rencana aksi kegiatan (rak) biro umum 2015 - 2019 aksi... · rencana aksi kegiatan (rak) biro umum...
TRANSCRIPT
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang ....................................................................
B. Kondisi Umum .....................................................................
C. Dasar Hukum ......................................................................
D. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Program & Kegiatan ....
E. Organisasi dan Struktur Organisasi ....................................
F. Hubungan Kerja ..................................................................
1
2
3
4
5
6
BAB II TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TARGET KINERJA, DANKERANGKA PENDANAANA. Perkembangan dan Program Prioritas ...............................
B. Tujuan ................................................................................
C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ....
D. Kebutuhan Dana Indikatif ...................................................
8
11
12
15
BAB III KEGIATAN POKOK, DEFINISI DAN BATASAN INDIKATORKINERJA, PENILAIAN KEGIATAN SERTA POTENSIPERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIROUMUM 2015-2019A. Kegiatan Pokok ...................................................................
B. Definisi Operasional dan Batasan Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)/Capaian .......................................................
C. Penilaian Kegiatan ...............................................................
D. Potensi Permasalahan ........................................................
16
17
21
24
BAB IV PENUTUP 27
LAMPIRAN
PENANGGUNGJAWABdr. Embry Netty, M.Kes
PENGARAHdr. Dyah Armi Riana, MARS (Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol);
Lilis Setyowati, SE (Kepala Bagian Kerasipan dan Administrasi);
Azis Sudarmo, BE, M.Si (Kepala Bagian Rumah Tangga);
Sumarjaya, SKM, MM (Kepala Bagian Gaji dan Tata Usaha)
KONTRIBUTORDwi Meilani, SKM; dr. Edi Hardjati, M.Si (HAN); Bambang Purwanto, SKM, MKM;
Susi Haryanti, S.Sos. M.AP; Rosa Jaya, SKM, MKM; Eva Erlita, SS, MKM;
Suhartono, S.Sos, M.AP; Muhamad Edwin Arafat, S.Kom; Agus Ruchiyatna, SE,
MARS; Maskuri, SE; Erna Ningsih, SKM, MKM; Anggriany Aprilia Sampe, ST;
Rahmat Kurniadi, S.Sos, M.Kes (Biro Perencanaan dan Anggaran);
Suyadi, SE, MM (DJA Kemenkeu); Dimas Adityo Kusumo, SE (DJA Kemenkeu);
Arief Yusriyanto (DJA Kemenkeu); Ika Susilowati (Balitbangkes); Putut Supawoto
(Badan PPSDM Kesehatan); Nursyifa F (Ditjen Kesmas); Rudi S (Inspektorat
Jenderal); Eko Sanova (Inspektorat Jenderal); Sukrisno (Biro Perencanaan dan
Anggaran); Djembar Wibowo (Biro Perencanaan dan Anggaran); Eri Gunawan
(Biro Kepegawaian); Hendrastuti P (Biro Keuangan dan BMN); Intan Zaleha M;
Heri Sugianto; Maulana Pratamakusumah; M. Chairil Anwar; Tri Novianty;
Fitriarni; Deri Hartanto; Gunawan; Suhendra; Ganis Kusuma Wardani; Yetrinaldi
Umar; Kenang Supriadi; Sukamto; Ilmi Nurfikri; Ririn Eka W; Cita Dewi Virgianti;
Sulaiha; Arief Surry; Anggrahini SN; Iman S; Dian Novita Lestari; Dewi Ayu
Maruti; Rahmadani; Slamet Subandi; Suharna; Ike Maya S; Sareviandi Eka
Hasta; Teguh Himawan; Ferdhy Firdausy; Burhanudin
Penyusun :Andri Moch. Ardianto
Resty Sapitri Liyan Sari
Puspa Indah Ramadhani
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangPerencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 terdiri atas perencanaan
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh
Kementerian/Lembaga. Perencanaan Pembangunan Nasional
menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana
pembangunan tahunan.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang
kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana
tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan telah ditetapkan
melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat
program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan
perencanaan tahunan. Renstra Kementerian Kesehatan berisi upaya-
upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk
program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka
pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, maka dalam
2
pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana
Aksi Program (RAP) pada Unit Organisasi setingkat Eselon I dan
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada Unit Organisasi setingkat
Eselon II.
Tugas dan Fungsi Biro Umum di bawah koordinasi Sekretariat
Jenderal yang menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dengan tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 2015-
2019, diharapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi
tugas dan tanggung jawab Biro Umum Sekretariat Jenderal, dapat
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
B. Kondisi UmumDalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran
strategis di Kementerian Kesehatan, program kesehatan terbagi
menjadi dua yaitu program generik dan program teknis. Salah satu
program generik untuk mendukung program teknis/prioritas adalah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Rencana Aksi
Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya didukung secara
3
bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat
kementerian selama lima tahun yaitu 2015-2019.
Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan, Biro Umum mendukung
program generik yaitu program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan Pengelolaan
Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan
Gaji.
C. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
2015-2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013
tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil,
Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Tidak Diminati;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
4
10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
11.Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
D. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Program & KegiatanSecara umum, penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum
tahun 2015-2019 bertujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan pada Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di kegiatan
pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, gaji dan
tata usaha dalam rangka meningkatkan lima hal yaitu :
1. Kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan
kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan
2. Kualitas pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar
negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di lingkungan
Kementerian Kesehatan
3. Pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan
4. Pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu
5. Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS
tenaga kesehatan tepat waktu
6. Layanan pengelolaan ketatausahaan Biro Umum
Secara khusus, Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum tahun 2015-2019
adalah sebagai pedoman bagi masing-masing penanggung jawab
kegiatan di lingkungan Biro Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi,
dan tanggung jawabnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru pada
5
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya, yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan
indikator kinerja dalam kurun waktu 2015, 2016, 2017, 2018, dan
2019 sehingga target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai.
E. Organisasi dan Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, bahwa Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya Biro Umum menyelenggarakan fungsi
pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, pelaksanaan
urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan arsip dan
dokumentasi, pelaksanaan urusan gaji, pelaksanaan urusan tata
usaha dan rumah tangga biro.
Biro Umum terdiri dari atas :
1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli Menteri;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal; dan
c. Subbagian Protokol.
2. Bagian Kearsipan dan Administrasi:
a. Subbagian Kearsipan;
b. Subbagian Persuratan; dan
c. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas
3. Bagian Rumah Tangga:
a. Subbagian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
b. Subbagian Pemeliharaan; dan
c. Subbagian Pengamanan
6
4. Bagian Gaji dan Tata Usaha:
a. Subbagian Verifikasi Gaji;
b. Subbagian Penatausahaan Gaji; dan
c. Subbagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar Struktur Organisasi
F. Hubungan KerjaDalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi
Kegiatan Biro Umum, mempunyai hubungan kerja internal dengan
unit-unit di lingkungan Kementerian maupun hubungan kerja eksternal
KelompokJabatan
Fungsional
B I R OU M U M
BAGIANRUMAH TANGGA
SUBBAGIANPEMANFAATANSARANA DANPRASARANA
SUBBAGIANPEMELIHARAAN
SUBBAGIANPENGAMANAN
BAGIANGAJI DAN TATA
USAHA
SUBBAGIANVERIFIKASI GAJI
SUBBAGIANPENATAUSAHAAN
GAJI
SUBBAGIANTATA USAHA
BAGIANTATA USAHA
PIMPINAN DANPROTOKOL
SUBBAGIANTATA USAHA
MENTERI DAN STAFAHLI MENTERI
SUBBAGIANTATA USAHASEKRETARISJENDERAL
BAGIANKEARSIPAN DANADMINISTRASI
SUBBAGIANKEARSIPAN
SUBBAGIANPERSURATAN
SUBBAGIANPROTOKOL
SUBBAGIANADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS
7
dengan instansi lainnya di luar Kementerian, tokoh masyarakat, LSM
secara lintas program maupun lintas sektor. Hubungan kerja tersebut
dalam rangka mencapai output kegiatan dan sasaran indikator kinerja
kegiatan.
Hubungan kerja internal, dilakukan dengan unit-unit eselon I dan II di
lingkungan Kementerian Kesehatan. Sedangkan hubungan kerja
eksternal, dilakukan dengan instansi lain baik secara lintas program
maupun lintas sektor seperti Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Kanwil Provinsi DKI Jakarta XI, Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara/KPPN, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-
lain), Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Sekretariat Negara, Arsip Nasional RepubIik Indonesia
(ANRI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik
Indonesia (Polri), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya, Bank
Penyalur, Kedutaan Besar Negara Sahabat, dan lain-lain.
Hubungan kerja tersebut merupakan suatu tatanan yang harus
dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mempercepat dan
mempermudah dalam pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam mencapai indikator
kinerja.
8
BAB IITUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TARGET KINERJA,
DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Perkembangan dan Program PrioritasKesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan
UUD Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu, telah ditetapkan bahwa
pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomis.
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak terdapat visi
dan misi seperti pada Renstra sebelumnya, namun mengikuti visi dan
misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesiayang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian BerlandaskanGotong-royong” melalui 7 misi pembangunan. Selanjutnya terdapat 9
agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang diwujudkan
pada Kabinet Kerja. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan
berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama agenda
ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Program Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019
adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
9
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan
kesehatan nasional.
Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI
dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui
upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna.
Pelaksanaan upaya kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan yang
merata dan terjangkau oleh masyarakat akan memerlukan
ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan tenaga
kesehatan dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus
merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga
memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan
berkualitas.
Guna memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan, Pemerintah telah
menetapkan kebijakan melalui pengangkatan dan penempatan dokter
dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejak tahun 1992.
Selain tenaga kesehatan PTT, Pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan juga memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah
melalui penugasan khusus tenaga kesehatan Diploma III dan Residen
di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah
Bermasalah Kesehatan (DBK). Akan tetapi sampai saat ini untuk
daerah tertentu terutama di DTPK/DBK masih banyak yang belum
terpenuhi tenaga kesehatannya serta capaian program pelayanan
kesehatannya masih rendah. Untuk itu pemerintah membuat program
baru yaitu melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim
(team based) dan individual dalam rangka mendukung program
Nusantara Sehat.
Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan
yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya
10
mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk
mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh Pemerintah
guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan
berkeadilan. Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda
terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi
memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif
atau pencegahan penyakit secara luas termasuk melalui pendidikan
kesehatan, konseling serta screening (penapisan).
