rencana aksi pangan gizi · ran-pg juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan perbaikan gizi...
TRANSCRIPT
-
1
PANGANGIZI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018
RENCANA AKSI
-
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Gedung TS 2A Lantai 3, Jl. Taman Suropati No.2, Menteng.
Jakarta Pusat, 10310
Telp. 021 31934379 Fax. 021 3926603
Email: [email protected]
https://www.bappenas.go.id/id/
ISBN 978-602-1154-97-7
-
3
KATA PENGANTAR
Ketahanan pangan dan gizi merupakan faktor penting untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan memiliki daya saing tinggi. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerja sama di antara pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu instrumen yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan koordinasi dan kerja sama adalah Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG).
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2017-2019 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. RAN-PG juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan perbaikan gizi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pendekatan RAN-PG tahun 2017-2019 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yaitu fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan melibatkan multisektor. Untuk mempermudah koordinasi dan kerja sama multisektor, kegiatan RAN-PG dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Pilar yaitu : (1) Perbaikan Gizi Masyarakat; (2) Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam; (3) Mutu dan Keamanan Pangan; (4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan (5) Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.
Buku Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi memiliki 3 (tiga) lampiran utama yaitu: (1) RAN-PG tahun 2017-2019; (2) Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG); (3) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi. Mengingat pentingnya keberadaan RAN-PG di dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi, kami mengharapkan agar RAN-PG 2017-2019 dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu hendaknya RAN-PG dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD-PG.
Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RAN-PG Tahun 2017-2019 secara baik. Kami Berharap pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Pusat dan Daerah dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi dalam menurunkan masalah gizi yaitu pendek (stunting), kurus (wasting), gizi kurang (underweight), dan kegemukan (obesitas). Dengan demikian akan tercipta generasi Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Jakarta, Maret 2018Deputi Menteri PPN/Kepala BappenasBidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
Subandi Sardjoko
-
4
-
5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................3
BAGIAN 1 SALINAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2018, TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI ........... 7
BAB I KETENTUAN UMUM .............................................................................................10
BAB II RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI ....................................................................11
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI ...........................................................................12
BAB IV PENINJAUAN KEMBALI RAN-PG .........................................................................14
BAB V KETENTUAN PERALIHAN ....................................................................................15
BAB KETENTUAN PENUTUP .......................................................................................16
BAGIAN 2 RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2017-2019 .................17
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................19
BAB II RENCANA AKSI MULTISEKTOR ...........................................................................21
BAB III KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI ....................................................27
BAB IV PENUTUP ..............................................................................................................35
LAMPIRAN BAGIAN 2 .......................................................................................................36
BAGIAN 3 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) ..51
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................52
BAB II RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI ...................................................54
BAB III PENGORGANISASIAN RAD-PG ..........................................................................57
BAB IV LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENDANAAN ....................................60
BAB V SISTEMATIKA PENYUSUNAN ..............................................................................62
BAB VI PENUTUP ..............................................................................................................64
BAGIAN 4 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI ......................................................65
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................66
BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI ...........................................................................68
BAB III PELAPORAN .........................................................................................................75
BAB IV PENUTUP ..............................................................................................................77
LAMPIRAN BAGIAN 4 .......................................................................................................78
-
6
-
Bagian 1
SALINAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2018, TENTANG
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 20188
-
9 Bagian 1Rencana Aksi Pangan dan Gizi
SALINANPERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALREPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANGRENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI.
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201810
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Aksi Pangan dan Gizi adalah rencana aksi di bidang pangan dan gizi yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. RAN-PG;b. penyusunan RAD-PG;c. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi; dand. peninjauan kembali RAN-PG.
-
11 Bagian 1Rencana Aksi Pangan dan Gizi
BAB II RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
Pasal 3Rencana Aksi Pangan dan Gizi terdiri atas RAN-PG dan RAD-PG.
Pasal 4(1) RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;
b. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
c. memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi pangan dan gizi.
(2) RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
a. pendahuluan;b. rencana aksi multisektor; c. kerangka pelaksanaan rencana aksi; dand. penutup.
(3) RAN-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5(1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas RAD-PG Provinsi dan
RAD-PG Kabupaten/Kota.
(2) RAD-PG Provinsi disusun dengan mengacu kepada RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
(3) RAD-PG Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada RAD-PG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201812
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN-PG dilakukan oleh kementerian/
lembaga sesuai dengan wewenang masing-masing dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pelaporan hasil pemantauan;b. pertemuan; dan/atauc. kunjungan lapangan.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
Pasal 7(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh:
a. kementerian/lembaga untuk RAD-PG provinsi sesuai dengan wewenang masing-masing;
b. gubernur untuk RAD-PG provinsi dan RAD-PG kabupaten/kota; danc. bupati/wali kota untuk RAD-PG kabupaten/kota.
(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pelaporan hasil pemantauan;
-
13 Bagian 1Rencana Aksi Pangan dan Gizi
b. pertemuan; dan/atauc. kunjungan lapangan.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
Pasal 8(1) Bupati dan wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/
kota kepada gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi dan hasil laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Menteri/kepala lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan RAN-PG kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Menteri Perencanaan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Presiden sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 9Ketentuan mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201814
BAB IV PENINJAUAN KEMBALI RAN-PG
Pasal 10(1) Peninjauan kembali RAN-PG dapat dilakukan pada pertengahan periode RAN-
PG.
(2) RAN-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PG; dan/ataub. perubahan Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
a. kebijakan dan strategi nasional;b. indikator hasil (outcome) dan/atau targetnya;c. program dan kegiatan; dan/ataud. indikator kinerja (output) dan/atau targetnya.
(4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAN-PG.
(5) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan RAN-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
-
15 Bagian 1Rencana Aksi Pangan dan Gizi
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. program, kegiatan, indikator kinerja/output, dan target yang tercantum pada RAN-PG Tahun 2017, tetap berlaku dan dapat dilakukan Pemantauan serta Evaluasi;
b. RAD-PG provinsi dan RAD-PG kabupaten/kota yang telah ditetapkan tetap berlaku;
c. RAD-PG provinsi yang telah selesai disusun dan telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan wewenangnya dan tidak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
d. RAD-PG kabupaten/kota yang telah selesai disusun dengan pendampingan pemerintah daerah provinsi dapat ditetapkan oleh bupati, walikota sesuai dengan wewenang masing-masing dan tidak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
e. proses penyusunan RAD-PG provinsi dan RAD-kabupaten/kota selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201816
BAB KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 149
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
RR. Rita Erawati
-
Bagian 2
SALINANLAMPIRAN IPERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 1 TAHUN 2018TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2017-2019
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201818
-
19 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan adalah tercapainya status gizi masyarakat yang optimal sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.
Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.
Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Untuk me-mudah kan pengorgansasian dari sektor-sektor yang berkontribusi kepada Rencana Aksi Pangan dan Gizi maka diperlukan pengelompokan dalam bentuk pilar yaitu: 1) perbaikan gizi masyarakat; 2) peningkatan aksesbilitas pangan yang beragam; 3) mutu dan keamanan pangan; 4) perilaku hidup bersih dan sehat; 5) koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
B. Tujuan RAN-PG
RAN-PG bertujuan untuk :
1. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201820
2. meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
3. memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor; dan
4. memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi multisektor.
C. Dasar Hukum RAN-PG
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
8. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
-
21 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
BAB II RENCANA AKSI MULTISEKTOR
A. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Indikator dan Sasaran Pangan
No Indikator Status Awal (2016) Target (2019)
1 Produksi padi ( juta ton) 79,35 82,00
2 Produksi jagung (juta ton) 23,57 24,10
3 Produksi kedelai ( juta ton) 0,86 2,60
4 Produksi gula ( juta ton) 2,22 3,80
5 Produksi daging sapi ( juta ton) 0,52 0,75
6 Produksi ikan (juta ton) di luar rumput laut 11,57 18,76
7 Produksi garam (juta ton) 0,12 4,50
8 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 86,20 92,50
9 Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari) 2040,4 2145,0
10 Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) 43,88 54,49
Tabel 2. Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi
No Indikator Status Awal (2013) Target (2019)
1 Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 28,0
2 Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (persen)
10,2 8,0
3 Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (persen)
38,0 50,0
4 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)
19,6 17,0
5 Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (persen)
12,0 9,5
6 Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (persen)
32,9 28,0
7 Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen)
15,4 15,4
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201822
B. Prinsip dan Pendekatan Kunci
1. Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
Pilar 1 Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:a. promosi dan pendidikan gizi masyarakat;b. pemberian suplementasi gizi;c. pelayanan kesehatan dan masalah gizi;d. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;e. jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; danf. pendidikan anak usia dini.
Pilar 2 Peningkatan aksesbilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:a. produksi pangan dalam negeri;b. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;c. distribusi pangan;d. konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, e. peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang
mengalami rawan pangan dan gizi.Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:
a. pengawasan regulasi dan standar gizi;b. pengawasan keamanan pangan segar;c. pengawasan keamanan pangan olahan;d. pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dane. promosi keamanan pangan.
Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:a. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;b. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;c. penyediaan air bersih dan sanitasi;d. penerapan kawasan tanpa rokok; dane. penerapan perilaku sehat.
Pilar 5 Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:a. perencanaan pangan dan gizi;b. penguatan peranan lintas sektor;c. penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;d. pelibatan pemangku kepentingan;e. pemantauan dan evaluasi; danf. penyusunan dan penyampaian laporan.
Program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan berdasarkan bidang yang ada pada Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi beserta frekuensi pemantauan dan evaluasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
-
23 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
2. Pendekatan Multisektor
Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan, karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam stunting pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana.
Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.
Gambar 1. Kerangka Pendekatan MultisektorPERBAIKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
C. Penguatan RAN-PG
RAN-PG merupakan pedoman yang disusun dan diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Penguatan RAN-PG merupakan hal yang perlu dilakukan, dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201824
Tabel 3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Level Pelaksanaan
Kegiatan
Pusat 1. memperkuat legal aspek RAN-PG; a. membentuk tim koordinasi di tingkat pusat yang terdiri dari lintas
sektor; b. menetapkan RAN-PG ke dalam peraturan Menteri PPN/Kepala
Bappenas.2. Perencanaan dan Penganggaran
a. sosialisasi RAN-PG kepada kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan;
b. menjadikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 sebagai acuan untuk melaksanakan perbaikan gizi pada 1000 HPK;
c. menjadikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 sebagai acuan untuk menyusun dan melaksanakan RAN-PG;
d. penyusunan pedoman teknis:1) menyusun pedoman penyusunan RAD-PG; 2) menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan
RAD-PG. e. program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam RKA
K/L dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya;
f. mengembangkan database rencana aksi pangan dan gizi.3. Implementasi
a. melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat;
b. intervensi gizi terintegrasi dalam rangka penurunan prevalensi stunting di lokasi prioritas.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporana. pembuatan website dalam rangka pemantauan dan evaluasi;b. melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target
indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei;
c. melaksanaan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin litas sektor;
d. kunjungan lapangan/pendampingan;e. membuat laporan tahunan pelaksanaan RAN-PG.
-
25 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
Level Pelaksanaan
Kegiatan
Provinsi 1. memperkuat legal aspek RAD-PG a. membentuk tim koordinasi di tingkat provinsi yang terdiri dari
lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis;
b. menetapkan RAD-PG melalui Peraturan Gubernur.2. Perencanaan dan Penganggaran
a. penyusunan RAD-PG di tingkat provinsi;b. sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota;c. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik dimasukkan dalam
dokumen perencanaan dan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya.
3. Implementasia. melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan
memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat;
b. intervensi gizi terintegrasi dalam rangka penurunan prevalensi stunting di lokasi prioritas.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporana. melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target
indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei;
b. melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin litas sektor;
c. kunjungan lapangan/pendampingan;d. membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di provinsi dan
pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota.
