LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA

No. 43 Tahun 2004 Seri D Nomor 33

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 43 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 03 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKHNIS DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A S A M A R I N D A

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada hakikatnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat serta pelaksanaan demokratisasi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dan sebagai

penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta pemantapan sistem politik nasional yang lebih demokratis serta pengembangan pemberdayaan masyarakat, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 dianggap perlu untuk ditata kembali susunan organisasinya dengan menggabungkan kedua lembaga dimaksud dan ditambahkan urusan politik menjadi satu lembaga berbentuk Badan;

c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b diatas, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 khusus Bab II Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) angka 3 dan angka 5,Bab III pasal 11 dan pasal 13, Bab IV pasal 34 dan pasal 36 serta lampiran VII dan IX dipandang perlu untuk dirubah dan disempurnakan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9; TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72; TLN Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

2

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55 ; TLN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169; TLN Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72 ; TLN Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (LN Tahun 1987 Nomor 45; TLN Nomor 3364 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54; TLN Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (LN Tahun 2002 Nomor 33; TLN Nomor 4194) sebagaimana telah diubah dengan

3

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 33 ; TLN Nomor 4149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 14 ; TLN Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS (LN Tahun 2003 Nomor 15 ; TLN Nomor 4263);

10.

Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

11.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

12.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (LD Tahun 2004 Nomor 02 ; Seri D Nomor 02).

Memperhatikan

: 1. Keputusan Mendagri Nomor 130-67 Tahun 2003 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

2. Keputusan Bersama MenPAN dan

4

Mendagri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan 17 Tahun 2003 tentang Juklak PP Nomor 8 Tahun 2003 ;

3. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Rincian tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;

4. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2004 tentang Kewenangan Perbidang Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKHNIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda yang telah

5

disahkan/disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan Surat Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 23 Pebruari 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 03 tanggal 26 Pebruari 2001 Seri D Nomor 03 diubah sebagai berikut :A. Meruubah Judul Peraturan

Daerah , sehingga berbunyi dan harus dibaca :Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

B. Merubah Bab II pasal 2 ayat (2) dengan menambah satu hurup baru yaitu huruf e sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“ BAB IIPEMBENTUKAN

“ Pasal 2(2) Lembaga Teknis Daerah

berbentuk Badan sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :

“e. Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan

6

Pemberdayaan Masyarakat.”

C. Merubah Bab II pasal 2 ayat (3) angka 3 dan angka 5 sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“Bab II pasal 2 ayat (2) angka 3 dan angka 5 dihapuskan“

D. Merubah Bab III pasal 11 sehingga berbunyi dan harus dibaca :“Bab III pasal 11 dihapuskan“

E. Merubah Bab III pasal 13 dan menambah dua pasal baru diantara pasal 13 dan pasal 14 yaitu pasal 13 A dan Pasal 13 B sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“ Pasal 13

(1) Badan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas khususnya

7

dibidang kesatuan bangsa, politik dan pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda;

(2). Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Daerah sesuai usulan Sekretaris Daerah berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (BAPERJAKAT).

“ Pasal 13 ABadan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penanganan pemantauan, pengembangan, perencanaan dan perumusan kebijakan umum daerah khususnya dibidang penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan sistem politik nasional yang demokratis dan pemberdayaan masyarakat di daerah yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya.

8

“ Pasal 13 B

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 A, Badan mempunyai fungsi :a. Penyelenggaraan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan perencanaan program penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, politik nasional di daerah dan pemberdayaan masyarakat dan wanita;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, budaya politik, penanganan konflik, fasilitasi organisasi sosial dan politik, lembaga perwakilan, pemberdayaan masyarakat/wanita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;

c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai budaya kebangsaan, budaya

9

politik, penanganan konflik, fasilitasi organisasi sosial dan politik, lembaga perwakilan serta pemberdayaan masyarakat/wanita;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi wanita;

e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

f. Pelaksanaan pengkajian dan pemantauan program penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan sistem politik nasional di daerah serta mengeliminir masalah yang strategis;

g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam mengimplementasikan kegiatan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan sistem politik nasional di daerah serta perberdayaan masyarakat/wanita;

10

h. Pelaksanaan administrasi Badan yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta penyusunan program;

i. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);

j. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya.

F. Mengubah Bab IV pasal 34 sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“ Bab IV pasal 34 dihapuskan “

G. Mengubah Bab IV pasal 36 sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“ BAB IVSUSUNAN ORGANISASI

“ Pasal 36

(1) Susunan organisasi Badan

11

terdiri atas :a. Kepala Badan;b. Bagian Tata Usaha;c. Bidang Kebangsaan dan

Politik;d. Bidang Organisasi Sosial

Politik;e. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat/Wanita;f. Unit Pelaksana Teknis

(UPT);g. Kelompok Jabatan

Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha membawahkan :a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Kebangsaan dan Politik membawahkan :a. Sub Bidang Wawasan

Kebangsaan dan Budaya Politik;

b. Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis.

(4) Bidang Organisasi Sosial Politik membawahkan:

12

a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Sosial Politik dan Pemilu;

b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Wanita membawahkan :a. Sub Bidang Ketahanan

Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat;

b. Sub Bidang Pemberdayaan Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita.

(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) membawahkan :

a. Kepala UPT;b. Petugas Administrasi;c. Petugas-petugas lainnya

sesuai kebutuhan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(8) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan

13

Daerah ini.

H. Menambah 4 Bab dan 33 pasal baru diantara Bab IV dan Bab V A yitu Bab IV A pasal 36 A sampai dengan 36 H; Bab IV B pasal 36 I sampai dengan pasal 36 EE ; Bab IV C pasal 36 FF dan Bab IV D pasal 36 GG sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“ BAB IV ABAGIAN DAN SUB BAGIAN

“ Pasal 36 A

(1) Bagian adalah Bagian Tata Usaha Badan yang merupakan unsur pembantu dan pelayanan administrasi serta pengkoordinasian dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan kewenangan fungsi Badan;

(2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

14

(3) Bagian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkup Badan meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kelengkapan dan peralatan kedinasan.

“ Pasal 36 B

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 A ayat (3) Bagian mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan

perumusan perencanaan dan program kegiatan kedinasan serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya;

b. Pengkoordinasian pemberian pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan kepada semua unsur dalam lingkup Badan;

c. Penyelenggaraan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Badan serta kegiatan

15

pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan keuangan kedinasan beserta ketentuan administrasinya;

d. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan maupun bidang lainnya dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar unsur dalam lingkup Badan maupun dengan instansi terkait sesuai dengan kebijakan Kepala Badan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan secara berkala dan tepat waktu;

f. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“ Pasal 36 C

(1) Kepala Bagian dalam

16

menjalankan tugasnya dibantu oleh Sub Bagian dalam lingkup Badan yang merupakan unsur pelaksana administrasi dan teknis Bagian;

(2) Sub Bagian adalah Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

“ Pasal 36 D

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pimpinan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan menyusun rencana anggaran belanja kedinasan.

“ Pasal 36 E

17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 D, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan urusan

surat menyurat, tata usaha pimpinan dan kearsipan lingkup Badan;

b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan rumah tangga Badan;

c. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana anggaran belanja, administrasi keuangan dan verifikasi keuangan Badan dengan koordinasi dan konsultasi pada semua unsur lingkup Badan dan atau instansi terkait sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“ Pasal 36 F

18

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan bahan evaluasi, program dan rancangan perundang-undangan.

“ Pasal 36 G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 F, Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pengumpulan

dan pengolahan data rencana program kegiatan kerja kedinasan;

b. Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi kegiatan program;

c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan kedinasan dengan koordinasi dan konsultasi pada semua unsur dalam lingkup Badan dan atau instansi terkait sesuai kebijakan pimpinan;

d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan bulanan, tahunan

19

atau sesuai dengan keperluan kegiatan secara keseluruhan pada waktunya;

e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“ Pasal 36 H

Masing-masing Kepala Sub Bagian dilingkup Badan dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur staf pelaksana administrasi Sub Bagian yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian.

“ BAB IV BBIDANG DAN SUB BIDANG

“ Pasal 36 I

(1) Bidang adalah Bidang Kebangsaan dan Politik, Bidang Organisasi Sosial Politik dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Wanita yang merupakan unsur pembantu

20

dan pelayanan teknis dalam menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan sesuai bidangnya masing-masing dan pengkoordinasian dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kewenangan fungsi Badan;

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha secara administrasi.

“ Pasal 36 J

Bidang Kebangsaan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, budaya politik dan penanganan konflik.

“ Pasal 36 K

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 J, Bidang Kebangsaan dan Politik mempunyai fungsi :

21

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pelaksanaan ideologi dan kewaspadaan nasional, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan, pelaksanaan bela negara, sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa;

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan etika politik, pendidikan politik, pelaksanaan pengembangan budaya politik lokal, pelaksanaan konstitusi dan undang-undang politik;

c. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan kegiatan fasilitasi analisis potensi konflik sosial, pelaksanaan rekonsiliasi sosial, pelaksanaan penanganan masalah-masalah strategis, pelaksanaan pengembangan kapasitas, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

22

d. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“ Pasal 36 L

(1) Kepala Bidang Kebangsaan dan Politik dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Budaya Politik, Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis yang merupakan unsur pelaksana administrasi dan teknis Bidang Kebangsaan dan Politik;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

“ Pasal 36 M

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Politik

23

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, etika dan budaya politik.