Program Nusantara Sehat bertujuan untuk menguatkan layanan
kesehatan primer melalui peningkatan jumlah, sebaran,
komposisi dan mutu tenaga kesehatan dengan berbasis pada tim
(team based) dan melibatkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan
lainnya. Program ini merupakan program lintas Kemenkes yang fokus
tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga promotif dan preventif
untuk mengamankan kesehatan masyarakat (public health) dari
daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita
Presiden ke-3, “membangun dari pinggiran”. Prioritas ini didasari oleh
permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu
dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan
hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer.
Penguatan yankes primer mencakup tiga hal : Fisik (pembenahan
infrastruktur), Sarana (pembenahan fasilitas), dan Sumber Daya
Manusia (penguatan tenaga kesehatan selain dokter).
Sesuai tugas dan fungsinya, Biro Umum mendukung pembangunan
kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
(Yankes) Primer dari segi SDM Kesehatan (penguatan tenaga
kesehatan selain dokter) dan menjadi salah satu unit organisasi
Kemenkes dalam program Nusantara Sehat.
11
Dalam mendukung pendayagunaan dan penyebaran tenaga
kesehatan secara merata di seluruh Indonesia, Biro umum berperan
dalam pengelolaan pembayaran gaji dan/ atau insentif tenaga
kesehatan baik PTT, penugasan khusus tenaga kesehatan di
DTPK/DBK, penugasan khusus Residen Senior, dan penugasan
khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individual
dalam rangka mendukung program Nusantara Sehat.
B. TujuanSecara umum tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai pada
tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan
masyarakat dan 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan
perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang
kesehatan.
Sedangkan secara khusus tujuan Biro Umum pada tahun 2015-2019,
yaitu terselenggaranya peningkatan :
1. Kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan
kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan;
2. Kualitas pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar
negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di lingkungan
Kementerian Kesehatan;
3. Pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan;
4. Pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu;
5. Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS
tenaga kesehatan tepat waktu;
6. Pengelolaan layanan ketatausahaan Biro Umum
12
C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)Sasaran hasil program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian
Kesehatan, adapun indikator tercapainya sasaran hasil adalah:
1. Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak
15 kebijakan;
2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya sebesar 98%.
Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, salah satu kegiatan yang
dilakukan adalah Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan,
Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji yang diselenggarakan oleh Biro
Umum.
Sasaran dan indikator yang telah yang telah ditetapkan Biro Umum
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas administrasi korespondensi, pengaturan
acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai
aturan dengan indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019
adalah persentase terselenggaranya administrasi, korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar
sesuai peraturan sebesar 95%
2. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan dokumen
perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan indikator
pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah :
a. persentase pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas
luar negeri tepat waktu sebesar 95%
13
b. persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas terdiri
dari persentase Satker Pusat yang terbina kearsipannya
sebesar 90% dan persentase Satker UPT daerah yang terbina
kearsipan dan tata naskah dinasnya sebesar 80%
3. Meningkatnya pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan
dengan indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah
persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor sebesar
100%
4. Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif
tenaga kesehatan strategis tepat waktu dengan indikator
pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah persentase
pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis
tepat waktu sebesar 96%
5. Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS
dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu dengan indikator
pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah persentase
pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga
kesehatan tepat waktu sebesar 100%
6. Meningkatnya pengelolaan ketatausahaan Biro Umum dengan
indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah persentase
layanan ketatausahaan Biro Umum sebesar 90%
14
Matrik rincian indikator kinerja Biro Umum tahun 2015-2019
sebagai berikut :
2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase terselenggaranyaadministrasi korespondensi,pengaturan acara dan kegiatanpimpinan dengan baik danlancar sesuai aturan
91% 92% 93% 94% 95%
2 Persentase pelayanandokumen perjalanan dinas luarnegeri tepat waktu, Persentasepembinaan kearsipan dan tatanaskah dinas
80% 82% 85% 88% 91%
3 Persentase tersedianya saranadan prasarana kantor
100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase pembayaran gajidan/atau insentif tenagakesehatan strategis tepatwaktu
92% 93% 94% 95% 96%
5 Persentase pembayaran gajidan tunjangan PNS dan CPNStenaga kesehatan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase layananketatausahaan Biro Umum - 82% 85% 88% 90%
NO URAIAN INDIKATOR KINERJATARGET
15
D. Kebutuhan Dana IndikatifKebutuhan alokasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Urusan Tata
Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji lebih
kepada belanja mengikat atau layanan perkantoran yaitu untuk
pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Berikut
perkiraan kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut selama
periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
2015 2016 2017 2018 2019
1 Biro Umum 3.008.954.7 3.449.619.9 3.159.370.0 3.228.710.3 3.308.615.4
SATUAN KERJANOALOKASI ANGGARAN (Rp JUTA)
16
BAB IIIKEGIATAN POKOK, DEFINISI DAN BATASAN INDIKATOR KINERJA,
PENILAIAN KEGIATAN SERTA POTENSI PERMASALAHANPELAKSANAAN KEGIATAN BIRO UMUM 2015-2019
A. Kegiatan PokokPencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Biro Umum
didasarkan pada tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-
masing indikator yang telah ditetapkan oleh Renstra Kementerian
Kesehatan 2015-2019. Kegiatan-kegiatan pokok Biro Umum, sebagai
berikut:
1. Penguatan pengelolaan pembayaran gaji dan/ atau tenaga
kesehatan strategis untuk mendukung terselenggaranya program
Pembangunan Kesehatan melalui tenaga kesehatan PTT,
penugasan khusus (Nusantara Sehat dan Residen);
2. Pelayanan strategis pimpinan;
3. Pembinaan dan Pengawasan Tata Naskah Dinas dan Tata
Persuratan (Electronic Filling System/EFS) Kementerian
Kesehatan;
4. Pembinaan Kearsipan (Tata Kearsipan Dinamis, Jadwal Retensi
Arsip dan Pola Klasifikasi Arsip) Kementerian Kesehatan;
5. Pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri;
6. Penyediaan sarana prasarana Kantor Pusat Kementerian
Kesehatan;
7. Pelaksanaan program hemat energi, green office Kantor Pusat
Kementerian Kesehatan;