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201826
Level Pelaksanaan
Kegiatan
Kabupaten/ kota
1. memperkuat legal aspek RAD-PG a. membentuk tim koordinasi di tingkat kabupaten/kota yang terdiri
dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis;
b. menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Bupati/Walikota.
2. Perencanaan dan Penganggarana. sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat
kabupaten/kota;b. program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam
dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya.
3. Implementasimelaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan
memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporana. melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target
indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei;
b. melaksanaan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor;
c. kunjungan lapangan;d. membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di kabupaten/
kota.
-
27 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
BAB III KERANGKA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI
A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi
Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada RPJMN 2015-2019, juga memperhatikan beberapa komitmen global, diantaranya The World Health Assembly pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs).
Komitmen dalam The World Health Assembly pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan wasting pada balita kurang dari 5 persen.
Selanjutnya agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) yaitu menyepakati pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.
Target yang ingin dicapai pemerintah Indonesia pada tujuan kedua SDGs adalah:
a. menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;
b. menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian;
c. menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; dan
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201828
d. menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
Gambar 2 mengilustrasikan konsep terjadinya masalah gizi secara umum, dengan penekanan pada balita. Kerangka tersebut memperlihatkan jalur terjadinya suatu keadaan salah gizi/malnutrition. Dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi malnutrition, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan malnutrition. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain diluar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor penyebab langsung salah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor penyebab tidak langsung dan faktor dasar.
Faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, antara lain:
a. ketahanan pangan keluarga yang menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga;
b. pola asuh yang menentukan kecukupan zat gizi yang antara lain terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 bulan-2 tahun, dan penyiapan makanan secara higienis; dan
c. pemanfaatan pelayanan kesehatan saat sakit dan akses terhadap lingkungan yang bersih.
Gambar 2. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi
-
29 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
Kecukupan konsumsi dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat keluarga dan pola asuh, sementara itu penyakit infeksi dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, faktor yang mendasari faktor langsung dipengaruhi oleh akar masalah, adalah pendidikan, kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, teknologi, dan penduduk.
Untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.
Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.
Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.
B. Intervensi Gizi Terintegrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting
Kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
1. Intervensi Gizi Spesifik
Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201830
hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:
a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan pada anak balita bermasalah gizi, pemberian obat cacing pada anak, pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap; dan
b. Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI ekslusif serta konsumsi garam beryodium.
2. Intervensi Gizi Sensitif
Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut:
a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;c. melakukan fortifikasi bahan pangan;d. pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan masalah kesehatan dan gizi;e. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.f. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);g. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);h. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;i. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);j. memberikan pendidikan gizi masyarakat;k. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja;l. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
Kedua kerangka intervensi stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting seperti yang terlihat pada Gambar 3.
-
31 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
Gambar 3. Result Framework Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi
C. Kerangka Kelembagaan
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi melibatkan beberapa kementerian/lembaga yaitu:
1) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2) Kementerian Koordinator Perekonomian;
3) Kementerian Koordinator Kemaritiman;
4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas;
5) Kementerian Dalam Negeri;
6) Kementerian Kesehatan;
7) Kementerian Pertanian;
8) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10) Kementerian Perindustrian;
11) Kementerian Sosial;
12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201832
14) Kementerian Agama;
15) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17) Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
18) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
D. Peran Sektor Non Pemerintah
Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
E. Instansi Pelaksana
Instansi yang akan mengimplementasikan rencana aksi ini secara umum adalah kementerian/lembaga yang terlibat, akan tetapi terbuka juga pada kementerian/lembaga lain, di luar yang dicantukan dalam RAN-PG ini. Disamping itu juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan kementerian/lembaga dikelompokkan ke dalam lima pilar sebagai berikut :
1. Perbaikan gizi masyarakat. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama;
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Mutu dan keamanan pangan. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan;
4. Perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi;
5. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional,
-
33 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.
F. Pembiayaan
Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dilakukan oleh pemerintah dan atau sumber lain seperti CSR, mitra pembangunan, dan sumber lain sesuai Peraturan perundang-undangan.
G. Strategi Pengembangan Kapasitas
Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:
1. Pelatihan
Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:
a. Pre service trainingKegiatan pre service training yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan atau gizi dalam kurikulum rumpun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bisa dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.
b. On the job/in service trainingDengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1000 HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1000 HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti inisiasi menyusu dini (IMD) dan pembuatan MP ASI, STBM, penganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD, kesehatan reproduksi. Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat pusat dan daerah. Materi untuk on the job training disediakan oleh tim khusus yang dikoordinasikan oleh Pokja Pelatihan Gernas 1000 HPK dan di tingkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda dipimpin oleh bupati, wali kota dan gubernur.
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201834
2. Pedoman teknis
Setiap kementerian/lembaga dapat menerbitkan pedoman teknis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
H. Strategi Advokasi dan Komunikasi
Advokasi merupakan strategi untuk meningkatkan komitmen para pengambil keputusan. Advokasi perlu dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi.
-
35 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
BAB IV PENUTUP
Keberadaan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) akan menjadi panduan di dalam mengintegrasikan kegiatan pangan dan gizi di tingkat pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu dokumen ini sangat penting agar dipedomani untuk tercapainya pembangunan pangan dan gizi. Pemanfaatan RAN-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi kalangan non-pemerintah yang terlibat dalam pembangunan pangan dan gizi. Di samping itu, RAN-PG ini akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-PG.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
RR. Rita Erawati
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201836
LAM
PIR
AN
BA
GIA
N 2
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
IPe
rbai
kan
Giz
i Mas
yara
kat
Pem
bina
an
Kes
ehat
an
Mas
yara
kat
a. P
embi
naan
Pe
rbai
kan
Giz
i Mas
ya-
raka
t
1) P
erse
ntas
e ib
u ha
mil K
EK y
ang
men
dapa
t m
akan
an ta
mba
han
(PM
T) (
%)
Kem
enke
s65
8095
Triw
ulan
anTa
huna
n
2) P
erse
ntas
e ib
u ha
mil y
ang
men
dapa
t Ta
blet
Tam
bah
Dar
ah (T
TD
) (%
)K
emen
kes
9095
98B
ulan
anTa
huna
n
3) P
erse
ntas
e ba
yi k
uran
g da
ri 6
bula
n ya
ng
men
dapa
t ASI
Eks
klus
if (%
)K
emen
kes
4447
50S
emes
tera
nTa
huna
n
4) P
erse
ntas
i bay
i bar
u la
hir m
enda
pat I
nisi
asi
Men
yusu
i Din
i (IM
D) (
%)
Kem
enke
s44
4750
Sem
este
ran
Tahu
nan
5) P
erse
ntas
e ba
lita
kuru
s ya
ng m
enda
pat
mak
anan
tam
baha
n (%
)K
emen
kes
8085
90Tr
iwul
anan
Tahu
nan
6) P
erse
ntas
e re
maj
a pu
tri y
ang
men
-da
patk
an ta
blet
tam
bah
dara
h
(TT
D) (
%)
Kem
enke
s20
2530
Sem
este
ran
Tahu
nan
-
37 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
b. P
embi
naan
K
eseh
atan
K
elua
rga
1) P
eres
enta
se p
uske
smas
yan
g m
elak
sana
kan
penj
arin
gan
pese
rta
didi
k ke
las
1 (%
)
Kem
enke
s60
6570
Sem
este
ran
Tahu
nan
2) P
erse
ntas
e Pu
skes
mas
yan
g m
elak
sana
kan
penj
arin
gan
pese
rta
didi
k ke
las
7 da
n ke
las
10 (%
)
Kem
enke
s50
5560
Sem
este
ran
Tahu
nan
3) P
erse
ntas
e Pu
skes
mas
yan
g m
enye
leng
gara
kan
kegi
atan
kes
ehat
an
rem
aja
(%)
Kem
enke
s35
4045
Sem
este
ran
Tahu
nan
4) P
erse
ntas
e Pu
skes
mas
yan
g m
elak
sana
kan
kela
s ib
u ha
mil (
%)
Kem
enke
s84
8790
Triw
ulan
anTa
huna
n
5) P
erse
ntas
e ib
u ha
mil y
ang
men
dapa
tkan
pe
laya
nan
ante
nata
l min
imal
em
pat k
ali
(K4)
(%)
Kem
enke
s76
7880
Triw
ulan
anTa
huna
n
6) P
erse
ntas
e ku
njun
gan
neon
atal
1 (K
N1)
(%
)K
emen
kes
8185
90Tr
iwul
anan
Tahu
nan
7) P
erse
ntas
e Pe
rsal
inan
di F
asili
tas
Kes
ehat
an (%
)K
emen
kes
7982
85Tr
iwul
anan
Tahu
nan
8) P
erse
ntas
e Pu
skes
mas
yan
g m
elak
sana
kan
orie
ntas
i pro
gram
P4K
(P
eren
cana
an P
ersa
linan
dan
Pen
cega
han
Kom
plik
asi)
(%)
Kem
enke
s88
9510
0Tr
iwul
anan
Tahu
nan
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201838
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
Peng
uata
n Pe
laks
anaa
n Ja
min
an K
es-
ehat
an N
a-si
ona
l (JK
N)/
Kar
tu In
done
-si
a S
ehat
(KIS
)
Peny
elen
g-ga
raan
Pen
gua-
tan
Jam
inan
K
eseh
atan
N
asio
nal (
JKN
)/K
artu
Indo
nesi
a S
ehat
(KIS
)
1) J
umla
h pe
ndud
uk y
ang
men
jadi
pes
erta
pe
nerim
a ba
ntua
n iu
ran
(PBI
) mel
alui
JK
N/K
artu
Indo
nesi
a Se
hat (
KIS
) (da
lam
ju
ta jiw
a)
Kem
enke
s96
,910
210
7,2
Sem
este
ran
Tahu
nan
2) J
umla
h pe
ndud
uk y
ang
men
jadi
pes
erta
no
n-pe
nerim
a ba
ntua
n iu
ran
(non
-PBI
) m
elal
ui J
KN
/Kar
tu In
done
sia
Seha
t (K
IS)
(dal
am ju
ta jiw
a)
Kem
enke
s11
3,6
128,
715
0,3
Sem
este
ran
Tahu
nan
1.
Pem
bang
u-na
n da
n Pe
m-
berd
ayaa
n M
asya
raka
t D
esa
Pela
yana
n so
-si
al d
asar
Jum
lah
prov
insi
dan
kab
upat
en/k
ota
yang
te
rfas
ilita
si d
alam
pen
ingk
atan
term
asuk
pe
ngua
tan
kele
mba
gaan
pos
yand
u da
lam
pel
ayan
an s
osia
l das
ar m
asya
raka
t
Kem
en D
esa
PDT
T34
Pro
v.
505
kab/
kota
34 P
rov.
50
5 ka
b/ko
ta
34 P
rov.
