serta akses informasi pasar, ketersediaan produk, dan jadwal panen komoditas/ produk
Sistem resi gudang 1 Berfungsinya program sistem resi gudang
_ 1 SRG Perdagangan Dinas Perindagpas
Penataan dan penyediaan pasar pengumpul distribusi di Kawasan Agropolitan
1 Rasio produk agropolitan yang didistribusikan
0% 26 : 26 Perdagangan Dinas Perindagpas
6 Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk pertanian
1
Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha serta Penyediaan informasi pasar dan pasokan
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
1 Jumlah pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian
1 Pola kemitraan
10 pola Pertanian Dinas Pertanian
Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1 Jumlah kemitraan jaringan pemasaran hasil
produksi peternakan
5 inti dan 100 plasma
5 inti dan 130 plasma
Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan
7 Mengembangkan produk turunan/ olahan komoditas pertanian
1 Peningkatan Penerapan teknologi pengolahan hasil pasca panen pertanian
Pengembangan produk hasil agribisnis menjadi bahan jadi atau setengah jadi
1 Terwujudnya produk beras oleh kelompok tani
100 ton 2.000 ton Pertanian
Dinas Pertanian
VII - 43 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Fasilitasi akses informasi pengolahan hasil pertanian
3 Fasilitasi sarana prasarana
pengolahan hasil produksi pertanian
3
Meningkatkan kesejahteraan petani
1 Menjadikan kelembagaan petani sebagai basis penyuluhan
1 Aktualisasi data kelembagaan petani tanaman pangan
Peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan
1 NTP subsektor Tanaman Pangan
108 115 Pertanian Dinas Pertanian
2 Pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan
3 Bimbingan teknis bagi petani tanaman pangan
4 Aktualisasi data kelembagaan petani tanaman perkebunan
Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan
1 NTP Subsektor Perkebunan
106,45 108,5 Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5 Pembinaan
kelembagaan petani tanaman perkebunan
6 Bimbingan teknis bagi petani tanaman perkebunan
VII - 44 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian
1 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor Perkebunan
Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan
1 Jumlah kelompok binaan yang bermitra
32 kelompok 16 kelp Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 Peningkatan status kelompok binaan:
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kel. Lanjut 1.096 kelompok
1.101 Kelompok
Kel. Mandiri 32 kelompok 27 Kelompok
2 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh pertanian lapangan sub sektor perkebunan
Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
1 Jumlah kelompok binaan yang bermitra
32 kelompok 34 kelompok
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)
2 Peningkatan status kelompok binaan: -. Klp. lanjut: -. Klp. mandiri:
1.096 klp 32 klp
1.093 klp 35 klp
3 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan tanaman perkebunan
Pemberdayaan
penyuluh pertanian lapangan
1 Rasio penyuluh
pertanian yang mendapatkan pelatihan : Pelatihan 1 kali Pelatihan 2 kali Pelatihan > 3 kali
40% 30% 30%
15% 30% 55%
Pertanian Dinas Pertanian
4 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor pertanian
5 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas
penyuluh pertanian lapangan sub sektor
pertanian
Pemberdayaan penyuluh peternakan/
perikanan lapangan
1 Jumlah kelompok ternak/ikan binaan
9 kelompok 21 kelompok Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan
2 Jumlah kelompok binaan yang bermitra
20% 20%
6 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan sub sektor pertanian
3 Klasifikasi kelompok ternak: a. Pemula b. Madya c. Mandiri
201 klp 4 klp 1 klp
206 klp 14 klp 4 klp
VII - 45 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
7 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor peternakan/ perikanan
4 Tercapainya klasifikasi kelompok ikan: a. Pemula b. Madya c. Mandiri
41 klp 11 klp 1 klp
86 klp 20 klp 3 klp
8 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh lapangan peternakan/ perikanan
9 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan peternakan/ perikanan
4
Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh
1
Penyediaan infrastruktur penunjang pada Kawasan Prioritas
1
Pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan
prioritas
Pengembangan kawasan prioritas
1 Terfasilitasinya dokumen penunjang percepatan
penanganan infrastruktur jalan desa
- 10 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
2 Terfasilitasinya sarana dan prasarana pada kawasan perbatasan antar
daerah
- Pembangunan 50%
Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
2
Penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso
1
Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso
Pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso
1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso
- Pembangunan 50%
Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
VII - 46 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
3 Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan pada sekitar interchange tol
1
Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol
Pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan sekitar interchange tol
1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol
- Pembangunan 50%
Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
2
Penataan dan pengembangan manajemen sistem transportasi pada kawasan sekitar interchange tol
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada kawasan sekitar interchange tol
1 Tertatanya manajemen transportasi di wilayah interchange tol
- 50% Perhubungan Dishubkom
5
Tumbuh-kembangnya sentra-sentra industri olahan
1
Membangun dan memperkuat sentra-sentra industri
1 Peningkatan daya saing (kualitas dan keberagaman produk) ; serta penyediaan sarana dan prasarana produksi IKM
Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
1 Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi
145 sentra IKM
169 sentra IKM
Perindustrian Dinas Perindagpas
Pengembangan industri kecil dan menengah
1 Volume usaha industri kecil dan menengah
415.436.911. 000
486.002.424. 000
Perindustrian Dinas Perindagpas
2 Membangun jaringan dan sentra industri
Pengembangan sentra-sentra industri potensial
1 Pengembangan sentra-sentra industri potensial
4 sentra 24 sentra Perindustrian Dinas Perindagpas
Penataan struktur industri
1 Penataan struktur industri yang baik
88 IKM 100 IKM Perindustrian Dinas Perindagpas
Pembinaan industri 1 Jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau
yang berproduksi
37.713.600 batang (7 PR)
158.329.464 batang (5 PR)
Perindustrian Dinas Perindagpas
6
Meningkatnya jaringan pemasaran industri
1
Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk
1 Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku IKM
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1 Persentase kualitas barang yang berdar di masyarakat sesuai standar yang
berlaku
65% 95% Perdagangan Dinas Perindagpas
VII - 47 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Persentase akurasi alat ukur/ timbangan melalui tera ulang UTTP
66% 80%
Pembinaan lingkungan sosial
bidang perindustrian dan perdagangan
1 Jumlah IKM yang mendapatkan
pembinaan/ bantuan di lingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT
125 IKM 700 IKM IHT Perdagangan Dinas Perindagpas
2
Penyediaan informasi pasar dan pasokan bagi IKM
Peningkatan dan pengembangan ekspor
1 Tercapainya nilai ekspor
US$ 94.351.272
US$ 110.361.924
Perdagangan Dinas Perindagpas
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1 Tercapainya volume perdagangan
US$ 231.713.339
US$ 397.136.826
Perdagangan Dinas Perindagpas
Pembinaan pedagang kakilima dan asongan
1 Jumlah PKL dan asongan yang terbina
835 PKL 1015 PKL Perdagangan Dinas Perindagpas
Pengelolaan Pasar Daerah
1 Tercapainya PAD pasar daerah
3.487.126.950 3.641.155.000 Perdagangan Dinas Perindagpas
2 Jumlah pedagang dalam pasar daerah
8.998 pedagang
9.331 pedagang
7
Meningkatnya potensi wisata
daerah
1 Meningkatkan potensi
1 Mengembangkan dan membangun
pusat-pusat wisata unggulan
Pengembangan pemasaran
pariwisata
1 Meningkatnya jumlah kunjungan
wisata
1.425.000 Orang
1.525.000 Orang
Kebudayaan dan pariwisata
Dispora budpar
2 Meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata serta kerjasama antar daerah
Pengembangan destinasi pariwisata
1 Meningkatnya jumlah obyek wisata
1 lokasi (tirta wisata)
3 lokasi (tirta wisata, air
terjun tretes, air terjun
sekar
pudaksari,
Kebudayaan dan pariwisata
Dispora budpar
VII - 48 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
kedung cinet
3 Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan
Pengembangan Kemitraan
1 Meningkatnya jumlah media promosi pariwisata
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
Kebudayaan dan pariwisata
Dispora budpar
8
Meningkatnya
keberdayaan ekonomi masyarakat desa
1 Meningkatkan
pemberdayaan dan penguatan lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa
1 Penguatan
perekonomian desa melalui BUMDes dan lembaga ekonomi desa
Pembentukan/
pengembangan BUMdes
1 Persentase desa
memiliki BUMDes
0 100% Pemberdayaan
Masyarakat Desa
BPMPD
Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa
1 Persentase LKM yang mendapat pelatihan, meningkatnya persentase LKM yang mendapatkan bantuan permodalan
75% 100% Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
2 Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
Peningkatan Keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
1 Pengurus LPMD yang terlatih, jumlah posyandu aktif
75 80% Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
9
Menurunnya jumlah pengangguran
1 Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya
1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
1 Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan
70% 100% Ketenagakerjaan Dinsos Nakertrans
2 Mengembangkan
kewirausahaan
Peningkatan
kesempatan kerja
1 Persentase pencari
kerja yang ditempatkan
31% 38% Ketenagakerjaan
dan transmigrasi
Dinsos
Nakertrans
2 Meningkatkan hubungan industrial
1 Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial
Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
1 Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial
10 kasus 5 kasus Ketenagakerjaan dan transmigrasi
Dinsos Nakertrans
3 Meningkatkan 1 Pelatihan Pembinaan 1 Persentase pencari 1% 5% Ketenagakerjaan Dinsos
VII - 49 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
kapasitas, keterampilan, dan sikap perilaku pencari kerja
keterampilan bagi pencari kerja
lingkungan sosial bidang tenaga kerja
kerja yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT
dan transmigrasi Nakertrans
2 Meningkatkan peran dan fungsi
lembaga ketenagakerjaan
Pengembangan kerjasama dengan
wilayah pengiriman transmigran
1 Meningkatnya jumlah
transmigran yang ditempatkan
35 org 160 org Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Dinsos Nakertrans
10
Peningkatan Kesempatan dalam berwirausaha
1 Menciptakan iklim kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif dan kondusif
1 Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing produk UMKM
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1 Meningkatnya jumlah wirausaha baru
75 WUB 608 WUB Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
Penciptaan iklim UMKM yang kondusif
1 Terwujudnya produk UMKM berdaya saing
10 produk UMKM
10 produk UMKM
Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
2 Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan UMKM
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)
0 UMKM 25 UMKM Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
3 Fasilitasi peluang
pangsa pasar dan kemitraan UMKM
2
Revitalisasi kelembagaan koperasi
1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1 Tercapainya jumlah koperasi aktif
766 kop aktif 526 kop aktif Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
2 Peningkatan kapasitas dan volume usaha koperasi
2 Tercapainya jumlah koperasi sehat
7 Kop 26 Kop
3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi
Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
1 Meningkatnya jumlah koperasi sehat
150 Kop 230 Kop Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
VII - 50 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
11
Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian
1 Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi wanita
1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi wanita
Pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita
1 Persentase koperasi wanita yang diberdayakan
319 Kopwan 319 Kopwan Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
2 Peningkatan
kapasitas dan volume usaha koperasi wanita
3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi wanita
12
Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal
1 Meningkatkan efektivitas promosi potensi penanaman modal daerah
1 Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi potensi penanaman modal daerah (Gelar potensi daerah, gathering)
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN/PMA)
17 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6
PMDN)
28 PMA/PMDN
Penanaman Modal
Kantor Penanaman Modal
2 Tercapainya nilai Investasi (PMDN dan PMA)
Rp. 11.260.185.02
1.678
Rp. 15.010.185.02
1.678
2 Penyediaan
informasi dan akses informasi potensi penanaman modal daerah
3 Persentase tenaga
kerja yang terserap di sektor industri
5% (14.104
pekerja)
5,05% (total
tambahan orang yang
bekerja sejumlah
14.814 orang)
4 Rasio daya serap tenaga kerja
38,98 48,00
5 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
_ 100%
6
Tercapainya Nilai Investasi (PMDN dan PMA)
Rp. 11.260.185.02
1.678
Rp. 15.010.185.02
1.678
VII - 51 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi di daerah
1 Peningkatan pelayanan bidang penanaman modal yang kualitas dan kuantitas memadai
Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN/PMA)
17 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6
PMDN)
28 PMA/PMDN
Penanaman Modal
Kantor Penanaman Modal
2 Fasilitasi diklat
aparatur bidang penanaman modal
3 Peningkatan akses berinvestasi di daerah
4 Pemberian kemudahan berinvestasi aman dan nyaman di daerah
5 Penyediaan sistem investasi yang handal di daerah
VII - 52 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 4. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal
1 Peningkatan penanganan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan serta peningkatan keberlangsungan pengoperasian fungsi jalan kabupaten
1 Mengoptimalkan percepatan rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan
strategis, dan pemeliharaan berkala jalan
Perencanaan umum jalan dan jembatan
1 Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun
9 dokumen 5 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2 Tersedianya
kebutuhan aspal
800 drum 6.396 drum Pekerjaan Umum Dinas PU Bina
Marga dan Pengairan
3 Terwujudnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
0,4962 Ha 0,25 ha Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
4 Jumlah dokumen studi kelayakan
dan kajian lingkungan yang disusun
- 10 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan
Pemeliharaan rutin jalan
1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin
20 ruas 104 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Rekontruksi/ peningkatan struktur jalan
1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan
4 ruas 209 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Penanganan bangunan
pelengkap jalan
1 Panjang jalan kabupaten yang
dengan patok ruang milik jalan
112.500 m rumija
20.450 m rumija
Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan
2 Jumlah duiker yang dibangun pada jalan kabupaten
- 12 duiker Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
VII - 53 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
3 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan kabupaten
4 ruas 28 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pembangunan jembatan
1 Jumlah jembatan yang dibangun
4 buah 18 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1 Jumlah jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara
3 buah 5 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pembangunan jalan desa
1 Panjang jalan desa yang dilakukan pembangunan
20 ruas 3 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pemeliharaan berkala jalan desa
1 Panjang jalan desa yang dilakukan pemeliharaan
berkala
20 ruas 43 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan desa
1 Panjang jalan desa yang dilakukan rehabilitasi
- 9 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Penanganan bangunan pelengkap jalan desa
1 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan desa
4 ruas 24 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pembangunan jalan desa penghubung antar
pemukiman
1 Ruas jalan desa yang dilakukan pembangunan
23 ruas 3 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pemeliharaan rutin jalan desa penghubung antar pemukiman
1 Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan rutin
- 10 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Pemeliharaan berkala jalan desa penghubung antar
1 Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan
63 ruas 77 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
VII - 54 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
pemukiman berkala
Rehabilitasi jalan desa penguhubung antar pemukiman
1 Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi
0 4 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
Rekonstruksi/peningkatan struktur
jalan desa penghubung antar pemukiman
1 Ruas jalan desa yang dilakukan
peningkatan/ rekonstruksi struktur
7 ruas 145 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan
Penanganan bangunan pelengkap jalan desa penghubung antar pemikiman
1 Ruas jalan desa yang dibangun tembok penahan
24 ruas 5 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2 Peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan
1
Meningkatkan struktur jalan strategis kabupaten melalui pelebaran dan overlay
Pemeliharaan berkala jalan
1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan berkala
25 ruas 102 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
3 Peningkatan keberlangsungan pengoperasian fungsi jalan kabupaten
1
Meningkatkan pembangunan bangunan pelengkap jalan serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk menambah umur manfaat dan umur ekonomis
jalan
Rehabilitasi jalan 1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi
- 32 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
4 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan
1
Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perbekalan penunjang fungsi kebinamargaan
Penyelenggaraan laboratorium kebinamargaan
1 Terwujudnya pelayanan laboratorium kebinamargaan yang optimal
100% 100% Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
VII - 55 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Peningkatan peralatan dan perbekalan
1 Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal
100% 100% Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
5
Peningkatan kecukupan dan kelayakan atribut
persandangan jalan
1 Meningkatkan pengawasan kondisi struktur jalan dan
pengendalian pemanfaatan aset jalan melalui sistem informasi manajemen jalan
Pengawasan dan pengendalian
1 Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan
pengendalian
1 dokumen 5 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2
Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan
jalan
Penerangan jalan umum
1 Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang
465 titik 742 titik Perhubungan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2 Jumlah penerangan jalan umum yang diperbaiki/ berfungsi kembali
795 titik 4.041 titik Perhubungan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
6 Peningkatan pengembangan energi listrik perdesaan
1 Meningkatkan penyediaan energi listrik bagi masyarakat miskin di wilayah desa sekitar hutan
Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan energi tidak terbarukan
1 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sambungan listrik
98 RTM 622 RTM ESDM Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
2 Meningkatnya
kualitas lingkungan
permukiman
1 Peningkatan
prasarana dan sarana
permukiman yang berkualitas
1
Meningkatkan
rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana di lingkungan permukiman perkotaan
Pembangunan
jalan dan jembatan di lingkungan
permukiman
1 Ruas jalan
lingkungan permukiman yang
dibangun
- 288 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta
Karya
VII - 56 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Ruas jembatan di lingkungan permukiman yang dibangun
- 2 unit Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan di
lingkungan permukiman
1 Ruas jalan lingkungan permukiman yang
dilakukan pemeliharaan
- 109 ruas Pekerjaan Umum
Dinas PU Cipta Karya
2
Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan formal
1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan formal
Pengembangan dan pengelolaan perumahan
1 Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal
-
8 lokasi Perumahan Dinas PU Cipta Karya
Pengembangan perumahan
1 Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan (PSU)
- 2 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
3 Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi
1 (a) Meningkatkan penyediaan MCK komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan; (b) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dasar bagi
masyarakat miskin; (c) Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan perkotaan
Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah domestik
1 Jumlah MCK komunal yang dibangun
78 lokasi 92 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
2 Jumlah IPAL komunal yang dibangun
13 unit 26 unit Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
4
Peningkatan cakupan
1
(a) Meningkatkan eksplorasi dan
Pengembangan kinerja pengelolaan
1 Tereksplorasinya sumber air di
3 lokasi 24 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
VII - 57 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
pelayanan air minum di daerah rawan air bersih
eksploitasi air bersih di daerah rawan air bersih serta pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan; (b)
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola air bersih perdesaan
air minum/air bersih
kawasan rawan air bersih
2 Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih
24 lokasi 36 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
3 Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih
8 lokasi 22 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
4 Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih
0 2 lembaga Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
5
Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pelayanan air limah domestik
1 (a) Meningkatkan pengelolaan persampahan dari control landfill menjadi sanitary landfill; (b) Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; (c) Meningkatkan volume sampah yang tereduksi; (d) Meningkatkan cakupan daerah
layanan penanganan persampahan
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1 Terwujudnya TPA
sanitary landfill yang optimal
- Operasional 85%
Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
2 Jumlah TPS/TPST yang dibangun
35 unit 4 unit Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
3 Volume sampah yang tereduksi
5 ton 7 ton Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
4 Cakupan layanan pengelolaan persampahan
37 lokasi 42 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
6
Peningkatan penataan drainase perkotaan
1
(a) Meningkatkan penataan serta operasi dan pemeliharaan
Pembangunan drainase/trotoar
1 Tertatanya saluran drainase/trotoar diperkotaan dan pedesaan
20 lokasi 229 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
VII - 58 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
drainase perkotaan; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase
Rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ trotoar
1 Optimalisasi fungsi drainase/trotoar di perkotaan dan pedesaan
12 lokasi 57 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
7 Peningkatan
kuantitas dan kualitas rumah layak huni
1 Meningkatkan
hunian yang layak bagi masyarakat miskin
Rehabilitasi rumah
tidak layak huni
1 Jumlah RTLH yang
direhabilitasi
5.740 rtlh 1.120 rtlh Perumahan Dinas PU Cipta
Karya
8 Peningkatan penyediaan pemakaman umum daerah
1 Meningkatkan jumlah serta luasan pemakaman umum daerah
Pengelolaan areal pemakaman
1 Jumlah lokasi pemakaman yang tertata
5 lokasi 25 lokasi Perumahan Dinas PU Cipta Karya
2 Luasan makam milik daerah
- 1 ha Perumahan Dinas PU Cipta Karya
9
Peningkatan penataan kawasan
permukiman kumuh perkotaan
1 Meningkatkan perencanaan dan
revitalisasi kawasan kumuh perkotaan
Pengembangan kinerja penataan
bangunan dan lingkungan permukiman
1 Permukiman kawasan kumuh
yang dilakukan penataan
- 5 kawasan Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
2 Terfasilitasinya pelayanan di bidang penataan bangunan dan lingkungan
- 21 kecamatan Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
3 Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa
konstruksi
1 Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah
1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa
konstruksi
Pengembangan jasa konstruksi
1 Jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan
20 penyedia 100 penyedia Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya
4
Terwujudnya
pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah
1 Pengembangan
manajemen tranportasi massal yang terintegrasi antar pusat-pusat layanan
1 Meningkatakan
pengembangan angkutan masal menuju ke pusat-pusat pendidikan dan daerah terpencil
Peningkatan
pelayanan angkutan
1 Pengembangan/
peremajaan trayek angkutan masal
25 trayek 25 trayek Perhubungan Dishubkom
VII - 59 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
2
Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah
1 Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi yang layak bagi pengguna angkutan massal
Peningkatan prasarana dan fasilitas transportasi LLAJ
1 Jumlah terminal/ subterminal/halte yang dibangun/ dikembangkan
10 unit halte 20 unit halte Perhubungan Dishubkom
2 Jumlah terminal/ subterminal/ halte yang rehabilitasi/
dipelihara
4 unit terminal dan 10 unit halte
4 unit terminal dan 18 unit halte
Perhubungan Dishubkom
3
Peningkatan sarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan
1 Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten
Pengendalian, pengamanan lalu lintas dan peningkatan fasilitas perlengkapan jalan
1 Prosentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang
30% 60% Perhubungan Dishubkom
- Jumlah rambu-rambu dan RPPJ yang disediakan
1.500 rambu lalin dan 96
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
- Marka jalan yang tersedia
8.000 m2 10.000 m²
- Traffic Light yang dibangun
20 unit 7 unit traffic light
- Panjang guardrail yang dipasang
200 m 500 m
- Flashing yang dibangun
47 flashing 19 flashing
- Jumlah ZOSS yang disediakan
6 unit ZOSS 15 Unit ZOSS
- Jumlah traffic light dan flashing yang direhabilitasi
2 Unit Traffic Light
20 unit traffic light dan 25
Flasing
- Jumlah rambu yang direhabilitasi
1.500 buah 250 buah
- Jumlah Zona
Selamat sekolah yang direhabilitasi
6 unit ZOSS 42 Unit ZOSS
- Jumlah Marka Jalan yang direhabilitasi
8.000 m2 14.200 m2
VII - 60 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
- Jumlah Rambu Elektronik yang dibangun
29 unit Countdown
Timer
26 unit Countdown
Timer
- Jumlah Rambu Elektronik yang direhabilitasi
29 unit Countdown
Timer
45 unit Countdown
Timer
2 Meningkatkan penataan dan penertiban sempadan jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir
Pengelolaan perparkiran
1 Tertatanya ruang parkir yang memadai bagi pengguna jalan
Perkotaan Jombang
Perkotaan Jombang
Perhubungan Dishubkom
4 Peningkatan prasarana dan sarana penunjang uji kir kendaraan
1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di tempat uji kir kendaraan
Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1 Kendaraan yang dilayani pengujian kendaraan bermotor tepat waktu
100% 100% Perhubungan Dishubkom
5 Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis bagi operator dan pengusaha transportasi daerah
1 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan manajemen transportasi di daerah
Peningkatan kesadaran dan keselamatan lalu lintas
1 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Kebijakan Transportasi
- 100% Perhubungan Dishubkom
6
Peningkatan kemudahan aksesibilitas bagi
pengguna transportasi
umum massal
1 Meningkatkan pengembangan transportasi yang
berkelanjutan, bagi pengguna
transportasi umum masal di perkotaan dan terjangkau serta efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan rencana
Pembinaan dan pengelolaan sistem transportasi darat
1 Terciptanya sistem dan manajemen pelayanan
transportasi yang memadai
- 5 dokumen Perhubungan Dishubkom
VII - 61 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
pengembangan wilayah
7 Optimalisasi
penataan, pengembangan, dan pengelolaan terminal barang
1 Penataan dan
pengembangan terminal barang
Pengelolaan dan
pengembangan sarana dan prasarana terminal barang
1 Terkelolanya
fasilitasi bongkar muat barang sesuai fungsinya
1 terminal
angkutan barang
1 terminal
angkutan barang
Perhubungan Dishubkom
2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana bongkar muat barang
- 1 unit jembatan, 2 unit Forklift
dan peralatan pendukung, pembebasan lahan dan
pembangunan gudang
Perhubungan Dishubkom
5
Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan
1
Peningkatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan
1 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan pengunaan lahan sesuai dengan arahan pola maupun struktur ruang
Perencanaan tata ruang
1 Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
21 kecamatan 21 kecamatan Penataan Ruang Bappeda
2 Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengawasan
pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
1 Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang
wilayah
70% 80% Penataan Ruang Bappeda
3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang
Pemanfaatan ruang
1 Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan
842 berkas 1.250 berkas Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya
VII - 62 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
4 Meningkatkan kualitas dokumen rencana detil tata ruang sesuai dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang
Pengendalian rencana rinci tata ruang
1 Sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang
24 desa/peta 96 desa/peta Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya
2 Teridentifikasinya jumlah dan fungsi
peruntukan bangunan kawasan perkotaan
- 6 Kel/Desa Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya
2 Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
1 a) Meningkatkan penyedian ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan; (b) Meningkatkan operasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan
Pengelolaan ruang terbuka hijau
1 Luasan RTH yang dikembangkan
106,27 ha 4 ha Penataan Ruang
Dinas PU Cipta Karya
2 Luasan RTH yang dikelola
6,25 ha 9,75 ha Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya
6 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal
1 Peningkatan manajemen penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang terpadu di seluruh wilayah kabupaten
1 Meningkakan pembinaan dan pengawasan bagi pengguna komunikasi dan informatika serta partisipasi aktif
kelompok informasi masyarakat
Pengembangan komunikasi dan informatika
1 Pengembangan komunikasi dan informatika
- 1 dokumen Komunikasi & Informatika
Dishubkom
2 Kelompok KIM dilombakan dalam Pekan KIM Jawa Timur
- 12 kelompok Komunikasi & Informatika
Dishubkom
7
Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
1
Peningkatan penerapan prinsip-prinsip pembangunanyang berkelanjutan
1 Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air serta simpul-simpul
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 Dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun
10 dokumen 11 dokumen Lingkungan Hidup
BLH
VII - 63 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
kepadatan transportasi maupun perusahaan
2 Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan melalui pembinaan
dan pengawasan yang konsisten
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1 Persentase kegiatan usaha yang memiliki rekomendasi izin
lingkungan
0% 100% Lingkungan Hidup
BLH
2 Pengawasan kegiatan industri yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup
0% 10 industri Lingkungan Hidup
BLH
3 Pengelolaan limbah industri hasil tembakau yang berwawasan
lingkungan
0% 0% Lingkungan Hidup
BLH
4 Fasilitasi penyusunan dokumen UKL/ UPL bagi kegiatan usaha kecil/ menengah
0% 25 dokumen Lingkungan Hidup
BLH
5 Pelayanan penceahan pencemaran air dalam rangka
memenuhi SPM bidang LH
0% 100% Lingkungan Hidup
BLH
6 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka memenuhi SPM bidang LH
0% 100% Lingkungan Hidup
BLH
VII - 64 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
7 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam rangka memenuhi
SPM bidang LH
0% 100% Lingkungan Hidup
BLH
8 Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup
0% 100% Lingkungan Hidup
BLH
9 Menurunnya beban pencemaran air sungai di 18 titik pantau berdasarkan baku mutu parameter kunci
39% 94% Lingkungan Hidup
BLH
10
Terkendalinya kualitas udara ambien di 10 titik pantau sesuai baku mutu
10 titik 10 titik Lingkungan Hidup
BLH
1
1
Kualitas emisi dari
sumber bergerak (kendaraan dinas operasional)
0% 90% Lingkungan
Hidup
BLH
12
Persentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi 50 pemegang
20% 100% Lingkungan Hidup
BLH
VII - 65 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
dokumen lingkungan
1
3
Tersedianya
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
untuk menunjang program adipura, adiwiyata dan desa berseri
0% 100% Lingkungan
Hidup
BLH
14
Jenis parameter uji laboratorium lingkungan
3 parameter 8 parameter Lingkungan Hidup
BLH
15
Sosialisasi penurunan gas rumah kaca
- 5 kegiatan Lingkungan Hidup
BLH
16
Dokumen kajian lingkungan hidup
10 dokumen 6 dokumen Lingkungan Hidup
BLH
17
Naskah akademis dan draft raperda pengelolaan lingkungan hidup
8 dokumen 6 dokumen Lingkungan Hidup
BLH
18
Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup
0% 100% Lingkungan Hidup
BLH
3 Meningkatkan
upaya perlindungan dan konservasi
sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan
Perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
1 Rasio ketaatan
pemegang izin SIPA
0 100% Lingkungan
Hidup
BLH
2 Imbuhan air tanah 0 15 sumur resapan dan 4000 lubang
biopori
Lingkungan Hidup
BLH
VII - 66 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
3 Pedoman pengelolaan taman Kehati
0 1 dokumen Lingkungan Hidup
BLH
4 Dokumen profil Kehati
0 3 dokumen Lingkungan Hidup
BLH
5 Sarana dan
prasarana serta pengelolaan taman kehati
0 1 lokasi Lingkungan
Hidup
BLH
6 Perlindungan sumber mata air
10 lokasi 8 lokasi Lingkungan Hidup
BLH
Penataan Lingkungan
1 Keikutsertaan Kabupaten Jombang dalam program adipura
10 lokasi 10 lokasi Lingkungan Hidup
BLH
2 Sekolah yang mengikuti program adiwiyata
48 sekolah 223 sekolah Lingkungan Hidup
BLH
3 Dokumen standar gedung kantor yang berwawasan lingkungan
0 4 SKPD Lingkungan Hidup
BLH
4 Failitasi sarana penunjang ruang terbuka hijau
0 1 lokasi Lingkungan Hidup
BLH
2 Peningkatan peran serta lembaga dan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
1
Meningkatkan pemberdayaan dan
pelatihan bagi lembaga serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Peningkatan peran serta masyarakat
bidang lingkungan hidup
1 Kelompok masyarakat yang
berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup
4 pokmas; 40 kader
9 pokmas; 90 kader
Lingkungan Hidup
BLH
3 Peningkatan kemandirian desa dalam penyediaan energi terbarukan
1
Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan energi terbarukan
Pembangunan, pengembangan energi terbarukan
1 Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas
8 desa memiliki potensi
sebagai Desa
2 desa Energi SDM BLH
VII - 67 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Mandiri Energi
4 Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
pertambangan
1 Penyiapan regulasi serta penerapan insentif bagi kegiatan usaha
pertambangan
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
1 Dokumen hasil pengawasan PETI
- 4 laporan Energi SDM BLH
5
Penurunan Luas Lahan Kritis
1 Penetapan lokasi prioritas rehabilitasi hutan dan lahan serta design model pelaksanaannya
Rehabilitasi hutan dan lahan
1 Berkurangnya lahan kritis
1.600 Ha 1.100 Ha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Rehabilitasi hutan dan lahan (tebing)
1 Tercapainya penyelamatan tebing
7 tebing 11 tebing Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Rehabilitasi hutan dan lahan
(resapan)
1 Tersedianya Sumur Resapan
(unit)
115 sumur resapan
50 suur resapan
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 Optimalisasi rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan rakyat
dengan fungsi penyangga
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
1 Rehabilitasi hutan dan lahan dengan pembangunan sipil teknis dan vegetatif
dam penahan 7 unit, gully plug 2 unit,
pembgn vegetatif 400
ha
dam penahan 20 unit, gully plug 20 unit, vegetatif 800
ha
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Pembinaan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani
hutan rakyat (KTHR)
1 Kapasitas pengelola kelembagaan kelompok
1 kelompok 10 kelompok Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4 Penguatan kelembagaan petani hutan rakyat
5 Pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani hutan tentang
VII - 68 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
penanaman dan pengelolaan hutan
8
Meningkatnya
sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 Optimalisasi
pemanfaatan hasil hutan
1 Pelatihan dan
pendampingan penerapan teknik agroforestry
Pemanfaatan
potensi sumber daya hutan
1 Produksi hasil
hutan kayu
2.209,18 m3 11.000,00 m3 Kehutanan Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
2 Optimalisasi dan Pengawasan Industri Hasil Hutan
1 Pelatihan dan pendampingan kemampuan manajerial dan teknis pelaku usaha industri hasil hutan
Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
1 Terwujudnya industri hasil hutan yang berkelanjutan
53 industri 5 unit Kehutanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 Penyediaan dan diseminasi data potensi bahan baku kayu dan hasil hutan non kayu
2 Industri hasil hutan bersertifikat SVLK
1 industri 3 industri
3 Fasilitasi perijinan dan kepastian usaha bidang industri hasil hutan kayu
4 Pengawasan dan pemantauan illegal logging
5 Penguatan kapasitas dan koordinasi instansi
terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam SVLK
6 Fasilitasi persiapan SVLK bagi industri hasil hutan
VII - 69 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD
Kondisi Awal Kondisi Akhir
7 Transparansi Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu / SVLK
8 Fasilitasi penilaian SVLK bagi industri
hasil hutan
9 Membangun dan memperkuat jaringan pasar baik regional maupun internasional komoditas hasil hutan ber SVLK
VII - 70 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
1 Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
1
Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
1 Penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang ada
Pembinaan dan penataan kelembagaan
1 Persentase hasil evaluasi kelembagaan yang
ditindaklanjuti
100% 100% Otonomi Daerah Bagian Organisasi
2 Penyusunan SOP SKPD
2 Standarisasi sistem tata kerja SKPD
2 Jumlah SKPD yang memiliki SOP
19 SKPD 65 SOP SKPD
Otonomi Daerah Bagian Organisasi
2
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindiih dan kondusif
1
Penataan regulasi daerah dan produk hukum daerah
1 Meningkatkan ketersediaan produk hukum yang implementatif
Penataan peraturan perundang-undangan
1 Persentase ketersediaan produk hukum yang ditetapkan
90% 90% Otonomi Daerah Bag. Hukum
2
Meningkatkan komunikasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat
Fasilitasi perumusan produk hukum DPRD
1 Persentase kajian naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif
- 100% Otonomi Daerah Setwan
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 Rasio perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah
75% 100% Otonomi Daerah Setwan
3 SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
1
Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur
1 Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, dengan menggunakan
Pembinaan aparatur
1 Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik
80% 90% Kepegawaian BKD
VII - 71 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
pendekatan merit system
2 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan
daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja
Pengembangan aparatur
1 Persentase ketersediaan pegawai
berdasarkan analisis beban kerja
80% 90% Kepegawaian BKD
3 Peningkatan disiplin
aparatur
4
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
1 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah
1 Meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 Bobot dan jumlah temuan
4.400 temuan 4.190 temuan Otonomi Daerah Inspektorat
2
Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 Pejabat fungsional auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar
sertifikasi keahlian
22 Org Auditor
38 Org Auditor
Otonomi Daerah Inspektorat
1 Meningkatkan tata kelola kearsipan
1 Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1 Persentase instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku
90 instansi 195 instnsi Kearsipan Kantor Arsip PDE Perpustakaan
VII - 72 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan
2 Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik
5% 100% Kearsipan Kantor Arsip PDE Perpustakaan
5
Mewujdkan pengelolaan keuangan & aset daerah yang handal
1
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang
1 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan manajemen perbendaharaan daerah
1 Pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD
70% 95% Otonomi Daerah
DPPKAD
2 Pengendalian
tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%
2 Terkendalinya
tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%
70% 95%
3 Penyusunan Laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi
standar serta Penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat
waktu setiap tahunnya.
Peningkatan dan pengembangan pelaporan keuangan daerah
1 Laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi
standar serta Penyampaian laporan keuangan daerah
yang tepat waktu setiap tahunnya.
Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah Tahun
2012
Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah Tahun
2017
Otonomi Daerah DPPKAD
4 Peningkatan persentase pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
1 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
302 Desa 302 Desa Otonomi Daerah DPPKAD
VII - 73 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
5 Standarisasi harga satuan barang
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Standarisasi harga
90% 90% Otonomi Daerah Bag. Perlengkapan
6 Penetapan Perda
APBD Tepat Waktu;
Peningkatan dan
pengembangan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
1 Penetapan Perda
APBD Tepat Waktu;
Tepat waktu
(5 Bulan dari awal proses
sampai disahkan)
Tepat waktu
(5 bulan dari awal proses
sampai disahkan)
Otonomi Daerah DPPKAD
7 Peningkatan PAD khususnya pajak daerah
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah
1 PAD khususnya pajak daerah
Rp. 143.932.387.
639
Rp. 301.254.912.
030
Otonomi Daerah DPPKAD
2
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan
publik
1 Peningkatan Prosentase keakuratan data neraca aset
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset/ barang milik daerah
1 Persentase keakuratan data neraca aset
65% 90% Otonomi Daerah
DPPKAD
2 Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang telah bersertifikat
3 Peningkatan jumlah pemanfaatan asset
daerah guna peningkatan PAD
6
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
1
Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan
1 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Pengendalian dan evaluasi kinerja program
1 Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program
70% 90% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
VII - 74 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
kegiatan 2
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
1 Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah
_ 90% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Fasilitasi/
koordinasi bidang administrasi pembangunan
1 Persentase tertib
administrasi pembangunan
80% 90% Otonomi Daerah Bag. Adm.
Pembangun-an
3
Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintahan
Peningkatan Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan
1 Presentase kecamatan yang berkinerja baik
90% Otonomi Daerah Bag. Adm. Pemerintahan
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan BUMD
1 Total capaian laba BUMD
Rp 5.799.022.747
Rp 15.699.419.
738
Otonomi Daerah Bag. Adm. Perekonomian
2 Capaian laba PDAM Jombang
Rp 1.639.664.000
Rp 1.113.132.302
3 Capaian laba PD. Aneka Usaha Seger
Rp 507.767.500
Rp 1.491.581.902
4 Capaian laba PD. BPR Bank
Jombang
Rp 3.293.000.
000
Rp 12.226.678.
000
5 Capaian laba PD.
Perkebunan Panglungan
Rp
358.591.246
Rp
868.027.534
Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan
1 Terkendalinya tingkat inflasi daerah
4,0% – 5,0% 5,0% - 6,0% Otonomi Daerah Bag. Adm. Perekonomian
VII - 75 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
Pemberantasan barang kena cukai ilegal
1 Persentase rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal
Otonomi Daerah Bag. Adm. Perekonomian
Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai
1 Informasi
ketentuan di bidang cukai
30 media 30 media Otonomi Daerah Bag. Humas
Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang sumber daya alam
1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang sumber daya alam
80% 100% Otonomi Daerah Bag. Adm. SDA
Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang energi
1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang energi
80% 100% Otonomi Daerah Bag. Adm. SDA
Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang pertanian
1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang pertanian
80% 100% Otonomi Daerah Bag. Adm. SDA
4
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan
peringatan hari besar agama dan nasional
Fasilitasi administrasi kesejahteraan
masyarakat
1 Fasilitasi penyelenggaraan hari besar agama
dan nasional
80% 100% Otonomi Daerah Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat
5
Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
Pengadaan barang dan jasa melalui ULP
1 Realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara
97% 97% Otonomi Daerah Bag. Perlengkapan
VII - 76 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
secara elektronik elektronik
6
Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kekuatan
yang ada di masyarakat
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1 Persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/
WKDH
80% 90% Otonomi Daerah Bag Umum
7
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
1
Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
1
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
1 Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
90% 100% Otonomi Daerah Kecamatan
Pelayanan administrasi perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% Semua Urusan Semua SKPD
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
100% 100% Semua Urusan Semua SKPD
Peningkatan disiplin aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
100% 100% Semua Urusan Semua SKPD
Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
100% 100% Semua Urusan Semua SKPD
VII - 77 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
1
Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah
1 Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan lembaga lainnya
Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
1 Persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan
69,4% 100% Komunikasi dan Informatika
Bag. Humas
2 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Kerjasama informasi dengan mass media
1 Persentase kerjasama informasi dengan mass media
11 media 12 media Komunikasi dan Informatika
Bag. Humas
3
Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dalam
penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1 Persentase instansi terkoneksi internet
_ 500 instansi Komunikasi dan Informatika
Kantor Arsip PDE Perpustakaan
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1 Persentase kajian koneksi internet
276 Titik Koneksi
500 Titik Koneksi
Komunikasi dan Informatika
Kantor Arsip PDE Perpustakaan
8
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
1
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif
1 Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah
1 Dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS)
70% 90% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
2 Meningkatkan ketersedian
dokumen perencanan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan
ekonomi
1 Persentase ketersediaan
laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi
90% 90% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
3
Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung
Perencanaan pembangunan sosial budaya
1 Persentase ketersediaan laporan koordinasi
90% 90% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
VII - 78 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
perencanaan pembangunan daerah
perencanaan bidang sosial budaya
Perencanaan prasarana sarana
wilayah dan sumber daya alam
1 Persentase ketersediaan
laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana
80% 90% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Penelitian dan pengembangan
1 Persentase ketersediaan dokumen penelitian yang
dihasilkan
70% 90% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1 Persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
80% 93% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Kerjasama Pembangunan
1 Persentase kerjasama pembangunan
80% 93% Perencanaan Pembangunan
Bappeda
2 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1 Persentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes
85% 85% Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
VII - 79 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
3 Meningkatkan kinerja SKPD
1 Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD
Peningkatan kinerja pemerintah daerah
1 Indeks Kepuasan Masyarakat
76,59 78,5 Otonomi Daerah Bag. Organisasi
9
Terwujudnya
kepastian pelayanan perizinan bidang usaha
1
Meningkatkan
efektivitas pelayanan perizinan
1 Peningkatan mutu
perijinan dan validasi dokumen perizinan
Peningkatan mutu
pelayanan perizinan
1 Teraplikasinya
ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan
sertifikasi ISO
9001 2008
5 monev Otonomi Daerah BPP
Validasi dokumen perizinan
1 Tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon
75% 100% Otonomi Daerah BPP
Pelayanan perizinan penanaman modal
1 Penyelesaian izin penanaman modal
1.000 izin 5.300 izin Otonomi Daerah BPP
2 Penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik, aplikasi perizinan dan meningkatkan SDM pelayanan perizinan
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Tersusunnya sistem informasi perzinan
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Otonomi Daerah BPP
2 Rata-rata
penyelesaian izin 20 hari kerja
30 hari kerja 20 hari
3 Pengawasan perijinan,
penyelesaian pengaduan masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan
Peningkatan tertib administrasi
perizinan
1 Tertibnya administrasi
perizinan
70% 100% Otonomi Daerah BPP
4 Peningkatan tertib Peningkatan 1 Partisipasi 65% 90% Otonomi Daerah BPP
VII - 80 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan
partisipasi masyarakat di bidang perizinan
masyarakat untuk mengajukan izin
10
Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan
1
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1 Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil
Penataan administrasi kependudukan
1 Cakupan Penerbitan KK,
80% 100% Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dispendukcapil
2 Cakupan penerbitan KTP,
93% 100%
3 Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
100% 100%
2 Meningkatkan
ketersediaan sarana prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
Penataan
administrasi pencatatan sipil
1 Cakupan
Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang meliputi: Akta kelahiran: Akte Kematian: Akte Perkawinan: Akte Perceraian: Akte Pengakuan Anak:
18,70% 2,20% 100% 100% 100%
80% 60% 100% 100% 100%
Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Dispendukcapil
3 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
11
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
1
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa
1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1 Persentase aparatur desa yang terlatih
80% 80% Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
VII - 81 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Bidang Urusan SKPD
Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir
2 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa.
Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa
1 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten ke Desa
80% 80% Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
VIII - 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Jombang berisi
program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan
SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun
pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi
kebutuhan program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program-
program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu
indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam
penyusunan Rencana Strategis SKPD,termasuk dalam menjabarkannya
ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan
SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada
bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir
periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator
kinerja pada awal periode perencanaan.
Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 2014-2018 secara teperinci
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
URUSAN PENDIDIKAN1.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000
1.01.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000
1.01.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 38,000,000 100% 38,000,000 100% 38,000,000 100% 38,000,000 100% 38,000,000
1.01.05 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Tercapainya
dukungan aparatur
dalam pelayanan
100% 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000
1.01.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.01.15 Program pendidikan
anak usia dini
1 APK PAUD 95.25% 95.25% 480,000,000 95.51% 408,000,000 95.75% 408,000,000 96.00% 387,600,000 96.25% 436,050,000
1.01.18 Program pendidikan
non formal
1 Angka Melek Huruf 94.35% 95.35% 632,000,000 95.85% 537,200,000 96.35% 537,200,000 96.85% 510,340,000 97.35% 574,132,500
1.01.19 Program pendidikan
luar biasa
1 Persentase SLB
mendapatkan
fasilitasi
100% 100% 327,949,500 100% 278,757,075 100% 278,757,075 100% 264,819,221 100% 297,921,624
1.01.29 Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi ringan)
1 Peningkatan jumlah
sekolah dasar yang
dilakukan
rehabilitasi ringan
90.00% 92.50% 110,000,000 - - - - - - - -
1.01.30 Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi
sedang/berat)
1 Persentase sekolah
dasar dalam kondisi
baik
90.00% 92.39% 9,260,859,000
1.01.31 Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 Tahun
(Pembangunan)
1 Rasio kelas per
siswa
1:28 1:28 15,874,917,800
1.01.43 Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi ringan)
1 Peningkatan jumlah
sekolah dasar yang
dilakukan
rehabilitasi ringan
90.00% 92.00% 110,000,000 93.00% 110,000,000 94.00% 300,000,000 95.00% 337,500,000
1.01.44 Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 tahun
(rehabilitasi
sedang/berat)
1 Persentase sekolah
dasar dalam kondisi
baik
90.00% 93.00% 3,171,200,000 93.50% 3,171,200,000 94.00% 3,012,640,000 95.00% 3,389,220,000
1.01.45 Peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 6 Tahun
(Pembangunan)
1 Rasio kelas per
siswa
1:28 1:28 8,277,876,300 1:28 8,277,876,300 1:28 7,863,982,485 1:28 8,846,980,296
1.01.25 Program
peningkatan akses
layanan pendidikan
dasar 9 tahun
1 Persentase sekolah
SMP dalam kondisi
baik
97.68% 97.75% 30,194,583,180 97.78% 27,694,583,180 97.80% 27,694,583,180 97.82% 30,090,995,671 97.84% 33,852,370,130
1.01.27 Program
peningkatan akses
layanan pendidikan
menengah
1 Meningkatnya
prosentase SMA
dalam kondisi baik
94.72% 94.75% 8,589,415,700 95.25% 8,429,415,700 95.75% 8,589,415,700 96.25% 8,159,944,915 96.75 9,179,938,029
1.01.34 Program
Pembangunan/penin
gkatan lapangan
olah raga sekolah
dasar
1 Meningkatnya
sarana dan
prasarana sekolah
dasar
- 50 lembaga 2,500,000,000 50 lembaga 2,500,000,000 50 lembaga 2,500,000,000 50 lembaga 2,500,000,000
PROGRAM, INDIKATOR SERTA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014-2018
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.01.40 Program
pengembangan
pendidikan inklusi
1 Persentase anak
berkebutuhan
khusus
mendapatkan
layanan pendidikan
69.75% 71.7 30,000,000 75.75 20,000,000 76.5 225,000,000 77.3 250,000,000 79.25 25,000,000
1.01.41 Program
peningkatan
prasarana
penunjang sekolah
dasar
1 Rasio bangku per
siswa
1:2 1:2 900,000,000 1:2 460,000,000 1:2 900,000,000 1:2 855,000,000 1:2 866,400,000
1.01.20 Program
peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan
1 Meningkatnya
presentase guru
PAUD yang
bersertifikasi
14.20% 19.20% 2,308,075,200 24.20% 2,408,075,200 29.20% 2,408,075,200 34.20% 2,287,671,440 39.20% 2,402,055,012
2 Meningkatnya
presentase guru SD
yang bersertifikasi
50.13 55.13 60.31 65.13 70.31 75.13
3 Meningkatnya
presentase guru
SMP yang
bersertifikasi
59.47 70.11 72.47 74.47 77.47 80.47
4 Meningkatnya
presentase guru
SMA/SMK yang
bersertifikasi
40.99 54.29 59.29 64.29 69.29 74.29
1.01.24 Program
peningkatan mutu
pendidikan dasar 6
tahun
1 Meningkatnya angka
kelulusan SD
99.89% 99.89% 7,292,137,310 99.89% 7,292,137,310 99.89% 7,248,676,510 99.89% 7,427,635,616 99.89% 8,356,090,068
1.01.26 Program
peningkatan mutu
pendidikan dasar 9
tahun
1 Meningkatnya angka
kelulusan SMP
98.02% 98.02% 8,687,428,062 98.02% 9,287,428,062 98.02% 9,287,428,062 98.02% 11,574,910,078 98.02% 13,021,773,837
1.01.28 Program
peningkatan mutu
pendidikan
menengah
1 Meningkatnya angka
kelulusan SMA
98.62% 98.62% 2,714,982,200 98.62% 2,834,982,200 98.62% 2,714,982,200 98.62% 2,667,483,090 98.62% 3,000,918,476
2 Rata-rata Nilai
UAN/UAS
7.91 7.83 7.85 7.85 7.85 7.85
1.01.22 Program
manajemen
pelayanan
pendidikan
1 Persentase sekolah
yang terakreditasi A
12.58% 14.58% 1,067,090,000 16.58% 1,067,090,000 18.58% 1,067,090,000 20.58% 1,013,735,500 22.58% 1,013,735,500
2 Persentase sekolah
yang terakreditasi B
67.14% 69.14% 71.14% 73.14% 75.14% 77.14%
3 Persentase sekolah
yang terakreditasi C
20.28% 16.28% 12.28% 8.28% 4.28% 0.28%
1.01.33 Program
pembangunan/
peningkatan
perpustakaan
sekolah dasar
1 Persentase SD
mempunyai
perpustakaan
48.39% 48.39% 1,391,745,180 54.39% 1,391,363,213 59.39% 1,391,363,213 65.39% 1,321,795,052 68.39% 1,487,019,434
1.01.35 Program
peningkatan sarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 6
tahun
1 Meningkatnya rata-
rata Nilai UASBN/
UAS SD
7.56 7.6 6,455,995,200 7.60 150,000,000 7.60 6,049,456,000 7.60 6,620,995,200 7.67 7,448,619,600
1.01.36 Program
peningkatan
prasarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 9
tahun
1 Jumlah sekolah
SMP yang
memenuhi standar
sarpras/ jumlah
seluruh sekolah
SMP
60.68% 63.75% 410,516,600 66.78% 119,088,600 69.80% 119,088,600 72.82% 113,134,170 75.84% 127,275,941
1.01.37 Program
peningkatan sarana
penunjang mutu
pendidikan dasar 9
tahun
1 Rata-rata Nilai
UAN/UAS
7.12 7.2 7,114,000,000 7.25 7,414,000,000 7.3 7,414,000,000 7.35 7,088,300,000 7.50 7,974,337,500
1.01.38 Program
peningkatan
prasarana
penunjang mutu
pendidikan
menengah
1 Persentase sekolah
SMA memenuhi
standar sarpras
55.25% 58.55% 1,490,170,680 62.60% 1,790,170,680 65.25% 1,820,170,680 68.75% 1,778,662,146 71.75% 1,951,306,636
2
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
URUSAN KESEHATAN1.02.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885
1.02.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 247,890,000 100% 247,890,000 100% 247,890,000 100% 247,890,000 100% 247,890,000
1.02.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 27,825,000 100% 27,825,000 100% 27,825,000 100% 27,825,000 100% 27,825,000
1.02.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.02.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700
1.02.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 146,675,000 100% 146,675,000 100% 146,675,000 100% 146,675,000 100% 146,675,000
1.02.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 33,675,000 100% 33,675,000 100% 33,675,000 100% 33,675,000 100% 33,675,000
1.02.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.02.23 Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
1 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap layanan
kesehatan
75,98% 77 523,378,850 78 569,000,000 79 610,000,000 80 737,000,000 80 370,000,000
2 Meningkatnya
jumlah puskesmas
yang terakreditasi
0% 14 35 60 76 100
3 Meningkatnya
cakupan rawat jalan
42,64% 50 60 70 80 90
4 Meningkatnya
cakupan rawat inap
0,8% 3 6 9 12 15
1.02.25 Program
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
1 Meningkatnya
persentase
puskesmas
memenuhi standar
0% 14 6,023,737,900 35 1,100,000,000 60 700,000,000 76 800,000,000 100 1,750,000,000
1.02.43 Program
peningkatan
aparatur kesehatan
1 Jumlah tenaga
dokter yang
mempunyai
kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/
ACLS
18 org 10 285,235,000 20 252,000,000 30 262,000,000 40 279,000,000 59 392,500,000
2 Jumlah tenaga
perawat yang
mempunyai
kompetensi
kegawatdaruratan
PPGD/GELS/ATLS/
ACLS
18 orang 20 40 60 80 102
3
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
3 Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
administrasi
perkantoran
4 Org 18 34 50 64
1.02.15 Program obat dan
perbekalan
kesehatan
1 Tersedianya Obat
untuk pelayanan
kesehatan dasar
85,29% 100 7,215,926,389 100 6,045,287,430 100 6,243,833,750 100 6,402,380,069 100 6,545,000,000
1.02.17 Program
pengawasan obat
dan makanan
1 Menurunnya
penyalahggunaan
bahan berbahaya
pada makanan
25,6% 25 29,918,800 24 29,918,800 23 29,918,800 22 29,918,800 20 29,918,800
1.02.16 Program upaya
kesehatan
masyarakat
1 Meningkatnya
cakupan jaminan
pemeliharaan
kesehatan pra bayar
(non maskin)
53,1% 55 22,999,741,000 60 24,417,925,400 65 26,924,908,199 70 28,103,635,064 75 30,647,373,840
2 Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan dasar
pasien masyarakat
miskin
81,3% 100 100 100 100 100
3 Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
0,37% 100 100 100 100 100
4 Meningkatnya
cakupan
pemeriksaan
kesehatan siswa SD
dan setingkat oleh
nakes, tenaga
terlatih/ guru UKS/
dokter kecil
95,86% 100 100 100 100 100
5 Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan remaja
82,18% 83 83,5 84 84,5 85
6 Pelayanan
gangguan jiwa di
sarana pelayanan
kesehatan umum
2,09% 2 2.5 3 3.5 4
7 Cakupan pelayanan
kesehatan kerja
pada pekerja formal
3,28% 10 20 30 40 50
1.02.19 Program promosi
dan pemberdayaan
masyarakat
1 Cakupan desa siaga
aktif
100% 100 1,006,000,000 100 781,203,000 100 808,113,700 100 807,525,070 100 888,277,577
2 Meningkatnya
cakupan Posyandu
Purnama
70% 71 72 73 74 75
3 Meningkatnya
cakupan penyuluhan
P3 Napza oleh
petugas kesehatan
5,57% 15 17 19 21 23
4 Meningkatnya
cakupan rumah
tangga sehat
47,8% 50 52 54 56 58
1.02.20 Program perbaikan
gizi masyarakat
1 Balita gizi buruk
yang mendapat
perawatan
100% 100 454,000,050 100 334,580,000 100 457,561,201 100 540,080,000 100 440,920,000
2 Menurunkan
prevalensi bumil
KEK
4,06 4 3,5 3 2,5 2
3 Menurunkan
prevalensi balita
stunting
10,6 9,5 9 8,5 8 7,5
4 Meningkatnya
cakupan pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6 –
24 bulan
100% 100 100 100 100 100
4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
5 Menurunkan
Prevalensi Gizi
Kurang
5.87 5 4.2 3.4 2.6 1.8
6 Menurunkan
Prevalensi Gizi
Buruk
0.58 0,5 0,45 0,35 0,25 0,2
7 Cakupan Balita
mendapat kapsul Vit
A 2 kali per tahun
91,05% 91 92.0 93 94 95
8 Meningkatkan
cakupan Bumil
mendapat 90 tablet
Fe
70,43% 88 89 90 91 92
9 Meningkatkan
Cakupan ASI
Eksklusif
71,9% 73 76 79 82 85
10 Meningkatnya
Cakupan Kadarzi
83,37% 84 85 86 87 88
1.02.21 Program
pengembangan
lingkungan sehat
1 Penerapan tatanan
desa sehat
0% 10% 389,634,500 15% 61,260,000 20% 76,200,000 25% 91,970,000 30% 112,700,000
2 Meningkatnya
cakupan rumah
sehat
71,41% 72% 73% 74% 75% 76%
1.02.22 Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
1 Menurunnya angka
kesakitan (Insindens
Rate) DBD
38,71/100.000 pddk 38 1,324,932,000 38/100.000 pddk 2,046,101,893 37/100.000 pddk 1,957,602,688 37/100.000 pddk 2,435,666,866 36/100.000 pddk 2,485,822,029
2 Menurunkan angka
kematian (CFR)
kasus DBD
1,59% < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
3 Meningkatnya
rumah/ bangunan
yang bebas jentik
nyamuk Aides
86,47% 88 90 92 93 95
4 Meningkatnya
penemuan dan
penanganan
penderita DBD
100% 100 100 100 100 100
5 Meningkatnya
penemuan baru
penderita TB paru
(BTA +)
49,8% 51 53 55 57 60
6 Meningkatnya angka
kesembuhan TB
paru (BTA +)
90.40% 91% 92% 92% 92% 92%
7 Persentase suspek
penderita TB MDR
yang mendapat
pengobatan
100% 100 100 100 100 100
8 Menurunnya
prevalensi kasus
HIV
0.012 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
9 Persentase
penderita HIV/AIDS
yang mendapat
pengobatan
100% 100 100 100 100 100
10 Persentase
penderita malaria
yang mendapat
pengobatan
100% 100 100 100 100 100
11 Meningkatnya
penderita kusta PB
yang selesai berobat
(RFT rate)
100% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90
12 Meningkatnya
penderita kusta MB
yang selesai berobat
(RFT rate)
88,9% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90
13 Meningkatnya
pemeriksaan kontak
insentif kusta
100% 100 100 100 100 100
5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
14 Meningkatnya
penemuan penderita
pneumonia balita
8,35% 10 12 14 16 20
15 Meningkatnya
penemuan dan
penanganan anak
balita dengan diare
75,10% 75 75 80 80 80
16 Meningkatnya
pencegahan dan
pemberantasan
filariasis
100% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90
17 Meningkatnya
pengobatan
penyakit infeksi
menular seksual
100 100 100 100 100
18 Cakupan desa/
kelurahan UCI
89,87% 100 100 100 100 100
19 Cakupan desa/kel
mengalami KLB
yang dilakukan PE <
24 jam
100% 100 100 100 100 100
20 Meningkatnya AFP
rate per 100.000
penduduk usia<15th
1,98 % ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
1.02.29 Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita
1 Menurunkan angka
kematian anak balita
15,22 per 1000 KH 12 per 1000 KH - 11 per 1000 KH 55,378,000 10 per 1000 KH 63,720,000 9 per 1000 KH 85,920,000 8 per 1000 KH 96,380,000
2 Meningkatnya
cakupan pelayanan
anak balita
72,95% 75% 80% 85% 90% 90%
3 Meningkatnya
cakupan deteksi dini
tumbuh anak balita
69,65% 70 71 72 73 74
4 Meningkatnya
cakupan deteksi dini
tumbuh prasekolah
67,67% 69 70 71 72 73
1.02.30 Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan lansia
1 Cakupan pelayanan
kesehatan pra
lansia dan lansia
21,13% 30 - 40 53,900,000 50 54,950,000 60 55,750,000 70 61,200,000
1.02.31 Program
pengawasan dan
pengendalian
kesehatan makanan
1 Meningkatnya
jumlah industri
rumah tangga
pangan (IRTP) yang
mempunyai sertifikat
penyuluhan
keamanan pangan
(SPKP) sebanyak
816 IRTP pada akhir
tahun 2018
1160 IRTP 1,236 63,375,600 1316 66,400,000 1396 68,100,000 1476 69,200,000 1556 71,200,000
2 Meningkatnya TPM
yang diawasi
62% 63 65 70 75 80
3 Meningkatnya TPM
yang memenuhi
syarat
50% 52 55 60 65 70
4 Meningkatnya
Pengawasan bahan
Berbahaya pada
makanan
2 kali 2 2 2 2 2
1.02.34 Program
peningkatan
kesehatan dan
keselamatan ibu
1 Menurunnya angka
kematian ibu
96,72 per 100.000 KH 92 68,754,000 91 137,560,000 90 149,675,000 89 162,225,000 88 178,992,000
2 Meningkatnya
cakupan kunjungan
ibu hamil K4
86% 87 88 89 90 95
3 Meningkatkan
cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
94% 95 95 95 95 95
6
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
4 Meningkatnya
cakupan pelayanan
nifas
90% 92 93 94 95 95
5 Meningkatnya
cakupan ibu hamil
resti/komplikasi
yang ditangani
88,31% 90 91 93 94 95
6 Meningkatnya
cakupan persalinan
oleh bidan/nakes
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
90% 95 95 95 95 95
7 Meningkatnya
Cakupan Peserta
KB aktif
79% 80 80 80 80 80
1.02.35 Program
peningkatan
kesehatan dan
keselamatan anak
1 Menurunnya angka
kematian bayi
14,25 per 1000 KH 12 - 11.9 79,905,000 11.7 87,650,000 11.6 96,775,000 11.5 117,035,000
2 Meningkatnya
cakupan kunjungan
bayi
97% 98 99 100 100 100
3 Meningkatnya
cakupan BBLR yang
ditangani
100% 100 100 100 100 100
4 Meningkatnya
cakupan neonatus
resiko tinggi/
komplikasi yang
ditangani dan
dirujuk
78% 79 80 81 82 83
1.02.45 Program
peningkatan kualitas
layanan kesehatan
rujukan RSUD
Jombang
1 Persentase capaian
SPM layanan
kesehatan rujukan
RSUD Jombang
75% 80% 107,017,248,000 85% 114,000,000,000 90% 122,000,000,000 95% 130,000,000,000 100% 138,000,000,000
1.02.39 Program
pengadaan,
peningkat sarana
dan prasarana
RSUD Jombang
Persentase capaian
Standar Minimal
Sarana Prasarana
Penunjang layanan
rujukan di RSUD
Jombang
70% 75% 7,500,000,000 80% 10,000,000,000 85% 12,500,000,000 90% 12,500,000,000 95% 12,500,000,000
1.02.40 Program pembinaan
lingkungan sosial
pada RSUD
Jombang
1 Persentase capaian
standard sarana dan
prasarana
kesehatan bagi
penderita akibat
dampak asap rokok
75% 80% 3,726,297,000 85% 4,000,000,000 90% 4,000,000,000 95% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000
1.02.44 Program Jaminan
Kesehatan Daerah
bagi masyarakat
1 Persentase capaian
pelayanan
kesehatan rujukan
bagi pasien KJS di
RSUD Jombang
100% 100% 6,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 3,000,000,000 100% 2,000,000,000 0% -
1.02.36 Program pelayanan
kesehatan RSUD
Ploso
1 Persentase capaian
SPM layanan
kesehatan rujukan
di RSUD Ploso
60% 70% 10,048,167,785 80% 9,591,305,820 90% 10,368,145,232 100% 10,449,163,135 100% 10,156,163,135
1.02.37 Program pendukung
pelayanan
kesehatan RSUD
Ploso
1 Persentase capaian
jumlah kunjungan
rawat jalan dan
rawat inap RSUD
Ploso
kunjungan rawat inap
4.157 dan rawat jalan
34.850
kunjungan rawat inap
5.280 dan rawat jalan
8.372
2,721,935,500 kunjungan rawat inap
6.072 dan rawat jalan
9.209
2,127,073,000 kunjungan rawat inap
6.982 dan rawat jalan
10.130
1,942,073,000 kunjungan rawat inap
8.029 dan rawat jalan
11.143
2,220,940,250 kunjungan rawat inap
9.233 dan rawat jalan
12.257
2,613,940,150
1.02.46 Program
pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana
RSUD Ploso
1 Persentase capaian
Standar Minimal
Sarana Prasarana
Penunjang layanan
rujukan di RSUD
Ploso
90% 100% - 100% 4,500,000 100% 4,950,000 100% 5,445,000 100% 5,989,500
URUSAN PEKERJAAN UMUM
7
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.03.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000
1.03.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 573,500,000 100% 573,500,000 100% 573,500,000 100% 573,500,000 100% 573,500,000
1.03.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 110,900,000 100% 110,900,000 100% 110,900,000 100% 110,900,000 100% 110,900,000
1.03.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000
1.03.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000
1.03.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000
1.03.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 159,250,000 100% 159,250,000 100% 159,250,000 100% 159,250,000 100% 159,250,000
1.03.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000
1.03.72 Program
Perencanaan Umum
Jaringan Irigasi
1 Tersediannya
dokumen
perencanaan
jaringan irigasi
15 dokumen 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 178,250,000
1.03.75 Program
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
1 Persentase air
irigasi untuk
pertanian pada
sistem irigasi
100% 100% 2,661,000,000 100% 1,661,000,000 100% 1,661,000,000 100% 2,661,000,000 100% 3,060,150,000
1.03.76 Program
Pemeliharaan
Berkala Jaringan
Irigasi
1 Jumlah bangunan
irigasi yang
dipelihara
1 dam 1 dam; 4,520,853,000 1 dam; 3,035,253,000 1 dam; 3,050,853,000 1 dam; 5,549,805,090 1 dam; 6,228,980,950
2 Jumlah embung
yang dipelihara
1 embung 1 embung; - - - -
3 jumlah saluran
irigasi yang
dipelihara
90 saluran irigasi 29 saluran irigasi 12 saluran irigasi 11 saluran irigasi 13 saluran irigasi 11 saluran irigasi
1.03.77 Program
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
1 jumlah bangunan
irigasi yang
direhabilitasi
18 dam 7 dam; 10,711,054,000 2 dam; 4,680,516,700 4,002,373,100 1 dam 9,611,054,000 1 dam; 12,862,655,600
2 jumlah embung
yang direhabilitasi
1 embung 1 embung; 2 embung; 2 embung; 1 embung; 1 embung;
3 jumlah saluran
irigasi yang
direhabilitasi
21 saluran 19 saluran irigasi 9 saluran irigasi 9 saluran irigasi 12 saluran irigasi 20 saluran irigasi
1.03.42 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Sumber Daya Air
1 Jumlah GHIPPA
yang dilakukan
pembinaan
20 lembaga 10 Lembaga 1,139,557,500 15 Lembaga 1,139,557,500 20 Lembaga 1,139,557,500 20 Lembaga 1,139,557,500 14 Lembaga 1,310,491,125
1.03.96 Program
Pemeliharaan
Berkala Jaringan
Irigasi di Kawasan
Agropolitan
1 Jumlah bangunan
irigasi yang
dilaksanakan
operasi dan
pemeliharaan di
kawasan agropolitan
5 dam 4 dam 1,375,000,000 1 dam 1,575,000,000 - 1,375,000,000 - 1,375,000,000 1,581,250,000
8
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2 Panjang saluran
irigasi yang
dilaksanakan
operasi dan
pemeliharaan di
kawasan agropolitan
5 saluran 4 saluran irigasi 7 saluran irigasi 7 saluran irigasi 6 saluran irigasi 3 saluran irigasi
1.03.97 Program
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi di
Kawasan
Agropolitan
1 Jumlah bangunan
irigasi yang
direhabilitasi/
dipelihara di
kawasan agropolitan
7 dam 3 dam; 4,623,335,010 2,443,019,820 1 dam; 2,000,335,010 1 dam; 4,023,335,010 5,316,835,300
2 Panjang saluran
irigasi yang
direhabilitasi/
dipelihara di
kawasan agropolitan
5 saluran irigasi 9 saluran irigasi 7 saluran irigasi 7 saluran irigasi 8 saluran irigasi 10 saluran irigasi
1.03.89 Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan di
Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jalan yang
dipelihara di
kawasan agropolitan
13 ruas 11 ruas 4,641,632,000 - - - 10 ruas 6,034,121,600
1.03.98 Program
Rehabilitasi Jalan di
Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jalan yang
direhabilitasi di
kawasan agropolitan
- 1 ruas 42,000,000 5 ruas 2,335,738,000 4 ruas 7,519,938,000 - -
1.03.90 Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
di Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jalan yang
ditingkatkan di
kaawasan
agropolitan
1 ruas 17 ruas 9,236,745,000 17 ruas 39,721,904,500 11 ruas 22,174,190,000 6 ruas 25,221,965,500 10 ruas 11,321,173,500
1.03.91 Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan di
Kawasan
Agropolitan
1 Jumlah Duiker yang
dibangun di
kawasan agropolitan
3 duiker - 358,681,000 - 180,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000 1 duiker; 412,483,150
2 Panjang tembok
penahan jalan yang
dibangun di
kawasan agropolitan
2 ruas 2 ruas tembok penahan
jalan
1 ruas tembok penahan
jalan
1 ruas tembok penahan
jalan
1 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
1.03.92 Program
Pembangunan
Jembatan di
Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jembatan
dibangun di
kawasan agropolitan
- 7 buah 2,338,728,000 - - - 1 buah 2,689,537,200
1.03.99 Program
Rehabilitasi/Pemelih
araan Jembatan di
Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jembatan
direhabilitasi di
kawasan agropolitan
1 buah 1,200,000,000
1.03.93 Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
di Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala di kawasan
agropolitan
12 ruas 7 ruas 1,761,362,000
1.03.94 Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
Desa di Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jalan desa
yang dilakukan
peningkatan berkala
di kawasan
agropolitan
- 3 ruas 876,963,000
1.03.95 Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Desa di Kawasan
Agropolitan
1 Panjang jalan desa
yang dibangun
pelengkapnya di
kawasan agropolitan
- 9 ruas tembok penahan
jalan
1,498,864,000
1.03.43 Program
Perencanaan Umum
Jalan dan Jembatan
1 Jumlah dokumen
perencanaan teknis
yang disusun
9 buah 1 dokumen 14,850,000,000 1 dokumen 2,350,000,000 1 dokumen 2,350,000,000 1 dokumen 2,350,000,000 1 dokumen 2,350,000,000
2 Tersedianya
kebutuhan aspal
800 drum 1196 drum 1300 drum 1300 drum 1300 drum 1300 drum
9
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
3 Terwujudnya
pembebasan lahan
untuk pembangunan
jalan
0,4962 Ha 0,25 Ha - - - -
4 Jumlah dokumen
studi kelayakan dan
kajian lingkungan
yang disusun
10 dokumen
1.03.59 Program
Pemeliharaan Rutin
Jalan
1 Panjang jalan
kabupaten yang
dilakukan
pemeliharaan rutin
20 ruas 47 ruas 2,790,000,000 14 ruas 3,900,000,000 14 ruas 2,750,000,000 14 ruas 2,750,000,000 15 ruas 3,162,500,000
1.03.60 Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan
1 Panjang jalan
kabupaten yang
dilakukan
pemeliharaan
berkala
25 ruas 20 ruas 11,689,474,000 - - - 81 ruas 15,196,316,200
1.03.61 Program
Rehabilitasi Jalan
1 Panjang jalan
kabupaten yang
dilakukan
rehabilitasi
- 4 ruas 154,350,000 16 ruas 10,568,924,000 12 ruas 38,146,835,750 - - - -
1.03.62 Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
1 Panjang jalan
kabupaten yang
dilakukan
peningkatan
4 ruas 67 ruas 31,858,507,800 45 ruas 124,282,373,509 42 ruas 92,606,953,750 24 ruas 109,695,743,000 31 ruas 39,086,042,562
1.03.63 Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan
1 Panjang jalan
kabupaten yang
dengan patok ruang
milik jalan
112.500 m rumija 20.000 m Rumija; 2,801,982,000 - 580,000,000 - 300,000,000 - 300,000,000 450 m rumija; 3,222,279,300
2 Jumlah duiker yang
dibangun pada jalan
kabupaten
- - 3 duiker 3 duiker 3 duiker 3 duiker
3 Volume tembok
penahan yang
dibangun pada jalan
kabupaten
4 ruas 16 ruas tembok
penahan jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
3 ruas tembok penahan
jalan
1.03.64 Program
Pembangunan
Jembatan
1 Jumlah jembatan
yang dibangun