8. Pembinaan kerumahtanggaan Kementerian Kesehatan;
9. Pelayanan ketatausahaan Biro Umum.
17
B. DefinisI Operasional dan Batasan Indikator Kinerja Kegiatan(IKK)/Capaian
Berdasarkan kegiatan dan capaian indikator kinerja Biro Umum tahun
2015-2019 yang telah dijelaskan pada BAB II, definisi operasional dan
batasan IKK/Capaian Satker Biro Umum tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf
Ahli Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Protokol yang
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan tata usaha Menteri,
Staf Ahli Menteri, dan Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya tersebut, indikator kinerja yang akan diukur
adalah persentase terselenggaranya administrasi, korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar
sesuai peraturan dengan definisi operasional dan batasan sebagai
berikut :
a. Korespondensi adalah surat masuk yang ditujukan ke Menteri
Kesehatan dan Sekretaris Jenderal dan telah diberikan arahan
atau disposisi untuk ditindaklanjut selesai maksimal 2 x 24 jam
kerja, konsep verbal yang ditandatangani oleh pimpinan 1 x 24
jam sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Pengaturan acara harian secara baik dan benar adalah acara
pimpinan yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal/rundown
acara resmi yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian TU
Pimpinan dan Protokol sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
18
2. Bagian Kearsipan dan Administrasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Kearsipan dan Administrasi
mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan dan administrasi
perjalanan dinas luar negeri yang menyelenggarakan fungsi
pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi Kementerian,
pelaksanaan urusan tata persuratan Kementerian, dan pelaksanaan
urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, indikator kinerja yang
akan diukur adalah persentase pelayanan dokumen perjalanan
dinas luar negeri tepat waktu dan persentase pembinaan kearsipan
dan tata naskah dinas dengan definisi operasional dan batasan
sebagai berikut :
a. Dokumen permohonan ijin perjalanan dinas luar negeri yang
diproses dan disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara
maksimal selesai 10 hari kalender setelah tanggal usulan
diterima
b. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip yang dilakukan secara
sistematis meliputi pengelompokkan, penataan, pemeliharaan,
perawatan, dan penyusutan yang dilakukan oleh Satuan Kerja
dan UPT sesuai standar dan pedoman kearsipan
c. Pelaksanaan Tata Naskah Dinas persuratan yang dilakukan oleh
Satuan Kerja dan UPT sesuai dengan pedoman Tata Naskah
Dinas
3. Bagian Rumah Tangga
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga yang
menyelenggarakan fungsi perencanaan kebutuhan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat,
19
pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kesehatan
di lingkungan Kantor Pusat, dan pengamanan sarana dan prasarana
dan pencegahan bencana di lingkungan Kantor Pusat. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, indikator kinerja yang
akan diukur adalah persentase tersedianya sarana dan prasarana
kantor dengan definisi operasional dan batasan sebagai berikut :
a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan
b. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek)
c. Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena
keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk
membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda
yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk
benda-benda yang tidak bergerak
d. Batasan sarana dan prasarana dalam indikator kinerja Bagian
Rumah Tangga adalah sarana dan prasarana di Kantor Pusat
yang berlokasi di jalan H.R. Rasuna Said, Gudang dan Gedung
Arsip Percetakan Negara, Wisma Sukajadi, dan Rumah Dinas
yang tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN) sebagai Aset
Biro Umum
e. Sarana dan Prasarana yang diukur adalah pembangunan,
renovasi, dan rehabilitasi gedung (M2), jumlah pengadaan
peralatan kantor yang diadakan (Unit), perawatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Unit+M2)
4. Bagian Gaji dan Tata Usaha
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Gaji dan Tata Usaha mempunyai
tugas melaksanakan urusan gaji dan urusan tata usaha dan rumah
20
tangga Biro yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan verifikasi
dan evaluasi gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal dan calon
pegawai negeri sipil Kementerian, serta gaji dan insentif pegawai
dengan penugasan khusus, perencanaan kebutuhan dan
pengelolaan urusan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal,
calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan
penugasan khusus, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Biro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut,
indikator kinerja yang akan diukur adalah :
a. persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu dengan definisi operasional dan batasan
sebagai berikut :
1) Tenaga kesehatan strategis adalah dokter, dokter gigi, dokter
spesialis, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang
berstatus non PNS/ CPNS yang ditugaskan sebagai Pegawai
Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus (untuk saat ini :
residen, tenaga kesehatan berbasis tim dan individual dalam
rangka mendukung program Nusantara Sehat). Jumlah
tenaga kesehatan strategis berdasarkan data dari Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Pusat Perencanaan
dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM
Kesehatan;
2) Tepat waktu adalah jumlah tenaga kesehatan strategis yang
dibayar berdasarkan jenis dan lokasi penempatan tiap tanggal
10 (hari kerja) bulan berjalan (setelah bertugas) dengan
besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. persentase pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS
tenaga kesehatan tepat waktu dengan definisi operasional dan
batasan sebagai berikut :
21
1) Tenaga kesehatan strategis adalah dokter, dokter gigi, bidan,
perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus non
PNS/ CPNS yang ditugaskan sebagai Pegawai Tidak Tetap
(PTT) dan Penugasan Khusus (untuk saat ini : residen, tenaga
kesehatan berbasis tim dan individual dalam rangka
mendukung program Nusantara Sehat). Jumlah tenaga
kesehatan strategis berdasarkan data dari Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal dan Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan;
2) Tepat waktu adalah jumlah PNS dan CPNS tenaga kesehatan
yang dibayar berdasarkan pangkat dan golongan serta hak
lainnya yang melekat tiap tanggal 1 (hari kerja) bulan berjalan
dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Persentase layanan ketatausahaan Biro Umum dengan definisi
operasional dan batasan sebagai berikut :
1) Pengelolaan keuangan yang dikeluarkan pada setiap kegiatan
merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan
keuangan. Batasan indikator penilaian yaitu dalam hal
dokumen pembayaran atas biaya-biaya yang terdapat dalam
kontrak melalui mekanisme transfer secara langsung (LS)
yang telah disetujui oleh pihak Kantor Pelayanan
Perbendaharan Negara (KPPN) Jakarta VII.
2) Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui usulan
Penetapan Status Penggunaan (PSP) dengan nilai kurang
dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
C. Penilaian KegiatanPenilaian Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum tahun 2015-2019
ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan, program, serta
22
x 100%
keberhasilan pelaksanaan kegiatan Biro Umum. Lokus penilaian
dilakukan dengan menilai capaian target yang telah ditetapkan baik
terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi
Program Sekretariat Jenderal maupun Rencana Aksi Kegiatan Biro
Umum.
Penilaian terhadap capaian Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum
dilakukan dengan sebagai berikut :
1. Penilaian tahunan dilakukan pada akhir tahun anggaran yang
dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Biro Umum;
2. Penilaian pertengahan periode yang akan dilakukan pada tahun
2017;
3. Penilaian akhir yang dilakukan pada akhir tahun 2019 atau awal
tahun 2020.
Penilaian juga dilakukan setiap tahun terhadap pencapaian hasil
keluaran (output) dari setiap kegiatan dan realisasi anggaran terhadap
anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu upaya penguatan tidak
hanya dalam pelaporan, melainkan evaluasi dan pengendalian program
serta kegiatan. Hasil dari penilaian yang dilakukan harus terdokumentasi
dengan baik untuk dijadikan sebagai masukan/bahan dalam penetapan
kebijakan strategis dan pengambilan keputusan di lingkungan Biro
Umum di masa yang akan datang.
Berikut cara perhitungan capaian indikator kinerja :
a. Indikator Pertama (Bagian TU Pimpinan dan Protokol) yaitu
Persentase terselenggaranya admnistrasi korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar
sesuai aturan :
I.
23
, ,( , , ) x 100%
( ) x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
& x 100%
x 100%
x 100%
II.
Capaian Indikator Pertama = x 100%
b. Indikator Kedua (Bagian Kearsipan dan Administrasi) yaitu
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat
waktu, Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas:
I.
II.
III.
Capaian Indikator Kedua = x 100%
c. Indikator Ketiga (Bagian Rumah Tangga) yaitu Persentase
tersedianya sarana dan prasarana kantor :
I.
II.
III.
Capaian Indikator Ketiga = x 100%
d. Indikator Keempat (Bagian Gaji dan Tata Usaha) yaitu Persentase
pembayaran gaji dan/ atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat
waktu :
24
x 100%
( ) x 100%
x 100%
e. Indikator Kelima (Bagian Gaji dan Tata Usaha) yaitu Persentase
pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan
tepat waktu :
f. Indikator Keenam (Bagian Gaji dan Tata Usaha) yaitu Persentase
layanan ketatausahaan Biro Umum :
I.
II.
Capaian Indikator Keenam = x 100%
D. Potensi PermasalahanDalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan tentunya tidak
terlepas dari permasalahan dan probabilitas masalah/potensi masalah
yang akan terjadi selama kurun waktu lima tahun ke depan dalam
mencapai target sasaran indikator kinerja. Potensi masalah tersebut
bisa terjadi dari beberapa faktor yaitu :
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat tergantung akan Sumber
daya manusia sebagai pelaksana, hal tersebut dikarenakan untuk
melaksanakan rincian kegiatan membutuhkan tenaga atau SDM
yang berkompeten, handal, dan sesuai dengan keterampilan yang
harus dimiliki. Selain itu, secara kuantitas juga terpenuhi sesuai
dengan kebutuhan organisasi. Keberhasilan suatu kegiatan tidak
terlepas dari SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga,
untuk itu dukungan SDM yang memadai menjadi pertimbangan
25
dalam timbulnya potensi masalah dalam melaksanakan suatu
kegiatan program.
2. Sistem Informasi
Tujuan suatu organisasi dapat tercapai jika sistem informasi
manajemen berjalan dengan baik. Sistem informasi haruslah
dibangun dengan baik dalam mencapai target sasaran kinerja yang
telah ditetapkan. Jika sistem informasi yang dijalankan terjadi
penyimpangan, maka sasaran kinerja tersebut kemungkingan besar
akan tidak tercapai. Untuk itu perlu menjadi perhatian kita dalam
membangun dan menjaganya sehingga potensi masalah dapat
dihindari.
3. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program
Dalam melaksanakan program dan kegiatan harus ada koordinasi
yang baik lintas program maupun lintas sektor agar keberhasilan dan
pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih mudah. Memang mudah
mengatakan koordinasi, namun kenyataannya sulit dalam
pelaksanaan. Banyak program yang gagal akibat kurangnya
koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program. Potensi
masalah tidak tercapainya target indikator sasaran bisa terjadi
karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan baik lintas
sektor maupun lintas program. Untuk itu penting kita membangun
dan menjaga kerjasama atau koordinasi tersebut dalam rangka
pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga harapan untuk mencapai
indikator target sasaran dapat terwujud.
4. Evaluasi
Evaluasi merupakan faktor penentu semua keberhasilan dari
kegiatan yang telah ditentukan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan
pemantauan, pengendalian serta pelaporan suatu kegiatan yang
26
akan dan atau sedang dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya pada
aspek pelaporan saja namun yang paling penting adalah bagaimana
pemantauan dan pengendalian selama pelaksanaan kegiatan
berlangsung. Lemahnya evaluasi akan berpengaruh terhadap
pencapaian target indikator kinerja.
Potensi permasalahan serta solusi dan strategi pelaksanaan kegiatan
secara rinci per bagian sebagaimana matrik terlampir.
27
BAB IVPENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Umum Tahun 2015-2019 ini
diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman semua Bagian di lingkungan
Biro umum dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian
kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019).
Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan kinerja tahunan Biro Umum Sekretariat Jenderal.
Kepada semua Bagian yang terlibat dalam penyusunan RAK Biro
Umum, ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Rencana Aksi
Kegiatan Biro Umum dapat mewujudkan visi, misi dan strategi yang telah
ditentukan apabila dilakukan dengan penuh dedikasi, kerja keras, koordinasi,
kerja sama yang baik dari segenap staf Biro Umum dengan seluruh
komponen penyelenggaraan indikator kinerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal, serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan instansi
lainnya.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari
Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum ini sesuai dengan perkembangan,
perubahan dan dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.
NO SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya kualitas administrasi korespondensi,pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik danlancar sesuai aturan
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi,pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancarsesuai aturan
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepatwaktuPersentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas
Meningkatnya pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor
Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji dan/atauinsentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatanstrategis tepat waktu
POTENSI PERMASALAHAN SERTA SOLUSI DAN STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN
1
POTENSI PERMASALAHAN :1. Mobilitas pimpinan yang tinggi2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bagian TU Pimpinan dan Protokol3. Sistem Informasi Manajemen4. Determinasi pejabat negara dan pejabat tinggi lainnya
SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN :1. Meningkatkan pemanfaatan IT dalam rangka terselenggaranya administrasi korespondensi2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Bagian TU Pimpinan dan Protokol melalui pendidikan, pelatihan, rotasi staf3. Penguatan SIM di Bagian TUPP baik lintas sektor maupun lintas program4. Meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga
SATKER BIRO UMUM TAHUN 2015-2019
2 Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinasluar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dilingkungan Kementerian KesehatanPOTENSI PERMASALAHAN :1. Kelengkapan persyaratan dokumen PDLN dari pemohon2. Mobilisasi kegiatan pimpinan3. Anggaran Pembinaan Kearsipan dan TND4. SDM Kearsipan/JFT, Pengelolaan Electronic Filling System (EFS)SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN :1. Koordinasi dengan Biro KLN untuk memperoleh agenda kegiatan di LN2. Sosialisasi administrasi perjalanan dinas luar negeri kepada Unit Utama ataupun Unit Pengelola Teknis (UPT) dilingkunganKemenkes3. Pengembangan SIM administrasi PDLN melalui Registrasi KiosK Online4. Perencanaan anggaran secara bertahap baik melalui unit utama maupun Biro Umum