50
5 ka
b/ko
ta
Sem
este
ran
Tahu
nan
Peng
em-
bang
an
daer
ah
tert
entu
Pena
ngan
an
Dae
rah
Raw
an
Pang
an
1) J
umla
h ka
bupa
ten
daer
ah te
rtin
ggal
di
dae
rah
tert
entu
yan
g m
enda
patk
an
kont
ribus
i dal
am p
enin
gkat
an
Kem
en D
esa
PDT
T16
1015
Bul
anan
Tahu
nan
2) J
umla
h ka
bupa
ten
raw
an p
anga
n ya
ng
men
cuku
pi k
eter
sedi
aan
pang
anK
emen
Des
a PD
TT
1610
15B
ulan
anTa
huna
n
3) B
erku
rang
nya
jum
lah
desa
tert
ingg
al
di d
aera
h ra
wan
pan
gan
di K
abup
aten
D
aera
h T
ertin
ggal
di d
aera
h T
erte
ntu
Kem
en D
esa
PDT
T32
2030
Bul
anan
Tahu
nan
4) B
erta
mba
hnya
des
a m
andi
ri di
dae
rah
raw
an p
anga
n di
Kab
upat
en D
aera
h T
ertin
ggal
di d
aera
h T
erte
ntu
Kem
en D
esa
PDT
T32
2030
Bul
anan
Tahu
nan
5) P
enin
gkat
an k
eman
diria
n de
sa te
rtin
ggal
da
lam
kec
ukup
an p
anga
n da
n ek
onom
i di
daer
ah te
rtin
ggal
Kem
en D
esa
PDT
T18
2030
Bul
anan
Tahu
nan
-
39 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
Perl
in du
ngan
da
n ja
min
an
sosi
al
a. P
embe
rian
ba
ntua
n tu
nai
bers
yara
t (P
KH
)
1) J
umla
h ke
luar
ga p
ener
ima
man
faat
(K
PM) P
KH
yan
g da
pat m
enga
kses
la
yana
n ke
seha
tan,
Pen
didi
kan,
dan
ke
seja
hter
aan
sosi
al.
Kem
enso
s6.
000.
000
10.0
00.0
0010
.000
.000
Triw
ulan
anTa
huna
n
2) J
umla
h ke
luar
ga p
ener
ima
man
faat
(K
PM) P
KH
yan
g m
enda
patk
an F
amily
D
evel
opm
en S
essi
on (F
DS)
terk
ait g
izi
dan
kese
hata
n
Kem
enso
s90
0.00
02.
500.
000
3.50
0.00
0Tr
iwul
anan
Tahu
nan
b. P
enye
diaa
n la
yana
n pe
me n
uhan
ke
butu
han
dasa
r ko
r-ba
n be
n can
a al
am d
an
sosi
al
1) J
umla
h ko
rban
ben
cana
ala
m y
ang
men
-da
patk
an p
emen
uhan
keb
utuh
an d
asar
Kem
enso
s13
0.00
092
.000
150.
000
Triw
ulan
anTa
huna
n
2) J
umla
h ko
rban
ben
cana
sos
ial y
ang
men
-da
patk
an p
emen
uhan
keb
utuh
an d
asar
Kem
enso
s37
.500
137.
000
140.
000
Triw
ulan
anTa
huna
n
Pena
ngan
an
Faki
r Mis
kin
Pem
beri
an
bant
uan
pang
an
1) J
umla
h ke
luar
ga fa
kir m
iski
n ya
ng m
en-
dapa
tkan
ban
tuan
ber
as s
ejah
tera
(Ras
tra)
Kem
enso
s14
.212
.742
5.52
6.76
3Be
lum
D
iteta
pkan
Triw
ulan
anTa
huna
n
2) J
umla
h ke
luar
ga fa
kir m
iski
n ya
ng m
en-
dapa
tkan
ban
tuan
pan
gan
non
tuna
i (BP
NT)
Kem
enso
s1.
286.
194
10.0
73.2
3715
.600
.000
Triw
ulan
anTa
huna
n
Reh
abili
tasi
S
osi
alPe
men
uhan
ke-
butu
han
dasa
r Pe
nyan
dang
M
asal
ah K
ese-
jaht
eraa
n S
osi
al
(PM
KS)
dal
am
pant
i dan
/ata
u le
mba
ga d
an
luar
pan
ti.
1) J
umla
h pe
nyan
dang
dis
abili
tas
yang
m
enda
patk
an p
emen
uhan
keb
utuh
an
dasa
r dal
am d
an lu
ar p
anti
Kem
enso
s30
.866
28.6
1930
.000
Triw
ulan
anTa
huna
n
2) J
umla
h an
ak y
ang
men
dapa
tkan
pem
enuh
-an
keb
utuh
an d
asar
dal
am d
an lu
ar p
anti
Kem
enso
s78
.320
90.0
0094
.000
Triw
ulan
anTa
huna
n
3) J
umla
h la
nsia
yan
g m
enda
patk
an p
e me n
uh -
an k
ebut
uhan
das
ar d
alam
dan
luar
pan
tiK
emen
sos
35.0
4435
.175
40.0
00Tr
iwul
anan
Tahu
nan
4) J
umla
h tu
na s
osia
l dan
korb
an p
erda
gang
-an
ora
ng y
ang
men
dapa
tkan
pem
enuh
an
kebu
tuha
n da
sar d
alam
dan
luar
pan
ti
Kem
enso
s14
.965
14.9
6515
.700
Triw
ulan
anTa
huna
n
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201840
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
Pend
idik
an
Ana
k U
sia
Din
i dan
Pe
ndid
ikan
M
asya
raka
t
a. P
enye
-le
ngga
raan
La
yana
n
Pend
idik
an
Ana
k U
sia
D
ini
Pers
enta
si K
abup
aten
/Kot
a ya
ng
mem
iliki
lem
baga
PA
UD
pem
bina
yan
g m
enye
leng
gara
kan
holis
tik in
tegr
atif
(%)
Kem
dikb
ud20
5070
Sem
este
ran
Tahu
nan
b. P
enye
diaa
n La
yana
n Pe
ndid
ikan
K
elua
rga
Lem
baga
men
yele
ngga
raka
n pe
ndid
ikan
un
tuk
inte
rven
si p
enur
unan
pre
vale
nsi
stun
ting
(lem
baga
)
Kem
dikb
ud1.
750
22.4
7122
.471
Sem
este
ran
Tahu
nan
Pend
idik
an
Das
ar d
an
Men
enga
h
Pem
bina
an
Sek
ola
h D
asar
1) J
umla
h se
kola
h da
sar y
ang
mel
aksa
naka
n U
KS:
a. K
antin
Seh
atb.
