rencana kerja perangkat daerah kecamatan …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/149_kecamatan...
TRANSCRIPT
42
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
KECAMATAN TANJUNGSARI
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN TANJUNGSARI
TAHUN 2017
42
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR KPTS/ 2017
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN TANJUNGSARI
TAHUN 2018
RENCANA KERJA
KECAMATAN TANJUNGSARI
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan
PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan
demikian Renja Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018 adalah merupakan
dokumen perencanaan Kecamatan Tanjungsari untuk periode Tahun 2018 yang
memuat kebijakan, program, kegiatan, anggaran beserta target-target yang
hendak dicapai.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengatur tentang adanya perubahan urusan pemerintahan daerah sehingga
secara substansial juga mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan
perubahan susunan organisasi perangkat daerah, yang untuk Kabupaten
Gunungkidul telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul. Selain 2 (dua) peraturan tersebut, Kabupaten Gunungkidul juga
telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021 telah diikuti dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-
42
2021 bagi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016 – 2021. Dengan telah ditetapkannya dokumen perencanaan
tersebut, maka kewajiban perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan
Tanjungsari untuk menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja
Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja
Kecamatan Tanjungsari Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
42
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018
1.3.1 Maksud
Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018 adalah :
1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran program
dan kegiatan satu tahun ke depan;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan satu tahun ke
depan.
3. Sebagai dasar perencanaan kegiatan dan anggaran guna
mengakomodasi adanya perubahan struktur organisasi Kecamatan
Tanjungsari.
1.3.2 Tujuan
Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari disusun untuk menjadi dasar
pijakan dan gambaran rencana pembangunan Kecamatan Tanjungsari
dalam Tahun 2018 yang akan dilaksanakan melalui unit-unit kerja di
dalamnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, sehingga pembangunan yang akan dilakukan
dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.
1.4 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam pembahasan Renja Kecamatan Tanjungsari
Tahun 2018 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGSARI
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjungsari
3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari
42
3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Tanjungsari
3.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjungsari
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
42
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNGSARI
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari dan Capaian
Renstra Kecamatan Tanjungsari.
Pada bagian ini memuat tentang kajian (review) terhadap perkiraan tahun
berjalan (tahun n-1/Tahun 2017, mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Tanjungsari
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun karena
kebijakan Pemerintah mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah pada tahun 2015 yang berkosekuensi pada mundurnya penyusunan dan
penetapanRPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan masa
transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menenngah sehingga target
dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 tidak berdasar pada
Renstra Kecamatan Tanjungsari Tahun 2010 – 2015 maupun Renstra Tahun
2016 – 2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun
2005 – 2025. Dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016–2021 dan Renstra Kecamatan Tanjungsari 2016 –
2021 adalah Tahun 2017.
Tahun 2016 bagi Kabupaten Gunungkidul secara umum dan Kecamatan
Tanjungsari secara khusus selain merupakan tahun transisi perencanaan jangka
menengah juga merupakan tahun terakhir dari struktur organisasi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Kecamatan. Untuk Tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Gunungkidul nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi kecamatan
mengalami penambahan unit kerja, yakni Seksi Pelayanan Umum. Konsekuensi
adanya penambahan unit kerja ini terhadap dokumen rencana kerja adalah perlu
adanya penambahan kegiatan dan anggaran di Kecamatan. Namun kondisi yang
ada ternyata tidak ada penambahan pagu indikatif anggaran yang signifikan
meskipun secara struktur organisasi, sumber daya manusia dan beban kerja
mengalami penambahan.
Untuk Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Tanjungsari melaksanakan 10
program yang terbagi dalam 52 kegiatan. Selanjutnya berdasarkan Laporan
Evaluasi RKPD (Renja) Tahun Anggaran 2016 dan Laporan TEPPA Tahun 2016,
target dan realisasi kegiatan serta penyerapan anggaran sampai dengan Bulan
Desember TA 2016. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 Kecamatan
Tanjungsari melaksanakan 7 Program dengan 16 kegiatan untuk selengkapnya
disajikan dalam Tabel 2.1.1., 2.1.2. dan Tabel 2.1.3 sebagai berikut :
42
Sesuai dengan apa yang tergambarkan dalam Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2
evaluasi kegiatan dan anggaran di atas maka dapat diketahui bahwa sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2016 dari 10 program yang mesti dilaksanakan, ada beberapa
kategori pencapaian sebagai berikut :
1. Program yang capaiannya telah sesuai target : 7 program
2. Program yang capaiannya belum sesuai target : 3 program
3. Program yang tidak dapat dilaksanakan : 0 program
Jika dilihat dari kegiatan, maka sampai dapat diketahui bahwa sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dari 52 kegiatan yang mesti dilaksanakan,
ada beberapa kategori pencapaian sebagai berikut :
1. Kegiatan yang capaiannya telah sesuai target : 45 kegiatan
2. Kegiatan yang capaiannya belum sesuai target : 7 kegiatan
3. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan : 0 kegiatan
Secara lebih detail kegiatan yang belum mencapai target adalah kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Untuk jasa pemanfaatan energi listrik belum sesuainya target penyerapan
anggaran yang dicapai lebih karena adanya efisiensi dalam pemanfaatan,
namum secara pemenuhan kebutuhan telah terpenuhi. Untuk jasa
pemanfaatan air oleh karena adanya belanja terhutang tahun 2015, maka
anggaran yang tersedia Tahun 2016 digunakan untuk membayar hutang
dimaksud, sehingga untuk pemanfaatan jasa air pada tahun 2016 belum
terbayarkan.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tidak tercapainya target secara penyerapan anggaran lebih disebabkan oleh
selisih surplus antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan dana yang
dianggarkan, namun demikian secara keluaran seluruh kendaraan dinas yang
masa pajaknya secara ketentuan harus dibayar, telah dibayarkan.
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Belum tercapainya target disebabkan oleh adanya selisih perencanaan dan
realisasi kondisi riil di tahun 2016 yang sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran, kondisi peralatan kantor masih baik.
4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belum tercapainya target disebabkan oleh adanya selisih perencanaan dan
realisasi kondisi riil harga barang, namun demikian penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
spesifikasi barang.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Biaya berlangganan media besarannya lebih murah dari anggaran yang
disediakan
42
6. Pengadaan mebelair
Tidak tercapaianya anggaran oleh karena efisiensi dalam belanja, secara
keluaran telah terpenuhi.
7. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
Belum sesuainya target penyerapan anggaran, karena adanya efisiensi belanja
suku cadang
8. Penanganan dan penanggulangan kekeringan
Belum sesuainya capaian target kegiatan ini lebih disebabkan oleh mundurnya
musim penghujan di Tahun 2016 ini, sehingga anggaran yang disediakan
untuk belanja air bersih dan operasionalnya belum terserap secara optimal,
karena baru belanja pemeliharaan truk tanki yang dimanfaatkan guna
persiapan pelaksanaan droping air bersih.
Dengan masih adanya beberapa kegiatan yang belum memenuhi target,
maka kami selalu melakukan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan
Perangkat Daerah pengampu sektor maupun fungsi. Dari sisi anggaran apabila
diindikasikan perlu adanya perubahan/penyesuaian tatakala pencairan
anggaran, segera kami komunikasikan dengan Bidang Anggaran DPPKAD
Kabupaten Gunungkidul.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari
Sebagaimana kebijakan pemerintah secara nasional, maka secara umum
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul tidak terkecuali Kecamatan Tanjungsari diarahkan
untuk :
a. Mendukung 9 agenda Nawacita yakni :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
42
b. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Dari beberapa target kinerja yang ada, target kinerja yang menjadi core
business Kecamatan Tanjungsari dikelompokkan menjadi indikator kinerja
utama sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016–2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016–2021. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan sebagai
berikut :
Tabel 2.2.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjungsari
No
Sasaran
dan Indikator
Kinerja
Sasaran
Target
2016
Target Kinerja Sasaran
Pada Tahun
Unit Kerja
Penanggung Jawab
Rumus/
Formula
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
1. Sasaran
Kualitas penyelengg
araan pemerintah
an desa
meningkat
Indikator Kinerja
Sasaran
Persentase desa yang
menetapkan
Pertanggun
g jawaban APB Desa,
RKP Desa dan APB
Desa tepat
waktu
100 100 100 100 100 100 Seksi Tapem ∑ desa yang telah
Menetapkan
_____________ ∑ seluruh
desa
Keterangan : batas waktu
sesuai regulasi
Sebagai wujud nyata komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang termaktub
didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021, Kecamatan menyusun tujuan dan sasaran
kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan.Dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran harus tertuang dalam indikator kinerja yang terukur sehingga dapat
dimonitor dan dievaluasi tingkat pencapaian target dan keberhasilannya. Di
bawah ini disajikan mengenai indikator kinerja Kecamatan Tanjungsari yang
42
mengacu tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016-2021 sebagai berikut :
Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Kecamatan Tanjungsari yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja
akhir periode
RPJMD Tahun 0 Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1 Persentase kesesuaian
program dalam
dokumen PD terhadap
program dalam
dokumen
perencanaan
daerah
100 100 100 100 100 100 100
2 Nilai IKM PD 76,12 78,25 79 79,5 80 80 80
3 Persentase
desa yang menetapkan
Pertanggung jawaban APB
Desa, RKP
Desa dan APB Desa
tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase laporan
keuangan disusun
tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjungsari
Kecamatan Tanjungsari sebagai perangkat daerah mempunyai fungsi
sebagai pelayan publik, koordinasi dan fasilitasi. Fungsi pelayanan publik yang
paling menonjol dan selalu menjadi tolok ukur masyarakat terhadap kinerja
kecamatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh unit pelayanan umum, baik
perizinan maupun non perizinan. Sehingga menjadi suatu keniscayaan apabila
kemudian perlu disusun standar pelayanan sekaligus juga standar operasional
dan prosedur sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Namun demikian sebelum kedua hal tersebut dilakukan, maka perlu adanya
42
regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas pemberian kewenangan atau
pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, regulasi yang mengatur dan
menjelaskan tatacara dan ketentuan pelayanan yang diberikan, dan juga regulasi
yang secara jelas dan tegas menyebutkan unit kerja dan pejabat yang
bertanggung jawab menjalankan kewenangan tersebut.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungsari
yang memiliki wilayah kerja berbasis di desa, terdapat beberapa permasalahan
dan hambatan yang ditemui. Permasalahan dan hambatan tersebut tidak hanya
bersifat intern Kecamatan Tanjungsari namun juga mencakup lingkup eksternal
yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
a) Sumber Daya Aparatur
1) Jumlah aparatur yang semakin sedikit dan yang sedikit inipun
sebagian mempunyai masalah dengan kualitas, sehingga semakin
mempersulit kinerja institusi dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya.
2) Turunnya motivasi dan etos kerja, karena kecemburuan penghasilan,
minimnya keteladanan dan mekanisme penjenjangan karier
3) Kurang keselarasan komitmen di antara para pemimpin
4) Masih adanya sisa-sisa paradigma pangreh praja dan bukannya
pamong praja
5) Masih adanya sisa-sisa paradigma bekerja hafalan, enaknya
bagaimana, dan asal bapak senang
6) Sebagian pegawai masih gagap teknologi
7) Minimnya penyelenggaraan diklat aparatur
8) Rekrutmen tenaga honorer oleh pejabat pemerintah masih terjadi
9) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara
pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen
pemerintahan desa
10) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa
b) Sumber Daya Masyarakat
1) Angkatan kerja didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah
2) Masih banyaknya anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan
tinggi
3) Kurangnya ketrampilan penguasaan teknologi
4) Sebagian besar angkatan kerja muda bekerja sebagai buruh/tenaga
konstruksi dan sektor informal lain yang kesinambungan
pekerjaannya tidak dapat ditentukan
5) Sebagian besar terakumulasi di daerah asal menjadi pengangguran
atau setengah pengangguran
6) Etos merantau yang rendah
42
2. Regulasi dan Kelembagaan
a) Masih adanya ketidakpaduserasian antara beberapa regulasi yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
b) Beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum
seluruhnya dapat dijabarkan atau diturunkan dalam peraturan daerah
c) Pembagian kewenangan dan ketugasan antar Perangkat Daerah
Kabupaten, Kecamatan dan Desa masih perlu diperjelas
d) Struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang gemuk,
mengakibatkan APBD banyak terpakai untuk pembiayaan aparatur dan
anggaran operasional rutin Perangkat Daerah
e) Kurangnya koordinasi lintas sektor
f) Kurang konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
pembangunan
g) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara pemerintahan
desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen pemerintahan desa
h) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa
3. Sarana dan Prasarana
a) Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Gunungkidul dalam
membiayai seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan
b) Masih belum memadainya sarana dan prasaran pendukung kegiatan
belajar mengajar pada sekolah-sekolah baru
c) Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
kesehatan masyarakat
d) Kualitas jalan penghubung antar wilayah desa yang kurang memadai
e) Rusaknya beberapa drainase dan sanitasi
f) Belum memadainya sarpras dan SDM pengelola persampahan
4. Pertanian (dalam arti luas)
a) Masih adanya kejadian gagal panen atau penurunan produksi akibat
adanya salah perhitungan musim tanam, kualitas benih yang kurang
memadai atau kurang cocok dengan lahan, dan keterlambatan
pemupukan
b) Masih adanya kesulitan untuk mengangkut hasil panen dari ladang
c) Semakin turunnya minat menjadi petani di kalangan generasi muda
d) Tidak adanya pasar hewan
e) Pada musim kemarau hijauan makanan ternak sangat susah didapatkan
f) Pada musim kemarau terjadi penjualan ternak dalam eskalasi yang tinggi
sehingga mengakibatkan jatuhnya harga ternak
g) Kualitas dan kuantitas kapal nelayan Pantai Baron dan Drini yang belum
memadai
42
h) Sebagaian kapal nelayan Pantai Baron dan Drini adalah kepunyaan
pemilik modal
i) Pangkalan Bahan Bakar Minyak khusus bagi kapal nelayan tidak
berfungsi
j) Belum tersedianya pabrik es batu yang telah dibangun di Pantai Baron
dan Drini
k) Budidaya perikanan darat yang ada masih sebatas kegiatan sampingan
dan dilakukan oleh perorangan
l) Minimnya pendampingan dan bibit ikan untuk perikanan darat
5. Kehutanan dan Perkebunan
a) Penebangan liar mengakibatkan rusaknya hutan
b) Penebangan pohon yang terlalu dini pada hutan milik rakyat
c) Kesadaran tebang dan tanam masih rendah
d) Penjualan hasil hutan masih dalam bentuk bahan mentah, sehingga
tidak ada nilai tambah produk
e) Produk unggulan perkebunan berupa buah pisang, mlinjo, srikoyo dan
kelapa masih dibudidayakan secara tradisional
f) Buah pisang yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk bahan mentah
yang belum diolah sehingga tidak memberikan nilai tambah
6. Pariwisata
a) Wisata Alam
1) Sebagian besar akses jalan menuju ke pantai wisata belum maksimal
(kurang lebar)
2) Belum ditunjang dengan tersedianya listrik dan air bersih (meskipun
di beberapa pantai terdapat sumber air bersih)
3) Belum adanya sektor pendukung industri pariwisata seperti warung
makan, penginapan, dan telekomunikasi
4) Promosi dan pemasaran yang minim
b) Wisata Sejarah dan Budaya
1) Pengkultusan dan penyakralan yang masih terjaga menyebabkan
tidak semua orang dapat mengakses tempat dan prosesi ritual
budaya
2) Turunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan
tradisi
3) Promosi dan pemasaran yang minim
c) Wisata Minat Khusus
1) Untuk penelitian karst biasanya terbatas kalangan akademisi atau
lembaga lingkungan hidup
2) Untuk wisata kuliner extreme ketersediaan bahan baku sangat
terbatas
3) Promosi dan pemasaran yang minim
42
7. Air dan Energi Alternatif
a) Air bersih masih menjadi suatu hal yang mewah
b) Eksplorasi sumber air sungai bawah tanah terkendala biaya yang mahal
dan penguasaan teknologi
c) Kemampuan cakupan pelayanan PDAM kurang maksimal
d) Sebagian pipa air yang telah terpasang sama sekali belum pernah dialiri
air, bahkan ada yang telah rusak dan hilang
e) Masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna yang dikembangkan
untuk memanfaatkan energi alternatif yang melimpah
f) Mengeringnya beberapa telaga dan mata air
g) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup
h) Semakin rusaknya lingkungan kawasan sumber air
Berdasarkan fungsi utama Kecamatan Tanjungsari yakni public service,
koordinasi dan fasilitasi, yang paling utama adalah dukungan pelaksanaan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bebas
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dukungan terhadap dimaksud sangat
penting, bahkan menjadi pondasi utama yang mesti diperbaiki dan diperkokoh
sehingga mampu menjadi penopang yang kuat dalam melaksanakan tugas
kewajiban guna mendukung misi-misi yang lain. Bagi Kecamatan Tanjungsari
tata kelola pemerintahan yang baik ini diwujudkan dalam bentuk usaha
memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan beserta
pelaporan dan pertanggungjawaban anggarannya. Upaya perbaikan kualitas juga
dilaksanakan pada pelayanan, baik pelayanan administratif, koordinatif maupun
fasilitatif.
Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Tanjungsari telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang
sebagai dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan yang akan digunakan
untuk acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penjabaran dari
kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Kecamatan
Tanjungsari diuraikan sebagai berikut:
1. Lingkungan Internal
Lingkungan internal pada bahasan ini mencakup Kecamatan Tanjungsari
sebagai satuan kerja dan Kecamatan Tanjungsari sebagai suatu wilayah.
Identifikasi lingkungan internal ini bertujuan untuk menemukenali potensi
dan kekurangan yang dimiliki, selengkapnya sebagai berikut :
a. Kekuatan, yakni segala sesuatu/kondisi yang dimiliki, baik berupa sarana
dan prasarana ataupun potensi internal yang dapat dipergunakan untuk
mendukung pelaksanaan tuposi dalam rangka mencapai sasaran dan
target kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi :
42
1) Telah disusunnya tatakala pelaksanaan program dan kegiatan
2) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor kesehatan
3) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor pendidikan
4) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor yang lain
5) Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa
yang semakin baik
6) Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan
7) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi
8) Kuantitas anggaran pemerintahan desa, lembaga desa dan
pembangunan desa yang semakin baik
9) Kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin
baik
10) Angkatan kerja yang di dominasi usia produktif
11) Perilaku masyarakat yang ulet dan beretos kerja tinggi dengan
semangat gotong royong yang tetap terpelihara
12) Adanya pendidikan keagamaan
13) Penghasil tanaman palawija yang berkualitas
14) Penghasil ternak yang berkualitas
15) Penghasil tanaman keras yang berkualitas
16) Penghasil tanaman perkebunan dengan komoditi utama pisang,
mlinjo dan palawija yang berpotensi untuk dikembangkan
17) Lahan pertanian yang luas sehingga sangat berpeluang untuk
optimalisasi pemanfaatannya
18) Wilayah yang kaya potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata
sejarah dan budaya maupun wisata minat khusus
19) Pembangunan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal dan
lainnya sebagai tempat pendaratan nelayan dan pengembangan
perikanan tangkap serta pariwisata wilayah pantai
20) Ketersediaan air bawah tanah yang cukup
21) Ketersediaan potensi pengembangan energi alternatif
22) Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan
23) Akses telekomunikasi dan transportasi yang semakin baik
b. Kelemahan, yakni segala sesuatu/kondisi internal yang dapat
menghambat pelaksanaan tupoksi dalam rangka mencapai sasaran dan
target kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi :
1) Pelimpahan kewenangan dan pembagian tugas bagi kecamatan yang
belum memadai
2) Kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan yang belum memadai
3) Masih adanya aparatur yang gagap teknologi
42
4) Model gedung/kantor kecamatan yang kurang representative untuk
wilayah beriklim tropis
5) Anggaran yang ada masih sebatas untuk membiayai
program/kegiatan yang bersifat rutin dan belum memberikan ruang
yang proporsional untuk pembiayaan program/kegiatan inovatif
6) Kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan strategis dari
pemerintah dan pemerintah provinsi
7) Koordinasi lintas sektor, terutama dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan
8) Pengelolaan data statistik wilayah yang belum memadai
9) Angkatan kerja masih di dominasi pendidikan menengah ke bawah
10) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar
mengajar pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah
atas
11) Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perekonomian
wilayah masih perlu ditingkatkan
12) Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum merata
dan memadai
13) Pengolahan pertanian masih dengan cara-cara konvensional
14) Penjualan produk kehutanan dan perkebunan masih dalam bentuk
bahan baku sehingga belum ada nilai tambah
15) Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
16) Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat kota Yogyakarta
17) Pendekatan pengarusutamaan disaster risk reduction belum
diterapkan secara konsisten.
2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal pada bahasan ini adalah ruang yang berada di luar
Kecamatan Tanjungsari sebagai satuan kerja maupun Kecamatan Tanjungsari
sebagai wilayah dan berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan
wilayahnya. Identifikasi lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk
mengetahui peluang dan tantangan yang mungkin dimiliki dan dihadapi,
selengkapnya sebagai berikut :
a. Peluang, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat dioptimalkan
guna mendorong tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target
kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi :
1) Regulasi yang memungkinkan kecamatan dan desa diberikan
kewenangan yang lebih luas
2) Komitmen pimpinan daerah untuk memberikan pelimpahan
kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan dan desa
3) Komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara eksekutif dan
legislatif
42
4) Pelaksanaan program sektoral dari pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi di wilayah kecamatan
5) Makin semaraknya iklim kepariwisataan
6) Meningkatnya kepedulian pemerintah dalam pelestarian seni budaya
7) Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam pemberdayaan
masyarakat dan kelestarian lingkungan
8) Keberadaaan perguruan tinggi sebagai narasumber perumusan