3
POTENSI PERMASALAHAN :1. Perencanaan pengadaan yang belum optimal;2. Proses pelelangan;3. Tidak ada standar harga;4. Kompetensi SDM perencana kegiatan;
SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN :1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan K/L terkait perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana kantor2. Meningkatkan koordinasi dengan unit layanan pengadaan di lingkungan kemenkes serta memperhitungkan waktu pelaksanaanlelang3. Mengikutsertakan staf/pejabat dalam pelatihan perencanaan kegiatan terkait sarana dan prasarana kantor
4
POTENSI PERMASALAHAN :1. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan nakes strategis2. Lokasi penempatan tidak sesuai dengan rencana3. Keterlambatan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota4. Data informasi pembayaran gaji dan insentif nakes strategis belum optimalSOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN :1. Melakukan perencanaan kebutuhan gaji/insentif nakes strategis sesuai kebutuhan daerah berdasarkan kategori penempatan2. Melakukan koordinasi dengan daerah dalam perhitungan kebutuhan alokasi anggaran belanja pegawai nakes strategis melaluipertemuan koordinasi pusat dan daerah3. Pemutakhiran data secara berkala
NO SASARAN INDIKATOR
1 Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji dan tunjanganPNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu
Persentase pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenagakesehatan tepat waktu
Meningkatnya layanan ketatausahaan Biro Umum Persentase tersedianya layanan ketatausahaan Biro Umum6
POTENSI PERMASALAHAN :1. Kompleksitas dan besarnya anggaran dan aset BMN yang dikelola2. Harmonisasi pada empat bagian yang berbeda jenis pelaksanaan tugasnya
SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN :1. Melakukan koordinasi antar pengelola ketatausahaan di Subbagian Tata Usaha dengan seluruh bagian dan unit kerja lainnyadalam mengelola ketatausahaan2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai melalui pendidikan, pelatihan dan rotasi staf3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelola anggaran dan BMN
5
POTENSI PERMASALAHAN :1. Ketidaksesuaian data dasar penggajian (SK, KGB, dll) dengan data kepegawaian2. Ketidaksesuaian waktu penerimaan dokumen dasar penggajian (SK, KGB, dll)
SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN :1. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala terkait dengan gaji dan tunjangan CPNS dan PNS yang akan dibayarkan dengan unitterkait2. Melakukan koordinasi dan diseminasi informasi pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan CPNS dan PNS
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Kementerian Kesehatan
2037 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, RumahTangga, Keuangan, dan Gaji
3,008,954.3 3,443,119.8 3,150,870.0 3,220,210.3 3,300,115.4 16,123,269.9
2037.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 187 0 0 0 0 Laporan 250,526.9 0 0 0 0 250,526.9011 Kegiatan dan Pembinaan TU Pimpinan dan Protokol 5,191.0011 Kegiatan dan Pembinaan TU Kementerian 9,832.8011 Kegiatan dan Pembinaan Keuangan dan Gaji 5,736.6011 Kegiatan dan Pembinaan Rumah Tangga 229,766.52037.003 Pelayanan Publik 12 0 0 0 0 Bulan layanan 5,584.5 0 0 0 0 5,584.5011 Bantuan Pelayanan Masyarakat 5,000.0012 Monitoring Banpelmas 238.0013 Honor Tim Banpelmas 148.4014 Penyusunan Laporan Tahunan Banpelmas 60.4015 Rapat Pembahasan Banpelmas 137.7
2037.004 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 6 0 0 0 0 Dokumen 745.6 0 0 0 0 745.6011 Penyusunan RPK/RPD 121.6012 Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum 2015-2019 56.1013 Penyusunan RenjaKL/RKP Tahun 2016 66.0014 Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanPenganggaran Belanja Operasional Tahun 2016
63.3015 Pemantapan Target PNBP Biro Umum 18.5016 Penyusunan RKA-K/L 420.1
2037.005 Dokumen Laporan dan Evaluasi 8 0 0 0 0 Dokumen 772.3 0 0 0 0 772.3011 Evaluasi Laporan Keuangan Biro Umum Tahun 2014 89.1012 Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum (SAI Semester I danTahunan)
157.8013 Penyusunan Laporan Dan Evaluasi Kinerja Triwulanan 261.6014 Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Gaji PTT di Kab/Kota danUnit Terkait
263.8
2037.006 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 168 0 0 0 0 Unit 2,321.9 0 0 0 0 2,321.9011 Pengadaan Alat Pengolah Data Biro Umum 1,524.5012 Pengadaan CCTV dan Pemasangan 287.0013 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 363.9014 Pengembangan Electronic Filling Sistem 80.5015 Pengembangan Sistem Perjalanan Dinas Luar Negeri MelaluiRegistrasion KIOSK
66.0
2037.007 Peralatan Fasilitas Perkantoran 230 0 0 0 0 Unit 29,260.1 0 0 0 0 29,260.1011 Pengadaan Lift Menteri Blok A Gedung Adhyatma dan PrasaranaGedung
18,124.7012 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan/Penunjang Soundsystem 342.0013 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan/Penunjang BLK Sukajadi 414.8014 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan/Penunjang Sistem Kearsipan 828.6015 Pengadaan Pintu Gerbang BLK Cimacan 50.0016 Resetting Ulang Perlengkapan Ruang Rapat Siwabessy 200.0017 Penyediaan Perlengkapan/Peralatan/PenunjangRuangan/Rumah/Kediaman
