reformasi birokrasi kepegawaian: membedah ruu aparatur sipil negara menuju profesionalisme...
DESCRIPTION
Disampaikan dalam Seminar Nasional Dewan Riset Daerah (DRD) Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, 24 September 2011TRANSCRIPT
Page 1
REFORMASI BIROKRASI KEPEGAWAIAN
Membedah RUU Aparatur Sipil Negara Menuju Profesionalisme
Birokrasi
Tri Widodo W. Utomo
Disampaikan dalam Seminar Nasional Dewan Riset Daerah (DRD) Kab. Kutai Kartanegara
Tenggarong, 24 September 2011
Pusat Kajian Manajemen KebijakanLembaga Administrasi Negara RI
Setting Empirik
Mengapa ASN?
Kontribusi ASN thd Profesionalisme Birokrasi
Rasionalisasi Pegawai
Sistematika Paparan
Netralitas Birokrasi
Budgeting Reform
Refleksi: Remunerasi & Moratorium
Kondisi Existing Manajemen SDM di Indonesia (inc. Kukar)
Jumlah pegawai melampaui kebutuhan.o Menimbulkan beban anggaran berlebih
persentase biaya mengikat semakin besar, biaya tidak mengikat semakin kecil;
o Mengarah terjadinya predatory-state mutu pelayanan publik makin menurun & kebangkrutan negara.
Distribusi pegawai tidak merata, baik distribusi kompetensi maupun berdasarkan wilayah & instansi.o Tenaga administratif melampaui tenaga
fungsional;o Penempatan di kota jenuh, di pinggiran masih
sangat kurang.
Gap: inflasi kuantitas vs. defisit kualitas.
KUKAR = 1 : 28 (17.947 : 505.380) Samarinda = 1 : 58 (10.437 : 603.312) Balikpapan = 1 : 76 (6.585 : 497.216) Indonesia = 1 : 50 (4,73 juta : 237 juta)
Rasio Jumlah Pegawai (PNS+Honor) dengan Jumlah Penduduk (Data 2009 dan Sensus 2010)
Kota Tasikmalaya, Klaten, Kota Bitung, Kota Padang Sidempuan, Sragen, Purworejo, Pemalang (70%)
Kulonprogo, Bantul, Kuningan, Kota Palu (71%) Simalungun, Agam (72%) Kota Ambon (73%) Karanganyar (75%) Lumajang (83%)
Jumlah Kab/Kota dengan biaya belanja 70% keatas (FITRA, 2011):
Diprioritaskan bagi yg melaksanakan tugas:1. Guru;2. Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;3. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan;4. Tenaga teknis yg bersifat operasional, bukan tenaga administrasi.
PP 48/2005 jo. PP 43/2007:Tenaga Honorer yg dibiayai secara tegas dalam APBD
No Kualifikasi Jumlah1 Tenaga Pendidik 2.9742 Tenaga Kesehatan 3073 Tenaga Penyuluh 1764 Tenaga Teknis 2105 Tenaga Administrasi 4.145
TOTAL 7.812
Pengangkatan Honorer sbg CPNS DI Kukar s/d 2009:
Mengapa ASN?
Birokrasi 2025
RUU ASN 2011Terwujudnya
Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Bureaucracy)
GD RBRM RB
Mengapa ASN?
Pintu masuk (entry point) untuk reformasi kepegawaian secara komprehensif.
Bagian dari reformasi sektor publik. Tanpa reformasi kepegawaian (civil service reform), maka reformasi birokrasi (administrative reform) dan reformasi kepemerintahan (governance reform) sulit diwujudkan.
Reformasi Kepegawaian = conditio sine qua non bagi reformasi sistem pemerintahan scr komprehensif.
Expected Contribution ASN thd Professional Civil Service
1. Rasionalisasi pegawai;
2. Netralitas Birokrasi.
Profesionalisme Birokrasi
3. Mendorong reformasi bidang lainnya: Budgeting Reform !!
Efisiensi Anggaran & Efektivitas
Tupoksi
RASIONALISASI PEGAWAI
Analog sektor privat: perlu ada kalkulasi antara Cost of Personnel dengan Profit (baca: kinerja organisasi atau outcomes bagi masyarakat) penambahan pegawai hanya dilakukan jika profit/outcomes meningkat.
Penerapan Manajemen Kinerja seleksi alam.
Strategi: o Perpindahan dari daerah surplus ke yg minus
pegawai.o Pensiun dini (bagi proporsi diatas 50%).o Pengaturan ulang BUP; percepatan bagi yg
tidak berprestasi atau non-job melampaui batas waktu.
o Perpanjangan Moratorium atau pengulangan setiap 3 th.
NETRALITAS BIROKRASI:
BirokrasiKelompok lain
KDH Legislatif
Pengusaha
ParpolKeluarga
Sumber Intervensi
NETRALITAS BIROKRASI:Pintu Intervensi = Ruang Korupsi
Penempatan pejabat: rekrutmen, mutasi & promosi.
Penyusunan anggaran: alokasi & distribusi.
Formulasi kebijakan: Perda2 pajak & retribusi atau bisnis para politisi.
Pengadaan barjas: tender, penetapan pemenang.
Pemilihan KDH: tim sukses, kepengurusan, kader/simpatisan, kampanye, “operasi subuh”, hari pencoblosan, dll.
NETRALITAS BIROKRASI: Interaksi Politik & Administrasi tidak bisa
dihilangkan sama sekali, mengingat birokrasi (administrasi negara) bukanlah konsep yg bebas nilai clear division is impossible (Colin Campbell 1983, Carl Friedrich 1965, Donald Kingsley 1944, Guy Peters 2001, Nelson Polsby 1984, Fred Riggs 1964, Herbert Simon 1976, James Svara 1998, dalam Dag Ingvar Jacobsen 2006).
Perlu keseimbangan peran & tanggungjawab. Sebab, too much control by politics will inevitably “produce evil rather than good” by fostering “inefficient administration” (Goodnow 1990, dalam Dunn and Legge Jr 2002).
Perlu penguatan sistem birokrasi yg relatif lebih tahan (immune) dari pengaruh / intervensi yg kurang positif self reinforcing system & early warning system.
Beban pembayaran GAJI:o Proporsi Belanja Rutin thd total APBN
meningkat dari 78,49% (2011) menjadi 80, 43% (2012).
o Termasuk di dalamnya komponen Gaji, meningkat dari 20,14% (2011) menjadi 22,61% (2012) atau sebesar Rp. 215,7 Triliun tidak termasuk DAU.
Beban pembayaran PENSIUN:o 2010–2014 PNS yg pensiun mencapai 2,5 juta
orang. Saat ini 2,43 juta orang. Jadi, 2015 jumlah pensiunan PNS akan mencapai 4,9 juta orang > jumlah total PNS 2011.
o Pembayaran pensiun 2010 berjumlah Rp 39 triliun. 2015 beban fiskal manfaat pensiun mencapai Rp 85-90 triliun, atau hampir ½ dana belanja pegawai yang tersedia.
BUDGETING REFORM
Beban pembayaran PENSIUN DINI:o Dengan asumsi bahwa pegawai yg tidak
produktif sebesar 60%, dan pensiun dini dilakukan bertahap terhadap 20% dari total pegawai, maka terdapat 940.000 pegawai yang akan di-PD-kan.
o Dengan asumsi bahwa kompensasi terendah sebesar Rp. 60 juta dan tertinggi Rp. 200 juta, maka dibutuhkan dana sebesar ± Rp. 100 T.
Kesimpulan: tanpa reformasi anggaran (budgeting system), mustahil reformasi kepegawaian dapat dilakukan secara optimal.
BUDGETING REFORM
Kebijakan Remunerasi dlm Perspektif Systems Thinking
FUNDAMENTAL SOLUTION
SYMPTOMATIC
SOLUTION
TIME
PER
FOR
MA
NC
E
Buruknya KinerjaPNS
PemberianRemunerasi
Beban APBN
PerubahanMind-Set
O
S
S
O
S
O
B1
B2
R3
Moratorium dlm Perspektif Adm. Negara
Selektif: o Masih dimungkinkan bagi jabatan fungsional.o Bagi daerah dengan belanja pegawai dibawah
50%.o Bagi daerah dengan rasio Pegawai : Penduduk
dibawah 50.
Momentum evaluasi total (rehat institusional).o Lakukan evaluasi & kajian komprehensif.o Susun perencanaan pegawai yg akurat.o Pemetaan kompetensi pegawai & kemungkinan
pengalihan kompetensi teknis/administratif menjadi fungsional.
Utk pemerintah pusat: peluang menyiapkan sistem yg lebih baik pada saat rekrutmen/seleksi yad (misal: CAT/Computer Assisted Test, MPP, dll).
Page 18
Terima KasihSemoga Bermanfaat …
Tri Widodo W. Utomo
Email: [email protected] Blog: http://www.triwidodowutomo.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/ HP: 08195034500