rencana pembangunan dan pengembangan permukiman tahun 2015

7/18/2019 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Tahun 2015

1/26


2/26

DIREKTOR T PENGEMB NG N PERMUKIM N 2

OUTLINE

Pendahuluan

Prakarsa Permukiman 100 - 0 100

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh

Indikasi Pembiayaan Permukiman Kumuh 2015 -

2019

Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh TA.

2015


3/26


Amanat Penataan

Ruang/Spasial:- UU No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan

Ruang

- RTRW Nasional/KSN

- RTR Pulau

- RTRW Provinsi/

Kota/Kabupaten

Rencana dan PelaksanaanPembangunan Bidang

Permukiman

Isu-isu Strategis

Capaian EksistingPembangunan

Bidang Permukiman

Permasalahan dan Potensi Daerah

(termasuk luas dan sebaran

kawasan kumuh)

Amanat Pembangunan Bidang PU / CK:

- UU No. 1/2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman

- UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun

- UU No. 28/2002 tentang BangunanGedung

- UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan

Persampahan

- UU No.7/2004 tetang SDA

- PP No. 16/2005 tentang Pengembangan

SPAM

- PP 81/2012 tentang PengelolaanSampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis

- PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana

UU Bangunan Gedung

- Standar Pelayanan Minimal Bidang PU

dan Penataan Ruang

- RPI2JM

Amanat Pembangunan

Nasional:- RPJPN 2005-2025

- RPJMN

- UU/PP (UU 32/2004,

PP 38/2007, dll.)

- MP3EI

- MP3KI

- KEK

Amanat Internasional:

- Agenda Habitat- RIO + 20

- MDGs

- SDG

Dukungan Stakeholder

- Daerah (Prov/Kota/Kab)

- Dunia Usaha

- Masyarakat

- PHLN

Permukiman yangLayak Huni dan

Berkelanjutan

3

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG CIPTA KARYA


4/26


Peraturan

Perundangan

Amanat

2010-2014 2015-2019 2020-2024

Undang-

Undang No. 17

Tahun 2007

tentang

Rencana

PembangunanJangka

Panjang

Nasional

(RPJPN)

Percepatan

pembangunan

infrastruktur

dengan lebih

meningkatkan

kerjasama antarapemerintah dan

dunia usaha;

Pengembangan

perumahan dan

permukiman.

Ketersediaan infrastruktur

sesuai tata ruang;

Terpenuhinya penyediaan

air minum untuk

kebutuhan dasar

pengembanganinfrastruktur pedesaan

mendukung pertanian;

Pemenuhan kebutuhan

hunian didukung sistem

pembiayaan jangka

panjang; Terwujudnya kota

tanpa pemukiman

kumuh.

Terpenuhinya

kebutuhan hunian yang

dilengkapi dengan

prasarana dan sarana

pendukung bagi

seluruh masyarakatyang didukung oleh

sistem pembiayaan

perumahan jangka

panjang dan

berkelanjutan, efisien,

dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa

permukiman kumuh.



5/26


Arahan Kebijakan Bidang Permukiman

Peraturan

Perundangan

Amanat

2010-2014 2015-2019 2020-2024

UU No. 1 Tahun

2011 tentang

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

UU mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman

kumuh, pendanaan & pembiayaan, dan peran masyarakat

Dalam menangani permukiman kumuh dilakukan upaya

pencegahan, terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan

pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitaspermukiman, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman

kembali

UU No. 20 Tahun

2011 tentangRumah Susun

Peraturan ini mengatur perihal pembinaan, perencanaan,

pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan,pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan,

tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem

pembiayaan, dan peran masyarakat

5


6/26


Peraturan PerundanganAmanat

2015-2019

Rancangan RPJMN dan

Renstra Cipta Karya 2015-2019

Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), dengan

demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnyainfrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih

dahulu;

Beberapa arahan dalam bidang Permukiman adalah:

Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 100% akses air

minum dan sanitasi

Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air

minum layak menjadi 100% dan sanitasi layak menjadi 100%

Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan

perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan

akuntabelkota tanpa permukiman kumuh

Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang

menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 %.

Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk

mendukung pembangunan pertanian.



7/26DIREKTOR T PENGEMB NG N PERMUKIM N 7

Pusat

Menyusun dan menetapkan NSPK bidang perkim, penyempurnaan regulasi, dan jakstra nasional bidang perkim

Menyusun dan menyediakan basis data permukiman

Memberdayakan pemangku kepentingan perkim tingkat nasional, fasilitasi kerjasama tingkat nasional dan internasional Koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, dan evaluasi regulasi bidang perkim

Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang perkim

Fasilitasi peningkatan kualitasterhadap perumahan dan permukiman kumuh

Provinsi

Menyusun dan menyediakan basis data perrkim tingkat provinsi

Menyusun, menyempurnakan, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi tingkat provinsi

Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat provinsi

Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi regulasi tingkat provinsi

Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang pekim, pengawasan dan pengendalian regulasi

