rancangan’teknokratik’rpjmn’2015f2019’ · 3. 3.pendidikan& 4. keamanan&& 5. ......
TRANSCRIPT
Oleh: LUKITA DINARSYAH TUWO
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas
Disampaikan dalam acara: Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebagai Masukan Rancangan Teknokra>k RPJMN 2015-‐2019
Padang, 17 Februari 2014
RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-‐2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA PAPARAN
q RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional § Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional § RPJMN 2015-‐2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-‐2025 § Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan
perencanaan pembangunan
q Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
q Review Beberapa Indikator Pembangunan
q Tantangan Pembangunan Nasional q Arah Kebijakan Pembangunan q Sasaran Pembangunan
Slide - 2
RPJMN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 3
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Diacu Diperha(kan Diserasikan melalui MUSRENBANG
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
Renstra KL Renja -‐ KL
RAPBN
RKA-‐KL
APBN
Rincian APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM Daerah RPJP
Daerah RKP Daerah
Renstra SKPD Renja -‐
SKPD
RAPBD
RKA -‐ SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pemerintah
Daerah
Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Mee2ng)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)
Slide - 4
Visi Pembangunan 2005-‐2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
RPJMN 2015-‐2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-‐2025
Slide - 5
(UU 17 TAHUN 2007)
KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN
Slide - 6
Rancangan Teknokra[s RPJMN
2015-‐2019
Rancangan RPJMN
2015-‐2019
Rancangan Akhir RPJMN
2015-‐2019
Visi – Misi Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet
Arahan RPJPN 2005-‐2025
Isu Strategis Jangka Menengah 2015-‐2019 (background studies)
Evaluasi RPJMN 2010-‐2014
Aspirasi Masyarakat
RPJMN : Menjabarkan Visi – Misi Presiden Terpilih Ke Dalam
Berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan
Slide - 7
RPJMN 2015-‐2019 : 1. Prioritas Nasional 2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional 3. Dukungan Mekanisme Implementasi : -‐ Kerangka Regulasi -‐ Kerangka Kelembagaan -‐ Kerangka Pendanaan 4. Pembangunan Bidang-‐bidang 5. Pembangunan Wilayah
Visi – Misi Presiden terpilih
Arahan RPJPN 2005-‐2025
§ Penyusunan Background Studies : iden>fikasi isu-‐isu strategis jangka menengah 2015-‐2019
§ Penyusunan Rancangan Teknokra[k RPJMN 2015-‐2019
§ Rancangan Awal RPJMN 2015-‐2019
§ Rancangan Akhir RPJMN 2015-‐2019
Januari 2013 – Desember 2013 Januari 2014 – Agustus 2014
mulai November 2014
Januari 2015
à
à
à
à
AGENDA PENYUSUNAN RPJMN 2015-‐2019
Slide - 8
KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN
RPJMN 2015-‐2019
Slide - 9
Bac
kgro
und
Stud
ies
SD
A S
DM
IP
TEK
*Sumber UU 17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-‐2025
EVALUASI RPJMN 2
MASUKAN STAKEHOLDERS
1. S o s i a l Budaya dan Ke h i d u p a n Beragama
2. Ekonomi 3. Iptek 4. Sarana dan
Prasarana 5. Politik 6. Hankam 7. Hukum dan
Aparatur 8. Wilayah dan
Tata Ruang 9. SDA dan LH
9 Bidang:
PEMBANGUNAN BERDAYA SAING,
INKLUSIF, BERKELANJUTAN &
BERKEADILAN
Pengarusutamaan
Tantangan & Kendala
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Aspek Sosial 1. Pemerataan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Keamanan 5. Perumahan 6. Kependudukan
Aspek Ekonomi 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan
Produksi 3. Ketahanan Pangan 4. Ketahanan Energi 5. Infrastruktur/
Konek>vitas
Aspek Lingkungan 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Air Bersih 5. Keaneka-‐ragaman
Haya>
Aspek Kelembagaan 1. Kerangka
Kelembagaan 2. Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Framework for Construc(on of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG dan Post-‐2015 Development
Agenda Tata Kelola dan
Pemberantasan Korupsi Ekonomi Hijau Lingkungan dan Keanekaragaman Haya[
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun Menjadi Keharusan
Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seper> pilar sosial dan ekonomià ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial
Slide - 11
KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT)
Keluar dari MIT Jangka Panjang : Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT Tidak boleh meleset masa 5 tahun Ke depan.
