rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan … · r kerja ini menggambarkan visi, misi,...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP
i
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon : (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
CILACAP Kode Pos 53224
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 050/ 385 /25 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Cilacap tahun 2018.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
ii
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
iii
13. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 tahun 2008. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2013. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 96);
22. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
iv
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pemaparan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2018 untuk menjadi pedoman bagi para pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas masing-masing.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Cilacap Pada tanggal 19 Juni 2017
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19701226 199003 1 002
v
DAFTAR ISI
Hal
Halaman Judul …………………………………………………………
Lembar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Cilacap …………………………………
Daftar Isi ………………………………………………………………….
Daftar Tabel ………………………………………………………………
Kata Pengantar …………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..
1.1. Latar Belakang …………………………………………………
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………
1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU …………….
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ………………………………………..
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD …………………………….
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …..
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGITAN ………………
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……………………
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……………………………
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………
BAB IV PENUTUP …………………………………… ………………………
LAMPIRAN - LAMPIRAN
i
iii
vi
vii
viii
1
3
5
6
6
8
8
20
28
29
37
38
38
39
41
51
vi
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Jumlah Investor Berskala Nasional Di Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel 1.2 Nilai Investasi Di Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016 . . . . . . . . . . . Tabel 1.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Kabupaten Cilacap Tahun 2012 –
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel 1.4 Jumlah Perizinan yang Diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 – 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel 2.2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel 2.2.2.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 . . . . . . . . . . . . Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan
Maju Tahun 2019, Tahun Perencanaan 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
3
3
14
21
23
27
30
37
44
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap telah berhasil menyusun
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan
yang disusun dan dirumuskan setiap tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis
(RENSTRA). Rencana Kerja ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang
realistis.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan
arah bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemerintah dibidang
penanaman modal dan Pelayanan terpadu yang hasil capaiannya akan dievaluasi pada akhir tahun.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini, kami berharap tetap dapat bermanfaat bagi banyak
pihak, khususnya bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, agar ke depan semakin dapat memantapkan pelaksanaan
kinerjanya demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik.
Cilacap, 19 Juni 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19701226 199003 1 002
viii
BUPATI CILACAP
PENGESAHAN
NOMOR : 050 / 337 / 37 / TAHUN 2017 TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018
Berdasarkan ketentuan Ayat (4) pasal 152 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : H. TATTO SUWARTO PAMUJI J a b a t a n : Bupati Cilacap memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2018 untuk selanjutnya agar ditetapkan menjadi Rencana Kerja (Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Tahun 2018 oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan pengesahan ini akan diadakan perbaikan – perbaikan seperlunya.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap Jawa Tengah Telepon (0282) 534771-534775,534634 Faksimile : 0282-535222, Website : www.cilacapkab.go.id , Email : [email protected]. Kode Pos. 53223
Disahkan di : Cilacap
Pada tanggal : 16 Juni 2017
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
ix
Lampiran I : Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor : 050/385/25 Tahun 2017 Tanggal : 19 Juni 2017 Perihal : Rencana Kerja DPMPTSP 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu pintu yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Cilacap melalui Sekretaris Daerah.
Adapun tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap adalah :
1. Tugas Pokok
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala
daerah.
2. Fungsi
1. Perumusan kebijakan dibidang pengembangan penaman modal,
promosi penanaman modal pelayanan perizinan dan non perijinan dan pengendalian.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan penaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan
dan non peri jinan dan pengendalian
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perijinan
dan pengendalian 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
penaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan
dan non peri jinan dan pengendalian
1
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Selama tahun 2012 – 2016 capaian kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Investor Berskala Nasional
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016
Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Investor Berskala Nasional
1.787 2.052 1.836 1.095 762
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Cilacap selama Tahun 2012 – 2016 cenderung
fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena berbagai faktor seperti kondisi
perekonomian nasional serta kondisi perekonomian daerah dll
Tabel 1.2 Nilai Investasi
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2015
Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Investasi (Rp. Juta)
536.614 720.684 231.654 481.843 11.562.981
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Nilai Investasi di Kabupaten
Cilacap tahun 2014 terjadi penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 dan
2016 mengalami kenaikan kembali, pada tahun 2014 terjadi penurunan disebabkan antara lain karena dampak pelarangan eksport mineral mentah
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga realisasi
investasi perusahaan pertambangan terutama pertambangan pasir besi yang cukup marak di Kabupaten Cilacap menjadi terhenti.
2
Tabel 1.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Di Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016
Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Rp. 000 / orang)
82.455 107.245 49.775 96.775 3.206.595
Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
di Kabupaten Cilacap selama Tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif, karena penyerapan tenaga kerja sangat tergantung kepada jenis kegiatan
usaha / proyek yang sedang dikerjakan pada tahun tersebut, apabila kegiatan usaha bersifat padat karya maka rasio penyerapan tenaga kerja
cenderung akan tinggi dan sebaliknya.
Tabel 1.4 Jumlah Perizinan yang Diterbitkan oleh BPMPT
Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016
Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan
5,236 5,435 7,651 5.716 5.190
Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Jumlah Perizinan yang Diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Cilacap selama Tahun 2012 – 2014
cenderung meningkat, akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 terjadi
penurunan jumlah ijin karena adanya pendelegasian sebagian perizinan kepada Camat dengan adanya PATEN.
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menempuh berbagai upaya guna mengoptimalkan dan memaksimalkan pemanfaatan semua potensi
yang dimiliki dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya.
Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten
Cilacap adalah menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai Kabupaten pro investasi yang aman dan kondusif bagi investor dalam
menanamkan modalnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya
3
peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
mendukung iklim investasi.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal penyederhanaan pelayanan perijinan yang mendukung iklim investasi
menjadi satu-satunya pilihan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan yang cepat,
murah, mudah dan transparan dan meningkatkan akses yang lebih
luas kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Cilacap berusaha menyederhanakan alur birokrasi
perijinan dan penanaman modal ke dalam satu lembaga yang secara
khusus menangani hal tersebut, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap merupakan proses yang
dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan
keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya potensi yang ada, dan mengorganisasikan secara
sistematis. Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan integrasi antara
keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam
lingkungan yang selalu berubah sangat cepat, maka instansi
pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Manfaat Rencana Kerja adalah : 1). untuk merencanakan
suatu kegiatan dalam menghadapi tuntutan dari semua stake holder; 2). Untuk pengelolaan keberhasilan tindakan; 3). Berorientasi kepada
masa depan atau berkelanjutan; 4). Fleksibel (menyesuaikan dengan
potensi dan peluang yang ada).
Dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dilandasi
dengan sistem perencanaan yang matang, agar hasilnya dapat
4
optimal baik kualitas, sasaran, manfaat maupun hasil pembangunan
tersebut.
Perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu tahun 2018 disusun dengan memperhatikan
permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Cilacap antara lain :
1. Pelaksanaan Pelayanan Publik belum optimal.
2. Profesionalisme dan kompetensi aparatur belum memadai.
3. Pemanfaatan potensi sumber daya alam belum optimal.
4. Kondisi prasarana infrastruktur yang kurang memadai.
Dengan demikian untuk memperoleh hasil yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka
diperlukan perencanaan yang matang, baik jangka pendek maupun
jangka panjang sebagai pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja–Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 adalah:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005
tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM
Daerah. 5
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap.
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Cilacap.
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran,
program dan kegiatan sebagai penjabaran pelaksanaan
Rencana Strategis dan sebagai pedoman pelaksanaan kerja selama satu tahun serta evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja
Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.
1.3.2 Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dan arah bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas sebagai
pelaksana pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu agar terarah, efektif, efisien,
terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi Misi sebagai tahapan pencapaian rencana strategis yang hasil
capaiannya akan dievaluasi pada akhir tahun.
6
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGITAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP
Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tahun 2016 tercermin dalam pencapaian
sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.
Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Peningkatan Retribusi Perizinan Tertentu. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 313.14 % ( Sangat berhasil ).
Dalam usaha mencapai sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Cilacap menetapkan 1 (satu) kebijakan, yang dijabarkan 1 kegiatan dengan 2 indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikiut ini :
No.
Indikator Kinerja
Tahun 2016 % Pencapaian Target
Target Realisasi
1. Retribusi Ijin Gangguan/Keamanan
110.000.000,- 257.002.000,- 233,64%
2.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.500.000.000,- 4.784.517.206,- 318,97%
Jumlah ................. 1.610.000.000,- 5.041.519.206,- 313,14%
Dari 2 indikator tersebut nampak bahwa telah berhasil mencapai lebih
dari 100%, hal ini disebabkan sosialisasi yang telah dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan penyederhanaan
pelayanan perijinan terpadu menjadi satu-satunya pilihan yang terbaik
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah dan transparan dan
meningkatkan akses yang lebih luas kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap memberikan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi
berupa : percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan, kepastian 8
biaya pelayanan, kejelasan prosedur, serta penyederhanaan berkas
persyaratan permohonan ijin telah memenuhi sasaran dan harapan
masyarakat.
Pendapatan retribusi pada umumnya telah melebihi dari target yang
telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 2.091.117.430,- mengalami kenaikan sebesar Rp.
2.950.401.776,- atau mengalami kenaikan sebesar 141 %. Sasaran 2 : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kinerja sasaran ini mencapai 100 % (sangat berhasil). Dalam usaha
mencapai sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dijabarkan dalam 1 program
dan 6 kegiatan dengan 6 indikator kinerja pencapaian sasaran
Dengan kegiatan : 1. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara
usaha besar dan usaha kecil menengah. 2. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan
Ivestasi PMA/PMDN
3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi 5. Penyelenggaraan Pameran Investasi
Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :
No.
Indikator Kinerja Tahun 2016 %
Pencapaian Target Target Realisasi
1 Jumlah peserta/pengusaha yang mengikuti Temu Bisnis
70 orang 70 orang
100
2 Jumlah kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan investasi di Kabupaten Cilacap.
5 kali 5 kali
100
3 Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kabupaten Cilacap.
60 kali keg 60 kali keg
100
4 Jumlah pegawai BPMPT yang mengikuti pelatihan
2 kali 30 orang
2 kali 30 orang
100
9
5 Jumlah pameran investasi yang diikuti.
3 kali 3 kali 100
Rata-rata 100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa indikator berhasil mencapai 100%. Sasaran 3 : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kinerja sasaran ini mencapai 100 % (sangat berhasil). Dalam usaha mencapai sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cilacap dijabarkan dalam 1 program dan 5 kegiatan dengan 5 indikator kinerja pencapaian sasaran
Dengan kegiatan :
1. Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi. 2. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
3. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
4. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Penyusunan Profil dan Potensi Investasi 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :
No.
Indikator Kinerja Tahun 2016 % Pencapaian
Target Target Realisasi
1 Jumlah promosi potensi unggulan yang diikuti.
1 kali 1 kali 100
2. Jumlah sarana dan prasarana implementasi program SPIPISE.
1 pakat 1 paket 100
3. Jumlah kegiatan sosialisasi sistem dan prosedur perijinan kepada masyarakat
7 kali 7 kali 100
4 Jumlah kegiatan monitoring pelayanan perijinan serta pelaporannya.
40 kali keg 40 kali keg 100
5. Jumlah Profil Investasi yang disusun
3 paket 3 paket 100
10
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 5 indikator berhasil mencapai
100%.