Fasilitasi peningkatan kualitasperumahan dan kawasan kumuh tingkat provinsi Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah pembangunan perkim bagi MBR tingkat provinsi

Fasilitasi kerjasama tingkat provinsi

Daerah

Menyusun dan menyediakan basis dataperkim tingkat kabupaten/kota Menyusun dan menyempurnakan regulasi tingkat kabupaten/kota

Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota

Sinkronisasi dan sosialisasi regulasi tingkat kabupaten/kota

Mencadangkan/menyediakan tanah, prasarana, dan sarana perkim untuk MBR

Memfasilitasi kerjasama tingkat kabupaten/kota

Menetapkan lokasi perkim sebangai kawasan kumuh tingkat kabupaten/kota

Memfasilitasi peningkatan kualitasperkim kumuh tingkat kabupaten/kota

PEMBAGIAN KEWENANGAN SESUAI

UU 1/2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



memadukan kebijakan

nasional di kawasan

strategis nasional dan

mengakomodasikan

aspirasi pemerintahdaerah maupun

masyarakat

PRIORITAS PENANGANAN BIDANG CIPTA KARYA

8


10/26

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh(UU No. 1/2011)

Pengawasan dan Pengendalian

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

Pemugaran

Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

Peremajaan

Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dankeamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat

tinggal bagi masyarakat

Pemukiman kembali

Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak

sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan

bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan Rusunawa)

POLA

PENANGANAN

KUMUH

d k b h



Volume Anggaran Volume Anggaran Volume Anggaran Volume Anggaran Volume Anggaran Volume Anggaran

3.822.401.290 4.744.225.743 4.981.730.000 4.832.700.000 4.889.400.000 - 23.270.457.033

1. Layanan Perkantoran Bulan 12 92.912.852 12 87.000.000 12 87.000.000 12 87.000.000 12 87.000.000 60 440.912.852

2. NSPK 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 10 75.000.000

aPenyusunan Norma, Standar, Ped oman, dan Kriteria

(NSPK)NSPK 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 10 75.000.000

3. Laporan 181 147.167.612 185 106.200.000 195 111.200.000 200 113.700.000 190 108.700.000 951 586.967.612

a.Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang

Kawasan Permukiman KumuhLaporan 6 2.000.000 45 22.500.000 55 27.500.000 60 30.000.000 50 25.000.000 216 107.000.000

b.Pendampingan Pe nyusunan Rencana Kawasan

PermukimanLaporan 131 88.082.525 96 35.200.000 96 35.200.000 96 35.200.000 96 35.200.000 515 228.882.525

c.Fasilitasi Peningkatan Kapasitas k elembagaan

Pengembangan PermukimanLaporan 6 30.395.380 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 30 170.395.380

d Peng awasan Peng embang an Permuk iman Lap oran 38 26.689.707 38 13.500.000 38 13.500.000 38 13.500.000 38 13.500.000 190 80.689.707

4. Hektar 1.082 2.034.569.564 1.668 2.479.411.743 1.772 2.716.530.000 1.662 2.415.000.000 1.816 2.476.700.000 8.000 12.122.211.307

a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Hektar 1.063 1.162.927.592 1.650 1.846.911.743 1.750 1.986.530.000 1.650 1.890.000.000 1.807 2.074.200.000 7.920 8.960.569.335

- Pemugaran/Perbaikan Hektar 525 356.558.257 750 496.911.743 750 486.530.000 650 390.000.000 707 424.200.000 3.382 2.154.200.000

Kab/Kota Keterpaduan Hektar 350 210.000.000 500 300.000.000 550 330.000.000 650 390.000.000 707 424.200.000 2.757 1.654.200.000

NUSP-2 Skala Lingkung an Hektar 175 105.000.000 250 150.000.000 200 120.000.000 - - - - 625 375.000.000

Training, Workshop, dan Consultant Service NUSP-2 - 41.558.257 - 46.911.743 - 36.530.000 125.000.000

- Peremajaan Hektar 538 806.369.335 900 1.350.000.000 1.000 1.500.000.000 1.000 1.500.000.000 1.100 1.650.000.000 4.538 6.806.369.335

Kab/Kota Keterpaduan Hektar 488 731.369.335 850 1.275.000.000 950 1.425.000.000 1.000 1.500.000.000 1.100 1.650.000.000 4.388 6.581.369.335

NUSP-2 Skala Kawasan Hektar 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 150 225.000.000

- Pemukiman Kembal i Kawasan Permukiman Kumuh Hektar 19 871.641.972 18 632.500.000 22 730.000.000 12 525.000.000 9 402.500.000 80 3.161.641.972

Pembangunan Rusunawa Unit 4.800 871.641.972 3.500 612.500.000 4.000 700.000.000 3.000 525.000.000 2.300 402.500.000 17.600 3.111.641.972

NUSP-2 NSD Hektar 4 20.000.000 6 30.000.000 10 50.000.000

5. Hektar 47.530,0 1.452.975.882 41.683,4 1.906.614.000 41.501,3 1.852.000.000 41.834,7 1.952.000.000 41.834,7 1.952.000.000 214.384,0 9.115.589.882

a.Pembangunan dan Penge mbangan Kawasan

Permukiman Perdesaan PotensialHektar 3.030,0 687.975.882 2.515,4 754.614.000 2.333,3 700.000.000 2.666,7 800.000.000 2.666,7 800.000.000 13.212,0 3.742.589.882

- Agro/Minapolitan 2.293,3 687.975.882 2.133,3 640.000.000 2.166,7 650.000.000 2.333,3 700.000.000 2.333,3 700.000.000 11.259,9 3.377.975.882

- KSK 736,7 221.022.000 382,0 114.614.000 166,7 50.000.000 333,3 100.000.000 333,3 100.000.000 1.952,1 585.636.000

b.Pemb angunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman Perdesaan Berbasis Komunitas/MasyarakatHektar 44.500,0 765.000.000 39.168,0 1.152.000.000 39.168,0 1.152.000.000 39.168,0 1.152.000.000 39.168,0 1.152.000.000 201.172,0 5.373.000.000

6. Hektar 265,9 79.775.380 500,0 150.000.000 666,7 200.000.000 833,3 250.000.000 833,3 250.000.000 3.099,3 929.775.380

a. Pembangunan infrastruktur kawasan rawan bencana Hektar 54,6 16.369.203 166,7 50.000.000 250,0 75.000.000 333,3 100.000.000 333,3 100.000.000 1.137,9 341.369.203

b. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur k awasanperbatasan/pulau terluar/terpencil

Hektar 211,4 63.406.177 333,3 100.000.000 416,7 125.000.000 500,0 150.000.000 500,0 150.000.000 1.961,4 588.406.177

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Khusus

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerkotaan


Perdesaan

Peraturan Pengembangan Permukiman

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan

2016 2017 2018 2019 TOTAL

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan

Pengembangan Permukiman

Kegiatan /Output /Suboutput Satuan2015

Indikasi Pembiayaan tahun 2015-2019(skenario 1)

`

dik i bi h




3.822.401.290 4.744.225.743 4.981.730.000 4.832.700.000 4.889.400.000 - 23.270.457.033

1. Layanan Perkantoran Bulan 12 92.912.852 12 87.000.000 12 87.000.000 12 87.000.000 12 87.000.000 60 440.912.852

2. NSPK 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 10 75.000.000

aPenyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria

(NSPK)NSPK 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 10 75.000.000

3. Laporan 181 147.167.612 185 106.200.000 195 111.200.000 200 113.700.000 190 108.700.000 951 586.967.612

a.Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang


b.Pendampingan Pe nyusunan Rencana Kawasan


c.Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kelemb agaan

Pengembangan PermukimanLaporan 6 30.395.380 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 30 170.395.380

d Pengawasan Pengembangan Permukiman Laporan 38 26.689.707 38 13.500.000 38 13.500.000 38 13.500.000 38 13.500.000 190 80.689.707

4. Hektar 1.082 2.034.569.564 2.525 3.479.411.743 2.629 3.716.530.000 2.519 3.415.000.000 2.673 3.476.700.000 11.427 16.122.211.307


- Pemugaran/Perbaikan Hektar 525 356.558.257 1.067 686.911.743 1.067 676.530.000 967 580.000.000 1.024 614.200.000 4.649 2.914.200.000

Kab/Kota Keterpaduan Hektar 350 210.000.000 817 490.000.000 867 520.000.000 967 580.000.000 1.024 614.200.000 4.024 2.414.200.000

NUSP-2 Skala Lingkung an Hektar 175 105.000.000 250 150.000.000 200 120.000.000 - - - - 625 375.000.000


- Peremajaan Hektar 538 806.369.335 1.440 2.160.000.000 1.540 2.310.000.000 1.540 2.310.000.000 1.640 2.460.000.000 6.698 10.046.369.335

Kab/Kota Keterpaduan Hektar 488 731.369.335 1.390 2.085.000.000 1.490 2.235.000.000 1.540 2.310.000.000 1.640 2.460.000.000 6.548 9.821.369.335


- Pemukiman Kembal i Kawasan Permukiman Kumuh Hektar 19 871.641.972 18 632.500.000 22 730.000.000 12 525.000.000 9 402.500.000 80 3.161.641.972


NUSP-2 NSD Hektar 4 20.000.000 6 30.000.000 10 50.000.000

5. Hektar 47.530,0 1.452.975.882 7.683,4 906.614.000 7.501,3 852.000.000 7.834,7 952.000.000 7.834,7 952.000.000 78.384,0 5.115.589.882

a.Pembangunan dan Pengemb angan Kawasan



- KSK 736,7 221.022.000 382,0 114.614.000 166,7 50.000.000 333,3 100.000.000 333,3 100.000.000 1.952,1 585.636.000

b.Pem bangunan dan Pe ngembangan Kawasan

Permukiman Perdesaan Berbasis Komunitas/MasyarakatHektar 44.500,0 765.000.000 5.168,0 152.000.000 5.168,0 152.000.000 5.168,0 152.000.000 5.168,0 152.000.000 65.172,0 1.373.000.000

6. Hektar 265,9 79.775.380 500,0 150.000.000 666,7 200.000.000 833,3 250.000.000 833,3 250.000.000 3.099,3 929.775.380


b.

Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur kawasan

perbatasan/pulau terluar/terpencil Hektar 211,4 63.406.177 333,3 100.000.000 416,7 125.000.000 500,0 150.000.000 500,0 150.000.000 1.961,4 588.406.177


Khusus


Perkotaan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan



2016 2017 2018 2019 TOTAL





dik i bi h




3.822.401.290 11.889.225.743 13.356.730.000 12.562.700.000 11.175.062.000 - 52.806.119.033

1. Layanan Perkantoran Bulan 12 92.912.852 12 87.000.000 12 87.000.000 12 87.000.000 12 87.000.000 60 440.912.8522. NSPK 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 10 75.000.000

aPenyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria

(NSPK)NSPK 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.000.000 10 75.000.000

3. Laporan 181 147.167.612 185 106.200.000 195 111.200.000 200 113.700.000 190 108.700.000 951 586.967.612

a.Pendampingan Pe nyusunan Produk Peng aturan tentang


b.Pendampingan P enyusunan Rencana Kawasan


c.Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kelembag aan

Pengembangan Pe rmukimanLaporan 6 30.395.380 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 30 170.395.380

d Pengawasan Pengembangan Permuk im an Laporan 38 26.689.707 38 13.500.000 38 13.500.000 38 13.500.000 38 13.500.000 190 80.689.707

4. Hektar 1.082 2.034.569.564 8.718 10.624.411.743 9.972 12.091.530.000 9.312 11.145.000.000 8.323 9.762.362.000 37.407 45.657.873.307


- Pemugaran/Perbaikan Hektar 525 356.558.257 3.450 2.116.911.743 4.000 2.436.530.000 3.700 2.220.000.000 3.457 2.074.362.000 15.132 9.204.362.000


NUSP-2 Skala Lingkungan Hektar 175 105.000.000 250 150.000.000 200 120.000.000 - - - - 625 375.000.000


- Peremajaan Hektar 538 806.369.335 5.250 7.875.000.000 5.950 8.925.000.000 5.600 8.400.000.000 4.857 7.285.500.000 22.195 33.291.869.335



- Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Hektar 19 871.641.972 18 632.500.000 22 730.000.000 12 525.000.000 9 402.500.000 80 3.161.641.972


NUSP-2 NSD Hektar 4 20.000.000 6 30.000.000 10 50.000.000

5. Hektar 47.530,0 1.452.975.882 7.683,4 906.614.000 7.501,3 852.000.000 7.834,7 952.000.000 7.834,7 952.000.000 78.384,0 5.115.589.882

a.Pembangunan dan Penge mbangan Kawasan



- KSK 736,7 221.022.000 382,0 114.614.000 166,7 50.000.000 333,3 100.000.000 333,3 100.000.000 1.952,1 585.636.000

b.Pembangunan dan Pe ngembangan Kawasan

Permukiman Perdesaan Be rbasis Ko munitas/MasyarakatHektar 44.500,0 765.000.000 5.168,0 152.000.000 5.168,0 152.000.000 5.168,0 152.000.000 5.168,0 152.000.000 65.172,0 1.373.000.000

6. Hektar 265,9 79.775.380 500,0 150.000.000 666,7 200.000.000 833,3 250.000.000 833,3 250.000.000 3.099,3 929.775.380


b.

Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur kawasan

perbatasan/pulau terluar/terpencil Hektar 211,4 63.406.177 333,3 100.000.000 416,7 125.000.000 500,0 150.000.000 500,0 150.000.000 1.961,4 588.406.177


Khusus


Perkotaan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan



2016 2017 2018 2019 TOTAL







35%

20%

25%

10%

10%

APBN (RM + PHLN)

APBD Provinsi

APBD Kab/Kota

Masyarakat

CSR

Indikasi PembiayaanPenanganan Permukiman Kumuh 0% Tahun 2019(skenario 2)

Perkiraan ketersediaan Anggaran Dit. Bangkim 2015-2019 sebesar Rp 16,1 triliun

Sumber

Pembiayaan

KebutuhanBiaya

(Rp Triliun)

Persentase

Pembiayaan

APBN (RM +

PHLN)16,12 35%

APBD Provinsi 9,13 20%

APBD Kab/Kota 11,41 25%

Masyarakat 4,56 10%

CSR 4,42 10%

TOTAL 45,66 100%



Rencana Kegiatan Pengembangan Permukiman TA 2015Volume Satuan RM RM Tambahan PHLN Total

1 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 87.300.797 - - 87.300.797

2 Peraturan Pengembangan Permukiman 2 NSPK 15.000.000 - - 15.000.000

a Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) 2 15.000.000 15.000.000

3 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman 181 Laporan 147.167.612 - - 147.167.612a Pendampingan Penyusunan Produk Pengaturan tentang Kawasan

Permukiman Kumuh

6 2.000.000 2.000.000

b Pend amp ing an Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman 131 88.082.525 88.082.525

c Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengembangan

Permukiman

6 30.395.380 30.395.380

d Pengawasan Pengembangan Permukiman 38 26.689.707 26.689.707

4 Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan 1.082 Hektar 1.460.011.307 360.000.000 214.558.257 2.034.569.564

a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 1.063 Hektar 690.369.335 258.000.000 214.558.257 1.162.927.592

- Pemugaran/Perbaikan 525 217.000.000 - 139.558.257 356.558.257

Kab/Kota Keterpaduan 350 210.000.000 210.000.000

NUSP-2 Skala Lingkungan 175 105.000.000 105.000.000

Training, Workshop, dan Consultant Service NUSP-2 - 7.000.000 34.558.257 41.558.257

- Peremajaan 538 473.369.335 258.000.000 75.000.000 806.369.335

Kab/Kota Keterpaduan 488 473.369.335 258.000.000 731.369.335

NUSP-2 Skala Kawasan 50 75.000.000 75.000.000

b. Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh 19 Hektar 769.641.972 102.000.000 - 871.641.972

Pembangunan Rusunawa 4.800 Unit 769.641.972 102.000.000 871.641.972

5 Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan 47.530 Hektar 635.009.139 615.000.000 202.966.743 1.452.975.882

a Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan Potensial

3.030 485.009.139 202.966.743 687.975.882

b Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Perdesaan Berbasis Komunitas/Masyarakat

44.500 150.000.000 615.000.000 765.000.000

6 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Khusus

266 Hektar 79.775.380 - - 79.775.380

a Pembangunan infrastruktur kawasan rawan bencana 55 16.369.203 16.369.203

b Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur kawasan

perbatasan/pulau terluar/terpencil

211 63.406.177 63.406.177

7 Pendukung Kegiatan 5.612.055 - - 5.612.055

2.429.876.290 975.000.000 417.525.000 3.822.401.290

No Program/Kegiatan/Output

Total



Harga Satuan Skenario PembiayaanPembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Penanganan

Permukiman KumuhHarga Satuan per Ha Keterangan

1.Pemugaran/perbaikan Rp. 600.000.000 Penanganan Permukiman Kumuh

ringan/sedang

Penanganan skala lingkungan

Infrastruktur jalan dan drainase

lingkungan

2. Peremajaan Rp. 1.500.000.000 Penanganan Permukiman Kumuh

sedang/berat

Penanganan skala kawasan


lingkungan termasuk perbaikan rumah

3. Pemukiman Kembali

a. PembangunanRusunawa beserta

infrastruktur

pendukungnya

Rp. 43.750.000.000(Rp. 175.000.000 per

unit)

Penanganan Permukiman Kumuhberat


lingkungan

b. New Site

Development (NSD)

NUSP-2

Rp. 5.000.000.000 Penanganan Permukiman Kumuh

berat

Infrastruktur permukiman skalakawasan


17/26


Catatan Skenario 1, berdasarkanKPJM dalam RKP tahun 2015,

dengan target penanganan kumuh tahun 2015-2019sebesar 8.000 Ha dan pembiayaan Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

sebesar Rp 9,1 Triliun

Skenario 2, penyesuaianKPJM dalam RKP tahun 2015,dengan target penanganan kumuh tahun 2015-2019

