rencana kerja (renja) 2018 · rencana kerja merupakan jalan keluar guna pembangunan daerah ......

RENCANA KERJA (RENJA) 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

2018

Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN Tlp (0263) 265110

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

atas Karunia-Nya kami dapat menyusun laporan Rencana Kerja tahun 2018 ini

sebagai bentuk pertanggung jawaban kami selaku aparatur atas segala

program dan kegiatan yang akan kami laksanakan pada Tahun Anggaran

2018.

Rencana Kerja merupakan jalan keluar guna pembangunan daerah

secara terpadu pada urusan Lingkungan Hidup karena pada Rencana Kerja inii

dapat dilihat dan membandingkan visi yang telah ditetapkan dengan misi yang

dipikirkan secara matang melalui alternatif-alternatif strategi pembangunan yang

dijabarkan melalui berbagai kegiatan dan bagaimana cara mencapai tujuan

yang realistis dan terpadu agar tujuan utama yang berupa visi agar dapat

tercapai.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cianjur disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan

bidang Lingungan hidup dan peengelolaan persampahan yang diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah di

wilayah Kabupaten Cianjur secara signifikan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 disusun semoga dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Cianjur,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIANJUR

YONI RALEDA, BE, SIP, M.Si NIP.19590802 198603 1 009

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanakan

Renja Tahun 2017

triwulan II

8

2.2 Analisis Kinerja

Pelayanan Dinas

20

2.3 Solusi dan Penyelesaian

permasalahan dalam

pelaksanaan Hasil Renja

Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2017

24

2.4 Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD

29

2.5 Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan

Masyarakat

33

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN

RENJA 2018

3.1 Tujuan dan Sasaran

Renja

34

3.2 Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD

tahun 2017

39

3.3 Rencana Program dan

Kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup 2018

40

BAB IV PENUTUP

pg. 1

BAB I PENDAHULUAN

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber penting

bagi kehidupan umat manusia dan mahluk hidup lainnya. Sumber daya

alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan lingkungan

merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam melakukan

aktivitasnya sehingga pengelolaan sumber daya alam harus mengacu pada

aspek konservasi dan pelestarian lingkungan.

Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan merupakan

permasalahan yang sangat serius pada saat ini, menurunnya kualitas air

akibat pencemaran oleh limbah, termasuk limbah rumahtangga, kerusakan

lahan dan hutan serta menurunnya keanekaragaman hayati akibat

kegiatan manusia, menurunnya kualitas udara dan fenomena pemanasan

global serta perubahan iklim memerlukan tindakan nyata dalam

mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup guna

menunjang masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu

lingkungan hidup sudah saatnya menjadi prioritas pembangunan

mengingat bahwa sumberdaya alam adalah terbatas dan merupakan

titipan generasi yang akan datang, sedangkan kebutuhan semakin

meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk yang berdampak

terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur kota yang

menyebakan perubahan pada tata ruang kota. Serta dampak lain dari

bertambah jumlah penduduk terjadinya peningkatan produksi sampah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018

2 Dinas Lingkungan Hidup

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pemerintah memberikan

kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintahan daerah dapat mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

menempatkan urusan Bidang Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan wajib

dan harus diwadahi dengan lembaga teknis daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Cianjur, lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dampak

lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun

2016 – 2021, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan

dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang

menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan lingkungan

hidup. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang

lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan

rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga

dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan.

Secara umum Renstra merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban

akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

bidang lingkungan hidup serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan

pembangunan di bidang lingkungan hidup, karena di dalam format sistem


pg. 3

manajemen akuntabilitas pemerintah, Renstra menjadi salah satu perangkat dasar

pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja merupakan pelaksanaan amanat

UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memperhatikan pula UU no

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang undang No 25 tahun 2001

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri No 54

tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

serta Perda No 13 tahun 2010 tentang Sistem Penyusunan RENJA berdasarkan

ketentuan tersebut diatas maka disusunlah Rencana Kerja (Renja).

Pembangunan Daerah adalah usaha peningkatan mutu sumber daya manusia

dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, dalam pelaksanaannya

pembangunan di Kabupaten Cianjur diarahkan kepada usaha untuk mewujudkan

cita-cita luhur yaitu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin,

sesuai dengan Visi Cianjur.

“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah menimbulkan konsekuensi

kepada berubahnya/bertambahnya Tugas pokok dan Fungsi masing-masing PD,

sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Perencanaan PD,

diantaranya Rencana Kerja ( RENJA).

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten Cianjur mencoba membuat Dokumen Rencana Kerja, sebagai dasar

pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan

Persampahan dan Limbah guna terwujudnya tingkat kehidupan masyarakat yang

lebih baik sejahtera dan tentunya berakhalkul karimah dimasa yang akan datang.



1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan yang penting sebagai

pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran akhir dengan menetapkan program

kerja, keberadaan Renja tersebut dilandasi oleh beberapa Peraturan Per-Undang-

Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tantang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara


pg. 5

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 41, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor : 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001, tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan

Keuangan Kepala daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang

Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010, tentang

Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 22 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 8 tahun 2016 tentang

Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Oraganisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupate Cianjur

15. Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang

RPJMD kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun dan tahun 2017 tahun

berjalan (n-2), serta perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk

memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Tahun 2018

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur

dibidang Pengelolaan Urusan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan

dan Limbah, dinas berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah

Ditetapkan melalui Peraturan Daerah, baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan program kerja, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk

berperan aktif dalam pembangunan Daerah khususnya untuk Kabupaten Cianjur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2018, disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan

Rencana Kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang

melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Cianjur,

penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasan tiap

bab dalam Rencana Kerja.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, mendiskripsikan

kedudukan program dan kegitan tahun sebelumnya Analisis Kinerja

Pelayanan SKPD. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.


pg. 7

Review terhadap rancangan Awal RKPD. Penelaahan usulan program dan

kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM SERTA KEGIATAN RENJA

2018

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017, analisis Kinerja, Solusi dan

Penyelesaian permasalahan, Review terhadap Rancangan awal RKPD dan

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP, memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian,

kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindaklanjut. (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan capaian

target rentra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan renja SKPD.


pg. 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

Evaluasi Renja Pemerintah Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Periode Pelaksanaan : s/d Triwulan II 2017

Sasaran Rkpd yang akan dicapadalam Renja Pemerintah Daerah :

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Target Renstra pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra s.d Renja Tahun Lalu (2016)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun yang berjalan yang di evaluasi

(2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang

di Evaluasi (2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Tahun 2017

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d

Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja tahun 2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra s.d Tahun

2017

Unit Penanggun

g jawab Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 12/7 x 100% 11 = 6+12 12 = 14/5 x 100%

13 14 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Wajib

Bidang Lingkungan Hidup

1

Program Pengendalian Pencemaran,

Perusakan Lingkungan Hidup dan

Konservasi SDA

Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)

6,65%

1.000.000.000

8,65%

600.000.000

-

0 -

Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)

80,68% 5.000.000.000

84,68%

3.000.000.000

-

0 -

Persentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi / dikonservasi

20% 2.800.000.000

20%

1.325.000.000

-

0 -

Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan

20% 1.200.000.000

20%

500.000.000

-

0 -

Penilaian Kota Sehat / Adipura

Terlaksananya Pemantauan Ke Titik Pantau Adipura ( 3 kec)

3 kec 500.000.000 6 kali 100.000.000

3 kali 5.575.000

3 kali 26.255.000

3 kali 31.830.000

50,00 31,83 3 kali 31.830.000

100 6,37



Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Jumlah Kajian Kualitas Lingkungan Hidup

5 dok 4.250.000.000

1 dok

850.000.000 0,00

21.350.000

0,00 48.230.000

0,00 69.580.000

0,00 8,19 0,00 69.580.000

0 1,64

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah Perusahaan/kegiatan usaha yang dibina, diawasi dan diberi informasi/sosialisasi (perusahaan)

125 Perusah

aan

1.500.000.000

25 perusahaan 300.000.000

7 perusahaan 15.745.000

7 perusah

aan

34.685.000

7 perusah

aan

50.430.000

28,00 16,81 7 perusahaan

50.430.000

5,60 3,36

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

Jumlah jenis penerapan produksi ramah lingkungan (jenis.lokasi)

5 jenis

1.000.000.000 4 jenis

200.000.000

0 2.670.000

4 jenis 43.535.000

4 jenis 46.205.000

100,00 23,10 4 jenis 46.205.000

80,00 4,62

Penusunan AMDAL

Jumlah kajian lingkungan hidup yang dibahas (dok)

100 dok 500.000.000

20 dok

100.000.000 0

5.113.000

10 dok 21.377.000

10 dok 26.490.000

50,00 26,49 10 dok 26.490.000

10,00 5,30

Pantai dan Laut Lestari

Jumlah lokasi pantai dan laut yang dikelola/dilestarikan

3 dok/ lokasi

2.500.000.000

1 dok 500.000.000

0 -

-

13.560.000

0 13.560.000

- 2,71 0,00 13.560.000

0 0,54

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya dokumen pelaporan (dok) 5 dok

175.000.000

1 dok 35.000.000

0 -

-

11.505.000

0 11.505.000

50,00 32,87 0,00 11.505.000

0 6,57

Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota

Jumlah hutan kota yang terpelihara (lokasi)

4 lokasi 1.000.000.000

4 lokasi 200.000.000

4 lokasi 23.952.500

4 lokasi 67.083.750

4 lokasi 91.036.250

100,00 45,52 4 lokasi

91.036.250

100 9,10

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Jumlah lokasi yang dikelola keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

5 lokasi

1.500.000.000

1 lokasi

300.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan 15 dok

1.000.000.000

3 dok 350.000.000

- 250.000

-

10.295.000

0,00 10.545.000

0,00 3 0,00 10.545.000

0 1,05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Jumlah lokasi yang dipantau kerusakannya akibat kerusakan iklim

40 lokasi

1.750.000.000

8 lokasi

350.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual pengelolaan RTH

Terlaksananya sosialisasi dan distribusi peraturan pengelolaan RTH (th.kali)

5 kali

1.000.000.000

1 kali

200.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Terlaksanya penguatan aksi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

5 kali

1.000.000.000 1 kali

200.000.000

- -

-

-

0 -

0,0 - 0,00 -

0 -


pg. 11

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Jumlah lokasi yang dipantau

20 keg/usa

ha

750.000.000

20 keg/usaha

150.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Jumlah perusahaan/kegiatan usaha yang dikendalikan dan diawasi

50 keg/usa

ha

370.000.000

20 keg/usaha

150.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Kajian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa

Jumlah kajian kerusakan lahan untuk pengembangan produksi biomasa

5 dok

4.250.000.000

1 dok

850.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Penyusunan Inventarisasi Data Base Perusahaan, industri dan kegiatan yang ramah lingkungan

Jumlah perusahaan yang didata (50 perusahaan/tahun)

250 perusah

aan

1.000.000.000

50 Perusahaan

200.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Penyusunan Perda tentang penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan

Jumlah Perda tentang Lingkungan Hidup

4 dok 700.000.000

2 dok

350.000.000

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan

Presentase penyelesaian sengketa (tahun) 100%

400.000.000

100%

200.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Sosialisasi peraturan dan prundangan bidang lingkungan hidup

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan lingkungan hidup

2 kali

240.000.000

1 Kali

40.000.000 -

-

-

-

0 -

0 - 0,00 -

0 -

Jumlah Program

35.385.000.000

11.050.000.000 74.655.500

276.525.750

351.181.250

15,75 3,18

Rata-rata capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

2

Program Pengelolaan Sampah dan

Limbah

Persentase Penanganan Sampah 25%

59.713.476.000

10% 10.000.000.000

0

Kebutuhan Luas Landfill di TPA (ha)

0,8 ha 12.500.000.000

0,8 ha

2.500.000.000

0

Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaan

12%

1.786.524.000

11%

1.500.000.000

0

Persentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusun

10%

500.000.000

20%

500.000.000

0



Cakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaan

13% 500.000.000

19%

500.000.000

0

Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah

Jenis Kegiatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

5 kegiatan

5.000.000.000

5 kegiatan 1.000.000.000

18.675.000

2 keg 54.247.500

2 keg 72.922.500

2 keg 7,29 2 keg 72.922.500

40 1,46

Peningkatan Sampah menjadi Kompos

Jumlah tonase sampah yang menjadi kompos

252 ton

370.000.000 60 ton

250.000.000

3.000.000

30 ton 5.420.000

30 ton 8.420.000

50,00 3,37 30 ton 8.420.000

11,9047619

2,28

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA

Terkelolanya TPA

3 Ha

17.600.000.000 3 Ha

2.200.000.000

135.000.000

0,6 HA 79.500.000

0,6 HA 214.500.000

33,33 10 0,6 HA 214.500.000

20 1,22

Sosialisasi kebijakan pengelolaan Persampahan

Jumlah lokasi yang tersampaikan informasi sampah melalui sosialisasi (kec)

9 kec 1.500.000.000

9 kec 300.000.000

-

0 -

0 - 0,00

-

0

-

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Air Limbah

Jumlah sarana dan prasarana yang direhab 2 Jenis

2.000.000.000

2 Jenis

400.000.000

-

0 -

0 -

0,00 -

0

-

Penyediaan sarana dan Prasarana Air Limbah

Jumlah sarana dan prasarana air limbah (jenis.unit)

2 Jenis

3.150.000.000 2 jenis

1.150.000.000

-

0 -

0 -

0,00 -

0

-

Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan

Jumlah teknologi yang diterapkan (unit.teknologi)

1 jenis

513.945.000 1 jenis

293.850.000

-

0 -

0 -

0,00 -

0

-

Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan

Jumlah prasarana yang dipelihara (unit)

27 unit

6.000.000.000 27 unit

1.200.000.000

-

0 -

0 -

0,00 -

0

-

126.133.945.000

126.133.945.000

24.793.850.000 212.250.000

247.257.500

-

459.507.500

7,95 1,85

Rata-rata capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 35.843.850.000

286.905.500

523.783.250

810.688.750

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 15,82 3,44

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAMA

pg. 20

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu Kabupaten yang sedang berkembang, Kabupaten

Cianjur sangat tergantung pada persediaan sumber daya alamnya.

Pertumbuhan perekonomian sebagai contohnya, sangat tergantung pada

tersedianya sumber‐sumber air yang andal, baik untuk kebutuhan rumah

tangga, pertanian maupun industri. Terdapat hubungan langsung antara

persediaan air yang berkualitas baik dengan kesehatan masyarakat,

pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Disisi lain, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang

memiliki wilayah yang karena kondisi geografis dan geologisnya berpotensi

besar mengalami bencana alam gerakan tanah dan longsor. Bila pengelolaan

dan pemanfaatan kawasan tersebut tidak dilakukan dengan bijaksana maka

akan terjadi kerusakan dan bencana yang sangat besar konsekuensinya.

Dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi dan

kondisi topografi yang demikian, mengakibatkan kompleksnya permasalahan

lingkungan yang terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur sebagai OPD yang

berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur

memegang amanah yang besar dalam menjaga kualitas lingkungan dalam

upaya menjaga keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Sebagai suatu

Dinas yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di

Kabupaten Cianjur maka Dinas Lingkungan Hidup berperan mensinergikan

seluruh program dan kegiatan stakeholder dalam kaitan pengelolaan

lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan lingkungan

hidup beberapa permasalahan yang masih ditemukan diantaranya adalah

masih rendahnya kepedulian stakeholders (aparat, masyarakat, dll) terhadap

kondisi lingkungan hidup, masih tingginya laju kerusakan lingkungan, masih


pg. 21

tingginya tingkat pencemaran air di beberapa sungai di Kabupaten Cianjur,

dan sebagainya.

Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan

infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam

pembangunan dan penangan sampah skala prioritas Kabupaten Cianjur.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara

kinerja pembangunan yang mencapai saat ini dengan yang di rencanakan serta apa

yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil sesuai perencanaan yang di

buat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum di daya gunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di

atasi, peluang yang tidak di manfaatan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan lain yang mempengaruhi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

yaitu masih banyaknya jalur jalan kota yang, belum tercapainya kesadaran

masyarakat dalam tata cara pengelolaan sampah

pg. 22

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Lingkungan Hidup

Kabupaten Cianjur

No Indikator SPM/ Standar

Nasional

IKK Target Renstra Realisasi Capaian Prpyeksi Catatan

Analisis Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2016

Tahun 2017

triwulan II

Tahun

2018

Tahun

2019

1 Presentase pengangkutan

sampah

5% 5%

2 Persentase pengoperasian

Tempat Pembuangan Akhir

(TPA)

18% 18%

3 Persentase tersedianya

luasan RTH publik sebesar 20

% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan

0,42% 0,42%

4 Pelayanan Pencegahan

Pencemaran Air

10

Perus

ahaan

10

Perusahaan

5 Prosentase Jumlah Usaha

Atau Kegiatan Yang Mentaati

Persyaratan Administrasi

dan Teknis Pencegahan dan

Pencemaran Udara

10

Perus

ahaan

10

Perusahaan

6 Pelayanan Informasi Status

Kerusakan Lahan dan/ atau

Tanah Untuk Produksi

Biomassa

2

Kajian

2 Kajian

7 Pelayanan Tindak Lanjut

Pengaduan Masyarakat

15

Penga

15

Pengaduan


pg. 23

Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan/atau

Perusakan Lingkungan Hidup

duan

8 Tingkat pencemaran air (baku

mutu) (%)

Hasil analisa dikurangi baku mutu dibagi baku mutu dikali 100%

83,68 82,68 81,68 80,68 83,68 82,68

9 Tingkat pencemaran udara

(baku mutu) (%)


8,15 7,65 7,15 6,65 8,15 7,65

10 Presentase penanganan

sampah

Volume sampah yang ditangani

dibagi volume timbulan sampah

wilayah pelayanan kali 100%

25 25 25 25 5% 5% 25 25

11 Persentase daya tampung

tempat pembuangan sampah

(TPA) per satuan penduduk

Wilayah Perkotaan

jumlah timbunan sampah dari jumlah penduduk yang terlayani dibagi kapasitas tpa di kali 100 %

10.7% 10.2% 13% 12% 10.7% 10.2%

12 Kebutuhan Luas Landfill di

TPA (ha)

Jumlah timbulan sampah (m2) dibagi Luas TPA Efektif

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

pg. 24

2.3 Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk 2.231.628 jiwa pada

akhir Tahun 2017 merupakan wilayah yang memiliki tingkat

pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan

pertumbuhan daerah pemukiman, industri dan kawasan komersial yang

mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam

terutama lahan dan air.

Kabupaten Cianjur juga merupakan wilayah yang memiliki potensi

bahan galian tambang baik berupa logam dan non logam. Untuk potensi

bahan tambang logam berupa Emas, Pasir Besi, Timah Hitam, Seng, dan

Bijih Besi terdapat di wilayah Cianjur bagian Selatan. Sedangkan untuk

potensi tambang non logam berupa Lempung, Diatome, Sirtu, Andesit,

Marmer, Trass, Bentonit, Oker, Pasir, Granit, Feldspar, Kaolin, dan Batu

setengah Permata, tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Cianjur.

Kondisi seperti diatas bukan hanya mempunyai dampak terhadap

lingkungan fisik seperti hilangnya sumberdaya hutan, pencemaran air

dan udara, serta kerusakan lahan, tetapi juga akan mempengaruhi

keadaan ekonomi masyarakat. Kemerosotan fungsi‐fungsi ekologi di

Cianjur terutama pada hutan alam bisa menyebabkan konsekuensi yang

serius terhadap berbagai kegiatan ekonomi dari masyarakat setempat

maupun industri. Dampak kerugian yang disebabkan oleh banjir, erosi,

hilangnya pasokan air serta kerusakan lahan akan jauh lebih besar

dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari ekstraksi sumber

daya hutan tersebut.

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Cianjur seperti

pencemaran air, udara, sampah serta kerusakan lingkungan lainnya

secara garis besar diakibatkan sudah tidak sesuainya lagi daya tampung


pg. 25


dan daya dukung lingkungan alam dengan berbagai aktivitas manusia di

dalamnya.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Cianjur

yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

1. Degradasi Sumberdaya Alam khususnya air dan lahan, yang

ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah

tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya

tanah kritis dan penurunan produktifitas lahan, semakin

berkurangnya daerah resapan air karena perubahan fungsi lahan,

serta semakin meluasnya kerusakan lahan akibat kegiatan

eksploitasi bahan galian tambang.

2. Permasalahan Pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun

tanah yang diakibatkan oleh kegiatan industri, peternakan,

perhotelan dan pariwisata, usaha-usaha kecil dan pasar dengan

segala jenis limbahnya, terutama sampah dari rumah tangga.

Berdasarkan hasil pemantauan, semua parameter kualitas air di 20

sungai utama di Kabupaten Cianjur menunjukkan nilai atau

konsentrasi yang meningkat dan melebihi baku mutu terutama

untuk parameter COD dan DO dan parameter mikrobiologi.

Sementara itu, untuk kondisi udara secara umum dapat dikatakan

masih cukup baik karena di wilayah Kabupaten Cianjur tidak

terdapat kawasan industri skala besar yang memiliki kontribusi

terhadap pencemaran udara.

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang menjadi isu

penting seiring pertumbuhan penduduk dan pesatnya


pg. 26


pembangunan di segala sektor. Beberapa permasalahan dalam

pengelolaan sampah seperti tingginya volume sampah, tidak

seimbangnya jumlah sampah yang terangkut dengan volume

sampah, juga terbatasnya usia pakai TPA, TPS Transfer Depo, serta

sulit dan mahalnya pengadaan lahan untuk TPA (termasuk sering

adanya penolakan dari warga untuk pembangunan TPA), dan pola

penanganan sampah menjadi agenda kajian penting Pemerintah

Kabupaten Cianjur.

Pelaksanaan program 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dalam

pengelolaan sampah masih perlu disosialisasikan secara lebih

intensif kepada masyarakat.

3. Permasalahan Kebencanaan Alam, Kabupaten Cianjur berada di

wilayah yang potensial rawan bencana alam terutama akibat

ketidakstabilan kondisi geologinya. Bencana alam tersebut

terutama gerakan tanah, tanah longsor. Menurut data BMG, dari 30

kecamatan di Kabupaten Cianjur, 15 kecamatan diantaranya

termasuk wilayah rentah gerakan tanah dengan potensi terjadi

bencana cukup besar diantaranya Kecamatan Kadupandak, Pacet,

Sukaresmi, Pagelaran, Cibinong, Agrabinta, Naringgul, Campaka,

Cibeber, Cikalongkulon, Sukanagara, Tanggeung, Takokak,

Sindangbarang, dan Cikadu.

Bencana gerakan tanah di wilayah Kabupaten Cianjur hampir terjadi

setiap tahun. Penyebabnya antara lain karena curah hujan yang

tinggi, topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan lereng

yang bervariasi dan kondisi vegetasi yang tidak cukup baik di

beberapa tempat.


pg. 27


4. Permasalahan Kawasan Pesisir dan Laut, yaitu kerusakan hutan

mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di

wilayah pesisir, intrusi air laut, dan pencemaran air laut.

Degradasi lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena

alam seperti abrasi dan akresi pantai, eksploitasi sumberdaya laut

yang berlebihan, deplesi air tanah tawar, dan tidak

berkelanjutannya praktek pengelolaan lahan di daerah hulu DAS.

Selain itu, potensi bahan tambang pasir besi yang tersebar di

sepanjang pantai wilayah Selatan Kabupaten Cianjur (Kecamatan

Sindangbarang, Cidaun, dan Agrabinta) yang mengandung nilai jual

telah mengundang minat beberapa investor untuk dapat

melakukan eksploitasi disamping kegiatan eksploitasi yang

dilakukan oleh para penambang rakyat.

5. Tumpang‐Tindih Peraturan Perundang‐Undangan terhadap

Lingkungan, baik dari interpretasi materi maupun implementasinya

di lapangan.

Penafsiran peraturan perundang‐undangan seringkali hanya

ditinjau dari satu sektor saja, tidak melihat hubungan antara sektor

yang satu dengan sektor yang lainnya, sehingga tidak tampak

hubungan antara peraturan perundang‐undangan pada sektor yang

satu dengan sektor yang lain, maupun peraturan perundang‐

undangan nasional dan daerah, bahkan tidak memperhatikan

kesatuan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan

(termasuk laboratorium lingkungan) serta sistem informasi

lingkungan.


pg. 28


Untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup diperlukan

keterlibatan semua pihak yang terkait, oleh karena itu diperlukan

data‐data hasil pemantauan untuk membantu dalam menentukan

arah pengelolaan lingkungan di masa datang serta media untuk

menyampaikan informasi agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil langkah‐langkah kebijakan yang

selama ini belum dilakukan secara optimal.

Informasi juga diperlukan untuk merangsang tanggung jawab dan

peran serta semua lapisan masyarakat. Data permasalahan

lingkungan yang digunakan sebagai data perencanaan suatu

kebijakan pengelolaan lingkungan haruslah data yang akurat dan

dapat dipercaya. Karena masalah lingkungan merupakan masalah

keruangan maka perlu didukung oleh data tabular (deskriptis) dan

data spasial (peta).

Dukungan laboratorium yang kompeten, yang mampu

menghasilkan data analisis yang baik, benar dan dapat dipercaya

dalam pengelolaan lingkungan adalah mutlak penting.

1. Lemahnya Fungsi Pengendalian, sebagai akibat kurang

efektifnya kegiatan pemantauan, dan juga akibat rendahnya

penegakan hukum (law enforcement), dan masih rendahnya

kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan.

2. Terbatasnya cakupan layanan, sebagai konsekwensi dari

kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan

pengelolaan Persampahan seperti halnya diperlukannya

penambahan dan penataan Lahan TPS, TPS 3R


pg. 29


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN

RENCANA PROGRAM SERTA

KEGIATAN RENJA 2018

pg. 38

No. Urusan UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 23

Tahun 2014

1. Urusan wajib

• Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

• Pengendalian lingkungan hidup

• Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

• Lingkungan hidup

2. Awareness Pembangunan kawasan perdesaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (Pasal 215)

Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan berwawasan lingkungan (Pasal 262)

Prioritas Daerah (Sapta Cita) Sasaran Daerah

1

Peningkatan Infrastruktur,

Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

1 Meningkatnya pembangunan

infrastruktur daerah

2 Meningkatnya kelestarian lingkungan

hidup

Tingkat pencemaran

air (baku mutu) (%)

Tingkat pencemaran udara

(baku mutu) (%)

Presentase penanganan

sampah

Persentase daya tampung tempat

pembuangan

sampah (TPA) per satuan penduduk Wilayah

Perkotaan

Kebutuhan Luas Landfill di TPA (ha

Hasil analisa dikurangi baku mutu dibagi baku mutu dikali

100%

Hasil analisa dikurangi baku mutu dibagi baku mutu dikali

100%

Volume sampah yang ditangani dibagi volume

timbulan sampah wilayah pelayanan kali 100%

jumlah timbunan sampah dari jumlah penduduk yang

terlayani dibagi kapasitas tpa di kali 100 %


Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Target 2018 8,15 %

Target 2018 25 %

Target 2018 10,17 %

Target 2018 83.68

Target 2018 0.8 Ha

pg. 39

Tujuan Dan Sasaran Renja

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Cara perhitungan Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 Mewujudkan

lingkungan yang

bersih dan lestari

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Persentase penanganan sampah (%)

Volume sampah yang ditangani dibagi volume timbulan sampah wilayah pelayanan kali 100%

10 25 25 25 25



84,68 83,68 82,68 81,68 80,68



8,65 8,15 7,65 7,15 6,65

Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk Wilayah Perkotaan

jumlah timbunan sampah dari jumlah penduduk yang terlayani dibagi kapasitas tpa di kali 100 %

11% 10.7% 10.2% 13% 12%



0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

pg. 24

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan

Lingkungan Hidup

Rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

hidup (RPPLH) nasional.

RPPLH provinsi. RPPLH kabupaten/kota.

2. Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS)

KLHS untuk kebijakan, rencana

dan/atau program (KRP)

Nasional.

KLHS untuk KRP provinsi. KLHS untuk KRP kabupaten/kota.

3. Pengendalian

Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan

Hidup

Pencegahan, penanggulangan dan

pemulihan pencemaran

dan/atau kerusakan

lingkungan hidup lintas

Daerah provinsi dan/atau

lintas batas negara.

Pencegahan,

penanggulangan dan

pemulihan pencemaran

dan/atau kerusakan

lingkungan hidup lintas

Daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

Pencegahan, penanggulangan dan

pemulihan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup dalam

Daerah kabupaten/kota.

4. Keanekaragaman

Hayati (Kehati)

Pengelolaan Kehati nasional. Pengelolaan Kehati provinsi. Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.

5. Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3), dan

Limbah Bahan

Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3)

a. Pengelolaan B3.

b. Pengelolaan limbah B3.

Pengumpulan limbah B3

lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi.

a. Penyimpanan sementara limbah B3.

b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1

(satu) Daerah kabupaten/kota.

6. Pembinaan dan

pengawasan terhadap

izin lingkungan dan izin

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan

hidup (PPLH)

Pembinaan dan pengawasan

terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan

dan izin PPLH diterbitkan

oleh Pemerintah Pusat.


terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan

dan izin PPLH diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah

provinsi.


terhadap usaha dan/atau kegiatan

yang izin lingkungan dan izin PPLH

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

7. Pengakuan keberadaan

masyarakat hukum

adat (MHA), kearifan

lokal dan hak MHA

yang terkait dengan

PPLH

a. Penetapan pengakuan MHA,

kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan

hak MHA terkait dengan

PPLH yang berada di 2 (dua)

atau lebih Daerah provinsi.

b. Peningkatan kapasitas MHA,

kearifan lokal atau



c. Penetapan pengakuan MHA,

kearifan lokal atau


hak kearifan lokal atau



PPLH yang berada di dua

atau lebih Daerah


(satu) Daerah provinsi.

e. Penetapan pengakuan MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan

hak MHA terkait dengan PPLH yang

berada di Daerah kabupaten/kota.

f. Peningkatan kapasitas MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup


pg. 25


PPLH yang berada di 2 (dua)

atau lebih Daerah provinsi.

d. Peningkatan kapasitas MHA,

kearifan lokal atau


hak kearifan lokal atau



PPLH yang berada di dua

atau lebih Daerah


(satu) Daerah provinsi

hak MHA terkait dengan PPLH yang

berada di Daerah kabupaten/kota.

8. Pendidikan, pelatihan,

dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup

Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan, dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk

lembaga kemasyarakatan

tingkat nasional.



lingkungan hidup untuk

lembaga kemasyarakatan

tingkat Daerah provinsi.



lingkungan hidup untuk lembaga

kemasyarakatan tingkat Daerah

kabupaten/kota.

9. Penghargaan

Lingkungan Hidup

Untuk Masyarakat

Pemberian penghargaan

lingkungan hidup tingkat

nasional


lingkungan hidup tingkat

Daerah Provinsi


lingkungan hidup tingkat Daerah

provinsi.

10. Pengaduan Lingkungan

Hidup

Penyelesaian pengaduan

masyarakat di bidang PPLH

terhadap:

a. usaha dan/atau kegiatan

yang izin

lingkungan dan/atau

izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah Pusat.

b. usaha dan/atau kegiatan

yang lokasi dan/atau

dampaknya lintas Daerah

provinsi.



terhadap:

a. usaha dan/atau kegiatan

yang izin lingkungan

dan/atau izin PPLH

diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah provinsi.

b. usaha dan/atau kegiatan

yang lokasi dan/atau

dampaknya lintas Daerah

kabupaten/kota.



terhadap:

a. usaha dan/atau kegiatan yang izin

lingkungan dan/atau izin PPLH

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi

dan/atau dampaknya di Daerah

kabupaten/kota.

11. Persampahan a. Penerbitan izin insenerator

pengolah sampah menjadi

energi listrik.

b. Penerbitan izin pemanfaatan

gas metana (landfill gas)

untuk energi listrik di tempat

pemrosesan akhir (TPA)

regional oleh pihak

Penanganan sampah di

TPA/TPST regional.

a. Pengelolaan sampah.

b. Penerbitan izin pendaurulangan

sampah/ pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta.

c. Pembinaan dan pengawasan

pengelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh pihak swasta.


pg. 26


Prioritas Daerah (Sapta Cita) Sasaran Daerah

No Prioritas Daerah No Sasaran Daerah

1 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah

2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

2 Peningkatan Sosial dan Keagamaan

3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang

menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia

4 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

3 Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan 5 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan

yang bermutu dan merata

4 Peningkatan Kesehatan 6 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan merata

5 Peningkatan Ekonomi 7 Menguatnya ekonomi daerah

8 Berkurangnya kemiskinan

6 Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata 9 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata

10 Mantapnya ketahanan pangan masyarakat

7 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

11 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan

akuntabel

12 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola

pemerintahan yang baik


pg. 27


3.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2017 Kabupaten Cianjur terdiri atas 26 Urusan Wajib dan 8 urusan

pilihan yang tertampung dalam untuk perubahan RKPD Tahun 2016 diprioritaskan

dalam mengoptimalkan capaian akhir RPJMD 2011-2016 sebagai pijakan dalam

capaian RPJMD 2016-2021

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun

Anggaran 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, dan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi-asumsi target kinerja pada RPJMD 2011-2016. Untuk itu

perlu dilakukan perubahan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016, baik

berupa pergeseran pagu kegiatan internal OPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Hal tersebut

dimaksudkan untuk mencapai kinerja pembangunan yang realistis dan terukur.

Akibat dari pergeseran, penghapusan, penambahan, perubahan lokasi dan

sasaran, serta penambahan anggaran untuk program dan kegiatan, maka akan

terjadi perubahan pagu indikatif perubahan RKPD Tahun 2018. Selain dari

perubahan kebutuhan pendanaan tersebut, juga diindikasikan akan terjadi

penambahan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah. Untuk mengetahui perbedaan antara RKPD Tahun 2018 dan

Perubahan RKPD Tahun 2018 digunakan data APBD Murni Tahun 2018 dan

rancangan perubahan RKPD Tahun 2018

pg. 30

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Cianjur Dinas Lingkungan Hidup Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA


8,15%



8,15%


83,68% Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)

83,68%

Persentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi

20% Persentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi

20%


20% Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan

20%

1.1 Penilaian Kota Sehat/Adipura

Kab Cianjur

Terlaksananya Pemantauan Ketitik Pantau Adipura ( kec)

3 kec 100.000.000 Terlaksananya Pemantauan Ketitik

Pantau Adipura ( kec) 3 kec 100.000.000

1.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah kajian Kualitas Lingkungan Hidup (dok)

1 dok 850.000.000 Jumlah kajian Kualitas Lingkungan

Hidup (dok) 1 dok 850.000.000

1.3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah perusahaan/kegiatan usaha yang dibina, diawasi dan diberi informasi/sosialisasi(perusahaan)

25 perusahaan

300.000.000


25 perusahaan

300.000.000

1.4 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan


7 lokasi 200.000.000


7 lokasi 200.000.000

1.5 Penusunan AMDAL

Jumlah Kajian Lingkungan Hidup yang disusun (dok)

1 dok 1.300.000.000 Jumlah Kajian Lingkungan Hidup

yang disusun (dok) 1 dok 1.300.000.000

1.6 Pantai dan Laut Lestari Jumlah lokasi Pantai dan Laun yang di Kelola/dilestarikan

3 Dok/Lokasi

230.000.000

Jumlah lokasi Pantai dan Laun yang di Kelola/dilestarikan

3 Dok/Lokasi

230.000.000

1.7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen pelaporan (dok)

1 dok 35.000.000


1 dok 35.000.000

1.8 Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota

Jumlah Hutan Kota yang Terpelihara (Lokasi)

4 lokasi 200.000.000


4 lokasi 200.000.000

1.9 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Jumlah Lokasi yang dikelola keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

1 lokasi 300.000.000


1 lokasi 300.000.000


pg. 31


1.10 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Jumlah Dokumen data dan informasi lingkunga

3 dok 350.000.000

Jumlah Dokumen data dan informasi lingkunga

3 dok 350.000.000

1.11 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim


8 lokasi 300.000.000


8 lokasi 300.000.000

1.12 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual pengelolaan RTH

Terlaksananyan sosialisasi dan distribusi peraturan pengelolaan RTH (th. Kali)

1 kali 200.000.000


1 kali 200.000.000

1.13 Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH

Terlaksananya penguatan aksi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1 kali 150.000.000


1 kali 150.000.000

1.14 Pengendalian kerusakan Lingkungan

Jumlah lokasi yang dipantau 32 kec 280.000.000


1.15 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA



1.16 Kajian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa


1 dok 560.000.000


1 dok 560.000.000

1.17 Kegiatan penunjang Dengan sumber dan Banprov, Pusat

1.18 Penyusunan Inventarisasi Data Base Perusahaan, industri dan kegiatan yang ramah lingkungan

Jumlah Perusahaan yang didata (50 perusahaan/tahun)

50 perusahaan

200.000.000


50 perusahaan

200.000.000

1.19 Penyusunan Perda tentang penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan

Jumlah Peda tentang lingkungan hiidup

2 dokumen 300.000.000


2 dokumen 300.000.000

1.20 Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan

Persentase penyelesaian sengketa (tahun)

100% 200.000.000


100% 200.000.000

1.21 Sosialisasi peraturan dan prundangan bidang lingkungan hidup

Terlaksananya sosialiasi peraturn perundangan lingkungan hidup

1 kali 40.000.000


1 kali 40.000.000

2 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah

Persentase Penanganan Sampah

25%



0.8 ha

Kebutuhan Luas Landfill di TPA (ha) 0.8 ha

Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah

10,7%

Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per

10,7%


pg. 32


(TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaan

satuan penduduk wilayah perkotaan


40%


40%


25%


25%

2.1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah

Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan Persampahan (jenis/unit)

5 jenis 3.000.000.000


5 jenis 3.000.000.000

2.2 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah

Jenis Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan kegiatan

Jenis 900.000.000

Jenis Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan kegiatan

Jenis 900.000.000

2.3 Peningkatan Sampah menjadi Kompos


0,5 ton 250.000.000


0,5 ton 250.000.000

2.4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA

Jumlah Jenis rehabilitasi dan pemeliharaan di TPA (unit)

4 jenis 1.000.000.000


4 jenis 1.000.000.000

2.5 Sosialisasi kebijakan pengelolaan Persampahan

jumlah lokasi yang tersampaikan informasi sampah melalui sosialisasi (kec)

9 kec 300.000.000


9 kec 300.000.000

2.6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Air Limbah

Jumlah Sarana prasarana yang direhab

Jenis 600.000.000


Jenis 600.000.000

2.7 Penyediaan sarana dan Prasarana Air Limbah

Jumlah sarana dan prasarana air limbah (jenis.Unit)

20 jenis 1.150.000.000


20 jenis 1.150.000.000

2.8 Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan

Jumlah teknologi yang diterapkan (unit. Teknologi)

1 jenis 350.000.000


1 jenis 350.000.000

2.9 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanTPA (Banprov, Pusat)

Jumlah pemeliharaan di TPA (jenis)

10 Jenis 1.200.000.000

Jumlah pemeliharaan di TPA (jenis) 10 Jenis 1.200.000.000

2.10 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan

Jumlah prasarana yang dipelihara

27 unit 1.150.000.000


27 unit 1.150.000.000

2.11 Pembangunan TPPSA Mekarsari

Jumlah TPA yang tersedia 2% 11.000.000.000

Jumlah TPA yang tersedia 2% 11.000.000.000

2.12 Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan

Jumlah Peralatan pengelolaan Persampahan

6 Jenis 7.750.000.000


6 Jenis 7.750.000.000

2.13 Pembangunan TPS 3 R Jumlah TPS 3R yang 10 unit 5.500.000.000 Jumlah TPS 3R yang terbangun 10 unit 5.500.000.000


pg. 33


terbangun

2.14 Revitalisasi IPLT Babakan Karet

terpeliharanya IPLT 1 unit 600.000.000

terpeliharanya IPLT 1 unit 600.000.000

2.15 Pengadaan Truck Tinja' Jumlah Kendaraan Truck Tinja

6 unit' 600.000.000

Jumlah Kendaraan Truck Tinja 6 unit' 600.000.000

2.16 Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah/pengadaan alat berat pengelolaan Air Limbah


6 Jenis 7.750.000.000


6 Jenis 7.750.000.000

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Cianjur Tabel 4

NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Desa Cibiuk Tersedianya Cator 1 unit

Desa Cipeuyeum Tersedianya Bak Sampah 1 unit

Desa Sukamekar Tersedianya Bak Sampah 1 unit


pg. 34


3.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran melalui stategi dan

kebijakan yang telah diuraikan Rencana Program yang akan dilaksanakan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

A. Program Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor;

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan;

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Kegiatan Pengadaan Peralatan Komunikasi

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


pg. 35


Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi keuangan

Penyusunan laporan akhir tahun

5. Program perencanaan dan penganggaran

Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

Penyusunan RKA – DPA SOPD dan RKAP – DPPA SOPD

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dan Konservasi SDA

Kegiatan :

a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

2. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah

Kegiatan :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

b. Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persamahan

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah


pg. 36


Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Cianjur

kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2019

Lokasi target

capaian

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif (000)

Sumber Dana

target capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Non Urusan 8.737.120.000 15.810.500.000

2 5 2 5 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

14 kegiatan 6.951.860.000 PAD 14 Kegiatan 13.713.500.000

2 5 2 5 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


400 lembar 3.600.000 PAD 14 kegiatan 4.500.000

2 5 2 5 1 1 2 Penyediaan Jasa Komuniskasi, sumner Daya air dan listrik


12 bulan 160.560.000 PAD 12 bulan 180.000.000

2 5 2 5 1 1 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional


1 paket 38.250.000 PAD 1 paket 40.000.000

2 5 2 5 1 1 8 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor


12 bulan 2.808.000.000 DAU 12 bulan 2.808.000.000

2 5 2 5 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


1 paket 55.500.000 1 paket 59.000.000


pg. 37


2 5 2 5 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


2 paket 27.280.000 2 paket 30.000.000

2 5 2 5 1 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor


6 jenis 5.650.000 6 jenis 6.250.000.000

2 5 2 5 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan


8 jenis 5.000.000 8 jenis 7.000.000

2 5 2 5 1 1 17 Penyediaan makanan dan Minuman


460 box 8.000.000 460 box 9.000.000

2 5 2 5 1 1 18 Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


11 orang 80.000.000 11 orang 80.000.000

2 5 2 5 1 1 20 Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah


11 orang 50.000.000 11 orang 50.000.000

2 5 2 5 1 1 25 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor


11 orang 132.000.000 11 orang 132.000.000

2 5 2 5 1 1 27 Penyediaan Peralatan kebersihan kantor


1 paket 10.750.000 1 paket 12.000.000

2 5 2 5 1 1 32 Penyediaan jasa Pengamanan


2 orang 24.000.000 2 orang 24.000.000

2 5 2 5 1 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

3 kegiatan 1.771.635.000 2.014.000.000

2 5 2 5 1 2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

2 jenis 1.758.635.000 2 jenis 2.000.000.000

2 5 2 5 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan kantor

6 unit 6.500.000 6 unit 7.000.000

2 5 2 5 1 2 26 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer

9 unit 6.500.000 9 unit 7.000.000


pg. 38


2 5 2 5 1 3 Program Peningkatan disiplin aparatur

1 kegiatan 63.000.000 75.000.000

2 5 2 5 1 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

210 stel 63.000.000 250 stel 75.000.000

2 5 2 5 1 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 keg 5.625.000 8.000.000

2 5 2 5 1 6 1

Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dok 2.000.000 1 dok 2.500.000

2 5 2 5 1 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

2 dok 2.125.000 2 dok 2.500.000

2 5 2 5 1 6 3 Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 dok 1.000.000 1 dok 1.500.000

2 5 2 5 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 dok 1.375.000 1 dok 1.500.000

2 5 2 5 1 7 Program Perencananaan dan Penganggaran

2 keg 8.000.000 8.000.000

2 5 2 5 1 7 1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD

1 dok 4.000.000 2 dok 4.000.000

2 5 2 5 1 7 2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA

2 dok 4.000.000 2 dok 4.000.000

Urusan Wajib

34.145.000

47.353.425

2 5 2 5 1 25



8,15% 6.395.000


8.570.000


pg. 39



83,68% Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)


20%



20%


2 5 2 5 1 25 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Jumlah Dokumen data dan informasi lingkungan

1 dok

200.000 APBD 2 1 dok

200.000

Penilaian Kota Sehat/Adipura


3 kec 100.000 APBD 2 Terlaksananya Pemantauan Ketitik Pantau Adipura ( kec)

100.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan


1 dok 850.000 APBD 2 1 dok 2.050.000



25

perusahaan 300.000 APBD 2 25 perusahaan 300.000



2 jenis/ 7

lokasi 200.000 APBD 2 2 jenis/ 7 lokasi 200.000


pg. 40


Penusunan AMDAL Jumlah Kajian Lingkungan Hidup yang dibahas(dok)

20 dok 100.000 APBD 2 1 dok 1.500.000

RPPLH Jumlah Dokumen 1 dok 750.000 APBD 2 1 dok 750.000

Pantai dan Laut Lestari Jumlah lokasi Pantai dan Laun yang di Kelola/dilestarikan

3 lokasi 500.000 APBD 2 3 loksi 250.000



1 dok 35.000 APBD 2 1 dok 30.000



1 lokasi 300.000 APBD 2 1 lokasi 300.000









1 kali 200.000 APBD 2 1 kali 200.000

Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup


1 kali 200.000 APBD 2 1 kali 150.000

2 5 2 5 1 25 Pengendalian kerusakan Lingkungan

Jumlah lokasi yang dipantau 32 kec 150.000 APBD 2 32 kec 280.000

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Jumlah perusahaan/ kegiatan usaha yang dikendalikan dan diawasi

20

keg/usaha 370.000 APBD 2 20 keg/usaha 370.000



1 dok 850.000 APBD 2 1 dok 850.000


pg. 41




1 dok

200.000 APBD 2 1 dok

200.000



50

perusahaan 200.000 APBD 2 50 perusahaan 200.000



2 dokumen 350.000 APBD 2 2 dokumen 300.000



1 kali 200.000 APBD 2 1 kali 200.000



1 kali 40.000 APBD 2 1 kali 40.000

2 5 2 5 1 26 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah


27.750.000 APBD 2

38.783.425


6 ha APBD 2


5% APBD 2


40% APBD 2


19% APBD 2 1.400.000


pg. 42


2 5 2 5 1 26

Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah


5 jenis 3.000.000 APBD 2 1 kec 3.391.000

2 5 2 5 1 26


Jenis Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan

10 unit/3

orang 1.000.000 APBD 2 1 ec 1.000.000



0,5 ton 250.000 APBD 2 0,5 ton 280.000



10.70% 2.200.000 APBD 2 0,1 1.200.000



9 kec

300.000 APBD 2 9 kec 300



(jenis.Unit) 1.150.000 APBD 2 (jenis.Unit) 1.300



9 kec

400.000 APBD 2 9 kec 675

Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan


20 unit

600.000 APBD 2 20 unit 400



27 unit 1.200.000 APBD 2 27 unit 1.500

Pembangunan TPA Mekarsari

Jumlah TPA yang tersedia 5% 1.000.000 APBD1, APBN/PLHN

5% 20.000.000


pg. 43


Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan


6 jenis 7.950.000 Banprov , DKI

6 jenis 8.000.000

Pembangunan TPS 3 R Jumlah TPS 3R yang tersedia 10 unit 5.500.000 Banprov , DKI

10 unit 8.250

Revitalisasi IPLT Babakan Karet

Jumlah IPLT wilayah selatan yang tersedia

1 unit

600.000 Banprov , DKI

1 unit 750.000

Pengadaan Truck Tinja' Jumlah Truck Tinja yang tersedia 2 unit

600.000 Banprov , DKI

2 unit 750.000

FS dan Masterplan TPA Cianjur Selatan

Jumlah Dokumen yang tersedia

1 dok 1.000.000 Banprov , DKI

1 dok 1.000.000



1 dok 1.000.000

1 dok 1.000.000


pg. 44


Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Cianjur Tahun 2018

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran / Target

capaian setiap tahun Program / Kegiatan

Indikator Program

target 2017

2018 2019

indikator Kegiatan Hasil Kegiatan (outcome) target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18 19 Urusan Wajib

Mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Tingkat p

encem

aran u

dara (b

aku m

utu

) (%)

8,15 7,65 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA


8,65%

8,15% 30.180 7,65%

Pemantauan Kualitas Lingkungan


1 dok Tersedianya data dan informasi bahan kajian Kulaitas lingkungan hidup

1 dok

1 dok 850 82,68%



25 perusahaan Terciptanya budaya dunia usaha yang mengaplikasikan konsep hukum lingkungan hidup

25 perusahaan 25

Perusahaan

300 20%


pg. 45




4 jenis Meningkatnya upaya Pelestarian lingkungan hidup

4 jenis 4 jenis 200 20%

Pantai dan Laut Lestari

Jumlah lokasi Pantai dan Laun yang di Kelola/dilestarikan

3 lokasi Tersedianya data pengembangan dan pemantapan kawasan konsevasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut

1 dok

3 lokasi 500

Tingkat p

encem

aran air (b

aku m

utu

) (%)

83,68 82,68 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA


83,68%

83,68% 3 kec 100.000


20%

20% 1 dok 850.000


20%

20% 25

Perusahaan

300.000


pg. 46


Penusunan AMDAL

Jumlah Kajian Lingkungan hidup yang dibahas (dok)

20 dok Bahan rekomendasi untuk proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan (dok)

20 Perusahaan/ke

giatan usaha 20 dok 100 7 lokasi 200.000

RPPLH Jumlah Dokumen yang tersedia

1 dok Jumlah Dokumen yang tersedia

1 dok

1 dok 750 1 dok 100.000



1 dok Bahan Perencanaan dan evaluasi

1 dok 1 dok 35 1 dok 750.000



4 lokasi Terpeliharanya lahan yang dilindungi 4 lokasi 4 lokasi 200 1 dok 500.000



1 lokasi Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem

1 lokasi 1 lokasi 300 1 dok 35000



3 dok tersedianya data dan informasi lingkungan

3 dok 3 dok 200 4 lokasi 200000


Jumlah lokasi yang dibina aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (lokasi)

8 lokasi Terpelikaranya lingkungan akibat perubahan iklim/dokumen/lokasi

8 lokasi 8 lokasi 350 1 lokasi 300000


Jumlah cakupan peserta yang menerima informasi pengelolaan RTH(orang)

200 rang tersosilaisasikannya peraturan pengelolaan RTH

5 kali 200 org 200 3 dok 200000


pg. 47


Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Penengelolaan RTH

Jumlah cakupan peserta yang menerima bintek pengelolaan RTH(orang)

200 rang meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 1kali 200 orang

5 kali 200 org 200 8 lokasi 350000

Pengendalian kerusakan Lingkungan

Jumlah kegiatan usaha yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan yang dipantau

20 keg/usaha Terpantaunya dan terawasinya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan (kec)

20 keg/usaha 20

keg/usaha 150 1 kali 200000



1 dok tersedianya data / kajian kerusakan lahan untuk produksi biomassa

1 dok 1 dok 850 1 kali 200000



50 perusahaan tersedianya database perusahaan yang diinventarisir

50 perusahaan 50

perusahaan

200 32 kec 150000



2 dokumen Tersedianya perda penegakan dan penataan hukum lingkungan

2 dokumen 2

dokumen 350

20 keg/usa

ha 370000



100% Terfasilitainya penyelesaian sengketa lingkungan

100% 100%

200 1 dok 850000


pg. 48




1 kali terciptanya pemahaman masyarakat thd perturan perundangan lingkungan

150orang 150orang 200 50

perusahaan

200.000

Persen

tase Pen

angan

an Sam

pah

25 25 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah

Persentase Penanganan Sampah

5% 25

30.080 2

dokumen

350.000

Penilaian Kota Sehat/Adipura


3 kec Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota

3 kec

3 kec 100 orang 200000

Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah


5 jenis tersedianya penunjang pengelolaan persampahan

218 orang

5 jenis 3000 orang 200000


Jumlah cakupan Peserta yang menerima informasi pengelolaan persampahan

200 org meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pengelolaan persampahan

9 kec

200 org 300



2 jenis meningkatnya pengelolaan air limbah

9 kec

2 jenis 400



2 jenis tersedianya oenunjang pengelolaan air limbah

9 kec

2 jenis 1000



27 unit Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan persampahan

27 unit 27 unit

1.200


pg. 49


Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan


6 jenis terfasilitasinya pegawai dalam

pengelolaan persampahan

218 orang

orang -

Pengadaan Truck Tinja'

Jumlah Truck Tinja yang tersedia

2 unit tersedianya kendaraan pelayanan

6 unit

6 unit 7.950

5 jenis 3000000

Persen

tase daya tam

pu

ng te

mp

at pem

bu

angan

samp

ah (TP

A) p

er satuan

pen

du

du

k wilayah

perko

taan

10,7 10,2 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah


5% 10,7

10 unit 1000000


Jenis Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan

5 keg menngkatnya pean erta masyarakat dalam pengelolaan persmpahan orang/kelompok

5 keg

5 keg 1000

unit/orang

250000



60 terfasilitasinya pengolah kompos

unit/orang

48 ton 30

10.70% 2200000


Terkelolanya TPA 3 Ha Tertata dan terpeliharanya TPA

6 Ha

3 Ha 2200

orang 300000


pg. 50


Keb

utu

han

Luas Lan

dfill d

i TPA

(ha)

0,8 0,8 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah


6 ha

0,8

9 kec 400000


20%

20

9 kec 1150000


20%

20

orang 600000

Pembangunan TPA Mekarsari

Persentase kontruksi yang terbangun

5% tersedianya daya tampug

sampah

20Ha

5% 1.000

orang 1200000

Pembangunan TPS 3 R

Jumlah TPS 3R yang tersedia

10 unit tersedianya sarana pengelolaan sampah (ton)

7200

10 unit 5.500

Amdal TPA mekarsari

Jumah Dok yang dibahas

1 dok Tersedianya dok amdal TPA Mekarsari

1 dok




1 dok

1 dok 5.500

FS dan Masterplan TPA Cianjur Tengah



1 dok

1 dok 1.000

renstra d revisi/Tabel Renstra Dinas Lingkungan Hidup/Tabel renstra_b cascading


pg. 51


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Tahun 2018 merupakan arahan penyelenggaraan pelaksanaan program

dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cianjur guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam

renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antara

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta Dunia Usaha agar

keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan

dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan

pelayanan ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan

proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal

dengan menerapkan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan

dan transparan serta akuntabel, diharapkan penyelenggaraan

pembangunan dibidang Lingkungan dapat berjalan secara efisien dan

ramah lingkungan.

Melalui pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

secara konsisten serta didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja

penyelenggaraan infrastruktur pengelolaan sumber daya air dengan sebaik-

baiknya, maka diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan demi

terwujudnya kesejahteraan masyarakat cianjur.

rencana kerja (renja) 2018 · rencana kerja merupakan jalan keluar guna pembangunan daerah ......

Documents