kebijakan sekaligus sebagai mitra dalam pelaksanaannya
9) Keberadaan NGO sebagai mitra dalam pembangunan
10) Peningkatan kerjasama antar wilayah/daerah dalam pemanfaatan
dan pengelolaan sumber daya
11) Meningkatnya akses informasi, diikuti meningkatnya kepedulian
lembaga donor dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih
12) Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan sektor kelautan dan
perikanan
13) Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan
b. Ancaman, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat
menghambat pelaksanaan tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan
target kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi :
1) Demokrasi seringkali ditengarai sebagai kebebasan berekspresi tanpa
batas
2) Pelaksanaan demokrasi seringkali bias dan hanya berpihak kepada
penguasa dan pemilik faktor produksi
3) Pelaksanaan demokrasi seringkali memecah masyarakat dan berbiaya
mahal
4) Adanya ketidaksesuaian antar regulasi yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerah
5) Regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan pemda
serta tata kelola pemda semakin rigit dan beragam, sehingga otda
seakan hanya semu
6) Regulasi yang mengatur tentang kepegawaian dan penghasilan
aparatur dapat memicu kecemburuan di antara aparatur pemerintah
7) Minimnya keteladanan para pimpinan nasional
8) Ketergantungan pendapatan daerah dari DAU dan DAK
9) Dampak westernisasi, membawa pengaruh penurunan standar
moralitas dan gaya hidup
10) Inkonsistensi antara jiwa keagamaan dan penerapannya dalam
lingkungan pekerjaan
11) Penyalagunaan teknologi informasi
12) Kerusakan lingkungan dan sampah
13) Kemungkinan terjadinya bencana alam
42
Dari proses pengamatan dan evaluasi terhadap lingkungan internal dan eksternal
sekaligus realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan
Tanjungsari, maka ada beberapa hal yang layak menjadi perhatian dan
diprioritaskan untuk diperbaiki yakni :
a. Internal
1. Perlunya penambahan jumlah aparatur di Kecamatan Tanjungsari
2. Perlunya diadakan diklat peningkatan kapasitas aparatur
3. Perlunya disusun regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai
kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada kecamatan
4. Perlunya disusun standar pelayanan
5. Pemberian ketugasan baru melalui program/kegiatan baru hendaknya
dikoordinasikan terlebih dahulu, baik dengan kecamatan, pengampu
sektor maupun pengampu fungsi perencanaan dan penganggaran yang
disertai dengan pemberian anggaran dengan perhitungan pagu baru.
6. Penambahan sarana mobilisasi bagi unit kerja, terutama kendaraan dinas
roda 2.
7. Di masa depan, perlu dipertimbangkan pelimpahan
kewenangan/pemberian tugas bidang kebersihan/persampahan kepada
kecamatan disertai sarpras, SDM dan anggarannya
8. Peningkatan anggaran untuk perawatan mobil tanki dan BBM untuk
kendaraan dinas operasional atau penggantian truk tanki mengingat usia
operasional.
b. Eksternal
1. Penyediaan air bersih masyarakat
2. Pengembangan perikanan
3. Rehabilitasi hutan dan lahan
4. Rehabilitasi sumber air
5. Perlunya pemberian bantuan pembangunan PAH bagi warga miskin
6. Perlunya kajian dan penerapan teknologi tepat guna dan sederhana untuk
mengeksplorasi sumber air bawah tanah untuk pemenuhan kebutuhan
secara lokal.
7. Pengembangan ternak dan sarana prasarananya
8. Normalisasi jalur jalan Wonosari-Tanjungsari (ke pantai), mengingat pada
tiap liburan selalu ramai dilalui wisatawan yang akan masuk
Gunungkidul, sedangkan JJLS pada beberapa ruas terutama ruas
Kemadang-Kecamatan Terpus tetap saja sulit dilalui kendaraan bertonase
besar.
9. Pembukaan dan promosi obyek wisata baru dan dukungan pembangunan
infrastrukturnya
42
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018
Proses penyusunan rancangan awal RKPD didahului dengan analisis
kebutuhan pada perangkat daerah khususnya satu tahun yang berkenaan. Di
Kecamatan Tanjungsari proses itu dilaksanakan dengan menggunakan data
dasar hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya sebagai bahan
evaluasi dan dasar perencanaan untuk tahun berikutnya. Dari evaluasi tersebut
diketahui program/kegiatan yang masih dibutuhkan untuk dilaksanakan pada
tahun berikutnya dan program/kegiatan yang sudah tidak dibutuhkan untuk
dilaksanakan lagi karena target akhir telah dicapai atau tidak relevan lagi dengan
kondisi sekarang. Di samping itu juga dilaksanakan inventarisasi kebutuhan
tahun berikutnya yang pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Hasil dari
kedua proses tersebut disusun menjadi daftar kebutuhan program/kegiatan
tahun berikutnya.
Proses ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan suatu
program/kegiatan yang tidak bisa selesai dilaksanakan dalam satu tahun
anggaran maupun untuk menilai pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dari
sisi capaian indikator, anggaran, dan sebagainya. Disamping itu juga untuk
mensinkronkan rencana kebutuhan perangkat daerah yang pada akhirnya akan
diketahui kegiatan-kegiatan yang harus ditambahkan pada kegiatan-kegiatan
tahun berikutnya.
Tahapan selanjutnya adalah membandingkan rancangan awal RKPD TA
2018 dengan hasil analisis kebutuhan seperti tersebut di atas. Hal ini untuk
melihat konsistensi usulan kebutuhan program dan kegiatan dalam tiap tahapan
perencanaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mereview seluruh
usulan program dan kegiatan apakah telah sesuai dengan perkembangan
kebutuhan perangkat daerah, kebijakan top down dari supra kecamatan
mengenai prioritas pembangunan pada tahun perencanaan mendatang juga
restrukturisasi kode rekening dan nomenklatur program dan kegiatan. Kemudian
berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, proses selanjutnya adalah
menuangkan hasil analisis kebutuhan ke dalam format review terhadap
rancangan awal RKPD Tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2.4.
berikut :
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang
telah ditetapkan. Keseluruhan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kecamatan.
42
Usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kecamatan merupakan hasil
proses usulan bottom up. Pada awalnya di tingkat padukuhan dilaksanakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Padukuhan (Musrenbangdus) yang
menghasilkan daftar rencana usulan pembangunan tiap-tiap padukuhan.
Usulan dari usulan tiap padukuhan kemudian di bawa ke forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada forum musrenbangdes
usulan tersebut kemudian dibahas untuk kemudian dibuat skala prioritas
rencana pelaksanaannya. Hasil Musrenbangdes kemudian dibawa ke forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan ditindaklanjuti ke
forum-forum Musrenbang di tingkat lebih yang tinggi. Pada Musrenbang
Kecamatan yang diikuti oleh Desa dan Instansi terkait di wilayah Kecamatan
Tanjungsari membahas usulan rencana program/kegiatan dari desa dan instansi
di Kecamatan Tanjungsari untuk disetujui oleh forum, yang kemudian akan
menjadi acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan yang akan diusulkan oleh
Kecamatan Tanjungsari dalam dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.
Pada Tahun 2017 ini, berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghitungan Pagu Indikatif Wilayah
Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas. Maka usulan
program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dikelompokkan menjadi 2,
yakni usulan program dan kegiatan dengan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu
Indikatif Wilayah Kecamatan. 2 pagu ini ditetapkan untuk memberikan ruang
dan jaminan agar usulan dari masyarakat lebih terakomodir.
Selanjutnya usulan program/kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2017 untuk program/kegiatan PIWK Kecamatan Tanjungsari TA 2018
tersaji dalam tabel 2.2.5 berikut :
42
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan Renja Kerja Kecamatan Tanjungsari terhadap kebijakan nasional
dilaksanakan secara berjenjang/hirarki selaras dengan pencapaian visi-misi
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa
perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem perencanaan
pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan
sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan
nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua strategi
kebijakannya.
Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka telaahan rencana kerja
Kecamatan Tanjungsari selalu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi
kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah, Pemerintah DIY dan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seperti berikut :
Tabel 3.1.1.
Sinkronisasi Sasaran Nasional, DIY dan Kabupaten Gunungkidul
sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungsari
42
Nasional DIY Kab. Gunungkidul
Sasaran pembangunan
dimensi pemerataan
a. Pendapatan
masyarakat
meningkat
b. Kesenjangan
pendapatan
masyarakat menurun
a. Jumlah penduduk
miskin menurun
Sasaran pembangunan
politik, hukum,
pertahanan dan
keamanan
a. Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
b. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah meningkat
c. Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
d. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah meningkat
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjungsari
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja dalam
rentang waktu yang telah direncanakan. Sedang sasaran adalah target yang akan
diharapkan dari suatu tujuan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan.
42
Tabel 3.1.2.
Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Tanjungsari
Tabel 3.1.3.
Sasaran Pendukung Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tanjungsari
NO Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(Outcome)
Program
1. Kepuasan Masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat
Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Meningkat
Persentase laporan
Keuangan Disusun tepat
Waktu
1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
NO PRIORITAS Sasaran Daerah Indikator Sasaran
Daerah (Outcome) Sasaran PD
Indikator Sasaran
PD (Outcome)
1. Reformasi birokrasi
dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Nilai akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah
Kesesuaian Program
pembangunan daerah
Indeks Kesesuaian
Program
2. Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan meningkat
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun
tepat waktu
NO PRIORITAS Sasaran Daerah Indikator Sasaran
Daerah (Outcome) Sasaran PD
Indikator Sasaran
PD (Outcome)
1. Reformasi birokrasi
dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
meningkat
Nilai akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah
Kesesuaian Program
pembangunan daerah
Indeks Kesesuaian
Program
2. Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan meningkat
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun
tepat waktu
42
Tabel 3.1.4.