“ Pasal 36 N

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 M, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Politik mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional;

b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembauran, ketahanan bangsa, demokratisasi dan HAM serta persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait di daerah serta pihak lain dalam kegiatan

24

demokrasi HAM dan sosialisasi kewaspadaan dan ketahanan nasional maupun persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Pendataan atau menginventarisir, memvalidasikan serta membuat buku induk/buku laporan WNA dan WNI keturunan serta mengakomodir dan membudayakan potensi yang ada dalam pengembangan sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa;

e. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan etika dan budaya politik lokal, pendidikan politik melalui forum komunikasi dan konsultasi pemantapan kebangsaan;

f. Pengevaluasian dan penyampaian laporan secara berkala kegiatan program kerja pada waktunya;

g. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

25

“ Pasal 36 O

Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas, penanganan konflik sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan keamanan serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“ Pasal 36 P

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 O, Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis mempunyai fungsi :a. Perumusan kebijakan dan

program kegiatan pengkajian dan penanganan masalah aktual dan strategis lainnya di daerah;

b. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan bagian dari instansi terkait dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penanganan masalah strategis dan aktual di daerah;

26

c. Pelaksanaan menginventarisasi dan mensistematisasikan permasalah yang berkaitan dengan masalah aktual dan strategis di daerah;

d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas dalam penanganan konflik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

e. Pelaksanaan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap kasus-kasus yang timbul serta menindaklanjuti atas penyelesaiannya;

f. Pelaksanaan analisis/pengkajian dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dan membuat laporan secara berkala pada waktunya;

g. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang.

“ Pasal 36 Q

Bidang Organisasi Sosial Politik mempunyai tugas melaksanakan

27

sebagian tugas Kepala Badan dibidang perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi profesi, politik, keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan, partisipasi politik, pemilu serta pengawasan partai politik.

“ Pasal 36 R

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 Q, Bidang Organisasi Sosial Politik mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan perumusan

kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi, keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;

b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan partai politik;

c. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan pemilu;

d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan partisipasi pemilu, komunikasi dan

28

sosialisasi pemilu;e. Pelaksanaan inventarisasi

dan memfasilitasi data organisasi profesi, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik serta pemantauan dan membuat laporan secara berkala pada waktunya;

f. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“ Pasal 36 S

(1) Kepala Bidang Organisasi Sosial Politik dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Sosial Politik dan Pemilu, Sub Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan yang merupakan unsur pelaksanaan administrasi teknis Bidang Organisasi Sosial Politik;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dipimpin oleh

29

seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

“ Pasal 36 T

Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Sosial Politik dan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi partai politik, organisasi profesi,OKP,LSM ,Panguyuban keagamaan dan Organisasi kemasyarakatan di Daerah.

“ Pasal 36 U

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36T, Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Sosial Politik dan Pemilu mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan kegiatan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan organisasi profesi, keagamaan dan kemasyarakatan di daerah;

b. Penyelenggaraan kegiatan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan partai politik dan pemilu di

30

daerah;c. Pelaksanaan pendataan

organisasi sosial politik dan organisasi profesi serta membuat daftar dan laporan secara berkala;

d. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“Pasal 36 V

Sub Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang membantu menyusun perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan pengembangan lembaga perwakilan, partisipasi politik, komunikasi dan sosialisasi politik.

Pasal 36 W

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 V Sub Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :

31

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga perwakilan, konsultasi, koordinasi, komunikasi serta kerjasama antar lembaga daerah yang berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan;

b. Pelaksanaan fasilitator dan dinamisator dalam menciptakan dan pengembangan hubungan yang selaras antar eksekutif dan legislatif;

c. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi verifikasi persyaratan penggantian antar waktu anggota legislatif;

d. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik dan evaluasi perkembangan masyarakat serta pengaruhnya terhadap kebijakan umum Pemda;

e. Pemantauan dan pelaporan kegiatan program secara berkala pada waktunya;dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan tanggung

32

jawabnya.

“ Pasal 36 X

Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Wanita mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyiapan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat, peran aktif masyarakat dan organisasi wanita serta pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna.

“ Pasal 36 Y

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 X, Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Wanita mempunyai fungsi :a. Perumusan dan pelaksanaan

pemanfaatan teknologi tepat guna;

b. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat, dan sosial budaya;

c. Perumusan dan pelaksanaan ketahanan masyarakat dan wanita;

33

d. Pelaksanaan evaluasi pengarusutamaan gender di daerah;

e. Pelaksanaan penyusunan dan fasilitasi program rintisan pemberdayaan wanita, organisasinya dan aktivitas lanjut serta partisipasi masyarakat termasuk penyebaran peranan wanita;

f. Pelaksanaan promosi, edukasi dan informasi kepada masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan wanita;

g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan perencanaan dan melakukan pemantauan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan termasuk pelaporan secara berkala tepat waktu;

h. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Badan.

“ Pasal 36 Z

34

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyatakat/Wanita dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat, Sub Bidang Pemberdayaan Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita yang merupakan unsur pelaksanaan administrasi teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Wanita;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

“ Pasal 36 AA

Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna, kebijakan dan fasilitasi ketahanan usaha ekonomi masyarakat dan sosial budaya.

35

“ Pasal 36 BB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 BB, Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan program

kegiatan kebijakan dan fasilitasi ketahanan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;

b. Pelaksanaan program kegiatan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

c. Penyusunan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain (instansi terkait) dalam rangka pemanfaatan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pada masyarakat;

d. Pelaksanaan perumusan rencana kebijakan kegiatan dan fasilitasi motivasi dan swadaya gotong royong;

e. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan kegiatan bimbingan teknis

36

dan motivasi terhadap lembaga ketahanan masyarakat Kelurahan, melakukan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga;

f. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“ Pasal 36 CC

Sub Bidang Pemberdayaan Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita mempunyai tugas melaksanakan program evaluasi pengarusutamaan gender, penyusunan dan kegiatan program rintisan pemberdayaan wanita, organisasi dan aktivitas lanjut serta partisipasi masyarakat terutama penyebaran peranan wanita.

“ Pasal 36 DD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 CC , Sub Bidang Pemberdayaan Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita mempunyai

37

fungsi :a. Pelaksanaan kegiatan

program rintisan pemberdayaan wanita, organisasi dan aktivitas lanjut serta partisipasi masyarakat termasuk penyebaran peranan wanita;

b. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengarusutamaan gender di daerah;

c. Pelaksanaan kegiatan kebijakan dan fasilitasi promosi, edukasi dan informasi kepada masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan wanita;

d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan perencanaan dan melakukan pemantauan pelaksanaan program pemberdayaan peran aktif masyarakat dan organisasi wanita;

e. Pelaksanaan kajian berbagai dampak pemberdayaan terhadap upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan peran wanita;

f. Pembuatan laporan kegiatan program secara berkala

38

tepat waktu;g. Pelaksanaan tugas lain yang

dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

“ Pasal 36 EE

(1) Masing-masing Kepala Sub Bidang dilingkup Badan dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur staf pelaksana administrasi dan teknis pada masing-masing Sub Bidang;

(2) Masing-masing unsur staf pelaksana administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Sub Bidang yang bersangkutan.

“ BAB IV CUNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 36 FF

39

(1) UPT merupakan unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan dan Kantor dalam wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan;

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang dan atau Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang terkait secara berjenjang;

(3) Kepala UPT dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan unsur pelaksana administratif UPT.

“ BAB IV DKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL“ Pasal 36 GG

40

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dan atau Kepala Kantor sesuai ruang lingkup kewenangannya dibidang dan keahlian/ketrampilan serta kebutuhan Badan dan atau Kantor

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Badan dan atau Kepala Kantor serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha;dan atau Kepala Kantor melalui Kepala Subbag TU ;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan beban tugas;

41

(5) Jenis jenjang fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Merubah Bab V pasal 51 sehingga seluruhnya berbunyi dan harus dibaca :

“ BAB VTATA KERJA

“ Pasal 51

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Unit kerja dilingkungan Badan dan atau Kantor masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal ;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Badan dan atau Kantor bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi

42

pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing;

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat non struktural dalam lingkup Badan dan atau Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Kantor melalui

43

Kasubbag TU ;

(6) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas;

(7) Rincian tugas dan tata kerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

J. Merubah Bab VI pasal 52 sehingga seluruhnya berbunyi dan harus dibaca :

“ BAB VIESELONERING

“ Pasal 52

(1) Kepala Badan adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon II B;

(2) Kepala Kantor , Kepala Bagian Tata Usaha dan

44

Kepala Bidang adalah jabatan karier PNS yang memiliki syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon III A;

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kepala UPT adalah jabatan karier PNS yang memiliki syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV A.

K. Merubah Bab VII pasal 53 sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“ BAB VIIKEPEGAWAIAN

Pasal 53

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat kompetensi berdasarkan usul Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Kantor . Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan

45

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat kompetensi berdasarkan usul Kepala Badan dan atau Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

46

Ditetapkan di SamarindaPada tanggal 9 Agustus

2004

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 43 Tanggal 9 Agustus 2004 Seri D Nomor

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Drs. H. M. SAILI, MSiPembina Tingkat INIP. 550006829

47