4 buah 15 buah 7,525,000,000 - - - 3 buah 9,782,500,000
1.03.65 Program
Rehabilitasi/Pemelih
araan Jembatan
1 Jumlah jembatan
yang direhabilitasi/
dipelihara
3 buah 3 buah 1,700,000,000 - - - 2 buah 1,955,000,000
1.03.66 Program
Pembangunan Jalan
Desa
1 Panjang jalan desa
yang dilakukan
pembangunan
20 ruas 3 ruas 988,889,000
1.03.68 Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
1 Panjang jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala
20 ruas 43 ruas 11,764,712,200
1.03.70 Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
Desa
1 Panjang jalan desa
yang dilakukan
rehabilitasi
- 9 ruas 6,049,192,000
1.03.71 Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Desa
1 Volume tembok
penahan yang
dibangun pada jalan
desa
4 ruas 24 ruas tembok
penahan jalan
3,916,522,000
1.03.78 Program
Penyelenggaraan
Laboratorium
Kebinamargaan
1 Terwujudnya
pelayanan
laboratorium
kebinamargaan
yang optimal
100% 100% 86,450,000 100% 86,450,000 100% 86,450,000 100% 86,450,000 100% 99,417,500
1.03.79 1 Jumlah embung
yang dibangun
- 400,000,000 1 embung 700,000,000 1 embung 800,000,000 1 embung 5,500,000,000 1 embung 6,500,000,000
2 Jumlah wadukyang
dibangun
1 waduk
3 Tersedianya tanah
untuk pembangunan
embung/waduk
0,25 ha 3,2 ha
4 Tersusunnya
dokumen Studi
Kelayakan
1 dokumen
5 Tersusunnya
dokumen DED
1 dokumen
Program
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sumber
Daya Air
10
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.03.45 Program
Peningkatan
Peralatan dan
Perbekalan
1 Tersedianya
peralatan dan
perbekalan yang
optimal
100% 100% 715,664,000 100% 4,800,000,000 100% 715,664,000 100% 715,664,000 100% 823,013,600
1.03.38 Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
Penghubung antar
permukiman
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala
63 ruas - 22 ruas 5,448,524,169 20 ruas 4,746,059,535 35 ruas 10,512,907,116
1.03.39 Program
Rehabilitasi Jalan
Desa Penghubung
antar permukiman
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
rehabilitasi
0 2 ruas 101,145,830 2 ruas 3,476,473,695 - - 2 ruas 3,529,368,960
1.03.40 Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
peningkatan
/rekonstruksi
struktur
7 ruas 17 ruas 670,347,267 73 ruas 20,807,070,961 122 ruas 68,282,153,249 66 ruas 93,156,757,206 33 ruas 6,500,000,000
1.03.41 Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
1 Ruas jalan desa
yang dibangun
tembok penahan
24 ruas - - - - - - - - 5 ruas 1,000,000,000
1.03.49 Program
Pemeliharaan
Berkala Jalan Desa
Penghubung Antar
Permukiman di
Kawasan
Agropolitan
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
pemeliharaan
berkala di kawasan
agropolitan
19 ruas - - - - 3 ruas 750,000,000 4 ruas 1,000,000,000 8 ruas 2,000,000,000
1.03.55 Program
Rehabilitasi Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
rehabilitasi di
kawasan agropolitan
0 - - - - - - - - 3 ruas 1,000,000,000
1.03.58 Program
Rekonstruksi/Pening
katan Struktur Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
1 Ruas jalan desa
yang dilakukan
peningkatan di
kawasan agropolitan
3 ruas 5 ruas 213,625,320 16 ruas 6,994,758,795 23 ruas 11,762,794,951 12 ruas 14,036,348,735 3 ruas 1,000,000,000
1.03.74 Program
Penanganan
Bangunan
Pelengkap Jalan
Desa Penghubung
Antar Permukiman
di Kawasan
Agropolitan
1 Ruas jalan desa
yang dibangun
perlengkapannya di
kawasan agropolitan
8 ruas - - - - - - - - 4 ruas 1,600,000,000
1.03.46 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan Di
Lingkungan
Permukiman
1 Ruas jalan
lingkungan
permukiman yang
dibangun
0 77 ruas 14,516,182,442 126 ruas 14,026,245,000 69 ruas 6,985,800,886 10 ruas 1,014,917,129 5 ruas 500,000,000
2 Ruas jembatan di
lingkungan
permukiman yang
dibangun
1 unit 1 unit
1.03.47 Program
Rehabilitasi/Pemelih
araan Jalan dan
Jembatan Di
Lingkungan
Permukiman
1 Ruas jalan
lingkungan
permukiman yang
dilakukan
pemeliharaan
0 71 ruas 14,156,219,950 50 ruas 4,701,050,000 11 ruas 2,274,769,018 2 ruas 330,484,948 3 ruas 500,000,000
1.03.87 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan Di
Lingkungan
Permukiman
Kawasan
Agropolitan
1 Ruas jalan
lingkungan yang
terbangun di
kawasan agropolitan
0 22 ruas 3,680,192,402 5 ruas 428,000,000 4 ruas 213,928,904 3 ruas 201,080,203 6 ruas 500,000,000
11
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2 Jumlah jembatan
yang dibangun di
kawasan agropolitan
- - - 1 unit -
1.03.88 Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Di
Lingkungan
Permukiman
Kawasan
Agropolitan
1 Ruas jalan yang
direhabilitasi di
kawasan agropolitan
0 0 1,240,000,000 2 ruas 222,250,000 2 ruas 211,088,082 2 ruas 216,139,194 5 ruas 500,000,000
1.03.35 Program
Pengembangan
Perumahan
1 Jumlah lokasi
pengembangan
prasarana, sarana
dan utilitas
perumahan (PSU)
- 2 lokasi 500,000,000
1.03.48 Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Limbah
Domestik
1 Jumlah MCK
komunal yang
dibangun
78 lokasi 52 lokasi 2,420,000,000 14 lokasi 1,330,000,000 6 lokasi 614,911,961 3 lokasi 388,487,167 20 lokasi 2,420,000,000
2 Jumlah IPAL
komunal yang
dibangun
13 unit 9 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
1.03.51 Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum/Air Bersih
1 Tereksplorasinya
sumber air di
kawasan rawan air
bersih
3 lokasi 5 lokasi 3,111,971,800 6 lokasi 2,701,500,000 4 lokasi 3,643,471,800 4 lokasi 3,189,189,640 4 lokasi 3,111,971,800
2 Tereksploitasinya
sumber air di
kawasan rawan air
bersih
24 lokasi 9 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 9 lokasi
3 Terpeliharanya
sarana dan
prasarana air bersih
8 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 6 lokasi
4 Terfasilitasinya
kelembagaan
pengelolaan air
bersih
0 - 1 lembaga 1 lembaga
1.03.50 Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1 Terwujudnya TPA
sanitary landfill
yang optimal
- DED 10,598,420,000 Pembangunan Fisik 100
%
10,598,420,000 Operasional 30% 10,598,420,000 Operasional 75% 10,598,420,000 Operasional 85% 11,598,420,000
2 Jumlah TPS/TPST
yang dibangun
35 unit - 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
3 Meningkatnya
volume sampah
yang tereduksi
5 ton 5,2 ton 5,525 ton 5,85 ton 6,365 ton 7 ton
4 Meningkatnya
cakupan layanan
pengelolaan
persampahan
37 lokasi 37 lokasi 38 lokasi 39 lokasi 40 lokasi 41 lokasi
1.03.80 Program
Pembangunan
Drainase/Trotoar
1 Tertatanya saluran
drainase/trotoar
diperkotaan dan
pedesaan
20 lokasi 40 lokasi 9,215,873,122 87 lokasi 8,309,200,000 50 lokasi 7,227,395,096 16 lokasi 1,614,168,048 35 lokasi 4,000,000,000
1.03.81 Program
Rehabilitasi/Pemelih
araan
Drainase/Trotoar
1 Optimalisasi fungsi
drainase/trotoar di
perkotaan dan
pedesaan
12 lokasi 8 lokasi 2,773,808,160 25 lokasi 4,604,978,082 8 lokasi 1,656,444,342 10 lokasi 1,095,370,111 15 lokasi 2,500,000,000
1.03.52 Program
Pengembangan
Kinerja Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Permukiman
1 Permukiman
kawasan kumuh
yang dilakukan
penataan
- 1 kawasan 205,000,000 1 kawasan 555,000,000 1 kawasan 205,000,000 1 kawasan 205,000,000 1 kawasan 205,000,000
2 Terfasilitasinya
Pelayanan di bidang
penataan bangunan
dan lingkungan
- 21 kecamatan 21 kecamatan 21 kecamatan 21 kecamatan 21 kecamatan
12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.03.54 Program
Pengembangan
Jasa Konstruksi
1 Jumlah penyedia
jasa konstruksi yang
dilakukan
pembinaan
20 penyedia 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000
1.03.82 Program
Pengembangan
Kawasan Prioritas
1 Terfasilitasinya
dokumen penunjang
percepatan
penanganan
infrastruktur jalan
desa
- 10 dokumen 500,000,000 50,000,000 100,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000
2 Terfasilitasinya
sarana dan
prasarana pada
kawasan perbatasan
antar daerah
- Studi Kelayakan DED Pembebasan Tanah Pembangunan 50%
1.03.85 Program
Pengembangan
Infrastruktur
Penunjang pada
Kawasan Industri
Ploso
1 Terwujudnya
optimalisasi
pengembangan
infrastruktur
penunjang pada
Kawasan Industri
Ploso
- - DED 250,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000 Pembangunan 50% 1,000,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000
1.03.84 Program
Pengembangan
Infrastruktur
Penunjang pada
Kawasan Sekitar
Interchange Tol
1 Terwujudnya
optimalisasi
pengembangan
infrastruktur
penunjang pada
Kawasan Sekitar
Interchange Tol
- - DED 250,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000 Pembangunan 50% 1,000,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000
URUSAN PERUMAHAN1.04.21 Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Perumahan
1 Jumlah lokasi
pengembangan
prasarana, sarana
dan utilitas
perumahan formal
DED 50,000,000 2 lokasi 550,000,000 2 lokasi 550,000,000 2 lokasi 550,000,000 2 lokasi 550,000,000
1.04.23 Program
Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni
1 Jumlah RTLH yang
direhabilitasi
5740 rtlh 120 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000
1.04.22 Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman
1 Jumlah lokasi
pemakaman yang
tertata
5 lokasi 5 lokasi 300,000,000 5 lokasi 300,000,000 5 lokasi 2,750,000,000 5 lokasi 460,000,000 5 lokasi 250,000,000
2 Luasan Makam Milik
Daerah
- DED Pembebasan Tanah 1
ha
Pembangunan 100%
URUSAN PENATAAN RUANG1.05.17 Program
pengendalian
pemanfaatan ruang
1 Terkendalinya
pemanfaatan ruang
sesuai rencana tata
ruang
21 kecamatan 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000
1.05.18 Program
perencanaan tata
ruang
1 Tersedianya
pedoman dalam
kebijakan penataan
ruang wilayah
70% 75% 750,000,000 78% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 500,000,000
1.05.19 Program
Pemanfaatan Ruang
1 Rekomendasi
keterangan rencana
kota yang diterbitkan
842 berkas 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000
1.05.21 Program
Pengendalian
Rencana Rinci Tata
Ruang
1 Meningkatnya
sarana dan
prasarana informasi
rencana
pemanfaatan ruang
24 desa/peta 61,580,000 24 desa/ peta 261,580,000 24 desa/ peta 261,580,000 24 desa/ peta 261,580,000 24 desa/ peta 261,580,000
2 Teridentifikasinya
jumlah dan fungsi
peruntukan
bangunan kawasan
perkotaan
- 2 Kel/Desa 1 Kel/Desa 1 Kel/Desa 1 Kel/Desa 1 Kel/Desa
1.05.22 Program
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
1 Luasan RTH yang
dikembangkan
106,27 ha 3,575,000,000 1 ha 11,075,000,000 0,5 ha 8,575,000,000 3,575,000,000 3,575,000,000
2 Luasan RTH yang
dikelola
6,25 ha 7,25 ha 7,25 ha 8,25 ha 8,75 ha 8,75 ha
URUSAN PERENCANAAN
13
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.06.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500
1.06.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000
1.06.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000
1.06.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.06.21 Program
perencanaan
pembangunan
daerah
1 Tersediannya
dokumen pedoman
perencanaan daerah
(RPJMD, RKPD,
dan KUA/PPAS)
70% 70% 871,256,000 75% 614,823,360 80% 620,971,594 90% 627,181,310 90% 827,252,741
1.06.22 Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
ekonomi
90% 90% 984,700,000 90% 1,020,000,000 90% 975,000,000 90% 700,000,000 90% 725,000,000
1.06.23 Program
perencanaan
pembangunan
sosial budaya
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
sosial budaya
90% 90% 920,000,000 90% 960,000,000 90% 995,000,000 90% 1,030,000,000 90% 1,065,000,000
1.06.31 Program
perencanaan
prasarana sarana
wilayah dan sumber
daya alam
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan koordinasi
perencanaan bidang
fisik prasarana
80% 80% 848,760,000 90% 1,020,000,000 90% 975,000,000 90% 700,000,000 90% 725,000,000
1.06.32 Program
pengendalian
evaluasi kinerja
program
1 Persentase
kesesuaian rencana
program dengan
realisasi program
70% 70% 248,500,000 75% 614,823,360 80% 620,971,594 90% 627,181,310 90% 827,252,741
1.06.26 Program penelitian
dan pengembangan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
dokumen penelitian
yang dihasilkan
70% 70% 762,043,500 75% 49,500,000 80% 54,450,000 90% 59,995,000 90% 65,994,500
1.06.20 Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan hasil
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
80% 80% 246,050,000 82.5% 62,500,000 85% 72,000,000 87.5% 83,000,000 90% 95,000,000
1.06.16 Program kerjasama
pembangunan
1 Meningkatnya
persentase
kerjasama
pembangunan
80% 80% 50,000,000 82.5% 62,500,000 85% 72,000,000 87.5% 83,000,000 90% 95,000,000
URUSAN PERHUBUNGAN1.07.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000
14
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.07.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 845,980,000 100% 845,980,000 100% 845,980,000 100% 845,980,000 100% 845,980,000
1.07.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 105,255,000 100% 105,255,000 100% 105,255,000 100% 105,255,000 100% 105,255,000
1.07.05 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Tercapainya
dukungan aparatur
dalam pelayanan
100% 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000
1.07.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 19,160,000 100% 19,160,000 100% 19,160,000 100% 19,160,000 100% 19,160,000
1.07.27 Program
Penerangan Jalan
Umum
1 Jumlah penerangan
jalan umum yang
terpasang
465 titik 47 titik 5,638,000,000 120 titik 2,185,000,000 150 titik 2,835,986,318 200 titik 3,935,000,000 225 titik 4,525,250,000
2 Jumlah penerangan
jalan umum yang
diperbaiki/ berfungsi
kembali
795 titik 476 titik 600 titik 865 titik 1000 titik 1100 titik
1.07.21 Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan
1 Pengembangan/
peremajaan trayek
angkutan masal
25 trayek 25 trayek 270,890,000 25 trayek 410,000,000 25 trayek 410,000,000 25 trayek 425,000,000 25 trayek 455,000,000
1.07.22 Program
Peningkatan
Prasarana dan
Fasilitas
Transportasi LLAJ
1 Jumlah terminal/
subterminal/ halte
yang dibangun/
dikembangkan
10 unit halte 2 Halte 671,000,000 2 Halte 710,000,000 2 Halte 780,000,000 2 Halte 641,000,000 2 Halte 641,000,000
2 Jumlah terminal/
subterminal/ halte
yang rehabilitasi/
dipelihara
4 unit terminal dan 10
unit halte
4 unit terminal dan 10
unit halte
4 unit terminal dan 12
unit halte
4 unit terminal dan 14
unit halte
4 unit terminal dan 16
unit halte
4 unit terminal dan 18
unit halte
1.07.23 Program
Pengendalian,
Pengamanan Lalu
Lintas dan
Peningkatan
Fasilitas
Perlengkapan Jalan
1 Prosentase fasilitas
perlengkapan jalan
yang terpasang
30% 40% 2,075,520,000 45% 2,080,000,000 50% 2,080,000,000 55% 2,080,000,000 60% 2,080,000,000
- Jumlah rambu-
rambu dan RPPJ
yang disediakan
1500 rambu lalin dan 96
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
- Marka jalan yang
tersedia
8000 m2 2000 m² 2000 m² 2000 m² 2000 m² 2000 m²
- Traffic Light yang
dibangun
20 unit 3 Unit traffict light 1 unit traffic light 1 unit traffic light 1 unit traffic light 1 unit traffic light
- Panjang guardrail
yang dipasang
200 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m
- Flashing yang
dibangun
47 flashing 3 flashing 4 flashing 4 flashing 4 flashing 4 flashing
- Jumlah ZOSS yang
disediakan
6 unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS
- Jumlah traffic light
dan flashing yang
direhabilitasi
2 Unit Traffic Light 4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
4 unit traffic light dan 5
Flasing
- Jumlah Rambu yang
direhabilitasi
1500 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah
- Jumlah Zona
Selamat sekolah
yang direhabilitasi
6 unit ZOSS 6 unit ZOSS 9 unit ZOSS 9 unit ZOSS 9 unit ZOSS 9 Unit ZOSS
- Jumlah Marka Jalan
yang direhabilitasi
8000 m2 200 m2 3500 m2 3500 m2 3500 m2 3500 m2
- Jumlah Rambu
Elektronik yang
dibangun
29 unit Countdown Timer 2 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer
15
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
- Jumlah Rambu
Elektronik yang
direhabilitasi
29 unit Countdown Timer 5 unit Countdown Timer 10 unit Countdown
Timer
10 unit Countdown Timer 10 unit Countdown Timer 10 unit Countdown Timer
1.07.25 Program
Pengelolaan
Perparkiran
1 Tertatanya ruang
parkir yang
memadai bagi
pengguna jalan
Perkotaan Jombang Perkotaan Jombang 1,178,600,000 Perkotaan Jombang 1,700,000,000 Perkotaan Jombang 1,800,000,000 Perkotaan Jombang 1,980,000,000 Perkotaan Jombang 2,150,000,000
1.07.20 Program
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan bermotor
1 Jumlah Kendaraan
yang dilayani
pengujian
kendaraan bermotor
tepat waktu
100% 100% 847,000,000 100% 450,000,000 100% 475,000,000 100% 500,000,000 100% 475,000,000
1.07.28 Program
Peningkatan
Kesadaran dan
Keselamatan Lalu
Lintas
1 Terlaksananya
Koordinasi Forum
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan
Pengelolaan
Kebijakan
Transportasi
- 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000
1.07.29 Program Pembinaan
dan Pengelolaan
Sistem Transportasi
Darat
1 Terciptanya sistem
dan manajemen
pelayanan
transportasi yang
memadai
- 1 dokumen tatralok 200,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000
1.07.30 Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan pada
Kawasan Sekitar
Interchange Tol
1 Tertatanya manajen
transportasi
diwilayah
interchange tol
- 10% 325,000,000 20% 375,000,000 30% 300,000,000 40% 50,000,000 50% 50,000,000
1.07.32 Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana Terminal
Barang
1 Terkelolanya
fasilitasi bongkar
muat barang sesuai
fungsinya
1 terminal angkutan
barang
1 terminal angkutan
barang
400,000,000 1 terminal angkutan
barang
1,300,000,000 1 terminal angkutan
barang
5,350,000,000 1 terminal angkutan
barang
3,650,000,000 1 terminal angkutan
barang
450,000,000
2 Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
bongkar muat
barang
1unit Forklift dan
peralatan pendukung
- 1 unit Jembatan, 1 unit
Forklift dan peralatan
pendukung
pembebasan lahan pembangunan gudang
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP1.08.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 495,335,900 100% 495,335,900 100% 495,335,900 100% 495,335,900 100% 495,335,900
1.08.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 304,504,000 100% 304,504,000 100% 304,504,000 100% 304,504,000 100% 304,504,000
1.08.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 5,250,000 100% 5,250,000 100% 5,250,000 100% 5,250,000 100% 5,250,000
1.08.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
1.08.27 Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
1 Persentasi kegiatan
usaha yang memiliki
rekomendasi izin
lingkungan
0% 0% 1,235,643,300 100% 634,000,000 100% 697,830,000 100% 729,498,070 100% 971,490,000
2 Terlaksananya
pengawasan
kegiatan industri
yang telah memiliki
dokumen
lingkungan hidup
0% 10 industri 10 industri 10 industri 10 industri 10 industri
16
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
3 Terlaksananya
pengelolaan limbah
industri hasil
tembakau yang
berwawasan
lingkungan
0% 1 paket 0% 0% 0% 0%
4 Fasilitasi
penyusunan
dokumen UKL/UPL
bagi kegiatan usaha
kecil/menengah
0% 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
5 Terlaksananya
pelayanan
penceahan
pencemaran air
dalam rangka
memenuhi SPM
bidang LH
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6 Terlaksananya
pelayanan
pencegahan
pencemaran udara
dari sumber tidak
bergerak dalam
rangka memenuhi
SPM bidang LH
0% 20% 40% 60% 80% 100%
7 Terlaksananya
pelayanan informasi
status kerusakan
lahan dan/atau
tanah untuk
produksi biomassa
dalam rangka
memenuhi SPM
bidang LH
0% 20% 40% 60% 80% 100%
8 Terlaksananya
pelayanan
tindaklanjut
pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan hidup
0% 20% 40% 60% 80% 100%
9 Menurunnya beban
pencemaran air
sungai di 18 titik
pantau berdasarkan
baku mutu
parameter kunci
39% 50% 61% 72% 83% 94%
10 Terkendalinya
kualitas udara
ambien di 10 titik
pantau sesuai baku
mutu
10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik
11 Meningkatnya
kualitas emisi dari
sumber bergerak
(kendaraan dinas
operasional)
0% 50% 60% 70% 80% 90%
12 Prosentase ketaatan
penyampaian
laporan periodik
bagi 50 pemegang
dokumen
lingkungan
20% 30% 40% 60% 80% 100%
17
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
13 Tersedianya sarana
dan prasarana
pengelolaan
persampahan untuk
menunjang program
adipura, adiwiyata
dan desa berseri
0% 100% 0% 0% 0% 0%
14 Meningkatnya jenis
parameter uji
laboratorium
lingkungan
3 parameter 4 parameter 5 parameter 6 parameter 7 parameter 8 parameter
15 Terlaksananya
sosialisasi
penurunan gas
rumah kaca
- 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan
16 Tersusunnya
dokumen kajian
lingkungan hidup
10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen
17 Tersusunnya
naskah akademis
dan draft raperda
pengelolaan
lingkungan hidup
8 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen
18 Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi kegiatan
DAK bidang
Lingkungan Hidup
0% 100% 100% 100% 100% 100%
1.08.26 Program
Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1 Jumlah dokumen
informasi lingkungan
hidup yang disusun
10 dokumen 3 dokumen 1,085,110,100 2 dokumen 236,000,000 2 dokumen 265,000,000 2 dokumen 272,500,000 2 dokumen 352,000,000
1.08.28 Program
Perlindungan dan
Konservasi dan
Sumber Daya Alam
1 Meningkatnya rasio
ketaatan pemegang
izin SIPA
0 20% 40% 60% 80% 100%
2 Meningkatnya
imbuhan air tanah
0 15 sumur resapan dan
4000 lubang biopori
0 0 0 0
3 Tersusunnya
pedoman
pengelolaan taman
Kehati
0 1 dokumen 0 0 0 0
4 Tersusunnya
dokuemn profil
Kehati
0 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen
5 Tersedianya sarana
dan prasarana serta
pengelolaan taman
kehati
0 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
6 Terlaksananya
perlindungan
sumber mata air
10 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi
1.08.25 Program Penataan
Lingkungan
1 Terlaksananya
keikutsertaan
kabupaten jombang
dalam program
adipura
10 lokasi 10 lokasi 969,000,000 10 lokasi 525,000,000 10 lokasi 600,000,000 10 lokasi 640,000,000 10 lokasi 700,000,000
2 Jumlah sekolah
yang mengikuti
program adiwiyata
48 sekolah 75 sekolah 100 sekolah 125 sekolah 150 sekolah 175 sekolah
3 Tersusunnya
dokumen standart
gedung kantor yang
berwawasan
lingkungan
0 1 dokumen 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD
4 Failitasi sarana
penunjang ruang
terbuka hijau
0 1 lokasi 0 0 0 0
18
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.08.30 Program
Peningkatan
Peranserta
Masyarakat Bidang
Lingkungan Hidup
1 Jumlah kelompok
masyarakat yang
berperan serta
dalam pengelolaan
lingkungan hidup
4 pokmas; 40 kader 5 pokmas; 50 kader 365,000,000 6 pokmas; 60 kader 303,500,000 7 pokmas; 70 kader 310,000,000 8 pokmas; 80 kader 322,000,000 9 pokmas; 90 kader 337,000,000
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 795,287,000 100% 795,287,000 100% 795,287,000 100% 795,287,000 100% 795,287,000
1.10.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 762,685,000 100% 762,685,000 100% 762,685,000 100% 762,685,000 100% 762,685,000
1.10.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 9,275,000 100% 9,275,000 100% 9,275,000 100% 9,275,000 100% 9,275,000
1.10.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.10.15 Program penataan
administrasi
kependudukan
1 Cakupan Penerbitan
KK,
80% 90% 931,751,200 100% 665,926,000 100% 741,449,510 100% 981,751,200 100% 981,751,200
1.10.15 2 Cakupan penerbitan
KTP,
93% 95% 100% 100% 100% 100%
1.10.15 3 Cakupan Penerbitan
Surat Keterangan
Kependudukan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.10.16 Program penataan
administrasi
pencatatan sipil
1 Cakupan Penerbitan
Akta-Akta
Pencatatan Sipil,
yang meliputi :
642,000,000 345,500,000 458,000,000 462,175,695 462,175,695
1.10.16 Akta kelahiran; 19% 60% 65% 70% 75% 80%1.10.16 Akta kematian; 2% 20% 30% 40% 50% 60%1.10.16 Akta perkawinan; 100% 100% 100% 100% 100% 100%1.10.16 Akta perceraian; 100% 100% 100% 100% 100% 100%1.10.16 Akta pengakuan
anak.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1.11.15 Program keserasian
kebijakan
peningkatan kualitas
anak dan
perempuan
1 Persentase SKPD
yang teradvokasi
gender
- - - 85% 42,500,000 90% 38,250,000 95% 40,375,000 100% 42,500,000
1.11.16 Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender dan anak
1 Meningkatnya
persentase
penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan
anak dari tindakan
kekerasan dan
jumlah lembaga
pemerhati
perempuan dan
anak
72.4% 100% 813,700,000 100% 751,645,000 100% 772,330,000 100% 793,015,000 100% 813,700,000
1.11.17 Program
peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan
perempuan
1 Cakupan SPM
layanan terpadu
bagi perempuan dan
anak korban
kekerasan
- 8 layanan 60,000,000 8 layanan 51,000,000 8 layanan 54,000,000 8 layanan 57,000,000 8 layanan 60,000,000
1.11.18 Program
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan jender
dalam
pembangunan
1 Meningkatknya
persentase
organisasi
perempuan yang
dibina
100% 100% 140,000,000 100% 119,000,000 100% 127,400,000 100% 142,500,000 100% 140,000,000
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
19
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.12.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 508,500,000 100% 508,500,000 100% 508,500,000 100% 508,500,000 100% 508,500,000
1.12.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 137,000,000 100% 137,000,000 100% 137,000,000 100% 137,000,000 100% 137,000,000
1.12.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 24,500,000 100% 24,500,000 100% 24,500,000 100% 24,500,000 100% 24,500,000
1.12.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 39,999,900 100% 39,999,900 100% 39,999,900 100% 39,999,900 100% 39,999,900
1.12.15 Program keluarga
berencana
1 Meningkatnya rasio
peserta KB dengan
pasangan usia
subur
76.60% 76.70 1,922,506,000 76,80% 1,634,130,100 76,90% 1,732,005,400 77.00% 1,826,381,000 77,10% 1,852,576,000
1.12.16 Program kesehatan
reproduksi remaja
1 Menurunnya rasio
persentase
perkawinan pertama
wanita < 20 tahun
100.00% 100% 253,000,000 100.00% 234,224,450 100.00% 227,700,000 100.00% 240,350,000 100% 259,519,150
1.12.18 Program pembinaan
peran serta
masyarakat dalam
pelayanan KB/KR
yang mandiri
1 Persentase anggota
keluarga tribina dan
UPPKS yang ber-KB
100% 100% 1,660,497,500 100% 1,645,497,500 100% 1,650,497,500 100% 1,655,497,500 100% 1,664,997,500
1.12.24 Program
pengembangan
model operasional
BKB-Posyandu-
PADU
1 Meningkatnya
persentase Bina
Keluarga Balita-
Posyandu-
Pendidikan Anak
Dini Usia
100% 100% 39,000,000 100% 35,150,000 100% 30,510,000 100% 32,205,200 100% 35,425,720
1.12.25 Program
pengendalian
penduduk
1 Menurunnya rata-
rata jumlah jiwa
dalam keluarga
1.74% 1.74% 374,988,500 1.73% 318,800,000 1.72% 337,093,140 1.71% 356,403,870 1.70% 374,988,500
URUSAN SOSIAL1.13.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 299,990,000 100% 299,990,000 100% 299,990,000 100% 299,990,000 100% 299,990,000
1.13.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 304,810,000 100% 304,810,000 100% 304,810,000 100% 304,810,000 100% 304,810,000
1.13.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 8,500,000 100% 8,500,000 100% 8,500,000 100% 8,500,000 100% 8,500,000
1.13.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000
1.13.22 Program partisipasi
sosial masyarakat
1 Jumlah tokoh
perintis
kepahlawanan yang
teridentifikasi
Belum terdapat tokoh
yang teridentifikasi
Kajian sejarah dan
semminar
100,000,000 Pengusulan nama tokoh 25,000,000 Munculnya 2 nama tokoh
pahlawan
30,000,000 Sosialisasi terhadap
nama tokoh
30,000,000 Peningkatan sarana
prasarana makan
pahlawan
100,000,000
1.13.23 Program
penanganan PMKS
1 Meningkatnya
persentase PMKS
yang mendapatkan
pemberdayaan
10% 10% 975,000,000 10% 728,000,000 10% 877,500,000 10% 926,000,000 10% 975,000,000
20
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.13.24 Program
penyediaan sarana
dan prasarana
sosial
1 Meningkatnya
kapasitas pelayanan
kesejahteraan sosial
1540 orang yang
mendapatkan pelayanan
265 orang yang
mendapatkan
pelayanan
95,000,000 390 orang yang
mendapatkan
pelayanan
556,250,000 515 orang yang
mendapatkan pelayanan
593,000,000 640 orang yang
mendapatkan pelayanan
647,750,000 765 orang yang
mendapatkan pelayanan
95,000,000
1.13.25 Program
pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
1 Meningkatnya
persentase
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial akftif
melakukan
pelayanan
kesejahteraan sosial
59% dari 100 LKS 60% 535,000,000 60% 290,250,000 65% 293,000,000 70% 325,250,000 75% 535,000,000
1.13.26 Program pembinaan
lingkungan sosial
bidang sosial
1 Persentase PMKS
yang mendapatkan
pemberdayaan dari
anggaran DBHCHT
- 3% 250,000,000
URUSAN KETENAGAKERJAAN1.14.15 Program
peningkatan kualitas
dan produktivitas
tenaga kerja
1 Persentase peserta
pelatihan yang
mendapatkan
pekerjaan
70% 80% 165,000,000 85% 90,750,000 87% 99,000,000 90% 102,250,000 100% 165,000,000
1.14.16 Program
peningkatan
kesempatan kerja
1 Meningkatnya
persentase pencari
kerja yang
ditempatkan
31% 31% 165,000,000 31% 240,750,000 34% 199,000,000 38% 235,250,000 38% 165,000,000
1.14.17 Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
1 menurunnya jumlah
kasus perselisihan
hubungan industrial
10 kasus 9 kasus 480,000,000 9 kasus 414,000,000 7 kasus 448,000,000 5 kasus 462,000,000 5 kasus 480,000,000
1.14.18 Program pembinaan
lingkungan sosial
bidang tenaga kerja
1 Meningkatnya
persentase pencari
kerja yang
mendapatkan
pemberdayaan dari
anggaran DBHCHT
1% 1% 500,000,000 1% 500,000,000 1% 500,000,000 1% 500,000,000 1% 500,000,000
URUSAN KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH1.15.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 504,976,000 100% 504,976,000 100% 504,976,000 100% 504,976,000 100% 504,976,000
1.15.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 191,250,000 100% 191,250,000 100% 191,250,000 100% 191,250,000 100% 191,250,000
1.15.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 8,750,000 100% 8,750,000 100% 8,750,000 100% 8,750,000 100% 8,750,000
1.15.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.15.16 Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1 Meningkatnya
jumlah wirausaha
baru
75 WUB 96 WUB 1,032,431,000 128 WUB 633,413,800 128 WUB 599,873,800 128 WUB 634,073,800 128 WUB 832,976,000
1.15.15 Program penciptaan
iklim usaha Usaha
Kecil Menengah
yang kondusif
Terwujudnya produk
UMKM berdaya
saing
10 produk UMKM 2 produk UMKM 412,740,000 2 produk UMKM 281,959,500 2 produk UMKM 326,019,500 2 produk UMKM 326,019,500 2 produk UMKM 412,740,000
21
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.15.17 Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
1 Tersedianya
jaringan pemasaran
hasil (kemitrran
usaha)
0 UMKM 5 UMKM 624,935,000 5 UMKM 528,662,500 5 UMKM 588,362,500 5 UMKM 528,662,500 5 UMKM 653,630,000
1.15.18 Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
1 Tercapainya jumlah
Koperasi aktif;
766 kop aktif 686/0 kop aktif; kop
berkualitas
1,099,660,000 686 kop aktif 598,347,500 606 kop aktif 598,347,500 606 kop aktif 598,347,500 526 kop aktif 669,025,000
2 Tercapainya jumlah
Koperasi sehat
7 Kop 14 Kop 18 Kop 22 Kop 26 Kop
1.15.20 Program
Pemberdayaan
Lembaga Ekonomi
Masyarakat di
Kawasan
Agropolitan
1 Jumlah koperasi di
wilayah agropolitan
123 121 11,500,000 121 40,000,000 121 54,047,500 121 79,547,500 121 79,547,500
2 Jumlah koperasi
aktif di wilayah
agropolitan;
121 121 121 121 121 121
3 Jumlah koperasi
sehat
1 Kop 2 Kop 4 Kop 6 Kop 8 Kop 10 Kop
1.15.21 Revitalisasi
Koperasi berbasis
Agribisnis di
Kawasan
Agropolitan SKPP I
1. Jumlah koperasi
aktif di wilayah
agropolitan;
121 121 6,000,000 - - - - - - - -
1.15.23 Peningkatan
Kualitas Usaha
Koperasi
1 Meningkatnya
jumlah koperasi
sehat
150 Kop - - 50 Kop 322,000,000 50 Kop 322,000,000 50 Kop 322,000,000 50 Kop 374,697,500
1.15.22 Pemberdayaan
perempuan melalui
koperasi wanita
1 persentase Koperasi
wanita yang
diberdayakan
319 Kopwan - 319 Kopwan 99,770,000 319 Kopwan 196,762,500 319 Kopwan 196,762,500 319 Kopwan 155,770,000
URUSAN PENANAMAN MODAL1.15.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 165,343,500 100% 165,343,500 100% 165,343,500 100% 165,343,500 100% 165,343,500
1.15.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 189,844,000 100% 189,844,000 100% 189,844,000 100% 189,844,000 100% 189,844,000
1.15.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000
1.15.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 37,666,500 100% 37,666,500 100% 37,666,500 100% 37,666,500 100% 37,666,500
1.16.15 Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
1 Meningkatnya
jumlah investor yang
masuk (PMDN/PMA)
17 PMA dan PMDN (11
PMA dan 6 PMDN)
20 PMA dan PMDN (12
PMA dan 8 PMDN)
1,030,938,500 22 PMA dan PMDN (13
PMA dan 9 PMDN)
856,514,525 24 PMA dan PMDN (14
PMA dan 10 PMDN)
892,502,025 26 PMA dan PMDN (15
PMA dan 11 PMDN)
892,502,025 28 PMA dan PMDN (17
PMA dan 11 PMDN)
1,025,925,000
2 Tercapainya nilai
Investasi (PMDN
dan PMA)
Rp. 11.260.185.021.678 Rp. 12.010.185.021.678 Rp. 12.760.185.021.678 Rp. 13.510.185.021.678 Rp. 14.260.185.021.678 Rp. 15.010.185.021.678
3 Meningkatnya
persentase tenaga
kerja yang terserap
di sektor industri
5% (14.104 pekerja) 0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun
2014 sejumlah 14.246
orang)
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun
2014 sejumlah 14.388
orang)
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun 2014
sejumlah 14.530 orang)
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun 2014
sejumlah 14.672 orang)
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun 2014
sejumlah 14.814 orang)
4 Meningkatnya rasio
daya serap tenaga
kerja
38.98 40.79 42.59 44.39 46.2 48.00
22
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
5 Tersedianya potensi
sumberdaya, sarana
dan prasarana
daerah
_ 100% 100% 45,000,000 100% 47,500,000 100% 48,000,000 100% 49,500,000
1.16.16 Program
peningkatan Iklim
investasi dan
realisasi investasi
Tercapainya Nilai
Investasi (PMDN
dan PMA)
Rp. 11.260.185.021.678 Rp. 12.010.185.021.678 62,854,000 Rp.
12.760.185.021.678
78,750,000 Rp. 13.510.185.021.678 117,199,825 Rp. 14.260.185.021.678 117,199,825 Rp. 15.010.185.021.678 239,761,025
URUSAN KEBUDAYAAN1.17.15 Program
pengembangan nilai
budaya
1 Meningkatnya
persentase
kelompok seni dan
budaya yang
mendapatkan
fasilitasi
5% 5% 455,000,000 6% 376,000,000 8% 362,000,000 8% 396,000,000 8% 430,000,000
1.17.17 Program
pengelolaan
keragaman budaya
1 Meningkatnya
jumlah event seni
dan budaya
50 event 50 event 495,000,000 50 event 450,000,000 50 event 780,000,000 50 event 480,000,000 50 event 520,000,000
1.17.18 Program
pengembangan
kerjasama
pengelolaan
kekayaan budaya
1 Meningkatnya
jumlah sarana
penyelenggaraan
seni dan budaya,
serta kerjasama
budaya
Belum ada data 1 unit sarpras dan 2 kali
kerjasama udaya
130,000,000 2 kali kerjasama budaya 60,000,000 1 kali kerjasama budaya 50,000,000 1 unit sarpras kesenian
dan 1 kali kerjasama
budaya
130,000,000 1 unit sarpras kesenian
dan 2 kali kerjasama
budaya
145,000,000
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA1.18.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 782,400,000 100% 782,400,000 100% 782,400,000 100% 782,400,000 100% 782,400,000
1.18.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 475,800,000 100% 475,800,000 100% 475,800,000 100% 475,800,000 100% 475,800,000
1.18.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
1.18.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.18.20 Program pembinaan
dan
pemasyarakatan
olah raga
1 Meningkatnya
Jumlah atlit
berprestasi olah
raga
40 atlit 40 atlit 632,415,000 40 atlit 610,500,000 40 atlit 470,000,000 40 atlit 756,000,000 40 atlit 540,000,000
1.18.21 Program
peningkatan sarana
dan prasarana olah
raga
1 Meningkatnya
jumlah sarana dan
prasarana OR
1 stadion belum
representatif, 1 GOR, 1
kolam renang belum
memenuhi standar
1 lapangan tenis 1,939,500,000 4 sarana cabor 2,195,000,000 4 sarana cabor 174,000,000 4 sarana cabor + 1 paket
DED Stadion + 1 paket
lahan stadion
25,807,000,000 4 sarana cabor + 1
stadion
19,235,000,000
1.18.16 Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
1 Meningkatnya
persentase
organisasi pemuda
yang mendapatkan
pembinaan
40% 40% 350,000,000 40% 350,000,000 43% 350,000,000 45% 360,000,000 48% 375,000,000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI1.19.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 372,051,000 100% 372,051,000 100% 372,051,000 100% 372,051,000 100% 372,051,000
1.19.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 76,950,000 100% 76,950,000 100% 76,950,000 100% 76,950,000 100% 76,950,000
1.19.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 3,500,000
23
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.19.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.19.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 386,344,400 100% 386,344,400 100% 386,344,400 100% 386,344,400 100% 386,344,400
1.19.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 119,600,000 100% 119,600,000 100% 119,600,000 100% 119,600,000 100% 119,600,000
1.19.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 208,835,000 100% 208,835,000 100% 208,835,000 100% 208,835,000 100% 208,835,000
1.19.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.19.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 462,303,500 100% 462,303,500 100% 462,303,500 100% 462,303,500 100% 462,303,500
1.19.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 147,730,000 100% 147,730,000 100% 147,730,000 100% 147,730,000 100% 147,730,000
1.19.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 25,250,000 100% 25,250,000 100% 25,250,000 100% 25,250,000 100% 25,250,000
1.19.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 39,996,000 100% 39,996,000 100% 39,996,000 100% 39,996,000 100% 39,996,000
1.19.17 Program
pengembangan
wawasan
kebangsaan
1 Tidak terjadi konflik
SARA di Jombang
Tidak terjadi konflik
SARA di Jombang
Tidak ada kasus SARA 143,408,000 Tidak ada kasus SARA 180,000,000 Tidak ada kasus SARA 195,000,000 Tidak ada kasus SARA 195,000,000 Tidak ada kasus SARA 285,000,000
1.19.18 Program kemitraan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
1 Menurunnya jumlah
kenakalan remaja
Data belum tersedia menurun 1% 65,000,000 menurun 1% 30,000,000 menurun 1% 64,000,000 menurun 1% 65,000,000 menurun 1% 80,000,000
1.19.15 Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
1 Meningkatnya
jumlah linmas
terlatih
841 total anggota terlatih 150 orang 4,622,832,500 140 orang 145,000,000 200 orang 225,000,000 240 orang 265,000,000 400 orang 5,256,767,500
1.19.28 Program
peningkatan sdm
aparatur satuan
polisi pamong praja
1 Meningkatnya
persentase polisi
pamong praja
terlatih
31 latsar, 20 jambore, 6
ppns dari 194 personil
45% 101,500,000 55% 104,400,000 65% 110,940,000 75% 118,134,000 95% 133,847,400
1.19.20 Program
peningkatan
pemberantasan
penyakit masyarakat
(pekat)
1 Menurunnya angka
kriminalitas
8.38 8.37 175,000,000 8.36 165,000,000 8.35 175,000,000 8.34 180,000,000 8.33 400,000,000
24
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.19.25 Program
peningkatan
pemahaman
aparatur pemerintah
dan masyarakat
terhadap peraturan
perundang-
undangan
1 Menurunnya kasus
pelanggaran HAM
117 pelanggaran 109 pelanggaran 123,000,000 101 pelanggaran 120,000,000 93 pelanggaran 125,000,000 85 pelanggaran 126,000,000 78 pelanggaran 130,000,000
1.19.26 Program
peningkatan
kepatuhan terhadap
peraturan daerah
dan peraturan
kepala daerah
1 Tingkat
Penyelesaian
Pelanggaran Perda
dan Peraturan
Kepala Daerah
10% 20% 68,250,000 25% 64,482,500 30% 71,680,000 35% 73,977,500 40% 125,011,000
1.19.27 Program
peningkatan
ketentraman dan
ketertiban umum
1 Persentase
penyelesaian
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
_ 70% 516,500,000 75% 485,255,000 80% 485,870,000 85% 486,485,000 90% 634,520,000
1.19.16 Program
pemeliharaan
kamtribmas dan
pencegahan tindak
kriminal
1 Tidak terjadi
kerawanan daerah
Tidak terjadi kerawanan
daerah
Tidak terjadi kerawanan
daerah
636,376,000 Tidak terjadi kerawanan
daerah
625,000,000 Tidak terjadi kerawanan
daerah
635,000,000 Tidak terjadi kerawanan
daerah
635,000,000 Tidak terjadi kerawanan
daerah
642,000,000
1.19.24 Program
pemeliharaan
keamanan,
ketentraman, dan
ketertiban
masyarakat
1 Tidak terjadi AGHT 0 Tidak terjadi AGHT 289,064,000 Tidak terjadi AGHT 332,500,000 Tidak terjadi AGHT 195,000,000 Tidak terjadi AGHT 198,000,000 Tidak terjadi AGHT 210,000,000
1.19.21 Program pendidikan
politik masyarakat
1 Meningkatnya
persentase pemilih
menggunakan hak
pilihnya
70.26% menggunakan
hak pilih
60 % menggunakan hak
pilih
553,292,000 265,000,000 330,000,000 390,000,000 85% 630,000,000
1.19.21 2 Prosentase
organisasi
kemayarakatan
yang aktif
15% 22% 30% 37% 44%
1.19.29 Program
pencegahan dini
dan kesiapsiagaan
penanggulangan
bencana dan
kebakaran
1 Menurunnya
persentase
ancaman bencana
(Jumlah Kejadian
bencana/Desa
rawan bencana) >
103/175= 58,86%
59.12% 54% 1,494,009,500 49% 1,095,269,000 44% 1,285,000,000 39% 1,117,000,000 34% 850,000,000
1.19.30 Program tanggap
darurat
penanggulangan
bencana dan
kebakaran
1 Meningkatkan
pemenuhan
kebutuhan dasar
bagi korban
bencana
80% 80% 780,780,000 90% 885,000,000 100% 888,000,000 100% 890,000,000 100% 945,000,000
1.19.31 Program rehabilitasi
dan rekonstruksi
daerah terdampak
bencana
1 Meningkatnya
prosentase
kerusakan yang
terehabilitasi
(struktural/non-
struktural) dan
terekonstruksi
(struktural)
20% daerah terdampak
bencana rekonstruksi
50% daerah terdampak
bencana rekonstruksi
34,470,000 60% daerah terdampak
bencana rekonstruksi
35,000,000 75% daerah terdampak
bencana rekonstruksi
35,000,000 90% daerah terdampak
bencana rekonstruksi
35,000,000 100% daerah terdampak
bencana rekonstruksi
40,000,000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 503,100,000 100% 503,100,000 100% 503,100,000 100% 503,100,000 100% 503,100,000
1.20.05 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 100% 56,045,000 100% 56,045,000 100% 56,045,000 100% 56,045,000 100% 56,045,000
25
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 262,000,000 100% 262,000,000 100% 262,000,000 100% 262,000,000 100% 262,000,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 28,500,000 100% 28,500,000 100% 28,500,000 100% 28,500,000 100% 28,500,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,975,000 100% 2,975,000 100% 2,975,000 100% 2,975,000 100% 2,975,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 132,500,000 100% 132,500,000 100% 132,500,000 100% 132,500,000 100% 132,500,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 31,500,000 100% 31,500,000 100% 31,500,000 100% 31,500,000 100% 31,500,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,625,000 100% 2,625,000 100% 2,625,000 100% 2,625,000 100% 2,625,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 190,454,055 100% 190,454,055 100% 190,454,055 100% 190,454,055 100% 190,454,055
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 18,850,000 100% 18,850,000 100% 18,850,000 100% 18,850,000 100% 18,850,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 128,205,520 100% 128,205,520 100% 128,205,520 100% 128,205,520 100% 128,205,520
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000
26
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,800,000 100% 2,800,000 100% 2,800,000 100% 2,800,000 100% 2,800,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 269,096,000 100% 269,096,000 100% 269,096,000 100% 269,096,000 100% 269,096,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 39,000,000 100% 39,000,000 100% 39,000,000 100% 39,000,000 100% 39,000,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 13,875,000 100% 13,875,000 100% 13,875,000 100% 13,875,000 100% 13,875,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 218,619,700 100% 218,619,700 100% 218,619,700 100% 218,619,700 100% 218,619,700
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 32,300,000 100% 32,300,000 100% 32,300,000 100% 32,300,000 100% 32,300,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 358,142,600 100% 358,142,600 100% 358,142,600 100% 358,142,600 100% 358,142,600
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 99,450,000 100% 99,450,000 100% 99,450,000 100% 99,450,000 100% 99,450,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 9,150,000 100% 9,150,000 100% 9,150,000 100% 9,150,000 100% 9,150,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000
27
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 26,210,000 100% 26,210,000 100% 26,210,000 100% 26,210,000 100% 26,210,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 1,575,000 100% 1,575,000 100% 1,575,000 100% 1,575,000 100% 1,575,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 60,413,050,000 100% 5,413,050,000 100% 5,413,050,000 100% 5,413,050,000 100% 5,413,050,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 6,476,000 100% 6,476,000 100% 6,476,000 100% 6,476,000 100% 6,476,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 73,875,000 100% 73,875,000 100% 73,875,000 100% 73,875,000 100% 73,875,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 625,500,000 100% 625,500,000 100% 625,500,000 100% 625,500,000 100% 625,500,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 25,864,500 100% 25,864,500 100% 25,864,500 100% 25,864,500 100% 25,864,500
28
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 542,939,900 100% 542,939,900 100% 542,939,900 100% 542,939,900 100% 542,939,900
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 183,271,000 100% 183,271,000 100% 183,271,000 100% 183,271,000 100% 183,271,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 44,125,000 100% 44,125,000 100% 44,125,000 100% 44,125,000 100% 44,125,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 467,520,000 100% 467,520,000 100% 467,520,000 100% 467,520,000 100% 467,520,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 387,852,000 100% 387,852,000 100% 387,852,000 100% 387,852,000 100% 387,852,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 23,625,000 100% 23,625,000 100% 23,625,000 100% 23,625,000 100% 23,625,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 34,200,000 100% 34,200,000 100% 34,200,000 100% 34,200,000 100% 34,200,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 489,285,000 100% 489,285,000 100% 489,285,000 100% 489,285,000 100% 489,285,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 30,850,000 100% 30,850,000 100% 30,850,000 100% 30,850,000 100% 30,850,000
1.20.05 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 100% 169,858,000 100% 169,858,000 100% 169,858,000 100% 169,858,000 100% 169,858,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 68,000,000 100% 68,000,000 100% 68,000,000 100% 68,000,000 100% 68,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 89,765,014 100% 89,765,014 100% 89,765,014 100% 89,765,014 100% 89,765,014
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 54,945,000 100% 54,945,000 100% 54,945,000 100% 54,945,000 100% 54,945,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000
29
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 114,819,399 100% 114,819,399 100% 114,819,399 100% 114,819,399 100% 114,819,399
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 43,500,000 100% 43,500,000 100% 43,500,000 100% 43,500,000 100% 43,500,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 113,330,079 100% 113,330,079 100% 113,330,079 100% 113,330,079 100% 113,330,079
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 60,942,500 100% 60,942,500 100% 60,942,500 100% 60,942,500 100% 60,942,500
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 118,887,264 100% 118,887,264 100% 118,887,264 100% 118,887,264 100% 118,887,264
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 51,600,000 100% 51,600,000 100% 51,600,000 100% 51,600,000 100% 51,600,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 107,144,800 100% 107,144,800 100% 107,144,800 100% 107,144,800 100% 107,144,800
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 48,481,000 100% 48,481,000 100% 48,481,000 100% 48,481,000 100% 48,481,000
30
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 112,361,000 100% 112,361,000 100% 112,361,000 100% 112,361,000 100% 112,361,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 116,842,500 100% 116,842,500 100% 116,842,500 100% 116,842,500 100% 116,842,500
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 98,267,729 100% 98,267,729 100% 98,267,729 100% 98,267,729 100% 98,267,729
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 456,979,918 100% 456,979,918 100% 456,979,918 100% 456,979,918 100% 456,979,918
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 110,052,272 100% 110,052,272 100% 110,052,272 100% 110,052,272 100% 110,052,272
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 23,453,895 100% 23,453,895 100% 23,453,895 100% 23,453,895 100% 23,453,895
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 88,614,000 100% 88,614,000 100% 88,614,000 100% 88,614,000 100% 88,614,000
31
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 50,970,000 100% 50,970,000 100% 50,970,000 100% 50,970,000 100% 50,970,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,325,000 100% 3,325,000 100% 3,325,000 100% 3,325,000 100% 3,325,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 91,489,287 100% 91,489,287 100% 91,489,287 100% 91,489,287 100% 91,489,287
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 50,700,000 100% 50,700,000 100% 50,700,000 100% 50,700,000 100% 50,700,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 105,077,618 100% 105,077,618 100% 105,077,618 100% 105,077,618 100% 105,077,618
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 61,500,000 100% 61,500,000 100% 61,500,000 100% 61,500,000 100% 61,500,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 4,025,000 100% 4,025,000 100% 4,025,000 100% 4,025,000 100% 4,025,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 117,816,533 100% 117,816,533 100% 117,816,533 100% 117,816,533 100% 117,816,533
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 55,110,000 100% 55,110,000 100% 55,110,000 100% 55,110,000 100% 55,110,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
32
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 114,656,000 100% 114,656,000 100% 114,656,000 100% 114,656,000 100% 114,656,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 54,940,057 100% 54,940,057 100% 54,940,057 100% 54,940,057 100% 54,940,057
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 87,695,000 100% 87,695,000 100% 87,695,000 100% 87,695,000 100% 87,695,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 49,199,651 100% 49,199,651 100% 49,199,651 100% 49,199,651 100% 49,199,651
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 99,957,930 100% 99,957,930 100% 99,957,930 100% 99,957,930 100% 99,957,930
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 42,792,000 100% 42,792,000 100% 42,792,000 100% 42,792,000 100% 42,792,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 97,740,000 100% 97,740,000 100% 97,740,000 100% 97,740,000 100% 97,740,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 34,100,000 100% 34,100,000 100% 34,100,000 100% 34,100,000 100% 34,100,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000
33
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 16,407,000 100% 16,407,000 100% 16,407,000 100% 16,407,000 100% 16,407,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 101,555,000 100% 101,555,000 100% 101,555,000 100% 101,555,000 100% 101,555,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 51,844,000 100% 51,844,000 100% 51,844,000 100% 51,844,000 100% 51,844,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 100,818,246 100% 100,818,246 100% 100,818,246 100% 100,818,246 100% 100,818,246
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 42,150,000 100% 42,150,000 100% 42,150,000 100% 42,150,000 100% 42,150,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 110,396,168 100% 110,396,168 100% 110,396,168 100% 110,396,168 100% 110,396,168
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 58,900,000 100% 58,900,000 100% 58,900,000 100% 58,900,000 100% 58,900,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 108,134,000 100% 108,134,000 100% 108,134,000 100% 108,134,000 100% 108,134,000
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 46,000,000 100% 46,000,000 100% 46,000,000 100% 46,000,000 100% 46,000,000
34
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 96,379,850 100% 96,379,850 100% 96,379,850 100% 96,379,850 100% 96,379,850
1.20.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 49,397,000 100% 49,397,000 100% 49,397,000 100% 49,397,000 100% 49,397,000
1.20.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000
1.20.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.20.70 1 Meningkatnya
persentase sarana
yang dibantu
80% - 83% 44,625,000 85% 47,250,000 87% 47,250,000 90% 52,500,000
2 Meningkatnya
persentase lembaga
dan kegiatan
keagamaan yang
difasilitasi
86.97% 83% 85% 87% 90%
1.20.55 Program
penyediaan
beasiswa perguruan
tinggi bagi keluarga
tidak mampu yang
berprestasi
1 Meningkatnya
persentase fasilitasi
penyaluran
beasiswa
0% 0% - 70% 44,625,000 80% 47,250,000 85% 47,250,000 90% 52,500,000
1.20.69 Program pembinaan
dan penataan
kelembagaan
1 Persentase hasil
evaluasi
kelembagaan yang
ditindaklanjuti
100% 100% 320,311,000 100% 296,000,000 100% 304,000,000 100% 306,000,000 100% 320,311,000
1.20.69 2 Jumlah SKPD yang
memiliki SOP
19 SKPD 31 SOP
SKPD
38 SOP
SKPD
47 SOP
SKPD
56 SOP
SKPD
65 SOP
SKPD1.20.26 Program penataan
peraturan
perundang-
undangan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
produk hukum yang
ditetapkan
90% 90% 842,375,800 90% 716,019,430 90% 758,138,220 90% 800,257,010 90% 842,375,800
1.20.51 Program fasilitasi
perumusan produk
hukum DPRD
1 Meningkatnya
persentase kajian
naskah akademik
terhadap rancangan
peraturan daerah
inisiatif
- 80% 438,528,000 85% 325,125,440 90% 321,110,000 95% 391,896,000 100% 438,528,000
1.20.15 Program
peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah
1 Meningkatnya rasio
perda yang
ditetapkan terhadap
program legislasi
daerah
75% 80% 20,361,199,200 85% 20,361,199,200 90% 20,361,199,200 95% 20,361,199,200 100% 20,361,199,200
1.20.57 Program pembinaan
aparatur
1 persentase aparatur
mempunyai sasaran
kerja pegawai (SKP)
berkategori baik
80% 90% 563,790,500 90% 479,221,925 90% 507,411,450 90% 507,411,450 90% 917,190,931
Program
peningkatan sarana
prasarana ibadah,
lembaga dan
kegiatan
keagamaan
35
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.58 Program
pengembangan
aparatur
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
pegawai
berdasarkan analisis
beban kerja
80% 90% 4,310,322,000 90% 3,663,773,700 90% 3,879,289,800 90% 3,879,289,800 90% 6,939,099,900
1.20.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
1 Menurunnya bobot
dan jumlah temuan
4.400 temuan 4.365 temuan 1,707,905,000 4.320 temuan 1,356,050,000 4.275 temuan 1,460,000,000 4.235 temuan 1,582,000,000 4.190 temuan 1,657,000,000
1.20.21 Program
peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
1 Bertambahnya
jumlah pejabat
fungsional auditor
yang jenjang
kariernya meningkat
berdasar sertifikasi
kealian, sehingga
meningkatkan
kualitas
pengawasan
22 Org Auditor 25 Org Auditor 240,000,000 28 Org Auditor 203,000,000 31 Org Auditor 225,000,000 34 Org Auditor 230,000,000 38 Org Auditor 235,000,000
1.20.17 Program
peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
1 Meningkatnya
standarisasi harga
90% 90% 27,450,000 90% 20,900,000 90% 21,350,000 90% 21,800,000 90% 22,250,000
1.20.49 Program
peningkatan
fasilitasi/koordinasi
administrasi
pemerintahan
1 Presentase
kecamatan yang
berkinerja baik
90% 90% 1,555,586,250 90% 405,504,000 90% 440,055,000 90% 487,061,000 90% 526,769,000
1.20.37 Program fasilitasi
administrasi
kesejahteraan
rakyat
1 Meningkatnya
fasilitasi
penyelenggaraan
hari besar agama
dan nasional
80% 90% 3,125,500,000 90% 2,590,800,000 100% 2,743,200,000 100% 2,743,200,000 100% 3,048,000,000
1.20.54 Program Pengadaan
barang dan jasa
melalui ULP
1 Meningkatnya
realisasi pengadaan
barang dan jasa
pemerintah daerah
secara elektronik
97% 97% 657,619,000 97% 843,319,000 97% 843,769,000 97% 844,219,000 97% 844,669,000
1.20.16 Peningkatan
pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
1 Meningkatnya
persentase tingkat
pelayanan
kedinasan KDH/
WKDH
80% 90% 1,750,000,000 90% 1,750,000,000 90% 1,820,000,000 90% 1,950,000,000 90% 1,950,000,000
1.20.50 Program fasilitasi
dan koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan
wilayah kecamatan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan
pelaksanaan
fasilitasi dan
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan
wilayah kecamatan
90% 90% 2,757,492,000 90% 2,757,492,000 90% 2,757,492,000 100% 2,757,492,000 100% 2,757,492,000
1.20.52 Program sosialisasi
ketentuan di bidang
cukai
1 Meningkatnya
informasi ketentuan
di bidang cukai
30 media 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000
1.20.48 Program
peningkatan kinerja
pemerintah daerah
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat
76.59 76.97 705,627,500 77.35 571,300,000 77.73 615,500,000 78.12 665,500,000 78.5 705,626,500
36
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.62 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Manajemen
Perbendaharaan
Daerah
1 Peningkatan
pelayanan
perbendaharaan
dengan terbitnya
SPD dan SP2D
sesuai perencanaan
anggaran kas SKPD
Peningkatan Pelayanan
Perbendaharaan dengan
terbitnya SPD dan SP2D
sesuai perencanaan
anggaran kas
75% 215,000,000 80% 203,600,000 85% 205,500,000 90% 200,600,000 95% 204,000,000
1.20.62 2 Terkendalinya
tingkat liquiditas kas
daerah minimal 1
bulan gaji ditambah
10%
Terkendalinya tingkat
liquiditas kas daerah
minimal 1 bulan gaji
ditambah 10%
75% 80% 85% 90% 95%
1.20.63 Program
peningkatan dan
pengembangan
Pelaporan keuangan
daerah
1 Tersusunnya
Laporan keuangan
daerah yang akurat
dan memenuhi
standar serta
Penyampaian
laporan keuangan
daerah yang tepat
waktu setiap
tahunnya.
Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah Tahun
2012
Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah
Tahun 2013
794,386,300 Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah
Tahun 2014
763,659,952 Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah
Tahun 2015
892,527,662 Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah Tahun
2016
881,782,127 Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah Tahun
2017
1,079,788,470
1.20.19 Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
1 Meningkatnya
prosentase
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
302 Desa 302 Desa 291,541,100 302 Desa 305,000,000 302 Desa 294,428,284 302 Desa 323,871,111 302 Desa 356,258,222
1.20.60 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Perencanaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD)
1 Penetapan Perda
APBD Tepat Waktu;
Tepat waktu (5 Bulan
dari awal proses sampai
disahkan)
Tepat waktu (5 Bulan
dari awal proses sampai
disahkan)
1,358,990,275 Tepat waktu (5 Bulan
dari awal proses sampai
disahkan)
1,134,753,576 Tepat waktu (5 Bulan
dari awal proses sampai
disahkan)
1,309,196,492 Tepat waktu (5 Bulan
dari awal proses sampai
disahkan)
1,321,329,016 Tepat waktu (5 Bulan
dari awal proses sampai
disahkan)
1,537,290,503
1.20.59 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Pendapatan Asli
Daerah
1 Meningkatnya PAD
khususnya pajak
daerah
143,932,387,639 205,761,158,411 3,790,000,000 226,337,274,252 3,447,600,000 248,971,001,677 3,612,656,715 273,868,101,845 3,675,075,000 301,254,912,030 4,150,119,886
1.20.61 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Aset/Barang Milik
Daerah
1 Meningkatnya
Prosentase
keakuratan data
neraca aset
65% 70% 1,015,780,000 75% 542,200,000 80% 544,000,000 80% 544,000,000 90% 571,837,500
1.20.38 Program
peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan BUMD
1 Total capaian laba
BUMD
Rp5,799,022,747.20 Rp5,534,617,464.41 79,820,000 Rp7,140,030,925.40 70,820,000 Rp 9,884,911,949.05 79,820,000 Rp12,621,694,416.19 79,820,000 Rp15,517,419,739.09 83,990,000
2 Capaian laba PDAM
Kab Jombang
Rp1,639,664,000.00 270,695,318.15 354022284.21 Rp 1,045,104,194.25 Rp1,370,707,647.52 Rp1,113,132,302.34
3 Capaian labaPD.
Aneka Usaha Seger
Rp 507,767,500.59 Rp 651,031,505.70 Rp 839,049,404.55 1,127,850,209 Rp1,297,027,741 Rp1,491,581,902.17
4 Capaian laba PD.
BPR Bank Jombang
Rp3,293,000,000 Rp420,900,000 5,565,170,000 Rp7,234,721,000 9,405,137,000 12,226,678,000
5 Capaian laba PD.
Perkebunan
Panglungan
Rp358,591,246.61 Rp 331,990,640.56 381,789,237 477,236,546 548,822,028 686,027,535
1.20.43 Program koordinasi,
sinkronisasi dan
evaluasi kebijakan
pemerintah dan
pembangunan
1 terkendalinya tingkat
inflasi daerah
4 - 5 pada tahun 2013 4,5 - 5,5 278,715,000 5,0 - 6,0 266,075,000 5,0 - 6,0 278,075,000 5,0 - 6,0 278,075,000 5,0 - 6,0 316,355,000
1.20.53 Program
pemberantasan
barang kena cukai
ilegal
Prosentase rokok
yang dilekati atau
tidak dilekati cukai
ilegal
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
37
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.20.64 Program validasi
dokumen perizinan
1 Tercapainya tingkat
akurasi persyaratan
yang diajukan
pemohon
75% 0.75 137,500,000 80% 137,500,000 85% 137,500,000 95% 137,500,000 100% 137,500,000
1.20.65 Program
peningkatan mutu
pelayanan perizinan
1 Teraplikasinya ISO
9001 2008 dalam
peningkatan mutu
perizinan
sertifikasi ISO 9001 2008 1 monev 263,500,000 1 monev 273,500,000 1 monev 273,500,000 1 monev 273,500,000 1 monev 285,000,000
1.20.67 Program
Peningkatan Tertib
Administrasi
Perizinan
1 Tertibnya
administrasi
perizinan
70% 75% 150,000,000 80% 130,000,000 85% 130,000,000 90% 135,000,000 95% 150,000,000
1.20.68 Program
Peningkatan
Partisipasi
masyarakat dibidang
perizinan
1 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat untuk
mengajukan izin
65% 70% 100,000,000 75% 100,000,000 80% 100,000,000 85% 125,000,000 90% 125,000,000
1.20.23 Program
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi
1 Tersusunnya sistem
informasi perzinan
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
285,229,500 Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
180,000,000 Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
235,000,000 Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
240,000,000 Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
250,000,000
2 Rata-rata
penyelesaian izin
20 hari kerja
30 hari kerja 30 hari 25 hari 25 hari 20 hari 20hari
1.20.66 Program pelayanan
perizinan
penanaman modal
1 Penyelesaian izin
penanaman modal
1000 izin - 1200 izin 50,000,000 1300 izin 50,000,000 1400 izin 50,000,000 1500 izin 50,000,000
1.20.44. Program fasilitasi/
koordinasi
pengembangan dan
pengelolaan bidang
sumber daya alam
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan
rekomendasi bidang
sumber daya alam
80% 90% 103,275,000 90% 106,160,000 90% 109,320,000 100% 109,310,000 100% 103,885,000
1.20.45. Program fasilitasi/
koordinasi
pengembangan dan
pengelolaan bidang
energi
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan
rekomendasi bidang
energi
80% 90% 22,825,000 90% 21,552,000 90% 22,650,000 100% 24,350,000 100% 25,360,000
1.20.46. Program fasilitasi/
koordinasi
pengembangan dan
pengelolaan bidang
pertanian
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
laporan
rekomendasi bidang
pertanian
80% 90% 15,028,600 90% 16,230,000 90% 17,550,000 100% 19,250,000 100% 21,360,000
1.20.47. Program
Fasilitasi/Koordinasi
Bidang Administrasi
Pembangunan
1 Meningkatnya
persentase tertib
administrasi
pembangunan
80% 80% 702,000,000 85% 702,000,000 85% 702,000,000 85% 702,000,000 90% 702,000,000
URUSAN KETAHANAN PANGAN1.21.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 217,312,000 100% 217,312,000 100% 217,312,000 100% 217,312,000 100% 217,312,000
1.21.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 81,500,000 100% 81,500,000 100% 81,500,000 100% 81,500,000 100% 81,500,000
1.21.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000
1.21.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 33,750,000 100% 33,750,000 100% 33,750,000 100% 33,750,000 100% 33,750,000
1.21.16 Penguatan
ketersediaan dan
cadangan pangan
1 Tercukupinya
Ketersediaan energi
perkapita per hari
4100 kal/kap/hr 4150 kal/kap/hr 3,863,569,000 4200 kakl/kap/hr 1,767,600,000 4250 kal/kap/hr 1,891,768,900 4300 kal/kap/hr 1,891,768,900 4350 kal/kap/hr 1,903,600,000
38
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.21.16 2 Tercukupinya
Ketersediaan protein
per kapita perhari
110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr
1.21.16 3 Tercukupinya
cadangan pangan
pemerintah dan
masyarakat
100 ton/th dan 250 kg/tri
bulan
100 ton/th dan 250 kg/tri
bulan
100 ton/th dan 250 kg/tri
bulan
100 ton/th dan 250 kg/tri
bulan
100 ton/th dan 250 kg/tri
bulan
100 ton/th dan 250 kg/tri
bulan
1.21.17 Program
Peningkatan
Distribusi dan Akses
Pangan
1 Meningkatnya
persentase
ketersediaan
informasi pasokan,
harga dan akses
pangan
80% 85% 25,000,000 90% 216,500,000 90% 145,000,000 95% 145,000,000 95% 150,000,000
1.21.17 2 Menurunnya
prosentase fluktuasi
harga harga dan
pasokan pangan
15% 15% 15% 10% 10% 10%
1.21.18 Program
Penganekaragaman
Pangan
1 Meningkatnya
persentase Skor
Pola Pangan
Harapan (PPH)
80 82 234,250,000 84 227,597,200 86 265,000,000 88 265,000,000 90 285,000,000
1.21.18 2 Tercukupinya
konsumsi energi per
kapita per hari
1804 Kal/kap/hr 1875 Kal/kap/hr 1945 Kal/kap/hr 2015 Kal/kap/hr 2085 Kal/kap/hr 2150 Kal/kap/hr
1.21.18 3 Tercukupinya
konsumsi protein
per kapita perhari
44,2 gr/kap/hr 47 gr/kap/hr 50 gr/kap/hr 53 gr/kap/hr 55 gr/kap/hr 57 gr/kap/hr
1.21.20 Program
Peningkatan
Keamanan Pangan
1 Meningkatnya
persentase
pengawasan dan
pembinaan
keamanan pangan
50% 85% 335,450,000 85% 290,000,000 90% 320,000,000 90% 320,000,000 90% 330,000,000
1.21.19 Program
Penanganan
Kerawanan Pangan
1 Meningkatnya
persentase
penanganan daerah
rawan pangan
50% 60% 215,700,000 65% 258,000,000 70% 190,000,000 75% 190,000,000 80% 280,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1.22.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 382,782,000 100% 382,782,000 100% 382,782,000 100% 382,782,000 100% 382,782,000
1.22.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000
1.22.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 6,300,000 100% 6,300,000 100% 6,300,000 100% 6,300,000 100% 6,300,000
1.22.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1.22.20 Program
pembentukan/
pengembangan
BUMDes
1 Persentase desa
memiliki BUMDes
0 100% 21,000,000 100% 42,500,000 100% 42,500,000 100% 40,375,000 100% 21,000,000
1.22.21 Program
pengembangan
lembaga ekonomi
masyarakat desa
1 Meningkatnya
persentase LKM
yang mendapat
pelatihan,
meningkatnya
persentase LKM
yang mendapatkan
bantuan permodalan
75% 100% 23,200,000 100% 29,750,000 100% 26,775,000 100% 22,040,000 100% 23,200,000
39
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.22.23 Program
peningkatan
keberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
desa
1 Pengurus LPMD
yang terlatih, jumlah
posyandu aktif
(meningkatnya
persentase
partisipasi
masyarakat dalam
aktifitas sosial)
75 80% 457,650,000 80% 390,000,000 80% 493,200,000 80% 468,540,000 80% 457,650,000
1.22.17 Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
1 Meningkatnya
persentase desa
menetapkan
RPJMDes dan
RKPDes
85% 85% 626,400,000 85% 641,750,000 85% 598,460,000 85% 604,995,000 85% 626,400,000
1.22.18 Program
peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
1 Meningkatnya
persentase aparatur
desa yang terlatih
80% 80% 1,590,609,000 80% 1,417,868,000 80% 1,564,272,000 80% 1,527,768,650 80% 1,590,609,000
1.22.25 Program
penyerahan urusan
pemerintahan yang
menjadi
kewenangan
Kabupaten ke Desa
1 Fasilitasi
penyerahan urusan
pemerintahan yang
menjadi
kewenangan
kabupaten ke Desa
80% 80% 75,000,000 80% 75,000,000 80% 75,000,000 80% 75,000,000
URUSAN STATISTIK
1.23.15 Program
pengembangan
data/
informasi/statistik
daerah
1 Tersedianya data
statistik untuk
perencanaan daerah
_ 90% 743,100,000 90% 610,000,000 90% 610,000,000 90% 610,000,000 90% 760,000,000
URUSAN KEARSIPAN1.24.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982
1.24.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 209,000,004 100% 209,000,004 100% 209,000,004 100% 209,000,004 100% 209,000,004
1.24.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 15,050,000 100% 15,050,000 100% 15,050,000 100% 15,050,000 100% 15,050,000
1.24.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
1.24.16 Program
penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah
1 Meningkatnya
persentase instansi
yang telah
menerapkan
pengelolaan arsip
secara baku
90 instansi 111 instansi 216,654,494 132 instansi 226,940,000 153 instansi 226,940,000 174 instansi 226,940,000 195 instnsi 226,940,000
2 Persentase sarpras
kearsipan dalam
kondisi baik
5% 10% 25% 50% 75% 100%
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.15 Program
pengembangan
komunikasi,
informasi dan media
massa
1 Meningkatnya
persentase
dokumentasi dan
visualisasi kegiatan
pembangunan
69.4% 75.72% 877,380,000 81.00% 658,966,000 87.00% 728,650,000 93.00% 791,218,000 100.00% 869,450,000
1.25.18 Program kerjasama
informasi dengan
mas media
1 Meningkatnya
persentase
kerjasama informasi
dengan mass media
11 media 12 media 953,104,000 12 media 1,069,434,000 12 media 1,118,434,000 12 media 113,634,000 12 media 1,131,634,000
1.25.20 Program
peningkatan
jaringan komunikasi
dan informasi
1 Meningkatnya
persentase instansi
terkoneksi internet
_ 276 instansi 351,062,532 332 instansi 357,225,660 388 instansi 423,186,160 444 instansi 489,146,660 500 instansi 555,107,160
40
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
1.25.16 Program pengkajian
dan penelitian
bidang informasi
dan komunikasi
1 Meningkatnya
persentase kajian
koneksi internet
276 Titik Koneksi 332 Titik Koneksi _ 338 Titik Koneksi 50,000,000 444 Titik Koneksi 50,000,000 500 Titik Koneksi 50,000,000 500 Titik Koneksi 50,000,000
1.25.19 Program
Pengembangan
Komunikasi dan
Informatika
1 Pengembangan
komunikasi dan
informatika
- 1 dokumen 215,000,000 480,000,000 210,000,000 475,000,000 210,000,000
2 Jumlah kelompok
KIM dilombakan
dalam Pekan KIM
Jawa Timur
- 1 kelompok KIM 2 kelompok KIM 3 kelompok KIM 3 kelompok KIM 3 kelompok KIM
URUSAN PERPUSTAKAAN1.26.15 Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
1 Meningkatnya
jumlah pengunjung
perpustakaan
daerah
78.730 orang 80.230 Orang 280,001,100 83.730 Orang 295,100,000 87.230 orang 301,500,000 90.730 orang 313,700,000 94.230 orang 324,700,000
2 Meningkatnya
Jumlah buku
perpustakaan
perpustakaan
daerah
12.180 judul buku 13.180 judul buku 14.180 judul buku 15.180 judul buku 16.180 judul buku 17.180 judul buku
3 Meningkatnya
Jumlah Koleksi
perpustakaan
daerah
24.307 eksemplar 30.775 eksemplar 33.775 eksemplar 36.775 eksemplar 39.775 eksemplar 42.775 eksemplar
URUSAN PILIHAN
URUSAN PERTANIAN2.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000
2.01.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 223,592,500 100% 223,592,500 100% 223,592,500 100% 223,592,500 100% 223,592,500
2.01.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 38,850,000 100% 38,850,000 100% 38,850,000 100% 38,850,000 100% 38,850,000
2.01.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
2.01.68 Program
peningkatan
produksi pertanian
1 Meningkatnya
produksi pertanian
tanaman pangan
Padi 415.560 ton; jagung
197.353 ton; kedelai
8.258 ton
padi 425.567 ton ;
jagung 201.300 Ton ;
kedelai 8.341 Ton
5,066,786,773 padi 436.207 ton ;
jagung 205.326 Ton ;
kedelai 8.424 Ton
5,249,500,000 padi 444.931 ton ;
jagung 207.379 Ton ;
kedelai 8.508 Ton
3,245,000,000 padi 453.829 ton ;
jagung 209.453 Ton ;
kedelai 8.593 Ton
3,245,000,000 padi 462.906 ton ;
jagung 211.548 Ton ;
kedelai 8.679 Ton
3,700,000,000
2.01.59 Program
Pengelolaan Lahan
Tanaman Pertanian
Tercapainya
peningkatan jalan
usaha tani dalam
kondisi baik
8% - - 2.76% 8,419,480,000 5.31% 7,369,480,000 4.97% 6,889,480,000 4.81% 6,679,480,000
2.01.47 Program
Pengelolaan Lahan
dan Air Tanaman
Pangan
1 Tercapainya Indeks
pertanaman
205 210 61,650,240
2.01.50 Program
Pembangunan
Infrastruktur
Pengelolan Air
Tanaman
Perkebunan
1 Tercapainya Indeks
pertanaman
205 210 3,993,240,000
2.01.60 Program
Pembangunan
Infrastruktur
Pengeloaan Air
Tanaman Pertanian
1 Tercapainya Indeks
pertanaman
205 - - 215 6,335,210,000 220 5,975,210,000 225 5,990,210,000 230 4,905,210,000
41
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2.01.70 Program
Rehabilitasi
Infrastruktur
Pengelolaan Air
Tanaman Pertanian
1 Tercapainya
Prosentase jaringan
irigasi yang
ditingkatkan
kualitasnya
0% 5% 884,600,000 10% 960,000,000 20% 1,860,000,000 10% 960,000,000
2.01.55 Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sumur Dangkal
Pertanian /
Perkebunan
1 Tercapainya
peningkatan sarana
prasarana air
(sumur dangkal)
5 unit 18 unit 1,273,657,000
2.01.62 Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sumur Dangkal
Pertanian
1 Tercapainya
peningkatan sarana
prasarana air
(sumur dangkal)
5 unit - - 13 unit 1,336,000,000 26 unit 2,080,000,000 25 unit 2,000,000,000 12 unit 960,000
2.01.64 Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sumur Dalam
Pertanian
Tercapainya
peningkatan sarana
prasarana air
(sumur dalam)
0 _ _ _ _ 5 unit 1,750,000,000
2.01.71 Pembangunan /
Rehabilitasi sarana
dan prasarana dam
parit Pertanian
Jumlah Dam parit
yang
terbangun/terehabilit
asi
_ 3 unit 311,047,000 _ _ _
2.01.72 Pembangunan /
Rehabilitasi sarana
dan prasarana
Embung Pertanian
Tercapainya jumlah
embung dalam
kondisi baik
_ 1 unit 203,517,000
2.01.85 Program
Peningkatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Meningkatnya
jumlah
kelembagaan P3A
yang mampu
mengelola irigasi
secara partisipatif
30 lembaga - - 21 lembaga 236,250,000 21 lembaga 236,250,000 21 lembaga 252,000,000 21 lembaga 252,000,000
2.01.86 Peningkatan daya
dukung lahan, air
dan lingkungan
pertanian
1 Luas sawah yang
ditingkatkan kadar
BO 1%
0% 40 Ha naik 0,25% 225,000,000 40 Ha naik 0,5% 225,000,000 40 Ha Naik 0,75% 260,974,000 40 Ha naik 1% 444,725,000
2.01.87 Pembinaan
lingkungan sosial
bidang pertanian
1 Luas lahan
tembakau yang
disubstitusi menjadi
lahan holtikultura
0% - 50 ha 600,000,000 100 ha 650,000,000 150 ha 700,000,000 200 ha 750,000,000
2.01.67 Program
peningkatan
penerapan teknologi
pertanian
1 Tercapainya
produktivitas
tanaman pangan
padi 57,62 ku/Ha; jagung
69,47 Ku/Ha; kedelai
16,18 Ku/Ha
padi 58 ku/Ha; jagung
70 Ku/Ha; kedelai 16,5
Ku/Ha
810,880,000 padi 59 ku/Ha; jagung
70,5 Ku/Ha; kedelai 17
Ku/Ha
500,000,000 padi 60 ku/Ha; jagung 71
Ku/Ha; kedelai 17,5
Ku/Ha
510,000,000 padi 61 ku/Ha; jagung
71,5 Ku/Ha; kedelai 18
Ku/Ha
510,000,000 padi 62 ku/Ha; jagung 72
Ku/Ha; kedelai 18,5
Ku/Ha
895,000,000
2.01.52 Pengembangan
Kawasan
Agropolitan cluster
tanaman pangan di
Mojowarno, Bareng
dan Ngoro
1 Tercapainya
produksi dan
produktivitas
tanaman pangan di
kawasan agropolitan
padi 103.568 ton ;
jagung 50.221 Ton ;
kedelai 431 Ton;
padi 106.885 ton ;
jagung 57.486 Ton ;
kedelai 432 Ton;
2,586,182,300
2 Tercapainya
produktivitas
tanaman pangan
padi 57,62 ku/Ha; jagung
69,47 Ku/Ha; kedelai
16,18 Ku/Ha
padi 58,5 ku/Ha; jagung
70,5 Ku/Ha; kedelai 17
Ku/Ha2.01.37 Pengembangan
Kawasan
Agropolitan cluster
tanaman pangan
1 Tercapainya
produksi dan
produktivitas
tanaman pangan di
kawasan agropolitan
padi 103.568 ton ;
jagung 50.221 Ton ;
kedelai 431 Ton;
- - padi 108.712 ton ;
jagung 57.893 Ton ;
kedelai 445 Ton ;
200,000,000 padi 110.540 ton ;
jagung 58.301 Ton ;
kedelai 457 Ton ;
185,000,000 padi 112.367 ton ;
jagung 58.709 Ton ;
kedelai 470 Ton ;
185,000,000 padi 114.194 ton ;
jagung 59.117 Ton ;
kedelai 483 Ton;
325,000,000
2.01.37 2 Tercapainya
produktivitas
tanaman pangan
padi 57,62 ku/Ha; jagung
69,47 Ku/Ha; kedelai
16,18 Ku/Ha
- padi 59,5 ku/Ha;
jagung 71 Ku/Ha;
kedelai 17,5 Ku/Ha
padi 60,5 ku/Ha; jagung
71,5 Ku/Ha; kedelai 18
Ku/Ha
padi 61,5 ku/Ha; jagung
72 Ku/Ha; kedelai 18,5
Ku/Ha
padi 62,5 ku/Ha; jagung
72,5 Ku/Ha; kedelai 19
Ku/Ha2.01.61 Pembangunan
Infrastruktur
Kawasan
Agropolitan cluster
tanaman pangan
Tercapainya
peningkatan
infrastruktur
pertanian di
kawasan agropolitan
dalam kondisi baik
10% - - 20% 2,656,000,000 25% 1,910,000,000 30% 1,130,000,000 35% 2,250,000,000
42
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2.01.53 Rehabilitasi
Infrastruktur
Kawasan
Agropolitan cluster
tanaman pangan
Tercapainya
Prosentase
infrastruktur
pertanian yang
ditingkatkan
kualitasnya di
kawasan agropolitan
0% - - 10% 453,500,000 15% 380,000,000 20% 320,000,000 25% 990,000,000
2.01.88 Pengembangan
kawasan agropolitan
cluster hortikultura
1 Tercapainya
produktivitas
hortikultura di
kawasan agropolitan
Cabe 38,76 ku/ha, tomat
30,44 ku/Ha; durian
51,03 kg/pohon
- Cabe 40,32 ku/ha,
tomat 31,67 ku/Ha;
durian 53,09 kg/pohon
195,000,000 Cabe 41,13 ku/ha, tomat
32,30 ku/Ha; durian
54,16 kg/pohon
215,000,000 Cabe 41,95 ku/ha, tomat
32,62 ku/Ha; durian
54,70 kg/pohon
215,000,000 Cabe 42,37 ku/ha, tomat
32,95 ku/Ha; durian
55,24 kg/pohon
755,000,000
2.01.88 2 Tercapainya
produksi hortikultura
di kawasan
agropolitan
Cabe 174 ton; tomat 49
ton, Durian 531 ton
Cabe 181 ton; tomat 51
ton, Durian 553 ton
Cabe 185 ton; tomat 52
ton, Durian 564 ton
Cabe 189 ton; tomat 53
ton, Durian 569 ton
Cabe 191 ton; tomat 54
ton, Durian 575 ton
2.01.90 Program
peningkatan
pemasaran hasil
produksi pertanian
1 Tercapainya jumlah
pola kemitraan
jaringan pemasaran
hasil produksi
pertanian
1 Pola kemitraan 2 pola kemitraan 214,780,000 4 pola kemitraan 145,000,000 6 pola kemitraan 145,000,000 8 pola kemitraan 145,000,000 10 pola kemitraan 190,000,000
2.01.26 Peningkatan
Kesejahteraan
Petani Tanaman
Pangan
1 Tercapainya NTP
Subsektor Tanaman
Pangan
108 109 212,238,000 110 500,000,000 111 500,000,000 113 500,000,000 115 724,500,000
2.01.30 Program
pemberdayaan
penyuluh pertanian
lapangan
1 Rasio penyuluh
pertanian yang
mendapatkan
pelatihan :
2,486,155,534 1,075,000,000 1,075,000,000 1,075,000,000 1,337,500,000
Pelatihan 1 kali 40% 35% 30% 25% 20% 15%Pelatihan 2 kali 30% 30% 30% 30% 30% 30%Pelatihan > 3 kali 30% 35% 40% 45% 50% 55%
2.01.89 Pengembangan
produk hasil
agribisnis menjadi
bahan jadi atau
setengah jadi
Terwujudnya produk
beras oleh
kelompok tani
100 ton _ _ 500 ton 100,000,000 1000 ton 100,000,000 1500 ton 100,000,000 2000 ton 150,000,000
2.01.36 Peningkatan
kualitas bahan baku
1. Tercapainya
peningkatan
produktivitas
tembakau yang
berkualitas
11.116 Kg/ha/tahun daun
basah
12.500 kg/ha/th 3,618,043,000 13.500 kg/ha/th 3,591,223,000 14.175 kg/ha/th 3,618,043,000 14.884 kg/ha/th 3,618,043,000 15.628 kg/ha/th 3,618,043,000
2.01.54 Pembinaan
lingkungan sosial
Tercapainya jumlah
petani yang
meningkat
pendapatannya
melalui usaha tani
tembakau dan
cengkeh
260 petani 150 petani 3,264,225,000
2.01.45 Pembinaan
lingkungan sosial
bidang Perkebunan
Tercapainya jumlah
petani yang
meningkat
pendapatannya
melalui usaha tani
tembakau dan
cengkeh
260 petani - - 150 petani 3,291,045,000 150 petani 3,291,045,000 150 petani 3,291,045,000 150 petani 3,291,045,000
2.01.74 Program
peningkatan
penerapan teknologi
perkebunan
1 Meningkatnya
produktivitas
tanaman
perkebunan
Tebu 82.600
Kg/ha/Tahun batang
tebu; Kopi 404
Kg/Ha/Thn ose kering,
Cengkeh 400 Kg/Ha/Th
bunga kering, Kakao
528,45 Kg/Ha/Thn biji
kering
- tebu 82.650 kg/ha/th;
kopi 635 kg/ha/th;
cengkeh 418 kg/ha/th;
kakao 567 kg/ha/th
370,583,000 tebu 83.000 kg/ha/th;
kopi 636 kg/ha/th;
cengkeh 430 kg/ha/th;
kakao 583 kg/ha/th
300,000,000 tebu 85.000 kg/ha/th;
kopi 637 kg/ha/th;
cengkeh 443 kg/ha/th;
kakao 601 kg/ha/th
300,000,000 tebu 85.600 kg/ha/th;
kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 450 kg/ha/th;
kakao 619 kg/ha/th
370,583,000
2.01.55 Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana
dan prasarana
Sumur Dangkal
Pertanian /
Perkebunan
1 Tercapainya
peningkatan sarana
prasarana air
(sumur dangkal)
23 unit 102 unit 3,274,200,000
2.01.63 Pembangunan /
Rehabilitasi Sarana
dan prasarana
Sumur Dangkal
Perkebunan
1 Tercapainya
peningkatan sarana
prasarana air
(sumur dangkal)
23 unit - - 4 unit 171,000,000 34 unit 1,275,000,000 33 unit 1,275,000,000 32 unit 1,275,000,000
43
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2.01.19 Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebun
an
Tercapainya
produksi benih
tanaman
perkebunan
Kelapa 8.000 btg, Nilam
50.000 stek
Kakao 10.000 btg,
kelapa 10.000 btg, pala
1.400 btg
278,243,500
2.01.34 Peningkatan
produksi
perkebunan
1 Meningkatnya
produksi tanaman
perkebunan
tebu 978.023,8 ton;
tembakau 47.402,47 ton
daun basah; kopi 474,79
ton ose kering; cengkeh
765,82 ton bunga kering;
kakao 141,3 ton biji
kering
tebu 924.467,65 ton;
tembakau 47.402,47
ton; kopi 474,49 ton;
cengkeh 765,82 ton;
kakao 139,67 ton
601,500,000 tebu 961.446 ton;
tembakau 52.142,72
ton; kopi 520 ton;
cengkeh 842,4 ton;
kakao 153,64 ton
317,000,500 tebu 970.000 ton;
tembakau 54.750 ton;
kopi 541 ton; cengkeh
880 ton; kakao 161 ton
549,000,000 tebu 977.000 ton;
tembakau 56.400 ton;
kopi 562 ton; cengkeh
850 ton; kakao 165 ton
549,000,000 tebu 990.000 ton;
tembakau 57.000 ton;
kopi 565 ton; cengkeh
853 ton; kakao 167 ton
671,625,000
2.01.49 Program
Pengelolaan Lahan
Tanaman
Perkebunan
1 Tercapainya
peningkatan
panjang jalan usaha
tani dalam kondisi
baik di kawasan
perkebunan
2 Km 46 km 1,662,618,250 23 km 1,834,000,000 35 km 4,240,000,000 35 km 4,240,000,000 34 km 4,240,000,000
2.01.50 pembangunan
infrastruktur
pengelolaan air
tanaman
perkebunan
1 Panjang saluran
irigasi tersier yang
dibangun
_ - 4,13 km 3,586,575,000 2 km 400,000,000 2 km 500,000,000 1 km 550,000,000
2.01.84 Rehabilitasi
infrastruktur
pengelolaan air
tanaman
perkebunan
1 Panjang JITUT yang
terehabilitasi
- _ 137 m 59,400,000 _ - _ - _ -
2.01.56 pembangunan/
rehabilitasi sarana
prasarana sumur
dalam pertanian /
perkebunan
1 Terbangunnya
sumur dalam
3 unit 4 unit 1,059,300,000
2.01.65 pembangunan/
rehabilitasi sarana
prasarana sumur
dalam perkebunan
1 Terbangunnya
sumur dalam
3 unit - - _ - 1 unit 360,000,000 1 unit 365,000,000 1 unit 370,000,000
2.01.83 Pengembangan
Kawasan
Agropolitan Cluster
Perkebunan
1 Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
tanaman
perkebunan di
kawasan agropolitan
kopi 404 kg/ha/th;
cengkeh 400 kg/ha/th;
kakao 528,45 kg/ha/th
- - kopi 635 kg/ha/th;
cengkeh 418 kg/ha/th;
kakao 567 kg/ha/th
1,370,000,000 kopi 636 kg/ha/th;
cengkeh 430 kg/ha/th;
kakao 583 kg/ha/th
1,692,789,030 kopi 637 kg/ha/th;
cengkeh 443 kg/ha/th;
kakao 601 kg/ha/th
1,875,068,000 kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 456 kg/ha/th;
kakao 619 kg/ha/th
2,052,374,700
2.01.83 kopi 474,79 ton;
cengkeh 765 ton; kakao
141,3 ton
kopi 500 ton; cengkeh
942 ton; kakao 140 ton
kopi 520 ton; cengkeh
979 ton; kakao 145 ton
kopi 541 ton; cengkeh
1.018 ton; kakao 151 ton
kopi 562 ton; cengkeh
1.059 ton; kakao 157 ton
kopi 585 ton; cengkeh
1.102 ton; kakao 163 ton
2.01.40 Pengembangan
Kawasan
Agropolitan cluster
Peternakan
1 Meningkatnya
populasi dan
produksi hasil ternak
dan unggas di
kawasan agropolitan
daging 3.393 ton; telur
152 ton; susu 5.562 ton;
populasi ruminansia
458.227 ekor; unggas
1.776.700 ekor
daging 3.585 ton; telur
163 ton; susu 5.835 ton;
populasi ruminansia
463.920 ekor; unggas
1.862.434 ekor
- daging 3.710 ton; telur
170 ton; susu 6.121 ton;
populasi ruminansia
466.794 ekor; unggas
1.952.447 ekor
105,000,000 daging 3.860 ton; telur
178 ton; susu 6.423 ton;
populasi ruminansia
474.859 ekor; unggas
2.046.958 ekor
110,000,000 daging 4.010 ton; telur
186 ton; susu 6.793 ton;
populasi ruminansia
476.135 ekor; unggas
2.146.192 ekor
117,000,000 daging 4.167 ton; telur
195 ton; susu 7.701 ton;
populasi ruminansia
481.640 ekor; unggas
2.250.388 ekor
125,000,000
2.01.20 Program
Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian
/ Perkebunan
Lapangan
1. Jumlah kelompok
binaan yang
bermitra
32 kelompok 2 Kelompok 560,804,600
2. Peningkatan status
kelompok binaan:Kel. Lanjut 1.096 kelompok 1.093 kelompokKel. Mandiri 32 kelompok 35 kelompok
2.01.35 Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Perkebunan
Lapangan
1. Jumlah kelompok
binaan yang
bermitra
32 kelompok 2 Kelompok 200,000,000 2 Kelompok 235,000,000 2 Kelompok 235,000,000 2 Kelompok 250,000,000
2. Peningkatan status
kelompok binaan:Kel. Lanjut 1.096 kelompok 1.090 kelompok 1087 kelompok 1086 kelompok 1085 kelompokKel. Mandiri 32 kelompok 38 kelompok 41 kelompok 42 kelompok 43 kelompok
2.01.21 Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
1 Angka kejadian
penyakit ternak
35% 30% 413,539,000 25% 297,440,000 23% 468,088,800 21% 468,546,576 18% 469,013,507
2 Angka kematian
ternak;
12% 10%; 8%; - 7%; - 6%; - 5%; -
44
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
3 Tercapainya
peningkatan
prosentase daging
berkualitas yang
beredar di
masyarakat
70% 75% 78% - 80% - 82% - 85% -
2.01.22 Program
peningkatan
produksi hasil
peternakan
1 Meningkatnya
Capaian produksi
hasil ternak:
3,154,540,760 _ 900,000,000 _ 832,020,000 _ 1,828,445,000 _ 2,559,337,058
a Daging 17.459 ton 17.695 ton 17.951 ton 18.275 ton 18.533 ton 18.878 ton b Telur 12.641 ton 13.484 ton 13.712 ton 13.875 ton 14.069 ton 14.263 ton c Susu 6502 ton 6.632 ton 6.708 ton 6.943 ton 7.105 ton 7.248 ton d Tercapainya
populasi ternak
ruminansia
276.619 ekor 285.044 ekor 291.934 ekor 297.143 ekor 304.215 ekor 312.025 ekor
e Tercapainya
populasi unggas
8.143.389 ekor 8.344.000 ekor 8.499.000 ekor 8.694.000 ekor 8.848.000 ekor 9.058.000 ekor
f Tercapainya
kecukupan protein
hewani dari bahan
asal hewan
7,17 gr/kap/hr 7,76 gr/kap/hr 7,79 gr/kap/hr 7,89 gr/kap/hr 7,95 gr/kap/hr 7,95 gr/kap/hr
g Tercapinya nilai
tukar petani sub
sektor peternakan
141.74 158.15 162.93 165.38 170.37 172.93
h Konsumsi hasil
peternakan: a) daging 11,57 kg/kap/th 11,62 kg/kap/th 11,92 kg/kap/th 12,02 kg/kap/th 12,08 kg/kap/th 12,20 kg/kap/thb) telur 8,46 kg/kap/th 8,96 kg/kap/th 9,02 kg/kap/th 9,04 kg/kap/th 9,08 kg/kap/th 9,11 kg/kap/thc) susu 3,94 kg/kap/th 2,82 kg/kap/th 2,85 kg/kap/th 2,91 kg/kap/th 2,94 kg/kap/th 3 kg/kap/th
2.01.24 Program
peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
1 Tercapainya jumlah
sapi potong yang
teregister/KTP
ternak
2000 ekor 2100 ekor 1,097,600,000 2200 ekor 3,922,589,780 2300 ekor 3,850,000,000 2400 ekor 4,000,000,000 2500 ekor 1,182,445,668
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
inseminasi buatan
SC (Service Per
Conception)
1,5 ekor 1.5 1.5 1.48 1.48 1.48
3 Kelahiran Hasil IB 21.333 ekor 22.864 ekor 22.864 ekor 22.864 ekor 25.038 ekor 28.675 ekor4 Calving Interval
(jarak kelahiran)
17 bulan 16 bulan 16 bulan 16 bulan 15 bulan 15 bulan
5 Pelayanan IB 40.000 straw 50.000 straw 50.000 straw 52.000 straw 52.000 straw 55.000 straw 6 Akseptor 26.600 ekor 33.000 ekor 33.000 ekor 33.000ekor 35.000 ekor 37.000 ekor
2.01.46 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Bidang Peternakan
dan Perikanan
1 Terciptanya
lapangan usaha
baru melalui
pembinaan
kemampuan dan
keterampilan usaha
budidaya ternak dan
bantuan sarana
produksi
160 petani 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006
2.01.23 Program
peningkatan
pemasaran hasil
produksi peternakan
1 Tercapainya jumlah
kemitraan jaringan
pemasaran hasil
produksi peternakan
5 inti dan 100 plasma 5 inti dan 110 plasma 2,638,564,000 5 inti dan 115 plasma 1,488,789,700 5 inti dan 120 plasma 1,488,789,700 5 inti dan 125 plasma 310,000,000 5 inti dan 130 plasma 1,888,789,700
2.01.31 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani Perkebunan
1 NTP Subsektor
Perkebunan
106.45 106.5 120,000,000 107.0 80,000,000 107.5 68,000,000 108.0 68,000,000 108.5 78,200,000
2.01.25 Pemberdayaan
Penyuluh
Peternakan/Perikan
an Lapangan
1 Tercapinya jumlah
kelompok ternak/
ikan binaan
9 kelompok 10 kelompok 165,650,000 11 kelompok 40,000,000 14 kelompok 84,118,835 18 kelompok 85,022,175 21 kelompok 1,573,730,197
2.01.25 2 Tercapinya jumlah
kelompok binaan
yang bermitra
20% 20% 20% 20% 20% 20%
2.01.25 3 Tercapainya
klasifikasi kelompok
ternak: a. Pemula b.
Madya c. Mandiri
201 kelompok pemula, 4
kelompok Madya dan 1
kelompok Mandiri
202 kelompok Pemula,
6 kelompok Madya dan
2 kelompok Mandiri
203 kelompok Pemula,
8 kelompok Madya dan
2 kelompok Mandiri
204 kelompok Pemula,
10 kelompok Madya dan
3 kelompok Mandiri
205 kelompok Pemula,
12 kelompok Madya dan
3 kelompok Mandiri
206 kelompok Pemula,
14 kelompok Madya dan
4 kelompok Mandiri
45
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2.01.25 4 Tercapainya
klasifikasi kelompok
ikan: a. Pemula b.
Madya c. Mandiri
41 kelompok Pemula, 11
kelompok Madya dan 1
kelompok Mandiri
50 kelompok Pemula,
12 kelompok Madya
dan 1 kelompok Mandiri
59 kelompok Pemula,
14 kelompok Madya
dan 2 kelompok Mandiri
68 kelompok Pemula, 16
kelompok Madya dan 2
kelompok Mandiri
77 kelompok Pemula, 18
kelompok Madya dan 3
kelompok Mandiri
86 kelompok Pemula, 20
kelompok Madya dan 3
kelompok Mandiri
URUSAN KEHUTANAN2.02.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 486,600,000 100% 486,600,000 100% 486,600,000 100% 486,600,000 100% 486,600,000
2.02.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 342,910,000 100% 342,910,000 100% 342,910,000 100% 342,910,000 100% 342,910,000
2.02.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000
2.02.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000
2.02.31 Program Pengelolan
Lahan Tanaman
Perkebunan
Peningkatan
panjang jalan usaha
tani dalam kondisi
baik
2 km 46 km 5,632,730,580
2.02.29 Pengembangan
Kawasan
Agropolitan cluster
Perkebunan di
Wonosalam,
Bareng, Ngoro dan
Mojowarno
Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
tanaman
perkebunan di
kawasan agropolitan
kopi 404 kg/ha/th;
cengkeh 400 kg/ha/th;
kakao 528,45 kg/ha/th
kopi 634 kg/ha/th;
cengkeh 406 kg/ha/th;
kakao 550 kg/ha/th
1,350,231,750
2.02.29 kopi 474,79 ton;
cengkeh 765 ton; kakao
141,3 ton
kopi 500 ton; cengkeh
942 ton; kakao 140 ton
2.02 .16 Program rehabilitasi
hutan dan lahan
1 Berkurangnya lahan
kritis
1.600 Ha lahan kritis 0 1,155,976,000 - 784,882,500 400 ha 1,176,966,000 350 Ha 1,176,966,000 350 Ha 1,359,967,500
2.02.23 Program rehabilitasi
hutan dan lahan
(TEBING)
Tercapainya
penyelamatan
tebing
7 tebing 2 232,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 3 250,000,000
2.02.24 Program rehabilitasi
hutan dan lahan
(RESAPAN)
Terseianya Sumur
Resapan (unit)
115 sumur resapan 10 317,544,000 10 270,000,000 10 270,000,000 10 270,000,000 10 270,000,000
2.02.34 Pembinaan dan
peningkatan
kelembagaan
kelompok tani hutan
rakyat (KTHR)
1 Meningkatnya
kapasitas pengelola
kelembagaan
kelompok
1 kelompok - 2 kelompok 50,000,000 2 kelompok 50,000,000 2 kelompok 50,000,000 2 kelompok 60,000,000
2.02.17 Program
perlindungan dan
konservasi sumber
daya hutan
1 Rehabilitasi hutan
dan lahan dengan
pembangunan sipil
teknis dan vegetatif
dam penahan 7 unit,
gully plug 2 unit, pembgn
vegetatif 400 ha
0 - dam penahan 5 unit,
gully plug 5 unit,
vegetatif 200 ha
1,500,000,000 dam penahan 5 unit,
gully plug 5 unit,
vegetatif 200 ha
1,500,000,000 dam penahan 5 unit, gully
plug 5 unit, vegetatif 200
ha
1,500,000,000 dam penahan 5 unit, gully
plug 5 unit, vegetatif 200
ha
1,500,000,000
2.02.15 Program
pemanfaatan
potensi sumber
daya hutan
1 Produksi hasil hutan
kayu
2.209,18 m3 2.200 m3 685,690,000 2.200 m3 601,337,500 2.200 m3 673,249,375 2.200 m3 673,249,375 2.200 m3 617,977,000
2.02.19 Program pembinaan
dan penertiban
industri hasil hutan
1 Terwujudnya industri
hasil hutan yang
berkelanjutan
53 industri 1 unit 300,000,000 1 unit 255,000,000 1 unit 216,750,000 1 unit 216,750,000 1 unit 249,262,500
2.02.19 2 Jumlah industri hasil
hutan bersertifikat
SVLK
1 industri 1 industri 1 industri 1 industri
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.18 Program
Peningkatan
Pengelolaan
Lingkungan
Pertambangan
1 Tersusunnya
dokumen hasil
pengawasan PETI
- 4 Laporan 20,000,000 4 laporan 42,000,000 4 laporan 50,000,000 4 laporan 70,000,000 4 laporan 105,000,000
46
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2.03.19 Program
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pengelolaan Energi
Terbarukan
1 Terwujudnya desa
mandiri energi
berbasis biogas
8 desa memiliki potensi
sebagai Desa Mandiri
Energi
1 desa 468,000,000 - - - - - - 1 desa -
2.03.20 Program
Pembangunan,
Pengembangan dan
Pengelolaan Energi
Tidak Terbarukan
1 Jumlah rumah
tangga yang
mendapatkan
layanan sambungan
listrik
98 RTM 202 RTM 880,000,000 105 RTM 700,000,000 105 RTM 700,000,000 105 RTM 700,000,000 105 RTM 805,000,000
URUSAN PARIWISATA2.04.15 Program
pengembangan
pemasaran
pariwisata
1 Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisata
1.425.000 Orang 1.425.000 Orang 150,000,000 1,430,000 orang 130,000,000 1.435.000 orang 145,000,000 1.450.000 Orang 160,000,000 1.525.000 Orang 200,000,000
2.04.16 Program
pengembangan
destinasi pariwisata
1 Meningkatnya
jumlah obyek wisata
1 lokasi (tirta wisata) 1 lokasi (tirta wisata) 150,000,000 1 lokasi (tirta wisata) 145,000,000 1 lokasi (tirta wisata) 135,000,000 1 lokasi (tirta wisata) 140,000,000 3 lokasi (tirta wisata, air
terjun tretes, air terjun
sekar pudaksari, kedung
cinet-plandaan)
280,000,000
2.04.17 Program
pengembangan
kemitraan
1 Meningkatnya
jumlah media
promosi pariwisata
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
200,000,000 3 media (cetak,
elektronik, dan event)
205,000,000 3 media (cetak,
elektronik, dan event)
190,000,000 3 media (cetak,
elektronik, dan event)
195,000,000 3 media (cetak,
elektronik, dan event)
235,000,000
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 586,229,500 100% 586,229,500 100% 586,229,500 100% 586,229,500 100% 586,229,500
2.05.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 463,920,000 100% 463,920,000 100% 463,920,000 100% 463,920,000 100% 463,920,000
2.05.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 24,600,000 100% 24,600,000 100% 24,600,000 100% 24,600,000 100% 24,600,000
2.05.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 37,570,000 100% 37,570,000 100% 37,570,000 100% 37,570,000 100% 37,570,000
2.05.23 Program
Optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
1 Tercapainya
konsumsi makan
ikan
15,20 kg/kap/thn 16,6 Kg/kap/thn 97,000,000 16,7 kg/kap/th 80,000,000 16,8 kg/kap/th 80,000,000 16,9 kg/kap/th 80,000,000 17 kg/kap/th 80,000,000
2.05.20 Program
pengembangan
budidaya perikanan
1 Tercapainya
produksi ikan
budidaya
15.551,4 ton 15.758 ton 1,568,791,306 15.769 ton 484,672,500 15.759 ton ikan 889,980,678 15.760,5 ton ikan 816,623,300 15.761 ton 1,089,492,198
2 Tercapainya
peningkatan NTP
74 80 81 82 83 84
2.05.26 Pengembangan
Kawasan
Agropolitan cluster
Perikanan
Tercapainya
persentase produksi
dan produktivitas
ikan di kawasan
agropolitan
Produksi ikan 7.930 ton;
produktivitas 233,56
ton/ha
Produksi ikan 7.930 ton;
Produktivitas 233.56
ton/ha
- Produksi ikan 7.930,5
ton; Produktivitas
233.56 ton/ha
105,000,000 Produksi ikan 7.931,5
ton; Produktivitas 233.62
ton/ha
30,000,000 Produksi ikan 7.932 ton;
Produktivitas 233.65
ton/ha
117,000,000 Produksi ikan 7.933,5
ton; Produktivitas 233.68
ton/ha
125,000,000
URUSAN PERDAGANGAN2.06.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tercapainya
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 957,957,000 100% 957,957,000 100% 957,957,000 100% 957,957,000 100% 957,957,000
2.06.02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1 Tercapainya
dukungan sarana
dan prasarana
pelayanan
100% 100% 292,370,000 100% 292,370,000 100% 292,370,000 100% 292,370,000 100% 292,370,000
2.06.03 Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tercapainya disiplin
aparatur
100% 100% 19,775,000 100% 19,775,000 100% 19,775,000 100% 19,775,000 100% 19,775,000
47
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2.06.07 Program
perencanaan
Strategis dan
Pelaporan Capaian
Kinerja serta
Keuangan SKPD
1 Tercapainya
perencanaan dan
pelaporan kinerja
dan keuangan
100% 100% 39,999,600 100% 39,999,600 100% 39,999,600 100% 39,999,600 100% 39,999,600
2.06.24 Program Sistem
Resi Gudang
1 Berfungsinya
program sistem resi
gudang
_ _ 3 kali 50,000,000 3 kali 52,500,000 3 kali 57,750,000 3 kali 63,525,000
2.06.23 Penataan dan
penyediaan pasar
pengumpul distribusi
di Kawasan
Agropolitan
1 Meningkatnya rasio
produk agropolitan
yang didistribusikan
0% _ - 26% 209,000,000 31% 229,900,000 19% 252,890,000 23% 254,189,000
2.06.15 Program
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
1 Meningkatnya
persentase kualitas
barang yang berdar
di masyarakat
sesuai standar yang
berlaku
65% 70% 63,500,000 75% 67,199,000 80% 70,008,000 85% 73,516,500 95% 77,191,000
2.06.15 2 Meningkatnya
prosentase akurasi
alat ukur /
timbangan melalui
tera ulang UTTP
66% 68% 70% - 74% - 76% - 80%
2.06.17 Program
peningkatan dan
pengembangan
ekspor
1 Tercapainya nilai
ekspor
$94,351,272 88.326.922 (US$) 55,425,000 92.743.268 (US$) 58,196,250 97.380.431 (US$) 61,106,500 102.249.452 (US$) 64,161,825 110.361.924 (US$) 68,369,900
2.06.18 Program
peningkatan
efisiensi
perdagangan dalam
negeri
1 Tercapainya volume
perdagangan
$231,713,339 $ 326,725,451.00 355,301,500 $ 343,061,723.00 393,066,600 $ 360,214,809.00 413,720,700 $ 378,225,549.00 435,308,000 $ 397,136,826.00 457,872,500
2.06.19 Program pembinaan
pedagang kakilima
dan asongan
1 Peningkatan jumlah
PKL dan asongan
yang terbina
835 PKL 835 PKL 44,930,000 876 PKL 47,176,500 920 PKL 49,353,000 966 PKL 51,012,000 1015 PKL 53,742,000
2.06.20 Program
Pengelolaan Pasar
Daerah
1 Tercapainya PAD
pasar daerah
3,487,126,950 3,499,080,000 5,732,899,350 3,534,070,000 3,941,146,682 3,569,410,000 10,548,667,607 3,605,104,000 11,404,289,695 3,641,155,000 11,133,802,831
2.06.20 2 Jumlah Pedagang
dalam pasar daerah
8.998 pedagang 9.152 pedagang 9.196 pedagang 9.234 pedagang 9.278 pedagang 9.331 pedagang
URUSAN INDUSTRI2.07 .15 Program
peningkatan
kapasitas iptek
sistem produksi
1 Meningkatnya
kapasitas iptek
sistem produksi
145 sentra IKM 149 sentra IKM 279,100,000 154 sentra IKM 293,055,000 159 sentra IKM 307,707,750 164 sentra IKM 323,437,000 169 sentra IKM 339,609,000
2.07.16 Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
1 Tercapainya volume
usaha industri kecil
dan menengah
415,436,911,000 415,436,911,000 458,559,000 432,054,387,000 481,486,950 449,336,562,000 505,563,000 467,310,024,000 531,205,250 486,002,424,000 557,765,250
2.07.18 Program penataan
struktur industri
1 Tercapainya
penataan struktur
industri yang baik
88 IKM 88 IKM 74,500,000 100 IKM 78,225,000 100 IKM 82,136,250 100 IKM 86,245,000 100 IKM 90,557,250
2.07.19 Program
pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
1 Tercapainya
pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
4 sentra 4 sentra 147,150,000 5 Sentra IKM 154,508,000 5 Sentra IKM 162,234,000 5 Sentra IKM 170,345,700 5 Sentra IKM 178,863,000
2.07.21 Program Pembinaan
Industri
1 Tercapainya jumlah
produksi rokok dan
industri hasil
tembakau yang
berproduksi
37.713.600 batang (7
PR)
26.769.600 batang (5
PR)
567,232,500 29.446.560 batang (5
PR)
595,594,125 32.391.216 batang (5
PR)
625,374,125 34.010.772 batang (S) 656,634,000 35.711.316 batang (5 PR) 689,466,000
48
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
93 5 6 7 8
2.07.22 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
bidang Perindustrian
dan Perdagangan
Tercapainya jumlah
IKM yang
mendapatkan
pembinaan /
bantuan di
lingkungan
IHT/daerah
penghasil bahan
baku IHT
125 IKM 140 IKM IHT 1,094,760,000 140 IKM IHT 1,193,983,500 140 IKM IHT 1,264,447,750 140 IKM IHT 1,327,670,138 140 IKM IHT 1,406,487,326
URUSAN KETRANSMIGRASIAN2.08.18 Pengembangan
kerjasama dengan
wilayah pengiriman
transmigran
1 meningkatnya
jumlah Transmigran
yang ditempatkan
35 org 40 org 100,000,000 40 org 55,000,000 40 org 60,000,000 40 org 65,000,000 40 org 100,000,000
835,599,808,173 820,986,842,025 858,958,239,181 879,428,200,217 916,858,630,892 TOTAL
49
Target Rp
11
100% 27,702,595,000 Dinas
Pendidikan
100% 5,910,180,000 Dinas
Pendidikan
100% 190,000,000 Dinas
Pendidikan
100% 700,000,000 Dinas
Pendidikan
100% 200,000,000 Dinas
Pendidikan
96.25% 2,119,650,000 Dinas
Pendidikan
97.35% 2,790,872,500 Dinas
Pendidikan
100% 1,448,204,495 Dinas
Pendidikan
92.50% 110,000,000 Dinas
Pendidikan
92.39% 9,260,859,000 Dinas
Pendidikan
6.11% 15,874,917,800 Dinas
Pendidikan
95.00% 857,500,000 Dinas
Pendidikan
95.00% 12,744,260,000 Dinas
Pendidikan
1:28 33,266,715,381 Dinas
Pendidikan
97.84% 149,527,115,341 Dinas
Pendidikan
96.75% 42,948,130,044 Dinas
Pendidikan
200 lembaga 10,000,000,000 Dinas
Pendidikan
PROGRAM, INDIKATOR SERTA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014-2018
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
50
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
79.25 550,000,000 Dinas
Pendidikan
1:2 3,981,400,000 Dinas
Pendidikan
39.20% 11,813,952,052 Dinas