San
itasi
Kem
dikb
ud63
0
315
315
630
315
315
630
315
315
Tahu
nan
Tahu
nan
2) J
umla
h si
swa
seko
lah
dasa
r yan
g m
enda
patk
an p
rogr
am g
izi a
nak
seko
lah
Kem
dikb
ud10
0.00
010
0.00
010
0.00
0S
emes
tera
nTa
huna
n
Kep
endu
du-
kan,
Kel
uarg
a B
eren
cana
, da
n Pe
mba
-ng
unan
Kel
u-ar
ga
a. P
embi
naan
ke
luar
ga
balit
a da
n an
ak.
1) P
erse
ntas
e ke
luar
ga y
ang
mem
puny
ai
balit
a da
n an
ak m
emah
ami d
an
mel
aksa
naka
n pe
ngas
uhan
tum
buh
kem
bang
bal
ita d
an a
nak
(%)
BK
KB
N60
,565
,570
,5Tr
iwul
anan
Tahu
nan,
T
iga
Tahu
nan
2) J
umla
h ke
luar
ga y
ang
mem
iliki
Bad
uta
yang
terp
apar
pro
mos
i 100
0HPK
BK
KB
N-
2.35
3.78
9Be
lum
D
iteta
pkan
Sem
este
ran
Tahu
nan
b. P
embi
naan
K
etah
anan
R
emaj
a
Inde
ks k
eseh
atan
repr
oduk
si re
maj
a (K
RR)
mel
alui
gen
eras
i ber
enca
na (g
enre
)B
KK
BN
5051
52Ta
huna
nTa
huna
n
-
41 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
Tum
buh
kem
bang
an
ak
Pem
enuh
an
hak
anak
ata
s ke
seha
tan
dan
kese
jaht
eraa
n
Sosi
alis
asi K
elua
rga
dan
anak
seb
agai
pe
lopo
r dan
pel
apor
dal
am m
emah
ami A
SI,
gizi
sei
mba
ng, d
an b
ahay
a ro
kok
(pro
vins
i)
Kem
en P
PPA
-10
10Tr
iwul
anan
Tahu
nan
Pro
gram
B
imbi
ngan
M
asya
raka
t Is
lam
Peng
elo
laan
ur
usan
aga
ma
isla
m d
an
pem
bina
an
syar
iah
Peni
ngka
tan
kual
itas
pela
yana
n K
UA
/Jum
lah
calo
n pe
ngan
tin y
ang
mem
pero
leh
fasi
litas
ku
rsus
pra
nika
h (ju
ta)
Kem
enag
2,40
2,45
2,50
Sem
este
ran
Tahu
nan
Pro
gram
bi
mbi
ngan
m
asya
raka
t ka
tolik
Peng
elo
laan
da
n Pe
mbi
naan
U
rusa
n A
gam
a K
ato
lik
Peni
ngka
tan
bim
bing
an d
an p
embi
naan
ke
pada
um
at b
erag
ama
kato
lik/j
umla
h ke
luar
ga k
atol
ik y
ang
mem
pero
leh
bim
bing
an k
elua
rga
Kem
enag
1313
13S
emes
tera
nTa
huna
n
Pro
gram
B
imbi
ngan
M
asya
raka
t H
indu
Peni
ngka
tan
kual
itas
pe
mbi
naan
dan
pe
ngel
ola
an
Uru
san
Aga
ma
Hin
du
Peni
ngka
tan
umat
yan
g m
empe
role
h bi
mbi
ngan
/Jum
lah
pem
bina
an k
elua
rga
suki
nah
yang
ters
tand
ar (p
rovi
nsi)
Kem
enag
55
5S
emes
tera
nTa
huna
n
Pro
gram
Pe
ndid
ikan
Is
lam
Peni
ngka
tan
akse
s, m
utu,
da
n re
leva
nsi
mad
rasa
h
Peni
ngka
tan
kual
itas
sara
na d
an p
rasa
rana
pe
ndid
ikan
mad
rasa
h/ju
mla
h m
adra
sah
yang
men
ingk
at s
tand
ar U
KS
Kem
enag
150
150
150
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201842
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
IIPe
ning
kata
n A
kses
ibili
tas
Pang
an y
ang
Ber
agam
Peni
ngka
tan
pro
duks
i, pr
odu
ktiv
itas
, da
n m
utu
hasi
l pro
duks
i ta
nam
an
pang
an
Peni
ngka
tan
pro
duks
i ta
nam
an
pang
an
1) T
erca
pain
ya p
rodu
ksi p
adi (
ton)
K
emen
tan
78.1
32.0
0080
.085
.000
82
.000
.000
Sem
este
ran
Tahu
nan
2) T
ecap
ainy
a pr
oduk
si ja
gung
(ton
) K
emen
tan
22.3
60.0
0023
.484
.708
24.1
00.0
00S
emes
tera
n Ta
huna
n
3) T
erca
pain
ya p
rodu
ksi k
edel
ai (t
on)
Kem
enta
n 2.
757.
996
2.94
1.00
02.
600.
000
Sem
este
ran
Tahu
nan
4) T
erca
pain
ya p
rodu
ksi k
acan
g ta
nah
(ton
) K
emen
tan
768.
970
782.
400
796.
000
Sem
este
ran
Tahu
nan
5) T
erca
pain
ya p
rodu
ksi k
acan
g hi
jau
(ton
) K
emen
tan
300.
350
304.
850
309.
400
Sem
este
ran
Tahu
nan
6) T
erca
pain
ya p
rodu
ksi u
bi k
ayu
(ton
) K
emen
tan
27.6
23.8
0028
.187
.400
28.7
62.4
00S
emes
tera
n Ta
huna
n
7) T
erca
pain
ya p
rodu
ksi u
bi ja
lar (
ton)
K
emen
tan
2.75
0.00
02.
800.
000
2.85
0.00
0S
emes
tera
n Ta
huna
n
Peni
ngka
tan
pro
duks
i dan
pr
odu
ktiv
itas
ho
rtik
ultu
ra
ram
ah
lingk
unga
n
Pem
enuh
an
kebu
tuha
n se
bagi
an b
esar
ko
nsum
si
pro
duk
hort
ikul
tura
la
inny
a da
lam
neg
eri
dan
eksp
or
seca
ra ra
mah
lin
gkun
gan
1) P
rodu
ksi je
ruk
(ton
)K
emen
tan
2.22
3.69
3 2.
301.
651
2.39
2.64
9S
emes
tera
n Ta
huna
n
2) P
rodu
ksi m
angg
a (t
on)
Kem
enta
n1.
905.
267
1.99
1.00
42.
060.
689
Sem
este
ran
Tahu
nan
3) P
rodu
ksi m
angg
is (t
on)
Kem
enta
n16
8.56
217
5.13
618
2.31
7S
emes
tera
n Ta
huna
n
4) P
rodu
ksi s
alak
(ton
)K
emen
tan
739.
202
778.
779
824.
304
Sem
este
ran
Tahu
nan
5) P
rodu
ksi n
enas
(ton
)K
emen
tan
1.43
1.04
41.
481.
131
1.53
7.41
4S
emes
tera
n Ta
huna
n
6) P
rodu
ksi p
isan
g (t
on)
Kem
enta
n6.
776.
916
6.91
2.45
47.
048.
975
Sem
este
ran
Tahu
nan
7) P
rodu
ksi c
abai
(ton
)K
emen
tan
2.19
6.65
72.
245.
440
2.29
5.48
1S
emes
tera
n Ta
huna
n
8) P
rodu
ksi b
awan
g m
erah
(ton
)K
emen
tan
1.57
9.77
21.
608.
766
1.63
9.72
4S
emes
tera
n Ta
huna
n
9) P
rodu
ksi w
orte
l (to
n)K
emen
tan
520.
745
532.
462
545.
508
Sem
este
ran
Tahu
nan
10) P
rodu
ksi k
enta
ng (t
on)
Kem
enta
n1.
437.
332
1.47
1.82
81.
508.
623
Sem
este
ran
Tahu
nan
11) P
rodu
ksi k
ol/k
ubis
(ton
)K
emen
tan
1.50
5.41
01.
534.
765
1.56
8.99
1S
emes
tera
n Ta
huna
n
12) P
rodu
ksi p
etsa
i/saw
i(ton
)K
emen
tan
632.
783
647.
020
662.
872
Sem
este
ran
Tahu
nan
13) P
rodu
ksi t
omat
(ton
)K
emen
tan
974.
914
998.
312
1.02
3.27
0S
emes
tera
n Ta
huna
n
14) P
rodu
ksi k
angk
ung
(ton
)K
emen
tan
341.
334
350.
038
359.
664
Sem
este
ran
Tahu
nan
15) P
rodu
ksi b
ayam
(ton
)K
emen
tan
143.
279
146.
933
150.
974
Sem
este
ran
Tahu
nan
-
43 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
Peni
ngka
tan
Pro
duks
i dan
Pr
odu
ktiv
itas
Ta
nam
an
Perk
ebun
an
Ber
kela
njut
an
Peni
ngka
tan
pro
duks
i ta
nam
an
perk
ebun
an
seca
ra o
ptim
al
1) P
rodu
ksi k
elap
a (t
on)
Kem
enta
n3.
400.
980
3.44
6.38
03.
497.
430
Sem
este
ran
Tahu
nan
2) P
rodu
ksi k
akao
(ton
)K
emen
tan
872.
000
916.
000
961.
000
Sem
este
ran
Tahu
nan
3) P
rodu
ksi t
ebu
(ton
)K
emen
tan
2.69
8.00
02.
948.
000
3.80
0.00
0S
emes
tera
n Ta
huna
n
Pem
enuh
an
Pang
an A
sal
Ter
nak
dan
Agr
ibis
nis
Pete
rnak
an
Raky
at
Peni
ngka
tan
pro
duks
i pan
-ga
n he
wan
i asa
l te
rnak
1) P
rodu
ksi d
agin
g sa
pi/k
erba
u (t
on)
Kem
enta
n63
9.61
0 69
4.96
0 75
5.04
0S
emes
tera
n Ta
huna
n
2) P
rodu
ksi d
agin
g ay
am b
uras
(ton
) K
emen
tan
334.
440
338.
250
342.
110
Sem
este
ran
Tahu
nan
3) P
rodu
ksi d
agin
g ay
am ra
s pe
telu
r (to
n)
Kem
enta
n11
9.51
013
1.46
011
1.61
0S
emes
tera
n Ta
huna
n
4) P
rodu
ksi d
agin
g ay
am ra
s pe
dagi
ng (t
on)
Kem
enta
n2.
805.
260
2.93
4.26
03.
085.
630
Sem
este
ran
Tahu
nan
5) P
rodu
ksi d
agin
g iti
k (t
on)
Kem
enta
n42
.370
45.4
0048
.650
Sem
este
ran
Tahu
nan
6) P
rodu
ksi t
elur
(ton
) K
emen
tan
3.56
5.86
0 3.
655.
430
3.77
0.04
0S
emes
tera
n Ta
huna
n
Peni
ngka
tan
Div
ersi
fikas
i da
n K
etah
anan
Pa
ngan
M
asya
raka
t
a. P
enan
ga-
nan
daer
-ah
raw
an
pang
an d
an
stun
ting
1) J
umla
h K
awas
an M
andi
ri Pa
ngan
(k
awas
an)
Kem
enta
n78
2020
Tahu
nan
Tahu
nan
2) J
umla
h K
awas
an R
umah
Pan
gan
Lest
ari
(KRP
L) (k
elom
pok)
Kem
enta
n1.
691
2.30
02.
500
Tahu
nan
Tahu
nan
b. S
tabi
lisas
i ha
rga
pan-
gan
1) J
umla
h Le
mba
ga U
saha
Pan
gan
Mas
yara
kat (
LUPM
)/To
ko T
ani I
ndon
esia
(T
TI)
(uni
t)
Kem
enta
n 40
6/81
250
0/1.