600.0
Kode Program/Kegiatan/Output /Komponen Satuan Volume
MATRIK RENCANA AKSI KEGIATAN DAN PENDANAANSATKER BIRO UMUM 2015-2019
Alokasi Anggaran (Rp juta)Volume Total Alokasi2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019Kode Program/Kegiatan/Output /Komponen Satuan Volume
Alokasi Anggaran (Rp juta)Volume Total Alokasi2015-2019018 Pengadaan Penangkal Petir/Prasarana Bangunan 200.0019 Pengadaan Sarana/Peralatan Kearsipan di Gedung Arsip
Percetakan Negara8,500.0
2037.010 Gedung 5000 0 0 0 0 M2 11,900.0 0 0 0 0 11,900.0
Renovasi Gedung 7,850.0011 Renovasi Ruangan Penyimpanan BMN BLK Cimacan 200.0012 Kekurangan Pekerjaan Renovasi Gedung Arsip 1,500.0013 Ruangan Situasi Menteri Kesehatan 200.0014 Rehab Rumah/Kediaman Pimpinan/Pejabat 200.0015 Rehab Ruang ULT Puskomlik 1,800.0016 Rehab Lantai 11 Biro Umum 1,700.0017 Renovasi Lantai 5 Bagian Keuangan dan Gaji Gd Adhyatma 1,500.0018 Renovasi Ruang Biro Hukor Lantai 15 750.0
Tanah 250.0011 Pengadaaan Tanah di Cimacan 250.0
Fasilitas Umum 3,000.0011 Renovasi Fasilitas Umum (Kantin Sehat Kemenkes 2 Lantai) 3,000.0
Sarana Gedung 800.0011 Dukungan Sistem Plumbing BLK Cimacan 200.0012 Pembetonan/Pengaspalan Tanah Gudang Percetakan Negara 600.02037.011 Kendaraan Bermotor 10 0 0 0 0 Unit 3,651.3 0 0 0 0 3,651.3011 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3,651.32037.040 Gaji dan/atau Insentif Tenaga Kesehatan Strategis Tepat
Sasaran0 77 0 0 0 Laporan 0 5,957.7 0 0 0 5,957.7051 Pengelolaan Penggajian 4,847.2053 Verifikasi Penggajian 1,110.5
2037.040 Layanan Pembayaran Gaji dan/ atau Insentif TenagaKesehatan Strategis
0 0 77 77 77 Laporan 0 0 14,457.7 5,957.7 5,957.7 26,373.0051 Pelaksanaan Penatausahaan Penggajian 4,847.2 4,847.2 4,847.2052 Verifikasi Penggajian 9,610.5 1,110.5 1,110.52037.041 Administrasi dan Korespondensi, Pengaturan Acara dan
Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan Lancar Sesuai Aturan0 27 0 0 0 Laporan 0 14,909.1 0 0 0 14,909.1
051 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan 1,687.8052 Penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi Keprotokolan Pimpinan,Forum Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program
13,221.3
2037.041 Layanan Administrasi, Korespondensi, dan Acara Pimpinan 0 0 27 27 27 Laporan 0 0 14,909.1 14,909.1 14,909.1 44,727.4
051 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan 1,687.8 1,687.8 1,687.8052 Penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi Keprotokolan Pimpinan,Forum Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program
13,221.3 13,221.3 13,221.3
2037.042 Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan, Tata Persuratandan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yangBerkualitas
0 27 0 0 0 Laporan 0 15,006.8 0 0 0 15,006.8
051 Pengadministrasian Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan 8,988.1052 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan dan PembinaanKearsipan di Lingkungan Kemenkes
6,018.7
2037.042 Layanan Kearsipan dan Tata Persuratan Kementerian sertaAdministrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan
0 0 27 27 27 Laporan 0 0 15,006.8 15,006.8 15,006.8 45,020.5051 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan diLingkungan Kemenkes
3,009.0 3,009.0 3,009.0
052 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan TataPersuratan di Lingkungan Kemenkes
3,009.7 3,009.7 3,009.7
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019Kode Program/Kegiatan/Output /Komponen Satuan Volume
Alokasi Anggaran (Rp juta)Volume Total Alokasi2015-2019053 Pengadministrasian Perjalanan Dinas Luar Negeri 8,988.1 8,988.1 8,988.1
2037.043 Kantor Kementerian Kesehatan yang Terkelola Dengan Baik 0 41 0 0 0 Laporan 0 43,803.1 0 0 0 43,803.1051 Pengelolaan Urusan Kerumahtanggaan 6,570.2052 Pengadaan Fasilitas/ Sarana dan Prasaranan Perkantoran 35,735.2053 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran danKerumahtanggan
1,497.7
2037.043 Dukungan Sarana dan Prasarana Kementerian 0 0 41 41 41 Laporan 0 0 43,803.1 43,803.1 43,803.1 131,409.4051 Pengelolaan Urusan dan Pembinaan Kerumahtanggaan 8,067.9 8,067.9 8,067.9052 Pengadaan Fasilitas/ Sarana dan Prasaranan Perkantoran 35,735.2 35,735.2 35,735.2
2037.044 Layanan Perkantoran 0 12 0 0 0 Bulan Layanan 0 44,112.5 0 0 0 44,112.5011 Pengelolaan Kegiatan Urusan Ketatausahaan 44,112.5
2037.044 Dukungan Layanan Manajemen 0 0 12 12 12 Bulan Layanan 0 0 44,112.5 44,112.5 44,112.5 132,337.4011 Pengelolaan Kegiatan Urusan Ketatausahaan 44,112.5 44,112.5 44,112.5
2037.994 994 Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 Bulan Layanan 2,704,191.7 3,319,330.6 3,018,580.8 3,096,421.1 3,176,326.2 15,314,850.4001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2,616,761.9 3,224,299.2 2,923,549.5 2,996,638.2 3,071,554.2002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 87,429.8 95,031.3 95,031.3 99,782.9 104,772.0
Catatan :1 Mulai tahun 2016, terjadi perubahan dan perbaikan output dan komponen disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru, penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK), dan indikator kinerja2 Alokasi perencanaan pengganggaran 2015-2019 tidak termasuk dana dekonsentrasi
Jakarta,Kepala Biro Umum