Pendidikan
75.13
80.47
74.29
99.89% 37,616,676,814 Dinas
Pendidikan
98.02% 51,858,968,101 Dinas
Pendidikan
98.62% 13,933,348,166 Dinas
Pendidikan
7.85 Dinas
Pendidikan22.58% 5,228,741,000 Dinas
Pendidikan
77.14%
0.28%
68.39% 6,983,286,092 Dinas
Pendidikan
7.67 26,725,066,000 Dinas
Pendidikan
75.84% 889,103,911 Dinas
Pendidikan
7.50 37,004,637,500 Dinas
Pendidikan
71.75% 8,830,480,822 Dinas
Pendidikan
51
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 12,829,044,425 Dinas Kesehatan
100% 1,239,450,000 Dinas Kesehatan
100% 139,125,000 Dinas Kesehatan
100% 200,000,000 Dinas Kesehatan
100% 6,377,128,500 RSUD PLOSO
100% 733,375,000 RSUD PLOSO
100% 168,375,000 RSUD PLOSO
100% 200,000,000 RSUD PLOSO
80 2,809,378,850 Dinas Kesehatan
100
90
15
100 10,373,737,900 Dinas Kesehatan
59 1,470,735,000 Dinas Kesehatan
102
52
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
64
100 32,452,427,638 Dinas Kesehatan
20 149,594,000 Dinas Kesehatan
75 133,093,583,503 Dinas Kesehatan
100
100
100 -
85 -
4
50
100 4,291,119,347 Dinas Kesehatan
75
23 -
58
100 2,227,141,251 Dinas Kesehatan
2
7,5
100
53
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
1.8 -
0,2
95
92
85 -
88
30% 731,764,500 Dinas Kesehatan
76%
36/100.000 pddk 10,250,125,476 Dinas Kesehatan
< 1
95
100
60 -
92%
100
< 0,5 -
100
100
> 90 -
> 90
100
54
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
20
80 -
> 90
100
100
100 -
≥ 2
8 per 1000 KH 301,398,000 Dinas Kesehatan
90%
74
73
70 225,800,000 Dinas Kesehatan
1556 338,275,600 Dinas Kesehatan
80
70
2
88 697,206,000 Dinas Kesehatan
95 Dinas Kesehatan
95 Dinas Kesehatan
55
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
95 Dinas Kesehatan
95 Dinas Kesehatan
95 Dinas Kesehatan
80 Dinas Kesehatan
11.5 381,365,000 Dinas Kesehatan
100
100
83
100% 611,017,248,000 RSUD Jombang
95% 55,000,000,000 RSUD Jombang
100% 21,726,297,000 RSUD Jombang
100% 15,000,000,000 RSUD Jombang
100% 50,612,945,107 RSUD Ploso
kunjungan rawat inap
9.233 dan rawat jalan
12.257
11,625,961,900 RSUD Ploso
100% 20,884,500 RSUD Ploso
56
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 71,597,920,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
100% 2,867,500,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
100% 554,500,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan100% 225,000,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
100% 8,421,460,000 Dinas PU Cipta
Karya
100% 16,811,250,000 Dinas PU Cipta
Karya
100% 796,250,000 Dinas PU Cipta
Karya
100% 450,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
15 dokumen 798,250,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
100% 11,704,150,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
5 dam 22,401,345,040 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
1 embung
73 saluran irigasi
10 dam 41,867,653,400 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan 7 embung
69 saluran irigasi
79 lembaga 5,868,721,125 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
4 dam 7,281,250,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
57
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
28 saluran irigasi
5 dam 18,406,860,150 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
41 saluran irigasi
21 ruas 10,675,753,600 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
10 ruas 9,897,676,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
61 ruas 107,675,978,500 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
1 duiker 1,151,164,150 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
8 ruas tembok penahan
jalan
8 buah 5,028,265,200 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
1 buah 1,200,000,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
7 ruas 1,761,362,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
3 ruas 876,963,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
8 ruas tembok penahan
jalan
1,498,864,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
5 dokumen 24,250,000,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
6.396 drum
58
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
0,25 ha
10 dokumen
104 ruas 15,352,500,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
102 ruas 26,885,790,200 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
32 ruas 48,870,109,750 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
209 ruas 397,529,620,621 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
20.450 m rumija 7,204,261,300 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
12 duiker
28 ruas tembok penahan
jalan
18 buah 17,307,500,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan5 buah 3,655,000,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan3 ruas 988,889,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan43 ruas 11,764,712,200 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
9 ruas 6,049,192,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
24 ruas tembok penahan
jalan
3,916,522,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
100% 445,217,500 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
4 embung 13,900,000,000
1 waduk
3,45 ha
1 dokumen
1 dokumen
Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
59
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 7,770,005,600 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
77 ruas 20,707,490,820 Dinas PU Cipta
Karya
4 ruas 7,106,988,485 Dinas PU Cipta
Karya
145 ruas 189,416,328,683 Dinas PU Cipta
Karya
5 ruas 1,000,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
15 ruas 3,750,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
8 ruas 1,000,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
31 ruas 34,007,527,800 Dinas PU Cipta
Karya
4 ruas 1,600,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
288 ruas 37,043,145,456 Dinas PU Cipta
Karya
2 unit -
109 ruas 21,962,523,916 Dinas PU Cipta
Karya
40 ruas 5,023,201,509 Dinas PU Cipta
Karya
60
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
1 unit
11 ruas 1,149,477,276 Dinas PU Cipta
Karya
2 lokasi 500,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
92 lokasi 7,173,399,128 Dinas PU Cipta
Karya
26 unit
24 lokasi 15,758,105,040 Dinas PU Cipta
Karya
36 lokasi
22 lokasi
2 lembaga
Operasional 85% 53,992,100,000 Dinas PU Cipta
Karya
4 unit
7 ton
42 lokasi
229 lokasi 30,366,636,266 Dinas PU Cipta
Karya
57 lokasi 12,630,600,695 Dinas PU Cipta
Karya
5 kawasan 1,375,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
21 kecamatan
61
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100 penyedia 250,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
10 dokumen 4,150,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
Pembangunan 50%
Pembangunan 50% 3,250,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
Pembangunan 50% 3,250,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
8 lokasi 2,250,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
1120 rtlh 1,250,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
25 lokasi 4,060,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
1 ha
21 kecamatan 375,000,000 Bappeda
80% 2,750,000,000 Bappeda
1250 berkas 375,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
96 desa/peta 1,107,900,000 Dinas PU Cipta
Karya
6 Kel/Desa Dinas PU Cipta
Karya
4 ha 30,375,000,000 Dinas PU Cipta
Karya
9,75 ha
62
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 2,903,567,500 Bappeda
100% 610,500,000 Bappeda
100% 36,000,000 Bappeda
100% 200,000,000 Bappeda
90% 3,561,485,004 Bappeda
90% 4,404,700,000 Bappeda
90% 4,970,000,000 Bappeda
90% 4,268,760,000 Bappeda
90% 2,938,729,004 Bappeda
90% 991,983,000 Bappeda
93% 558,550,000 Bappeda
93% 362,500,000 Bappeda
100% 9,447,530,000 Dishubkom
63
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 4,229,900,000 Dishubkom
100% 526,275,000 Dishubkom
100% 175,000,000 Dishubkom
100% 95,800,000 Dishubkom
742 titik 19,119,236,318 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
4.041 titik
25 trayek 1,970,890,000 Dishubkom
20Halte 3,443,000,000 Dishubkom
4 unit terminal dan 18
unit halte
-
60% 10,395,520,000 Dishubkom
160 rambu lalin dan 12
RPPJ
-
10000 m² -
7 unit traffic light -
500 m -
19 flashing -
15 Unit ZOSS -
20 unit traffic light dan 25
Flasing
-
250 buah -
42 Unit ZOSS -
14200 m2 -
26 unit Countdown Timer -
64
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
45 unit Countdown Timer -
Perkotaan Jombang 8,808,600,000 Dishubkom
100% 2,747,000,000 Dishubkom
100% 740,000,000 Dishubkom
5 dokumen 400,000,000 Dishubkom
50% 1,100,000,000 Dishubkom
1 terminal angkutan
barang
11,150,000,000 Dishubkom
1 unit Jembatan, 2 unit
Forklift dan peralatan
pendukung, pembebasan
lahan dan pembangunan
gudang
100% 2,476,679,500 BLH
100% 1,522,520,000 BLH
100% 26,250,000 BLH
100% 75,000,000 BLH
100% 8,398,922,740 BLH
10 industri BLH
65
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
0% BLH
25 dokumen BLH
100% BLH
100% BLH
100% BLH
100% BLH
94% BLH
10 titik BLH
90% BLH
100% BLH
66
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% BLH
8 parameter BLH
5 kegiatan BLH
6 dokumen BLH
6 dokumen BLH
100% BLH
11 dokumen 2,210,610,100 BLH
100% BLH
15 sumur resapan dan
4000 lubang biopori
BLH
1 dokumen BLH
3 dokumen BLH
1 lokasi BLH
8 lokasi BLH
10 lokasi 3,434,000,000 BLH
223 sekolah BLH
4 SKPD BLH
1 lokasi BLH
67
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
9 pokmas; 90 kader 1,637,500,000 BLH
100% 3,976,435,000 Dispenduk-capil
100% 3,813,425,000 Dispenduk-capil
100% 46,375,000 Dispenduk-capil
100% 200,000,000 Dispenduk-capil
100% 4,302,629,110 Dispenduk-capil
100% Dispenduk-capil
100%
2,369,851,390 Dispenduk-capil
80% - 60% -
100% - 100% - 100% -
100% 163,625,000 BPPKB
100% 3,944,390,000 BPPKB
8 layanan 222,060,000 BPPKB
100% 668,900,000 BPPKB
68
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 2,542,500,000 BPPKB
100% 685,000,000 BPPKB
100% 122,500,000 BPPKB
100% 199,999,500 BPPKB
77,10% 7,047,015,006 BPPKB
100.00% 962,046,600 BPPKB
100% 8,276,987,500 BPPKB
100% 172,290,920 BPPKB
1.70% 1,762,274,010 BPPKB
100% 1,499,950,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
100% 1,524,050,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
100% 42,500,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi100% 150,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Terdapat 2 tokoh
pahlawan yang diakui
285,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi50% 4,481,500,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
69
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
2575 orang yang
mendapatkan pelayanan
1,987,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
75% dari 100 LKS 1,978,500,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
3.27% 250,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
100% 622,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
38% 1,005,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi5 kasus 2,284,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
5% 2,500,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
100% 2,524,880,000 Dinas Koperasi
dan UMKM
100% 956,250,000 Dinas Koperasi
dan UMKM
100% 43,750,000 Dinas Koperasi
dan UMKM
100% 200,000,000 Dinas Koperasi
dan UMKM
608 WUB 3,732,768,400 Dinas Koperasi
dan UMKM
10 produk UMKM 1,759,478,500 Dinas Koperasi
dan UMKM
70
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
25 UMKM 2,924,252,500 Dinas Koperasi
dan UMKM
526 kop aktif 3,563,727,500
26 Kop -
121 264,642,500
121
10 Kop
- - Dinas Koperasi
dan UMKM
230 Kop 1,340,697,500 Dinas Koperasi
dan UMKM
319 Kopwan 649,065,000 Dinas Koperasi
dan UMKM
100% 826,717,500 Kantor
Penanaman
Modal
100% 949,220,000 Kantor
Penanaman
Modal
100% 10,500,000 Kantor
Penanaman
Modal100% 188,332,500 Kantor
Penanaman
Modal
28 PMA/PMDN 4,698,382,075 Kantor
Penanaman
Modal
Rp. 15.010.185.021.678 Kantor
Penanaman
Modal5,05% (total tambahan
orang yang bekerja
sejumlah 14.814 orang)
Kantor
Penanaman
Modal
48.00 Kantor
Penanaman
Modal
Dinas Koperasi
dan UMKM
Dinas Koperasi
dan UMKM
71
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 190,000,000 Kantor
Penanaman
Modal
Rp. 15.010.185.021.678 615,764,675 Kantor
Penanaman
Modal
8% 2,019,000,000 Dispora budpar
250 event 2,725,000,000 Dispora budpar
3 unit sarpras kesenian
dan 8 kali kerjasama
budaya
515,000,000 Dispora budpar
100% 3,912,000,000 Dispora budpar
100% 2,379,000,000 Dispora budpar
100% 75,000,000 Dispora budpar
100% 200,000,000 Dispora budpar
40 atlit 3,008,915,000 Dispora budpar
1 stadion representatif, 1
GOR, 1 kolam renang
memenuhi standar, 1
lapangan tenis indoor
49,350,500,000 Dispora budpar
48% 1,785,000,000 Dispora budpar
100% 1,860,255,000 Bakesbangpol
Linmas
100% 384,750,000 Bakesbangpol
Linmas
100% 17,500,000 Bakesbangpol
Linmas
72
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 200,000,000 Bakesbangpol
Linmas
100% 1,931,722,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
100% 598,000,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
100% 1,044,175,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
100% 200,000,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
100% 2,311,517,500 BPBD
100% 738,650,000 BPBD
100% 126,250,000 BPBD
100% 199,980,000 BPBD
Tidak ada kasus SARA 998,408,000 Bakesbangpol
Linmas
Menurun 5% 304,000,000 Bakesbangpol
Linmas
1971 anggota linmas
terlatih
10,514,600,000 Bakesbangpol
Linmas
95% 568,821,400 Satuan Polisi
Pamong Praja
8.33 1,095,000,000 Bakesbangpol
Linmas
73
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
78 Pelanggaran 624,000,000 Bakesbangpol
Linmas
40% 403,401,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
90% 2,608,630,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
Tidak terjadi kerawanan
daerah
3,173,376,000 Bakesbangpol
Linmas
Tidak terjadi AGHT 1,224,564,000 Bakesbangpol
Linmas
85% 2,168,292,000 Bakesbangpol
Linmas
44%
34.12% 5,841,278,500 BPBD
100% 4,388,780,000 BPBD
100% daerah terdampak
bencana rekonstruksi
179,470,000 BPBD
100% 16,728,287,300 Sekretariat
Dewan
100% 14,931,007,440 Sekretariat
Dewan
100% 2,515,500,000 Sekretariat
Dewan
100% 280,225,000 Sekretariat
Dewan
74
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 200,000,000 Sekretariat
Dewan
100% 1,310,000,000 Bag. Adm. Kesra
100% 142,500,000 Bag. Adm. Kesra
100% 14,875,000 Bag. Adm. Kesra
100% 100,000,000 Bag. Adm. Kesra
100% 662,500,000 Bag. Adm.
Pembangunan
100% 157,500,000 Bag. Adm.
Pembangunan
100% 13,125,000 Bag. Adm.
Pembangunan
100% 75,000,000 Bag. Adm.
Pembangunan
100% 952,270,275 Bag. Adm.
Pememerintahan
100% 94,250,000 Bag. Adm.
Pememerintahan
100% 13,500,000 Bag. Adm.
Pememerintahan
100% 100,000,000 Bag. Adm.
Pememerintahan
100% 641,027,600 Bag. Adm.
Perekonomian
100% 255,000,000 Bag. Adm.
Perekonomian
75
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 14,000,000 Bag. Adm.
Perekonomian
100% 75,000,000 Bag. Adm.
Perekonomian
100% 1,345,480,000 Bag. Adm. SDA
& Ketahanan
pangan
100% 195,000,000 Bag. Adm. SDA
& Ketahanan
pangan
100% 8,750,000 Bag. Adm. SDA
& Ketahanan
pangan
100% 69,375,000 Bag. Adm. SDA
& Ketahanan
pangan
100% 1,093,098,500 Bag. Hukum
100% 161,500,000 Bag. Hukum
100% 8,750,000 Bag. Hukum
100% 50,000,000 Bag. Hukum
100% 1,790,713,000 Bag. Humas
100% 497,250,000 Bag. Humas
100% 45,750,000 Bag. Humas
100% 100,000,000 Bag. Humas
100% 410,900,000 Bag. Organisasi
76
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 131,050,000 Bag. Organisasi
100% 7,875,000 Bag. Organisasi
100% 100,000,000 Bag. Organisasi
100% 9,705,850,000 Bag.
Perlengkapan
100% 82,065,250,000 Bag.
Perlengkapan
100% 10,306,375,000 Bag.
Perlengkapan
100% 32,380,000 Bag.
Perlengkapan
100% 32,085,625,000 Bag. Umum
100% 15,465,000,000 Bag. Umum
100% 369,375,000 Bag. Umum
100% 100,000,000 Bag. Umum
100% 3,127,500,000 Inspektorat
100% 19,862,625,000 Inspektorat
100% 50,000,000 Inspektorat
100% 129,322,500 Inspektorat
77
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 2,714,699,500 BKD
100% 916,355,000 BKD
100% 100,000,000 BKD
100% 220,625,000 BKD
100% 2,337,600,000 BPP
100% 1,939,260,000 BPP
100% 118,125,000 BPP
100% 171,000,000 BPP
100% 11,135,443,500 DPPKAD
100% 2,446,425,000 DPPKAD
100% 154,250,000 DPPKAD
100% 849,290,000 DPPKAD
100% 340,000,000 DPPKAD
100% 448,825,070 Kec. Bandar KM
100% 274,725,000 Kec. Bandar KM
100% 22,500,000 Kec. Bandar KM
78
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 100,000,000 Kec. Bandar KM
100% 574,096,995 Kec. Bareng
100% 217,500,000 Kec. Bareng
100% 18,000,000 Kec. Bareng
100% 100,000,000 Kec. Bareng
100% 566,650,395 Kec. Diwek
100% 304,712,500 Kec. Diwek
100% 17,250,000 Kec. Diwek
100% 100,000,000 Kec. Diwek
100% 594,436,320 Kec. Gudo
100% 258,000,000 Kec. Gudo
100% 15,750,000 Kec. Gudo
100% 100,000,000 Kec. Gudo
100% 535,724,000 Kec. Diwek
100% 242,405,000 Kec. Diwek
79
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 14,250,000 Kec. Diwek
100% 100,000,000 Kec. Diwek
100% 561,805,000 Kec. Jombang
100% 584,212,500 Kec. Jombang
100% 25,000,000 Kec. Jombang
100% 100,000,000 Kec. Jombang
100% 491,338,645 Kec. Kabuh
100% 2,284,899,590 Kec. Kabuh
100% 15,000,000 Kec. Kabuh
100% 100,000,000 Kec. Kabuh
100% 550,261,360 Kec. Kesamben
100% 117,269,475 Kec. Kesamben
100% 18,000,000 Kec. Kesamben
100% 100,000,000 Kec. Kesamben
100% 443,070,000 Kec. Kudu
80
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 254,850,000 Kec. Kudu
100% 16,625,000 Kec. Kudu
100% 100,000,000 Kec. Kudu
100% 457,446,435 Kec. Megaluh
100% 253,500,000 Kec. Megaluh
100% 15,750,000 Kec. Megaluh
100% 100,000,000 Kec. Megaluh
100% 525,388,090 Kec. Mojoagung
100% 307,500,000 Kec. Mojoagung
100% 20,125,000 Kec. Mojoagung
100% 100,000,000 Kec. Mojoagung
100% 589,082,665 Kec. Mojowarno
100% 275,550,000 Kec. Mojowarno
100% 15,000,000 Kec. Mojowarno
100% 100,000,000 Kec. Mojowarno
81
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 573,280,000 Kec. Ngoro
100% 274,700,285 Kec. Ngoro
100% 17,250,000 Kec. Ngoro
100% 100,000,000 Kec. Ngoro
100% 438,475,000 Kec. Ngusikan
100% 245,998,255 Kec. Ngusikan
100% 13,500,000 Kec. Ngusikan
100% 100,000,000 Kec. Ngusikan
100% 499,789,650 Kec. Perak
100% 213,960,000 Kec. Perak
100% 17,250,000 Kec. Perak
100% 100,000,000 Kec. Perak
100% 488,700,000 Kec. Peterongan
100% 170,500,000 Kec. Peterongan
100% 17,250,000 Kec. Peterongan
82
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 82,035,000 Kec. Peterongan
100% 507,775,000 Kec. Plandaan
100% 259,220,000 Kec. Plandaan
100% 14,250,000 Kec. Plandaan
100% 100,000,000 Kec. Plandaan
100% 504,091,230 Kec. Plloso
100% 210,750,000 Kec. Plloso
100% 16,500,000 Kec. Plloso
100% 100,000,000 Kec. Plloso
100% 551,980,840 Kec. Sumobito
100% 294,500,000 Kec. Sumobito
100% 17,250,000 Kec. Sumobito
100% 100,000,000 Kec. Sumobito
100% 540,670,000 Kec. Tembelang
100% 230,000,000 Kec. Tembelang
83
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 16,500,000 Kec. Tembelang
100% 100,000,000 Kec. Tembelang
100% 481,899,250 Kec. Wonosalam
100% 246,985,000 Kec. Wonosalam
100% 15,000,000 Kec. Wonosalam
100% 100,000,000 Kec. Wonosalam
92% 191,625,000 Bag. Adm. Kesra
92% -
90% 191,625,000 Bag. Adm. Kesra
100% 1,546,622,000 Bagian
Organisasi
65 SOP
SKPD
- Bagian
Organisasi90% 3,959,166,260 Bag. Hukum
100% 1,915,187,440 Sekretariat
Dewan
100% 101,805,996,000 Sekretariat
Dewan
90% 2,975,026,256 BKD
84
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
90% 22,671,775,200 BKD
4.190 temuan 7,762,955,000 Inspektorat
38 Org Auditor 1,133,000,000 Inspektorat
90% 113,750,000 Bag
Perlengkapan
3,414,975,250 Bag. Adm.
Pemerintahan
100% 14,250,700,000 Bag. Adm. Kesra
97% 4,033,595,000 Bag
Perlengkapan
90% 9,220,000,000 Bag Umum
100% 13,787,460,000 Kecamatan
30 media 750,000,000 Bag. Humas
78.5 3,263,554,000 Bagian
Organisasi
85
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
95% 1,028,700,000 DPPKAD
95%
Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah Tahun
2017
4,412,144,511 DPPKAD
302 Desa 1,571,098,717 DPPKAD
Tepat waktu (5 bulan dari
awal proses sampai
disahkan)
6,661,559,862 DPPKAD
301,254,912,030 18,675,451,601 DPPKAD
90% 3,217,817,500 DPPKAD
Rp15,699,419,738.00 394,270,000 Bag. Adm.
Perekonomian
Rp1,113,132,302 Bag. Adm.
Perekonomian
Rp 1,491,581,902 Bag. Adm.
Perekonomian
Rp 12,226,678,000 Bag. Adm.
Perekonomian
Rp 868,027,534.00 Bag. Adm.
Perekonomian
5,0 - 6,0 1,417,295,000 Bag. Adm.
Perekonomian
250,000,000 Bag. Adm.
Perekonomian
86
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 687,500,000 BPP
5 monev 1,369,000,000 BPP
100% 695,000,000 BPP
90% 550,000,000 BPP
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
1,190,229,500 BPP
20 hari BPP
5.300 izin 200,000,000 BPP
100% 531,950,000 Bag. Adm. SDA
100% 116,737,000 Bag. Adm. SDA
100% 89,418,600 Bag. Adm. SDA
90% 3,510,000,000 Bag. Adm.
Pembangunan
100% 1,086,560,000 Kantor
Ketahanan
Pangan
100% 407,500,000 Kantor
Ketahanan
Pangan
100% 15,000,000 Kantor
Ketahanan
Pangan100% 168,750,000 Kantor
Ketahanan
Pangan
4350 kal/kap/hr 11,318,306,800 Kantor
Ketahanan
Pangan
87
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
110 gr/kap/hr
100 ton/th dan 250 kg/tri
bulan
95% 681,500,000 Kantor
Ketahanan
Pangan
10%
90 1,276,847,200 Kantor
Ketahanan
Pangan
2150 Kal/kap/hr
57 gr/kap/hr
90% 1,595,450,000 Kantor
Ketahanan
Pangan
80% 1,133,700,000 Kantor
Ketahanan
Pangan
100% 1,913,910,000 BPMPD
100% 410,900,000 BPMPD
100% 31,500,000 BPMPD
100% 200,000,000 BPMPD
100% 167,375,000 BPMPD
100% 124,965,000 BPMPD
88
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
80% 2,267,040,000 BPMPD
85% 3,098,005,000 BPMPD
80% 7,691,126,650 BPMPD
80% 300,000,000 BPMPD
90% 3,333,100,000 Bappeda
100% 5,484,654,910 Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan
100% 1,045,000,020 Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan
100% 75,250,000 Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan100% 100,000,000 Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan
195 instnsi 1,124,414,494 Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan
100% Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan
100% 3,925,664,000 Bag. Humas
12 media 4,386,240,000 Bag. Humas
500 instansi 2,175,728,172 Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan
89
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
500 Titik Koneksi 200,000,000 Kantor Arsip
PDE
Perpustakaan
1 dokumen 1,590,000,000 Dishubkom
12 kelompok
94.230 orang 1,515,001,100 Kantor Arsip,
PDE,dan
Perpustakaan
17.180 judul buku Kantor Arsip,
PDE,dan
Perpustakaan
42.775 eksemplar Kantor Arsip,
PDE,dan
Perpustakaan
100% 5,241,735,000 Dinas Pertanian
100% 1,117,962,500 Dinas Pertanian
100% 194,250,000 Dinas Pertanian
100% 200,000,000 Dinas Pertanian
padi 2.223.440 ton ;
jagung 982.949 Ton ;
kedelai 46.643 Ton
20,506,286,773 Dinas Pertanian
11.75% 29,357,920,000 Dinas Pertanian
210 Dinas Pertanian
210 Dinas Pertanian
230 27,199,080,000 Dinas Pertanian
90
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
40% 4,664,600,000 Dinas Pertanian
18 unit 1,273,657,000 Dinas Pertanian
306 unit 5,416,960,000 Dinas Pertanian
5 unit 1,750,000,000 Dinas Pertanian
3 unit 311,047,000 Dinas Pertanian
1 unit 203,517,000 Dinas Pertanian
84 lembaga 976,500,000 Dinas Pertanian
40 Ha naik 1% 1,155,699,000 Dinas Pertanian
200 ha 2,700,000,000 Dinas Pertanian
padi 62 ku/Ha; jagung 72
Ku/Ha; kedelai 18,5
Ku/Ha
3,225,880,000 Dinas Pertanian
padi 106.885 ton ;
jagung 57.486 Ton ;
kedelai 432 Ton;
2,586,182,300 Dinas Pertanian
padi 58,5 ku/Ha; jagung
70,5 Ku/Ha; kedelai 17
Ku/Ha
- Dinas Pertanian
padi 114.194 ton ;
jagung 59.117 Ton ;
kedelai 483 Ton;
895,000,000 Dinas Pertanian
padi 62,5 ku/Ha; jagung
72,5 Ku/Ha; kedelai 19
Ku/Ha
Dinas Pertanian
35% 7,946,000,000 Dinas Pertanian
91
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
25% 2,143,500,000 Dinas Pertanian
Cabe 42,37 ku/ha, tomat
32,95 ku/Ha; durian
55,24 kg/pohon
1,380,000,000 Dinas Pertanian
Cabe 191 ton; tomat 54
ton, Durian 575 ton
Dinas Pertanian
10 pola 839,780,000 Dinas Pertanian
115 2,436,738,000 Dinas Pertanian
7,048,655,534 Dinas Pertanian
15%30%55%
2.000 ton 450,000,000 Dinas Pertanian
15.628 kg/ha/th 18,063,395,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
(2014)
750 petani 13,164,180,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
tebu 85.600 kg/ha/th;
kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 450 kg/ha/th;
kakao 619 kg/ha/th
1,341,166,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
102 unit 3,274,200,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
103 unit 3,996,000,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
92
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
278,243,500 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
tebu 990.000 ton;
tembakau 57.000 ton;
kopi 565 ton; cengkeh
853 ton; kakao 167 ton
2,688,125,500 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
156 km 16,216,618,250 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
7 km 5,036,575,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
137 m 59,400,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
4 unit 1,059,300,000
3 unit 1,095,000,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 456 kg/ha/th;
kakao 619 kg/ha/th
6,990,231,730 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
kopi 585 ton; cengkeh
1.102 ton; kakao 163 ton
- Dinas
Kehutanan dan
Perkebunandaging 49.332 ton; telur
892 ton; susu 32.873 ton;
populasi ruminansia
481.640 ekor; unggas
2.250.388 ekor
457,000,000 Dinas
peternakan dan
perikanan
34 kelompok Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
1.093 kelompok35 kelompok
16 kelp 920,000,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
1.101 Kelompok27 Kelompok
18% 2,116,627,883 Dinas
peternakan dan
perikanan
5%; - Dinas
peternakan dan
perikanan
93
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
85% - Dinas
peternakan dan
perikanan
_ 9,274,342,818
18.878 ton - 14.263 ton - 7.248 ton -
312.025 ekor -
9.058.000 ekor -
7,95 gr/kap/hr -
172.93 -
-
12,20 kg/kap/th9,11 kg/kap/th
3 kg/kap/th2500ekor 14,052,635,448
1.48 -
28.675 ekor - 15 bulan -
55.000 straw - 37.000 ekor -
800 peternak 12,795,420,030 Dinas
peternakan dan
perikanan
5 inti dan 130 plasma 7,814,933,100 Dinas
peternakan dan
perikanan
108.5 414,200,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
21 kelompok 1,948,521,207 Dinas
peternakan dan
perikanan
20% Dinas
peternakan dan
perikanan206 kelompok Pemula,
14 kelompok Madya dan
4 kelompok Mandiri
Dinas
peternakan dan
perikanan
Dinas
peternakan dan
perikanan
Dinas
peternakan dan
perikanan
94
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
86 kelompok Pemula, 20
kelompok Madya dan 3
kelompok Mandiri
Dinas
peternakan dan
perikanan
100% 2,433,000,000 Dinas Pertanian
100% 1,714,550,000 Dinas Pertanian
100% 75,000,000 Dinas Pertanian
100% 200,000,000 Dinas Pertanian
Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
(2014)kopi 634 kg/ha/th;
cengkeh 406 kg/ha/th;
kakao 550 kg/ha/th
1,350,231,750 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
(2014)
kopi 500 ton; cengkeh
942 ton; kakao 140 ton
-
1100 Ha 5,654,758,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan11 1,082,000,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
50 1,397,544,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
10 kelompok 210,000,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
dam penahan 20 unit,
gully plug 20 unit,
vegetatif 800 ha
6,000,000,000 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
11.000 m3 3,251,503,250 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
5 unit 1,237,762,500 Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
3 industri Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
4 laporan 287,000,000 BLH
95
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
2 desa 468,000,000 BLH
622 RTM 3,785,000,000 Dinas PU Bina
Marga dan
Pengairan
1.525.000 Orang 785,000,000 Dispora budpar
3 lokasi (tirta wisata, air
terjun tretes, air terjun
sekar pudaksari, kedung
cinet-plandaan)
850,000,000 Dispora budpar
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
1,025,000,000 Dispora budpar
100% 2,931,147,500 Dinas
peternakan dan
perikanan
100% 2,319,600,000 Dinas
peternakan dan
perikanan
100% 123,000,000 Dinas
peternakan dan
perikanan100% 187,850,000 Dinas
peternakan dan
perikanan
17 kg/kap/th 417,000,000 Dinas
peternakan dan
perikanan
15.761 ton 4,849,559,982 Dinas
peternakan dan
perikanan
produksi ikan 7.933,5 ton;
produktivitas 233,68
ton/ha
377,000,000 Dinas
peternakan dan
perikanan
100% 4,789,785,000 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
100% 1,461,850,000 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
100% 98,875,000 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
96
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
100% 199,998,000 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
1 SRG 223,775,000 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar 26 : 26 945,979,000 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
95% 351,414,500 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
80% Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
110.361.924 (US$) 307,259,475 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar $ 397,136,826.00 2,055,269,300 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
1015 PKL 246,213,500 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar 3,641,155,000 42,760,806,165 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar 9.331 pedagang Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
169 sentra IKM 1,542,908,750 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar 486,002,424,000 2,534,579,450 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar 100 IKM 411,663,500 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar 24 813,100,700 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar 158.329.464 batang (5
PR)
3,134,300,750 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
97
Target Rp
11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD
Penanggung
JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
10
700 IKM IHT 6,287,348,714 Dinas
perindustrian,
perdagangan
dan pasar
160 org 380,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi4,311,831,720,488
98
IX - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
Bupati/Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan dari sisi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
lndikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan
mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu
indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan
setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.
Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja
SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian,
indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator
kinerja daerah merupakan target Bupati/Wakil Bupati periode tahun
2014-2018 yang harus diwujudkan dan didukung SKPD.
Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang
dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan
dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan.
Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki
karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-
2018. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan
indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.
Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek
daya saing daerah.
Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro
yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan
pembangunan ekonomi sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi,
IX - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
indeks pembangunan manusia, indeks kesenjangan wilayah, tingkat
pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani.
Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau
urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Indikator kinerja aspek
pelayanan umum tersaji dalam indikator kinerja per kelompok urusan
pemerintah daerah.
Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur
kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat
kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur
antara lain produktivitas total daerah, fasilitas infrastruktur wilayah,
pelayanan investasi, dan penguatan sumberdaya manusia.
Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi
sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program
yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut
menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda
pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan
tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud, terdiri atas:
a. Langsung, artinya indikator secara langsung untuk mengukur hasil
pencapaian sasaran strategis yang diharapkan;
b. Pendekatan, artinya indikator yang mengukur hasil tidak secara
langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut;
c. Aktivitas, artinya indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan
waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis
yang bersangkutan.
Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan
sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah, karena dipengaruhi
keterpaduan capaian program dan sasaran tertentu yang dilaksanakan
SKPD maupun lintas SKPD. Selain itu, penyusunan capaian indikator
bersifat timbal balik, dimana meski menjadi acuan SKPD tetapi penentuan
indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan sumberdaya
aparatur, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat,
dinamika tantangan dan hambatan yang ada, serta dukungan DPRD.
Penetapan indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2013-2018 tersaji
dalam tabel berikut:
2014 2015 2016 2017
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
1 Pertumbuhan PDRB/Laju pertumbuhan ekonomi 6, 98 7.05 7.12 7.15 7.22
2 Laju inflasi 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5 4-5 4-5 3,4 - 4,5
3 Indeks ketimpangan Williamson 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39
4 Laju pertumbuhan penduduk 0.59%
5 Paritas Daya Beli 67.60 68.28 68.96 69.65 70.34
6 ICOR 5,0 5,0 4,5 4,0 3,2
7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Pendidikan
1 Angka melek huruf
2 Angka Melek Huruf 99.48 99.50 99.52 99.54 99.56
3 Angka partisipasi kasar 95.01% 95.51% 96.01% 96.51% 97.01%
APK PAUD 105.89%
APK SD 103.25%
APK SMP 99.25%
APK SMA
4 Angka Partisipasi Murni 95.37%
APM SD
APM SMP 85.04%
APM SMA 75.27%
5 Persentase SLB mendapatkan fasilitasi 100% 100% 100% 100% 100%
6 Rata-rata Nilai UAN/UAS 7.8 7.83 7.85 7.9 7.94
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
IX - 3
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
7 Meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di
semua jenjang
12, 58 %
Persentase sekolah yang terakreditasi A 12.58 14.58 16.58 18.58 20.58
Persentase sekolah yang terakreditasi B 67.14 69.14 71.14 73.14 75.14
Persentase sekolah yang terakreditasi C 20.28 16.28 12.28 8.28 4.28
8 Persentase SD mempunyai perpustakaan 48.39 50.39 54.39 59.39 65.39
9 Rata-rata Nilai UASBN/UAS 50 50 50 50
10 Jumlah bangku per kelas 50 50 50 50
11 Meningkatnya rata-rata Nilai UASBN/UAS SD 7.65 7.7 7.75 7.80 7.85
12 Persentase sekolah memenuhi standar sarpras 97.68 97.75 97.78 97.8 97.82
13 Rata-rata Nilai UAN/UAS 97.68 97.75 97.78 97.8 97.82
14 Meningkatnya angka kelulusan SMA 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99
15 Persentase sekolah memenuhi standar sarpras 91.25 91.55 91.6 92.25 92.75
16 Rata-rata Nilai UAN/UAS
Kesehatan
1 Menurunnya Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD 42/100.000 pddk 42 42 41 41
2 Menurunkan angka kematian (CFR) kasus DBD < 1 < 1 < 1 < 1
3 Meningkatnya angka kesembuhan paru (BTA+) 100 100 100 100
4 Menurunnya prevalensi kasus HIV 100 100 100 100
5 Menurunnya angka kematian anak balita
6 Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 70 72 74 75
7 Cakupan kesehatan lansia 75 75 75 75 75
8 Meningkatnya persentase Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan
Keamanan Pangan (SPKP)
1178 1236 1316 1396 1476
9 persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan
(TUPM) yang memenuhi syarat kesehatan
10 Menurunnya angka kematian ibu 100.2 100 99.2 98.2
11 Menurunnya angka kematian bayi 12 11.9 11.7 11.6
IX - 4
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
12
13 Angka usia harapan hidup 70,32 tahun
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Kebudayaan
1 Meningkatnya persentase sarana penyelenggaraan seni
dan budaya, jumlah kerjasama budaya
pembentukan 1
organisasi dengan
perbaikan 1 sarana
kesenian
pembentukan 1
organisasi dengan
perbaikan 1 sarana
kesenian
pembentukan 1
organisasi dengan
perbaikan 1 sarana
kesenian
pembentukan 1
organisasi dengan
perbaikan 1 sarana
kesenian
pembentukan 1
organisasi dengan
perbaikan 1 sarana
kesenian2 Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya
yang mendapatkan fasilitasi
5% 5% 6% 8% 8%
3 Pemuda dan Olahraga
4 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang
dibina
40% 40% 40% 43% 45%
5 Meningkatnya persentase tenaga keolahragaan yang
bersertifikat
13% 13% 13% 13% 13%
6 Meningkatnya jumlah pemuda pelopor 0 Pemuda
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
Pendidikan
1 Rasio kelas per siswa 1 ; 19 1 ; 19 1 ; 19 1 ; 19 1 ; 19
2 Rasio bangku per siswa
3 Meningkatnya presentase guru PAUD yang bersertifikasi 31.52 36.52 41.52 46.52 51.52
4 Meningkatnya presentase guru SD yang bersertifikasi 50.31 55.31 60.31 65.31 70.31
5 Meningkatnya presentase guru SMP yang bersertifikasi 59.47 64.47 69.47 74.47 79.47
6 Meningkatnya presentase guru SMA/SMK yang
bersertifikasi
35.99 40.99 45.99 50.99 55.99
7 Fasilitas Pendidikan:
Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik 97.68 97.75 97.78 97.8 97.82
Meningkatnya prosentase SMA dalam kondisi baik 91.25 91.55 91.6 92.25 92.75
Peningkatan jumlah sekolah dasar yang dilakukan
rehabilitasi ringan
90 91 92 93 94
IX - 5
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik 90 91 92 93 94
8 AngkaKelulusan:
Meningkatnya angka kelulusan SD 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
Meningkatnya angka kelulusan SMP 99.9 99.92 99.94 99.96 99.98
Meningkatnya angka kelulusan SMA 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99
Kesehatan
1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan di puskesmas
2 Tersedianya dokumen perkembangan pembangunan
bidang kesehatan
150 200 150 200
3 Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi
standar kemenkes
4 Persentase capaian layanan kesehatan rujukan RSUD
Jombang
75% 80% 85% 90% 95%
5 Persentase capaian standard minimal sarana dan
prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Jombang
70% 75% 80% 85% 90%
6 Persentase capaian standard sarana dan prasarana
kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
75% 80% 85% 90% 95%
7 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di
RSUD Ploso
60% 70% 80% 90% 100%
8 Jumlah kunjungan rawat Inap Kunjungan rawat inap
4.157
Kunjungan rawat inap
5.280
Kunjungan rawat inap
6.072
Kunjungan rawat inap
6.982
Kunjungan rawat inap
8.029
9 Jumlah Kunjungan rawat jalan rawat jalan 34.850 rawat jalan 11.220 rawat jalan 12.903 rawat jalan 12.903 rawat jalan 17.063
10 Persentase capaian SPM sarana dan prasarana
pendukung pelayanan RSUD Ploso
90% 100% 100% 100% 100%
11 Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi
khusus
12 Persentase ketersediaan obat layanan kesehatan dasar 100% 100% 100% 100% 100%
13 Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada
pangan dan makanan
27 26 25 24 22
14 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar
pasien masyarakat miskin
34,31% 40 50 60 70
IX - 6
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
15 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
72,36% 100 100 100 100
16 Terpenuhinya sarana, prasarana Puskesmas dan
jaringannya
21,71% 100 100 100 100
17 Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100 100 100 100
18 Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 62,38% 65 67 69 71
19 Menurunkan prevalensi gizi buruk 0,58% 0,5 0,45 0,35 0,25
20 Menurunkan prevalensi balita stunting 10,6 9,5 9 8,5 8
21 Jumlah Desa Sehat 40 60 70 80
Pekerjaan Umum
1 Tersediannya dokumen perencanaan umum jaringan
irigasi
_ 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
2 Jumlah embung/ waduk yang dibangun _ _ _ _ _
3 Panjang saluran irigasi yang dibangun _ _ _ _ _
4 Persentase air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi
yang sudah ada
_ 100% 100% 100% 100%
5 Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara _ 1 dam; 2 embung;
7105 saluran irigasi
1 dam; 4140 saluran
irigasi
2930 saluran irigasi 4090 saluran irigasi
6 Jumlah embung yang dipelihara _ _ _ _ _
7 Jumlah saluran irigasi yang dipelihara _ _ _ _ _
8 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi _ 7 dam; 1 embung;
7530 saluran irigasi
3 dam; 2 embung;
9110 saluran irigasi
2 embung; 6550
saluran irigasi
1 dam;1 embung;
4600 saluran irigasi
9 Jumlah embung yang direhabilitasi _ _ _ _ _
10 Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi _ _ _ _ _
11 Meningkatnya GHIPPA yang dibina _ 10 Lembaga 15 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga
12 Jumlah bangunan irigasi yang dilaksanakan operasi dan
pemeliharaan di kawasan agropolitan
_ 3 dam; 1085 saluran
irigasi
1 dam; 2150 saluran
irigasi
2050 saluran irigasi 1820 saluran irigasi
13 Panjang saluran irigasi yang dilaksanakan operasi dan
pemeliharaan di kawasan agropolitan
_ _ _ _ _
14 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara di
kawasan agropolitan
_ 3 dam; 4850 saluran
irigasi
3490 saluran irigasi 2930 saluran irigasi 1 dam; 2650 saluran
irigasi
IX - 7
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
15 Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi/dipelihara di
kawasan agropolitan
_ _ _ _ _
16 Panjang jalan yang dipelihara di kawasan agropolitan _ 18.75 42.8 45.86 33.8
17 Panjang jalan yang ditingkatkan di kawasan agropolitan _ 7.6 13.65 13.35 9.5
18 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan _ 525 m tembok
penahan jalan
3 duiker; 650 m
tembok penahan jalan
1 duiker; 650 m
tembok penahan jalan
3 duiker; 600 m
tembok penahan jalan
19 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di
kawasan agropolitan
_ _ _ _ _
20 Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan _ 7 3 1 1
21 Panjang jalan dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di
kawasan agropolitan
_ 4.1
22 Panjang jalan desa yang direkonstruksi di kawasan
agropolitan
_ 2.35 25.181 35.2335 17.7025
23 Panjang jalan desa yang dibangun pelengkapnya di
kawasan agropolitan
_ 1,600 _ _ _
24 Panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan
agropolitan
403.343 meter 40%
25 Jumlah jembatan yang dibangun di kawasan agropolitan 0 _ _ _ _
26 Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan 201.670 meter 10% 10% 10% 10%
27 Meningkatnya persentase fasilitasi kawasan strategis
cepat tumbuh
_ 60% 70% 80% 90%
28 Tersedianya dokumen perencanaan teknis kawasan
industri ploso
_ _ _ _ _
29 Terwujudnya pembangunan infrastruktur penunjang
pada kawasan industri ploso
1,233,930,807 5,467.5 5,467.5 9,083.5 8,683.5
30 Tersediannya dokumen perencanaan teknis kawasan
sekitar interchange tol
_ 1 Dokumen 1 Dokumen
31 Terwujudnya penunjang infrastruktur kawasan sekitar
interchange tol
_ _ _ 30% 30%
32 Tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan akses
interchange Tol
_ _ 1 dokumen FS _ _
33 Meningkatnya umur manfaat jalan _ 69,620 69,620 69,620 69,620
IX - 8
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
34 Meningkatnya umur manfaat jalan _ 33.095 123.36 88.715 54.6
35 Meningkatnya umur manfaat jalan _ 8 4.2
36 Meningkatnya kapasitas daya tampung jalan _ 45 37 41.31 31.65
37 Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun _ 15 4 6 3
38 Meningkatnya jembatan yang dilaksankan rehabilitasi/
pemeliharaan
_ 3 2 - -
39 Meningkatnya panjang jalan yang sudah memiliki patok
rumija
_ 20 km Rumija; 1800 m
tembok penahan jalan
450 m rumija; 3
duiker; 1200 m
tembok penahan jalan
450 m rumija; 4
duiker; 950 m tembok
penahan jalan
450 m rumija; 1
duiker;1100 m
tembok penahan jalan
40 Meningkatnya jumlah diuker yang dibangun _ _ _ _ _
41 Meningkatnya panjang tembok penahan jalan yang
dibangun
_ _ _ _ _
42 Meningkatnya panjang jalan desa yang dibangun _ 2,800 _ _ _
43 Meningkatnya panjang jalan desa yang dipelihara rutin _ 69,620 69,620 69,620 69,620
44 Meningkatnya panjang jalan desa yang dipelihara
berkala
_ 28.702 1.93 2.05 0.89
45 Panjang jalan desa yang ditingkatkan struktur
perkerasannya
_ 6.3 129.7245 116.3625 84.3545
46 Meningkatnya penanganan bangunan pelengkap jalan
desa (tembok penahan)
_ 4.020 m _ _ _
47 Tersusunnya dokumen perencanaan umum, jalan dan
jembatan
_ 1196 drum, 1 buah,
0,25 Ha
1300 drum, 1 buah 1300 drum, 1 buah 1300 drum, 1 buah
48 Tersedianya kebutuhan aspal _ _ _ _ _
49 Terwujudnya pembebasan lahan seluas _ _ _ _ _
50 Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan
pengendalian
_ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
51 Optimalnya pelayanan laboratorium kebinamargaan _ 100% 100% 100% 100%
52 Tersedianya peralatan dan perbekalan _ 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
53 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun _ 48,221 m' 50000 m' 50000 m' 50000 m'
54 Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun di
lingkungan permukiman dalam kondisi baik
unit 1 1 1 1
55 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dipelihara 30.925 m' 40,000 40,000 40,000
IX - 9
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
56 Terpeliharanya jumlah jembatan di lingkungan
permukiman
unit 1 1 1 1
57 Meningkatnya pengembangan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan
2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum
58 Meningkatnya MCK komunal yang dibangun unit 51 46 32 30
59 Meningkatnya IPAL Komunal yang dibangun unit 8 unit 8 unit 8 unit 6 unit
60 Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih lokasi 0 3 2 2
61 Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air
bersih
lokasi 9 6 7 7
62 Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih lokasi 4 4 4 4
63 Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih lokasi 0 3 3 3
64 terwujudnya TPA Sanitary Landfill yang dibangun unit DED FISIK OPERASIONAL 25 % OPERASIONAL 75 %
65 Meningkatnya jumlah TPST yang dibangun 38 unit 0 1 1 1
66 Meningkatnya volume sampah yang tereduksi 5 TON 5.2 5.525 5.85 6.365
67 Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan
persampahan
38 TPS di 6
Kecamatan
38 39 40 41
68 Meningkatnya Panjang saluran drainase/trotoar yang
dibangun
m' 58,313
69 Meningkatnya Panjang saluran drainase/trotoar yang
dipelihara
lokasi - 3 3 3
70 Menurunnya luas permukiman kawasan kumuh 200 ha 40 ha 40 ha 40 ha 40 ha
71 Meningkatnya persentase penyedia jasa konstruksi yang
dilakukan pembinaan
20 20 40 60 80
72 Meningkatnya rasio pemenuhan kebutuhan air irigagasi 76% _ _ _ 85%
73 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang
agribisnis
_ _ _ _ 1 kawasan
74 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada
kawasan prioritas
_ _ _ _ Terwujudnya kawasan
prioritas
75 Tersedianya kawasan siap bangun (kasiba) pada kawasan
industri Ploso
_ _ _ _ Terwujudnya Kasiba
76 Terkendalinya kawasan sekitar interchange tol _ _ _ _ 1 kawasan
IX - 10
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
77 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 485,94 km _ _ _ _
78 Meningkatnya panjang jalan yang dibangun di
permukiman
988.150 m _ _ _ _
79 Meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air minum
pada desa rawan air bersih
35 _ _ _ _
80 Rasio layanan persampahan 83,22% _ _ _ _
81 Tertanganinya daerah rawan genangan 40% _ _ _ _
82 Indeks pembinaan jasa konstruksi - _ _ _ _
Perumahan _ _ _
1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi Masyarakat
berpenghasilan rendah
1849 500 500 500 500
2 Meningkatnya sarana dan prasarana pemakaman 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi
3 meningkatnya jumlah lokasi pemakaman 0 _ 2 ha _ _
4 Jumlah lokasi perumahan yang tertata 2 perumahan _ _ _ _
5 Rasio rumah layak huni 0,966 _ _ _ _
6 Rasio makam yang tertata 14% _ _ _ _
7 Rasio permukiman kawasan kumuh 200/115000 _ _ _ _
Penataan Ruang
1 Tersusunnya perumusan kebijakan rencana tata ruang
wilayah dan rencana detail tata ruang bagian wilayah
perkotaan
_ _ _ _ _
2 Rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang tepat waktu _ _ _ _ _
3 Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan 250 buah 250 buah 250 buah 250 buah 250 buah
4 Tersusunnya perumusan kebijakan rencana rinci tata
ruang
_ _ _ _ _
5 Meningkatnya sarana dan prasarana informasi rencana
pemanfaatan ruang
_ 24 desa/ peta 6 desa/ peta 17 desa/ peta 13 desa/ peta
6 Meningkatnya persentase RTH yang dikembangkan 106.27 107.27 108.27 109.27
7 Meningkatnya persentase RTH yang dikelola 6.25 7.25 8.25 9.25 10.25
8 Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan
30% _ _ _ _
Perencanaan Pembangunan
IX - 11
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
1 Tersediannya dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS
yang disusun
100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan
koordinasi perencanaan bidang ekonomi
100% 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan
koordinasi perencanaan bidang sosial budaya
100% 100% 100% 100% 100%
4 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan
koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana
100% 100% 100% 100% 100%
5 Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen
penelitian yang dihasilkan
100% 100% 100% 100% 100%
6 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil
peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan
100% 100% 100% 100% 100%
7 Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan 100% 100% 100% 100% 100%
8 Persentase kesesuaian rencana program dengan
realisasi program
100% 100% 100% 100% 100%
9 Meningkatnya Persentase dokumentasi dan visualisasi
Kegiatan pembangunan
69% 100% 100% 100% 100%
Perhubungan
1 Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang _ 248 titik 1 tahun 1800 titik 1 tahun
2 Jumlah penerangan jalan umum yang diperbaiki/
berfungsi kembali
_
3 Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan massal _ 20% 40% 60% 80%
4 Meningkatnya persentase fasilitas perlengkapan jalan
yang terpasang
_ 60% 70% 80% 90%
5 Persentase ruang parkir yang tersedia (diperoleh dari
akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu
: ruang parkir tersedia)
_ 12 bulan
6 Terlaksananya Koordinasi Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Pengelolaan Kebijakan Transportasi
_ 100% 100% 100% 100%
7 Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan massal _ 1 dokumen 1 dokumen evaluasi 1 dokumen evaluasi 1 dokumen evaluasi
8 Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum
bagi masyarakat luas
20% _ _ _ _
IX - 12
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
9 Tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian
fungsi) terminal penumpang
75% _ _ _ _
10 Tingkat ketersediaan halte dan shelter penumpang
angkutan umum
60% _ _ _ _
Lingkungan Hidup _ _ _ _
1 Menurunnya beban pencemar air sungai berdasarkan
parameter kunci
75% 70% 65% 60% 55%
2 Terpantaunya kualitas udara ambien 10 lokasi 15 lokasi 20 lokasi 25 lokasi 30 lokasi
3 Meningkatnya kualitas emisi dari sumber bergerak 50% 50% 60% 70% 80%
4 Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran air
dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH
20% 20% 40% 60% 100%
5 Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka
memenuhi SPM Bidang LH
50% 100% 100% 100% 100%
6 Terlaksananya pelayanan informasi status kerusakan
lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam
rangka memenuhi SPM Bidang LH
10% 20% 40% 80% 100%
7 Terlaksananya pelayanan tindak lanjut pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi
SPM Bidang LH
100% 100% 100% 100% 100%
8 Persentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi
pemegang rekomendasi/ izin lingkungan
20% 30% 40% 50% 60%
9 Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan 0% 60% 75% 80% 85%
10 Jumlah kegiatan/ usaha yang mendapat fasilitasi
penyusunan dokumen lingkungan
2 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha
11 Terlaksananya jenis analisis parameter yang dapat
dilakukan oleh laboratorium lingkungan dengan
mengacu pada dokumen sistem mutu laboratorium
lingkungan
3 parameter 5 parameter 6 parameter 7 parameter 8 parameter
12 Dokumen Status Lingkungan Hiudp Daerah, Menuju
Indonesia Hijau, dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya
Alam
2 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
IX - 13
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
13 Meningkatnya sarana imbuhan air tanah 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi
14 Meningkatnya upaya konservasi dan perlindungan pada
sumber-sumber mata air
104 mata air 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi
15 Dokumen kajian lingkungan hidup 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
16 Terselenggaranya pengelolaan Kehati secara optimal _ 3 _ _ _
17 Jumlah perusahaan mengikuti program penilaian
peringkat kinerja perusahaan
4 perusahaan 6 perusahaan 8 perusahaan 10 perusahaan 12 perusahaan
18 Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata 70 sekolah 80 sekolah 90 sekolah 100 sekolah
19 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta
dalam pengelolaan lingkungan hidup
4 pokmas & 40 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 60 kader
20 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan 70% _ _ _ _
21 Meningkatnya jumlah kader lingkungan 40 kader _ _ _ _
Kependudukan dan Catatan Sipil _ _ _
1 Cakupan Penerbitan KK, 80% 90% 100% 100% 100%
2 Cakupan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang
meliputi :
_ _ _ _ _
3 Akta kelahiran; _ 60% 65% 70% 75%
4 Akta kematian; 2% 20% 30% 40% 50%
5 Akta perkawinan; 100% 70% 72% 75% 78%
6 Akta perceraian; 100% 100% 100% 100% 100%
7 Akta pengakuan anak. 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Meningkatnya jumlah peraturan terkait kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak
_ _ 85% 90% 95%
2 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
100% 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatnya persentase Cakupan SPM layanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
100% 100% 100% 100% 100%
4 Meningkatknya persentase organisasi perempuan yang
dibina
100% 100% 100% 100% 100%
IX - 14
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
5 Meningkatnya persentase perempuan mendapatkan
bimbingan usaha
_ 13 klp 14 klp 15 klp 16 klp
6 Meningkatnya jumlah lembaga pemerhati perempuan
dan anak
_ 100% 100% 100% 100%
7 Meningkatnya Indeks pembangunan gender 65.22 _ _ _ _
8 Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak
65 Kasus _ _ _ _
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 Meningkatnya rasio peserta KB dengan pasangan usia
subur
76.60% 80% 76.80% 76.90% 77%
2 Menurunnya rasio persentase perkawinan pertama
wanita < 20 tahun
8.84% 8.50% 8% 7.50% 7%
3 Persentase anggota keluarga tribina dan UPPKS yang ber-
KB
41.60% 100% _ _ _
4 Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita-Posyandu-
Pendidikan Anak Dini Usia
_ _ _
5 Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 0.569% 0.563% 0.551% 0.534% 0.512%
Sosial
1 Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi Belum terdapat tokoh
yang teridentifikasi
Kajian sejarah dan
semminar
Pengusulan nama
tokoh
Munculnya 2 nama
tokoh pahlawan
Sosialisasi terhadap
nama tokoh
2 Meningkatnya persentase PMKS yang mendapatkan
pemberdayaan
10% 10% 10% 10% 10%
3 Meningkatnya kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial 1540 orang yang baru
terbedayakan
265 orang yang
mendapatkan
pelayanan
390 orang yang
mendapatkan
pelayanan
515 orang yang
mendapatkan
pelayanan
640 orang yang
mendapatkan
pelayanan4 Meningkatnya persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial
akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial
59% dari 100 LKS 60% 60% 65% 70%
5 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaandari
anggaran DBHCHT
3825 PMKS yang
mendapatkan
pemberdayaan dari
3.27% 3.27% 3.27% 3.27%
6 Menurunnya jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
58.142 orang _ _ _ _
Ketenagakerjaan
IX - 15
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
1 Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan
pekerjaan
70% 80% 85% 87% 90%
2 Meningkatnya persentase pencari kerja yang
ditempatkan
31% 31% 31% 34% 38%
3 Menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan
industrial
10 kasus 9 kasus 9 kasus 7 kasus 5 kasus
4 Meningkatnya persentase pencari kerja yang
mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT
8.240 pencari kerja 1% 1% 1% 1%
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1 Tercapainya jumlah koperasi di kawasan agropolitan 123 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
2 Tercapainya jumlah koperasi aktif di kawasan
agropolitan
121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
3 Tercapaianya jumlah koperasi sehat di kawasan
agropolitan
1 Kop 2 Kop 4 Kop 6 Kop 8 Kop
4 Jumlah koperasi di wilayah agropolitan 123 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
5 Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan; 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop
6 Jumlah koperasi sehat 1 Kop 2 Kop 4 Kop 6 Kop 8 Kop
7 Terwujudnya produk UMKM berdaya saing 10 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM
8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru 75 wirausaha baru 96 wirausaha baru 128 wirausaha baru 128 wirausaha baru 128 wirausaha baru
9 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha) 0 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM
10 Meningkatnya persentase koperasi aktif 766 Kop 686 Kop 686 Kop 606 Kop 606 Kop
11 Meningkatnya persentase koperasi berkualitas 0 Kop 3 Kop 3 Kop 3 Kop
12 Meningkatnya persentase jumlah koperasi sehat 7 Kop 10 Kop 14 Kop 18 Kop 22 Kop
13 Persentase koperasi wanita yang diberdayakan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan
14 Tersediannya Kelembagaan penunjang agribisnis 121 koperasi
15 Meningkatnya akses permodalan wirausaha 75 wirausaha baru _ _ _ _
16 Terwujudnya one village one product 10 jenis produk
unggulan
_ _ _ _
17 Meningkatnya persentase koperasi sehat 1% _ _ _ _
18 Persentase koperasi wanita aktif 99.69% _ _ _ _
Penanaman Modal
IX - 16
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk
(PMDN/PMA)
17 PMA dan PMDN
(11 PMA dan 6 PMDN)
20 PMA dan PMDN
(12 PMA dan 8 PMDN)
22 PMA dan PMDN
(13 PMA dan 9 PMDN)
24 PMA dan PMDN
(14 PMA dan 10
PMDN)
26 PMA dan PMDN
(15 PMA dan 11
PMDN)2 Tercapainya nilai Investasi (PMDN dan PMA) 11,260,185,021,678 12,010,185,021,678 12,760,185,021,678 13,510,185,021,678 14,260,185,021,678
3 Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di
sektor industri
5% (14.104 pekerja) 0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun
2014 sejumlah 14.246
orang)
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun
2014 sejumlah 14.388
orang)
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun
2014 sejumlah 14.530
orang)
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun
2014 sejumlah 14.672
orang)4 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja _ _ _ _ _
5 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
_ 100% 100% 100% 100%
6 Terselenggaranya promosi potensi penanaman modal 17 PMDN/PMA _ _ _ _
Kebudayaan
1 Meningkatnya jumlah event seni dan budaya 50 event 50 event 50 event 50 event 50 event
Kepemudaan dan Olahraga
1 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR 8 lapangan 1 lapangan Perbaikan Stadion dan
Gor Kabupaten
DED pembangunan
kolam renang
Paket Kolam renang
Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri
1 Tidak terjadi konflik SARA di Jombang Tidak terjadi konflik
SARA di Jombang
Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA
2 Menurunnya jumlah kenakalan remaja Data belum tersedia 80% 85% 90% 95%
3 Meningkatnya persentase linmas terlatih 841 total anggota
terlatih
150 orang 300 orang 450 orang 600 orang
4 Meningkatnya persentase polisi pamong praja terlatih 31 latsar, 20 jambore,
6 ppns dari 194
personil
50 60 Linmas 70 Linmas 80 Linmas
5 Menurunnya angka kriminalitas Belum ada data
tersedia
125 orang 150 orang 200 orang 250 orang
6 Menurunnya kasus pelanggaran HAM 96 pelanggaran turun 8 kasus 88 pelanggaran 80 pelanggaran 72 pelanggaran
7 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan
Kepala Daerah
belum ada data 70% 75% 80% 85%
IX - 17
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
8 Persentase peningkatan penyelesaian gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
Belum ada data
tersedia
20% 25% 30% 3500%
9 Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak
pilihnya
701.741 Pemilih /
81%
60 % menggunakan
hak pilih
70% 80% 90%
10 Prosentase orkesmas yang aktif
11 Menurunnya persentase ancaman bencana 59% 54% 49% 44% 39%
12 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi korban
bencana
80% 80% 90% 100% 100%
13 Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi
dan terekonstruksi
80% 80% 90% 100% 100%
14 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 81% _ _ _ _
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
1 Persentase hasil evaluasi kelembagaan yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase SKPD yang memiliki SOP 0 44 SOP
SKPD
13 SOP
SKPD
13 SOP
SKPD
13 SOP
SKPD
3 Meningkatnya persentase ketersediaan produk hukum
yang ditetapkan
90% 90% 90% 90% 90%
4 Meningkatnya persentase kajian naskah akademik
terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif
80% 80% 85% 90% 95%
5 Meningkatnya rasio perda yang ditetapkan terhadap
program legislasi daerah
70% 80% 85% 90% 95%
6 Meningkatnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan
keuangan/aset daerah ; Pembangunan Proyek fisik ;
serta disiplin kepegawaian, sesuai sesuai peraturan yang
berlaku. (Menurunnya bobot dan jumlah temuan)
4400 4365 4320 4275 4235
7 Bertambahnya jumlah pejabat fungsional auditor yang
jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi
keahlian
22 Org Auditor 25 Org Auditor 28 Org Auditor 32 Org Auditor 36 Org Auditor
8 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan
terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran
kas SKPD
SKPD 75% 80% 85% 90%
IX - 18
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
9 Terkendalinya tingkat liquiditas kas daerah minimal 1
bulan gaji ditambah 10%
75% 80% 85% 90%
10 Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan
memenuhi standar serta penyampaian laporan
keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
Tahun 2012
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
Tahun 2013
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
Tahun 2014
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
Tahun 2015
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
Tahun 201611 Meningkatnya prosentase pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa
12 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu; Tepat waktu (5
Bulan dari awal proses
sampai disahkan)
Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)
13 Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset 65% 70% 75% 80% 85%
14 Meningkatnya jumlah pemanfaatan asset daerah guna
peningkatan PAD
65% 70% 75% 80% 85%
15 Meningkatnya persentase capaian kinerja program dan
kegiatan pembangunan
90% 100% 100% 100% 100%
16 Meningkatnya persentase kecamatan mempunyai
kinerja yang baik
90% 90% 90% 90% 100%
17 terkendalinya tingkat inflasi daerah 4 - 5 pada tahun 2013 4,5 - 5,5 5,0 - 6,0 5,0 - 6,0 5,0 - 6,0
18 Menurunya persentase rokok cukai ilegal 4% 4% 3% 3% 2%
19 Terfasilitasinya penyelenggaraan hari besar, agama dan
nasional
4% 4% 3% 3% 2%
20 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan
rekomendasi bidang sumber daya alam
80% 90% 90% 90% 100%
21 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan
rekomendasi bidang energi
80% 90% 90% 90% 100%
22 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan
rekomendasi bidang pertanian
80% 90% 90% 90% 100%
23 Meningkatnya realisasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah secara elektronik
210 paket 220 paket 230 paket 240 paket 250 paket
24 Meningkatnya persentase tingkat pelayanan kedinasan
KDH/WKDH
80% 90% 90% 90% 90%
IX - 19
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
25 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan
pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan wilayah kecamatan
90% 90% 90% 90% 100%
26 Meningkatnya prasarana pelayanan kecamatan _ _ 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan
27 Meningkatnya persentase sarana yang dibantu 80% 90% 90% 100% 100%
28 Meningkatnya persentase lembaga keagamaan yang
difasilitasi
86.97% 90% 90% 100% 100%
29 Tercapainya tingkat akurasi persyaratan yang diajukan
pemohon
75% 0.75 80% 85% 95%
30 Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu
perizinan
sertifikasi ISO 9001
2008
1 monev 1 monev 1 monev 1 monev
31 Tertibnya administrasi perizinan sertifikasi ISO 9001
2008
1 monev 1 monev 1 monev 1 monev
32 Meningkatnya jumlah izin yang diajukan masyarakat 1000 izin 2.500 izin 1300 izin 1400 izin 1500 izin
33 Tersusunnya sistem informasi perizinan Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
34 Rata-rata penyelesaian izin 20 hari kerja 30 hari kerja 30 hari 25 hari 25 hari 20 hari
35 Penyelesaian izin penanaman modal 1000 izin 2.500 izin 1300 izin 1400 izin 1500 izin
36 Meningkatnya jumlah izin yang diajukan masyarakat 1000 izin 2.500 izin 1300 izin 1400 izin 1500 izin
37 Indeks Kepuasan Masyarakat 76.59% 76.97% 77.35% 77.73% 78.12%
38 persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai
(SKP) berkategori baik
80% 90% 90% 90% 90%
39 Meningkatnya persentase ketersediaan pegawai
berdasarkan analisis beban kerja
80% 90% 90% 90% 90%
40 Berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
antar SKPD
6 SKPD _ _ _ _
41 Tersusunya SOP seluruh SKPD 14 SKPD _ _ _ _
42 Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (
SKP) berkategori baik
90% _ _ _ _
43 Menurunnya Penyimpangan Korupsi Jumlah temuan 4.400
Kasus
_ _ _ _
IX - 20
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
44 Peningkatan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Daerah serta mempertahankan opini baik yang telah
dicapai
Wajar Dengan
Pengecualian
_ _ _ _
Ketahanan Pangan
1 Meningkatnya persentase ketersediaan energi per
kapita per hari
4.300 Kal/kap/hr 4.245 Kal/kap/hr 4.265 Kal/kap/hr 4.245 Kal/kap/hr 4.225 Kal/kap/hr
2 Meningkatnya persentase ketersediaan protein per
kapita per hari
110 gr/kap/hr 112 gr/kap/hr 114 gr/kap/hr 116 gr/kap/hr 118 gr/kap/hr
3 Meningkatnya persentase cadangan pangan pemerintah
dan masyarakat
100 ton/th dan 250
kg/tri bulan
100 ton/th dan 300
kg/tri bulan
100 ton/th dan 350
kg/tribulan
100 ton/th dan 400
kg/tri bulan
100 ton/th dan 450
kg/tri bulan
4 Meningkatnya persentase ketersediaan informasi
pasokan, harga dan akses pangan
85% 85% 90% 90% 95%
5 Menurunnya prosentase fluktuasi harga harga dan
pasokan pangan
15% 15% 15% 10% 10%
6 Meningkatnya persentase Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
80% 82% 84% 86% 88%
7 Meningkatnya persentase penanganan daerah rawan
pangan
55% 60% 65% 70% 75%
8 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses
pangan di daerah
80% _ _ _ _
9 Tertanganinya kasus keamanan pangan 50% _ _ _ _
10 Menurunnya luasan daerah rawan pangan 0 (tidak ada daerah
rawan pangan)
0 (tidak ada daerah
rawan pangan)
0 (tidak ada daerah
rawan pangan)
0 (tidak ada daerah
rawan pangan)
0 (tidak ada daerah
rawan pangan)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Persentase desa memiliki BUMDes _ 20% 40% 60% 80%
2 Meningkatnya persentase lembaga usaha ekonomi
masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan
_ 20% 40% 60% 80%
3 Meningkatnya persentase Pengurus LPMD yang terlatih _ 80% 80% 80% 80%
4 Meningkatnya persentase desa menetapkan RPJMDes
dan RKPDes
80% 80% 80% 80% 80%
5 Meningkatnya persentase aparatur desa yang terlatih 80% 80% 80% 80% 80%
6 Persentase penyerahan urusan pemerintah daerah
kepada desa
80% 80% 80%
IX - 21
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
7 Pembentukan dan pengembangan BUMdes 28 BUMDes _ _ _ 306 BUMDes
Statistik
1 Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah 100% 100% 100% 100% 100%
Kearsipan
1 Meningkatnya persentase instansi yang telah
menerapkan pengelolaan arsip secara baku
90 instansi 111 instansi 132 instansi 153 instansi 174 instansi
2 Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik belum berjalan
dengan baik
10% 25% 50% 75%
Meningkatnya jumlah instansi yang menerapkan tata
kelola kearsipan secara baku
Komunikasi dan Informatika
1 Meningkatnya persentase pengembangan komunikasi
dan informatika
1 dokumen 2 kelompok KIM;
dilombakan pekan
KIM JATIM
3 kelompok KIM 3 kelompok KIM;
dilombakan pekan
KIM JATIM2 Meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi
kegiatan pembangunan
69% 76 81 87% 93
3 Meningkatnya persentase kerjasama informasi dengan
mass media
11 13 16 19
4 Meningkatnya persentase instansi terkoneksi internet Belum diketahui 276 instansi 332 instansi 388 instansi 444 instansi
5 Meningkatnya persentase kajian koneksi internet 276 Titik Koneksi 332 Titik Koneksi 338 Titik Koneksi 444 Titik Koneksi 500 Titik Koneksi
6 Meningkatnya pengelolaan sumber daya komunikasi dan
informatika yang optimal
70% _ _ _ _
Perpustakaan
1 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah 78.730 orang 80.230 Orang 83.730 Orang 87.230 orang 90.730 orang
2 Meningkatnya Jumlah buku perpustakaan perpustakaan
daerah
12.180 judul buku 13.180 judul buku 14.180 judul buku 15.180 judul buku 16.180 judul buku
3 Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan daerah 24.307 eksemplar 30.775 eksemplar 33.775 eksemplar 36.775 eksemplar 39.775 eksemplar
4 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Fokus Layanan Urusan Pilihan
Pertanian
1 Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan _ padi 425.567 ton ;
jagung 175.459 Ton ;
kedelai 7.640 Ton
padi 436.207 ton ;
jagung 185.987 Ton ;
kedelai 8.404 Ton
padi 444.931 ton ;
jagung 197.146 Ton ;
kedelai 9.244 Ton
padi 453.829 ton ;
jagung 207.003 Ton ;
kedelai 10.169 Ton
IX - 22
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
2 Tercapainya indeks pertanaman _ 2.3 2.3 2.3 2.3
3 Panjang jalan usaha tani yang terbangun/terehabilitasi _ 20.000 m 32.800 m 60.400 m 59.200 m
4 Panjang JIDES tanaman pangan yang dibangun _ _ 600 m 600 m 600 m
5 Panjang JITUT tanaman pangan yang dibangun _ _ 8.400 m 16.800 m 16.800 m
6 Panjang JIDES tanaman pangan yang direhabilitasi _ _ _ _ _
7 Panjang JITUT tanaman pangan yang direhabilitasi _ _ _ 12.600 m 25.200 m
8 Jumlah sumur dangkal yang terbangun/terehabilitasi _ 18 unit 45 unit 99 unit 96 unit
9 Jumlah sumur dalam yang terbangun/terehabilitasi _ _ _ _ _
10 Jumlah dam parit yang terbangun/terehabilitasi _ 3 unit _ _ _
11 Jumlah embung yang terbangun/terehabilitasi _ 1 unit _ _
12 Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1% _ 10 ha 10 ha 10 ha
13 Luas lahan tembakau yang disubstitusi menjadi lahan
holtikultura
_ 50 ha 100 ha 150 ha
14 Tercapainya produktivitas tanaman pangan _ padi 62,45 ku/Ha;
jagung 55,30 Ku/Ha;
kedelai 13.00 Ku/Ha
padi 62,76 ku/Ha;
jagung 58,04 Ku/Ha;
kedelai 13.62 Ku/Ha
padi 63,07 ku/Ha;
jagung 60,91 Ku/Ha;
kedelai 14,27 Ku/Ha
padi 63,69 ku/Ha;
jagung 63,32 Ku/Ha;
kedelai 14,95 Ku/Ha15 Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan Tebu 79,592
Kg/ha/Tahun batang
tebu; tembakau
15,628 Kg/ha/tahun
daun basah
tebu 80 kg/ha/th;
tembakau 12,5
kg/ha/th; kopi 634
kg/ha/th; cengkeh
406 kg/ha/th; kakao
550 kg/ha/th
tebu 82,5 kg/ha/th;
tembakau 13,5
kg/ha/th; kopi 635
kg/ha/th; cengkeh
418 kg/ha/th; kakao
567 kg/ha/th
tebu 85 kg/ha/th;
tembakau 14,175
kg/ha/th; kopi 636
kg/ha/th; cengkeh
430 kg/ha/th; kakao
583 kg/ha/th
tebu 87,5 kg/ha/th;
tembakau 14,884
kg/ha/th; kopi 637
kg/ha/th; cengkeh
443 kg/ha/th; kakao
601 kg/ha/th16 Terbangun/ terehabilitasinya sumur dangkal _ 40 unit 40 unit 30 unit 10 unit
17 Terbangun/ terehabilitasinya embung _ 0 unit 1 unit 1 unit 1 unit
18 Meningkatnya produksi dan produktivitas tembakau _ tembakau 66.000 ton
dan 15,628 kg/ha/th
tembakau 66.660 ton
dan 15,628 kg/ha/th
tembakau 67.327 ton
dan 15,628 kg/ha/th
tembakau 68.000 ton
dan 15,628 kg/ha/th
19 Meningkatnya produksi dan produktivitas cengkeh _ cengkeh 942 ton dan
456 kg/ha/th
cengkeh 979 ton dan
456 kg/ha/th
cengkeh 1.018 ton
dan 456 kg/ha/th
cengkeh 1.059 ton
dan 456 kg/ha/th
20 Meningkatnya produksi tanaman perkebunan _ tebu 924.468 ton;
tembakau 66.000 ton;
kopi 500 ton; cengkeh
942 ton; kakao 140
ton
tebu 961.446 ton;
tembakau 66.660 ton;
kopi 520 ton; cengkeh
979 ton; kakao 145
ton
tebu 999.904 ton;
tembakau 67.327 ton;
kopi 541 ton; cengkeh
1.018 ton; kakao 151
ton
tebu 1.039.900 ton;
tembakau 68.000 ton;
kopi 562 ton; cengkeh
1.059 ton; kakao 157
ton
IX - 23
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
21 Panjang jalan usaha tani yang dibangun di kawasan
perkebunan
_ 46 km 46 km 35 km 15 km
22 Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun _ 0 2 km 2 km 2 km
23 Panjang JITUT yang terehabilitasi _ 500 m _ _
24 Terbangunnya sumur dalam _ 4 unit _ _ _
25 Angka kejadian penyakit ternak populasi ternak
ruminansia 276.619
ekor
285.044 ekor 291.934 ekor 297.143 ekor 304.215 ekor
26 Angka kematian ternak 2.12% 10%; 8%; 7%; 6%;
27 Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas
yang beredar di masyarakat
3. 70% 75% 78% 80% 82%
28 Tercapainya jumlah bibit sapi unggul bersertifikat 350 ekor 500 ekor 500 ekor 600 ekor 600 ekor
29 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC
(Service Per Conception)
1,5 ekor 1.5 1.5 1.48 1.48
30 Kelahiran Hasil IB 21.333 ekor 19.800 ekor 19.800 ekor 22.750 ekor 22,750
31 Calving Interval (jarak kelahiran) 17 bulan 16 bulan 16 bulan 16 bulan 15 bulan
32 Pelayanan IB 40.000 straw 50.000 straw 50.000 straw 52.000 straw 52.000 straw
33 Akseptor 26.600 ekor 33.000 ekor 33.000 ekor 33.000ekor 35.000 ekor
34 Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: _ _ _ _ _
35 Daging 17.459 ton 17.695 ton 17.951 ton 18.275 ton 18.533 ton
36 Telur 12.641 ton 13.484 ton 13.712 ton 13.875 ton 14.069 ton
37 Susu 7.206 ton 5.362 ton 5.468 ton 5.632 ton 5.749 ton
38 Tercapainya populasi ternak ruminansia 314.909 ekor 357.200 ekor 364.200 ekor 371.400 ekor 379.500 ekor
39 Tercapainya populasi unggas 8.143.389 ekor 8.344.000 ekor 8.499.000 ekor 8.694.000 ekor 8.848.000 ekor
40 Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal
hewan
7,73 gr/kap/hr 17,2 gr/kap/hr 17,7 gr/kap/hr 18,3 gr/kap/hr 18,8 gr/kap/hr
41 Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 141.74 158.15 162.93 165.38 170.37
42 Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu a) 11,57 kg/kap/th b)
8,46 kg/kap/th c)
3,94 kg/kap/th
a) 11,62 kg/kap/th b)
8,96 kg/kap/th c) 2,82
kg/kap/th
a) 11,92 kg/kap/th b)
9,02 kg/kap/th c) 2,85
kg/kap/th
a) 12,02 kg/kap/th b)
9,04 kg/kap/th c) 2,91
kg/kap/th
a) 12,08 kg/kap/th b)
9,08 kg/kap/th c) 2,94
kg/kap/th
IX - 24
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
43 Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan
kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak
dan bantuan sarana produksi
160 petani 160 petani 160 petani 160 petani 160 petani
44 Tercapainya produksi dan produktivitas tanaman pangan
di kawasan agropolitan
_ padi 127.670 ton ;
jagung 52.638 Ton ;
kedelai 2.292 Ton;
padi 62,45 ku/Ha;
jagung 55,30 Ku/Ha;
kedelai 13.00 Ku/Ha
padi 130.862 ton ;
jagung 55.796 Ton ;
kedelai 2.521 Ton ;
padi 62,76 ku/Ha;
jagung 58,04 Ku/Ha;
kedelai 13.62 Ku/Ha
padi 133.479 ton ;
jagung 59.144 Ton ;
kedelai 2.773 Ton ;
padi 63,07 ku/Ha;
jagung 60,91 Ku/Ha;
kedelai 14,27 Ku/Ha
padi 136.149 ton ;
jagung 62.101 Ton ;
kedelai 3.051 Ton ;
padi 63,69 ku/Ha;
jagung 63,32 Ku/Ha;
kedelai 14,95 Ku/Ha45 Tercapaina produktivitas hortikultura di kawasan
agropolitan
20 kw/ha 20,02 ku/ha 20,04 ku/ha 20,06 ku/ha 20,08 ku/ha
46 Konservasi pohon induk tanaman unggul _ _ _ _ _
47 Perbanyakan populasi Durian Bido _ _ _ _ _
48 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan di kawasan agropolitan
_ kopi 634 kg/ha/th;
cengkeh 406
kg/ha/th; kakao 550
kg/ha/th
kopi 635 kg/ha/th;
cengkeh 418
kg/ha/th; kakao 567
kg/ha/th
kopi 636 kg/ha/th;
cengkeh 430
kg/ha/th; kakao 583
kg/ha/th
kopi 637 kg/ha/th;
cengkeh 443
kg/ha/th; kakao 601
kg/ha/th49 kopi 500 ton;
cengkeh 942 ton;
kakao 140 ton
kopi 520 ton; cengkeh
979 ton; kakao 145
ton
kopi 541 ton; cengkeh
1.018 ton; kakao 151
ton
kopi 562 ton;
cengkeh 1.059 ton;
kakao 157 ton50 Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas
hasil hutan kayu dan non kayu di kawasan agropolitan
_ Produksi hasil hutan
kayu 450 m3
Produksi hasil hutan
kayu 450 m3
Produksi hasil hutan
kayu 450 m3
Produksi hasil hutan
kayu 450 m3
51 Produksi madu _ 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg
52 Produksi bambu _ 5.000 btng 5.000 btng 5.000 btng 5.000 btng
53 Meningkatnya populasi dan produksi hasil ternak dan
unggas di kawasan agropolitan
daging 3.393 ton;
telur 152 ton; susu
5.562 ton; populasi
ruminansia 458.227
ekor; unggas
1.776.700 ekor
daging 3.585 ton;
telur 163 ton; susu
5.835 ton; populasi
ruminansia 463.920
ekor; unggas
1.862.434 ekor
daging 3.710 ton;
telur 170 ton; susu
6.121 ton; populasi
ruminansia 466.794
ekor; unggas
1.952.447 ekor
daging 3.860 ton;
telur 178 ton; susu
6.423 ton; populasi
ruminansia 474.859
ekor; unggas
2.046.958 ekor
daging 4.010 ton;
telur 186 ton; susu
6.793 ton; populasi
ruminansia 476.135
ekor; unggas
2.146.192 ekor
54 Tercapainya pola kemitraan jaringan pemasaran hasil
produksi pertanian
_ 4 pola kemitraan 4 pola kemitraan 4 pola kemitraan 4 pola kemitraan
55 Tercapainya pola kemitraan jaringan pemasaran hasil
produksi perkebunan
_ 1
kemitraan/kelompok
1
kemitraan/kelompok
1
kemitraan/kelompok
1
kemitraan/kelompok
56 Tercapainya pola kemitraan jaringan pemasaran hasil
produksi peternakan
5 inti dan 100 plasma 5 inti dan 110 plasma 5 inti dan 115 plasma 5 inti dan 120 plasma 5 inti dan 125 plasma
57 Terwujudnya produk beras oleh kelompok tani _ _ 1 produk 1 produk 1 produk
IX - 25
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
58 NTP Subektor Tanaman Pangan _ 103 106 109 112
59 Rasio penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan _ 11% 11% 11% 11%
60 NTP Subsektor Perkebunan _ 106.5 107.0 107.5 108.0
61 Jumlah kelompok binaan yang bermitra _ 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok
62 Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan
kelompok
_ 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok
63 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman pangan
padi 396.980 ton dan
57,60 ku/Ha
_ _ _ _
jagung 207 193 Ton
dan 63,41 Ku/Ha
_ _ _ _
kedelai 10.359 Ton
dan 15,64 Ku/Ha
_ _ _ _
64 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman perkebunan
Tebu 974.115,8 ton
dan 795,92 Ku/ha/th
_ _ _ _
tembakau 66.896,8
ton daun basah dan
156,28 Ku/ha/tahun
daun basah
_ _ _ _
64 Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi hasil
peternakan
populasi ternak
ruminansia 276.619
ekor
_ _ _ _
Populasi ternak
unggas 8.143.389
Ekor
_ _ _ _
Produksi daging
17.459 ton
_ _ _ _
Produksi susu 7.206
ton
_ _ _ _
Produksi telur 12.641
ton
_ _ _ _
67 Meningkatnya produksi & produktifitas komoditas
unggulan di kawasan agropolitan
Produksi ikan (ton),
produktifitas
ikan..(ton/Ha)
_ _ _ _
IX - 26
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
Produksi Padi…. (ton),
produktifitas
padi.....(Kw/Ha),
Produksi
Jagung..(ton),
produktifitas
jagung…(Kw/Ha),
Produksi
Kedelai…(ton),
produktifitas
_ _ _ _
Produksi Cabai….
(ton), produktifitas
cabai.....(Kw/Ha),
Produksi
Durian..(ton),
produktifitas
Durian…(pKw/pohon)
_ _ _ _
kopi .........kg/ha/th;
cengkeh ..... kg/ha/th;
kakao ........ kg/ha/th
_ _ _ _
kopi .......... ton;
cengkeh ......... ton;
kakao ......... ton
_ _ _ _
Produksi hasil hutan
kayu...m3
_ _ _ _
Produksi madu 200 Kg _ _ _ _
Produksi bambu 5.000
btng
_ _ _ _
68 Meningkatnya nilai tambah produk agribisnis 500 ton Beras _ _ _ _
IX - 27
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
daging 3.393 ton;
telur 152 ton; susu
5.562 ton; populasi
ruminansia 458.227
ekor; unggas
1.776.700 ekor
_ _ _ _
69 NTP (indeks harga yang diterima petani dan indeks harga
yang dibayar petani)
108.2 _ _ _ _
Kehutanan
1 Produksi hasil hutan kayu _ 1,500 1,500 1,500 1,500
2 Jumlah industri yang terbina _ 10 10 10 10
3 Jumlah industri hasil hutan bersertifikat SVLK 1 industri _ 1 industri 1 industri
4 Luas lahan kritis yang terehabilitasi _ 0 0 400 ha 350 Ha
5 Penurunan luas lahan kritis _ _ _ 400 ha 350 Ha
6 Luas lahan kritis 1.600 Ha _ _ _ _
7 Meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan 1.500 m3 _ _ _ _
8 Meningkatnya persentase industri hasil hutan
bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
belum ada _ _ _ _
Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Meningkatnya persentase KK yang mendapatkan
layanan sambungan listrik
122 RTM 105 RTM 105 RTM 105 RTM
2 Persentase kawasan pertambangan yang diawasi 29 lokasi PETI 20% 60% 100%
3 Meningkatnya persentase desa mandiri energi 8 desa memiliki
potensi sebagai DME
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa
4 Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai
sumber penerangan
364 _ _ _ _
Pariwisata
1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 1.425.000 wisatawan 1.425.000 Orang 1.450.000 Orang 1.475.000 Orang 1.500.000 Orang
IX - 28
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
2 Meningkatnya jumlah obyek wisata 3 lokasi (tirta wisata.,
air terjun tretes, air
terjun sekar
pudaksari)
3 lokasi (tirta wisata.,
air terjun tretes, air
terjun sekar
pudaksari)
4 lokasi (tirta wisata.,
air terjun tretes, air
terjun sekar
pudaksari, kedung
cinet-plandaan)
5 lokasi (tirta wisata.,
air terjun tretes, air
terjun sekar
pudaksari, kedung
cinet-plandaan,
Gusdur)
6 lokasi (tirta wisata.,
air terjun tretes, air
terjun sekar
pudaksari, kedung
cinet-plandaan,
Gusdur, makam sayid
Sulaiman)
3 Meningkatnya jumlah media promosi pariwisata 3 media (cetak,
elektronik, dan event)
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
Kelautan dan Perikanan
1 Meningkatnya persentase konsumsi ikan 16,6 Kg/kap/thn 16,7 kg/kap/th 16,8 kg/kap/th 16,9 kg/kap/th
2 Meningkatnya persentase produksi ikan budidaya NTP =74, 18
KELOMPOK , 1
ANGKATAN
15.758 ton ikan; 2.280
petani ikan, angka
NTP 80, 15 kelompok,
1 angkatan
15.769 ton ikan; 2285
petani ikan, angka
NTP 81, 15 kelompok,
1 angkatan
15.759 ton ikan; 2290
petani ikan, angka
NTP 82, 15 kelompok,
1 angkatan
15.760,5 ton ikan;
2295 petani ikan,
angka NTP 83, 20
kelompok, 1 angkatan
3 Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas
ikan di kawasan agropolitan
_ Produksi ikan 7.929
ton; Produktivitas
233.56 ton/ha
Produksi ikan 7.930
ton; Produktivitas
233.56 ton/ha
Produksi ikan 7.931
ton; Produktivitas
233.62 ton/ha
Produksi ikan 7.932
ton; Produktivitas
233.65 ton/ha4 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas
hasil perikanan
Tercapainya produksi
ikan 15.551,4 ton
_ _ _ _
Tercapainya
produktivitas
budidaya ikan 255,36
ton/Ha
_ _ _ _
Perdagangan
1 Berfungsinya program sistem resi gudang _ _ _ _ _
2 Meningkatnya rasio produk agropolitan yang
didistribusikan
_ _ _ 10% 10%
3 Meningkatnya persentase kualitas barang yang berdar di
masyarakat sesuai standar yang berlaku
65% 70% 75% 80% 85%
4 Meningkatnya prosentase akurasi alat ukur / timbangan
melalui tera ulang UTTP
66% 68% 70% 74% 76%
5 Tercapainya nilai ekspor 86,396,294,290 90,716,109,000 95,251,914,450 100,014,510,100
IX - 29
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
6 Meningkatnya persentase volume perdagangan dalam
negeri
60% 60% 70% 80% 90%
7 Peningkatan jumlah PKL dan asongan yang terbina 835 PKL 835 PKL 876 PKL 920 PKL 966 PKL
8 Tersedianya sarana dan prasarana pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah
9 Tercapainya PAD pasar daerah 3,499,080,000 3,534,070,000 3,569,410,000 3,605,104,000
10 Tersedianya pasar pengumpul distribusi 0 (Tidak ada pasar
pengumpul)
_ _ _ _
11 Terbangunnya jaringan pemasaran 25 Kemitraan (inti) _ _ _ _
Perindustrian
1 Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi 18 sentra IKM
menjadi 37 sentra
IKM
90% 90% 90% 90%
2 Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil
dan menengah
4% 4% 4% 5% 5%
3 Meningkatnya persentase penataan struktur industri
yang baik
70% 80% 80% 80% 80%
4 Meningkatnya pengembangan sentra-sentra industri
potensial
80% 90% 90% 90% 90%
5 Meningkatnya persentase kualitas industri hasil
tembakau/bahan baku industri hasil tembakau
60% 60% 65% 70% 75%
6 Terwujudnya sentra industri olahan 145 sentra IKM _ _ _ _
7 Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil
dan menengah
4% _ _ _ _
8 Terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri 2 Kemitraan _ _ _ _
Ketransmigrasian
1 Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan 35 org 40 org 40 org 40 org 40 org
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
1 Meningkatnya PAD khususnya pajak daerah 143,932,387,639 199,570,361,830 229,505,916,105 263,931,803,502 303,521,574,048
IX - 30
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
2 Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang telah
bersertifikat
Tanah Pemkab
Jombang sejumlah
1218 Bidang. Sudah
sertifikat 407 bidang.
Masih dalam Proses
161 Bidang. Belum
sertifikat 650 Bidang
98 Sertifikat 200 Sertifikat 150 Sertifikat 125 Sertifikat
3 Capaian laba BUMD
4 PDAM Kab Jombang Rata-rata
pertumbuhan
5 PD. Aneka Usaha Seger Laba: Rp.
1.639.664.000,00
Laba: Rp. 270.695.318,15Laba: Rp. 354.022.284,21Laba: Rp. 1.045.104.194,25Laba: Rp. 1.370.707.647,52
6 PD. BPR Bank Jombang Rata-rata
pertumbuhan
7 PD. Perkebunan Panglungan Laba: Rp.
507.767.500,59
Laba: Rp. 651.031.505,70Laba: Rp. 839.049.404,55Laba: Rp. 1.127.850.209Laba: Rp. 1.297.027.741,00
Pertanian
1 Nilai tukar petani 108.0 109.0 110.0 110.5 111.0
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
Perhubungan
1 Tertatanya manajemen transportasi di wilayah
interchange tol
_ 20% 40% 60% 80%
2 Terbangunnya terminal kargo dan sub terminal _ _ _ _ _
3 Meningkatnya persentase terminal/subterminal/halte
yang dibangun/dikembangkan
_ 75% 80% 85% 90%
4 Jumlah kendaraan yang dilayani pengujian kendaraan
bermotor tepat waktu
_ 100% 100% 100% 100%
Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
2 Menurunnya angka kriminalitas 8,377 _ _ _ _
3 Persentase layanan perizinan tepat waktu 85% _ _ _ _
IX - 31
2014 2015 2016 2017
Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHNo.
Kondisi kinerja pada
awal periode RPJMD
(2013)
4 Tersedianya akses informasi pelayanan perijinan bidang
usaha
1 aplikasi simyanis _ _ _ _
5 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan
bidang penanaman modal
20 izin bidang
penanaman modal
(berlaku sejak
Oktober 2013 sesuai
_ _ _ _
Fokus Sumber Daya Manusia
1 Meningkatnya persentase prestasi seni dan budaya 9 Prestasi
2 Meningkatnya jumlah atlet berprestasi 40 atlit 40 atlit 40 atlit 40 atlit 40 atlit
IX - 32
2018
_ _
_ _
_ _
0.49%
_ _
_ _
_ _
99.56 99.56
97.01% 95.51%
105.93%
103.45%
99, 65 %
96.57%
86.04%
75.77%
100% 100%
7.99 7.99%
Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
IX - 33
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
22, 58 %
22.58 22.58%
77.14 77.14%
0.28 0.28%
68.39 68.39%
50 50
50 50
7.90 7.90
97.84 97.84%
97.84 97.84
99.99 99.99
93.00 93.00
7.99
40 40
< 1 < 1
100 > 85
100 < 0,5
75 75
75 75%
1556 1.556 IRTP
70%
98 98
11.5 11.5
IX - 34
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
72 tahun
pembentukan 1
organisasi dengan
perbaikan 1 sarana
kesenian
pembentukan 5
organisasi dan
perbaikan 5 sarana
kesenian8% 8%
48% 48%
13% 66%
84 Pemuda 84 Pemuda
1 ; 19 1:19
1:1
56.52 56.52
100% 100%
92.75 92.75%
95 95 lembaga
IX - 35
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
95 95%
99.99 99.99%
99.98 99.98%
99.99 99.99%
80%
250 34 Puskesmas
100%
100% 100%
95% 95%
100% 100%
100.000 100%
Kunjungan rawat inap
9.233
9.233 kunjungan
rawat jalan 19.622 19.622 kunjungan
100% 100%
28 257 orang
100% 100%
20 20%
80 100%
IX - 36
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
100 100%
100 100%
100 90%
73 60%
0,2 0.2
7,5 25.8
100 30 desa
3 dokumen 15 dokumen
_ 2 embung
_ 500 m
100% 100%
3660 saluran irigasi 2 dam
_ 2 embung
_ 21970 saluran irigasi
1 embung; 1950
saluran irigasi
11 dam
_ 7 embung
_ 29740 saluran irigasi
14 Lembaga 79 lembaga
750 saluran irigasi 4 dam
_ 7.855 m saluran irigasi
400 saluran irigasi 4 dam
IX - 37
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
_ 14.320 m saluran
irigasi
28.7 161,71 km
4.7 48,8 km
1 duiker; 400 m
tembok penahan jalan
8 duiker
_ 2825 m tembok
penahan jalan
1 13
4,1 km
13.755 94,222 km
_ 1.600 m
564.600 m
_ 4 unit
10% 301.670 m
100% 100%
_ 1 dokumen
28,702.0 28.702 m
2 dokumen
30% 75%
1 dokumen
perencanaan
1 dokumen
perencanaan
69,620 69.620 m
IX - 38
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
62.72 362.040 m
12.200 m
1 155.960 m
3 31 unit
- 5
450 m rumija; 3
duiker; 200 m tembok
penahan jalan
21.000 m rumija
_ 11 duiker
_ 5250 m tembok
penahan jalan
_ 2.800 m
69,620 69.620 m
2.62 36.192 m
93.8495 430.591 m
_ 4.020 m tembok
penahan jalan
1300 drum, 1 buah 5 dokumen
_ 6.396 drum
_ 0,25 ha
1 dokumen 5 dokumen
100% 100%
1 tahun 100%
50000 m' 248.221 m'
1 5 unit
40,000 190.925 m'
IX - 39
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
1 5
2 lokasi perum 10 lokasi perum
22 22
6 unit 36
0 7
7 36
4 20
3 12
OPERASIONAL 100 % 100%
1 5
7 7
42 42
58,313
3 12
40 ha 200 ha
100 100
85%
1 kawasan
Terwujudnya kawasan
prioritas
Terwujudnya Kasiba
1 kawasan
IX - 40
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
1.058,492 km 1.058,492 km
1.236.371 m 1.236.371 m
42 42
90% 90%
60% 60%
300 300
500 2.500 rumah
5 lokasi 25 lokasi
2 ha 4ha
10 perumahan 10 perumahan
0,980 0,980
19% 19%
150/115000 150/115000
_ …..Dokumen
_ 100%
250 buah 1250 buah
_ 4 dokumen
4 desa/ peta 54 peta
110.27 110,27 ha
11.25 11,25 ha
100% 100%
IX - 41
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 80%
100% 85%
100% 100%
1 tahun 1.250 titik
6.000 titik
100% 100%
100% 100%
100%
100% 100%
1 dokumen evaluasi 5 dokumen
100% 100%
IX - 42
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
95% 95%
100% 100%
50% 50%
35 lokasi 35 lokasi
90% 90%
120% 120%
100% 100%
120% 120%
100% 100%
70% 70%
90% 90%
7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha
9 parameter 9 parameter
2 dokumen 12 dokumen
IX - 43
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
7 lokasi 7 titik
8 lokasi 40 lokasi
1 dokumen 9 dokumen
_ 5 dokumen
15 perusahaan 15 perusahaan
110 sekolah 110 sekolah
4 pokmas & 60 kader 20 pokmas dan 260
kader
100% 100%
260 kader 260 kader
100% 100%
_ _
80% 80%
60% 60%
80% 80%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
IX - 44
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
17 klp 75 klp
100% 100%
75 75
50 Kasus 50 Kasus
77.10% 84%
7% 6.50%
100%
100%
0.489% 1.45
Peningkatan sarana
prasarana makan
pahlawan
2 tokoh
10% 50%
765 orang yang
mendapatkan
pelayanan
2.575 orang yang
mendapatkan
pelayanan75% 75%
3.27% 16.4%
55.957 orang 55.957 orang
IX - 45
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
100% 100%
38% 38%
5 kasus 5 kasus
1% 5%
121 Kop 121 Kop
121 Kop 121 Kop
10 Kop 10 Kop
121 Kop 121 Kop
121 Kop 121 Kop
10 Kop 10 Kop
2 produk UMKM 10 produk UMKM
128 wirausaha baru 608 wirausaha baru
5 UMKM 25 UMKM
526 Kop 526 Kop
3 Kop 12 Kop
26 Kop K26 op
319 Kopwan 319 Kopwan
121 koperasi 121 koperasi
608 wirausaha baru 608 wirausaha baru
10 jenis produk
unggulan
10 jenis produk
unggulan
2% 2%
100% 100%
IX - 46
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
28 PMA dan PMDN
(17 PMA dan 11
PMDN)
28 PMA/PMDN
15,010,185,021,678 15,010,185,021,678
0,01% (terdapat
tambahan 142 orang
yang bekerja, total
pekerja pada tahun
2014 sejumlah 14.814
orang)
5,05% (total
tambahan orang yang
bekerja sejumlah
14.814 orang)
_ _
100% 100%
28 PMDN/PMA 28 PMDN/PMA
50 Kali 250 event
Terdapatnya
penambahan sapras
layak pakai
Penambahan sapras
olah raga
Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA
100% Menurun 5%
750 orang 17.68%
80 Linmas 70.62%
350 orang 8.31
64 pelanggaran 64 Pelanggaran
90% 90%
IX - 47
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
40% 40%
100%
34% 34%
100% 90%
100% 90%
90% 90%
100% 100%
13 SOP
SKPD
13 SOP
SKPD
90% 90%
100% 100%
100% 100%
4190 4190
40 Org Auditor 40 Org Auditor
95% 1
90%
IX - 48
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
95% 95%
Tersusunnya laporan
keuangan daerah
Tahun 2017
Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah
Tahun 2017302 Desa 302 Desa
Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 bulan
dari awal proses
sampai disahkan)
90% 90%
90% 90%
100% 100%
100% 100%
5,0 - 6,0 5,0 - 6,0
2% 2%
2% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
260 paket 260 paket
90% 90%
IX - 49
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
100% 100%
4 kecamatan 16 kecamatan
100% 100%
100% 100%
100% 100%
1 monev 5 monev
1 monev 100%
1600 izin 10.000 izin
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
Teraksesnya 1 aplikasi
SimYaniz
20hari 20 hari
1600 izin 5800 izin
1600 izin 10.000 izin
78.50% 78.50%
90% 90%
90% 90%
Tidak ada Tidak ada
44 SKPD 44 SKPD
90% 90%
Jumlah Temuan 4.226
Kasus
Jumlah Temuan 4.226
Kasus
IX - 50
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Wajar Tanpa
Pengecualian
Wajar Tanpa
Pengecualian
4.200 kal/kap/hr 4.200 kal/kap/hr
120 gr/kap/hr 120 gr/kap/hr
100 ton/th dan 500 kg 100 ton/th dan 500 kg
95% 95%
10% 10%
90% 90%
80% 80%
_ 95%
_ 80%
0 (tidak ada daerah
rawan pangan)
0 (tidak ada daerah
rawan pangan)
100% 100%
100% 100%
80% 80%
80% 80%
80% 80%
80% 80%
IX - 51
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
306 BUMDes
100% 80%
195 instnsi 195 instnsi
100% 100%
195 instansi 195 instansi
3 kelompok KIM 12 Kelompok KIM; 2
kali Lomba Pekan KIM
Jatim100 100%
21 21 media massa
500 instansi 500 instansi
500 Titik Koneksi 500 Titik Koneksi
100% 100%
94.230 orang 94.230 orang
17.180 judul buku 17.180 judulbuku
42.775 eksemplar 42.775 eksemplar
padi 462.906 ton ;
jagung 217.354 Ton ;
kedelai 11.186 Ton
padi 2.223.440 ton ;
jagung 982.949 Ton ;
kedelai 46.643 Ton
IX - 52
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
2.3 2.3
29.600 m 202.000 m
400 m 2.200 m
8.400 m 50.400 m
_ _
12.600 m 50.400 m
48 unit 306 unit
5 unit 5 unit
_ 3 unit%
_ 1 unit
10 ha 40 ha
200 ha 200 ha
padi 64,32 ku/Ha;
jagung 65,83 Ku/Ha;
kedelai 15,66 Ku/Ha
padi 64,32 ku/Ha;
jagung 65,83 Ku/Ha;
kedelai 15,66 Ku/Hatebu 88 kg/ha/th;
tembakau 15,628
kg/ha/th; kopi 640
kg/ha/th; cengkeh
456 kg/ha/th; kakao
619 kg/ha/th
tebu 88 kg/ha/th;
tembakau 15,628
kg/ha/th; kopi 640
kg/ha/th; cengkeh
456 kg/ha/th; kakao
619 kg/ha/th10 unit 130 unit
1 unit 4 unit
tembakau 68.680 ton
dan 15,628 kg/ha/th
tembakau 68.680 ton
dan 15,628 kg/ha/th
cengkeh 1.102 ton
dan 456 kg/ha/th
cengkeh 1.102 ton
dan 456 kg/ha/th
tebu 1.081.496 ton;
tembakau 68.680 ton;
kopi 585 ton; cengkeh
1.102 ton; kakao 163
ton
tebu 1.081.496 ton;
tembakau 68.680 ton;
kopi 585 ton; cengkeh
1.102 ton; kakao 163
ton
IX - 53
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
14 km 156 km
1 km 7 km
_ 500 m
_ 4 unit
312.025 ekor populasi ternak
ruminansia 312.025
ekor5%; 5%;
85% 85%
750 ekor 750 ekor
1.48 1.48
23,680 23,680
15 bulan 15 bulan
55.000 straw 55.000 straw
7.000 ekor 37.000 ekor
_ _
18.878 ton 18.878 ton
14.263 ton 14.263 ton
5.918 ton 5.918 ton
388.700 ekor 388.700 ekor
9.058.000 ekor 9.058.000 ekor
19,4 gr/kap/hr 19,4 gr/kap/hr
172.93 172.93
a) 12,20 kg/kap/th b)
9,11 kg/kap/th c) 3
kg/kap/th
a) 12,20 kg/kap/th b)
9,11 kg/kap/ th c) 3
kg/ kap/th
IX - 54
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
160 petani 800 peternak
padi 138.872 ton ;
jagung 65.206 Ton ;
kedelai 3.356 Ton;
padi 64,32 ku/Ha;
jagung 65,83 Ku/Ha;
kedelai 15,66 Ku/Ha
padi 667.032 ton ;
jagung 294.885 Ton ;
kedelai 13.993 Ton;
padi 64,32 ku/Ha;
jagung 65,83 Ku/Ha;
kedelai 15,66 Ku/HaCabai 21 ku/ha Cabai 21 ku/ha
_ 8 pohon induk
_ 20.000 tanaman
kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 456
kg/ha/th; kakao 619
kg/ha/th
kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 456
kg/ha/th; kakao 619
kg/ha/thkopi 585 ton; cengkeh
1.102 ton; kakao 163
ton
kopi 585 ton;
cengkeh 1.102 ton;
kakao 163 tonProduksi hasil hutan
kayu 450 m32.250 m3
500 kg 2.500 kg
5.000 btng 25.000 btng
daging 4.167 ton;
telur 195 ton; susu
7.701 ton; populasi
ruminansia 4.481.640
ekor; unggas
2.250.388 ekor
daging 49.332 ton;
telur 892 ton; susu
32.873 ton; populasi
ruminansia 481.640
ekor; unggas
2.250.388 ekor
4 pola kemitraan 20 pola
1
kemitraan/kelompok
5 kemitraan/
kelompok
5 inti dan 130 plasma 5 inti dan 130 plasma
1 produk 4 produk/2.000 ton
IX - 55
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
115 115
11% 55%
108.5 108.5
1 kelompok 5 kelompok
2 kelompok 10 kelompok
padi 462.906 ton dan
64,32 ku/Ha
padi 462.906 ton dan
64,32 ku/Ha
jagung 217.354 Ton
dan 65,83 Ku/Ha
jagung 217.354 Ton
dan 65,83 Ku/Ha
kedelai 11.186 Ton
dan 15,66 Ku/Ha
kedelai 11.186 Ton
dan 15,66 Ku/Ha
Tebu 1.081.496,4 ton
dan 880 Ku/ha/th
Tebu 1.081.496,4 ton
dan 880 Ku/ha/th
tembakau 68.679,9
ton daun basah dan
149 Ku/ha/tahun
daun basah
tembakau 68.679,9
ton daun basah dan
149 Ku/ha/tahun
daun basahPopulasi ternak
ruminansia 312.025
Ekor
Populasi ternak
ruminansia 312.025
EkorPopulasi ternak
unggas 9.058.000
Ekor
Populasi ternak
unggas 9.058.000
EkorProduksi daging
18.878 ton
Produksi daging
18.878 ton
Produksi susu 5.918
ton
Produksi susu 5.918
ton
Produksi telur 14.263
ton
Produksi telur 14.263
ton
Produksi ikan 39.657
ton, produktifitas ikan
233,68 ton/Ha
Produksi ikan 39.657
ton, produktifitas ikan
233,68 ton/Ha
IX - 56
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Produksi Padi…. (ton),
produktifitas padi
64,82 Kw/Ha,
Produksi
Jagung..(ton),
produktifitas jagung
66 Kw/Ha, Produksi
Kedelai...(ton),
produktifitas kedelai
15,86 Kw/Ha.
Produksi Padi…. (ton),
produktifitas padi
64,82 Kw/Ha,
Produksi
Jagung..(ton),
produktifitas jagung
66 Kw/Ha, Produksi
Kedelai...(ton),
produktifitas kedelai
15,86 Kw/Ha.Produksi Cabai….
(ton), produktifitas
cabai 21 Kw/Ha,
Produksi
Durian..(ton),
produktifitas
Durian…(pKw/pohon)
Produksi Cabai….
(ton), produktifitas
cabai 21 Kw/Ha,
Produksi
Durian..(ton),
produktifitas
Durian…(pKw/pohon)
kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 456
kg/ha/th; kakao 619
kg/ha/th
kopi 640 kg/ha/th;
cengkeh 456
kg/ha/th; kakao 619
kg/ha/th kopi 585 ton;
cengkeh 1.102 ton;
kakao 163 ton
kopi 585 ton;
cengkeh 1.102 ton;
kakao 163 tonProduksi hasil hutan
kayu 2.250 m3
Produksi hasil hutan
kayu 2.250 m3
Produksi madu 2.500
Kg
Produksi madu 2.500
Kg
Produksi bambu
25.000 btng
Produksi bambu
25.000 btng
_ 2.000 ton
IX - 57
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
daging 49.332 ton;
telur 892 ton; susu
32.873 ton; populasi
ruminansia 481.640
ekor; unggas
2.250.388 ekor
daging 49.332 ton;
telur 892 ton; susu
32.873 ton; populasi
ruminansia 481.640
ekor; unggas
2.250.388 ekor
115 115
1,500 1.500 m3
10 10 unit
1 industri 3 industri
350 Ha 1100 Ha
350 Ha 1100 Ha
500 Ha 500 Ha
_ 7.500 m3
_ 5 unit
105 RTM 542 RTM
100%
1 desa 1 desa
906 906
1.525.000 Orang 7.625.000.000
Wisatawan
IX - 58
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
7 lokasi (tirta wisata.,
air terjun tretes, air
terjun sekar
pudaksari, kedung
cinet-plandaan,
Gusdur, makam sayid
Sulaiman, sendang
made)
7 lokasi (tirta wisata.,
air terjun tretes, air
terjun sekar
pudaksari, kedung
cinet-plandaan,
Gusdur, makam sayid
Sulaiman, sendang
made)3 media (cetak,
elektronik, dan event)
3 media (cetak,
elektronik, dan event)
17 kg/kap/th 17 kg/kap/th
15761 ton ikan; 2300
petani ikan, angka
NTP 84, 20 kelompok,
1 angkatan
15761 ton ikan; 2300
petani ikan, angka
NTP 84, 20 kelompok,
1 angkatan
Produksi ikan 7.933,5
ton; Produktivitas
233.68 ton/ha
produksi ikan 39657
ton; produktivitas
233,68 ton/haTercapainya produksi
ikan 15.799 ton
Tercapainya produksi
ikan 15.799 ton
Tercapainya
produktivitas
budidaya ikan 260,10
ton/Ha
Tercapainya
produktivitas
budidaya ikan 260,10
ton/Ha
1 SRG 1 SRG
10% 30%
95% 95%
80% 80%
105,015,235,600 105,015,235,600
IX - 59
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
100% 100% (160 milyar)
1015 PKL 1.015 PKL
18 pasar daerah 18 pasar daerah
3,641,155,000 17,848,819,000
Terbangunnya pasar
pengumpul distribusi
Terbangunnya pasar
pengumpul distribusi
_ 125 kemitraan (20
Mitra/tahun)
90% 164 IKM
6% 6%
80% 80%
90% 164 sentra IKM
80% 80%
164 sentra IKM 164 sentra IKM
6% 6%
7 Kemitraan 7 Kemitraan
40 org 160 org
349,049,810,155 Rp. 22.948.000. 000
IX - 60
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
100 Sertifikat Pensertifikat- an
tanah pemkab
sejumlah 138 bidang
Rp. 15.517.419. 738
Rp. 1.113.132. 302
Laba: Rp. 1.113.132.302,34Rp. 1.491.581. 902
Rp. 12.226.678. 000
Laba: Rp. 1.491.581,902,17 Rp. 868.027. 534
_ _
100% 2 dokumen
_ 1 unit terminal cargo,
1 unit subterminal95% 95%
100% 100%
8,313 8,313
100% 100%
IX - 61
2018
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
1 aplikasi simyanis 1 aplikasi simyanis
_ 1.250 Izin bidang
penanaman modal
13 Prestasi 13 Prestasi
40 atlit 200 atlit
IX - 62
X - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan dokumen yang strategis bagi
pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD merupakan
dokumen yang menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati
Jombang periode 2013-2018 yang dipadukan dengan tahapan
pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan pembangunan
nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan,
upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai
pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD.
Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dari RPJMD Tahun 2014-
2018, antara lain sebagai berikut:
9.1 PEDOMAN TRANSISI
Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 menjadi panduan dalam
merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2014 hingga
tahun 2018. Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2014-2018, perlu
disusun RPJMD Tahun 2019-2023 yang menjadi acuan bagi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa
transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan
pembangunan tahun 2019. Acuan penyusunan perencanaan
pembangunan tahun 2019 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun
2015-2019.
9.2 KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Tahun 2014-2018 ini merupakan panduan bagi Pemerintah
Kabupaten Jombang serta pemangku kepentingan lainnya dalam
melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu,
konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung
jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dengan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:
a) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku
X - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018
kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana
yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2014-2018;
b) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku
kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di
dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dengan sebaik-baiknya;
c) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang agar segera menyusun Rencana Strategis
(Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2018;
d) Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus
mempedomani RPJMD Tahun 2014-2018;
e) Penyusunan RPJMD telah dilakukan melalui penjaringan aspirasi dan
konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang
dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan
kerjasama dan peran serta para pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan target-target RPJMD
Tahun 2014-2018.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan
efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi
yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan
pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring
dan evaluasi terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
dalam implementasi RPJMD Tahun 2014-2018.
BUPATI JOMBANG,
NYONO SUHERLI WIHANDOKO