Sasaran 4 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100% ( Sangat berhasil). Dalam
usaha mencapai sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap menetapkan 1 (satu) kebijakan, yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 9 indikator
kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :
No.
Indikator Kinerja
Tahun 2016 % Pencapaian
Target Target Realisasi
1. Jumlah belanja jasa telepon, listrik dan air
12 bulan 12 bulan 100
2. Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan dan pelaporan
12 orang 12 bulan
12 orang 12 bulan
100
3. Jumlah tenaga pramubakti dan penjaga malam
10 orang, 12 bulan
10 orang, 12 bulan
100
4. Jumlah alat tulis kantor
12 bulan 12 bulan 100
5. Jumlah penggandaan dan barang cetakan
12 bulan 12 bulan 100
6. Jumlah instalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor
12 bulan 12 bulan 100
7. Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 12 bulan 100
8. Jumlah Makanan dan Minuman untuk Pegawai dan Kegiatan Rapat
12 bulan 12 bulan 100
9. Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 12 bulan 100
Rata-rata 100 Dari 9 indikator tersebut nampak bahwa 9 indikator berhasil mencapai
100%. Sasaran 5 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
11
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % (sangat berhasil). Dalam
usaha mencapai sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Cilacap menetapkan 1 (satu) kebijakan, yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 5 indikator kinerja
pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :
No.
Indikator Kinerja
Tahun 2016 % Pencapaian
Target Target Realisasi
1. Bangunan gedung BPMPT yang terawat.
1 unit gedung Kantor 12 bulan
1 unit gedung Kantor 12 bulan
100
2. Jumlah kendararaan dinas BPMPT yang terawat.
2 unit 12 bulan
2 unit 12 bulan
100
3. Jumlah kendaraan dinas/operasional BPMT yang terawat.
3 unit 12 bulan
3 unit 12 bulan
100
4. Jumlah barang peralatan kantor BPMPT yang terawat.
18 jenis barang 12 bulan
18 jenis barang 12 bulan
100
5 Jumlah meubelair BPMPT yang terawat.
90 jenis barang 12 bulan
90 jenis barang 12 bulan
100
Rata-rata 100
Dari 5 indikator tersebut nampak bahwa 5 indikator berhasil mencapai 100%. Sasaran 6 : Peningkatana Disiplin Aparatur
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % (sangat berhasil). Dalam usaha mencapai sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Cilacap menetapkan 1 (satu) kebijakan, yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja
pencapaian sasaran.
Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :
No.
Indikator Kinerja Tahun 2016 %
Pencapaian Target Target Realisasi
1. Jumlah pegawai BPMPT yang memiliki pakaian seragam khusus.
30 orang
30 orang
100
Rata-rata 100
12
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tidak banyak mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, sehingga
hanya tercapai 66 % saja, karena keikutsertaan pegawai sangat tergantung dari permintaan/ penawaran pihak lain/penyelengara.
Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :
No. Indikator Kinerja Tahun 2015 %
Pencapaian Target
Target Realisasi
1. Jumlah pegawai BPMPT yang mengikuti Diklat/ Bintek/Kursus.
18 orang/hari
12 orang/hari
66,66
Rata-rata 66,66 Sasaran 8 : Peningkatan Penataan Dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 % (sangat berhasil). Dalam usaha mencapai sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap menetapkan 1 (satu) kebijakan,
yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran.
Pencapaian target kinerja nampak seperti dalam tabel berikut ini :
No. Indikator Kinerja Tahun 2015 %
Pencapaian Target Target Realisasi
1. Surveylance Audit ISO 9001-2008 yang dilaksanakan
2 kali keg
2 kali keg
100
Rata-rata 100
Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra,
sampai dengan tahun ini telah menunjukkan pencapaian sesuai yang
direncanakan yaitu 100 %, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan 100%.