000
500/
1.00
0Ta
huna
n Ta
huna
n
2) J
umla
h To
ko T
ani I
ndon
esia
Cen
ter (
TT
IC)
(uni
t)K
emen
tan
520
14Ta
huna
n Ta
huna
n
c. P
enga
neka
-ra
gam
an
pang
an
1) J
umla
h lo
kasi
kam
pany
e pe
ngan
ekar
agam
an p
anga
n (lo
kasi
) K
emen
tan
3535
35Ta
huna
n Ta
huna
n
2) J
umla
h pe
ngem
bang
an p
anga
n po
kok
loka
l (un
it)K
emen
tan
-15
20Ta
huna
n Ta
huna
n
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201844
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
Penu
mbu
han
dan
Peng
em-
bang
an In
-du
stri
Ber
ba-
sis
Agr
o
Penu
mbu
han
dan
peng
em-
bang
an in
dust
ri
Mak
anan
, Has
il La
ut d
an P
eri-
kana
n
1) J
umla
h pe
rusa
haan
yan
g di
berik
an
bant
uan
mes
in/p
eral
atan
dal
am ra
ngka
pe
ngem
bang
an in
dust
ri be
rbas
is te
pung
no
n ga
ndum
Kem
enpe
rin
11
1S
emes
tera
nTa
huna
n
2) P
rom
osi d
an k
erja
sam
a pa
da in
dust
ri m
akan
an, h
asil l
aut d
an p
erik
anan
Kem
enpe
rin
88
8S
emes
tera
nTa
huna
n
Peng
uata
n da
ya s
aing
pr
odu
k ke
laut
an d
an
peri
kana
n
a. P
enge
lola
an
SD
KP
yang
pa
rtis
ipat
if,
bert
angg
ung
jaw
ab, d
an
berk
elan
ju-
tan
Rata
-rat
a ko
nsum
si ik
an p
er k
apita
nas
iona
l (K
g/K
ap/T
ahun
)K
KP
47,1
250
,65
54,4
9Ta
huna
nTa
huna
n
b. P
engu
atan
lo
gist
ik
kela
utan
dan
pe
rika
nan
1) T
erke
ndal
inya
infla
si ik
anK
KP
< 15
< 15
< 15
2) P
emba
ngun
an c
ool s
tora
ge (g
udan
g be
ku)
KK
P15
14
15Ta
huna
nTa
huna
n
3) P
enga
daan
ken
dara
an b
erpe
ndin
gin
peng
angk
ut ik
anK
KP
130
4040
Tahu
nan
Tahu
nan
Peni
ngka
tan
kons
umsi
ikan
da
lam
neg
eri
1) J
umla
h m
itra
part
isip
asi p
ublik
dal
am
men
ingk
atka
n ko
nsum
si ik
anK
KP
3032
35Ta
huna
nTa
huna
n
2) V
olum
e pr
oduk
ola
han
hasi
l per
ikan
an
(juta
ton)
KK
P6,
26,
56,
8Ta
huna
nTa
huna
n
-
45 Bagian 2Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017
2018
2019
Pem
anta
uan
Eval
uasi
IIIM
utu
dan
Kea
man
an P
anga
n
Penu
mbu
han
dan
Peng
em-
bang
an In
-du
stri
Ber
ba-
sis
Agr
o
Penu
mbu
han
dan
peng
em-
bang
an in
dust
ri
Mak
anan
, H
asil
Laut
dan
Pe
rika
nan
Ter
susu
nnya
sta
ndar
(RSN
I/SN
I) pr
oduk
in
dust
ri m
akan
an, h
asil l
aut d
an p
erik
anan
Kem
enpe
rin
86
8S
emes
tera
nTa
huna
n
Peng
awas
an
Pro
duk
dan
Bah
an
Ber
baha
ya
a.
Men
urun
kan
Baha
n Be
rba-
haya
yan
g di
s-al
ahgu
naka
n da
n m
igra
n be
rbah
aya
dala
m p
anga
n
1) P
erse
ntas
i sar
ana
dist
ribus
i yan
g m
enya
lurk
an b
ahan
ber
baha
ya s
esua
i ke
butu
han
BPO
M54
5658
Sem
este
ran
Tahu
nan
2) P
erse
ntas
e ke
mas
an p
anga
n ya
ng
mem
enuh
i sya
rat
BPO
M88
8990
Sem
este
ran
Tahu
nan
b. M
enin
gkat
nya
Kem
itraa
n de
ngan
Pe
man
gku
Kepe
ntin
gan
dan
Part
isip
a-si
Mas
yara
kat
1) J
umla
h pa
sar y
ang
diin
terv
ensi
men
jadi
pa
sar a
man
dar
i bah
an b
erba
haya
BPO
M13
917
020
1S
emes
tera
nTa
huna
n
2) J
umla
h pa
sar a
man
di d
estin
asi
pariw
isat
aB
POM
1010
10S
emes
tera
nTa
huna
n
Surv
eila
ns
dan
Peny
ulu-
han
Kea
man
-an
Pan
gan
Men
ingk
atka
n in
terv
ensi
has
il pe
ngaw
asan
ke
aman
an
pang
an d
an p
en-
guat
an ra
pid
aler
t sy
stem
kea
man
-an
pan
gan
1) J
umla
h de
sa p
anga
n am
anB
POM
100
100
100
Sem
este
ran
Tahu
nan
2) J
umla
h ka
b/ko
ta y
ang
suda
h m
ener
apka
n Pe
ratu
ran
Kep
ala
BPO
M te
ntan
g IR
TP
BPO
M20
2020
Sem
este
ran
Tahu
nan
-
Salinan Peraturan Menteri PPN/Kepala BappenasNomor 1 Tahun 201846
No
Prog
ram
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja/O
utpu
t
K/L
Targ
etFr
ekue
nsi
2017