sebesar 11.427 Hadan pembiayaan Pembangunan

dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

menjadisebesar Rp 5,1 Triliun

Skenario 3, penyesuaianKPJM dalam RKP tahun 2015,

dengan target penanganan kumuh tahun 2015-2019

sebesar 37.407 Ha dengan total kebutuhan

pembiayaan 45,6 Triliun


18/26


KSN / PKN RTRW Kab/Kota

Perda BG

SK Kumuh

KeterpaduanKlaster A dan B

Pernyataan Minat Pemda

SK Kumuh Kesepakatan dengan Donor ADBNUSP-2

Usulan Pemda/ Komunitas/ Masyarakat

SK KumuhPrakarsa

Reward Pemenang PKPD

SK KumuhPKPD

Prioritas Lokasi Tahun 2015


19/26


Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015

NAD 46,47

1 Kota Banda Aceh 6,02 6,02

2 Kab Aceh Barat 6,02 6,02

3 Kota Langsa 5,04 5,04 10,08

4 Kab Aceh Tamiang 6,62 6,62

5 Kota Lhokseumawe 9,35 9,35

6 Kota Subulussalam 5,83 5,83

7 Kab Aceh Tengah 2,55 2,55

SUMATERA UTARA 38,06

1 Kota Medan 17,13 v 17,13

2 Kota Binjai 8,15 8,15

3 Kota Tanjungbalai 12,78 12,78

SUMATERA BARAT 34,81

1 Kota Padang 2,10 2,10

2 Kab Agam 10,80 10,80

3 Ka b Ke pu la ua n M en tawa i 12,40 12,40

4 Kota Payakumbuh 1,31 1,31

5 Kota Solok 8,20 8,20

RIAU 18,791 Kota Pekanbaru 3,01 10,80 13,81

2 Kab Indrag ir i Hulu 4,98 4,98

KEPULAUAN RIAU 34,46

1 Kab Bintan 9,58 9,58

2 Kab Karimun 3,30 3,30

3 Kab Natuna 10,34 10,34

4 Kota Batam 11,24 11,24

JAMBI 36,82

1 Kab Kerinci 8,68 8,68

2 Kab Tj. Jabung Bar at 10,88 10,88

3 Kota Sungai Penuh 8,93 8,93

4 Kab Bungo 8,33 8,33

BENGKULU 25,731 Kota Bengkulu 7,84 9,80 v 17,64

2 Kab Rejang Lebong 8,09 8,09

SUMATERA SELATAN 35,51

1 Kota Palembang 9,00 16,02 v 25,02

2 Kota Lubuk L ingg au 2,78 7,71 10,49

BANGKA BELITUNG 18,69

1 Ko ta Pa ng ka l Pi na ng 14,59 14,59

2 Kab Bangka Barat 4,10 v 4,10

LAMPUNG 37,93

1 Ko ta Ba nd ar L amp un g 14,46 14,46

2 Kab Lampung Timur 10,11 10,11

3 Kab Pringsewu 10,61 10,61

4 Kab Lampung Utara 2,75 2,75

Total

Kab/ KotaNo Kabupaten/Kota

Keterpaduan

(64 Kab/Kota)

NUSP

(20 kab/kota)

Prakarsa 100-0-100

(40 Kab/Kota)

PKPD (2010-

2014)

(47 Kab/Kota)

MoU

(9 Kab/Kota)

BANTEN 35,96

1 Kota Serang 13,20 13,20

2 K ab Pa nd eg la ng 10,86 10,86

3 Kab Serang 8,60 8,60

4 Kab Tangerang 3,30 3,30

JAWA BARAT 38,031 Kota Bandung 4,30 v 4,30

2 Kota Sukabumi 8,53 8,53

3 Kota Cirebon 8,40 2,28 10,68

4 Kota Bogor 8,14 3,30 v 11,44

5 Kab Bogor 3,08 3,08

JAWA TENGAH 109,46

1 Kota Semarang 7,64 16,02 v 23,66

2 Kab Cilacap v 0,00

3 Kota Surakarta 6,10 v 6,10

4 Kab Kendal 7,01 7,01

5 Kab Banyumas 5,13 5,13

6 Kab Klaten 1,60 1,60

7 Kab Su ko ha rjo 3,70 3,708 Kab Grobogan 7,32 7,32

9 Kab Purworejo 6,06 6,06

10 Kab Boyolali 3,30 3,30

11 Kab Magelang 6,85 6,85

12 Kab Kar anganyar 2,50 v 2,50

13 Kab Brebes 3,30 3,30

14 Kot a Pe kalo ng an 13,85 5,18 v v 19,03

15 Kab Rembang 1,98 1,98

16 Kab Pemalang 5,32 5,32

17 Kab Pekalongan 3,30 3,30

18 Kab Batang 3,30 3,30

DIY 13,86

1 Kota Yogyakar ta 8,17 1,33 v 9,502 Kab Sleman 2,68 v 2,68

3 Kab Bantul 1,68 v 1,68

JAWA TIMUR 55,08

1 Kota Pasuruan 7,58 9,02 16,60

2 Kab Gresik 1,68 v 1,68

3 Kab Sid oar jo 5,54 5,54

4 Kota Malang 7,08 2,29 v v 9,38

5 Kab Jombang 3,30 v 3,30

6 Kab . Pr ob oling go 5,27 5,27

7 Kab. Lumajang 2,14 2,14

8 Kota Surabaya 5,06 5,06

9 K ab T ul un ga gu ng 5,53 5,53

10 Kota Madiun 0,58 0,58

Total

Kab/ KotaNo Kabupaten/Kota

Keterpaduan

(64 Kab/Kota)

NUSP

(20 kab/kota)

Prakarsa 100-0-100

(40 Kab/Kota)

PKPD (2010-

2014)

(47 Kab/Kota)

MoU

(9 Kab/Kota)


20/26


Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh TA. 2015

KALIMANTAN BARAT 25,10

1 Kota Pontianak 14,80 v 14,80

2 Kot a Singkawang 10,30 10,30

KALIMANTAN TENGAH 56,10

1 Kab Sukamara 8,46 8,46

2 Kab Kapuas 10,83 10,83

3 Kab Pulang Pisau 9,55 9,55

4 Kot a Pa lan gka ray a 7,90 10,10 5,10 v 23,10

5 Kab Ko taw ar in gin T imu r 4,16 4,16

KALIMANTAN SELATAN 32,63

1 Kot a Banjar masin 9,50 9,00 v 18,50

2 Kab Kotabaru 7,77 6,36 14,13

KALIMANTAN TIMUR 27,82

1 Kota Bontang 1,20 1,20

2 Kota Samarinda 10,02 10,02

3 Kota Balikpapan 16,60 v 16,60

KALIMANTAN UTARA 0,00

SULAWESI UTARA 14,881 Kota Bitung 4,40 4,40

2 Kota Manado 10,48 10,48

GORONTALO 17,08

1 Kota Gorontalo 10,70 v 10,70

2 Kab Pohuwato 6,38 6,38

SULAWESI TENGAH 14,35

1 Kota Palu 11,50 11,50

2 Kab Parigi Moutong 2,85 2,85

SULAWESI BARAT 20,86

1 Kab Mamuju 10,14 10,14

2 Kab M ajene 10,72 10,72

SULAWESI SELATAN 66,00

1 Kota Palopo 8,63 8,63

2 Kab Maros 0,82 0,82

3 Kab Barru 8,68 8,68

4 Kab Takalar 3,30 3,30

5 Kota Pare - Pare 3,60 3,60

6 Kab Gowa 0,80 0,80

7 Kab Bone 8,84 8,84

8 Kota Makassar 7,68 16,00 v 23,68

9 Kab Bulukumba 3,30 3,30

10 Kab Bantaeng 4,35 4,35

SULAWESI TENGGARA 39,43

1 Kota Kendari 9,00 v 9,00

2 Kab Kolaka 11,80 11,80

3 Kab Wakatobi 7,17 6,66 13,83

4 Kota Bau Bau 4,80 4,80

Total

Kab/ KotaKabupaten/Kota

PKPD (2010-

2014)

(47 Kab/Kota)

NoKeterpaduan

(64 Kab/Kota)

NUSP

(20 kab/kota)

Prakarsa 100-0-100

(40 Kab/Kota)

MoU

(9 Kab/Kota)

BALI 33,19

1 Kota Denpasar 3,21 3,21

2 Kab Gianyar 7,37 1,57 8,94

3 Kab Tabanan 9,87 7,47 v 17,34

4 Kab Buleleng 3,70 3,70

NTB 30,73

1 Kota Mataram 1,83 v 1,83

2 Kota Bima 8,54 8,27 v 16,81

3 Ka b L omb ok T imu r 6,40 6,40

4 Kab Lombok Tengah 5,69 5,69

NTT 29,16

1 Kota Kupang 14,21 14,21

2 Kab Belu 11,65 11,65

3 Kab Kupang 3,30 3,30

MALUKU UTARA 21,52

1 Kota Ternate 8,41 3,79 v 12,20

2 Kab Halmahera Tengah 9,32 9,32

MALUKU 29,28

1 Kota Ambon 12,10 8,52 20,62

2 Kota Tual 8,66 8,66

PAPUA BARAT 16,68

1 Kab Manokwari 6,68 6,68

2 Kab Sorong 10,00 10,00

PAPUA 27,52

1 Kab Kepulauan Yapen 13,50 13,50

2 Kota Jayapura 10,72 10,723 Kab Yahukimo 3,30 3,30

565,66 225,00 179,41 111,93 1082,00TOTAL (Kab/ Kota)

Total

Kab/ KotaKabupaten/Kota

PKPD (2010-

2014)

(47 Kab/Kota)

NoKeterpaduan

(64 Kab/Kota)

NUSP

(20 kab/kota)

Prakarsa 100-0-100

(40 Kab/Kota)

MoU

(9 Kab/Kota)


21/26


Calon Lokasi

NUSP2

Kws.

Keterpaduan CK

Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2015

Kota Bengkulu

Kel. Bentiring

(Calon Lokasi NSD)

Jumlah kawasan kumuh di Kota Bengkulu ada 7 kawasan

dengan total luasan 86,31 Ha, yaitu:

1. Kws. Malabero : 0,77 Ha

2. Kws. Pintu Batu : 7,89 Ha

3. Kws. Dusun Besar : 7,40 Ha

4. Kws. Rawa Makmur : 7,84 Ha

5. Kws. Kebun Keling : 3,19 Ha

6. Kws. Sumber Jaya : 12,75 Ha

7. Kws. Belakang Pondok : 46,47 Ha

Penanganan Kumuh Tahun 2015:

1. Kws. Rawa Makmur : 7,84 Ha (keterpaduan)

2. Kws. Belakang Pondok : 9,80 Ha (NUSP2)

7

4

15

2


22/26


Calon LokasiNUSP2

Kws. Keterpaduan CK


Kota Palangkaraya

1

2

3

Jumlah kawasan kumuh di Kota Palangkaraya ada

3 kawasan dengan total luasan 50 Ha, yaitu:

1. Kws. Komplek Mendawai : 10,10 Ha

2. Kws. Danau Seha : 7,00 Ha

3. Kws. Mujani Bawah : 32,90 Ha


1. Kws. Komplek Mendawai : 7,90 Ha (Keterpaduan)

3. Kws. Mujani Bawah : 10,10 Ha (NUSP2)


23/26



Kota Palopo

12

34

5 6

7

8

9

Jumlah kawasan kumuh di Kota Palopo ada

10 kawasan dengan total luasan 89,33 Ha, yaitu:

1. Kws. Batupasi : 3,80 Ha

2. Kws. Sabbamparu : 15,20 Ha

3. Kws. Penggoli : 5,43 Ha

4. Kws. Pontap II : 7,74 Ha5. Kws. Pontap I : 19,73 Ha

6. Kws. Ponjolae : 11,91 Ha

7. Kws. Salotellue : 4,51 Ha

8. Kws. Surutanga : 4,14 Ha

9. Kws. Dangerakko : 14,22 Ha

10. Kws. Batupasi : 3,80 Ha


1. Kws. Dangerakko : 8,63 Ha (NUSP2)

Kel. Pahandut

(Calon Lokasi

NSD)

Kws.Keterpaduan CK


24/26


Rekapitulasi Pemutakhiran Kawasan Permukiman Kumuh(status 10 November 2015)

A B C Kec Kel KwsSK

KumuhProses

ValidasiData

Luasan

TOTAL 141 121 47 1.256 2.870 3.286 37.407,25 152 181 95

WILAYAH I 70 59 25 754 1.776 1.976 25.224 90 89 701 NAD 6 12 4 139 401 403 6.974,97 19 3 -

2 SUMATERA UTARA 1 6 9 37 74 71 849,83 - 33 -

3 SUMATERA BARAT 2 2 1 24 54 38 560,81 5 - 9

4 RIAU 1 - 6 44 90 87 1.095,68 12 - -

5 KEPULAUAN RIAU 1 4 - 18 29 29 1.002,55 5 - 2

6 JAMBI 2 4 1 65 88 81 1.388,79 6 3 -

7 BENGKULU 2 - 1 26 46 46 425,36 7 - 1

8 SUMATERA SELATAN 2 4 1 14 47 48 519,77 6 - 5

9 BANGKA BELITUNG 1 1 - 22 33 35 530,99 6 1 -

10 LAMPUNG 6 2 - 51 113 146 1.724,20 5 8 -11 BANTEN 6 2 - 22 40 51 489,22 - 4 4

12 JAWA BARAT 12 8 2 94 217 275 2.289,76 4 11 12

13 JAWA TENGAH 14 4 - 117 379 438 4.235,84 4 21 10

14 DIY 3 - - 19 41 82 178,83 2 1 2

15 JAWA TIMUR 11 10 - 62 124 146 2.957,20 9 4 25

NO

TahapanKluster Jumlah

LUAS (HA)


25/26


Rekapitulasi Pemutakhiran Kawasan Permukiman Kumuh(status 10 November2015)

A B C Kec Kel Kws SKKumuh

Proses

Validasi

Data

Luasan

TOTAL 141 121 47 1.256 2.870 3.286 37.407,25 152 181 95WILAYAH II 73 66 23 502 1.094 1.310 12.183 62 92 25

16 KALIMANTAN BARAT 2 - 7 20 34 35 732,27 - 14 -

17 KALIMANTAN TENGAH 1 1 4 15 32 35 647,92 - 7 2

18 KALIMANTAN SELATAN 5 1 1 21 50 63 965,21 2 - 10

19 KALIMANTAN TIMUR 2 2 3 28 42 46 996,23 - 5 5

20 KALIMANTAN UTARA 4 6 1 7 14 16 298,35 2 6 3

21 SULAWESI UTARA 1 5 1 110 169 169 645,62 3 7 -

22 GORONTALO 1 4 - 11 33 36 258,88 4 - 2

23 SULAWESI TENGAH 6 4 - 20 52 53 152,53 - 3 1

24 SULAWESI BARAT 1 1 - 14 39 65 353,44 2 - 2

25 SULAWESI SELATAN 12 2 - 50 126 166 1.085,17 13 7 -

26 SULAWESI TENGGARA 5 1 1 60 153 153 1.128,27 11 127 BALI 4 4 18 50 67 415,38 3 5

28 NTB 7 3 - 38 80 120 1.644,51 4 6

29 NTT 8 5 - 28 79 117 855,56 8 6

30 MALUKU UTARA 2 5 - 22 46 46 507,25 1 7

31 MALUKU 3 6 - 10 36 48 251,14 3 4

32 PAPUA BARAT 3 4 - 14 21 30 544,71 3 5

33 PAPUA 6 12 5 16 38 45 701,02 3 9

NO

TahapanKluster Jumlah

LUAS (HA)


26/26

26

TERIMA KASIH

rencana pembangunan dan pengembangan permukiman tahun 2015

Documents