rencana kinerja tahunan 2020surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 3.000...
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III DUMAI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2020
KATA PENGANTAR
Fuji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas
selesalnya Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2020.
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melaiui
berbagai kegiatan tahunan. Dalam perencanaan kinerja ini ditetapkan rencana
capaian (target) untuk satu tahun anggaran.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kinerja Tahunan ini
sempurna, untuk itu kami mohon saran membangun demi
tahun yang akan datang.
jfiuh dari
penyempurhaan di
Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semija pihak
yang telah bekerjasama dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan
hidayahNya serta memberikan kekuatan kepada kita semua.
Dumai^ 31 Agustus 2020
16031001
I P a g e
i | P a g e
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum ......................................................................................... 2
1.3. Tujuan .................................................................................................... 3
1.4. Organisasi .............................................................................................. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU ......................................... 6
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020 .................................................................. 11
BAB IV PENUTUP...................................................................................................... 14
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan
periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN
2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di
mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara
dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income
Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,
pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia
menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah,
terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat
preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung
pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya
kekarantinaan.Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun
Rencana Strategi (Renstra).
Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun
2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa
tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau
satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Setelah tersusunnya
Renstra Kementerian KesehatanTahun 2020-20205, selanjutnya untuk
melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan maka unit utama
(eselon I) menyusun Rencana Aksi Program (RAP) dan masing masing eselon II
dan/atau Satuan Kerja (Satker) menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan
periode waktu yang sama tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Kemudian untuk menjabarkan dan memperinci kegiatan per tahunnya,
maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan dari RAK.
2 | P a g e
RKT menjelaskan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun
berjalan yang memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Dumai.
1.2. Dasar Hukum
1. International Health Regulation (IHR) revisi tahun 2005.
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular.
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
6. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil
Negara
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
10. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian
Zoonosis.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2348/MENKES/PER/XI/ 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/ 2008 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan
Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi,
Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum.
3 | P a g e
17. Kepmenkes Nomor 907 tahun 2002 tentang Syarat-Syarat
Pengawasan Kualitas Air Minum.
18. Kepmenkes No. 715 tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Jasa Boga.
19. Kepmenkes No. 1098 tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.24 tahun 2017 tentang
tata cara pemberian cuti pegawai Negeri sipil.
1.3. Tujuan
Tujuannya dikelompokkan menjadi 2(dua) bagian :
1. Tujuan Umum
Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya
penyakit potensial wabah serta pengendalian faktor risiko penyakit yang
disebakan oleh angkutan dan lingkungan pelabuhan
2. Tujuan Khusus
a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah
b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular & penyakit
menular potensial wabah
c. Mengendalikan faktor risiko angkut beserta muatannya.
d. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan/ bandara
e. Melindungi masyarakat pelabuhan dari resiko penular penyakit akibat
lingkungan tidak sehat
f. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
g. Memberikan pelayanan kesehatan terbatas di Lingkungan pelabuhan
laut/bandara.
h. Meningkatan dukungan manajement dalam pelaksanaan tugas
1.4. Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai menurut Peraturan Menteri Kesehatan
RI Nomor : 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan masuk dalam klasifikasi Kelas III, yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
4 | P a g e
c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
d. Instalasi Laboratorium
e. Wilayah Kerja
f. Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS III DUMAI
Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mencapai indikator tersebut di atas,
berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu ditumbuh kembangkan rasa tanggung jawab
bagi penyelenggara Negara sesuai azas akuntabilitas bahwa kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggung- jawabkan kepada rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
INSTALASI
INSTALASI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
WILKER
WILKER
KEPALA KANTOR
H. EFRIZON, SKM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
AZUAR NAZAR, SE, M.Si
KASIE PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN
DAN KESEHATAN LINTAS WILAYAH
ABDI CANDRA, SKM, M.Si
KASIE PENGENDALIAN KARANTINA DAN
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
SUPRAPTO, SKM, M.Si
5 | P a g e
Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, bahwa prinsip akuntabilitas wajib dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga, Lembaga Non Departemen, Kepolisian, Perangkat Pemerintah
Pusat dan daerah dan lembaga-lembaga lain yang dibiayai dari anggaran negara. Azas
akuntabilitas ini dilaksanakan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelengara negara
dapat dipertanggung jawabkan.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban menyusun Laporan
Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
6 | P a g e
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III Dumai Tahun 2020 disusun
berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun 2019
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Dumai Tahun
2020-2024. Capaian realisasi atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III
Dumai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Rincian Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai Tahun 2019
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 2 3 4 5 6
1 Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
1 Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
22.000 Sertifikat
28.397 Sertifikat
129,08
a. Pengawasan Alat Angkut (Kedatangan dan Keberangkatan Kapal) dalam rangka penerbitan Port Health Quarantine Clearance
21.100 Dokumen
27.271 Dokumen
129,25
b. Penerbitan Sertifikat Ship Sanitation Certificate (SSCEC/SSCC)
900 Setifikat 1.126 Sertifikat
125,11
2 Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
95 % 95 % 100
a. Penyelidikan Epidemiologi Kasus Positif Malaria
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
3 Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
15.000 Sertifikat
23.166 Sertifikat
154,44
a. Pemeriksaan Kapal dalam Karantina dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique (CoP)
4.500 Dokumen
4.811 Dokumen
106,91
b. Surveilans Rutin
10.500 Laporan
18.355 Laporan
174,81
7 | P a g e
4 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
24 Layanan 24 Layanan 100
a. Pelayanan kesehatan posko tahun baru
8 layanan 8 layanan 100
b. Pelayanan kesehatan posko lebaran idul fitri
8 layanan 8 layanan 100
c. Pelayanan posko natal
8 layanan 8 layanan 100
5 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan yang berpotensi wabah
1 Pelabuhan
1 Pelabuhan
100
a. Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Pelabuhan/ Bandara
1 1 100
6 Jumlah sertifikat/ Surat Izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
3.000 Sertifikat
2.791 Sertifikat
93,03
a. Penerbitan Dokumen ICV
2.984 Dokumen
2.727 Dokumen
91,39
b. Penerbitan Izin Angkut Orang Sakit
2 Dokumen 40 Dokumen 200
c. Sertifikat Izin Angkut Jenazah
2 Dokumen 7 Dokumen 350
d. Sertifikat Ijin Laik Terbang
12 Dokumen 17 Dokumen 141,67
7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
8 Pelabuhan 8 Pelabuhan 100
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik
8 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area
8 Pelabuhan 8 Pelabuhan 100
3. Menurunnya penyakit menular langsung
9 Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
700 Orang 1.277 Orang 182,43
a Skrining HIV 300 orang 697 orang 232,33
8 | P a g e
b Deteksi Dini terduga TB
400 orang 580 0rang 145
4. Meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
10 Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 Dokumen 40 Dokumen 110
A RKAKL / DIPA 2 Dokumen 2 Dokumen 300
B Laporan keuangan 2 Laporan 2 Dokumen 100
C Laporan BMN 2 Laporan 2 Dokumen 100
D Emonev DJA 12 Laporan 12 Dokumen 100
E Emonev Bappenas 4 Laporan 4 Dokumen 100
F LAKIP 1 Laporan 1 Dokumen 100
G Laporan Tahunan 1 Laporan 1 Dokumen 100
H Laporan Profil 1 Laporan 1 Dokumen 100
I Laporan Eksekutif Bulanan
12 Laporan 12 Dokumen 100
J Proposal PNBP 1 Dokumen 1 Dokumen 100
K Laporan Kepegawaian
2 Dokumen 2 Dokumen 100
11 Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
2 Pelatihan 2 Pelatihan 100
12 Jumlah pengadaan sarana prasarana
25 Unit 25 Unit 100
Rata-rata Capaian Kinerja 113,25
KKP Kelas III Dumai telah melakukan upaya yang optimal dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019.
9 | P a g e
Target dan Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
KKP Kelas III Dumai Tahun Anggaran 2019
1 Kabupaten/kota yang melakukan 116.835.000Rp 116.801.500Rp 99,97
pemantauan kasus penyakit 16.355.000Rp 16.350.500Rp 99,97
berpotensi kejadian luar biasa (KLB) 2058.007.U01.100.A 28.320.000Rp 28.291.000Rp 99,90
dan melakukan respon 2058.007.U05.100 A 44.880.000Rp 44.880.000Rp 100,00
penanggulangan terhadap sinyal 2058.007.U08.100 A 27.280.000Rp 27.280.000Rp 100,00
KLB untuk mencegah terjadinya 2.900.000Rp 2.900.000Rp 100,00
KLB 1.520.000Rp 1.520.000Rp 100,00
2058.004.004.055.A 1.380.000Rp 1.380.000Rp 100,00
1.185.748.000Rp 1.179.009.902Rp 99,43
28.544.000Rp 28.477.000Rp 99,77
2058.007.003.058.A 228.400.000Rp 227.650.402Rp 99,67
2058.007.003.061.A 40.606.000Rp 40.497.800Rp 99,73
2058.007.003.063.A - C 86.348.000Rp 84.211.500Rp 97,53
2058.007.003.064.A 91.992.000Rp 91.156.200Rp 99,09
2058.007.003.067.A 156.600.000Rp 155.105.000Rp 99,05
2058.007.003.069.A 48.300.000Rp 48.300.000Rp 100,00
2058.007.003.071.A 3.587.000Rp 3.586.000Rp 99,97
2058.007.003.071.B 3.500.000Rp 3.300.000Rp 94,29
2058.007.003.071.F 1.960.000Rp 1.960.000Rp 100,00
2058.007.003.071.H 41.600.000Rp 41.360.000Rp 99,42
2058.007.U02.100 453.750.000Rp 452.845.000Rp 99,80
2058.007.U03.100 561.000Rp 561.000Rp 100,00
59.394.000Rp 49.925.600Rp 84,06
59.394.000Rp 49.925.600Rp 84,06
29.900.000Rp 28.612.000Rp 95,69
450.000Rp -Rp 0,00
2058.007.003.066.A 450.000Rp -Rp 0,00
2058.007.003.071.E 29.000.000Rp 28.612.000Rp 98,66
63.470.000Rp 62.108.354Rp 97,85
56.605.000Rp 55.243.354Rp 97,59
2058.004.U02.100.A 6.105.000Rp 6.105.000Rp 100,00
2058.007.003.071.C 760.000Rp 760.000Rp 100,00
Alokasi Anggaran
6 Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
2058.004.004.058.A
5 Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah
yang diterbitkan 2058.007.003.065.A
4 Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah 2058.007.003.051.A
3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan
keluarnya penyakit 2058.007.003.056.A
2058.007.003.071.G
2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah layanan KKP 2058.004.004.052.A
No Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Kode Anggaran Realisasi Capaian
(%)
1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan
kesehatan
10 | P a g e
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran per Output Kegiatan KKP Kelas III Dumai Tahun Anggaran 2019
Kode Uraian Kegiatan/Output Pagu Realisasi % 2058 Surveilans dan Karantina
Kesehatan 1.563.479.000 1.541.021.705 98,56
004
Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB
65.610.000 64.248.354 97,92
007
Layanan kekarantinaan kesehatan
1.497.869.000 1.476.773.351 98,59
2059 Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
433.900.000 417.075.222 96,12
005
Layanan capaian eliminasi malaria
69.502.000 65.321.240 93,98
009
Layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
364.398.000 351.753.982 96,53
2060 Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular langsung 158.980.000 157.675.000 99,18
500 Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS
76.480.000 76.345.000 99,82
502 Layanan pengendalian penyakit TBC
82.500.000 81.330.000 98,58
2063 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program P2P
10.670.290.000
10.490.072.298
98,31
951 Layanan sarana dan prasarana internal
1.572.800.000 1.558.702.025 99,10
970 Layanan dukungan manajemen satker
1.064.116.000
1.035.367.152 97,30
994 Layanan perkantoran 8.033.374.000 7.896.003.121 98,29
Realisasi anggaran KKP Kelas III Dumai atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019
adalah sebesar Rp. 12.605.285.491,- atau sebesar 98,27% dari total pagu anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp.12.826.649.000,-. Dengan persentase realisasi tertinggi berada di
output Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebesar 99,18% dan
persentase realisasi terendah pada output pencegahan dan pengendalian penyakit tular
vektor dan zoonotik sebesar 96,12%. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran KKP
Kelas III Dumai tahun 2019 telah melewati target realisasi anggaran minimal yang
ditetapkan Ditjen P2P yaitu 95%.
