rancangan akhir rencana kerja 2019... · serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana...
TRANSCRIPT
RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 14 BANDA ACEH – 23242
TELP. (0651) 22146, FAX (0651) 33615
No : Banda Aceh, 10 Maret 2018 M
Lampiran : 1 (satu) 1439 H
Perihal : Penyampaian Renja SKPA
Tahun 2019 ----------- Yang Terhormat :
Sekretaris Daerah Aceh
Up. Bappeda Aceh
di –
Banda Aceh
1. Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Aceh No. 050/1777 tanggal 16 Februari 2018
perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPA Tahun 2019, bersama ini kami
sampaikan Renja SKPA Tahun 2019 pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Aceh sebagaimana terlampir.
2. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan
terimakasih.
Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH
Marwan Nusuf, B.Hsc, MA
NIP. 19710521 200212 1 003
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya,
penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019
dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Aceh Tahun 2019 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta Usulan
dari berbagai pihak.
Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang memuat
kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018
serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan
capaian tahun berjalan
Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi
baik pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja
Tahun 2019, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi
bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, serta sebagai acuan untuk tahap pembangunan tahun
selanjutnya. Terima kasih
Banda Aceh, 10 Maret 2018
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Persandian Aceh
Marwan Nusuf, B.Hsc, MA
NIP. 19710521 200212 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2019 dan Capaian
Renstra SKPA (Tabel Terlampir) ......................................................................... 7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir) ............................................. 8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA ................................ 10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir).............................. 12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir) ..... 13
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................ 14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ...................................................................... 17
3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir) .......................................................... 19
3.4 Program dan Kegiatan ...................................................................................... 20
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah
mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa
batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja,
tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan
dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi
adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh
beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; Keberagaman
tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan
infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah
untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga
masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur,
pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu
diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan
bidang komunikasi, informatika dan persandian kepada masyarakat sehingga
penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era
keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak
publik di bidang Kominfo dan Sandi yang dilaksanakan Dinas Kominfo dan Sandi maka
diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi, informatika
dan persandian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di
Aceh.
E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis
elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien,
efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan
pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur
dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam
menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat.
Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen
pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi
dan komunikasi yang mencakup semua SKPD. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sebagai SKPD yang membidangi Kominfo dan Sandi, maka disusunlah Rancangan
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-2
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk
kurun waktu lima (5) tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun
2017 s/d 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Aceh Tahun 2017-2022.
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian yang merupakan salah satu
Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Komunikasi,
Informasi dan Persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui
Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian,
yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi dan
Persandian;
d. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota
di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
e. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas
Kabupaten/Kota;
f. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
g. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan
Persandian;
h. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika
dan Persandian mencakup wilayah Provinsi;
i. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
j. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh
disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan
permasalahan komunikasi, informatika dan persandian di Provinsi Aceh, dimana Renja
tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Pembangunan Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah
direncanakan di dalam dokumen rencana strategis Pemerintah Aceh, sehingga
penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Dalam ketentuan umum menyebutkan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-3
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana
kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan
Persandian Aceh Tahun 2019 memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun berjalan
serta memuat program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap
berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan
pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat
diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan
Persandian Aceh. Penyusunannya dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2017- 2022
meliputi target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, rancangan
rencana kerja awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telaah usulan program dan
Kegiatan Masyarakat, dan telaah kebijakan Nasional bidang Komunikasi, Informasi dan
Persandian.
Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan daerah harus
dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pemeliharaan hasil hasilnya. Perencanaan pembangunan baik dilihat
dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan instrument
pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi,
tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kerana perencanaan yang baik dapat
memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar, disamping peranan
tersebut, bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian bagi suatu daerah memiliki
peranan lainnya, yaitu sebagai “Promoting Sector” artinya Kominfo dan Sandi memiliki
peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada
lebih produktif untuk dapat tumbuh dan berkembang, Kominfo dan Sandi berperan
dalam menunjang distribusi informasi dalam meningkatkan aktifitas sosioekonomi
masyarakat. Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki fungsi sebagai
“mediator” penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik
berbasis web. Dengan rencana kerja (renja) tersebut dapat dijadikan acuan pada Dinas
Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dapat bekerja berdasarkan target Renstra
yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.
1.2 Landasan Hukum
Dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Tahun 2019 ini ada
beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari Rencana Kerja DisKominfo
dan Sandi Aceh Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-4
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2053 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan
Rencana Pembangunan Daerah.
13. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus.