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Polhukam Ekonomi Kesra Lingkungan
- Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi
- RB - Tertib hukum - Anti korupsi - Demokrasi - Stabilitas DN
Daerah
- Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan -Employment - BPJS
- Pengelolaan SDA dan biodiv -Kelautan - Mitigasi adaptasi PI
- Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi
Kerangka Pendanaan : APBN dan Non
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan
• Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri
Delivery Mechanism
Slide - 12
REVIEW BEBERAPA INDIKATOR PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 13
PROYEKSI PENDUDUK 2010-‐2035
Parameter 2010 2015 2020 2025 2030 2035 TFR 2,49 2,37 2,26 2,14 2,03 1,93 IMR 29,3 26,0 23,8 22,4 21,5 21,0 Usia harapan hidup (tahun)* 70,1 70,9 71,5 72,0 72,2
Pertumbuhan Penduduk (%)* 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6
Jumlah Penduduk (juta) 238,5 255,5 271,1 284,8 296,4 305,6
Usia 0 – 14 (%) 28,6 27,3 26,1 24,6 22,9 21,5
Usia 15 – 64 (%) 66,5 67,3 67,7 67,9 68,1 67,9
Usia 65+ (%) 5,0 5,4 6,2 7,5 9,0 10,6
Usia 60+ (%) 7,56 8,49 9,99 11,83 13,82 15,77
Rasio Ketergantungan (%) 50,5 48,6 47,7 47,2 46,9 47,3
Keterangan: UHH dan LPP merupakan angka rata-‐rata adalam 5 tahunn terakhir tahun rujukan Slide - 14
Pertumbuhan penduduk masih cukup [nggi namun rasio ketergantungan semakin mengecil (Bonus Demografi)
BONUS DEMOGRAFI (BD) DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
• BD dimulai sejak 2012, titik terendah rasio ketergantungan terjadi 2028-‐2031.
• Potensi BD: meningkatnya angkatan kerja usia produktif, disertai tabungan masyarakat à sumber pertumbuhan ekonomi.
BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama: – Peningkatan kesehatan
– Pendidikan dan pengembangan keterampilan
– Pengendalian laju pertumbuhan (KB)
– Kebijakan ekonomi yang mendukung Dleksibilitas tenaga kerja dan pasar, keterbukaan perdagangan dan saving
Windows of Opportunity
Slide - 15
INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SMA SMK SMA SMK
Public Private
stude
nts
StudentTeacher Ratio
StudentClassroomRatio
Perbandingan jumlah siswa dan guru serta perbandingan siswa dan kelas
Sumber: PDSP (2009/2010)
Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-‐2012
• Program ser[fikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran siswa.
• Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk, sementara matema[ka mengalami perbaikan tapi [dak signifikan.
0
.2
.4
.6
.8
1
Peluan
g untu
k bert
ahan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lama sekolah (tahun)
Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5
16-18 Tahun
Angka melanjutkan penduduk usia 16-‐18 tahun pada pendidikan menengah masih rendah terutama pada quin[l 1
112.5
117.0 116.2
94.1 95.2
95.8
81.2
98.1 103.9
65.2
74.2 78.8
48.3
69.6
78.7
14.6 18.4
27.9
-‐
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APK SD/sederajat APM SD/sederajat APK SMP/sederajat
APM SMP/sederajat APK SMA/sederajat APK PT
KIB I KIB II
Perkembangan APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2003-‐2012
Slide - 16
Angka Par[sipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan [nggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi masyarakat miskin
INDIKATOR KESEHATAN INDIKATOR STATUS AWAL TARGET 2014
1. Angka kematian Ibu (AKI) 228 118 2. Angka kematian bayi (AKB) 34 24 3. Prevalensi kekurangan gizi 18,4 15
63
0 20 40 60 80 100 120
Sulawesi Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Tenggara
Kalim
antan Tengah
Papua
Sulawesi Tengah
Bengkulu
Kalim
antan Selatan
Papua Barat
Gorontalo
Kalim
antan Barat
Nusa Tenggara Timur
Jambi
Sulawesi Selatan
Sumatera Utara
Riau
Aceh
Sumatera Selatan
Sulawesi Utara
Banten
Lampung
INDONESIA
Kalim
antan Timur
Jawa Barat
Kep. Bangka Belitung
Nusa Tenggara Barat
Sumatera Barat
Jawa Tengah
Kepulauan Riau
Jawa Timur
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Bali
§ Persalian di fasilitas kesehatan masih belum optimal; Disparitas Persalinan di Fasilitas Kesehatan cukup lebar
Prevalensi kekurangan gizi pada balita masih tinggi, disparitas kekurangan gizi antar provinsi masih lebar
TANTANGAN § Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak (service delivery) § Meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak
17
Slide - 17
Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih [nggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar
INDIKATOR EKONOMI
18
a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-‐2013) dibandingkan periode 2007-‐2010.
b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional, meskipun relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran meningkat.
c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK).
Slide - 18
EoDB 2014
CTRY RANK
SGP 1
MYS 6
THA 18
BRN 59
RUS 92
CHN 96
VNM 99
PHL 108
BRA 116
IDN 120 IND 134
KHM 137
LAO 159
MMR 182
CPI 2013
CTRY SCORE
SGP 87
BRN 55
MYS 49
BRA 43
CHN 39
THA 37
IND 36
PHL 34
IDN 32
VNM 31
RUS 28
KHM 22
MMR 15
LAO 13
CoC 2012
CTRY SCORE
SGP 2,15
BRN 0,64
MYS 0,30
BRA -0,07
THA -0,34
CHN -0,48
IND -0,57
VNM -0,56
IDN -0,66
PHL -0,58
RUS -1,01
LAO -1,04
KHM -1,04
MMR -1,12
GOV. EFF. 2012
CTRY SCORE
SGP 2,15
MYS 1,01
BRN 0,83
THA 0,21
PHL 0,08
CHN 0,01
BRA -0,12
IND -0,18
IDN -0,29
VNM -0,29
RUS -0,43
KHM -0,83
LAO -0,88
MMR -1,53
GCR (TOTAL) 2013-2014
CTRY RANK
SGP 2
MYS 24
BRN 26
CHN 29
THA 37
IDN 38 BRA 56
PHL 59
IND 60
RUS 64
VNM 70
LAO 81
KHM 86
MMR 139
GCR (INST.) 2013-2014
CTRY RANK
SGP 3
BRN 25
MYS 29
CHN 47
LAO 63
IDN 67 IND 72
THA 78
PHL 79
BRA 80
KHM 91
VNM 98
RUS 121
MMR 141
EoDB : Ease of Doing Business (IFC, WB) (2014) CPI : Corruption Perception Index (TI) CoC : Control of Corruption (WB) Gov. Eff. : Government Effectiveness Index (WB) GCR : Global Competitiveness Report (WEF) GCR (Inst.): Global Competitiveness Report (Variabel Institution) - WEF
SGP: Singapore MYS: Malaysia THA: Thailand BRN: Brunei CHN: China VNM: Vietnam
RUS: Russia IDN: Indonesia BRA: Brazil IND: India KHM: Cambodia PHL: Philipina
LAO: Laos MMR: Myanmar
BEBERAPA INDIKATOR DAYA SAING INDONESIA
Slide - 19
Daya saing Indonesia membaik, namun masih perlu terus di[ngkatkan dengan cepat
KONDISI KEMISKINAN INDONESIA SAAT INI Tingkat Kemiskinan Terus Menurun, namun melambat
Sumber: diolah dari data Susenas beberapa tahun, BPS
Slide - 20
§ Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun.
§ Tingkat kemiskinan (September 2013) 11,47% naik dari 11,37% (Maret 2013). Hal ini akibat inflasi lebih >nggi dari target APBN-‐P. Dampak terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan, terutama akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 .
KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH KEMISKINAN TAHUN 2013
3.55 3.95 4.77 5.21
5.74 5.93 6.06 6.46 7.5 7.72 7.88 8.07 8.14 8.24
9.52 9.54 10.06 12.3 12.55 12.83
14.24 14.56 14.67 14.86 15.43
17.51 17.6 17.97 18.34 19.49 20.03
26.67
31.13
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
5
10
15
20
25
30
35
Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
Tingkat kemiskinan masih >nggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur, namun jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa
Jumlah penduduk miskin ter2nggi
Slide - 21
GINI RATIO PER PROVINSI TAHUN 2012
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Indonesia = 0.41
Gini Ra[o di beberapa Provinsi sudah rela[f rendah, namun secara nasional dan di Indonesia bagian Timur masih [nggi
Slide - 22
INDIKATOR UMKM
Sumber: Kementerian KUKM (2013, diolah)
UMKM berperan besar dalam pembentukan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan investasi
Slide - 23
RASIO PENELITI DAN ANGGARAN PENELITIAN
6.5
5.1 4.9
0.1
5.9
3.9
9.3
6.3
0.08 0.63
2.43
0.21 0.19 0.11
1.71 0.76
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( US$ )
( % )
Pendapatan per kapita (US$)
Pertumbuhan PDB (%)
Pengeluaran Litbang (% PDB)
Pengeluaran Litbang masih sangat kecil (0,08%) sehingga perlu di[ngkatkan secara signifikan
Jumlah peneli[ Indonesia cukup banyak dibanding dengan negara ASEAN lain, tetapi rasio peneli[ terhadap jumlah penduduk termasuk rendah.
Sumber: data diolah dari World Bank (2013)
Slide - 24
KORUPSI merupakan persoalan mendesak yang harus diatasi
KORUPSI merupakan faktor utama penghambat daya saing
Keterangan: Keterangan:
Skala 0 -‐ 10, 0 (terkorup) -‐ 10 (terbersih) Tahun 2012 terjadi perubahan skala
Sumber: Transparency International, 2013 Skala 0 -‐100, 0 (terkorup) -‐ 100 (terbersih)
0
500
1000
1500
2000
2500
1 2 3 4 5 6 7 8
Series1
Series2
2 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8 2.8 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
32 32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2012 2013
KIB I KIB II
Perkembangan Skor IPK Indonesia Tahun 2004-‐2013
INDIKATOR KORUPSI Penegakan an[ korupsi membaik, namun perlu percepatan
Slide - 26
8%
19%
41%
57% 63%
76% 74%
0% 3% 0% 3%
18%
30%
61%
0.70% 0.69% 2.87% 2.97% 5.73% 11.61%
24.94%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K/L
Provinsi
Kab/Kota
Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan
5.83
6.84 6.64 6.16 7.07 6.86 7.37
6.69 6.46
5.26 6.00 6.32
6.82
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
pusat daerah *skor: 1-‐10
Skor Integritas Pelayanan Publik C
INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK
Slide - 27
Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah perlu di[ngkatkan
KESENJANGAN ANTARWILAYAH
28
Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp 33 Prov 23,77%
Pertumb. Ekonomi 8.21%
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20
Tingkat Pengangguran 5,66%
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 %
Pertumb. Ekonomi 4,83 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 43,70
Tingkat Kemiskinan 6,69 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90
Tingkat Pengangguran 5,30%
Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp 33 Prov 4,74 %
Pertumb. Ekonomi 8,67%
PDRB/kapita (Juta Rp) 17,86
Tingkat Kemiskinan 13,99 %
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60
Tingkat Pengangguran 5,23 %
Wilayah Papua
Share PDRB thdp 33 Prov 1,79 %
Pertumb. Ekonomi 6,38 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,43
Tingkat Kemiskinan 30,50%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 1.199,60
Tingkat Pengangguran 3,97%
Wilayah Maluku
Share PDRB thdp 33 Prov 0,27 %
Pertumb. Ekonomi 7,33 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 6,80
Tingkat Kemiskinan 16,42%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20
Tingkat Pengangguran 6,37 %
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thdp 33 Prov 1,26 %
Pertumb. Ekonomi 1,54 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 8,97
Tingkat Kemiskinan 19,79%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30
Tingkat Pengangguran 4,06 %
Wilayah Jawa-Bali Share PDRB thdp 33 Prov 58,87%
Pertumb. Ekonomi 6.58%
PDRB/kapita (Juta Rp) 27,61
Tingkat Kemiskinan 11,36 %
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 15.983,60
Tingkat Pengangguran 6,65 %
Sumber : BPS 2012 (diolah)
Nasional 2012 à Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta
KABUPATEN ¢ Total: 398 Kabupaten ¢ RTRW Kab yang Sudah ditetapkan: 264 RTRW Kab (66%)
KOTA ¢ Total: 93 Kota ¢ RTRW Kota yang sudah ditetapkan: 70 RTRW Kota (75%)
INDIKATOR TATA RUANG
Slide - 29
Perlu percepatan penetapan RTRW Provinsi dan Kab/Kota
PETA STATUS RTRW PROVINSI
POSISI KOMPETITIF INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN 2013
Sumber : The Global Competitiveness Index 2013-2014 – World Economic Forum
Deskripsi Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Philippines
Infrastruktur 82 25 61 110 98
Jalan 78 23 42 102 87
Kereta Api 44 18 72 58 89
Pelabuhan 89 24 56 98 116
Angkutan Udara 68 20 34 92 113
Listrik 89 37 58 95 93
Telepon Selular 62 27 49 21 81
Telepon Tetap 82 79 96 88 109
Slide - 30
Daya saing infrastruktur membaik, namun harus dipercepat untuk menghadapi persaingan dengan negara tetangga
KONDISI INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA
53.8
65.1
46.9
41.2
86.7
59
91.7
98.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
China (2010)
Japan (2007)
Korea (2010)
Malaysia (2010)*
Indonesia (2010)
Thailand (2010)
Vietnam (2010)
Philippines (2006)
Pangsa Moda Transportasi Antar Kota
Rail Road Inland Waterways Air Bus
48 35
32 25
19 14 14
5 2.3 2
12 26
39 11
29 40
46 69
62.2 20
3 34
2 63
29 46
20 6
12.9 22
37 5
27
23
19 20
22.6 56
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tokyo (2009)
Seoul (2009)
Osaka (2000)
Hong Kong (2011)
Singapore (2011)
Guangzhou (2010)
Taipei (2010)
Sydney (2010)
DKI Jakarta (2010)
Beijing (2011)
Pangsa Moda Transportasi Perkotaan
Rail Private Transport Non-Rail Public Transport Others
1.1
2
3
3
4
4
5
8
0 2 4 6 8 10
Singapore
Hong Kong
France
Australia, NZ
UK, Los Angeles (USA)
Malaysia (Port Klang)
Thailand
Tanjung Priok
Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)
35
45
55
65
75
85
95
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PA
SS
EN
GE
RS
(
Millio
n
Pa
ssen
ger
s P
er A
nn
um
)
Year
Top 10 Airports of Passengers in the World
1st:ATLANTAGA2nd:BEIJING3rd:LONDON4th:CHICAGOIL5th:TOKYO,JP6th:LOSANGELESCA7th:PARIS8th:DALLAS/FORTWORTHTX9th:JAKARTA10th:DUBAI
Jakarta
Slide - 31
42
43 44 46 47 48 53 55 58
62 68
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Akses terhadap Air Minum Layak Tahun 2004-2013 (%)
38
41 44 47
51 52 56 56 57 59
62
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2004-2013 (%)
INDIKATOR PRASARANA DASAR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Target RPJMN 20 60 125 180 240 100 100 180 0Realisasi Pembangunan
Rusunawa 12 5 22 44 55 49 0 217 170
050100150200250300
Capaian Pembangunan Rusunawa Tahun 2005-‐2013 (TB)
Perkembangan Rasio Elektrifikasi 2004-‐2013
Slide - 32
Kinerja penyediaan prasarana dasar membaik, namun perlu dipercepat untuk mencapai target
INDIKATOR KETAHANAN PANGAN (SELF SUFFICIENY )
Negara
2004 2030
Rice Sugar Beef and Sheep
Pork & Chicken Rice Sugar
Beef and Sheep
Pork & Chicken
Indonesia 0,99 0,76 0,93 1,02 0,96 0,68 0,76 0,96
Malaysia 0,68 0,69 0,19 1,08 0,68 0,48 0,19 0,91
Phillipine 0,93 1,06 0,83 0,98 0,82 0,95 0,69 0,91
Thailand 1,34 1,55 0,94 1,07 1,21 1,72 0,96 0,97
Vietnam 1,20 0,97 0,98 0,99 1,20 0,96 0,89 0,80
China 1,00 0,95 0,89 1,01 0,98 0,84 0,63 0,79
Japan 0,96 0,84 0,83 0,66 0,97 0,85 0,86 0,65
India 1,04 0,98 1,03 1,00 1,09 0,95 0,99 0,97
Australia 1,14 1,31 1,66 1,12 1,32 1,31 1,62 1,57
Ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan khususnya untuk komoditas utama
Slide - 33
INDIKATOR PERTANIAN
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Jut
a Ton
Produksi Padi Produksi Beras Produksi Jagung
Produksi Kedelai Produksi Gula Produksi Daging Sapi dan Kerbau
KIB I KIB II
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Pokok Tahun 2004-‐2013
No Indikator Kinerja Satuan 2004
KIB I KIB II
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*)
1 Beras Ribu Ton 236,9 189,6 438,1 1.406,5 289,5 250,3 687,5 2.750,4 1.780,5 302,3
2 Cabe Ribu Ton 7,5 6,9 9,9 11,0 14,4 16,3 18,1 24,4 17,8 12,0
3 D a g i n g Sapi Ribu Ton 11,8 19,9 24,1 39,4 45,6 67,9 90,5 65,0 33,5 23,2
4 Gula Juta Ton 1,2 2,1 1,6 3,1 1,2 1,7 2,0 2,7 3,1 2,5
5 Jagung Ribu Ton 1.089,6 186,1 1.776,0 702,5 276,3 339,5 1.528,3 3.208,7 1.694,1 1.805,3
6 Kedelai Juta Ton 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 1,7 2,1 1,9 1,2
7 B a w a n g Merah Ribu Ton 48,9 53,1 78,5 107,6 127,8 63,8 70,6 156,4 95,2 68,6
Perkembangan Impor Komodi[ Pangan Utama Tahun 2004 – 2013
Slide - 34
Perkembangan produksi komoditas utama meningkat, namun belum mampu memenuhi kebutuhan
INDIKATOR ENERGI
Produksi BBM dan LPG, Tahun 2004-‐2012
No Indikator Kinerja Satuan 2004
KIB I KIB II
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*) 1 Produksi
Minyak Bumi Juta Barel 400,5 387,7 367,1 348,3 357,5 346,3 344,8 329,2 314,7 306,6
2 Produksi Gas Bumi Juta
MMSCF 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 3,1 3,4 3,3 3,2 2,5
3 Produksi Batubara Juta Ton 131 154 194 217 240 254 275 353 386 391
4 BBN Ribu Kiloliter na na na na 53 189,6 242,7 1.812,2 2.221,4 1.679,2**)
5 BBM Juta Barel 283,2 268,5 257,8 244,4 251,5 255,3 235,8 237,1 231,9 na
6 LPG Juta Ton 2,0 1,8 1,4 1,4 1,7 2,2 2,5 2,3 2,5 na
Cadangan Dan Produksi Beberapa Jenis Energi Tahun 2004-‐2013
Slide - 35
Substitusi dari BBM ke BBG dan sumber energi lain (terutama terbarukan) harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada BBM
INDIKATOR LINGKUNGAN HIDUP
296,498
30,214
248,238
86,663
267,121
115,325 145,102 151,498 174,128
278,938
70,410
301,120
237,722
305,686
97,086
25,879
415,677
730,102
575,436
100,627
549,358
324,385
572,807
212,411 170,981
567,109
904,230
-‐
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Reboisasi Penghijauan Total
KIB I KIB II
Hasil Reboisasi dan Penghijauan Tahun 2004-‐2012
1.87
3.51
1.08 1.17
0.83
0.45
1.37
2.83
0.78 0.760.61
0.320.5
0.68
0.3 0.410.22 0.13
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1990-‐1996 1996-‐2000 2000-‐2003 2003-‐2006 2006-‐2009 2009-‐2011
Total Nasional Kawasan Hutan Non Kawasan Hutan
KIB I KIB II
Rerata Laju Deforestasi Indonesia
251
466519
627690
995
1317
49%52%
76%70% 71%
66% 69%
0%
20%
40%
60%
80%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2003-‐2004 2004-‐2005 2006-‐2007 2008-‐2009 2009-‐2010 2010-‐2011 2011-‐2012
Jumlah Peserta Tingkat Ketaatan
KIB I KIB II
Tren Keikutsertaan Perusahaan dalam Program PROPER
94.68 98.62 99.36
81.87
42.46 48.86 46.6455.5559.23 63.14 62.25
59.0859.79 61.07 60.2564.21
0
20
40
60
80
100
2009 2010 2011 2012
IKU IKA ITH IKLH
KIB IIKIB I
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009-‐2012
Slide - 36
Upaya memperbaiki kualitas lingkungan membaik dan perlu terus ditingkatkan
TANTANGAN RT-‐RPJMN 2015-‐2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 37
TANTANGAN UTAMA RT-‐RPJMN
2015-‐2019
q Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030:
q Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan q Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA
yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi q Meningkatkan kualitas sumber daya manusia q Ketahanan pangan, energi, dan air q Penyediaan infrastruktur yang memadai
q Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan
q Pemberantasan korupsi
q Percepatan konsolidasi demokrasi
q Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim
Slide - 38
TANTANGAN RT-‐RPJMN 2015-‐2019:
BIDANG-‐BIDANG RPJPN (1)
Sosial Budaya q Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan q Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok status
ekonomi, dan antargender). q Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan q Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan pengendalian penyakit q Penguatan karakter dan ja> diri bangsa.
Ekonomi: q Pemanfaatan Bonus Demografi q Peningkatan produk>vitas dan daya saing ekonomi q DeboOlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur q Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi krea>f q Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan
q Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas q Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi
Slide - 39
TANTANGAN RPJMN 2015-‐2019: BIDANG-‐BIDANG RPJPN (2)
Polhukhankam: q Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi q Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional q Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang
berkualitas. q Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Wilayah dan Tata Ruang: q Pengurangan kesenjangan antar wilayah q Percepatan pembangunan daerah ter>nggal dan kawasan
perbatasan q Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah q Peningkatan efek>vitas penataan ruang
Slide - 40
TANTANGAN RPJMN 2015-‐2019 (3)
Slide - 41
Sarana Prasarana: q Penguatan konek>vitas nasional dan sinergi antarsektor q Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar q Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing
SDA dan LH: q Pemantapan ketahanan pangan q Penguatan ketahanan energi dan air q Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan q Pengembangan ekonomi hijau (green economy) q Penanganan perubahan iklim (mi>gasi dan adaptasi)
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 42
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (1)
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN: 1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan
dengan memberikan perha>an lebih pada daerah 3T, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matema>ka, sains, dan literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-‐masing kab/kota.
4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. 6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun. 7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan. 8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat. 9. Pengembangan kebijakan afirma>f : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan
berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Slide - 43
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (2)
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN:
1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green secara bertahap) dan penguasaan iptek.
2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal. 3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas
manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya). 4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan
kerja yang berkualitas. 5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
Slide - 44
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (3)
PENYIAPAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH:
1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan penegakan hukum serta efek>vitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi. 4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas
keamanan nasional. 5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas par>sipasi
Indonesia dalam forum internasional.
Slide - 45
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (4)
MENGEMBANGKAN DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH:
1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-‐Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-‐pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan daerah ter>nggal dan kawasan perbatasan.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.
5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah.
6. Mengop>malkan desentralisasi dan otonomi daerah.
Slide - 46
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (5)
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk peningkatan efisiensi Sistem Logis>k Nasional.
2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik).
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah ter>nggal dan kawasan perbatasan.
4. Mendorong par>sipasi masyarakat/dunia usaha sebagai aktor utama pembangunan infrastruktur – di pusat pusat pertumbuhan.
5. Meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan infrastruktur untuk mendorong daya saing nasional.
Slide - 47
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (6)
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN NILAI TAMBAH SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN:
1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produk>vitas dan perluasan areal pertanian.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komodi> pertanian/perikanan.
3. Mengop>malkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya.
4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi. 5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi. 6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi
antarsektor dan antarwilayah. 7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman haya>.
Slide - 48
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-‐2019 (7)
MITIGASI BENCANA ALAM DAN PERUBAHAN IKLIM 1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mi>gasi bencana alam
untuk mengurangi resiko bencana 2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana 3. Memperkuat kapasitas mi>gasi dan adaptasi perubahan iklim
SASARAN RPJMN 2015-‐2019 (INDIKATIF)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 50
SASARAN UTAMA RPJMN 2015-‐2019
q Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030:
q Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi
q PDB per kapita 2019 sekitar USD 7000
q Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-2019
q Meningkatnya kualitas sumber daya manusia:
ü Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi): ü APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019)
ü APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019)
ü APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019)
ü APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019)
ü APK PT/PTA : 33 % (2019)
ü Membaiknya kualitas pendidikan
ü Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019)
q Terjaganya swasembada pangan : q Produksi Beras : 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)
q Ketahanan energi : q Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy)
q Dari 4 % (2014) à 6-7 % (2019)
q Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
Slide - 51
RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 Pertumbuhan PDB 6 -‐ 8 %
per tahun
PDB per kapita 2013
Sktr USD 4.000 2019:
Sktr USD 7.000 2025:
> USD 12.000
Kemiskinan 2013 : 11,47%
6 -‐ 8 % per tahun
Pengangguran 2013: 6,25%
ROADMAP MIT
2015 2020 2025 2030 2010
Threshold Middle Income Trap USD
12.000
BONUS DEMOGRAPHIC 2010 2030
Slide - 52
SASARAN UTAMA RPJMN 2015-‐2019
q Meningkatnya kuantitas sarana prasarana dan kualitas layanan q Rasio Elektrifikasi 100 % q Jangkauan air bersih 85% q Kelayakan jalan raya 95%
q Menurunnya emisi GRK: mendekati 26 % (2019)
q Menurunnya kesenjangan : q Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa:
q Luar Jawa: dari 41 % (2014) à menjadi 45-47 % (2019)
q Jawa: 59 % (2014) à menjadi 53-55 % (2019)
q Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal:
q Dari 114 Kab (2014) à 39 Kab (2019)
q Menurunnya praktek korupsi
q Meningkatnya konsolidasi demokrasi
Slide - 53
SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER (DRAFT KEN)
q Kebijakan Energi Nasional (KEN) – mengamanatkan pemanfaatan EBT untuk menggan>kan energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih op>mal. Batubara tetap dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pada tahun 2019, konstribusi EBT diharapkan dapat mencapai 6-‐7%.
Slide - 54
Kajian Pengembangan Model Dalam Mendukung Perencanaan Energi
Gambar 20. Proyeksi Bauran Energi (Dengan Biomassa) Sampai Tahun 2025
(dalam juta SBM)
Gambar 21. Proyeksi Bauran Energi (Tanpa Biomassa) Sampai Tahun 2025
(dalam juta SBM)