refleksi & pemahaman dasar pengintegrasian spp sppn_rapim
TRANSCRIPT
11/19/2013
(Sebagi Kerangka Acuan Kerja “Satu Perencanaan dan SatuPenganggaran” dalam Perluasan Program (2014-2015) dan Pasca
Program
Refleksi PelaksanaanPengintegrasian & Pemahaman DasarPengintegrasian SPP SPPN
1Bahan Raoimnas [email protected]
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Usulan Bupati untuk KPA 100 2 4
2 SK KPA tentang Satker Kabupaten 100 2 2
3 SK Bupati tentang PJOK dan UPK/UPKS 100 2 2
4 Dokumen APBD untuk DDUB 100 2 3
5 Dokumen NPUB
1. Tanda tangan Bupati 100 2 2
2. Tanda tangan Ketua DPRD 100 2 2
3. Tanda tangan Dirjen 100 4 4
KETERANGAN :
Fasilitasi / Penanggungjawab 3 = Korprov
Fasilitasi / Penanggungjawab 2 = Faskab Fasilitasi / Penanggungjawab 4 = RMC
PROSES DI KABUPATEN REGULER
STANDAR KINERJA TAHAPAN REGULER - KABUPATEN
PNPM MANDIRI PERDESAAN TH 2013
NO URAIAN TAHAPAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRESS MINIMAL ( % )
FasilitasiPenanggung
jawab
TAHUN 2013
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Progres Harus
selesai di TW I
11/19/2013 2Bahan Raoimnas
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Surat Penetapan camat DOK Reguler 100 1 2
2 Pencairan DOK Reguler KPPN 40 40 40 40 100 2 3
1 MAD Sosialisasi 100 1 1
2 Musdes Sosialisasi 100 1 1
3 Musyawarah Khusus Perempuan 40 100 1 1
4 Musdes Perencanaan 40 80 100 1 1
5 MAD Prioritas Usulan 40 100 1 1
6 MAD Penetapan Pendanaan 40 100 1 2
7 Musdes Informasi Hasil MAD 20 100 1 1
8 Surat Penetapan Camat Pendanaan 80 100 1 2
9 Pencairan dana DDUB dari kasda 60 80 100 2 3
10 Pencairan dana APBN dari KPPN 40 40 80* 80* 100 2 3
11 Musdes Serah terima 20 60 100 1 1
1 MAD Sosialisasi 100 1 1
2 MD Sosialisasi 100 1 1
3 Musyawarah Khusus Perempuan 100 1 1
4 Musrenbang Desa 100 1 1
5 Musrenbang Kecamatan (Penetapan Pendanaan) 100 1 1
6 Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan 40 100 1 1
7 Surat Penetapan Camat Pendanaan 100 1 2
8 Pencairan Dana DDUB dari Kasda 60 80 100 2 3
9 Pencairan dana APBN dari KPPN 40 40 80* 80* 80* 80* 100 2 3
10 Musdes Serah Terima 20 40 80 100 1 1
1 MAD Sosialisasi 100 1 1
2 Musdes Validasi dan Konfirmasi 40 100 1 1
3 MAD Penetapan Pendanaan 40 100 1 1
4 Musdes Informasi hasil MAD 30 70 100 1 1
5 Surat Penetapan Camat Pendanaan 100 1 2
6 Pencairan Dana DDUB dari Kasda 60 80 100 2 3
7 Pencairan dana APBN dari KPPN 40 40 80* 80* 80* 80* 100 2 3
8 Musdes Serah Terima 20 40 80 100 1 1
KETERANGAN :
Fasilitasi / Penanggungjawab 1 = FK Fasilitasi / Penanggungjawab 3 = Korprov * = Termasuk APBD
Fasilitasi / Penanggungjawab 2 = Faskab Fasilitasi / Penanggungjawab 4 = RMC
PROSES DI KECAMATAN STRATEGI NORMAL
PROSES DI KECAMATAN STRATEGI INTEGRASI
PROSES DI KECAMATAN STRATEGI OPTIMALISASI
STANDAR KINERJA TAHAPAN REGULER - KECAMATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN TH 2013
TAHUN 2013
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
PROSES DI KECAMATAN REGULER
NO URAIAN TAHAPAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRESS MINIMAL ( % )
FasilitasiPenanggung
jawab
PROSES DOK
11/19/2013 3Bahan Raoimnas