13
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016 Kabupaten Cilacap
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2013 (tahun n-5)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
(tahun lalu/n-2)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun Berjalan
2017) (tahun n-1)
Perki raan Realisasi Capaian Program
Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan)
Target Renja SKPD
Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= (9/8) 11 12= (5+6+7+9+11) 13=(12/4)
1 Urusan Wajib
1 16 Penanaman Modal 1 16 12031 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 16 12031
15 1 Peningkatan fasiliatasi
terwujudnya kerjasama s trategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Terlaksananya Forum Temu Bisnis
5 Kegiatan
1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
100 % 1 Kegiatan
5 Kegiatan
100 %
1 16 12031
15 4 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
Mendukung peningkatan pelayanan peri jinan kepada masyarakat
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= (9/8) 11 12= (5+6+7+9+11)
13=(12/4)
1 16 12031
15 8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
159 Kegiatan
43 Kegiatan 45 kegiatan 66 Kegiatan 62 Kegiatan 62 Kegiatan
100 % 60 Kegiatan
278 Kegiatan
174 %
1 16 12031
15 9 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
Mendukung peningkatan kualitas pelayanan pegawai BPMPT
15 Kegiatan
3 Kegiatan 3 kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan
2 Kegiatan
100 % 3 Kegiatan
14 Kegiatan
93 %
1 16 12031
15 10 Penyelenggaraan pameran investasi
Promosi dan Partisipasi Pameran Investasi
15 Kegiatan
3 Kegiatan 3 kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
3 Kegiatan
100 % 3 Kegiatan
15 Kegiatan
100 %
1 16 12031 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 16 12031
16 2 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Mengikuti CJIBF dan CJBF
8 Kegiatan
2 Kegiatan 2 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
100 % 1 Kegiatan
7 Kegiatan
87 %
1 16 12031
16 4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Mendukung implementasi sys tem informasi penanaman modal di BPMPT
5 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
100 % 1 Paket 5 Paket
100 %
1 16 12031
16 7 Ka jian Kebi jakan Penanaman Modal
Tersusunnya Kebijakan Penanaman Modal
15 buah Pra FS
3 buah Pra FS
3 buah pra FS 3 buah Pra FS
5 buah Kajia
n
5 Ka jian
100 % 5 Ka jian 17 buah Pra FS
113 %
1 16 12031
16 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Mendukung peningkatan ketertiban penanaman modal dan peri jinan di Kabupaten Cilacap
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= (9/8) 11 12= (5+6+7+9+11)
13=(12/4)
1 16 12031
16 11 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mendukung peningkatan pemahanan masyarakat terhadap sistem dan prosedur PTSP
1250 peserta
250 peserta 300 peserta 450 peserta 350 peserta
350 peserta
100 % 400 peserta
1800 peserta
144 %
1 16 12031
16 12 Penyederhanaan prosedur peri jinan dan peningkatan pelayanan modal
Mendukung peningkatan pemahanan masyarakat terhadap sistem dan prosedur PTSP
6 Raperda 0 Raperda 6 raperda 0 Raperda 0 Raperda
0 Raperda
100 % 0 Raperda
6 Raperda
100 %
1 16 12031
17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1 16 12031
17 1 Ka jian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
Tersusunnya Kajian Potensi Yang terkait dengan Penanaman Modal
9 Kegiatan
1 Kegiatan 3 kegiatan 3 Kegiatan 0 Kegiatan
0 Kegiatan
100 % 0 Kegiatan
7 Kegiatan
77,7 %
1 20 12031 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1 20 12031
1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya ai r dan lis trik
Terbayarnya biaya jasa komunikasi /telepon dan listrik
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya biaya jasa adminis trasi keuangan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Terpenuhinya Jasa Kebersihan kantor
36 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 36 bulan 100 %
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= (9/8) 11 12=
(5+6+7+9+11) 13=(12/4)
1 20 12031
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya barang komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum dalam jumlah yang cukup
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsul tasi ke luar daerah
Terpenuhinya kelancaran rapat - rapat koordinasi dan konsul tasi keluar / dalam daerah
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
1 20 12031
2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
36 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 36 bulan 100 %
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= (9/8) 11 12= (5+6+7+9+11)
13=(12/4)
1 20 12031
2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya fasilitas gedung kantor BPMPT
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpenuhinya Perawatan mobil jabatan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya Perawatan Kendaraan dinas/operasional
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
2 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpenuhinya biaya pemeliharaan mebeleur
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 20 12031
3 Program peningkatan disiplin aparatur;
1 20 12031
3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
150 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
100 % 30 orang 150 orang 100 %
1 20 12031
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
1 20 12031
5 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya biaya peningkatan sumber daya aparatur
75 orang 24 orang 0 orang 18 orang 18 orang 12 orang
66,6 % 15 orang 72 orang 96 %
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= (9/8) 11 12= (5+6+7+9+11)
13=(12/4)
1 20 12031
22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1 20 12031
22 2 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 2008
Implementasi ISO 9001 : 2008
10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100 % 2 kali 10 kali 100 %
19
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota, BKPM telah
menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat
Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.
Dalam lampiran Peraturan Kepala BKPM tersebut terdapat 7
(tujuh) indikator pencapaian pelayanan dasar dengan batas waktu pencapaian tahun 2014, sebagai berikut :
2.2.1 Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan.
2.2.2 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten / kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional.
2.2.3 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.
2.2.4 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.
2.2.5 Terselenggaranya bimbing pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
2.2.6 Terimplikasikannya System Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik.
2.2.7 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sebagai perangkat daerah di bidang Penanaman
Modal merupakan unsur pembantu Bupati dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan daerah yang melaksanakan salah satu fungsinya di bidang penanaman modal di Kabupaten Cilacap,
sehingga sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM tersebut diatas wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar bidang penanaman modal
dengan indicator dan target sebagaimana tersebut diatas.
20
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Cilacap
No Indikator SPM
/Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Catatan Analisis
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
(Perkiraan) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Tersedianya informasi peluang
usaha sektor/bidang usaha unggulan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota
100 % 83 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 83 % 83 % 83 % 83 % Perpanjangan Ijin IMTA masih dilaksanakan oleh Dinas Naker
5 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
No Indikator SPM
/Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Catatan
Analisis Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
(Perkiraan) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 Terimplementasikannya Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap
No Indikator SPM
/Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Catatan Analisis
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 (perkiraan)
(n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Terlaksananya Forum Temu Bisnis 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
2 Mendukung peningkatan pelayanan perijinan kepada masyarakat
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
3 Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
4 Mendukung peningkatan kualitas pelayanan pegawai BPMPT
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 3 kali
5 Promosi dan Partisipasi Pameran Investasi
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
6 Mengikuti CJIBF dan CJBF 2 keg 1 keg 2 keg 1 keg 1 keg 2 keg 1 keg 2 keg 1 keg 1 keg
7 Mendukung implementasi system informasi penanaman modal di BPMPT
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
8 Tersusunnya Kajian Penanaman Kodal dan Kajian Sumberdaya terkait investasi
3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 5 dok 3 dok
9 Mendukung peningkatan ketertiban penanaman modal dan perijinan di Kabupaten Cilacap
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
10 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
0 kali 6 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 6 kali 0 kali 0 kali 0 kali
No Indikator SPM
/Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Catatan Analisis Tahun
2013 Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 (perkiraan)
(n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 Mendukung peningkatan pemahanan masyarakat terhadap sistem dan prosedur PTSP
6 kali 7 kali 10 kali 10 kali 10 kali 6 kali 7 kali 10 kali 7 kali 10 kali
12 Tersusunnya Kajian Potensi Yang terkait dengan Penanaman Modal
2 fs 1 fs 1 fs 3 fs 3 fs 2 fs 1 fs 3 fs 0 fs 0 fs
13 Terbayarnya biaya jasa komunikasi /telepon dan listrik
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
14 Terpenuhinya biaya jasa administrasi keuangan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
15 Terpenuhinya Jasa Kebersihan kantor
0 bln 0 bln 12 bln 12 bln 12 bln 0 bln 0 bln 12 bln 12 bln 12 bln
16 Tersedianya barang komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
17 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
18 Tersedianya makan dan minum dalam jumlah yang cukup
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
19 Terpenuhinya kelancaran rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar / dalam daerah
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
20 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
21 Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
22 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
0 bln 0 bln 12 bln 12 bln 12 bln 0 bln 0 bln 12 bln 12 bln 12 bln
No Indikator SPM
/Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Catatan Analisis Tahun
2013 Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017 (perkiraan)
(n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 Terpeliharanya fasilitas gedung kantor BPMPT
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
24 Terpenuhinya Perawatan mobil jabatan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
25 Terpenuhinya Perawatan Kendaraan dinas/operasional
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
26 Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
27 Terpenuhinya biaya pemeliharaan mebeleur
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
28 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
30 org 30 org 30 org 35 org 35 org 30 org 30 org 30 org 30 org 35 org
29 Terpenuhinya biaya peningkatan sumber daya aparatur
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
30 Implementasi ISO 9001 : 2008 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap berdasarkan Tabel 2.2.1 diatas dari 7
(tujuh) indikator, 6 (enam) indikator dapat dicapai 100 % sedangkan 1 (satu) indikator belum dapat tercapai yaitu Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin
Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah
kab/kota baru tercapai 83 %, hal tersebut dikarenakan Perpanjangan Ijin IMTA
masih dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap. Kewengan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang
bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota yang sampai sekarang masih menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Cilacap tidak bisa kita permasalahkan karena kewenangan tersebut juga
merupakan bagian dari kewenangan pengawasan tenaga kerja asing yang merupakan salah satu tugas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap,
disamping itu pemberian pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada kepala SKPD merupakan hak sepenuhnya Bupati.
26
Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
Bidang Urusan dan Indikasi Program Prioritas
Indikator Kinerja Program (Sasaran : Outcame)
Target Akhir RPJMD Tahun
2012 - 2017
Capaian Kinerja Tahun 2016 Status Target 2017 Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi
Peraturan Bupati tentang Rancangan Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) – Kabupaten Cilacap
4 1 0 0
Perijinan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal (%)
100 100 100
• 100
Jumlah Ijin Prinsip Penanaman Modal
303 66 20 75
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (%)
10 10 41,5
• 10
Pertumbuhan Pendaftaran Perusahaan baru (%)
2 2 19
• 2
Keterangan : Akan Tercapai Telah Tercapai Perlu Perhatian / Upaya Keras
Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dari 5 (lima) indikator, 3 (tiga) indikator dapat
dicapai sedangkan 2 (dua) indikator belum dapat tercapai yaitu Peraturan Bupati
tentang Rancangan Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) – Kabupaten Cilacap dari target tahun 2016 sebanyak 1 RUPM terealisasi 0 RUPM, hal
tersebut disebabkan karena adanya kesalahan target indicator yang seharusnya 1 RUPM selama 5 tahun, akan tetapi tertulis 4 selama 5 tahun, sedangkan
Jumlah Ijin Prinsip Penanaman Modal dari target 60 ijin hanya dapat terealisasi
20 ijin.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dengan mendasarkan pada identifikasi permasalahan, Visi, Misi
dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
Renstra Kementrian/Lembaga, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup maka terdapat Isu-isu penting, sebagai berikut :
a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin berkembang menuntut kinerja pelayanan publik yang lebih baik. ;
b) Promosi potensi daerah yang lebih efektif ;
c) Penciptaan iklim investasi yang kondusif ;
d) Peningkatan kompetensi aparatur di bidang penanaman modal dan
pelayanan publik ;
e) Pemanfaatan aplikasi tehnologi informasi dalam mendukung
pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan secara
terpadu ;
f) Sarana prasarana daerah untuk pengembangan investasi yang masih
belum memadai.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap agar dapat
mendukung keberhasilan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telah mengambil upaya dan langkah-
langkah sebagai berikut :
a) Peningkatan PTSP melalui penyederhanaan prosedur perijinan dan
pelayanan peri jinan secara on line (e-service).
b) Standarisasi manajemen pelayanan berdasarkan ISO 9001-2008.
28
c) Peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat/Kursus/Bimtek yang
diselenggarakan secara internal maupun yang diselenggarakan pihak
lain terutama dalam bidang Penanaman Modal. d) Fasilitasi investasi dan dukungan kajian data/informasi terkait potensi
daerah yang optimal. e) Promosi investasi baik secara langsung maupun melalui berbagai
media.
f) Penyiapan sarana prasarana daerah untuk mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Cilacap.
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
Kebutuhan anggaran tahun 2018 apabila dibandingkan dengan
rancangan awal RKPD menunjukan kesamaan/tidak ada perbedaan jumlah anggaran yaitu Rp. 3.089.200.000,- Sedangkan uraian secara
lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.
