DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG

PERUBAHAN KINERJA DJBC

DALAM REFORMASI BIROKRASI DI DJBC

Diajukan oleh :

Nama : Muhammad Fajar Shidiq

Kelas : VIII-C

Nomor Absen : 16

NPM : 08460004645

Mahasiswa Program Diploma IV Keuangan

Spesialisasi Akuntansi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester

Mata Perkuliahan Manajemen Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja

Tahun 2009

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat kini tak lagi diam seperti dulu. Dulu masyarakat tidak memiliki

kebebasan dalam berpendapat dan demokrasi seakan hanya menjadi slogan saja.

Namun setelah pemerintahan Presiden Soeharto digulingkan, tabuh reformasi

digaungkan dan kehidupan demokrasi yang menjamin hak dari tiap warga negara

untuk berpendapat kini benar-benar menjadi komitmen.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya

melaksanakan perbaikan di segala lini birokrasi kepemerintahannya. Berbagai usaha

ditempuh oleh pemerintah demi mewujudkan suatu organisasi yang bersih dan

mengintegrasikan prinsip-prinsip good and clean governance di dalamnya. Usaha-

usaha juga terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang

melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebuah reformasi birokrasi

dicanangkan oleh pemerintah. Dan sebagai sebuah langkah awal pemerintah

menetapkan tiga pilot project reformasi birokrasi yakni Departemen Keuangan,

Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

2

Salah satu reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan adalah

reformasi di tubuh Direkorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC mengambil

fungsi sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan

industrial assistance. Masyarakat dan dunia usaha menjadi customer utama dari

institusi ini. Mereka butuh akan pelayanan publik, misalnya seperti pengurusan Angka

Pengenal Impor (API), pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC), pemberitahuan pabean, dan lain-lain. Dan menjadi kewajiban dari

pemerintah, dalam hal ini DJBC, untuk terus senantiasa memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan misi

yang diembannya yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada dunia usaha,

perdagangan, dan masyarakat..

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Tim Percepatan Reformasi

Birokrasinya melakukan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan sasaran. Salah

satunya adalah dengan membuat Kantor Pelayanan Utama yang modern. Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok dijadikan sebagai pilot project, seluruh

jajaran birokrasinya dirombak, dilakukan seleksi yang ketat bagi seluruh pegawai

yang akan ditempatkan di dalamnya. Sasaran strategisnya adalah untuk meningkatkan

pelayanan yang pasti, efisien, dan efektif melalui modernisasi sistem dan prosedur.

B. Pembatasan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam tulisan ini terbatas pada bagaimana

perubahan yang terjadi di lapangan dengan adanya reformasi birokrasi di DJBC di

tahun 2008 mengingat reformasi birokrasi ini baru mulai disosialisasikan dan

direalisasikan di pertengahan tahun 2007.

C. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan adalah studi literatur. Literatur diperoleh

penulis dari media cetak, media elektronik dan sumber-sumber referensi lainnya.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran secara

sederhana mengenai bagaimana sebenaranya pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk

melaksanakan reformasi di tubuh institusi kepabeanan Indonesia ini. Dan apa saja

pencapaian dan perubahan yang dihasilkan dengan adanya reformasi birokrasi ini.

Jika memang reformasi birokrasi membawa perubahan, perubahan seperti apa yang

dihasilkan.

4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63

Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini antara lain mengatur

mengenai dimensi mutu pelayanan publik, azas pelayanan publik, prinsip-prinsip

pelayanan publik, standar pelayanan publik, dan biaya pelayanan publik.

B. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Pedoman umum reformasi birokrasi digunakan sebagai acuan bagi

kementrian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program

reformasi birokrasi di lingkungan instansi masing-masing.

C. Prinsip-prinsip good governance.

Prinsip-prinsip yang ada dalam good governance menurut Masyarakat

Transparansi Indonesia meliputi:

1. Partisipasi masyarakat

2. Tegaknya supremasi hukum

3. Transparansi

4. Peduli pada stakeholders

5. Berorientasi pada konsensus

6. Kesetaraan

7. Efektivitas dan efisiensi

8. Akuntabilitas

9. Visi strategis

6

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Seringkali penetapan suatu langkah baru tidak disertai dengan komitmen untuk

melakukannya dengan konsisten. Seringkali undang-undang yang dibuat dengan

susah payah dan diawali dengan begitu banyak pertentangan mengenai untung dan

ruginya namun pada saat proses implementasi hanya mendapat nilai nol besar.

Indonesia merupakan negara dengan begitu banyak peraturan namun hanya sebatas

peraturan. Hanya sebatas hitam di atas putih saja, mungkin “lebih baik punya dari

pada tidak sama sekali.”

Begitupun dengan reformasi birokrasi ini. Peningkatan kinerja aparatur negara

menjadi salah satu titik tujuan dilakukannya reformasi birokrasi. Dengan reformasi

birokrasi ini diharapkan terjadi proses peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah karena kinerja pemerintah yang meningkat. Tolok ukur yang digunakan

oleh Departemen Keuangan adalah berakhirnya perilaku koruptif, termasuk suap-

menyuap, menunda-nunda pelayanan, serta tidak disiplin. Diharapkan reformasi

birokrasi dapat mengubah semua hal negatif menjadi sesuatu yang positif dan bernilai

tambah sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

7

Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah akankah reformasi yang

dilakukan di DJBC hanya sekedar hitam di atas putih saja. Karena tidak sedikit kita

mendapati berita di media massa mengenai pesimisme akan reformasi birokrasi ini.

Terlebih ketika muncul pemberitaan bahwa di Kantor Pelayanan Utama Bea dan

Cukai Tanjung Priok ternyata masih terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh

aparatur bea dan cukai. Reformasi birokrasi berjalan namun perilaku koruptif juga

masih berjalan sehingga masyarakat pun menjadi sangsi akan keberhasilan proses

reformasi birokrasi ini. Kinerja aparatur negara tetap menjadi pertanyaan masyarakat

apakah telah lebih baik atau justru sebaliknya.

Namun ada sebuah hal yang harus diperhatikan bahwa reformasi birokrasi

adalah sebuah proses dan bukan sebuah hasil. Dalam perjalanan menuju hasil yang

diinginkan tentunya akan terdapat hambatan, rintangan, anomali, dan sebagainya.

Seperti halnya dengan masih terjadinya perilaku koruptif tersebut. Reformasi

birokrasi tidak lantas akan memangkas habis semua praktik korupsi, namun prosesnya

secara berkesinambungan diharapkan muncul perubahan. Melalui pembangunan pilar-

pilar reformasi birokrasi secara konsisten diharapkan akan terwujud good corporate

governance dan peningkatan pelayanan publik.

Selain itu juga perlu digarisbawahi bahwa reformasi birokrasi bukan hanya

persoalan remunerasi saja. Karena banyak aspek yang dibangun dan diperbaiki dalam

konsep reformasi birokrasi itu sendiri sebagaimana tampak pada gambar III.1.

Gambar III.1 Pilar Reformasi Birokrasi

Pilar Reformasi Birokrasi

Penataan Organisasi Penyempurnaan

Proses Bisnis

Peningkatan Disiplin

& Manajemen SDM

Reformasi Keuangan Negara

Indikator Kinerja Utama

Remunerasi

Pelayanan Publik

Peningkatan Kinerja

Good Governance

Sehingga opini masyarakat yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi

sama dengan remunerasi adalah sebuah kesalahan. Remunerasi hanya merupakan

salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Bagian yang merekatkan tiga pilar utama

reformasi birokrasi. Dari pilar itu juga dapat dilihat adanya Indikator Kinerja Utama

(IKU). Indikator inilah yang akan digunakan untuk melihat apakah benar telah terjadi

perubahan yang positif dari kinerja para pegawai Departemen Keuangan termasuk

DJBC.

9

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai bagaimana

reformasi birokrasi dilaksanakan di DJBC dan perubahan apa saja yang terjadi di

tubuh DJBC dari reformasi birokrasi ini.

Dari roadmap Departemen Keuangan 2005-2009 permasalahan yang ada di

DJBC adalah:

1. Sistem dan prosedur pelayanan belum efisien

2. Sistem dan prosedur pengawasan belum efektif

3. Organisasi dan tatakerja DJBC belum mengakomodir tuntutan stakeholder

4. Profesionalisme dan integritas pegawai masih rendah

5. Sarana, prasarana, dan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung

sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai kurang memadai

6. Penyuluhan dan koordinasi dengan stakeholders belum efektif.

Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Tim reformasi birokrasi DJBC

membuat sebuah rumusan sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

10

Gambar IV.1 Driver Perubahan

DRIVER PERUBAHAN

- KINERJA DAN CITRA DJBC

- TUNTUTAN PENGGUNA JASA:

� KEPASTIAN HUKUM

� KEPASTIAN WAKTU

� KEPASTIAN BIAYA

KPU BC & KPPBC TIPE MADYA

SDM

• INTEGRITAS

• KOMPETENSI

• AKUNTABILITAS

SISTEM & PROSEDUR

- UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

- Inpres No. 3 / 2006tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi

- Good Governance

TUNTUTAN REPOSISI FUNGSI dan PERAN DJBC

- Fasilitasi Perdagangan

- Dukungan kpd Industri

- Penerimaan Negara

- Perlindungan Masyarakat

REMUNERASIORGANISASI

SOLUSI ?

• BUDAYA KERJA &

KEPEMIMPINAN

Dari gambar tersebut dapat dilihat rumusan solusi yang ditawarkan adalah

KPU BC dan KPPBC Tipe Madya. Tujuan KPPBC Utama adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai:

• Fasilitator Perdagangan

• Dukungan Industri

• Penghimpun Penerimaan

• Pelindung Masyarakat

2. Memberikan Pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan

berdasarkan “Good Governance”

3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja DJBC

4. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan

berdasarkan prinsip good governance.

2. Tercapainya pengawasan yang efektif

3. Tercapainya kantor pelayanan yang bebas KKN yang didukung oleh sumber

daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi

4. Terciptanya hubungan kemitraan dengan pengguna jasa

5. Terwujudnya pelayanan perijinan, fasilitas dan keberatan satu atap

6. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk

mendukung pelayanan dan pengawasan

7. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien

Lantas bagaimana solusi tersebut direalisasikan. Dari data yang diperoleh,

hingga akhir tahun 2008 DJBC telah memiliki delapan buah Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukai. Yakni KPU Tipe-A Tanjung Priok dan KPU Tipe-B Batam, dan enam

buah KPPBC yang direalisasikan di tahun 2008 dari target sebanyak enam buah

sebagaimana tampak dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Realisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Target 2008 6 KPPBC

Realisasi KPPBC Madya Cukai Malang

KPPBC Madya Pabean Perak

KPPBC Madya Cukai Kediri

KPPBC Madya Cukai Kudus

KPPBC Madya Pabean Belawan

KPPBC Madya Soekarno Hatta

Sumber: Sekretariat DJBC (Bagian Organisasi Tata Laksana)

B. Fakta Menarik Seputar Reformasi Birokrasi DJBC

Hal yang perlu disadari adalah ternyata terdapat fakta menarik mengenai

perubahan yang terjadi institusi DJBC dalam proses reformasi birokrasi. Fakta

tersebut saya peroleh dari data Indikator Kinerja Utama DJBC tahun 2008 dan media

massa elektronik.

Fakta yang pertama, pada Desember 2007 Hay Group, sebuah lembaga riset

dan konsultasi sumber daya manusia terbesar di dunia, melakukan survey di DJBC

untuk menilai kinerja Kantor Pelayanan Utama dan mengukur hal-hal lain yang

mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa. Survei dilakukan kepada para

pengguna jasa kepabeanan yang meliputi importir umum, importer produsen,

eksportir, PPJK, dan importir/eksportir. Berikut ini merupakan salah satu grafik hasil

surveinya.

Tabel IV.2 Persepsi Kepuasan Pengguna Jasa di KPU Tanjung Priok

Persepsi Kepuasan Pengguna Jasa di KPU Tanjung Priok (Sub Kategori)

Objects Pre Post Change

No unofficial fund to DGCE Employees - Pemeriksaan Fisik Barang 26.50 49.00 22.50

No unofficial fund to DGCE Employees - Perijinan dan Fasilitas 29.78 51.00 21.22

No unofficial fund to DGCE Employees - Audit 36.50 56.83 20.33

No unofficial fund to DGCE Employees - Penelitian Dokumen 30.87 50.67 19.8

Do not accept unofficial fund - Pegawai DJBC 29.55 48.67 19.12

Discipline - Pegawai DJBC 33.29 46.83 13.54

Simple & understandable - Pemeriksaan Fisik Barang 36.43 49.33 12.9

Toilet Facilitieas - Fasilitas Kantor 22.77 35.00 12.23

No unofficial fund to DGCE Employees - Pengembalian Bea Masuk 39.80 51.17 11.37

Clarity on time of audit completion – Audit 39.75 50.17 10.42

Sumber: Hay Group (Tim Reformasi DJBC)

Dari grafik di atas diketahui bahwa ada peningkatan kepuasan atas

pelayanan yang diberikan oleh DJBC melalui Kantor Pelayanan Utama-nya. Survei

tersebut dilakukan baik sebelum maupun sesudah implementasi Kantor Pelayanan

Utama. Peningkatan kepuasan tersebut menjadi salah satu indikasi adanya perubahan.

Kinerja aparat bea dan cukai dalam proses reformasi birokrasi memang benar telah

mengalami peningkatan.

Fakta yang kedua adalah mengenai pemberitaan negatif seputar DJBC di

media massa nasional. Dari Sekretariat DJBC (Bagian Umum) diperoleh data

sebagaimana tampak pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Jumlah Pemberitaan Negatif DJBC di Media Massa

Bulan Jumlah berita Berita negatif Persentase

Januari 61 1 1.64%

Februari 69 18 26.09%

Maret 39 9 23.08%

April 64 9 14.06%

Mei 51 10 19.61%

Juni 98 36 36.73%

Juli 54 10 18.52%

Agustus 63 12 19.05%

September #DIV/0!

Oktober #DIV/0!

November #DIV/0!

Desember #DIV/0!

Total 499 105 21.04%

Sumber: Sekretariat DJBC

Dari tabel di atas diketahui bahwa hingga bulan Agustus 2008, total pemberitaan

terkait dengan DJBC ada 499 buah berita. Dimana 21,04% merupakan pemberitaan

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa, hanya 20% pemberitaan di media massa yang

mengatakan bahwa bea cukai negatif. Yang menjadi permasalahan, angka ini belum

dapat dibandingkan karena belum data pembandingnya. Namun setidaknya dapat

diperoleh kesimpulan bahwa pemberitaan di media massa tidak melulu mengatakan

bahwa kinerja DJBC itu masih buruk.

Fakta menarik yang ketiga adalah reformasi birokrasi di Departemen

Keuangan khususnya di DJP dan DJBC mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indonesia (sumber: inilah.com). Dengan terdongkraknya IPK berarti persepsi dunia

internasional terhadap kinerja DJP dan DJBC menjadi semakin baik. Dan berdasarkan

data Transparansi Internaional, IPK Indonesia 2008 mengalami peningkatan sebanyak

0,3 poin menjadi 2,6 dibandingkan dengan IPK Indonesia 2007.

15

BAB V

SIMPULAN

Reformasi birokrasi tidak sama dengan remunerasi sebagaimana opini

publik yang berkembang yang mengatakan bahwa reformasi birokrasi hanyalah

remunerasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses pembangunan dengan tiga

pilar utama; penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan

disiplin dan manajemen SDM. Ketiga pilar tersebut direkatkan oleh remunerasi

sebagai penunjang suksesnya pembangunan. Tujuan dari reformasi birokrasi ini

adalah untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, professional, dan bertanggung

jawab serta menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat

memberikan pelayanan publik yang prima. Secara makro, keberhasilan kinerja

aparatur negara dalam reformasi birokrasi adalah percepatan menurunnya kemiskinan

dan pengangguran, serta meningkatnya kesejahteraan seluruh masyarakat (Asmawi

Rewansyah).

Opini negatif yang berkembang di masyarakat terjadi karena masyarakat

menilai reformasi birokrasi ini secara sempit. Reformasi birokrasi harus dipahami

secara komprehensif dan menyeluruh. Ia tidak terbatas hanya pada pemberian

remunerasi. Pemberian remunerasinya-pun bukan tanpa tujuan atau sekedar ingin

16

meningkatkan kesejahteraan pegawai. Namun ada tujuan dan sasaran yang lebih besar

di balik itu semua. Ada sesuatu yang ingin dibangun oleh Departemen Keuangan,

yakni good corporate governance dan pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi di DJBC dimulai dengan pembentukan kantor

Pelayanan Utama, sebuah solusi yang diharapkan dapat mengatasi seluruh

permasalahan yang dihadapi oleh DJBC. Dan beberapa fakta di lapangan juga

menunjukkan bahwa reformasi birokrasi (DJBC) sudah mulai memberikan

perubahan-perubahan yang positif, tercermin dari peningkatan kepuasan para

pengguna jasa layanan kepabeanan dan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi

Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi DJBC melalui Kantor

Pelayanan Utama-nya mulai menghasilkan peningkatan kinerja para aparat bea dan

cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Presentasi Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. 3 Desember 2008.

Bahan Presentasi Tim Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai. 25

September 2008

DJBC. 2008. Key Performance Indicator DJBC 2008.

Hidayat, Samsul. 2008. Dengan adanya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan

khususnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai telah mendongkrak Indeks

Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Inilah.com. 26 September 2008.

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/09/26/51881/indeks-persepsi-

korupsi-ri-terangkat/ (diakses 14 Mei 2009)

Masyarakat Transparansi Indonesia.

http://www.transparansi.or.id/good_governance/prinsip.html (diakses 14 Mei

2009)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Berpikir Hitam Putih. Majalah Layanan Publik

Edisi XXII Tahun IV 2008.

Tim Pusdiklat Pegawai. 2008. Bahan Diklat Prajab Golongan I dan II: Pelayanan

Prima. Jakarta