.
11 | P a g e
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi : KKP Kelas III Dumai
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program : Menurunnya Penyakit Menular dan Penyakit
Tidak Menular serta Meningkatnya Kesehatan
Jiwa
Indikator Kinerja Program : 1. Persentase orang dengan HIV-AIDS yang
menjalani terapi ARV (ODHA on ART)
2. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC Treatment Covarage)
3. Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai
eliminasi malaria
4. Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi
kusta
5. Jumlah Kabupaten/kota endemis filariasis
yang mencapai eliminasi
6. Jumlah Kabupaten/Kota dengan paling kurang
40% Puskesmas yang menyelenggarakan
Upaya Berhenti Merokok (UBM)
7. Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki
cakupan deteksi dini faktor risiko PTM paling
kurang 80%
8. Persentase Kabupaten/kota yang mencapai
80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11
bulan
9. Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ
berat yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar
12 | P a g e
Kegiatan :
1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
Sasaran Kegiatan :
1.Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
2.Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pencegahan Pengendalian Penyakit.
Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan Tahun 2020
NO SASARAN NO INDIKATOR TARGET 2020
1. Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3.018.297
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
90%
2. Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
85%
3. Meningkatnya tata kelola manajemen KKP
4. Nilai kinerja anggaran
80
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian Laporan keuangan
80%
6. Kinerja implementasi WBK satker
70
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
45%
NO OUTPUT/SUBOUTPUT RKAKL TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
1. Layanan dukungan manajemen satker
1 Layanan Rp. 1.089.311.000
2. Layanan perkantoran
1 Layanan Rp. 8.068.162.000
3. Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan
1 Layanan Rp. 46.730.000
4. Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus
1 Layanan Rp. 321.150.000
13 | P a g e
5. Layanan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang
1 Layanan Rp. 114.687.000
6. Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC
59 Layanan Rp. 7.170.000
7. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)
825 Layanan Rp. 149.400.000
8. Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health Quarantine Clearence)
130 Layanan Rp. 19.500.000
9. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
300 Layanan Rp. 2.000.000
NO OUTPUT/SUBOUTPUT RKAKL TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
10. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
17 Layanan Rp. 24.735.000
11. Layanan pengendalian vektor DBD
16 Layanan Rp. 16.976.000
12.
Layanan Survei Vektor PES 48 Layanan Rp. 123.504.000
13. Layanan Pengendalian Vektor Diare 10 Layanan Rp. 4.330.000
14. Layanan Survei Vektor DBD
284 Layanan Rp. 90.880.000
15.
Layanan Survei Vektor Malaria 10 Layanan Rp. 16.730.000
16.
Layanan Survei Vektor Diare 36 Layanan Rp. 11.520.000
17.
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
5 Layanan Rp. 15.125.000
18. Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP
10 Layanan Rp. 45.550.000
No Kegiatan
Anggaran
1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara
dan Wilayah
Rp. 1.009.987.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Rp. 9.157.473.000,-
TOTAL Rp. 10.167.460.000,-
14 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai ini disusun
untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian/evaluasi terhadap
upaya KKP Kelas III Dumai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun
waktu satu tahun ke depan. Dengan demikian, KKP Kelas III Dumai mempunyai target
kinerja yang telah ditetapkan akan dilaporkan setiap bulannya dan dievaluasi setiap triwulan
dan semester pada tahun bersangkutan.
Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan/revisi pada Rencana Kinerja
Kegiatan Kantor Kesehatan Kelas III Dumai tahun 2020, maka akan dilakukan
penyempurnaan sebagaimana mestinya.