rekap data penanganan pelanggaran ... dugaan...pemilu • perbawaslu nomor : 21 tahun 2018 tentang...

12

REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 1

Upload: others

Post on 27-Dec-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN DAN

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2019

1

Page 2: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

DASAR HUKUM• Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu

• PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu

• Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu

• Perbawaslu Nomort : 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu

2

Page 3: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Penerimaan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

3

NOPROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA

TEMUAN

Total Temuan

dan Laporan

Tindak Lanjut Penerusan Dugaan

Pelanggaran

Jumlah Temuan

Jumlah Laporan

Tidak diregistrasi / dilimpahkan

Registrasi

ADM/KPU/PPK

PIDANA

ETIK

BUKAN PELANGGA

RAN / DIHENTIKA

N

LAINNYA

1 DKI JAKARTA 1 27 28 7 21 4 1 0 16 0

2 JAKARTA TIMUR 13 316

016 0 2 0 14 2

3 JAKARTA BARAT 2 1214

014 0 1 0 13 1

4 JAKARTA UTARA 15 7 22 2 20 0 5 1 15 1

5 JAKARTA SELATAN 5 510

010 0 1 1 9 0

6 JAKARTA PUSAT 9 312

012 0 2 0 10 0

7 KEPULAUAN SERIBU 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 46 57 103 10 93 4 12 2 77 4

data/01/Agustus/ 2019

Page 4: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Jumlah Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran

4

Page 5: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Klasifikasi Jenis Dugaan Pelanggaran

5

REKAPITULASI JENIS-JENIS DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

DUGAAN PELANGGARANTINDAKLANJUT PENERUSAN DUGAAN

PELANGGARAN

DKI JT JB JU JS JP SERIBU JUMLAH ADMPIDAN

A ETIKLAINNY

ABKN

PELANGGARAN

1Pejabat Negara/ASN 4 1 1 1 0 0 0 7 3 4

2Tidak melaksanakan Putusan Bawaslu 1 0 0 0 0 0 0 1 1

3Kampanye diluar Jadwal 3 5 1 1 0 0 0 10 104Black Campaign 7 1 1 0 1 0 0 10 10

5Kampanye di tempat Ibadah/Pendidikan 1 6 4 1 4 0 0 16 2 14

6Pengrusakan APK 1 0 4 3 2 0 0 10 1 97Politik Uang 2 2 1 3 3 7 0 18 4 148Pengelembungan Hasil Suara 7 1 0 8 1 1 0 18 2 169Penggunaan Hak Pilih 2 0 1 2 0 4 0 9 1 8

10Netralitas penyelenggara Pemilu 0 1 1 3 0 0 1 6 1 2 3

11Kampanye Pelibatan Anak-Anak 0 0 1 0 0 0 0 1 1

12Kekerasan Penyelenggara Pemilu 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

13Pengunaan Fasilitas Negara 0 0 0 0 1 0 0 1 1 28 17 15 23 12 12 1 108 5 7 2 3 91

Page 6: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Klasifikasi Jenis-Jenis Dugaan Pelanggaran

6

Page 7: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

7

Prosentase Jenis-Jenis Dugaan Pelanggaran

Page 8: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Tindak Lanjut Penerusan Dugaan Pelanggaran

8

Page 9: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Prosentase Tindak Lanjut Penerusan Dugaan Pelanggaran

9

Page 10: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Klasifikasi Peristiwa Dugaan Pelanggaran dalam Tahapan Pemilu

10

Page 11: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Klasifikasi pihak-pihak yang Melaporkan Dugaan Pelanggaran (TM/LP)

11

Page 12: REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN ... Dugaan...Pemilu • PerBawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Tahapan Pemilu • Perbawaslu Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan

Klasifikasi pihak-pihak yang menjadi Terlapor dalam Dugaan Pelanggaran

12

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... · Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

PEMILU SERENTAK (PEMILU LEGISLATIF DENGAN PEMILU PRESIDEN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

PERBAWASLU 10 TAHUN 2017 - PERBAWASLU 14 TAHUN 2019 - *) · PERBAWASLU 10 TAHUN 2017 - PERBAWASLU 14 TAHUN 2019 - *) ... PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang ...muba.bawaslu-sumsel.go.id/assets/ctm/source/perbawaslu no 7 tahun 2017.pdf · - 2-Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17

dkpp.go.id · 2 Vol. 2, Nomor 2, JUNI 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU EDITORIAL EVALUASI & PROYEKSI PEMILU DEMOKRATIS Pada tahun 2016 dalam berb-agai forum (DPR, …

NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM … · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ... Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari

Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 ttg Tata Cara Pengawasan Pemilu ok

NOMOR 12 TAHUN 2003 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA …Pemilihan... · PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN. 6. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panita

Lampiran Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012

bantul.bawaslu.go.id · 2020. 7. 9. · Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Urnum

Salinan-Putusan-ADM-002 - jakarta.bawaslu.go.idjakarta.bawaslu.go.id/Salinan-Putusan-ADM-002.pdf · dalam ketentuan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, menyebutkan "laporan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 … Pemilu/UU Pemilu 2/UU Pemilu 3/UU... · 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

KEJAHATAN PEMILU DAN PROSES PENYELESAIANNYA …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/949/1/... · 2. Proses penyelesaian kejahatan pemilu legislatif menurut Undang-Undang Nomor

Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Ttg Pembentukan Bawaslu Provinsi

Uu nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD

· Pemilu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK · Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) 20. ... Melakukan Pembahasan Awal Revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Lampiran Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2010

BAWASLU · Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.Dengan dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, pada tanggal2 September

Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Perbawaslu No 11 2014

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIAppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/regulasi/Perbawaslu No 1... · 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

10/25/2019 - Bawaslu RI · untuk melaporkan pelanggaran pemilihan dan pemilu ... INFORMASI (Tl) TES ONLINE (SOCRATIVE) PEMBUATAN PPT Pembentukan Perbawaslu dilaksanakan dengan : PEMBUATAN

Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2012 ttg Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pileg

2 - muba.bawaslu-sumsel.go.idmuba.bawaslu-sumsel.go.id/assets/ctm/source/perbawaslu no 8 tahun...6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM REPUBLIK INDONESIAagam.bawaslu.go.id/dokumen/perbawaslu/Lampiran 20c. Rencana Strategis.pdf-2- 4663); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80

RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN … Perbawaslu... · Dalam hal sengketa Proses Pemilu berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu, Bawaslu

UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012_Pemilu DPR, DPD Dan DPRD

Stategi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif ... · Pemilu legislatif hanya yang berbeda jika pemilu legislative 2004 berdasarkan nomor urut, pada pemilu legislatif 2009

2 - bawaslu.go.idbawaslu.go.id/sites/default/files/reformasi_birokrasi/Perbawaslu No... · 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PERAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF … · masing lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu belum berjalan cukup optimal sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang

2 · Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas ... 1) Nomor SOP, nomor prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan Perbawaslu No

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

UU Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilu