rencana aksi kegiatan pencegahan dan … · organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan dimana...
TRANSCRIPT
1
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
RENCANA AKSI KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK TAHUN 2015-2019
Revisi Tahun 2017 Rencana Aksi Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TAHUN 2017
2
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 2
SAMBUTAN Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR 3
BAB I. PENDAHULUAN 5
I. LATAR BELAKANG 5 II. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN 6 A. Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 6 B. Penyakit Terabaikan 9 III. LINGKUNGAN STRATEGIS 10 A. Lingkungan Strategis Nasional 10 B. Lingkungan Strategis Regional 12 C. Lingkungan Strategis Global 13 BAB II. TUJUAN DAN SASARAN STATEGIS DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN 15
PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK 15
I. TUJUAN 15 II. SASARAN STRATEGIS 16 BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN 18
I. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 18 II. KERANGKA REGULASI 21 III. KERANGKA KELEMBAGAAN 22 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 23
I. TARGET KINERJA 23 II. KERANGKA PENDANAAN 27 V. PEMANTAUAN, PENILAIAN, PELAPORAN 55
BAB VI. PENUTUP 56
3
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
KATA PENGANTAR
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen turunan dari Rencana Aksi Program
(RAP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian
Kesehatan 2015 - 2019 yang menjadi dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kesehatan di Indonesia. RAK memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator dan
target selama lima tahun (2015-2019).
Sejalan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dimana terjadi perubahan atas susunan
organisasi dan tata kerja. Sehingga terdapat perubahan pada nama satuan kerja Direktorat
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang menjadi Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 sebagaimana telah direvisi melalui
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 telah disesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat dengan
derajat kesehatan setinggi-tingginya.
Buku Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor
dan Zoonotik Tahun 2015-2019 ini disusun untuk menjadi pedoman bersama dalam
mewujudkan outcome Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
Buku ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, stretegi, indikator, sampai dengan kerangka
pendanaan dan target Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
selama lima tahun (2015-2019) yang harus dijadikan acuan dan akan memberikan panduan
dalam penyusunan rencana kerja tahunan sekaligus menjadi salah satu dokumen sumber
dalam pelaksanaan penilaian Akuntabilitas Kinerja kegiatan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
Kami meyakini, bahwa Rencana Aksi Kegiatan ini belum sempurna dan terus akan diperbarui
untuk mengakomodir perkembangan kondisi internal dan eksternal pembangunan kesehatan
di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Oleh karena itu, masukan dari semua
pihak untuk perbaikannya sangat dibutuhkan. Kepada seluruh penyusun buku ini, kami
mengucapkan terima kasih atas segala upayanya. Semoga Rencana Aksi Kegiatan ini dapat
mencapai tujuan penyusunannya.
Jakarta, September 2017
Direktur,
drg. R. VENSYA SITOHANG, M.Epid
4
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
RENCANA AKSI KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK TAHUN 2015-2019
5
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
BAB I. PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh
kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya
yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian
Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I dan Rencana Aksi
Kegiatan Eselon II.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan
pemeratan pelayanan kesehatan. Program Indonesia dituangkan dalam sasaran pokok
RPJMN 2015-2019 yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2)
meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)
meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan
kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat
dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat,
penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.Pilar paradigma sehat di
lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan
promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan
dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem
rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum
of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan kesehatan
nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan
kendali biaya.
Program Indonesia sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.
Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan
sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya
dengan mendatangi keluarga.
6
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas
dengan ciri: 1) Sasaran utama adalah Keluarga; 2) Mengutamakan upaya Promotif-Preventif,
disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan Keluarga
dilakukan Puskesmas secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage; dan 4)
Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach. Melalui kunjungan keluarga, tim
Puskesmas sekaligus dapat memberikan intervensi awal terhadap permasalah kesehatan
yang ada di setiap keluarga. Kondisi kesehatan keluarga dan permasalahannya akan di catat
pada Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga), yang akan menjadi acuan dalam melakukan
evaluasi dan intervensi lanjut.
Keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga juga sangat ditentukan
oleh peran dan tanggung jawab sektor-sektor lain di luar sektor kesehatan (lintas sektor).
Peran dan tanggung jawab lintas sektor antara lain diwujudkan dalam bentuk menyukseskan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Gerakan ini dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas mencakup enam hal sebagai berikut:1)
Peningkatan aktivitas fisik; (2) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); 3)
Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 4) Peningkatan pencegahan dan
deteksi dini penyakit; 5) Peningkatan kualitas lingkungan; 6) Peningkatan edukasi hidup
sehat.
Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun
2015, Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan
nomor HK.02.02/2015 sebagaimana telah direvisi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 dan Rencana Aksi Program PP dan
PL tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) menyusun Rencana Aksi
Kegiatan P2PTVZ yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun
mendatang.
II. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN
Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit
tular vektor dan zoonotik dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program, kondisi
lingkungan strategis, kependudukan, sumber daya, dan perkembangan baru lainnya. Potensi
dan permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik menjadi
masukan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam
kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.
A. Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Pengendalian penyakit malaria Menular yang merupakan komitmen global telah
menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Annual Parasite incidence (API)
yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun
dari tahun ke tahun. Secara nasional kasus malaria selama tahun 2005-2012 cenderung
menurun dimana angka API pada tahun 1990 sebesar 4,69 per 1000 penduduk menjadi
7
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
1,38 per 1000 pada tahun 2013 dan diharapkan pada tahun 2014 dapat mencapai target
MDGs yaitu API <1 per 1000 penduduk.
Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu
tujuan ke6 MDGs dan RPJMN 2015-2019 yaitu menurunkan angka kesakitan malaria.
Angka kesakitan malaria berdasarkan API (Annual Paracite Incidence) adalah jumlah
kasus positif malaria per 1000 penduduk pada satu tahun. API ini digunakan untuk
menentukan trend morbiditas malaria dan menentukan endemisitas suatu daerah (masih
terjadi penularan malaria). API juga merupakan salah satu syarat suatu daerah masuk
dalam fase eliminasi yaitu jika API kurang dari 1 per 1000 penduduk. Pada tahun 2014,
dengan jumlah kasus 252.027 dan kelengkapan laporan 90%, API Nasional adalah 0,99
per 1000 penduduk. Angka tersebut telah mencapai target RPJMN tahun 2014 sebesar
1 per 1000 penduduk. Secara nasional kasus malaria selama tahun 2009 – 2014
cenderung menurun yaitu pada tahun 2009 angka API sebesar 1,85 per 1000 menjadi
0,99 per 1000 penduduk dengan jumlah kasus 252.027 pada tahun 2014. Pada tahun
2016 dengan kelengkapan laporan kabupaten/kota 88%, API Nasional adalah 0,84 per
1000 penduduk. Kerugian akibat penyakit malaria pada tahun 2014 yaitu sebanyak 2,5
triliyun sedangkan biaya pencegahan hanya 2,04 Milyar.
Kasus malaria terfokus di kawasan timur Indonesia, oleh karena itu pada tahun 2014-
2015 dilakukan upaya pencegahan berupa pembagian kelambu secara masal (Total
Coverage). Sehingga diharapkan kasus malaria menurun pada 5 tahun mendatang, yang
akan berdampak pada peningkatan jumlah kabupaten/kota dengan API <1 dari 340 di
tahun 2015 menjadi 400 pada tahun 2019 dan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi
dari 225 tahun 2015 menjadi 300 ditahun 2019.
Saat ini penyakit DBD masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia.Di Indonesia
penyakit ini pertama kali dilaporkan terjadi di Surabaya dan Jakarta pada tahun 1968
dengan jumlah kematian sebanyak 24 orang.Kemudian jumlah kasus terus bertambah
seiring dengan semakin meluasnya daerah endemis DBD dimana pada tahun 2011
penyakit ini telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi dan 400
Kabupaten/Kota).
Total kasus DBD tahun 2016 sebanyak 204.171 (Incidence rate 78,85/100.000
penduduk) dengan kematian sebanyak 1.598 (CFR 0,78%). Kasus terbanyak ditemukan
di Provinsi Jawa Barat disusul Jawa Timur dan Bali.
Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Chikungunya pertama kali dilaporkan pada tahun
1973 di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan di Jakarta. Sejak ditemukan pertama
kali sampai dengan tahun 2010, telah 21 provinsi dan 149 kab/kota di Indonesia pernah
melaporkan adanya KLB Chikungunya. KLB Chikungunya sering terjadi pada awal dan
akhir musim hujan dan penyakit ini lebih sering terjadi di daerah sub urban.
Virus JE pertama kali ditemukan pada 1971 dari nyamuk Culex, dan pada 1972 virus
diisolasi pada hewan babi. Kasus pada manusia telah ditemukan melalui survei di Bali
pada kurun waktu 1990- 2002, dimana rata-rata tiap tahun terdapat 50 - 60 anak yang
positif terjangkit JE berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratorium. JE selain dapat
menimbulkan kematian juga dapat menimbulkan gejala sisa (sekuele) mulai dari depresi
emosi, kelainan perilaku, gangguan intelektual dan fungsi neurologi lainnya.
8
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Hasil pelaksanaan Surveilans sentinel JE tahun 2016, didapatkan hasil 43 kasus posistif
JE yang didapatkan dari Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, DKI Jakarta, DI.
Yogyakarta dan Batam.
Zoonosis adalah penyakit dan infeksi yang ditularkan secara alami di antara hewan
vertebrata dan manusia (WHO). Dalam rangka akselerasi Pengendalian Zoonosis telah
dibentuk Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis melalui PERPRES No.30 Tahun 2011
tentang Pengendalian Zoonosis.
Rabies adalah penyakit infeksi sistem saraf pusat akut pada manusia dan hewan
berdarah panas yang disebabkan oleh Lyssa virus, dan menyebabkan kematian pada
hampir semua penderita rabies baik manusia maupun hewan. Sebanyak 25 provinsi telah
tertular rabies dan hanya 9 provinsi masih bebas historis dan telah dibebaskan dari rabies
(Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat). Tahun 2016
terdapat 91 kasus Lyssa dan terlaporkan 68.216 kasus GHPR dan yang diberikan Post
Exposure Treatmeant (PET) sebanyak 45.104 kasus.
Kasus Flu Burung (FB) pertama kali dilaporkan pada manusia pada bulan Juni 2005.
Berdasarkan data kasus FB dalam 5 tahun terakhir (2011 – 2015), terjadi sporadis di 15
provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera
Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Bali,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bengkulu dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah kasus
FB pada manusia tertinggi masih ditemukan di 3 provinsi dengan urutan DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan Banten. Jumlah kumulatif kasus FB di Indonesia sejak Juni 2005 sampai
Desember 2015 adalah 199 kasus konfirmasi dengan 167 kasus kematian. Secara
kumulatif jumlah kasus FB pada manusia cenderung menurun, namun pada tahun 2012
sampai 2015, case fatality rate (CFR) FB mencapai 100%.
Sampai saat ini terdapat 15 provinsi di Indonesia yang terkonfirmasi kasus Flu Burung
pada manusia. Untuk tahun 2015 penambahan kasus konfirmasi dan kematian berasal
dari Provinsi Banten. Kasus terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta yang disusul oleh
Provinsi Jawa Barat lalu Provinsi Banten.
Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari
genusleptospira yang patogen dan dapat menyerang manusia dan hewan. Tikus dicurigai
sebagai sumber utama infeksi pada manusia di Indonesia. Pada tahun 2014 dilaporkan
kasus Leptospirosis nasional 524 kasus dengan 62 kematian (CFR 11,83%). Tahun 2016
dilaporkan kasus Leptospirosis nasional 830 kasus dengan 61 kematian (CFR 7 %).
Penyakit antraks adalah termasuk salah satu zoonosis yang disebabkan oleh Bacillus
anthracis, dapat menyerang manusia melalui 3 cara yaitu melalui kulit yang lecet, abrasi
atau luka, dapat melalui pernafasan (inhalasi) dan melalui mulut karena makan bahan
makanan yang tercemar kuman antraks misalnya daging yang terinfeksi yang dimasak
kurang sempurna. Spora antraks ini dapat digunakan sebagai senjata bioterorisme.
Wilayah endemis antraks pada hewan tersebar di 11 provinsi yaitu Jambi, Sumatera
Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB dan NTT. Dalam 5 tahun terakhir (2011 -
9
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
2015) kasus antraks pada manusia ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi
Selatan, dan NTT. Jumlah rata-rata kasus antraks pada manusia dalam lima tahun
terakhir adalah 22 kasus per tahun. Sebesar 98% dari seluruh kasus antraks pada
manusia di Indonesia merupakan kasus antraks tipe kulit yang disebabkan kontak
langsung dengan hewan yang sakit/mati akibat antraks dan sebesar 2% merupakan
Antraks tipe pencernaan.
Pes (Plague) disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat pada binatang
pengerat/rodensia seperti tikus/bajing dan dapat menular antar binatang pengerat melalui
gigitan pinjal dan ke manusia melalui gigitan pinjal. Fokus Pes di Indonesia adalah
Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), Kabupaten
Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta).
B. Penyakit Terabaikan
Filariasis atau penyakit kaki gajah merupakan salah satu Penyakit Tropik Terabaikan
(Neglected Tropical Diseases/NTDs). Filariasis adalah penyakit menular menahun yang
disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria, yang terdiri dari tiga spesies yaitu
Wuchereria bancrofti, Brugia malayidan Brugia timori. Penyakit ini menginfeksi jaringan
limfe (getah bening). Filariasis menularmelalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing
filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuhmanusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing
dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki,
tungkai, payudara, lengan dan organ genital. WHO menetapkan kesepakatan global
untuk mengeliminasi filariasispada tahun 2020 (The Global Goal of Elimination of
Lymphatic Filariasis as a Public Healthproblem by The Year 2020).
Di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit kaki gajah di lebih
dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara.Di Indonesia, sampai dengan
akhir tahun 2016 terdapat 13.032 kasus filariasis.
Untuk meningkatkan cakupan minum obat, maka pada Bulan Oktober periode Tahun
2015 – 2020 akan dilaksanakan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA). BELKAGA
adalah Bulan dimana seluruh penduduk sasaran di wilayah endemis Filariasis minum
obat pencegahan Filariasis. Pencanangan BELKAGA dilaksanakan pada tanggal 1
Oktober 2015. Cakupan POPM filariasis dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dari
56,5%pada tahun 2012 menjadi 69,5% pada tahun 2015, 71% pada tahun 2016.
Schistosomiasis disebabkan oleh cacing Schistosoma japanicum ditemukan hanya di
Provinsi Sulawesi Tengah di dua kabupaten yaitu yaitu di Lembah Lindu ( Kabupaten
Sigi), Lembah Napu dan Bada (Kabupaten Poso). Schistosomiasis merupakan penyakit
kronis yang dapat merusak organ-organ internal dan pada anak-anak dapat mengganggu
pertumbuhan dan perkembangan kognitif.Schistosomiasis secara epidemiologi
kebanyakan terjadi pada masyarakat miskin dan pedesaan, khususnya di daerah
pertanian dan perikanan. Secara keseluruhan penduduk yang berisiko tertular
schistosomiasis di kedua kabupaten adalah 50.000 (population of risk). Strategi
pengendalian dengan memutus rantai penularan penyakit dengan integrasi antara
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah. Pencegahan melalui pengobatan
10
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
harus dilakukan berulang selama beberapa tahun yang bertujuan mengurangi dan
mencegah timbulnya penyakit atau morbiditas Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi,
serta pengendalian faktor risiko terhadap lingkungan.
Penyakit kecacingan yang ditularkan melalui tanah (Soil Transmitted Helminthiasis/STH),
masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara-negara beriklim tropis dan sub
tropis, termasuk negara Indonesia. Prevalensi kecacingan saat ini berkisar 20-86 %
dengan rata-rata 30%. Infeksi cacing perut ini dapat mempengaruhi status gizi, proses
tumbuh kembang dan merusak kemampuan kognitif pada anak yang terinfeksi. Kasus-
kasus malnutrisi, stunting, anemia bisa disebabkan oleh karena kecacingan. Upaya
pengendalian kecacingan dengan strategi pemberian obat cacing massal dilakukan
secara terintegrasi dengan Program Gizi melalui pemberian vitamin A pada anak usia
dini dan melalui Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk anak usia sekolah.
Keberhasilan upaya pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosa lainnya terkait
dengan pemutusan rantai penularan melalui upaya pengendalian vektor dan binatang
pembawa penyakit secara terpadu meliputi aspek teknis/metode, sumber daya baik
manusia dan sarana prasarana, keterpaduan antar program dan lintas sektor serta
melibatkan peran aktif masyarakat.
III. LINGKUNGAN STRATEGIS
A. Lingkungan Strategis Nasional
Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya
window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia
produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar
tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 256.461.700 orang.
Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun
2019 naik menjadi 268.074.600 orang. Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari
tahun 2015 yang diperkirakan sebanyak 68,1 juta menjadi 71,2 juta pada tahun 2019.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 5 juta ibu hamil setiap tahun. Angka ini merupakan
estimasi jumlah persalinan dan jumlah bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban
pelayanan ANC, persalinan, dan neonatus/bayi. Penduduk usia kerja yang meningkat
dari 120,3 juta pada tahun 2015 menjadi 127,3 juta pada tahun 2019. Penduduk berusia
di atas 60 tahun meningkat, yang pada tahun 2015 sebesar 21.6 juta naik menjadi 25,9
juta pada tahun 2019. Jumlah lansia di Indonesia saat ini lebih besar dibanding penduduk
benua Australia yakni sekitar 19 juta. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap
sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier,
(2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya
kesehatan.
Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting.
Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan
permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2014
pemerintah harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta
orang miskin dan mendekati miskin. Data BPS menunjukkan bahwa ternyata selama
tahun 2013 telah terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,75% menjadi
1,89% dan indeks keparahan kemiskinan dari 0,43% menjadi 0,48%. Hal ini berarti tingkat
kemiskinan penduduk Indonesia semakin parah, sebab semakin menjauhi garis
11
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk antara yang miskin dan yang tidak
miskin pun semakin melebar.
Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang menentukan Indeks
Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan memegang porsi yang besar
bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun demikian, walaupun rata-rata lama
sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi angka ini belum memenuhi tujuan
program wajib belajar 9 tahun. Menurut perhitungan Susenas Triwulan I tahun 2013, rata-
rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 8,14 tahun.
Keadaan tersebut erat kaitannya dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), yakni
persentase jumlah murid sekolah di berbagai jenjang pendidikan terhadap penduduk
kelompok usia sekolah yang sesuai.
Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat
telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi,
antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi
dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari
golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan
lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk
dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan
buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Disparitas Status Kesehatan Antar Wilayah. Beberapa data kesenjangan bidang
kesehatan dapat dilihat pada hasil Riskesdas 2013. Proporsi bayi lahir pendek, terendah
di Provinsi Bali (9,6%) dan tertinggi di Provinsi NTT (28,7%) atau tiga kali lipat
dibandingkan yang terendah. Kesenjangan yang cukup memprihatinkan terlihat pada
bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, antara lain adalah keteraturan
penimbangan balita (penimbangan balita >4 kali ditimbang dalam 6 bulan terakhir).
Keteraturan penimbangan balita terendah di Provinsi Sumatera Utara (hanya 12,5%) dan
tertinggi 6 kali lipat di Provinsi DI Yogyakarta (79,0%). Ini menunjukkan kesenjangan
aktivitas Posyandu antar provinsi yang lebar. Dibandingkan tahun 2007, kesenjangan ini
lebih lebar, ini berarti selain aktivitas Posyandu makin menurun, variasi antar provinsi juga
semakin lebar.
Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan menuju
Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia
telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage - UHC). Diberlakukannya JKN ini
jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,
serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban
anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari upaya
kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat
dan tidak mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN ternyata cukup baik.
Sampai awal September 2014, jumlah peserta telah mencapai 127.763.851 orang
(105,1% dari target). Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan
peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bila tidak
segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.
12
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama
dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi
masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi
kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam
mengembangkan SDM di masa mendatang. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Indonesia telah meningkat dari 63,94 pada tahun 2004 menjadi 68,52 pada tahun 2012.
Peningkatan IPG tersebut pada hakikatnya disebabkan oleh peningkatan dari beberapa
indikator komponen IPG, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup.
Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah disahkan UU
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap desa dari 77.548 desa yang
ada, akan mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap tahun. Dengan simulasi APBN
2015 misalnya, ke desa akan mengalir rata-rata Rp 1 Miliar. Kucuran dana sebesar ini
akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) dan pengembangan
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan
di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup tersedianya sarana¬sarana yang menjadi
faktor pemungkinnya (enabling factors).
Menguatnya Peran Provinsi. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai
pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi selain
berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah
kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang Kesehatan yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan, maka UU Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini telah memberikan peran yang cukup
kuat bagi provinsi untuk mengendalikan daerah-daerah kabupaten dan kota di
wilayahnya. Pengawasan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dapat diserahkan
sepenuhnya kepada provinsi oleh Kementerian Kesehatan, karena provinsi telah diberi
kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota berkaitan dengan
pelaksanaan SPM.
Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pada tahun 2014 juga
diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi Kesehatan
(SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untuk diakses oleh unit kerja
instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
B. Lingkungan Strategis Regional
Saat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal
1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN Community yang mencakup total populasi lebih
dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri
bagi Indonesia. Implementasi ASEAN Economic Community, yang mencakup liberalisasi
perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya
meningkatkan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan
dalam negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari
segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi
manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit,
13
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Puskesmas, dan lain-lain) harus dilakukan secara serius, terencana, dan dalam tempo
yang tidak terlalu lama.
Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreement
- MRA) tentang jenis-jenis profesi yang menjadi cakupan dari mobilitas. Dalam MRA
tersebut, selain insinyur, akuntan, dan lain-lain, juga tercakup tenaga medis/dokter,
dokter gigi, dan perawat. Tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang, akan dicakupi
pula jenis-jenis tenaga kesehatan lain. Betapa pun, daya saing tenaga kesehatan dalam
negeri juga harus ditingkatkan. Institusi-institusi pendidikan tenaga kesehatan harus
ditingkatkan kualitasnya melalui pembenahan dan akreditasi.
C. Lingkungan Strategis Global
Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun
2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-
tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat.
Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable
Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Dalam bidang kesehatan fakta
menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang
lebih kuat, sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan
masyarakatnya.
Pemberantasan malaria telah berhasil memenuhi indikator MDG’s yaitu API < 1 pada
tahun 2015. Pada SDG’s pemberantasan malaria masuk dalam goals ke 3.3 yaitu
Menghentikan epidemi AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Terabaikan serta
Hepatitis, Water Borne Diseases dan Penyakit menular lainnya.
Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty Agenda/GHSA)
dicanangkan di Washington DC dan Gedung PBB Genewa secara bersamaan pada
tanggal 13 Februari 2014. PertemuanGHSA pertama dilaksanakan pada tanggal 5-6 Mei
2014 diHelsinki, Finlandia. Pada awalnya, inisiatif GHSA digagas oleh Amerika Serikat
dan negara-negara maju dengan melibatkan multi-stakeholders dan multi-sektoral. Selain
itu juga dukung badan-badan dunia dibawah PBB diantaranya World Health Organisation
(WHO), Food and Agriculture Organisation (FAO), dan World Organisation for Animal
Health(OIE).
Di Helsinki, GHSA membahas rancangan GHSA Action Packagesand Commitments
yang diharapkan dapat dijadikan rujukan bersama di tingkat global dalam mengatasi
ancaman penyebaran penyakit infeksi. Komitmen ini antara lain juga dimaksudkan untuk
memperkuat implementasi International Health Regulation-IHR yang telah dicanangkan
WHO sebelumnya.
Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty Agenda/GHSA) juga
sebagai bentuk komitmen dunia yang telah mengalami dan belajar banyak dalam
menghadapi musibah wabah penyakit menular berbahaya seperti wabah Ebola yang
telah melanda beberapa negara Afrika, Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov)
di beberapa negara Timur Tengah, flu H7N9 khsusunya di Tiongkok, flu babi di Meksiko,
flu burung yang melanda di berbagai negara, dan wabah flu Spanyol tahun 1918.
Rangkaian kejadian tersebut seakan menegaskan bahwa wabah penyakit menular
berbahaya tidak hanya mengancam negara yang bersangkutan, namun juga mengancam
14
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
kesehatan masyarakat negara lainnya termasuk dampak sosial dan ekonomi yang
ditimbulkannya.
Termasuk elemen penting dari GHSA adalah zoonosis. Sebagai bentuk dari perwujudan
atas elemen penting (komitmen) tersebut, Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian
Kesehatan, dan Kementerian Pertanian membahas lebih jauh berbagai aspek dari
penyakit zoonosis dalam kaitan pencegahan, pendeteksian lebih dini, dan upaya
merespon atas munculnya ancaman dari penyakit tersebut.
15
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK
Rencana Aksi Kegiatan Direktorat P2PTVZ mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes
yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk
mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kegiatan P2PTVZ mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita
terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya
preventif dan promotif.
I. TUJUAN
Terdapat dua tujuan Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang
kesehatan.
16
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan dalam Renstra bersifat dampak (impact atau
outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai
adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 346 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010),
menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
4. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Tujuan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik disusun dalam rangka dukungan dalam keberhasilan Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Rencana Aksi Program yaitu menurunnya
penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa.
Tujuan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik berorientasi hasil kepada menurunnya penyakit tular vektor dan zoonotik.
Tujuan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan sebagai berikut:
1. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 80%
di Tahun 2019
2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk sebanyak 400 Kab/Kota di
Tahun 2019
3. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi
< 1% sebanyak 75 Kab/Kota di Tahun 2019
4. Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk sebesar 68%
di Tahun 2019
5. Persentase Kabupaten/Kota yang eliminasi Rabies sebesar 85% di Tahun 2019
II. SASARAN
Sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik adalah
meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. Sasaran
kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019 dengan
indikator kinerja sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
sebesar 80%
b. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk sebanyak 400
Kab/Kota
c. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka
mikrofilaria menjadi < 1% sebanyak 75 Kab/Kota
d. Meningkatnya persentase kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
sebesar 68%
e. Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang eliminasi Rabies sebesar 85%
Matrik target tahunan indikator sasaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit
tular vektor dan zoonotik sebagai berikut:
17
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Tabel. II. 1. Matrik target tahunan indikator sasaran kegiatan pencegahan dan pengendalian
penyakit tular vektor dan zoonotik Tahun 2015-2019
No. Indikator Base
Line
(2014)
Target
2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase Kabupaten/Kota
yang melakukan
pengendalian vektor terpadu
30% 40% 50% 60% 70% 80%
2 Jumlah Kabupaten/Kota
dengan API <1 per 1.000
penduduk
337 340 360 375 390 400
3 Jumlah Kabupaten/Kota
endemis Filaria berhasil
menurunkan angka
mikrofilaria menjadi < 1%
29 35 45 55 65 75
4 Persentase Kabupaten/Kota
dengan IR DBD < 49 per
100.000 penduduk
58% 60% 62% 64% 66% 68%
5 Persentase Kabupaten/Kota
yang eliminasi Rabies
10% 25% 40% 55% 70% 85%
18
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
I. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakan dan strategi Direktorat P2PTVZ didasarkan pada arah kebijakan dan strategi
Kementerian Kesehatan 2005-2025 mengacu pada empat hal penting yakni: 1) Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care); 2) Penerapan Pendekatan
Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care); 3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan; 4)
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular
vektor dan zoonotik, maka arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pengendalian
penyakit tular vektor dan zoonotik 2015-2019 adalah:
1. Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada dugaan potensi
meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria)
dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular terutama di daerah-
daerah yang berada di perbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upaya
memutus mata rantai penularan.
2. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular,
dibutuhkan strategi innovative dengan memberikan otoritas pada petugas kesehatan
masyarakat (Public Health Officers), terutama hak akses pengamatan faktor risiko dan
penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit
melalui community base surveillance berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan
terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannnya
kepada petugas kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahan
kesehatan tidak terjadi.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular
seperti tenaga entomologi, epidemiologi, sanitasi dan laboratorium.
5. Peningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota yang menjadi daerah pintu masuk
negara dalam mendukung implementasi pelaksanaan International Health Regulation
(IHR) untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostik cepat untuk pengendalian
penyakit menular secara cepat.
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik membagi
strategi dalam lima sub direktorat sebagai berikut:
1. Pencegahan dan Pengendalian Malaria
a. Diagnosis Malaria terkonfirmasi mikroskop atau uji reaksi cepat
b. Pengobatan memakai Artemisinin Based Combination Therapy /ACT
c. Pengendalian factor risiko terpadu
d. Integrasi ke layanan kesehatan dasar
e. Azas desentralisasi
f. Pemberdayaan kemandirian masyarakat (Posmaldes dan UKBM)
g. Forum kemitraan Nasional Gebrak Malaria
h. Penguatan sistem kesehatan
19
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
i. Penguatan Komitmen Nasional
2. Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
3. Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
Strategi untuk pencapaian tujuan:
a. Peningkatan kegiatan surveilans zoonosis.
b. Peningkatan dan pemantauan penatalaksanaan kasus zoonosis.
20
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
c. Peningkatan peran serta masyarakat melalui KIE, sosialisasi dan penggalian dana
dari masyarakat.
d. Advokasi kepada penentu kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
e. Keterpaduan pelaksanaan baik secara lintas program dan sektor terkait dengan
pendekatan One Health.
f. Meningkatkan cakupan dan kualitas program.
g. Pencegahan dan penanggulangan KLB
h. Menyelenggarakan sosialisasi pengendalian zoonosis (Flu Burung, Rabies,
Leptospirosis, Antraks dan Pes)
h. Membuat dan mendistribusikan buku pedoman petunjuk teknis untuk pengelola
program di setiap tingkat administrasi.
i. Meningkatkan kualitas surveilans untuk mempertajam sasaran program,
mengukur pencapaian program serta menilai dampak program berdasarkan
indikator yang ditetapkan.
j. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi.
k. Menyediakan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) manusia
sebagai buffer stock Pusat.
l. Menyelenggarakan pertemuan untuk peningkatan kerjasama baik lintas program
maupun lintas sektor.
m. Membantu daerah dalam upaya penanggulangan KLB.
4. Filariasis dan Kecacingan
a. Kampanye Nasional POPM Filariasis: Pelaksanaan Pemberian Obat
Pencegahan Massal (POPM) Filariasis di kabupaten/kota endemis dalam waktu
serentak dengan jumlah sasaran yang besar.
b. Melakukan kegiatan POPM filariasis yang juga mencakup pemberian obat cacing
pada anak sekolah dan pra sekolah.
21
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
c. Integrasi dengan kegiatan UKS di SD/MI untuk sasaran anak usia pra sekolah
dan usia sekolah dasar.
d. Integrasi dengan pemberian vitamin A untuk sasaran anak balita.
5. Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) merupakan pendekatan yang menggunakan
kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan azas
keamanan, rasionalitas dan efektifitas pelaksanaannya serta dengan
mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya (Permenkes 374/2010 tentang
Pengendalian Vektor)
II. KERANGKA REGULASI
Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung
dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan
tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan
regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan; 2) meningkatkan
pemerataan sumber daya manusia kesehatan; 3) pengendalian penyakit dan kesehatan
lingkungan; 4) peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasasn
kesehatan; 5) penguatan kemandirian obat dan alkes; 6) penyelenggaraan jaminan kesehatan
nasional yang lebih bermutu; 7) penguatan peran pemerintah di era desentralisasi; dan 8)
peningkatan pembiayaan kesehatan.
Regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan
presiden, dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam rangka menciptakan
sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah.
22
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
III. KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit
tular vektor dan zoonotik disusun sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dan Kementerian
Kesehatan, dimana Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik akan berperan aktif terhadap upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk
memastikan kerangka kelembagaan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508), Pasal 328, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 Direktorat Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria,
zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa
penyakit;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria,
zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa
penyakit;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan
pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor
dan binatang pembawa penyakit;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan
pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor
dan binatang pembawa penyakit;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria,
zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa
penyakit; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri atas:
1. Sub Direktorat Malaria
2. Sub Direktorat Zoonosis
3. Sub Direktorat Filariasis dan Kecacingan
4. Sub Direktorat Arbovirosis
5. Sub Direktorat Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
6. Sub Bagian Tata Usaha; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
23
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, tujuan, arah kebijakan dan
strategi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan
kerangka pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik 2015- 2019.
I. TARGET KINERJA
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan
dievaluasi pada akhir tahun 2019.
Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:
1. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1.000 penduduk
2. Jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan
(POMP) Filariasis
3. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi
< 1%
4. Presentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
5. Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
6. Persentase Kabupaten/Kota yang eliminasi rabies
Target periodik atas kinerja kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotik sebagai berikut:
Tabel. IV. 1. Matrik Target Periodik Atas Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Tahun 2015-2019
No. Indikator Base Line
(2014)
Target
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk
337 340 360 375 390 400
2 Jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis
140 170 210 240 245
3 Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%
29 35 45 55 65 75
4 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
30% 40% 50% 60% 70% 80%
5 Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
58% 60% 62% 64% 66% 68%
6 Persentase Kabupaten/Kota yang eliminasi Rabies
10% 25% 40% 55% 70% 85%
24
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
A. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API< 1 per 1.000 Penduduk
Annual Paracites Incidence (API) adalah jumlah kasus positif malaria per 1000 penduduk
pada satu tahun. API ini digunakan untuk menentukan trend morbiditas malaria dan
menentukan endemisitas suatu daerah (masih terjadi penularan malaria). API juga
merupakan salah satu syarat suatu daerah masuk dalam fase eliminasi yaitu jika API
kurang dari 1 per 1000 penduduk.
a. Definisi Operasional Indikator
Jumlah Kumulatif Kabupaten/Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator
1) Rumus perhitungan API :
Jumlah kasus positif malaria
------------------------------------- x 1000 penduduk
Jumlah Penduduk
2) Rumus Perhitungan Indikator :
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang mencapai API < 1
Target menuju eliminasi dilakukan secara bertahap disajikan dalam tabel berikut.
Tabel IV.2. Target pencapaian eliminasi.
Pencapaian JUMLAH TAHUN
RPJMN 2019 300 kab/kota 2019
Strategi Nasional Eliminasi 2020 337 kab/kota 2020
Semua kabupaten/kota mencapai eliminasi 511 kab/kota 2025
Semua Provinsi mencapai eliminasi 34 provinsi 2027
Mengajukan sertifikasi eliminasi kepada WHO Nasional 2028
Indonesia menerima sertifikat eliminasi malaria Nasional 2030
Gambar. Pemodelan penurunan jumlah kasus malaria sesuai milestone
25
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
B. Jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan
(POMP) Filariasis
Filariasis adalah penyakit menular (Penyakit Kaki Gajah) yang disebabkan oleh cacing
Filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menahun (kronis)
dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa
pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Akibatnya
penderita tidak dapat bekerja secara optimal bahkan hidupnya tergantung kepada orang
lain sehingga menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara.
a. Definisi operasional
merupakan angka absolut yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota endemis yang
melakukan POPM Filariasis baik yang tahun pertama/kedua/ketiga/ keempat/kelima.
b. Rumus/ cara perhitungan:
Rumus perhitungan pencapaian Indikator adalah akumulasi jumlah kabupaten/kota
melakukan POPM Filariasis pada tahun berjalan.
C. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi
< 1%
Filariasis merupakan penyakit menular yang dapat menimbulkan cacat permanen bagi
penderitanya. Salah satu upaya memutus mata rantai penularan filariasis adalah dengan
Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (POMP filariasis) di daerah endemis
filariasis selama 5 tahun berturut-turut.
Setelah pengobatan tahun ke-5 perlu dilakukan evaluasi angka prevalensi mikrofilaria.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka prevalensi mikrofilaria dan densitas
(kepadatan) mikrofilaria setelah POMP Filariasis.
a. Definisi operasional :
Jumlah Kabupaten/Kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <
1% adalah jumlah kabupaten/kota yang telah selesai melakukan Pemberian Obat
Pengobatan Massal (POPM) Filariasis selama 5 tahun berturut, kemudian 6 bulan
setelahnya pada pemeriksaan darah jari berhasil menurunkan angka mikrofilaria (mf
rate) menjadi < 1%.
b. Rumus/ cara perhitungan:
Akumulasi jumlah Kabupaten/Kota endemis yang berhasil menurunkan angka
mikrofilaria menjadi < 1%.
D. Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu
Pengendalian vektor terpadu (PVT) merupakan pendekatan yang menggunakan
kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan azas
keamanan, rasionalitas dan efektivitas pelaksanaannya serta dengan
mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Pengendalian Vektor Terpadu
dirumuskan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional agar sumber daya
yang ada digunakan secara optimal dan kelestarian lingkungan terjaga. Beberapa
Metode pengendalian vektor yang dapat dilakukan diantaranya adalah : a) metode
pengendalian fisik dan mekanis, misalnya modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat
perindukan, pemberantasan sarang nyamuk, pemasangan kelambu ; b) metode
pengendalian dengan menggunakan agen biotik , misalnya predator pemakan jentik,
bakteri, manipulasi gen (penggunaan jantan mandul, dll) ; c) metode pengendalian secara
26
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
kimia, misalnya surface spray (IRS) dan space spray (fogging), larvasida, dan lain
sebagainya.
a. Defenisi Operasional Indikator
Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor dengan dua atau lebih
metode pengendalian
b. Rumus Perhitungan Pencapaian Indikator
Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian Vektor Terpadu
-------------------------------------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh Kabupaten/Kota
E. Persentase kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
Di Indonesia kasus DBD berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung semakin meningkat
angka kesakitannya dan sebaran wilayah yang terjangkit semakin luas. Cara yang dapat
dilakukan saat ini dengan menghindari atau mencegah gigitan nyamuk penular DBD.
Oleh karena itu upaya pengendalian DBD yang penting pada saat ini adalah melalui
upaya pengendalian nyamuk penular dan upaya membatasi kematian akibat DBD. Atas
dasar itu maka upaya pengendalian DBD memerlukan kerjasama dengan program dan
sektor terkait serta peran serta masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar dapat
meningkatkan persentase kabupaten/kota yang mencapai angka kesakitan DBD kurang
dari atau sama dengan 49 per 100.000 penduduk, menurunkan angka kematian akibat
DBD menjadi kurang dari 1% dan membatasi penularan DBD dengan mengendalikan
populasi vektor sehingga angka bebas jentik (BJ) diatas atau sama dengan 95%.
a. Definisi Operasional Indikator
Persentase kab/kota dengan angka yang menunjukan kasus/kejadian penyakit
dalam suatu populasi pada waktu tertentu < 49/100.000.
b. Rumus / cara perhitungan pencapaian indikator
Jumlah kab/kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk dibagi jumlah total
kabupaten / kota pada tahun yang sama.
F. Persentase kabupaten/kota yang eliminasi rabies
Penyakit rabies endemik di semua benua, kecuali Antartika. Namun 95% kasus rabies
dilaporkan dari benua Asia dan Afrika. Menurut World Health Organization (WHO) rabies
terjadi di 92 negara dan bahkan bersifat endemik di 72 negara. Diperkirakan 55.000 orang
di dunia meninggal akibat rabies setiap tahunnya dan menurut WHO lebih dari 99% kasus
rabies pada manusia terjadi akibat dari gigitan anjing yang terinfeksi.
Negara-negara yang memulai program eliminasi rabies telah berhasil mengurangi jumlah
penyakit rabies secara signifikan, yang seringkali berakhir dengan eliminasi rabies.
Program eliminasi sering berkisar pada kampanye vaksinasi anjing massal, di mana
setidaknya 70% populasi anjing harus dikurangi untuk memutus/memotong siklus
penularan pada anjing dan manusia.
a. Definisi Operasional Indikator
Eliminasi rabies adalah menghilangkan kasus rabies (Lyssa) di suatu daerah
(kabupaten/kota), dimana kasus lyssa kurang dari satu selama 2 tahun berturut-turut.
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator: Jumlah kabupaten/kota yang kasus lyssanya kurang dari 1
selama 2 tahun berturut-turut
---------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah total kab./kota yang mempunyai kasus lyssa pada tahun yang sama
27
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
II. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan Kementerian Kesehatan meliputi peningkatan pendanaan dan
efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan
proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun
2019. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari Pemerintah
Daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Guna
meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu mengefektifkan
peran dan kewenangan Pusat-Daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan
Pusat-Daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.
Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan maka pendanaan kesehatan
diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, penguatan kesehatan pada masyarakat yang
tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam
Sistem Kesehatan Nasional untuk mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi,
Balita, peningkatan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit dan serta penyehatan
lingkungan.
Pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (anggaran) untuk mencapai target
indikator kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik yang
ditetapkan. Pengalokasian anggaran kegiatan dilakukan pada tingkat pusat, daerah dan UPT
dengan memperhatikan kewajiban dan kewenangan masing masing serta memperhatikan
asas efektifitas dan efisiensi penganggaran.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah, alokasi anggaran untuk dinas kesehatan provinsi dan
kabupaten/kota yang dilakukan melalui mekanisme Dekon secara bertahap akan dilakukan
melalui mekanisme DAK dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
dengan tetap memperhatikan target prioritas nasional bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit.
Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan
zoonotik dalam kurun waktu 5 tahun mendatang masih tertumpu pada APBN (rupiah murni)
disertai dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran bersumber PNBP. Pendanaan
bersumber PHLN akan dilakukan secara selektif dan dilakukan hanya untuk mencapai target
indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Kegiatan dengan pembiayaan bersumber hibah yang saat ini sedang berlangsung dan akan
berakhir sebelum tahun 2019 saat ini akan dievaluasi hasilnya untuk menjadi input berlanjut
atau tidaknya kegiatan bersumber hibah.
28
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Tabel. Matriks Pendanaan Tahun 2015
NO Satker Output PUSAT UPT Dekonsentrasi Total
Arbovirosis 23.394.906.000
7.051.302.000
5.592.120.000
36.038.328.000
1
Persentase kab/kota dengan IR DBD kurang dari target nasional
Penurunan Kasus penyakit DBD
23.394.906.000
penurunan IR DBD per provinsi
5.592.120.000
Pengendalian faktor risiko dan sumber penular DBD
4.500.227.000
Kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi DBD
2.551.075.000
Malaria 69.245.147.000
4.986.893.000
9.732.754.000
83.964.794.000
2 Jumlah Kab/Kota dengan API <1/1.000 pada tahun 2019
Persentase kasus malaria mendapat penatalaksanaan kasus sesuai standar
8.507.210.000
Persentase cakupan kelambu di daerah endemis Malaria
60.737.937.000
Jumlah Kab/kota dengan cakupan penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar
7.024.245.000
Jumlah Kab/kota endemis malaria dg cakupan pendistribusian kelambu
2.708.509.000
Pengamatan faktor risiko dan sumber penular malaria
2.699.157.000
Kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi malaria
2.287.736.000
Zoonosis 13.005.760.000
5.307.306.000
3.027.070.000
21.340.136.000
3
Persentase Jumlah Kab/Kota endemis rabies yang mempunyai Rabies Center
12.067.590.000
324.620.000
12.392.210.000
Jumlah Provinsi endemis rabies dengan kab/kota yg mempunyai rabies center
12.067.590.000
Jumlah Kab/Kota endemis rabies yang mempunyai rabies center
324.620.000
29
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
4
Jumlah kasus Konfirmasi Flu Burung pada Manusia kurang dari 11 pada tahun 2019
544.060.000
3.859.122.000
1.667.695.000
6.070.877.000
Penurunan Jumlah kasus flu burung ,
544.060.000
persentase pelaksanaan Deteksi Dini suspect Flu Burung
1.667.695.000
Pengamatan faktor risiko dan sumber penular flu burung di wilayah kerja
3.794.156.000
Pengamatan faktor risiko dan sumber penular flu burung di wilayah kerja
64.966.000
5
Persentase Angka Kematian kasus Leptospirosis pada Manusia menjadi <15% Tahun 2019
113.250.000
417.108.000
345.240.000
875.598.000
Penurunan persentase angka kematian kasus leptospirosis
113.250.000
persentase pelaksanaan deteksi dini suspect leptospirosis
345.240.000
Pengamatan faktor risiko dan sumber penular leptospirosis di wilayah kerja
417.108.000
6
Jumlah kasus Antraks pada manusia menjadi <14 Tahun 2019
98.600.000
50.299.000
194.600.000
343.499.000
Penurunan Kasus Antraks
98.600.000
persentase pelaksanaan Deteksi Dini suspect Antraks
194.600.000
Pengamatan faktor risiko dan sumber penular antraks di wilayah kerja
50.299.000
7
Jumlah kasus Pes pada manusia menjadi <1 Tahun 2019
182.260.000
980.777.000
494.915.000
1.657.952.000
Menurunkan kasus Pes pd manusia
182.260.000
persentase pelaksanaan Deteksi Dini suspect Pes
494.915.000
Pengamatan faktor risiko dan sumber penular
980.777.000
30
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
pes di wilayah kerja
Filariasis dan Kecacingan
21.850.717.000
1.196.726.000
41.201.277.000
64.248.720.000
8
Kab/Kota endemis melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis menuju eliminasi Filariasis
21.188.657.000
700.000.000
40.405.977.000
62.294.634.000
Jumlah provinsi endemis yang dilakukan Kampanye pengendalian filariasis
9.980.070.000
Kampanye Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis Menuju Eliminasi Filariasis ( New Initiative )
11.208.587.000
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Kampanye POMP Filariasis
1.170.000.000
Kampanye Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis Menuju Eliminasi Filariasis ( New Initiative )
39.235.977.000
Jumlah lokasi survei penilaian mikrofilaria
700.000.000
9
Persentase Kabupaten/kota melaksanakan Pemberian Obat Cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah
558.300.000
315.580.000
430.300.000
1.304.180.000
Jumlah provinsi yg melaksanakan pemberian obat cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah
558.300.000
Kabupaten/kota melaksanakan Pemberian Obat Cacing pada anak usia sekolah dan prasekolah
430.300.000
Jumlah lokasi survei endemisitas Kecacingan
315.580.000
10 Prevalensi Schistosomiasis pada manusia
103.760.000
181.146.000
365.000.000
649.906.000
Penurunan prevalensi Schistosomiasis pada manusia
103.760.000
31
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Survei Schistosomiasis pada manusia
365.000.000
jumlah survei schistosomiasis yg dilaksanakan
181.146.000
Vektor 22.067.540.000
7.764.579.000
1.513.261.000
31.345.380.000
11
Persentase kab/Kota yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu
Jumlah provinsi melakukan surveilans vektor
22.067.540.000
jumlah kab/kota yang melakukan kegiatan surveilans vektor
1.513.261.000
pengamatan vektor dan binatang penggangu
4.670.460.000
pelaksanaan kegiatan surveilans vektor
3.094.119.000
Tata Usaha 3.038.642.000
3.038.642.000
12
Kab/Kota endemis melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) filariasis menuju eliminasi Filariasis
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
1.777.692.000
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
1.260.950.000
151.341.762.000
26.306.806.000
61.066.482.000
239.976.000.000
Tabel. Matriks Pendanaan Tahun 2016
NO IKK USULAN OUTPUT
SATKER OUTPUT SUB OUTPUT 2016
Arbovirosis
1
Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
Output Pusat
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Arbovirosis
1.428.128
2 Output Pusat
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Yang Meningkat Kualitasnya
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Arbovirosis Yang Meningkat Kualitasnya
1.122.365
3 Output Pusat
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Arbovirosis
5.099.665
4 Output Pusat
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Arbovirosis
48.162.949
5 Output Pusat
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Arbovirosis
381.000
32
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
6 Output Pusat
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
162.103
7 Output Dekon
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Di Kab/Kota
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Arbovirosis di Kab/Kota
6.092.218
8 Output KKP
SDM P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD yang meningkat kualitasnya
SDM Pengendalian Arbovirosis di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD) yang meningkat kualitasnya
2.550.000
9 Output KKP
Layanan pelaksanaan P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Arbovirosis di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD)
10 Output BBTKL
Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Kajian Bidang Pengendalian Arbovirosis
4.000.000
11 Output BBTKL
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Arbovirosis
12 Output BBTKL
Surveilans Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Berbasis Lab
Surveilans Pengendalian Arbovirosis berbasis Lab
Malaria
1
Jumlah kabupaten/kota dengan API <1/1.000 penduduk
Output Pusat
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Malaria
3.749.200
2 Output Pusat
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Yang Meningkat Kualitasnya
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Malaria Yang Meningkat Kualitasnya
23.114.940
3 Output Pusat
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Malaria
9.802.295
4 Output Pusat
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Malaria
78.671.550
5 Output Pusat
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Malaria
425.000
6 Output Pusat
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Malaria
1.451.015
7 Output Dekon
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Di Kab/Kota
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Kab/Kota
33.520.102
8 Output KKP
SDM P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD yang meningkat kualitasnya
SDM Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD) yang meningkat kualitasnya
4.745.000
9 Output KKP
Layanan pelaksanaan P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD)
10 Output BBTKL
Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Kajian Bidang Pengendalian Malaria
8.000.000
33
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
11 Output BBTKL
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Malaria
12 Output BBTKL
Surveilans Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Berbasis Lab
Surveilans Pengendalian Malaria berbasis Lab
Zoonosis
1
Persentase kab/kota yang eliminasi rabies
Output Pusat
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Zoonosis
1.293.440
2 Output Pusat
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Yang Meningkat Kualitasnya
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Zoonosis Yang Meningkat Kualitasnya
3.170.170
3 Output Pusat
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Zoonosis
1.922.820
4 Output Pusat
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit zoonosis
43.185.372
5 Output Pusat
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Zoonosis
137.700
6 Output Pusat
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Zoonosis
3.900.187
7 Output Dekon
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Di Kab/Kota
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Zoonosis di Kab/Kota
2.499.760
8 Output KKP
SDM P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD yang meningkat kualitasnya
SDM Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD) yang meningkat kualitasnya
1.000.000
9 Output KKP
Layanan pelaksanaan P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD)
10 Output BBTKL
Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Kajian Bidang Pengendalian Zoonosis
1.250.000
11 Output BBTKL
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Zoonosis
12 Output BBTKL
Surveilans Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Berbasis Lab
Surveilans Pengendalian Zoonosis berbasis Lab
Filariasis dan Kecacingan
1
Jumlah kab/kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis
Output Pusat
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Filariasis & Kecacingan
430.190
2
Jumlah kab/kota endemis filaria
berhasil menurunkan
Output Pusat
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Yang Meningkat Kualitasnya
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Filariasis & Kecacingan Yang Meningkat Kualitasnya
4.384.040
34
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
3
angka mikrofilaria menjadi <1 %
Output Pusat
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Filariasis & Kecacingan
2.927.750
4 Output Pusat
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Filariasis & Kecacingan
19.747.650
5 Output Pusat
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Filariasis & Kecacingan
179.600
6 Output Pusat
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Filariasis & Kecacingan
750.520
7 Output Dekon
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Di Kab/Kota
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Filariasis & Kecacingan di Kab/Kota
117.497.748
8 Output KKP
SDM P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD yang meningkat kualitasnya
SDM Pengendalian Filariasis & Kecacingan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD) yang meningkat kualitasnya
9 Output KKP
Layanan pelaksanaan P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Filariasis & Kecacingan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD)
10 Output BBTKL
Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Kajian Bidang Pengendalian Filariasis & Kecacingan
2.600.000
11 Output BBTKL
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Filariasis & Kecacingan
12 Output BBTKL
Surveilans Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Berbasis Lab
Surveilans Pengendalian Filariasis & Kecacingan berbasis Lab
Vektor
1
Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
Output Pusat
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pengendalian Vektor
1.885.070
2 Output Pusat
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Yang Meningkat Kualitasnya
Sumber Daya Manusia Pengendalian Penyakit Vektor Yang Meningkat Kualitasnya
1.725.550
3 Output Pusat
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pengawasan Pelaksanaan Pengendalian Vektor
3.037.900
4 Output Pusat
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Vektor
31.328.850
5 Output Pusat
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Vektor
5.123.620
Output Pusat
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Vektor
5.289.010
35
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
6 Output Dekon
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Di Kab/Kota
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor di Kab/Kota
6.335.110
7 Output KKP
SDM P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD yang meningkat kualitasnya
SDM Pengendalian Vektor di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD) yang meningkat kualitasnya
14.855.000
8 Output KKP
Layanan pelaksanaan P2P TVZ di pelabuhan/bandara/PLBD
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Barat (PLBD)
9 Output BBTKL
Kajian Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Kajian Bidang Pengendalian Vektor
5.000.000
10 Output BBTKL
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Teknologi Tepat Guna Bidang Pengendalian Vektor
11 Output BBTKL
Surveilans Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik Berbasis Lab
Surveilans Pengendalian Vektor berbasis Lab
Tata Usaha
1
Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan POMP Filariasis di Kab/Kota endemis menuju eliminasi
Output Pusat
Layanan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Layanan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
3.300.561
Tabel. Matriks Pendanaan 2017
NO
SASARAN SUB OUTPUT DO OUTPUT (DO SUB OUTPUT) SATUAN
TARGET 2017
USULAN (Dalam Ribu)
2017
1 Pemberian obat pencegahan massal filariasis (POPM) di daerah kab/kota yang endemis filariasis
Angka absolut orang yang minum obat pencegahan filariasis di seluruh kabupaten endemis filariasis yang melaksanakan POPM filariasis
Orang 35.9 Juta
Orang
108.226.591
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
Jumlah Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Filariasis yang hasilkan
Jumlah NSPK
3 330.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
Jumlah Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Filariasis yang mendapat informasi/pelatihan/TOT/ filariasis
Jumlah SDM
100 885.400
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Filariasis yang dihasilkan
Paket 12 20.990.000
Peringatan Dini Kejadian Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
Jumlah Peringatan Dini Kejadian Pencegahan dan Pengendalian Filariasis pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca POPM Filariasis yang di tangani
Kejadian 10 100.000
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
Jumlah Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis yang dilaksankan
Layanan 7 3.493.000
36
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Filariasis di Kab/Kota
Jumlah Layanan Pelaksanaan Pengendalian Filariasis di Kab/Kota, POPM, Tatalaksana kasus kronis filariasis yang dilaksanakan
Kab/Kota
154 78.428.191
Kajian Bidang Pengendalian Filariasis
Jumlah Kajian Bidang Pengendalian Filariasis yang dilaksanakan
Kajian -
Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
Jumlah Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian Filariasis yang dilaksanakan
Jumlah TTG
-
Surveilans Pengendalian Filariasis Berbasis Lab
Jumlah Kegiatan Surveilans Pengendalian Filariasis Berbasis Lab untuk kegiatan SDJ, Evaluasi Mid term, Pre TAS dan TAS Filariasis Setelah POPM
Jumlah Kab/Kota yang
di survei
40 4.000.000
2 Pengobatan malaria sesuai standar
persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar
Persen 95% 128.494.500
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Jumlah Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Malaria yang dihasilkan
Laporan 10 876.500
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Jumlah Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Malaria yang mendapat pelatihan / peningkatan kemampuan / TOT Malaria
Orang 300 10.300.000
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Malaria dihasilkan
Unit 15 65.000.000
Peringatan Dini Kejadian Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Jumlah Peringatan Dini Kejadian Pencegahan dan Pengendalian Malaria yang ditangani
Layanan 5 425.000
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Jumlah layanan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria yang dilaksanakan
Layanan 93 4.250.000
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Kab/Kota
Jumlah Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Kab/Kota
Layanan 372 28.143.000
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Layanan 55 3.000.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD yang mendapat pelatihan /peningkatan kemampuan Malaria
Orang 375 4.500.000
Kajian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Jumlah Kajian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Malaria yang dihasilkan
kali/tahun
46 5.600.000
Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Jumlah Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian yang dihasilkan
Layanan 10 3.000.000
Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Malaria Berbasis Lab
Jumlah Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Malaria Berbasis Lab yang dilaksanakan
kali/tahun
44 3.400.000
37
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Sasaran dan Indikator Lainnya
3 Tenaga pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota dan UPT (KKP dan BTKL) yang dilatih
Peningkatan pengetahuan tenaga kab/kota dalam proses melakukan pengendalian, surveilans dan monitoring vektor
Orang 600 16.000.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP
Jumlah Tenaga Entokes terlatih di Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota, UPT
Orang 90 2.600.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP di Kab/Kota/Puskesmas
Jumlah Tenaga terlatih Pengendalian Vektor dan Biantang Pembawa Penyakit di Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas
Orang 378 8.500.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah Tenaga yang Mengikuti Pelatihan Pengendalian Vektor dan BPP, Seminar yang berhubungan dengan Vektor dan BPP dan Kursus di Salatiga (Nyamuk, lalat dan reservoar dan BBTKL surabaya Tikus Dan Pinjal
Orang 132 4.900.000
4 Cakupan Kab/Kota endemis Demam Berdarah dan Malaria yang melakukan pengendalian vektor terpadu
Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan pengendalian vektor dengan 2 atau lebih metode sekaligus
Kab/Kota
58 42.619.966
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP
Jumlah Pedoman, Juknis dan Aturan lainnya yang berhubungan dengan Vektor dan BPP yang dihasilkan
laporan 3 1.630.000
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP
Jumlah Alat dan Bahan Surveilans/pengendalian Vektor yang tersedia
unit 6 8.380.000
Peringatan Dini Kejadian Pencegahan dan PengendalianVektor dan BPP
Jumlah kejadian dan Diteksi dini vektor dan binatang pembawa penyakit yang di tanggani
laporan 18 2.170.000
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Vektor dan BPP
Jumlah layanan pencegahan dan pengendalian penyakit yang diturkan vektor dan BPP
laporan 34 5.062.966
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP di Kab/Kota
Jumlah Kab/kota yang melakukan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP
laporan 34 3.400.000
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah layanan pencegahan dan pengendalian penyakit yang diturkan vektor dan BPP yang dialkukan di KKP
layanan 368 13.887.000
Kajian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP
Jumlah Kajian vektor dan BPP yang dilakukan
laporan 51 5.590.000
Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
Jumlah TTG yang di hasilkan untuk surveilans dan pengendalian vektor dan BPP
laporan 10 1.000.000
38
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan BPP Berbasis Lab
Jumlah surveilans vektor dan BPP yang dilakukan komfirmasi laboratorium
laporan 20 1.500.000
5 Cakupan pemberian obat cacing pada Anak usia pra sekolah dan sekolah
Jumlah absolut anak (usia pra sekolah dan sekolah) yang minum obat cacing
Anak 33.4 Anak
8.508.162
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan
Jumlah Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan yang di hasilkan
Jumlah NSPK
2 220.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan
Jumlah Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Cacingan yang mendapat tambahan informasi/pelatihan/ Kecacingan
Jumlah SDM
100 885.400
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan
Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan yang dihasilkan
Paket 4 650.000
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kecacingan
Jumlah Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kecacingan yang dilaksanakan
Layanan 6 1.180.953
Layanan Pelaksanaan Pengendalian Kecacingan di Kab/Kota
Jumlah Layanan Pelaksanaan Pengendalian Kecacingan melalui Pengobatan Massal Kecacingan di Kab/Kota
Anak 33.4 Anak
5.571.809
Kajian Bidang Pengendalian Kecacingan
Kegiatan Kajian Bidang Pengendalian Kecacingan yang dilaksanakan
Kajian -
Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan
Jumlah Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan yang dilaksanakan
Jumlah TTG
-
Surveilans Pengendalian Kecacingan Berbasis Lab
Jumlah Kegiatan Surveilans Pengendalian Kecacingan Berbasis Lab untuk kegiatan penilaian prevalensi maupun evaluasi pasca pengobatan massal kecacingan
Jumlah Kab/Kota yang
di survei
-
6 Pembentukan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik
Kabupaten/kota yang melaksanakan Pembentukan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.
Persen 40 33.297.764
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah NSPK pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang disusun/dicetak selama 1 tahun.
Dokumen/Lapora
n
2 850.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi/informasi/refreshing pencegahan dan pengendalian arbovirosis.
Orang 120 700.000
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah pengadaan logistik pencegahan dan pengendalian arbovirosis oleh pusat dan didistribusikan ke daerah.
Paket 5 20.262.764
39
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
Jumlah layanan pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh pusat ke daerah.
Lokasi/Layanan
34 1.420.000
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis di Kab/Kota
Jumlah layanan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh provinsi ke kabupaten/kota.
Lokasi/Layanan
206 2.595.000
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah layanan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh KKP di wilayah kerja KKP.
Lokasi/Layanan
49 2.190.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah orang di wilayah kerja KKP yang mendapatkan sosialisasi/informasi/refreshing pencegahan dan pengendalian arbovirosis.
Orang 1150 4.145.000
Kajian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah kajian pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh B/BTKL-PP.
Dokumen/Lapora
n
10 490.000
Teknologi Tepat Guna Bidang Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis Pembawa Penyakit
Jumlah TTG yang dihasilkan dan digunakan dalam pencegahan dan pengendalian arbovirosis.
Dokumen/Lapora
n
10 645.000
7 Deteksi dini penyakit DBD
Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melakukan deteksi dini penyakit DBD dengan melakukan pemeriksaan menggunakan RDT DBD dan pemeriksaan laboratorium darah sederhana (leukosit, trombosit dan hematokrit).
Persen 40 20.935.000
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah NSPK pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang disusun/dicetak selama 1 tahun.
Dokumen/Lapora
n
2 150.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan sosialisasi/informasi/refreshing tentang deteksi dini DBD dan penyakit arbovirosis lainnya.
Orang 60 350.000
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah pengadaan logistik pencegahan dan pengendalian arbovirosis oleh pusat dan didistribusikan ke daerah.
Paket 3 10.000.000
Peringatan Dini Kejadian Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah daerah yang dikunjungi/diinvestigasi oleh pusat pada saat KLB/pasca KLB/situasi khusus.
Lokasi/Layanan
20 600.000
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
Jumlah layanan pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh pusat ke daerah.
Lokasi/Layanan
34 3.400.000
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis di Kab/Kota
Jumlah layanan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh provinsi ke kabupaten/kota.
Lokasi/Layanan
206 2.905.000
40
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah layanan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh KKP di wilayah kerja KKP.
Lokasi/Layanan
49 665.000
Kajian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Jumlah kajian pencegahan dan pengendalian arbovirosis yang dilakukan oleh B/BTKL-PP.
Dokumen/Lapora
n
10 490.000
Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis Berbasis Lab
Kegiatan surveilans pencegahan dan pengendalian arbovirosis berbasis lab yang dilakukan oleh B/BTKL-PP.
Dokumen/Lapora
n
10 2.375.000
8 Eliminasi kasus rabies pada manusia di kabupaten /kota
Jumlah kabupaten/kota yang tidak ditemukan kasus rabies pada manusia (lyssa) selama 2 tahun berturut-turut
45.870.527
Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
Jumlah Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis yang dihasilkan
Jumlah NSPK
5 1.405.550
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
Jumlah Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis yang meningkat pengetahuannya
Jumlah SDM
350 4.100.000
Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
Jumlah Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis yang tersedia
Paket 15 23.078.187
Peringatan Dini Kejadian Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
Jumlah Kejadian Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis yang ditangani secara dini
lokasi 10 238.000
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
Jumlah Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis yang dilakukan
layanan 30 6.048.790
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis di Kab/Kota
Jumlah Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis di Kab/Kota yang dilaksanakan
layanan 5 5.000.000
Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah Layanan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD yang dilaksanakan
lap 99 2.000.000
Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD
Jumlah Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis di Pelabuhan/Bandara/PLBD yang meningkat pengetahuannya
orang 1700 1.000.000
Kajian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
Jumlah Laporan Kajian Bidang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis yang dilakukan
lap 20 2.000.000
Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Berbasis Lab
Jumlah Laporan Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Berbasis Lab yang dilakukan
lap 10 1.000.000
41
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
9 Pemberian obat pencegahan massal filariasis (POPM) di daerah kab/kota yang endemis filariasis
Jumlah Layanan dukungan manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik dalam 1 tahun
Layanan 6 3.547.490
Tabel. Matriks Pendanaan Tahun 2018
KODE OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN PN/PB
VOLUME /
TARGET
SATUAN
PENDANAAN TAHUN 2018 (dalam juta)
RUPIAH
2059.001 Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
PB 2
Dokumen 560.050.000
2059.001.002 Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
1 Dokumen 178.390.000
2059.001.002.051 Penyusunan NSPK pencegahan dan pengendalian arbovirosis
178.390.000
2059.001.003 Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
1 Dokumen 381.660.000
2059.001.003.051 Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
381.660.000
2059.002 Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
PN
80 Orang 461.200.000
2059.002.003 Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
80 Orang 461.200.000
2059.002.003.054 Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
461.200.000
2059.003 Sarana Prasarana Penunjang Prioritas Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
PN 16
Jenis 32.213.700.000
2059.003.002 Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
11 Jenis 4.390.900.000
2059.003.002.052 Pelaksanaan pengadaan alat/bahan pencegahan dan pengendalian arbovirosis
4.390.900.000
2059.003.003 Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
5
Jenis 27.822.800.000
2059.003.003.053 Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
27.822.800.000
2059,005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria PN 364
Layanan 75.462.900.000
2059.005.001 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria Pusat
PN 20
Layanan 1.584.900.000
2059.005.001.051 Assesment Penilaian Eliminasi malaria 1.000.000.000
2059.005.001.059 Workshop evaluasi Gebrak Malaria dalam pengembangan dan pengaktifan Malaria Center
584.900.000
2059.005.002 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria Di Kabupaten/Kota
PN 285
Layanan 15.040.000.000
2059.005.002.064 Pre Assesment Penilaian Eliminasi Malaria 700.000.000
2059.005.002.065 Post Eliminasi Malaria 4.940.000.000
2059.005.002.066 Akselerasi Penemuan Kasus Malaria di Daerah Endemis Tinggi
3.970.000.000
42
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
2059.005.002.067 Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu 1.760.000.000
2059.005.002.068 Penemuan Kasus Aktif (MBS Fokus) 1.375.000.000
2059.005.002.069 Re-Orientasi Eliminasi Malaria 2.295.000.000
2059.005.003 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBD
PN 49
Layanan 7.275.000.000
2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border
1.975.000.000
2059.005.003.055 Pengamatan Faktor Resiko pencegahan dan pengendalian malaria
1.650.000.000
2059.005.003.056 Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) penumpang di pelabuhan dan bandara
1.210.000.000
2059.005.003.061 Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria 2.440.000.000
2059.005.004 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria di BTKL PN 10
Layanan 6.863.000.000
2059.005.004.059 Evaluasi PKMF (Pekan Kelambu Massal Fokus) dan Pekan Kelambu Massal
2.323.000.000
2059.005.004.056 Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria 3.040.000.000
2059.005.004.052 Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria 1.500.000.000
2059.005.005 Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Malaria
PN 3
Jenis 44.700.000.000
2059.005.005.051 Pelaksanaan Pengadaan Alat Pencegahan dan Pengendalian Malaria
2.503.850.000
2059.005.005.052 Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Malaria
42.196.150.000
2059.006 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis PB
45 Layanan 6.374.185.000
2059.006.001 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Arbovirosis Pusat
35
Layanan
1.374.185.000
2059.006.001.052 Koordinasi LS/LP pencegahan dan pengendalian arbovirosis
450.285.000
2059.006.001.053 Advokasi dan Sosialisasi pencegahan dan pengendalian arbovirosis
207.400.000
2059.006.001.054 Surveilans pencegahan dan pengendalian arbovirosis
243.500.000
2059.006.001.055 Monitoring Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
303.000.000
2059.006.001.057 Pelaksanaan Pengadaan Media KIE pencegahan dan pengendalian arbovirosis
170.000.000
2059.006.004 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis di BTKL
10
Layanan 5.000.000.000
2059.006.004.053 Surveilans Arbovirosis Berbasis laboratorium 5.000.000.000
2059.007 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis PB
40 Layanan 12.411.300.000
2059.007.001 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis Pusat
30 Layanan 4.834.300.000
2059.007.001.051 Bimbingan Teknis/Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
500.790.000
2059.007.001.053 Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
102.432.000
2059.007.001.054 Koordinasi LS/LP Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
1.129.540.000
2059.007.001.055 Assesment Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
800.050.000
2059.007.001.056 Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis 504.388.000
2059.007.001.057 Monitoring Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
301.400.000
2059.007.001.059 Pelaksanaan Pengadaan Media KIE Zoonosis 1.495.700.000
2059.007.004 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis di BTKL
25 Layanan 7.577.000.000
43
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
2059.007.004.051 Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies
825.000.000
2059.007.004.052 kajian faktor resiko penyakit zoonosa 1.225.000.000
2059.007.004.053 surveilans penyakit zoonosa 2.875.000.000
2059.007.004.054 Surveilans dan Penanggulangan KLB Zoonosis 1.100.000.000
2059.007.004.055 Peningkatan Kapasitas dalam rangka pengendalian Zoonosis
1.552.000.000
2059.008 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan
PN
611 Layanan 148.945.100.000
2059.008.001 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan Pusat
34 Layanan 4.666.548.000
2059.008.001.056 Koordinasi LS/LP Pengendalian Filariasis dalam rangka Peningkatan Program
1.000.008.000
2059.008.001.076 Peningkatan Kapasitas Tenaga Entomologi / Pengendalian Vektor Filariasis dan Vektor lain
1.060.120.000
2059.008.001.077 Surveilans Vektor filariaisi dan vektor di daerah Perbatasandan kepulauan terluar
65.120.000
2059.008.001.078 Survei Efektifitas penggunaan Insektisida dalam pengendalian Vektor pasca POPM Filariasis Terpadu
267.580.000
2059.008.001.079 Surveilans Vektor dan BPP Filariasis terpadu 1.399.650.000
2059.008.001.080 Bimbingan Teknis/Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis/Vektor lainya dan BPP
107.100.000
2059.008.001.082 Monitoring Metode Pengendalian Vektor Filariaisis/Vektor lainya dan BPP secara Terpadu
185.760.000
2059.008.001.083 Pelaksanaan Pengadaan Media KIE Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis/Vektor lainya dan Binatang Pembawa Penyakit
180.000.000
2059.008.001.084 Surveilans ASIAN GAMES Situasi Khusus/KLB/Pasca KLB Vektor Filariaisis/ Vektor lainya dan Binatang Pembawa Penyakit
401.210.000
2059.008.004 Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan di BTKL
10 Layanan 1.013.018.000
2059.008.004.054 Survei Prilaku Vektor (DBD,Malaria dan Filariasis) 390.000.000
2059.008.004.055 Surveilans Vektor dan BPP Berbasis Lab (Virus, Parasit, Cacing dan Pes )
360.000.000
2059.008.004.056 Koordinasi Teknis Instalasi Entomologi dalam menunjang eliminasi Filariasis dan Malaria
263.018.000
2059.008.005 Pelaksanaan Evaluasi Pasca POPM Filariasis Pusat
225 Layanan
11.744.811.000
2059.008.005.051 supervisi Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria Terpadu
382.000.000
2059.008.005.052 Supervisi Evaluasi Penularan Filariasis dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu
366.720.000
2059.008.005.053 Supervisi Survei Cakupan POPM Filariasis dan Kecacingan Terpadu
30.560.000
2059.008.005.054 Bimbingan Teknis Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan terpadu
370.200.000
2059.008.005.055 Pencegahan Dini/ Penanggulangan Kejadian Ikutan Minum Obat (POPM) Filariasis dan Kecacingan terpadu
405.750.000
2059.008.005.056 Survei Prevalensi Cacingan di Daerah Fokus Stuning terpadu
3.088.120.000
2059.008.005.059 Workshop Penguatan Program P2PTVZ Terpadu dalam Pencapaian Eliminasi Filariasis
941.560.000
2059.008.005.060 Koordinasi National Task Force/Pokja Filariasis
19.604.000
2059.008.005.061 Koordinasi Komite Ahli Pengobatan Filariasis (KAPFI)
19.600.000
44
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
2059.008.005.063 Advokasi dan Sosialisasi Terintegrasi daerah binaan P2PTVZ dalam rangka akselerasi eliminasi Filariasis Terpadu di Kabupaten/Kota
5.263.322.000
2059.008.005.065 Evaluasi program eradikasi schito ls/lp terpadu
486.335.000
2059.008.005.066 Koordinasi Lintas Kementerian Lembaga dalam rangka Eradikasi Schistsomiasis
371.040.000
2059.008.006 Pelaksanaan Evaluasi Pasca POPM Filariasis Kab/Kota
1 Layanan
903.448.000
2059.008.006.051 Bulan Eliminasi Kaki Gajah/BELKAGA
903.448.000
2059.008.007 Pelaksanaan Evaluasi Pasca POPM Filariasis B/BTKL
54 Layanan
14.550.000.000
2059.008.007.051 Workshop Epidemiologi Fasciolopsis buski regional Kalimantan
350.000.000
2059.008.007.052 Surveilans Evaluasi Pasca POPM Filariasis dan kecacingan Pre TAS Terpadu
3.900.000.000
2059.008.007.053 Survei Evaluasi Pasca POPM Filariasis dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu
6.460.000.000
2059.008.007.054 Survei Cakupan POPM Filariasis dan Kecacingan Terpadu
1.100.000.000
2059.008.007.055 Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan terpadu
740.000.000
2059.008.007.056 Desiminasi Hasil Survey
2.000.000.000
2059.008.008 Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
4 Dokumen
903.168.000
2059.008.008.052 Penyusunan Modul Pelatihan Schistosomiasis
352.868.000
2059.008.008.053 Penyusunan Modul Pelatihan Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis
237.700.000
2059.008.008.054 Penyusunan Modul Pelatihan Kecacingan
236.500.000
2059.008.008.056 Finalisasi NSPK Pencegahan dan Pengendalian Filariasis,Kecacingan dan Schistosomiasis
76.100.000
2059.008.009 Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
95
Orang 1.162.634.000
2059.008.009.051 Peningkatan Kapasitas Teknis Manajemen Informasi Sistem Penanggulangan Filariasis, Kecacingan dan terpadu
488.136.000
2059.008.009.052 Peningkatan Kapasitas tenaga Mikroskopis Filariasis dan Kecacingan
674.498.000
2059.008.010 Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis dan Kecacingan di Kab/Kota
125
Layanan 68.749.929.000
2059.008.010.051 Sosialisasi dan Advokasi POPM Filariasis dalam upaya peningkatan cakupan minum obat filariasis
9.850.000.000
2059.008.010.052 Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis
4.800.000.000
2059.008.010.053 Pelaksanaan POPM Filariasis
43.927.639.000
2059.008.010.054 Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan
5.971.778.000
2059.008.010.055 Pelaksanaan POPM Kecacingan daerah non Endemis Filariasis dan daerah Pasca POPM Filariasis
4.200.537.000
2059.008.011
Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis/Vektor Lainnya dan Binatang Pembawa Penyakit
4 Dokumen 789.797.000
2059.008.011.051 Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis/Vektor lainnya dan Binatang Pembawa Penyakit
31.800.000
45
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
2059.008.011.053 Sosialisasi NSPK Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis/Vektor Lainya dan Binatang Pembawa Penyakit
757.997.000
2059.008.012 Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis dan Vektor Lainnya dan Binatang Pembawa Penyakit
30 Orang 410.840.000
2059.008.012.051 Diklat, seminar dan Kursus Tentang surveilans vektor Filariasis /Malaria/Vektor lainya dan binatang pembawa penyakit
134.000.000
2059.008.012.052 Fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga pengendalian vektor Filariasis dan Vektor Lainya di daerah/UPT
276.840.000
2059.008.013 Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
23
Jenis 40.260.507.000
2059.008.013.051 Pelaksanaan Pengadaan Media KIE Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
17.654.597.000,0
2059.008.013.052 Pelaksanaan Pengadaan Alat Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
3.217.150.000,0
2059.008.013.053 Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
17.171.160.000,0
2059.008.013.054 Pelaksanaan Pengiriman Obat dan Logistik lainnya ke Daerah
2.217.600.000,0
2059.008.014
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis/Vektor Lainnya dan Binatang Pembawa Penyakit
6 Jenis 3.790.400.000
2059.008.014.051 Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filarisis /Vektor lainnya dan Binatang Pembawa Penyakit
1.780.850.000
2059.008.014.052 Pelaksanaan Pengadaan Alat Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis /Vektor Lainya dan Binatang Pembawa Penyakit
2.009.550.000
2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
PN
49 Layanan 32.043.000.000
2059.009.003 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBD
49 Layanan 32.043.000.000
2059.009.003.051 Surveilans Vektor (Aedes, Anopheles, Pinjal dan Lalat)
4.170.000.000
2059.009.003.052 Surveilans Binatang Pembawa Penyakit 2.206.000.000
2059.009.003.053 Pengendalian Vektor (Fogging, IRS , Larvasida dan PSM)
5.590.000.000
2059.009.003.054 Pengendalian Binatang Pembawa Penyakit 2.046.000.000
2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida
730.000.000
2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)
6.559.000.000
2059.009.003.057 Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP
3.625.000.000
2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP
2.976.000.000
2059.009.003.059 Peningkatan Kapasitas SDM tenaga Jabfung Entomologi dan Pengendalian Vektor
2.591.000.000
2059.009.003.060 Diklat Regional Pengendalian Vektor Di banadara/Pelabuhan Laut
1.550.000.000
2059.010 Layanan Pengendalian Penyakit Schistosomiasis PN
70 Layanan 15.064.900.000
2059.010.001 Pelaksanaan Surveillans Schistosomiasis pada manusia dan keong
28 Desa 3.210.000.000
2059.010.001.051 Surveilans Schistosomiasis pada manusia dan Keong
3.210.000.000
2059.010.002 Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Schistosomiasis
28 Desa 200.000.000
46
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
2059.010.002.051 Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Schistosomiasis
200.000.000
2059.010.003 Pelaksanaan Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian schistosomiasis
14 Jenis 11.654.900.000
2059.010.003.051 Pelaksanaan Pengadaan Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Schistosomiasis
11.654.900.000
2059.011 Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria Papua PN
10 Layanan 6.450.000.000
2059.011.001 Akselerasi Eliminasi Malaria di Wilayah Papua PN
5 Layanan 5.300.000.000
2059.011.001.051 Scalling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tatalaksana Pengobatan Tepat Malaria (dekon) (Pro PN)
1.350.000.000
2059.011.001.052 Advokasi Rencana Aksi Percepatan Eliminasi Malaria di Papua (Dekon) (Pro PN)
750.000.000
2059.011.001.053 Workshop Pengembangan dan Pengaktifan Malaria Center di Papua
2.000.000.000
2059.011.001.054 Pentaloka Pengendalian Vektor Malaria dalam Pengembangan Malaria Center
1.200.000.000
2059.011.002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pengaktifan Malaria Center
PN
5 Layanan 1.150.000.000
2059.011.002.051 Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengembangan dan Pengaktifan Malaria Center
506.400.000
2059.011.002.052 Pelaksanaan Pengadaan Media Promosi dan KIE Pengembangan dan Pengaktifan Malaria Center
643.600.000
2059,012 Pengendalian tular vektor dan zoonotik dalam rangka Asian Games dan Para Games
PN 6
Layanan 427.226.000
2059.012.001 Tanpa Sub Output PN 6
Layanan 427.226.000
2059.011.002.051 Penyediaan alat bahan kesehatankegiatan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik
187.536.000
2059.011.002.052 Pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik
239.690.000
2059.951 Layanan internal(over head) PB 1
Layanan 2.364.700.000,0
2059.951.001 Tanpa Sub Output
1 Layanan
2.364.700.000,0
2059.951.001.051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 650.580.000
2059.951.001.052 Pengelolaan Kepegawaian 417.620.000
2059.951.001.053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 324.560.000
2059.951.001.054 Pengelolaan Data Data Informasi 28.080.000
2059.951.001.055 Pengadaan Sarana Kantor 200.020.000
2059.951.001.056 Pengelolaan Keuangan 407.920.000
2059.951.001.057 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 335.920.000
332.778.261.000
Tabel. Matriks Pendanaan Tahun 2019
KEMENTRIAN-LEMBAGA/UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN SATUAN JENIS Pembagian VOLUME
ALOKASI (JUTA
RUPIAH)
2019 2019
024-KEMENTERIAN KESEHATAN
05-Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit
08-Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
47
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
2059-Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
425.967,73
001-Norma atau Standar atau Prosedur atau Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Dokumen Teknis
9
3.497,75
001-002-Norma atau Standar atau Prosedur atau Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Pusat
4
1.028,85
051-Penyusunan NSPK pencegahan dan pengendalian arbovirosis
233,68
052-Finalisasi NSPK pencegahan dan pengendalian arbovirosis
426,00
053-Sosialisasi NSPK pencegahan dan pengendalian arbovirosis
369,17
001-003-Norma atau Standar atau Prosedur atau Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Pusat 2 1.200,00
051-Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
800,00
052 -Evaluasi NSPK Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
400,00
001-005-Norma atau Standar atau Prosedur atau Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Pusat 3
1.269
051 Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
109,5
052 Finalisasi NSPK Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
509,7
053 Sosialisasi NSPK Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
649,7
002-Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Orang Teknis 230
8.644,17
002-003-Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Pusat 80 5.045,37
054-Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
900,00
055 -Ceramah Klinis Leptospirosis 900,00
056 -Penguatan Sumberdaya Pengendalian Zoonosis dengan pendekatan OH
995,37
057 -Percepatan Program Eliminasi Rabies 2.250,00
002-005-Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Pusat 150
3.598,80
051 Peningkatan Kapasitas Tenaga Entomologi / Pengendalian Vektor
2.244,60
052 Diklat, seminar dan Kursus Tentang surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit
169,50
053 Fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga pengendalian vektor di daerah/UPT
1.184,70
003-Sarana Prasarana Penunjang Prioritas Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Jenis Teknis 50 55.695,39
003-001-Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
Pusat 12 21.797,39
052-Pelaksanaan pengadaan alat/bahan pencegahan dan pengendalian arbovirosis
21.797,39
003-002-Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
Pusat 13 2.265,00
053-Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
2.265,00
003-003-Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
Pusat 12 25.846,00
051 Pelaksanaan Pengadaan Alat dan Bahan Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
25.846,00
003-004-Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Schistosomiasis
Pusat 10 5.475,00
48
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
051-Pelaksanaan Pengadaan Alat dan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Schistosomiasis
5.475,00
003-005-Sarana Prasarana Penunjang Prioritas Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Pusat 3 312,00
055-Pengadaan Sarana Kantor 312
005-Layanan Capaian Eliminasi Malaria Layanan Teknis 515 65.909,00
005-001-Layanan Capaian Eliminasi Malaria Pusat Pusat 34 3.450,00
051-Assesment Penilaian Eliminasi malaria 1500
061 - Pengembangan surveilans pencegahan dan pengendalian malaria
800
062 - Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan LS/LP Malaria
100
063 - Sosialisasi dan Adokasi Pencegahan dan Pengendalian Malaria
400
064 - Workshop Komisi Ahli Malaria 200
065 - Workshop Forum Gebrak Malaria 400
066 - Media briefing Update Informasi Malaria
50
005-002-Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Pusat 1
350,00
051 - Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pengendalian Malaria
350,00
005-003-Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Malaria
Pusat 132
1.350,00
051 - Workshop Tatalaksana Kasus Malaria
350,00
052 - Workshop Evaluasi Mikroskopis
650,00
053 - Sosialisasi Kader Terintegrasi
350,00
005-004-Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Malaria Pusat 11 28.579,00
051 - Pelaksanaan Pengadaan Alat Pencegahan dan Pengendalian Malaria
4.613,65
052 - Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Malaria
23.512,25
053 - Pelaksanaan Pengadaan Media Promosi dan KIE
369,10
054 - Pemeliharaan Back Up server Pusdatin (e-sismal)
84,00
005-005-Layanan Capaian Eliminasi Malaria Kab/Kota Dekonsentrasi 33 10.380,00
064-Pre Assesment Penilaian Eliminasi Malaria
1.000,00
065-Post Eliminasi Malaria 3.000,00
067-Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu
600,00
068-Penemuan Kasus Aktif (MBS Fokus) 750
069-Re-Orientasi Eliminasi Malaria 2.025,00
070 - Surveilans PE 1-2-5 975,00
071 - TOT Mikroskopis 1.000,00
072 - Surveilans Migrasi 500,00
073 - Sosialisasi Tatalaksana pengobatan ke Rumah Sakit
430,00
074 - Peningkatan Kapasitas Tenaga penyemprot (IRS)
100,00
005-003-Layanan Capaian Eliminasi Malaria PLBD KKP 49 8.500,00
055-Pengamatan Faktor Resiko pencegahan dan pengendalian malaria
2.000,00
056-Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) penumpang di pelabuhan dan bandara
1.500,00
060-Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border
2.500,00
061-Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria
2.500,00
49
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
005-004-Layanan Capaian Eliminasi Malaria B/BTKL PP B/BTKL PP 10 9.000,00
052-Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria
2.000,00
056-Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria
2.500,00
059 - Percepatan Eliminasi Malaria 1.000,00
060 - Monitoring resistensi Insektisida 2.000,00
061 - Uji Kualitas RDT 1.000,00
062 - TOT tenaga penyemprot IRS 500,00
005-U01-Layanan Capaian Eliminasi Malaria SBK 49 400
100-IRS/ Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah)
400
005-U02-Layanan Capaian Eliminasi Malaria SBK 49 500
100-Sediaan darah mikroskop malaria yang diuji silang (% sensitivitas, spesifitas, akurasi spesies)
500
005-U03-Layanan Capaian Eliminasi Malaria SBK 49 1.500,00
100-Survei Darah Massal Malaria (Angka Parasite Rate)
1.500,00
005-U04-Layanan Capaian Eliminasi Malaria SBK 49 800,00
100-IRS/ Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit
800,00
005-U05-Layanan Capaian Eliminasi Malaria SBK 49
1.100,00
100-Survei Darah Massal Malaria (Angka Parasite Rate) di daerah sulit
1.100,00
006-Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis Layanan Teknis 701 46.018,50
006-001-Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis Pusat Pusat 88
5.966
054-Surveilans pencegahan dan pengendalian arbovirosis
1.374,00
057-Penguatan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik
2.357,92
058-Intensifikasi Percepatan Penurunan IR DBD
2.233,58
006-002-Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis di Kab/Kota Dekonsentrasi 505 17.153,00
052- Pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di Kabupaten/Kota
6.540,00
053-Penguatan Tatalaksana dan Diagnostik DBD /penyakit Arbovirosis Lainnya
4.830,00
054-Intensifikasi Pengendalian DBD di Kabupaten/Kota
3.863,00
055-Media KIE Pengendalian DBD (PSN 3M Plus)/Penyakit Arbovirosis Lainnya
1.920,00
006-003-Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis di Pelabuhan dan Bandara
KKP 98 14.700,00
052-Pembinaan Pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di Wilayah Kerja KKP
8.820
053-Surveilans/Kewaspadaan Dini Pencegahan dan Pengendalian Arbovirosis
5.880
006-004-Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis B/BTKL PP B/BTKL PP 10 8.200,00
053-Surveilans Arbovirosis Berbasis laboratorium
8.200
007-Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis Layanan Teknis 237 20.694,77
007-001-Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis Pusat 100 3.294,77
051-Bimbingan Teknis/Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
507,75
053-Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
102,40
054-Koordinasi LS/LP Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
1.140,44
055-Assesment Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
811,76
50
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
056-Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
556,32
057-Monitoring Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis
113,40
059-Pelaksanaan Pengadaan Media KIE Zoonosis
62,70
007-002-Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis di Kab/Kota Dekonsentrasi 102 7.400,00
051 Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Deteksi dini dan Tatalaksana Zoonosis
3.725,00
052 Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
2.000,00
053 Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
1.675,00
007-004-Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis B/BTKL PP 35 10.000,00
052-kajian faktor resiko penyakit zoonosa 2.800,00
053-surveilans penyakit zoonosa 4.700,00
056 Monev Pengendalian ZOonosis 1.700,00
057 Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis
800,00
008-Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan Layanan Teknis 519 111.736,88
008-001-Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan Pusat
Pusat 34 13.360,14
051-supervisi Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria
351,44
052-Supervisi Penilaian Penularan Filariasis (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu
565,36
053-Supervisi Survei Cakupan POPM Filariasis dan Kecacingan Terpadu
30,56
054-Bimbingan Teknis Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan terpadu
386
055-Pencegahan Dini/ Penanggulangan Kejadian Ikutan Minum Obat (POPM) Filariasis dan Kecacingan terpadu
400
056-Survei Prevalensi Cacingan di Daerah Fokus Stuning terpadu
4.250,00
059-Workshop Penguatan Program P2PTVZ Terpadu dalam Pencapaian Eliminasi Filariasis
1500
060-Koordinasi National Task Force/Pokja Filariasis
20
061-Koordinasi Komite Ahli Pengobatan Filariasis (KAPFI)
19,6
067-Advokasi dan sosialisasi kecacingan terintegrasi dalam rangka intervensi stunting
1.570,00
068 Evaluasi Pelaksanaan POPM Cacingan Terintegrasi dalam Rangka Intervensi Stunting
1.967,182
069 Workshop dalam Rangka Survei Pasca POPM berbasis Rumah Sakit
900,00
070 Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)
700,00
071 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi POPM Filariasis dan Kecacingan
350
072 Koordinasi LS/LP Filariasis dan kecacingan dalam Rangka Peningkatan Program
350
008-002-Norma atau Standar atau Prosedur atau Kriteria (NSPK) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan
Pusat 4 1215,9
051-Penyusunan Juknis Pasca Surveilans Filariasis
353,00
052-Penyusunan Juknis Tatalaksana Kasus Klinis Filariasis
237,70
053-Penyusunan Juknis Pengobatan Cacingan pada Ibu Hamil dan Remaja Putri
312,60
054-Penyusunan Juknis Pemeriksaan Laboratorium cacingan
312,60
008-003-Sumber Daya Manusia Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan
Pusat 138
2.645,00
51
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
051-Peningkatan Kapasitas Teknis Manajemen Informasi Sistem Penanggulangan Filariasis, Kecacingan dan terpadu
1.000,00
052-Peningkatan Kapasitas petugas laboratorium dalam rangka POPM Cacingan.
700,00
053-Workshop Penguatan Tata laksana kasus kronis Penyakit Filariasis
945,00
008-004-Sarana Prasarana Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan
Pusat 23 28.615,50
051-Pelaksanaan Pengadaan Media KIE Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
9.290,00
052-Pelaksanaan Pengadaan Bahan Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
16.835,50
053-Pelaksanaan Pengiriman Obat dan Logistik lainnya ke daerah
2.490,00
008-005-Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan Dekonsentrasi 275 52.900,34
051-Sosialisasi dan Advokasi POPM Filariasis
7.516,07
052-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis
3.800,00
053-Pelaksanaan POPM Filariasis 21.731,52
054-Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan
8.623,559
055-Pelaksanaan POPM Kecacingan 9.297,833
056- Bulan Eliminasi Kaki Gajah 950,00
058-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis
981,359
008-007-Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan B/BTKL PP
B/BTKL PP 50 13.000,00
052-Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria Pasca POPM Filariasis Terpadu
2.000,00
053-Survei Penilaian Penularan Filariasis dan Kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu
5.550,00
054-Survei Cakupan POPM Filariasis dan Kecacingan Terpadu
750
055-Survei Evaluasi Prevalensi Kecacingan terpadu
3.000,00
056-Desiminasi Hasil Survey 1.500,00
057 Survei Prevalensi Fasciolopsis Buski di Kalimantan
200
009-Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
Layanan Teknis 1040 72.922,99
009-001 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Pusat
Pusat 225 11.736,40
051 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengendalian Vektor dan BP2
1.184,70
052 Surveilans Vektor Filariasis, Malaria dan Vektor Lainnya di Daerah Perbatasan dan Kepulauan Terluar
431,80
053 Surveilans Vektor dan BPP terpadu menuju eliminasi dan eradikasi penyakit tular veKtor
2.325,40
054 Surveilans/Situasi Khusus/KLB/Pasca KLB Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
442,20
055 Monev Efektifitas/Resistensi Penggunaan Insektisida dalam Pengendalian Vektor Filariasis, Malaria dan Vektor Lainnya
2.325,40
056 Monitoring Metode Pengendalian Vektor dan BPP secara Terpadu
1.888,00
057 Pelaksanaan Pengadaan Media KIE Pencegahan dan Pengendalian Vektor Filariasis / Vektor lainnya dan Binatang Pembawa Penyakit
195,00
058 Koordinasi Kader Kesehatan Terpadu P2PTVZ
1.888,00
52
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
059 Pembinaan dan Koordinasi Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan
1.055,90
009-002-Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kab/Kota
Dekonsentrasi 284 11.320,00
051 Pengawasaan dan Deteksi Dini Standar Baku Mutu Vektor
8.750,00
052 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Insektisida kesehatan dalam Pengendalian Vektor Terpadu
2.570,00
009-003-Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
KKP 295 26.701,59
055-Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida
820,66
056-Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)
8.090,00
057-Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP
3.422,97
058-Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP
3.550,00
059-Peningkatan Kapasitas SDM tenaga Jabfung Entomologi dan Pengendalian Vektor
2.952,96
060-Diklat Regional Pengendalian Vektor Di banadara/Pelabuhan Laut
1.600,00
061 Surveilans Vektor (Aedes, Anopheles, Pinjal dan Lalat)
2.330,00
062 Pekan Bebas Vektor di Pelabuhan / Bandara
3.935,00
009-004-Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
B/BTKL PP 10 11.000,00
051 'Survei Prilaku Vektor menuju Eliminasi dan Eradikasi
3.150,00
052 Konfirasi Vektor berbasisi laboratorium 6.000,00
053 Desiminasi dan Koordinasi Istalasi Entomologi
1.850,00
009-U01-Layanan Pengendalian Vektor DBD SBK 49 5.395,00
100-Survei dan Larvasida 453,5
101-Larvasida 313,5
102-Fogging 4.628,00
009-U02-Layanan Pengendalian Vektor Pes SBK 49 1.210,00
100-Pemetaan 144,83
101-Persiapan bahan dan alat 539,00
102-Pemasangan perangkap 490,00
103-Identifikasi tikus dan pinjal 36,17
009-U03-Layanan Pengendalian Vektor Diare SBK 49
1.620,00
100-Survei 367,50
101-Spraying
1.252,50
009-U04-Layanan Pengendalian Vektor malaria SBK 49 3.940,00
100-Survei Jentik
245,00
101-Survei nyamuk
1.470,00
102-Larvasida
980,00
103-Spraying (IRS)
1.245,00
010-Layanan Pengendalian Penyakit Schistosomiasis Layanan Teknis 58 7.164,01
010-001-Layanan Pengendalian Penyakit Schistosomiasis Dekonsentrasi 28 4.420,00
051-Surveilans Schistosomiasis pada manusia dan Keong
4.000,00
052-Pelaksanaan pengendalian schistosomiasis pada keong
220,00
53
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
053-Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian schistosomiasis
200,00
010-002-Layanan Pengendalian Penyakit Schistosomiasis Dekonsentrasi 28 400
051-Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Schistosomiasis
200
052-Sosialisasi dan advokasi POPM schistosomiasis
200
010-004-Layanan Pengendalian Penyakit Schistosomiasis 2 2.344,01
051-Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Eradikasi Schistosomiasis LS/LP Terpadu
1.459,005
052-Monitoring dan Evaluasi Program Eradikasi Schistosomiasis Terpadu 200,00
053-Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga dalam Rangka Eradikasi Schistosomiasis
285,00
054-Pertemuan Koordinasi LSLP Program Eradikasi Schistosomiasis 400,00
011-Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria di Papua Papua Barat
Layanan Teknis 12 16.096,28
011-001-Intervensi Percepatan Eliminasi Malaria Papua Dekonsentrasi 9.606,11
051-Scalling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tatalaksana Pengobatan Tepat Malaria
1.901,87
055 - workshop malaria center untuk pimpinan SKPD dari 5 kab tertinggi di Papua
520,46
056 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Penyemprot
1.113,32
058 - Data Officer 60,00
Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu
800,00
Sosialisasi Tatalaksana Pengobatan di rumah Sakit
100,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyemprot 250,00
Advokasi Rencana Aksi Percepatan Eliminasi Papua
711,85
Workshop Pengembangan dan Pengaktifan Malaria Center di Kabupaten Papua
437,02
Penta Loka Pengendalian Vektor 711,58
Pelaksanaan Media Promosi dan KIE 3000,00
011-003-Intervensi Percepatan Eliminasi Papua Barat Dekonsentrasi
6.490,18
052 - Advokasi dan sosialisasi percepatan eliminasi malaria bagi camat dan kepala desa di 2 kab tertinggi di Papua Barat
500,00
Scalling Up Pencegahan, Diagnosis dan Tatalaksana Pengobatan Tepat Malaria
1.901,87
Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu
100,00
Sosialisasi Tatalaksana Pengobatan di rumah Sakit
70,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyemprot
150,00
Pentaloka Pengendalian Vektor Malaria
318,30
Petugas Pendamping Malaria (technical Advisor)
450,00
Pelaksanaan Media Promosi dan KIE
3.000,00
012-Layanan pencegahan pengendalian filariasis di Papua dan Papua Barat
Layanan Teknis 2
15.625,00
012-001-Layanan pencegahan pengendalian filariasis di Papua dan Papua Barat
Dekonsentrasi 2
15.625,00
Sosialisasi dan Advokasi POPM Filariasis
2.600,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Filariasis
1.450,00
Pelaksanaan POPM Filariasis
8.800,00
54
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan
1.250,00
Pelaksanaan POPM Kecacingan
1.400,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan POPM Cacingan
125,00
951-Layanan Internal (Overhead) Layanan Generik 1 1.962,99
951-001-Layanan Internal (Overhead) Pusat 1 1.962,99
051-Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
483,63
052-Pengelolaan Kepegawaian 57,11
053-Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 28,16
054-Pengelolaan Data Data Informasi 14,08
055-Pengadaan Sarana Kantor 138
056-Pengelolaan Keuangan 881,37
057-Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
360,64
55
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
IV. PEMANTAUAN PENILAIAN DAN PELAPORAN
Pemantauan, evaluasi dan pengendalian merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk
memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Berbagai aplikasi dan media pelaporan yang
dibangun digunakan sebagai salah satu alat untuk pengumpulan data realisasi (pemantauan)
pelaksanaan rencana pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan
untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap
pelaksanaan (ongoing), evaluasi hasil, -output-outcome (ex-post) maupun evaluasi pra-
rencana (ex-ante). Kebutuhan akan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas
pengendalian dan hasil evaluasi.
Media informasi pemantauan ditujukan sebagai alat bantu pelaksanaan pemantauan yang
dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian
pelaksanaan rencana dan menyediakan data bagi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan, khususnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
Ruang lingkup pemantauan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu:
1. Input data realisasi komponen data pendukung
Sesuai dengan struktur data Renja KL 2018, pemantauan dilakukan mulai dari level
komponen. Input data dilakukan untuk data realisasi anggaran dan fisik, yang dilengkapi
dengan bukti dokumen Input data pemantauan dilakukan setiap bulan atau setiap saat
tergantung kebutuhan masing-masing indikator.
2. Input data realisasi output dan indikator-indikatornya
Pemantauan atas capaian atau realisasi output dan indikator-indikatornya yang terdiri dari
indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, indikator output program dan
indikator kinerja program dilakukan dengan melihat realisasi komponen yang ada di
masing-masing kegiatan/program. Input data dilakukan jika output dan sasaran/target
dari masing-masing indikator telah tercapai.
3. Verifikasi data
Verifikasi data ini terkait dengan pelaporan atas pemantauan dan input data realisasi
komponen/output/indikator yang telah dilakukan. Apabila verifikasi telah dilakukan maka
input data realisasi diasumsikan telah siap menjadi laporan hasil pemantauan.
Secara garis besar pemantauan, penilaian dan pelaporan dibagi menurut periode
pelaksanaannya adalah: 1.) Periode Bulanan (E Sismal, E Monev DJA, E Monev Bappenas
Satker, Simpeka, E Rekon KPPN), 2.) Periode Triwulanan (E Monev Bappenas, Matriks
Sandingan, Monitoring Triwulan atas Capaian Kinerja, E Performance), 3.) Periode Tahunan
(Laporan Kinerja, Profil Direktorat, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan BMN)
56
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
BAB VI. PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
ini disusun untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik dalam kurun
waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Satuan Kerja Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik mempunyai target kinerja yang telah
ditetapkan dan dievaluasi pada pertengahan (2017) dan akhir periode 5 tahun (2019) sesuai
ketentuan yang berlaku.
Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 2015-2019, maka akan
dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
57
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
58
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019