29
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Cilacap
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capai
an
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capai
an
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PENANAMAN MODAL
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Cilacap
Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun
12 bulan
125.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Cilacap
Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun
12 bulan
125.000
Penyediaan jasa administrasi Keuangan
Kab. Cilacap
Terpenuhinya biaya jasa administrasi keuangan
12 bulan
331.500 Penyediaan jasa administrasi Keuangan
Kab. Cilacap
Terpenuhinya biaya jasa administrasi keuangan
12 bulan
331.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan alat
tulis kantor Kab. Cilacap
Tersedianya biaya penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
60.000 Penyediaan alat tulis kantor
Kab. Cilacap
Tersedianya biaya penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
60.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Cilacap
Terpenuhi-nya barang cetakan dan pengganda-an
12 bulan
80.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Cilacap
Terpenuhi-nya barang cetakan dan pengganda-an
12 bulan
70.000
Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kab. Cilacap
Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 bulan
22.000 Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kab. Cilacap
Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 bulan
22.000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Cilacap
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, selama 1 tahun
12 bulan
40.000 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Cilacap
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, selama 1 tahun
12 bulan
40.000
Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Cilacap
Tersedianya makan dan minum dalam jumlah yang cukup
12 bulan
80.000 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Cilacap
Tersedianya makan dan minum dalam jumlah yang cukup
12 bulan
80.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Cilacap
Terpenuhinya kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah
12 bulan
750.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Cilacap
Terpenuhi-nya kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah
12 bulan
750.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Cilacap
Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor
12 bulan
101.400 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Cilacap
Tersedianya Perlengka-pan gedung Kantor
12 bulan
101.400
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Cilacap
Tersedianya Peralatan gedung kantor
12 bulan
23.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Cilacap
Tersedianya Peralatan gedung kantor
12 bulan
23.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab. Cilacap
Terpelihara-nya fasilitas gedung kantor BPMPT
12 bulan
50.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab cilacap
Terpelihara-nya fasilitas gedung kantor BPMPT
12 bulan
50.000
Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kab. Cilacap
Terpenuhinya perawatan rutin/berkala mobil dinas/operasional
12 bulan, 5 unit roda 4, 5 unit roda 2
125.000 Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kab. Cilacap
Terpenuhi-nya perawatan mobil dinas/operasional
12 bulan, 5 unit roda 4, 5 unit roda 2
125.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab. Cilacap
Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bulan
40.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab. Cilacap
Terpenuhi-nya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bulan
40.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan
rutin/berkala Mebeleur
Kab. Cilacap
Terpenuhinya biaya pemeliharaan mebeleur
12 bulan
20.000 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
Kab. Cilacap
Terpenuhinya biaya pemeliharaan mebeleur
12 bulan
20.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kab. Cilacap
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
40 orang
18.800 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kab. Cilacap
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
40 orang
18.800
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Cilacap
Terpenuhinya biaya pendidikan dan pelatihan formal pegawai DPMPTSP
12 bulan
15.000 Pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Cilacap
Terpenuhinya biaya pendidikan dan pelatihan formal pegawai DPMPTSP
12 bulan
15.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara Usaha Besar dan usaha Kecil Menengah
Kab. Cilacap
Terlaksananya Temu Bisnis
1 kegiatan
165.000 Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara Usaha Besar dan usaha Kecil Menengah
Kab. Cilacap
Terlaksananya Temu Bisnis
1 kegiatan
165.000
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
Kab. Cilacap
Teraksananya kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
12 bulan
100.000 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
Kab. Cilacap
Teraksananya kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
12 bulan
100.000
Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kab. Cilacap
Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
12 bulan
165.500 Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kab. Cilacap
Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
12 bulan
165.500
Penyelenggaraan pameran investasi
Luar Kab. Cilacap
Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan promosi investasi
3 kali 325.000 Penyelenggaraan pameran investasi
Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan promosi investasi
3 kali 325.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Luar Kab. Cilacap
Terlaksana-nya partisipasi dalam kegiatan CJIBF dan CJBE
1 kegiatan
30.000 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Luar Kab. Cilacap
Terlaksana-nya partisipasi dalam kegiatan CJIBF dan CJBE
1 kegiatan
30.000
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Kab. Cilacap
Terlaksananya implementasi system informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
1 paket
61.000 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Kab. Cilacap
Terlaksananya implementasi system informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
1 paket
61.000
Kajian Kebijakan Penanaman Modal
Kab. Cilacap
Tersusunnya Kajian Penanaman Modal dan kajian sumberdaya yang terkait investasi
5 doku-men
350.000 Penyusunan Analisis Pengembangan Penanaman Modal
Kab. Cilacap
Tersusunnya Kajian Penanaman Modal dan kajian sumberdaya yang terkait investasi
5 doku-men
350.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kab. Cilacap
Terlaksananya sosialisasi peraturan Bupati Cilacap ttg pendelegasian wewenang perizinan dan sistem dan prosedur PTSP
8 kegiatan
100.000 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kab. Cilacap
Terlaksananya sosialisasi peraturan Bupati Cilacap ttg pendelegasian wewenang perizinan dan sistem dan prosedur PTSP
8 kegiatan
100.000
Pendokumentasi an dan penerapan ISO
Kab. Cilacap
Audit ISO 2 kegiatan
50.000 Pendokumentasi an dan penerapan ISO
Kab. Cilacap
Audit ISO 2 kegiatan
50.000
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
PERENCANAAN Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renja dan Renstra
Kab. Cilacap
Tersusunnya Renja dan Renstra
1 Kegiatan
20.000 Penyusunan Renja dan Renstra
Kab. Cilacap
Tersusunnya Renja dan Renstra
1 Kegiatan
20.000
JUMLAH 3.089.200 3.352.000
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sampai sejauh ini dalam setiap kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan belum terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan program dan kegiatan yang
ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.
Namun demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dalam pembuatan program kegiatan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan,
disamping itu juga mengupayakan tetap memperhatikan aspirasi dan kepentingan dari kelompok masyarakat / LSM, Asosiasi Pengusaha /
Profesi, UMKM dan masyarakat pada umumnya.
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Cilacap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6 N I H I L
37
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota, BKPM telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tolok ukur kinerja pelayanan
bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.
Dalam lampiran Peraturan Kepala BKPM tersebut terdapat 7
(tujuh) indikator pencapaian pelayanan dasar dengan batas waktu
pencapaian tahun 2014, sebagai berikut :
3.1.1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan.
3.1.2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten / kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional.
3.1.3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.
3.1.4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.
3.1.5. Terselenggaranya bimbing pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
3.1.6. Terimplikasikannya System Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik.
3.1.7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Cilacap sebagai perangkat daerah di bidang Penanaman Modal merupakan unsur pembantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahan daerah yang melaksanakan salah Satu fungsinya di bidang
38
penanaman modal di Kabupaten Cilacap, sehingga sesuai dengan
Peraturan Kepala BKPM tersebut diatas wajib untuk menyelenggarakan
pelayanan dasar bidang penanaman modal dengan indikator dan target sebagaimana tersebut diatas.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Cilacap dalam mencapai misi organisasi tahun 2017, merupakan target-target yang bersifat kuantitatif, dan
pencapain ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja (faktor-fakror kunci keberhasilan). Oleh karena itu merupakan bagian integral
dari proses manajemen strategik yang didalamnya mengandung
usaha untuk melaksanakan suatu tindakan. Dan tujuan tersebut ditetapkan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. b. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana
aparatur
c. Meningkatkan kualitas profesionalisme SDM d. Meningkatkan kerjasama strategis antara usaha besar dan
Usaha Kecil Menengah. e. Meningkatkan pengembangan potensi unggulan daerah
f. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan Investasi PMDN/PMA g. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman
modal h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman
modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
i. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pameran investasi. j. Meningkatkan kualitas kerjasama di bidang investasi
k. Meningkatkan kuantitas system informasi penanaman modal l. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan
m.Meningkatkan kualitas kebijakan penanaman modal.
n. Meningkatkan retribusi perijinan tertentu
39
3.2.2. Sasaran.
Sasaran merupakan penggambaran hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan yang diambil guna mencapai tujuan organisasi. Sasaran merupakan bagian integral dari suatu proses
perencanaan strategik. Sasaran fokusnya pada action , yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
diwujudkan. Dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap pada Tahun 2018 dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
b. Meningkatnya optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana
aparatur
c. Meningkatnya kualitas profesionalisme SDM
d. Meningkatnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah.
e. Meningkatnya pengembangan potensi unggulan daerah
f. Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
g. Meningkatnya perencanaan dan pengembangan penanaman
modal
h. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman
modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran investasi.
j. Meningkatnya kualitas kerjasama di bidang investasi
k. Meningkatnya kuantitas system informasi penanaman modal
l. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
m.Meningkatnya kualitas kebijakan penanaman modal.
n. Meningkatnya PAD melalui retribusi perijinan tertentu
40
3.3. Program dan Kegiatan
3.3.1 Program.
Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap merupakan gambaran tindakan
sistematis dan terencana yang menghubungkan tindakan dengan hasil dan mencerminkan pengorganisasian dalam mencapai tujuan
dan sasaran serta memperhatikan core bussines dan issue
strategis.
Program utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cilacap adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3.3.2 Kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tahun 2018 dilaksanakan dengan mengerahkan segala kemampuan pengerahan sumber
daya yang dimiliki melalui tahapan-tahapan pelaksanaan
program/kegiatan dan mempunyai keterkaitan strategi dan sasaran yang hendak dicapai dengan mengukur perkiraan capaian
(kemajuan program).
Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tahun 2018
dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :
41
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Tidak Langsung
- Gaji dan Tunjangan Daerah
Belanja Langsung
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Pendidikan dan pelatihan formal
d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Penyusunan Renja dan Renstra.
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis
antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah,
42
- Koordinasi antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan
Investasi PMDN/PMA
- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyelenggaraan Pameran Investasi
g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Memfasilitasi Dan Kerjasama Di Bidang Investasi
- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
- Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
- Kajian Kebijakan Penanaman Modal
h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
- Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
43
Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 TAHUN PERENCANAAN : 2018
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 URUSAN WAJIB
BUKAN PELAYANAN DASAR
3.069.200.000,00 3.286.000.000,00
2.12.2.12.01 PENANAMAN MODAL
3.069.200.000,00 3.286.000.000,00
2.12.2.12.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.488.500.000,00 1.652.000.000,00
2.12.2.12.01 .01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
125.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 125.000.000,00
2.12.2.12.01 .01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya biaya jasa adm keuangan selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
331.500.000,00 Sekretariat 12 bulan 350.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.12.2.12.01 .01.010 Penyediaan alat
tulis kantor Tersedianya biaya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
60.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 66.000.000,00
2.12.2.12.01 .01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
80.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 88.000.000,00
2.12.2.12.01 .01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
22.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 15.000.000,00
2.12.2.12.01 .01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
40.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 40.000.000,00
2.12.2.12.01 .01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum dalam jumlah yang cukup selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
80.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 88.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12.2.12.01 .01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
750.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 880.000.000,00
2.12.2.12.01 .02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
359.400.000,00 312.000.000,00
2.12.2.12.01 .02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
(Kab. Cilacap) -
1 paket APBD Kabupaten
101.400.000,00 Sekretariat 1 paket 90.000.000,00
2.12.2.12.01 .02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
(Kab. Cilacap) -
1 paket APBD Kabupaten
23.000.000,00 Sekretariat 1 paket 23.000.000,00
2.12.2.12.01 .02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor DPMPTSP
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
50.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 55.000.000,00
2.12.2.12.01 .02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpenuhinya perawatan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan, 5 unit kendaraan roda 4, 5 unit kendaraan roda 2
APBD Kabupaten
125.000.000,00 Sekretariat 12 bulan, 5 unit kendaraan roda 4, 5 unit kendaraan roda 2
80.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.12.2.12.01 .02.028 Pemeliharaan
rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya biaya pemelihara an peralatan gedung kantor selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
40.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 44.000.000,00
2.12.2.12.01 .02.029 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Terpenuhinya biaya pemelihara an mebeleur selama 1 tahun
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
20.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 20.000.000,00
2.12.2.12.01 .03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18.800.000,00 20.000.000,00
2.12.2.12.01 .03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu
(Kab. Cilacap) -
41 orang APBD Kabupaten
18.800.000,00 Sekretariat 41 orang 20.000.000,00
2.12.2.12.01 .05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15.000.000,00 15.000.000,00
2.12.2.12.01 .05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya biaya pendidikan dan pelatihan formal pegawai DPMPTSP
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
15.000.000,00 Sekretariat 12 bulan 15.000.000,00
2.12.2.12.01 .15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
658.500.000,00 939.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.12.2.12.01 .015.001 Peningkatan
fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Terlaksananya Temu Bisnis
(Kab. Cilacap) -
1 kegiatan APBD Kabupaten
165.000.000,00 Bidang Promosi Penanaman Modal
1 kegiatan 175.000.000,00
2.12.2.12.01 .015.004 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
Terlaksananya kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
(Kab. Cilacap) -
12 bulan APBD Kabupaten
100.000.000,00 Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
12 bulan 120.000.000,00
2.12.2.12.01 .015.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, terlaksananya klinik LKPM dan Terselenggaranya Rakor Perijinan
(Kab. Cilacap) -
3 kegiatan APBD Kabupaten
68.500.000,00 Bidang Pengendalian
3 kegiatan 94.000.000,00
2.12.2.12.01 .015.010 Penyelenggaraan pameran investasi
Terlaksananya Partisipasi dalam kegiatan promosi investasi
(Kab. Cilacap) -
3 kegiatan APBD Kabupaten
325.000.000,00 Bidang Promosi Penanaman Modal
3 kegitan 550.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.12.2.12.01 .16 Program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
529.000.000,00 348.000.000,00
2.12.2.12.01 .016.002 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan CJIBF dan CJBE
(Kab. Cilacap) -
1 kegiatan APBD Kabupaten
30.000.000,00 Bidang Promosi Penanaman Modal
1 kegiatan 66.000.000,00
2.12.2.12.01 .061.004 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Terlaksananya Implementasi system informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
(Kab. Cilacap) -
1 paket APBD Kabupaten
61.000.000,00 Bidang Promosi Penanaman Modal
1 paket 150.000.000,00
2.12.2.12.01 .016.007 Kajian Kebijakan Penanaman Modal
Tersusunnya Raperda, Survei daya saing dan Kajian Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi
(Kab. Cilacap) -
5 dokumen kajian
APBD Kabupaten
350.000.000,00 Bidang Pengembangan Penanaman Modal
0 0,00
2.12.2.12.01 .016.010 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Cilacap Ttg Pendelegasian Wewenang Perijinan serta sistem dan Prosedur PTSP
(Kab. Cilacap) -
8 kegiatan APBD Kabupaten
38.000.000,00 Bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
8 kegiatan 66.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.12.2.12.01 .016.011 Pendokumentasian
dan Penerapan ISO Terlaksananya surveilance Audit ISO dan In House Training ISO
(Kab. Cilacap) -
2 kegiatan APBD Kabupaten
50.000.000,00 Bidang Pengembangan Penanaman Modal
2 kegiatan 66.000.000,00
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
20.000.000,00 11.000.000,00
4.03.2.12.01 PERENCANAAN 20.000.000,00 11.000.000,00 4.03.2.12.01 .21 Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
20.000.000,00 11.000.000,00
4.03.2.12.01 .21.029 Penyusunan Renja dan Renstra
Tersusunnya Renja dan Renstra OPD
(Kab. Cilacap) -
1 Kegiatan APBD Kabupaten
20.000.000,00 Sekretariat 1 Kegiatan 11.000.000,00
Jumlah total : 26 Kegiatan 3.069.200.000,00 3.286.000.000,00
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi
pemerintah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap
mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan
dinamika yang berkembang di masyarakat.
Produk-produk pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal
yang dihasilkan selama tahun 2012-2017 senantiasa mengacu pada hasil
koordinasi dari berbagai unit kerja secara aspiratif, sehingga diharapkan akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi yang sinergis serta pada akhirnya
pencapaian hasil pelayanan peri jinan dan investasi akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemerintah dibidang penanaman modal dan
Pelayanan Terpadu yang hasil capaiannya akan dievaluasi pada akhir tahun.
Cilacap, 19 Juni 2017
Disahkan di CILACAP Pada tanggal : Nomor :
BUPATI CILACAP
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP KABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19701226 199003 1 002
51
52