Tujuan dan Sasaran Renja
TUJUAN PD SASARAN PD Target
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan
kecamatan yang
berkualitas
Kesesuaian antar lembaga dalam
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
100%
Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
Perangkat Daerah
78,25%
Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat
100%
Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa meningkat
80%
Tabel 3.1.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjungsari
No. IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
1 Kualitas Penyelenggaran
Pemerintahan Desa Meningkat
Persentase desa yang menetapkan
Pertanggungjawaban APB Desa, RKP Desa
dan APB Desa tepat
waktu
100 %
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai tujuan yang ingin
dicapai. Kegiatan adalah bentuk tindak lanjut/realisasi dari program yang telah
ditentukan sebelumnya. program kerja dibedakan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu :
1. Program PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi yang akan dilaksanakan oleh satu PD
2. Program Lintas SKPD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi dan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lain
3. Program Kewilayahan PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD
lain untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan
42
pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau
kawasan.
Dari ketiga jenis program kerja tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi
dalam perumusannya sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan
skala prioritasnya, antara lain:
1. Keterkaitan Program dengan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan renstra kecamatan tidak bisa
dilepaskan dengan renstra kabupaten, sehingga dapat dikatakan bahwa renstra
kecamatan merupakan produk turunan yang menjabarkan renstra kabupaten
disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Hal tersebut
mengandung maksud dan tujuan bahwa renstra pada setiap PD harus
mendukung untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Pengentasan Kemiskinan.
Setiap upaya pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal tersebut sebagai
usaha untuk mengentaskan kemiskinan yang diharapkan setiap tahun
mengalami penurunan seiring dengan kemajuan keberhasilan pembangunan.
Oleh karenanya maka program kegiatan yang disusun oleh Kecamatan
Tanjungsari juga diarahkan ke tujuan pengentasan kemiskinan tersebut dan
dijadikan program prioritas.
3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
Banyak potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan sehingga belum banyak
memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kecamatan Tanjungsari untuk dapat
memformulasikan program kegiatan yang dapat mendayagunakan potensi yang
ada di daerah secara maksimal.
4. Pengembangan Daerah Terisolir
Pengertian daerah terisolir secara umum adalah daerah yang berada jauh dari
pusat pemerintahan dan masih mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti fasilitas ekonomi (pasar, pusat
perekonomian lainnya), pendidikan, komunikasi dikarenakan keterbatasan
kualitas sumber daya manusia maupun faktor sarana prasarana yang belum
mendukung. Adanya daerah terisolir tersebut merupakan tugas bersama antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kecamatan untuk mengambil
kebijakan yang strategis sehingga daerah-daerah terisolir dapat terbuka
terhadap akses-akses ke dunia luar. Di Kecamatan Tanjungsari sebenarnya
tidak ada daerah yang sama sekali terisolir, yang ada adalah daerah yang tingkat
perkembangan pembangunan belum maksimal sehingga masuk dalam kategori
desa tertinggal.
42
Berdasarkan uraian tersebut, maka aliran sasaran, program dan kegiatan
Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.2.1. sebagai berikut
:
Tabel 3.2.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
publik
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan
perkantoran
2 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan
koordinasi
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1 Pengadaan/pembangunan sarana dan
prasarana perkantoran
2 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
III Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
1 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
IV Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1 Penyelenggaraan pelayanan publik
2 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
V Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
1 Penyusunan laporan keuangan perangkat
daerah
3 Kesesuaian
antar lembaga
dalam dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
VI Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4 Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
desa meningkat
VII Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
1 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa
2 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
3 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan
olah raga
4 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan
pencegahan bencana
5 Penyiapan PASKIBRA kecamatan
6 Pembinaan perencanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa
7 Pembinaan perekonomian masyarakat desa
42
8 Penyelenggaraan pelayanan terpadu
kecamatan
Adapun mengenai rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan
Tanjungsari Tahun 2018, selengkapnya seperti tabel 3.2.2. berikut :
42
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD
selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari
Tahun 2018 disusun menurut visi, m isi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana
Kerja Kecamatan Tanjungsari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan
potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari yang
merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi
bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018 mencakup
tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan
Tanjungsari telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku
kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari
proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci
sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan
dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan
daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku
pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan
atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,
kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus
dikedepankan.
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka
diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang
telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari
42
program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara
rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat
capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja
ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2018.
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH