reformasi polri dalam penegakan hukum dan pelayanan publik
TRANSCRIPT
1
PENDAHULUAN
2
Korupsi merupakan wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif padamasyarakat. Perbuatan tercela ini merongrong demokrasi dan supremasi hukum,mengarah pada pelanggaran HAM, mendistorsi pasar, menurunkan kualitas hidup,memberikan ruang berkembangnya kejahatan terorganisir, dan terorisme tidak sajaterhadap perekonomian negara tetapi juga pada menurunnya Kamtibmas.
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, telah dinyatakansecara tegas oleh Presiden RI bahwa hukum harus ditegakkan, tidak boleh tebangpilih, hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan harus dapat memberikan efekjera kepada para pelaku. Penegakan hukum juga harus dapat memberikan rasakeadilan dan terwujudnya kepastian hukum, hal tersebut dengan ditetapkannyakebijakan pemerintah :
• Peraturan Presiden RI Nomor 55 tahun 2012, Tanggal 23 Mei 2012 tentang Strategi NasionalPencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan JangkaMenengah Tahun 2012-2014.
• Instruksi Presiden Ri Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan PemberantasanKorupsi Tahun 2015.
• Instruksi Presiden Ri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan PemberantasanKorupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017
REFORMASI BIROKRASI POLRI
POLRI TELAH MENCANANGKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI GUNA MEWUJUDKAN HARAPAN MASY MENJADI “POLRIYG DIPERCAYA, YG BERIKAN YAN PRIMA, MINIMAL ZERO COMPLAIN, MENJADIKAN POLRI UNGGUL DAN PROFESIONALBERLANDASKAN REVOLUSI MENTAL, MELALUI: BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL
PELAYANAN YANG CEPAT, TEPAT, AKURAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL, INFORMATIF DAN MUDAH DIAKSES
1. Kelembagaan2. Budaya Organisasi3. Ketatalaksanaan4. Regulasi5. SDMDgn Nilai Rata2 BAIK (3,63)
1. Organisasi2. Tata Laksana3. Peraturan Per-UU-an4. SDM Aparatur5. Pengawasan6. Akuntabilitas7. Pelayanan Publik8. Mindset/ Culturset
1. Mental aparatur2. Pengawasan3. Akuntabilitas Kinerja4. Kelembagaan5. Tata laksana6. SDM aparatur7. Peraturan Per-UU-an8. Pelayanan Publik
RBP Gel II Mendapat nilai 67,23 dr Kemenpan-RB7 Satker Zona Integritas WBK Ditlantas Sumsel, Resta Palembang, Res Aceh Besar, Res Cimahi, Res Dumai, Resta Pontianak
3
KEBERHASILAN WUJUDKAN APARATUR
POLRI BERSIH & BEBAS KKN
4
mendapat WTP dari BPK-RI sejak tahun 2013; mendapat skor Indeks Persepsi Korupsi(IPK) Polri sebesar 2,65 skala 4 dari KPK. Penilaian secara keseluruhan pada komponenhasil dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN mendapat nilai7,60 dari skala 10.
nilai hasil inovasi pelayanan publik bidang bantuan SAR, masuk dalam Top 99 Inovasi dari515 Inovasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Quick Wins Layanan Dasar Publik bidangpelayanan SSB, SKCK, Transparansi Penanganan Perkara terhadap kelengkapan datadukung mencapai nilai 99%.
Tahun 2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 65,10 kategori “B” peringkat 42 dari 82 K/Llebih tinggi jika dibanding dengan penilaian tahun 2013 dengan nilai 60,02 (CC). Tahun2015 penilaian AKIP Polri naik menjadi 68,04 kategori “Baik” peringkat 36 dari 77 K/L
INOVASI DLM BIDANG GAKKUM
& YAN PUBLIK
a. REKRUTMENT PERSONEL POLRI DAN PNS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN MINIMAL
ZERO GROWTH;
b. PERCEPATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SDM SERTA MODERNISASI TEKNOLOGI
KEPOLISIAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENERAPAN REFORMASI POLRI;
c. MENINGKATKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
d. MEMBANGUN SDM POLRI YANG PROFESIONAL MELALUI METODE SEKOLAH SAMBIL BEKERJA (OFF
CAMPUS) DI STIK-PTIK;
1. BIDANG PENGUATAN KAPASITAS DAN INTEGRITAS SDM POLRI
No Jenis Dik 2014 2015 2016
1. Pendidikan pembentukan 29.340 16.646 -
2. Dikbang Umum 3.508 1.621 1.445
3. Dikbang Spesialis 6.705 6.347 4.370
4. Sekolah Alih Golongan 5.000 3.148 -
5. Pelatihan 62.795 33.500 39.904
Jumlah 107.348 61.262 44.715
5
e. MELAKUKAN SERTIFIKASI TERHADAP KEMAMPUAN TEKNIS PROFESI KEPOLISIAN, MELALULI LEMBAGA SERTIFIKASI
POLRI (LSP) : PENGUJI SIM; PENERBIT STNK DAN BPKB; PENDIDIK POLRI; PENYIDIK LAKA LANTAS; PETUGAS PATROLI
DAN PENGAWALAN LANTAS; PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU.
f. MEWUJUDKAN TATA KELOLA ORGANISASI POLRI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI;
g. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN STANDAR PELAYANAN PRIMA PADA TINGKAT POLSEK, POLRES DAN POLDA DENGAN
MELENGKAPI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN PERALATAN (DSPP);
h. MEMBANGUN HUKUM KEPOLISIAN DI PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI ELEMEN PROLEGNAS BIDANG KEPOLISIAN SERTA
MEMFUNGSIKAN SEBAGAI PUSAT INFORMASI HUKUM KEPOLISIAN BAGI PELAKSANA TUGAS POLRI DI LAPANGAN
SERTA PUSAT PENELITIAN HUKUM INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA LAIN DI DUNIA;
i. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALISME ;
TUNJANGAN KINERJA DENGAN RATA-2 : 45,51 % DARI YANG DIUSULKAN POLRI
TUNJANGAN PERUMAHAN POLRI SEJUMLAH 576 UNIT PADA TAHUN 2016 (BARU TERPENUHI15,93 % DARI +/- 434.000
UNIT).
PROGRAM BPJS- KESEHATAN DANGAN TARGET 1,6 JUTA PERSONEL POLRI BESERTA KELUARGANYA.
j. MENYELARASKAN DAN MENGEFEKTIFKAN SECARA OPTIMAL KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN OLEH
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) GUNA MEWUJUDKAN APARAT POLRI YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL SERTA MENERAPKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) SECARA MAKSIMAL GUNA
MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN).
LANJUTAN ...
6
1. BIDANG PENGUATAN KAPASITAS DAN INTEGRITAS SDM POLRI
a. PENYEDERHANAAN MEKANISME PENERBITAN SIM, STNK, BPKB DAN SKCK DENGAN MENERAPKAN SISTEM ON LINE
DISELURUH SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
b. TERLIBAT AKTIF DALAM MEMBACK UP KEMENTERIAN KEUANGAN KHUSUSNYA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK;
c. MENGOPTIMALKAN PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 21 TAHUN
2013 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM DILINGKUNGAN POLRI;
d. MENGOPTIMALKAN PERAN DIVISI HUMAS SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA DILINGKUNGAN POLRI;
e. MELAKUKAN REVIEW PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN POLRI UNTUK LEBIH TRANSPARAN
DAN AKUNTABEL DENGAN MENERAPKAN E-PROCUREMENT MAUPUN E-CATALOG DAN BEKERJASAMA DENGAN LKPP;
f. DALAM UPAYA PENGENDALIAN GRATIFIKASI, MEMBENTUK UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA ITWASUM POLRI
PADA TINGKAT MABES POLRI DAN ITWASDA DITINGKAT POLDA SERTA MENERBITKAN SURAT EDARAN KAPOLRI
TENTANG MEKANISME PELAPORAN GRATFIKASI;
g. MENUGASKAN PELAKSANA FUNGSI RESKRIM UNTUK AKTIF MEMBERIKAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI SERTA
MEMBERIKAN ASISTENSI KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MAUPUN PEMERINTAH DAERAH GUNA PENCEGAHAN
KORUPSI;
h. MEMBUAT SYSTEM PENGENDALIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT UNTUK
MENGETAHUI PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN;
i. MENANDATANGANI BEBERAPA NOTA KESEPAHAMAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMBERANTASAN TIPIDKOR YANG
DILAKUKAN SECARA SINERGIS DALAM KERANGKA INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM;
2. BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
7
3. BIDANG PENEGAKAN HUKUM
8
Pada tahun 2014 jumlah kasus sebanyak 1.654 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 1.085 kasus atau
65,6% (melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 543 kasus atau 199,8 %). Sedangkan, pada tahun
2015 jumlah kasus sebanyak 1.816 kasus dan penyelesaian perkara sebanyak 1.021 atau 56,2 %, (melampaui
dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 898 kasus atau 113,6%). Keuangan Negara yang diselamatkan pada
tahun 2015 sebesar Rp. 437.066.578.685,00,-
Pada tahun 2016, (sampai dengan Triwulan III), Bareskrim Polri dan jajaran berhasil menangani jumlah tindak
pidana Korupsi sebanyak 1290 kasus dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 706 atau 54,7 % (target
sebanyak 908 kasus atau 77,8 %), dan uang Negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp.
218.299.616.336.-
THN TARGET SIDIK SELRA % %
1 2 3 4 5 (4:2) 6 (4:3)
2012 908 1176 657 72,4 55,9
2013 916 1399 975 106,4 69,7
2014 543 1654 1085 199,8 65,6
2015 898 1816 1021 113,6 56,2
2016 908 1290 706 77,8 54,7
4. BIDANG PELAYANAN PUBLIK
BEBERAPA STRATEGI YANG DILAKUKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PROGRAM PROMOTER KAPOLRI,
ANTARA LAIN :
1. MEMBANGUN BUDAYA PERILAKU ANTI KORUPSI PADA APARATUR YANG BERTUGAS PADA PELAYANAN PUBLIK:
SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN PADA DIKTUK, SERTA PELATIHAN REVOLUSI MENTAL
MENERAPKAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK SELURUH PETUGAS PADA FUNGSI YANG BERPOTENSI TERJADINYA
PERILAKU KORUPTIF.
MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MELALUI PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS DI 4 POLRES
(BANYUMAS, CIMAHI, PALEMBANG, DAN PONTIANAK).
PEMBINAAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA YANG MELAKUKAN KKN
2. MEMBANGUN SYSTEM PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT, LEBIH CEPAT, BEBAS CALO DAN
BERBASIS TI:
MELAKSANAKAN ANEV MENYELURUH TERHADAP DATA ENTRY PUSIKNAS DARI TK. MABES SAMPAI DENGAN TK.
POLRES
MENGEMBANGKAN E-POLICING
MERAMPUNGKAN LAYANAN PENDAFTARAN SIM BARU SECARA ONLINE DI SELURUH POLDA
MERAMPUNGKAN LAYANAN PERPANJANGAN SIM ONLINE PADA 72 KOTA
MENYUSUN BLUE PRINT LAYANAN HUKUM ONLINE
MENGEMBANGKAN PELAYANAN SKCK ONLINE KE SELURUH SATWIL
INVENTARISASI DAN EVALUASI PERKAP DAN SOP PELAYANAN PUBLIK AGAR BERORIENTASI KEPADA
LAYANAN YANG CEPAT
9
3. MENGHILANGKAN PUNGUTAN LIAR, PEMERASAN DAN MAKELAR KASUS DALAM PROSES PENYIDIKAN :
SOSIALISASI MELALUI BANNER, PAMFLET, SPANDUK, SELEBARAN TENTANG LARANGAN PUNGUTAN
LIAR, PEMERASAN DAN MAKELAR KASUS DALAM PROSES PENYIDIKAN
MEMBUKA AKSES KEPADA MASYARAKAT MELALUI “WEBSITE/PUBLIC COMPLAIN ONLINE” TENTANG
KELUHAN MASYARAKAT TERKAIT PROSES PENYIDIKAN (www.Itwasum.Polri.Go.Id)
MENINGKATKAN PENGAWASAN MELEKAT DAN PENGAWASAN STRUKTURAL DALAM PROSES
PENYIDIKAN
MENGHILANGKAN KECENDERUNGAN REKAYASA DAN BERBELIT-BELIT DALAM PENANGANAN KASUS
4. MEMPERKUAT KERJASAMA DENGAN PENGAWAS EKSTERNAL DENGAN EMI DAN IME :
MELAKUKAN PENDATAAN PERMASALAHAN / KOMPLAIN YANG DILAPORKAN OLEH PENGAWAS
EKSTERNAL
MENINDAKLANJUTI KOMPLAIN YANG DITERIMA DARI PENGAWAS EKSTERNAL SECARA TEPAT,
PROPORSIONAL, PROFESIONAL, DAN TUNTAS
MELAKUKAN KOORDINASI SECARA BERKALA DENGAN PENGAWAS EKSTERNAL
10
4. BIDANG PELAYANAN PUBLIK
LANJUTAN ...
RENCANA TINDAK LANJUT
INSTITUSI POLRI HARUS TETAP BERGERAK MENJADI LEBIH BAIK MELALUI ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI POLRI 2015-2019, YAITU :
11
Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental1
Penetapan Struktur Organisasi Polri yangefektif, efisien, dan akuntabel
3
Penguatan Sistem Manajemen SDM Polri yangtransparan, kompetitif, berintegritas dan berbasismerit system
5
Rekrutmen Anggota Polri Open Biddingdan Prinsip Betah
2
Penguatan Pelayanan Publik di PelayananTerpadu Satu Pintu
4
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik untukmengakselerasi peningkatan kualitas pelayananpublik
6
Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan IntegritasInstansi Pemerintah melalui evaluasi tingkatakuntabilitas kinerja, evaluasi terhadap unit kerjapelayanan yg telah mencanangkan Zona Integritas,serta penerbitan kebijakan tentang perjanjiankinerja dan pelaporan kinerja
7
INDIKATOR KEBERHASILAN
REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III
TAHUN 2016-2019
Indikator Baseline 2015 Target 2019
Opini WTP dari BPK Opini WTP Opini WTP
Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-5) 1 2
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (skor 1-5) 1 2
Nilai AKIP Skor 68,04 Skor 70
Penggunaan e-procurement 30% 80%
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Indikator Baseline 2015 Target 2019
Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) Skor 67,23 (B) Skor 70 (B)
Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (Skor 1-100) Skor 86 Skor 86
Indeks e-Government Polri (Skor 0-4) Skor 2,66 Skor 2,66
Birokrasi yang Efektif dan Efisian
12
Indikator Baseline 2015 Target 2019 Indeks Integritas Pelayanan Publik (Skor 0-10) Skor 7,22 Skor 8,5
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80% 90% Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik
(Zona Hijau)- 10 Satpas,
453 Yan SKCK
Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
13