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 PenetapanPanduan tentang Kec partisipasi pilot
integrasi100 2 2
2 Penetapan Kecamatan partisipasi 100 2 2
3 Penyusunan PTO Integrasi 30 60 100 2 3
4 Assistensi PTO dengan satker Pusat 30 60 100 4 4
5 SK Bupati tentang penetapan PTO Integrasi 30 60 100 2 3
6 SK Bupati tentang satker Kabupaten 100 2 2
7 SK Bupati tentang PJOK dan UPK/UPKS 100 2 2
8 Dokumen APBD untuk DDUB 100 2 3
9 Dokumen NPUB
1. Tanda tangan Bupati 100 2 2
2. Tanda tangan ketua DPRD 100 2 2
4. Tanda tangan Dirjen 100 4 4
10 MAD Sosialisasi 100 1 1
11 Forum SKPD / Prioritas PNPM Integrasi 100 2 2
12 Musrenbang Kab / Penetapan PNPM Integrasi 100 2 2
13 Surat Penetapan Bupati Pendanaan Integrasi 100 2 2
14 Pencairan Dana DDUB integrasi dari kasda 100 2 3
15 Pencairan PNPM Integrasi dari KPPN 75 75 75 75 75 100 2 3
16 Musdes Serah Terima 20 40 80 100 1 1
17 Surat Penetapan kegiatan DOK Integrasi 100 2 2
18 Pencairan dana DOK Integrasi dari KPPN 100 2 3
KETERANGAN :
Fasilitasi / Penanggungjawab 1 = FK Fasilitasi / Penanggungjawab 3 = Korprov
Fasilitasi / Penanggungjawab 2 = Faskab Fasilitasi / Penanggungjawab 4 = RMC
STANDAR KINERJA TAHAPAN PILOT INTEGRASI
PILOT INTEGRASI
NO URAIAN TAHAPAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRESS MINIMAL ( % )
FasilitasiPenanggung
jawab
TAHUN 2013
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
PNPM MANDIRI PERDESAAN TH 2013
11/19/2013 4Bahan Raoimnas
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM PNPM
MPd
I. Skema Integrasi Surat Mendagri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 diperbarui No. 414.2/8513/PMD tanggal 17 Desember 2012.
II. Skema Optimalisasi Surat PMD Nomor414.2/4916/2009 tanggal 7 Des 2010 (TA. 2014 TIDAK DIPAKAI)
III. Skema RegulerSurat Mendagri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nop 2008
11/19/2013Bahan Raoimnas
I N O I N O
1 1 649 543 41 65 84% 6% 10%
2 2 683 598 41 43 88% 6% 6%
3 3 906 721 50 135 80% 6% 15%
4 4 1,016 1016 0 0 100% 0% 0%
5 5 708 593 42 73 84% 6% 10%
6 6 605 424 56 125 70% 9% 21%
7 7 579 0 579 0 0% 100% 0%
5,146 3,895 809 441 75.7% 15.7% 8.6%
Strategi Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2013
Prosentase KecNo. RMC Σ Kec
Strategi
Perencanaan
Total 7 RMC (1-7)11/19/2013 6
Bahan Raoimnas [email protected]
I N O I N O
1 1 Aceh 255 255 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
2 1 Sumatera Utara 297 191 41 65 64.3% 13.8% 21.9%
3 1 Riau 59 59 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
4 1 Kepulauan Riau 38 38 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
5 2 Sumatera Barat 141 141 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
6 2 Jambi 78 77 1 0 98.7% 1.3% 0.0%
7 2 Sumatera Selatan 117 82 0 34 70.1% 0.0% 29.1%
8 2 Bengkulu 82 81 0 0 98.8% 0.0% 0.0%
9 2 Lampung 143 110 30 4 76.9% 21.0% 2.8%
10 2 Bangka Belitung 15 0 10 5 0.0% 66.7% 33.3%
11 2 Banten 107 107 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
12 3 Jawa Barat 422 412 5 5 97.6% 1.2% 1.2%
13 3 Kalimantan Barat 140 137 1 2 97.9% 0.7% 1.4%
14 3 Kalimantan Tengah 124 35 10 79 28.2% 8.1% 63.7%
15 3 Kalimantan Selatan 104 86 6 12 82.7% 5.8% 11.5%
16 3 Kalimantan Timur 116 51 28 37 44.0% 24.1% 31.9%
17 4 Jawa Tengah 425 425 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
18 4 Daerah Istimewa
Yogyakarta 36 36 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
19 4 Jawa Timur 509 509 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
20 4 Bali 46 46 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
21 5 Nusa Tenggara Barat 64 64 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
22 5 Nusa Tenggara Timur 284 257 4 23 90.5% 1.4% 8.1%
23 5 Sulawesi Selatan 236 222 0 14 94.1% 0.0% 5.9%
24 5 Sulawesi Barat 48 48 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
25 5 Maluku 76 2 38 36 2.6% 50.0% 47.4%
26 6 Sulawesi Utara 127 74 36 18 58.3% 28.3% 14.2%
27 6 Sulawesi Tengah 150 115 7 28 76.7% 4.7% 18.7%
28 6 Sulawesi Tenggara 184 171 4 9 92.9% 2.2% 4.9%
29 6 Gorontalo 65 54 5 5 83.1% 7.7% 7.7%
30 6 Maluku Utara 79 10 4 65 12.7% 5.1% 82.3%
31 7 Papua 434 0 434 0 0.0% 100.0% 0.0%
32 7 Papua Barat 145 0 145 0 0.0% 100.0% 0.0%
5,146 3,895 809 441 75.7% 15.7% 8.6%Total 32 Provinsi
No. RMC Provinsi
Strategi Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2013
Σ Kec
Strategi
PerencanaanProsentase Kec
11/19/2013 7Bahan Raoimnas
KETERANGAN
<55 56-59 60-65 66-74 75-90SUDAH/ BLM
REVIEW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 RMC 1/ Jumlah Desa 3,316 3,316 37 35 736 907 1,601
2 RMC 2/ Jmlh Desa 3,316 3,316 37 35 736 907 1,601
3 RMC 3/ Jmlh Desa 3,316 3,316 37 35 736 907 1,601
4 RMC 4/ Jmlh Desa 7,389 7,389 1,158 34 16 48 1,398 3,667 2,199 3,809
5 RMC 5/ Jmlh Desa 2,714 2,714 8 600 1,146 960
6 RMC 6/ Jmlh Desa 3,554 3,554 49 45 885 1,380 1,195
Jumlah Total 23,545 23,545 38,052.94 34 176 206 5,091 8,915 9,157 3,809
Target Desa 61,598.00 61,598.00 -
% Capaian 38.22 38.22 -
NO RMC
RPJM DESA
SUDAH DITETAP
KAN
PERDES
NOMOR PERDES
DRAFT RANCAN
GAN
BELUM ADA
PENILAIAN
11/19/2013 8Bahan Raoimnas
SUDAH DITETAP
KAN SK
KADES
NOMOR SK
KADES
DRAFT RANCAN
GAN
BELUM ADA
<55 56-59 60-65 66-74 75-90
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 RMC 1/ Jumlah Desa 2,059 2,059 24 10 315 644 1,066
2 RMC 2/ Jmlh Desa 2,059 2,059 24 10 315 644 1,066
3 RMC 3/ Jmlh Desa 2,059 2,059 24 10 315 644 1,066
4 RMC 4/ Jmlh Desa 4,480 4,262 1,063 48 191 191 1,206 2,436 1,482
5 RMC 5/ Jmlh Desa 2,643 2,643 - 7 572 1,115 949
6 RMC 6/ Jmlh Desa 2,205 2,205 46 72 518 752 817
Jumlah Total 16,531 15,287 46,311 48 309 300 3,241 6,235 6,446
Target Desa 61,598.00 61,598.00
% Capaian 26.84 24.82
NO RMC
RKP DESA TA. 2013
PENILAIAN
11/19/2013 9Bahan Raoimnas
11/19/2013 10
Skenario Optimalisasi PNPM MPd dari pengalaman perencanaan tetapi hanyadipergunakan dalam strategi pencepatan penyerapan BLM (kondisi adhock)
Skenario/ Pelaksnaan Pengintegrasian PNPM MPd belum menjadi gerakanuntuk mendorong penyelarasan tiga perencanaan (teknokrasi, politik danpartisipatif),
Persyaratan pendukung partisipasi sebagai pernyaratan pengintegrasian belummenjadi bagian persyaratan pengintegrasian ( Review RPJMDes, RKPDes, Review Rentra Kewilahan sebagai inout usulan antar desa/ kawasan/ klaster dan Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang belum mendapatRegalitas Pemda,
Masih banyak Lokasi PNPM MPd belum mendapatkan dukungan kebijakanPerda/ Kebijakan Lokal terkait pengintegrasian (Perda Pembangunan Partisipatif, Swakeloa oleh Masyarakat dan Penyerahan Kewenangan),
Skenario pengitegrasian belum dilakukan penyelarasan dengan pendanaanswakelola oleh masyarakat dari APBD Kabupaten/ Replikasi atau AdopsiProgram model PNPM MPd
Masih sangat minim rintisan kegiatan yang berbasis antar desa/ antar wilayahpadahal kegiatan menjadi bagian dari pencapaian pembangunan yang berkeadilan, penyelarasan RTRW dan peka konflik,
Bahan Raoimnas [email protected]
11/19/2013 11
Dukungan pengaturan/ penataan ulang piranti lunak belum mendukungkebijakan Skenario Satu Perencanaan dan Satu Penganggaran yang dirumuskandalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dan Pendanaan Berbasis Desa/ ADD diperluas,
Proses pengintegrasian PNPM MPd yang mengandalkan pelaku dankelembagaan yang diprakarsai masyarakat dan yag mendapat dukungansepenuhnya oleh Pemda belum dilakukan secara terorganisir,
Upaya pengintegrasian perencanaan dan penganggaran untuk menjagakewibawaan program & integritas pelaku baru dilakukan dengan standarminimal dan juga belum dilakukan dengan supervisi dan sertifikasi sistematisdan terukur,
Pengintegrasian belum secara maksimal melakukan pelibatan/mengembangkan kerja sama dengan Pihak ke Tiga/ CSR,
Peran Tim Faskab dan Tim FK belum melakukan reposisioning peran (perankeprograman bergeser ke peren perencanaan dan penganggaran daerah)
Bahan Raoimnas [email protected]
TUJUAN Pengintegrasian Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif,
Mendorong penyelarasan Jaring Asmara DPRD dan penyusunan
Rencana Kerja SKPD dengan hasil Musrenbangkec,
Mendorong kebijakan penyelarasan perencanaan rencana
kegiatan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dan block grand
Desa/ADD
Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan dan
merumuskan kegiatan strategis berbasis klaster/ kawasan,
Meningkatkan kapasitas kelembaga kemasyarakatan dan
pemerintahan lokal dalam pengelolaan perencanaan.11/19/2013 12
Bahan Raoimnas [email protected]
LATAR BELAKANG (I)MENGAPA PERLU PENGINTEGRASIAN ?
SETIAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MEMILIKI MEKANISME PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN SENDIRI-SENDIRI;
SETIAP LEMBAGA DONOR MEMILIKI NAMA PROGRAM SENDIRI-SENDIRI DENGAN MODEL PENDEKATAN YANG JUGA BERBEDA;
SETIAP DEPARTEMEN/LPND MEMILIKI NAMA PROGRAM SENDIRISENDIRI DENGAN MODEL PENDEKATAN YANG JUGA BERBEDA;
KEBIJAKAN/REGULASI PERENCANAAN YANG TELAH ADA DIABAIKAN/ TIDAK DIPAKAI SEBAGAI DASAR RUJUKAN
SEMUANYA TIDAK MENGIKUTI MEKANISME REGULER ! !
11/19/2013 13Bahan Raoimnas
Teknokratis,
Politis
Partisipatif
MENGAPA HARUS PENGINTEGRASIAN ?
Kata Kunci: KETERPADUAN, SINGKRONISASI
KESELARASAN
PENGALAMANPENGALAMAN
TERBAIK PPK-PNPMPPKP-NPM & P2SPP(BEST PRACTICES)
PENGENGUATANPROSES REGULER
AGAR
LEBIH EFISIEN, LEBIH EFEKTIF, LEBIH
TERPADU, LEBIH SELARAS DAN
BERKESINAMBUNGAN
LATAR BELAKANG (II)MENGAPA HARUS PENGINTEGRASIAN ?
11/19/2013 14Bahan Raoimnas
11/19/2013 16
Latar Belakang PNPM MPd Integrasi
Program PNPM MPd Integrasiupaya mengintegrasikanpengelolaan pembangunanpola PNPM MPd ke dalamsistem reguler
Mendorong penyelarasanperencanaanteknokratis, politisdengan partisipatif
Memiliki dua agenda besarpeningkatan kapasitas masyarakat& pemerintahan lokal dalampenyelenggaraan pembangunanberbasis CD/Pemberdayaan
SKENARIO Pengintegrasian SPP SPPN
Bahan Raoimnas [email protected]
11/19/2013 17Bahan Raoimnas
KERANGKA KERJA (II)
PEMERINTAH
• PenguatanKomitmen
• ReorientasiKebijakanPembangunan
MASYARAKAT SIPIL
• MembangunKesadaran Kritis
• PeningkatanKapasitas
MASYARAKAT POLITIK
• Keberpihakankepada Rakyat
• DukunganRegulasi
11/19/2013 18Bahan Raoimnas
11/19/2013 19
STRATEGI
• Mendorong Efektivitas Pelaksanaan Regulasi
(Peraturan);
• Menyatukan & Menguatkan Mekanisme Reguler;
• Mendorong adanya perumusan isu strategis
pembangunan partisipatif;
• Menegaskan Arah/Orientasi Aksi secara menyeluruh:• Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk Penguatan
Komitmen & Mendorong Reorientasi Kebijakan untuk
Penguatan Pembangunan Berbasis CD
• Masyarakat Sipil diorientasikan untuk Membangun Kesadaran
Kritis & Peningkatan Kapasitas
• Masyarakat Politik diorientasikan untuk Meningkatkan
Keberpihakan pada Rakyat & Memberikan Dukungan
Regulasi;
• Mendorong adanya rumusan isu srategis Satu
Perencanaan Satu Penganggaran Berbasis Pagu Indikatif
dan PendanaanDesa/ Swakelola Masyarakat
• Reorientasi pelatihan Konsultan dan FasilitatorBahan Raoimnas
REGULASI PENDUKUNG PENGINTEGRASIAN SPP SPPN (I)
UUD Tahun 1945,
UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun 2004,
UUPemerintahan Daerah Nomor. 32 Tahun 2004,
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah,
PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Kepres RI No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) sebagaimana Kepres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 dariPerubahan Pertama,
Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentangProgram Pembangunan yang Berkeadilan,
2011/19/2013Bahan Raoimnas
REGULASI PENDUKUNG PENGINTEGRASIAN SPP SPPN (II)
Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang PedomanPendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk PenanggulanganKemiskinan,
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah,
Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor-PER 66/PB/2005 tentang MekanismePelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai surat Menteri DalamNegeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010,
Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan sesuai surat Menteri DalamNegeri nomor : 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010,
Panduan Pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP SPPN TA. 2013, Nomor414.2/7735/PMD tertanggal 7 Nopevember 2012,
11/19/2013 21Bahan Raoimnas
KEBIJAKAN PERENCANAAN
PROGRAM PNPM MPd
I. Skema Integrasi Surat Mendagri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal18 Mei 2010 diperbarui No. 414.2/8513/PMD tanggal 17 Desember 2012.
II. Skema Optimalisasi (TA. 2014 TIDAK DIPAKAI)Surat PMD Nomor 414.2/4916/2009 tanggal 7 Des 2010
III. Skema RegulerSurat Mendagri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal5 Nop 2008
11/19/2013 22Bahan Raoimnas
11/19/2013 23
Musrenbang
Kabupaten
FORUM
SKPD
Input:
Desain dan
Detil RAB
Input:• Pelatihan OJT
TPU
• Penulisan Usulan
• Pembentukan Tim
Verifikasi
• Verivikasi Usulan
• Seluruh RKPDes
N+0 & N+1 harus
sdh dituliskan dlm
proposal usulan
kegiatan
• Keterwakilan/
Utusan Warga
Masyarakat (L/P)
SKEMA ALUR INTEGRASI
PNPM MPd INTEGRASI SPP SPPN PADA PELAKSANAAN MUSRENBANG
LOKAKARYA
SKPD
SEMILOKA/ HEARING
DPRD
REKAP
USULAN UPT KECKONSULTASI
USULAN SKPD
MUSRENBANGDES = MUSDES II• PKD=Pegas Kelompok (Muspok), Klp.Perempuan (MKP)
dan Dusun (Musdus)
• Evaluasi RPJM Desa-RKP Des N+0=MDST
• Reviw RPJM Desa dan memetik RKPDes
N+1=Pemeringkatan Usulan Kegiatan Desa
• Prinsip Partisipatif, Terbuka, Demokratis, dan
Transparan untuk Seluruh Warga Desa
M A D - I
Sosialisasi/Refle
ksi Integrasi
MUSDES I
Sosialisasi/Refleksi
Integrasi dan
Persiapan/Pra
Musrenbangdes
M A D - II Prioritas
Usulan
=
Musrenbang
Kecamatan
M A D - III
Penetapan
Pendanaan
MUSDES III
Sosialisasi
Keputusan dan
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Kegiatan RKP/ PNPM
Mandiri PerdesaanMusrenbang
Provinsi
Musrenbang
Nasional
Input:
Input: Desain dan Detil RAB RKP N+0 & N+1
Input:Pelaksanaan LKPj
Kades/ MDST
Bahan Raoimnas [email protected]
11/19/2013 24
Kegiatan PNPM MPd
Perencanaan dengan pendekatan tiga (3) skenario (normal, optimalisasi dan integrasi), Penguatan Kapasitas masyarakat, Fasilitasi Penyunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes Integrasi Perencanaan Horisontal (Basis Kecamatan) Badan Kerjasama Desa (BKAD) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) Pendukung Program PNPM MPd
Kegiatan PersiapanPNPM MPd
Integrasi SPP SPPN
Tahap Preparasi Integrasi (Data Dasar) Penyiapan Tim dan Pendanaan Daerah Sosialisasi PNPM Integrasi SPP SPPN Penyusunan dan Penetapan Pedoman Umum (Pedum) Pembangunan Partisipatif dan/PNPM MPd Integrasi SPP
SPPN Preparasi di kecamatan non PNPM MPd dan Kecamatan PNPM MPd Penentuan Alokasi DOK PNPM MPd Integrasi SPP SPPN, Pelatihan Setrawan/ pejabat Kabupaten & Kecamatan Mekanisme Pengalokasian Dana dalam Skenario PIK & Block Grand Desa Pelatihan Pelaku Masyarakat & Pemdes Pelaksanaan Musrenbang Desa (Penyusunan/Review RPJM Desa) Ruang Belajar Masyarakat dan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) Pendukung Pengintegrasian,
Kegiatan Lain yang Mendukung Pengintegrasian:- Lokakarya SKPD- Semiloka DPRD- Hearing DPRD- SK Bupati tentang Tatacara Pengelolaan Musrenbang Kab & Kec, dan berbagai kegiatan pendukung (Forum SKPD)- Perda Perencanaan Pembangunan Partisipatif- Perda/Perbub Penyerahan Kewenangan- Perda/ Perpub Swakelola- Perda/ Perbub Kerjasama Desa/ BKAD
KegiatanPemantapan PNPM
MPd INTEGRASI SPP SPPN
Sertifikasi Dokumen RKP dan RPJMDes Penguatan Musrenbang Reguler Pelaksanaan Regulasi Perda (Partisipatif, Penyerahan Urusan dan Swakelola) Penguatan Pelaksaan Pagu Indikatif Kecamatan & Block Grand Desa, Supervisi Pelaksanaan Pengintegrasian Evaluasi & Rekomendasi KPI PNPM Integrasi SPP SPPN
Skema Alur Persiapan PNPM MPd ke PNPM MPd Integrasi SPP SPPN
Sken
ario
PN
PM
MP
dd
alam
Pen
gin
tegr
asia
nSP
P S
PP
N 2
01
4
Bahan Raoimnas [email protected]
11/19/2013Bahan Raoimnas
DESA
ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
MUSREMBANG KABUPATEN RKPD KUA PPAS RKA RAPBD
FORUM SKPD
KABUPATE
N
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
MD-1
MUSREMBANG DESA
PENGADAAN BARANG DAN
JASA
PERSIAPAN PELAKSANAAN (N)
DOKUMEN SPPB(N)
PELAKSANAANTahap-3 (N)
PELAKSANAAN Tahap-1 (N) MD-3
SERTIFIKASI SERTIFIKASI
MUSDUS/PAGAS/ PKD/Review RPJMDes( N+1)
MD-2
MDKP
MD-4 MD-5
DUSUN
PELAKSANAAN
Tahap-2 (N)
SERTIFIKASI
MKP
MUSREMBANG KECAMANTAN
MAD-1
FASILITASI USULAN BERBASIS
KEWILAYAHAN
MAD-3
DESAIN RAB( N+1)
MAD-2
PENULISAN USULAN
N+1
KECAMATAN
VERIFIKASIUSULAN
N+1
Penguatan Kapasitas Masyarakat Kelembagan Lokal,
RPJMDes dan RKPDes sebagai Basis Perencanaan
Skenario Persiapan PNPM MPd ke dalam PNPM MPd Integrasi SPP SPPN,
Kerja Kerja Sama Desa & BKAD
Pagu Indikatif (PI) & Pendanaan BerbasisMasyarakat/ADD Diperluas/ Swakelola olehMasyarakat
Teknikal Asisten dan Forum Gabungan SKPD
Dukungan Regulasi Pemda dan DPRD
Satu Perencanaan dan Satu Penganggaran11/19/2013 26Bahan Raoimnas
Penguatan MusrenPenguatan RPJMDes & RKPDesPenguatan Manajemen Pemerintahan Desa
Rentang Pengendalian Perencanaan & PelaksanaanPenguatan Kerjasama Desa
Penguatan Forum MusrenPenguatan Tim Delegasi Kec.Rentra Kecamatan
Penguatan Forum KonsultasiPenguatan Forum Gabungan
Penguatan Forum MusrenPenguatan Tim Delegasi Kab
Kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID), Perdes RPJMDes & Swakelola
Kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)
Kebijakan Pagu Indikatif Sektoral & Tehnical Asisten SKPD (Kec & Desa)
Perda (Partisipatif, Swakelola & Penyerahan Urusan
Kebijakan Kerjasama Desa & Pengendalian di Kecamatan
SKPD
Desa(Masyarakat)
Kecamatan
Kabupaten
AntarDesa
DUKUNGAN REGULASI DPRD
PENGUATAN KAPASITAS
PROSES PERENCANAAN
PROSES SATU PERENCANAAN & SATU PENGANGGARAN
Keterangan: ................... : Hubungan proses secara tidak langsung _________ _: Hubungan proses langsung
11/19/2013 27Bahan Raoimnas
Penyempurnaan & Penetapan Rancangan
RKPD
Musrenbang Kabupaten Tahunan
Forum SKPD (TA dan Gabungan)
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Usulan Kegiatan Masyarakat Desa
Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan
Rancangan renja SKPD
Hasil Musrenbang Tahunan
PERBUP RKP
Rancangan Awal Renja SKPD
Rancangan RKPD
Review RPJMDes &RKPDes
Review PKD & PPD
Kerja Sama Antar DesaBKAD
NOTA Kesepakatan Pagu Indikatif
SKEMA ALUR PELAKSANAAN PAGU INDIKATIF
11/19/2013 28Bahan Raoimnas
Penyelenggaraan Workshop Sosialisasi dan Evaluasi Program Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jejaring SKPD, Workshop Forum Konsultasi SKPD, Hearing DPRD, Penyusunan/ Pemantapan Perda Pembangunan Partisipatif, Penyusunan/ Pemantapan Perda Swakelola, Penyusunan/ Pemantapan Perda Penyerahan Kewenangan &
Urusan, Penyusunan/ Pemantapan Perda Perlindungan dan Pelestarian Aset, Penyusunan/ Pemantapan Perda Kerja Sama Desa, Kebijakan Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang, Penyusunan Perdum Penyenggaraan Musrenbang, Penyusunan Kebijakan/Nota Kesepakatan Bupati & Dewan tentang
Pagu Indikatif & Swakela Masyarakat, Penyusunan Pedum Pembangunan Partisipatif
PENINGKATAN DUKUNGAN & KAPASITAS PEMDA & DPRD
11/19/2013 29Bahan Raoimnas
SASARAN LANGSUNG PROGRAMMeningkatnya Kapasitas pelaku
KPMD, KTD, Kades, BPD, LPMD, Tim 11, Tim Pemandu dan
Tim Delegasi Musrenbang tentang Pengintegrasian SPP
SPPN,
Meningkatnya kualitas Review/ sertifikasi RPJMDes dan
RKPDes & manajemen pemerintahan desa,
Meningkatkan dan mengembangkan Kerjasama Desa,
Meningkatnya kualitas Musrenbang,
Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran
Pagu Indikatif (PI) & Swakelola Masyarakat
Meningkatnya keselarasan Jaring Asmara,
Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah,
Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil
Musrenbangkec
Meningkatnya peran DPRD dalam melakukan pengendalian &
pembuat kebijakan,
Meningkatnya dukungan Regulasi/Peraturan daerah ,11/19/2013 30Bahan Raoimnas
RINCIAN KEGIATAN DESA
Persiapan Sosial Musrenbang (Input Utama RPJMDes & RKPDes,
Musrenbang Desa Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Dukungan Pemerintah Desa
RINCIAN KEGIATAN KECAMATAN Persiapan Musrenbangkec, Musrenbang Kecamatan Penrumusan Hasil Musrenbang Kecamatan Penguatan Kerja Sama Desa
11/19/2013 31Bahan Raoimnas
Persiapan Forum Gabungan SKPD Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Forum Gabungan Peningkatan Kapasitas SKPD
RINCIAN KEGIATAN FORUM SKPD
RINCIAN KEGIATAN MUSRENBANGKAB Persiapan Musrenbangkab Pelaksanaan Musrenbangkab Perumusan Hasil Musrenbang, Peningkatan Kapasitas Musrenbang
11/19/2013 32Bahan Raoimnas
Peningkatan Kapasitas Tingkat Nasional
Pemerintahan Lokal
Peningkatan Kapasitas Tingkat Nasional
Fasilitator/Konsultan
Perluasan Dukungan terhadap Program
Penataan Skema Penyaluran Dana
Penataan Manajemen Program
Penyediaan Piranti Lunak Program
PENINGKATAN DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT
11/19/201333
Bahan Raoimnas [email protected]
Skenario Tahapan atau Siklus Perencanaan N-1 (Kepentingan Program dan N+1 untuk Reguler atauN+untuk Progran untuk lokasi lebih 1 tahun,
Evaluasi Keberadaan BPD, Kades, Tim 11, KPMD, Tim Pemandu dan Tim Delegasi tingkatDesa telah dilatih Pengintegrasian SPP SPPN,
Evaluasi Keberadaan Kader Teknik Desa (KTD) telahmendapat Penguatan Dasar Dasar Teknik & Pengintegrasian SPP SPPN,
Review RPJMDes dan RKPDes Minimal Nilai 60, Sertifikasi Dokumen RPJMDes dan RKPDes oleh
Bappeda/ Kebijakan Pemda,
11/19/201334
Bahan Raoimnas [email protected]
Skenario Tahapan atau Siklus Perencanaan N-1 (Kepentingan Program) dan N+1 untuk Reguler atauN+untuk Progran untuk lokasi lebih 1 tahun di seluruhdesa/ tingkat kecamatan,
Evaluasi KeberadaanSetrawan, Camat, BKAD, Tim Verifikasi, Tim Pemandu dan Tim Delegasi Kec. telah dilatih SPP SPPN,
Review RPJMDes dan RKPDes Minimal Nilai 60 seluruh desa/Kec.,
Evaluasi & Sertifikasi Dokumen Rentra KewilayahanKecamatan oleh Bappeda/ Kebijakan Pemda,
11/19/201335
Bahan Raoimnas [email protected]
Skenario Tahapan atau Siklus Perencanaan N-1 (Kepentingan Program) dan N+1 untuk Reguler atau N+untukProgran untuk lokasi lebih 1 tahun di seluruh desa dalambasis Kabupaten
Evalusi Pelaksanaan Lokakarya SKPD dan Hearing DPRD telah membahas dan memutuskan kebijakanPengintegrasian SPP SPPN,
Forum Konsultasi Berperan dalam Dukungan Teknis UsulanPartisipatif
Evaluasi Keberadaan Setrawan Kab, Tim SKPD, Tim Pemandu, Tim Delegasi dan Tim Verifikasi Kabupatentelah dilatih Pengintegrasian SPP SPPN,
11/19/201336
Bahan Raoimnas [email protected]
Review RPJMDes dan RKPDes Minimal Nilai 60 seluruh desa dalam Basis Kabupaten,
Dukungan atau pemantapan kebijakanPemda: Perda (Pembangunan Partisipatif, PenyerahanKewenangan, Swakelola), Kebijakan PIK danPedum Musrenbang dan kebijakanpendukung lainnya telah mengakomudirprinsip-prinsip PNPM MPd Integrasi/ Pengintegrasian SPP SPPN,
11/19/201337
Bahan Raoimnas [email protected]