15. Qanun No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Aceh;
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-5
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Aceh (RPJMA) 2012 – 2017;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Aceh.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam melakukan
penyusunan program/kegiatan Renja Tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi,
Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2019.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 ini adalah sebagai salah
satu dasar untuk penyusunan renja selanjutnya di tahun 2020. Penyusunan
program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) yang nantinya di tuang ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
Tahun 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Pemerintah Aceh terdiri dari :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian
Renstra SKPA (Tabel Terlampir)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir)
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel
Terlampir)
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 I-6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA
3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)
BAB IV PENUTUP
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPA
Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan
proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai
berikut : sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPA
dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan
pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan
untuk menetukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun
berikutnya.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 berjumlah Rp. 57.698.349.577,-
dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum, PAA, Dana Alokasi Khusus,
Otsus dan Migas, dengan rincian masing-masing alokasi anggaran sebagai berikut
adalah :
NO URAIAN JUMLAH (Rp.) %
(1) (2) (3) (4)
1 ACEH 54,522,881,924 94.50
GAJI/TUNJANGAN 12,981,679,596 22.50
- PAA 5,845,980,000 10.13
- DAU 7,135,699,596 12.37
RUTIN
OPERASIONAL/PEMBANGUNAN 41,541,202,328 72.00
- DAK
- DAU / REGULER 7,578,185,328 13.13
- PAA 14,973,017,000 25.95
- OTSUS ACEH
- MIGAS ACEH 18,990,000,000 32.91
2 KAB/KOTA 3,175,467,653 5.50
- OTSUS
- MIGAS 3,175,467,653 5.50
TOTAL 57,698,349,577 100
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA
Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang mengarahkan kepada
kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Aceh, maka
Diskominsa dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang
dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.
Diskominsa memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu :
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi
dan Persandian;
4. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas
Kabupaten/Kota di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
5. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas
Kabupaten/Kota;
6. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan
Persandian;
7. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan
Persandian;
8. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi,
Informatika dan Persandian mencakup wilayah Provinsi;
9. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
10. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
Kewenangan Diskominsa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
di atas adalah :
1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur
dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan
informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-9
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat
lingkup provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur
dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan
informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat
lingkup provinsi;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan
infrastruktur dasar datacenter, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan
sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan, penyelenggaran Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK
Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas
s
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominsa Aceh
Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dalam rangka mencapai visi dan misi serta permasalahan yang
dihadapi Dishubkomintel Aceh (Diskominsa), maka dirumuskan permasalahan
visi dan misi serta permasalahan tersebut ke dalam bentuk yang terarah dan
operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran dinas.
Adapun tujuan Diskominsa mengacu pada Qanun Nomor 5 Tahun 2007 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber data
aparatur bidang komunikasi, informatika dan persandian;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi, informasi dan persandian
pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
3. Meningkatnya pengelolaan data secara elektronik dan sistematis melalui
sinergitas antar pengelola dan sumber data.
Berbagai kondisi di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu
mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut dapat diuraikan
berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
A. Bidang Teknologi Komunikasi & Informatika dan Informasi Publik
Tingkat peradaban manusia yang lebih baik merupakan salah satu factor
utama dalam hal berkembangnya tingkat kebutuhan yang tinggi di sector
komunikasi, informatika dan persandian. Kebutuhan berkomunikasi dengan
baik dan memperoleh informasi yang akurat dan terkini merupakan
kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami
peningkatan dalam pemenuhannya. Beberapa permasalahan yang ditemui di
sector ini antara lain :
1. Sebagai payung hukum dalam sector komunikasi dan informatika,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat, masyarakat belum
sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam hal berkomunikasi
dan memperoleh informasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dibutuhkan peran aktif Pemerintah untuk mensosialisasikan dan
menerapkannya secara aktif.
2. Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah
system komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan). Agar
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-11
komunikasi dan informasi yang berkembang dan diterima dapat
diarahkan secara tepat dan terarah, dibutuhkan forum dan wadah yang
mendukung berlangsungnya system komunikasi jaringan yang tepat.
Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat akan kegiatan pemerintahan
dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum
dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik
dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung
pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir
kebutuhan masyarakat seutuhnya.
A. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
1. Dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya sistem
komunikasi dari satu arah menuju ke berbagai arah (jaringan);
2. Masih terbatasnya penerapan teknologi komunikasi dan informasi, dalam
mendukung operasional di sektor komunikasi, informatika dan
persandian;
3. Perkembangan masyarakat yang kritis menuntut tersedianya media dan
fasilitas sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan
kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan dapat mendukung
pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir
kebutuhan masyarakat seutuhnya .
4. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan
teknologi informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau
tidak memiliki akses sama sekali akibat disparitas ketersediaan
infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan.
5. Pelayanan bidang komunikasi, informatika dan persandian terhadap
kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang cacat, gender dan
anak-anak serta lanjut usia belum mendapatkan perhatian yang
memadai.
6. Pengembangan manajemen informasi yang berbasis open data di
lingkungan Pemerintah Aceh.
7. Sosialisasi manajemen informasi yang berbasis open data di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Produksi Konten Digital Pemerintah Aceh seperti iklan layanan
digital, produksi film dan video digital, perpustakaan digital, serta
pelayanan pelayanan digital lainnya yang dipandang menyangkut
kegiatan pemerintahan.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-12
9. Peningkatan SDM terkait pengelolaan data dan integrase aplikasi, serta
peningkatan SDM di bidang keamanan informasi E-Government.
10. Pelaksanaan FGD terkait mapping aplikasi dan pembentukan
kesepahaman kelola data terintegrasi antar Dinas/Badan/Lembaga
11. Integrasi Kelompok Aplikasi Dasar dan Layanan
12. Pembuatan Aplikasi Tatap Muka Data yang Terintegrasi
13. Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi E-Government
14. Pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi
15. Kesadaran Keamanan Informasi dan Internet Sehat di lingkungan
Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota
B. Bidang Persandian
Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,
perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak
perubahan. Sector persandian pada dinas komunikasi, informatika dan
persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait
pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek
pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan
organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Beberapa isu permasalahan terkait persandian adalah :
1. Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka
keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi
2. Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi
sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan
persandian. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan
bagi SDM Aparatur di sektor persandian. Selanjutnya, perangkat
persandian yang ada saat ini belum maksimal untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan Pemerintahan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA
Hasil review Rancangan Awal RKPA terdapat tantangan dan kemauan yang telah
dicapai hingga tahun 2016. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang
memberikan manaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan
melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai
dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program
program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas
terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 II-13
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) disusun berdasarkan
perumusan strategi pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran
umum dan kondisi daerah serta analisis ekonomi dan keuangan daerah.
Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang
dilanjutkan kepada proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi
diperlukan mengingat factor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan
pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.
Strategi yang diterapkan dalam sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian
Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah :
1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government;
7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14
Tahun 2009;
9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian
10. Manajemen Informasi yang berbasis open data
11. Pengembang Konten Digital Pemerintah
12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.
Selanjutnya berdasarkan strategi yang ditetapkan, Pemerintah Aceh melalui
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh akan menyusun program
dan kegiatan yang secara bertahap dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran
yang telah ditetapkan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Prosedur dalam usulan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan
menganalisa kebutuhan masyarakat baik yang secara langsung disampaikan oleh
masyarakat melalui lembaga/organisasi maupun melalui SKPA. Dalam
perencanaan pembangunan, segala aspek harus diperhatikan termasuk salah
satunya adalah usulan dari lapisan masyarakat agar pembangunan diharapkan
dapat berjalan sesuai sasaran dan tepat guna. Namun sampai tahun 2017, belum
ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan Kebijakan Nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan
dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional. Arah
kebijakan umum pembangunan Nasional 2015 – 2019 seperti tertuang dalam
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan
landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai
negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi
ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya
industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan
iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiscal,
meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk
manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan
koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan
kerja yang berkualitas.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang
Berkelanjutan.
Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah
dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah
komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan
produksi dan ragam bauran sumber daya energy, meningkatkan efisiensi dan
pemerataan dalam pemanfaatan energy, mengembangkan ekonomi kelautan
yang terintegrasi antar sector dan antar wilayah, dan meningkatnya
efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang
sangat kaya.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-15
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan
pemerataan
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas
nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat
penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik),
menjamin ketahanan air, pangan dan energy untuk mendukung ketahanan
nasional, dan mengembangkan system transportasi massal perkotaan, yang
kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan
peran kerjasama Pemerintah – Swasta.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan
perubahan iklim.
Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan
perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan
dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; perkuatan kapasitas
mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat
rehabilitasi daerah yang terkena bencana, dan memperkuat kapasitas
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan,
efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas
pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi
demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan
stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan
kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
6. Meningkat Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang
Berkeadilan.
Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses
pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan
memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T;
meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains
dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan,
terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan
gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya
jaminan kesehatan.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-16
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan
wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja
pusat-pousat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanann dasar di seluruh
wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan
dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas menjadi pedoman
Pemerintah Aceh dalam menyusun kebijakan daerah yang terurai dalam Bidang
Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Mobilitas
penduduk, Investasi, Bidang Infrastruktur, Bidang kesehatan, Bidang Agama,
Sosial dan Budaya.
Arah kebijakan nasional yang dikembangkan menjadi arah kebijakan Pemerintah
Aceh, diimplementasikan secara teknis oleh masing-masing SKPA sesuai dengan
Tupoksi masing-masing SKPA.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informasi dan
Persandian Aceh merumuskan suatu tujuan dalam Bidang Komunikasi, Informasi
dan Persandian yaitu untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan
persandian yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pilar-pilar utama pada
sektor informasi, komunikasi dan persandian. Arah kebijakan dijalankan dengan
menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern berbasis Informasi dan
teknologi (IT) dengan sistem pengelolaan secara efektif, efesien dan berorientasi
pada pelanggan. Peranan sumber daya sangat menentukan dalam keberhasilan
penerapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian.
Kebijakan di sektor Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diuraikan sebagai
berikut :
1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government;
7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-17
8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14
Tahun 2009;
9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur dan Peralatan Yang Mendukung di bidang
Persandian
10. Manajemen Informasi yang berbasis open data
11. Pengembang Konten Digital Pemerintah
12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.
3.2 Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun
2019 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2017 – 2022. Adapun yang
menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan
perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah “Terwujudnya Aceh yang damai
dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.
Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi
pembangunan Aceh sebagai berikut :
1. Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan
budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Menjaga integritas kebangsaan dan keberlanjutan perdamaian sebagai lanjut
prinsip-prinsip MoU Helsinki;
3. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat
nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata,
baik pada pendidikan vokasional, dayah dan umum;
4. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan
secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
5. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap
kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan
nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
6. Menyediakan sumber daya energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry, sebagai komitmen
Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
7. Membangun dan melindungi sentra produksi dan industry jasa kreatif yang
menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta
memberikan kemudahan akses permodalan;
8. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat,
berkualitas dan berkeadilan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based
planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-18
MISI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
Sektor Informasi Dan Komunikasi Publik
Membangun jaringan informasi dan mengintegrasikan data kelompok-kelompok
informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan
persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sektor Teknologi Informasi Komunikasi
Membangun dan mengembangkan TIK Pemerintah Aceh dalam rangka
meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan
informasi publik secara transparan dan akuntabel.
Sektor Persandian
Membangun dan mengembangkan SDM Aparatur Pemerintah khususnya di
bidang Persandian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis tekhnologi informasi dan
komunikasi guna memberikan layanan informasi publik yang sehat dan aman.
Membangun fasilitas dan perangkat persandian untuk mendukung operasional
pelaksanaan persandian di sector pemerintahan.
Review Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam
penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan
tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujud suatu system yang terpadu dan
saling mendukung dengan sector lainnya.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Aceh adalah :
1. Komunikasi dan Informasi
- Terbangunnya informasi pedesaan dan terbentuknya kelompok informasi
dan komunikasi masyarakat.
- Terwujudnya masyarakat yang sadar informasi untuk meningkatkan
kualitas hidup.
- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang prima
dan terpadu. Komunikasi yang efektif dan efesien terhadap
penyelenggaraan transportasi.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019 III-19
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan E-Government
Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan
administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.
- Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan mengembangkan
Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan
informasi untuk akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun
Global.
- Tersedianya fasilitas penyediaan portal website, pengisian data ke dalam
data base oleh setiap SKPA secara online dan terciptanya pelayanan
terhadap para pengguna jasa telematika secara berkualitas, efektif dan
efisien.
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019
IV-20
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
3.1 Strategi dan Kebijakan
1 Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2 Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3 Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4 Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
5 Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6 Pengembangan Aplikasi E-Government;
7 Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8 Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No.
14 Tahun 2009;
9 Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian
10 Manajemen Informasi yang berbasis open data
11 Pengembang Konten Digital Pemerintah
12 Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.
3.2 Program dan Kegiatan
A. Program
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi
berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian, maka
disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
8. Program Pengembangan Data dan Statistik
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019
IV-21
B. Kegiatan
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebiajkan
program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa
kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.
Untuk merealisasikan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan antara
lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12. Pembangunan gedung kantor
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System
19. Pendidikan dan pelatihan formal
20. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
21. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
22. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
23. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi
24. Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi
25. Pengadaan perangkat keras pengelolaan system informasi manajemen
daerah terintegrasi
26. Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda
27. Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
28. Optimalisasi peran media center pemerintah daerah
29. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
RENCANA KERJA DISKOMINFO DAN SANDI ACEH TAHUN 2019
IV-22
30. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda
31. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di Lingkungan
Pemda
32. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi
33. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
34. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran
35. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
36. Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
37. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media
Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan
38. Updating data sumber daya alam, ekonomi, keuangan dan investasi
39. Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data e-
Government Pemda
40. Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian
informasi e-Government
41. Pengelolaan Website
42. Pengelolaan SMS Center Gubernur
RENCANA KERJA DISKOMINSA ACEH 2019 IV-23
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh
merupakan tahap awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh
Tahun 2017 - 2022, dimana tahun ini merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJM periode
2012-2017. Program dan kegiatan di tahun 2019 tetap mengacu kepada Kebijakan
Nasional sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Aceh yaitu
pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Upaya pembenahan implementasi
perencanaan dimulai dengan konsistensi penanganan urusan yang menjadi wewenang
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh namun tetap berupaya menuntaskan
kegiatan terbengkalai. Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan
mekanisme penanganan pengawasan pembangunan secara berkala. Diharapkan dengan
kegiataan ini akan tercapai peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja jaringan
komunikasi, informatika dan persandian. Selanjutnya dalam bidang informasi dan
komunikasi, pemerintah Aceh berupaya meningkatkan kinerja pelayanan sistem
teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan pengaplikasian program dan
kegiatan berbasis e-government, dan upaya meningkatkan pelayanan penyebarluasan
informasi berbasis media cetak dan penyiaran.
Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan
pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk
perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang
dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2017
- 2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang
tertuang dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun
2019 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh
diharapkan mampu mencapai tingkat capaian program dan kegiatan yang telah disusun.
Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kinerja Dinas
Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh di Tahun berjalan 2018 dan perencanaan
strategi sesuai program dan kegiatan di tahun 2019 serta menetapkan berbagai
kebijakan serta solusi dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh saat ini.
Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana
RENCANA KERJA DISKOMINSA ACEH 2019 IV-24
pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya akan mewujudkan
suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya. Berhasilnya
pelaksanaan Renja Tahun 2018 ini secara konsekuen dan penuh tanggung jawab sangat
tergantung kepada sumber daya manusia, partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai
sektor terkait lainnya, serta pada sikap mental dan semangat ketaatan dan disiplin bagi
seluruh aparatur pemerintah baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
Rencana Kerja Diskominsa Aceh ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh
dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi posirif bagi
upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang
akuntabel, partisipasif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan.
Proses penyusunan dokumen Renja ini telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan
sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down,
teknokratik dan politik. Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi antara
kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah melalui penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan
dan Kabupaten.
Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahapan proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi
hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi
pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.
Dokumen ini merupakan referensi utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi,
Informasi dan Persandian Aceh dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2018. Semoga hasil dari Rencana Kerja Tahun 2018 ini
dapat menghasilkan suatu rumusan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan
yang lebih konkrit dan realitas.
Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Target Kinerja Realisasi Target
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Capaian Progam
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Komunikasi dan Informasi
Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pengiriman surat dinas dan pengadaan materai 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 15.000.000 100%
01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1.045.600.000 100%
01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 41.657.000 100%
01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terjadingan alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam
pelayanan publik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 349.148.400 100%
01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 672.310.000 100%
01 012 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya peralatan kelistrikan perkantoran 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 32.573.282 100%
01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelayanan Administrasi
perkantoran1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 839.915.150 100%
01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan bagi peningkatan informasi dan wawasan
aparatur pemerintah100% 100% 100% 100% 100% 100% 22.944.000 100%
01 017 Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran terhadap pelaksanaan kegiatan aparatur dalam peningkatan
pelayanan publik100% 100% 100% 100% 100% 100% 324.675.000 100%
01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 619.800.000 100%
01 022 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pembayaran honorium pelaksana kegiatan dan tenaga
teknis1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 3.333.592.000 100%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelayanan Administrasi
perkantoran- - - - - 459.380.000 100%
02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terbangunnya Fasilitas Kantor 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 495.799.318 100%
02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional yang siap mendukung kegiatan pelayanan
Publik1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 639.440.000 100%
02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terbangunnya Fasilitas Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 236.012.000 100%
02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur Perbaikan membeleur kantor agar dapat dipergunakan kembali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25.000.000 100%
02 036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Peralatan Sound System sesuai fungsi 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 30.000.000 100%
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang semakin cakap, terampil dan profesional dalam
malaksanakan tugas1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 657.480.000 100%
15 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
15 002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi- - - - - 1 Tahun 244.287.000 100%
15 003 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Penyelenggaraan persandian di Pemerintah Aceh- - - - - 100% 565.480.000 100%
1
Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Target Renja
SKPD Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Tingkat
Realisasi
(%)
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA TAHUN 2018
PROVINSI ACEH
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Progam dan
Kegiatan Tahun 2017Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Realisasi Capaian
Progam dan
Kegiatan s/d
Bulan Juli Tahun
2018
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Target Kinerja Realisasi Target
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Capaian Progam
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Target Renja
SKPD Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Tingkat
Realisasi
(%)
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Progam dan
Kegiatan Tahun 2017Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Realisasi Capaian
Progam dan
Kegiatan s/d
Bulan Juli Tahun
2018
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2017
15 004 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tersedianya kajian dan Analisis TIK Pemerintah Aceh100% - 100% - - 100% 113.940.000 100%
15 005 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (Migas Aceh Tenggara) Tersedianya Alat Studi dan Komunikasi1 Tahun - 100% - - 100% 675.082.971 100%
15 008 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya Dana Pengolahan TIK1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 99.400.000 100%
15 009 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Tersedianya Bandwidth serta Peralatan Jaringan Komunikasi untuk
Dinas/ Badan/ Lembaga Daerah1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 26.315.159.520 100%
15 011 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Tersedianya Dana Untuk pembangunan aplikasi e-Government
Pemerintah Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1.809.940.000 100%
15 012 Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) Terbentuknya Kelompok informasi Gampong yang dapat memberikan
informasi 100% - 100% - - 100% 68.550.000 100%
15 014 Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh Terpublikasinya kegiatan Pemerintah Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1.248.400.000 100%
15 017 Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia di Lingkungan
Pemerintah Aceh
Terlaksananya Pembuatan Video Pembelajaran Interaktif dan
Tersedianya PC Pelatihan Serta Tersedianya, Tertatanya Koneksi Jaringan
Perangkat Data Pada Studio Multimedia
2 Keg, 9 Unit & 1
Paket-
2 Keg, 9 Unit & 1
Paket- -
2 Keg, 9 Unit & 1
Paket2.157.500.000 100%
15 018 Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika Terlaksananya Pembangunan Aplikasi Aset Telekomunikasi dan
Informatika Pemerintah Aceh1 keg - 1 keg - - 1 keg 212.730.000 100%
17 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
17 003 Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di
Lingkungan Pemda
Tersedianya Laporan hasil evaluasi sistem informasi dan TI SDM Di
Lingkungan Pemda1 Laporan - 1 Laporan - - 1 Laporan 362.115.000 100%
17 004 Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi
dan Teknologi Informasi
Sumber Daya Manusia yang memahami sistem informasi dan teknologi
informasi1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 162.779.000 100%
17 005 Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Peningkatan sumber daya di bidang penguasaan teknologi - - - - - 1 Tahun 249.666.000 100%
17 008 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran Terlaksananya Kegiatan penyiaran melalui media elektronik 1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 807.220.000 100%
18 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
18 002 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya kegiatan penyiaran melalui media elektronik1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 1.633.610.000 100%
18 003 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat
Terselenggaranya Pertemuan Komunitas Informasi Antar Lembaga
Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota5 Kabupaten/Kota -
5 Kabupaten/
Kota- - 5 Kabupaten/ Kota 2.302.270.000 100%
18 006 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media
tradisional, luar ruang dan penerbitan
Memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 750.000.000 100%
19 19 Program Pengembangan data dan statistik
19 004 Pengolahan Website Informasi e-Government yang mudah di akses 1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 99.000.000 100%
19 005 Pengolahan SMS Center Gubernur Pengolahan data SMS masyarakat pada database SMS center Gubernur
Aceh1 Tahun - 1 Tahun - - 1 Tahun 173.960.000 100%
BANDA ACEH, 10 Maret 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH
MARWAN NUSUF, B.Hsc, MA
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Target Kinerja Realisasi Target
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Capaian Progam
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra SKPD)
Tahun 2018
Target Renja
SKPD Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Tingkat
Realisasi
(%)
Kode
Target dan Realisasi Kinerja Progam dan
Kegiatan Tahun 2017Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Realisasi Capaian
Progam dan
Kegiatan s/d
Bulan Juli Tahun
2018
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2017
MARWAN NUSUF, B.Hsc, MA
NIP. 19710521 200212 1 003
No Indikator
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.) Tahun 2018 (Rp.) Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 15.000.000 15.000.000 17.250.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 17.250.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 926.479.583 1.045.600.000 1.100.000.000 1.265.000.000 926.479.583 1.045.600.000 1.100.000.000 1.265.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 396.359.000 41.657.000 420.000.000 483.000.000 396.359.000 41.657.000 420.000.000 483.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 194.413.780 349.148.400 358.895.073 412.729.334 194.413.780 349.148.400 358.895.073 412.729.334
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 118.502.100 672.310.000 775.000.000 891.250.000 118.502.100 672.310.000 775.000.000 891.250.000
6Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor28.754.300 32.573.282 35.000.000 40.250.000 28.754.300 32.573.282 35.000.000 40.250.000
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 904.800.000 839.915.150 560.000.000 644.000.000 904.800.000 839.915.150 560.000.000 644.000.000
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan28.500.000 22.944.000 24.000.000 27.600.000 28.500.000 22.944.000 24.000.000 27.600.000
9 Penyediaan makanan dan minuman 299.687.000 324.675.000 420.000.000 483.000.000 299.687.000 324.675.000 420.000.000 483.000.000
10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 549.750.000 619.800.000 919.800.000 1.057.770.000 549.750.000 619.800.000 919.800.000 1.057.770.000
11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.981.850.000 3.333.592.000 3.068.600.000 3.528.890.000 1.981.850.000 3.333.592.000 3.068.600.000 3.528.890.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pembangunan Gedung Kantor - - 1.000.000.000 1.150.000.000 - - 1.000.000.000 1.150.000.000
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.178.799.000 459.380.000 232.000.000 266.800.000 1.178.799.000 459.380.000 232.000.000 266.800.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.705.500.000 495.799.318 465.000.000 534.750.000 1.705.500.000 495.799.318 465.000.000 534.750.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 474.232.400 639.440.000 640.000.000 736.000.000 474.232.400 639.440.000 640.000.000 736.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 406.794.600 236.012.000 236.000.000 271.400.000 406.794.600 236.012.000 236.000.000 271.400.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 26.400.000 25.000.000 25.000.000 28.750.000 26.400.000 25.000.000 25.000.000 28.750.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System 40.000.000 30.000.000 30.000.000 34.500.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 34.500.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 226.570.000 - - - 226.570.000 - - -
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20 Pendidikan dan Pelatihan Formal 258.350.000 657.480.000 592.080.000 680.892.000 258.350.000 657.480.000 592.080.000 680.892.000
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA
Provinsi Aceh
Realisasi Capaian ProyeksiCatatan
Analisis
Target Renstra SKPA
No Indikator
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.) Tahun 2018 (Rp.) Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Realisasi Capaian ProyeksiCatatan
Analisis
Target Renstra SKPA
15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
20Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi294.033.500 244.287.000 211.000.000 242.650.000 294.033.500 244.287.000 211.000.000 242.650.000
21Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
dan Informasi446.600.000 565.480.000 730.000.000 839.500.000 446.600.000 565.480.000 730.000.000 839.500.000
22Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi375.600.000 113.940.000 113.000.000 129.950.000 375.600.000 113.940.000 113.000.000 129.950.000
23Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (Migas Aceh
Tenggara)- 675.082.971 - - - 675.082.971 - -
24 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi 465.100.000 99.400.000 160.000.000 184.000.000 465.100.000 99.400.000 160.000.000 184.000.000
25 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi 6.222.766.000 26.315.159.520 18.073.000.000 20.783.950.000 6.222.766.000 26.315.159.520 18.073.000.000 20.783.950.000
26Pengadaan perangkat keras pengelolaan system informasi
manajemen daerah terintegrasi- - 6.382.449.167 7.339.816.542 - - 6.382.449.167 7.339.816.542
26 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda 1.131.000.000 1.809.940.000 1.091.930.000 1.255.719.500 1.131.000.000 1.809.940.000 1.091.930.000 1.255.719.500
27 Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) 509.700.000 68.550.000 166.000.000 190.900.000 509.700.000 68.550.000 166.000.000 190.900.000
28 Optimalisasi peran media center pemerintah daerah 2.788.305.000 1.248.400.000 1.360.000.000 1.564.000.000 2.788.305.000 1.248.400.000 1.360.000.000 1.564.000.000
29Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia Di Lingkungan
Pemerintah Aceh- 215.750.000 - - - 215.750.000 - -
30 Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika - 212.730.000 - - - 212.730.000 - -
17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
31 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi - - 900.000.000 1.035.000.000 - - 900.000.000 1.035.000.000
31Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di
Lingkungan Pemda16.820.000 - 900.000.000 1.035.000.000 16.820.000 - 900.000.000 1.035.000.000
32Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di
Lingkungan Pemda158.845.000 362.115.000 319.000.000 366.850.000 158.845.000 362.115.000 319.000.000 366.850.000
33Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem
Informasi dan Teknologi Informasi238.890.000 162.779.000 238.000.000 273.700.000 238.890.000 162.779.000 238.000.000 273.700.000
34 Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 136.060.000 249.666.000 218.000.000 250.700.000 136.060.000 249.666.000 218.000.000 250.700.000
35 Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 216.650.000 - - - 216.650.000 - - -
36Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga Produksi serta
Peredaran Film dan Rekaman Audio Visual (KPIA)1.169.484.500 - - - 1.169.484.500 - - -
37 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran 802.500.000 807.220.000 988.000.000 1.136.200.000 802.500.000 807.220.000 988.000.000 1.136.200.000
18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
38Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (KIA)1.267.140.000 1.633.610.000 1.935.361.000 2.225.665.150 1.267.140.000 1.633.610.000 1.935.361.000 2.225.665.150
39 Konsultasi Komunitas Infokom 248.600.000 - - - 248.600.000 - - -
40Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat- 2.302.270.000 2.993.520.000 3.442.548.000 - 2.302.270.000 2.993.520.000 3.442.548.000
No Indikator
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.) Tahun 2018 (Rp.) Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Realisasi Capaian ProyeksiCatatan
Analisis
Target Renstra SKPA
41Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui
media tradisional, luar ruang dan penerbitan1.812.590.000 750.000.000 743.150.000 854.622.500 1.812.590.000 750.000.000 743.150.000 854.622.500
No Indikator
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 (Rp.) Tahun 2018 (Rp.) Tahun 2019 (Rp.) Tahun 2020 (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Realisasi Capaian ProyeksiCatatan
Analisis
Target Renstra SKPA
19 Program Pengembangan data dan statistik
43Updating data sumber daya alam, ekonomi, keuangan dan
investasi- - 1.100.000.000 1.265.000.000 - - 1.100.000.000 1.265.000.000
43Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data e-
Government Pemda- - 1.200.000.000 1.380.000.000 - - 1.200.000.000 1.380.000.000
43Verifikasi, Perekaman, Back-up Data E-Government dan
Penyajian Informasi E-Government102.960.000 - 1.500.000.000 1.725.000.000 102.960.000 - 1.500.000.000 1.725.000.000
44 Pengelolaan Website 98.000.000 99.000.000 270.000.000 310.500.000 98.000.000 99.000.000 270.000.000 310.500.000
45 Pengelolaan SMS Center Gubernur 65.630.000 173.960.000 187.000.000 215.050.000 65.630.000 173.960.000 187.000.000 215.050.000
Nama SKPA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lembar dari
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif
(Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov Aceh
001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov AcehTerlaksananya Pengiriman Surat,
Paket dan Barang Yang Terjamin1 Tahun 15.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov Aceh
Terlaksananya Pengiriman Surat, Paket
dan Barang Yang Terjamin1 Tahun 15.000.000
002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikProv Aceh
Pembayaran Telepon, Air dan
Listrik Perkantoran12 Bulan 1.045.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikProv Aceh
Pembayaran Telepon, Air dan Listrik
Perkantoran12 Bulan 1.045.600.000
008 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov Aceh
Terwujudnya lingkungan
perkantoran yang bersih dan
nyaman
1 Tahun 41.657.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov AcehTerwujudnya lingkungan perkantoran
yang bersih dan nyaman1 Tahun 41.657.000
010 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov Aceh
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Untuk Mendukung Kinerja
Aparatur Dalam Pelayanan Publik
1 Tahun 349.148.400 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov Aceh
Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk
Mendukung Kinerja Aparatur Dalam
Pelayanan Publik
1 Tahun 349.148.400
011 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov AcehKelancaran Administrasi
Perkantoran1 Tahun 672.310.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Prov Aceh Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 Tahun 672.310.000
012 - Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv Aceh
Tersedianya Peralatan Kelistrikan
Perkantoran1 Tahun 32.573.282
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv Aceh
Tersedianya Peralatan Kelistrikan
Perkantoran1 Tahun 32.573.282
013 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
KantorProv Aceh
Peralatan dan perlengkapan yang
mendukung pelayanan
Administrasi perkantoran
1 Tahun 839.915.150 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov Aceh
Peralatan dan perlengkapan yang
mendukung pelayanan Administrasi
perkantoran
1 Tahun 839.915.150
015 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganProv Aceh
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
bagi Aparatur Pemerintahan
1 Tahun 22.944.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganProv Aceh
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan bagi Aparatur
Pemerintahan
1 Tahun 22.944.000
017 - Penyediaan Makanan dan Minuman Prov Aceh
Kelancaran Terhadap
Pelaksanaan Kegiatan Aparatur
Dalam Peningkatan Pelayanan
Publik
1 Tahun 324.675.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Prov Aceh
Kelancaran Terhadap Pelaksanaan
Kegiatan Aparatur Dalam Peningkatan
Pelayanan Publik
1 Tahun 324.675.000
018 - Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar DaerahProv Aceh
Biaya Perjalanan Dinas Untuk
Koordinasi dan Konsultasi1 Tahun 619.800.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
DaerahProv Aceh
Biaya Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi
dan Konsultasi1 Tahun 619.800.000
022 - Peningkatan Pelayanan Administrasi
PerkantoranProv Aceh
Terlaksananya Pembayaran
Honorarium Pelaksana Kegiatan
dan Tenaga Teknis
1 Tahun 3.333.592.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi
PerkantoranProv Aceh
Terlaksananya Pembayaran Honorarium
Pelaksana Kegiatan dan Tenaga Teknis1 Tahun 3.333.592.000
02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
AparaturProv Aceh
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
AparaturProv Aceh
009 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov Aceh
Peralatan dan perlengkapan yang
mendukung pelayanan
Administrasi perkantoran
1 Tahun 459.380.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov Aceh
Peralatan dan perlengkapan yang
mendukung pelayanan Administrasi
perkantoran
1 Tahun 459.380.000
022 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prov AcehGedung Kantor Yang Terpelihara
dan Menunjag Pelayanan Publik1 Tahun 495.799.318 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Prov Aceh
Gedung Kantor Yang Terpelihara dan
Menunjag Pelayanan Publik1 Tahun 495.799.318
024 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalProv Aceh
Kendaraan Dinas/Operasional
Yang Siap Mendukung Kegiatan
Pelayanan Publik
1 Tahun 639.440.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalProv Aceh
Kendaraan Dinas/Operasional Yang Siap
Mendukung Kegiatan Pelayanan Publik1 Tahun 639.440.000
028 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorProv Aceh
Peralatan Gedung Kantor Yang
Prima 1 Tahun 236.012.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
KantorProv Aceh Peralatan Gedung Kantor Yang Prima 1 Tahun 236.012.000
029 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prov AcehPerbaikan mebeleur kantor agar
dapat dipergunakan kembali1 Tahun 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prov Aceh
Perbaikan mebeleur kantor agar dapat
dipergunakan kembali1 Tahun 25.000.000
036 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Prov AcehPeralatan Sound System sesuai
fungsi1 Tahun 30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System Prov Aceh Peralatan Sound System sesuai fungsi 1 Tahun 30.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prov Aceh Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prov Aceh
002 - Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaProv Aceh
Pakaian Dinas Aparatur
Sebagai Identitas Dalam
Pelayanan Publik
432 stel dan 70 pasang 226.570.000 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaProv Aceh
Pakaian Dinas Aparatur Sebagai Identitas
Dalam Pelayanan Publik432 stel dan 70 pasang 226.570.000
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2017
PROVINSI ACEH
No
Rancangan awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif
(Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturProv Aceh
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturProv Aceh
001 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov Aceh
Aparatur yang semakin cakap,
terampil dan profesional dalam
malaksanakan tugas
1 Tahun 258.350.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov Aceh
Aparatur yang semakin cakap, terampil
dan profesional dalam malaksanakan
tugas
1 Tahun 258.350.000
15Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media MassaProv Aceh
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media MassaProv Aceh
002-Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan InformasiProv Aceh
Tersedianya jaringan
komunikasi dan informasi1 Tahun 294.033.500
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan InformasiProv Aceh
Tersedianya jaringan komunikasi dan
informasi1 Tahun 294.033.500
003-Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan InformasiProv Aceh
Penyelenggaraan persandian
di Pemerintah Aceh 1 Tahun 446.600.000 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan InformasiProv Aceh
Penyelenggaraan persandian di
Pemerintah Aceh1 Tahun 446.600.000
004-Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan TeknologiProv Aceh
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi, Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Aceh
1 Tahun 375.600.000 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan TeknologiProv Aceh
Penelitian dan Pengembangan Teknologi,
Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Aceh
1 Tahun 375.600.000
008-Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi
dan InformasiProv Aceh
Tersedianya Peraturan Gubernur
Pengelolaan TIK1 Tahun 465.100.000
Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi
dan InformasiProv Aceh
Tersedianya Peraturan Gubernur
Pengelolaan TIK1 Tahun 465.100.000
009- Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Prov Aceh
Komunikasi dan Informasi Data
Yang Terhubung di Lingkungan
Pemerintah Aceh pada
Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Provinsi Lain
1 Tahun 6.222.766.000 Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi Prov Aceh
Komunikasi dan Informasi Data Yang
Terhubung di Lingkungan Pemerintah
Aceh pada Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Provinsi Lain
1 Tahun 6.222.766.000
011- Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Prov AcehAplikasi Yang Dibutuhkan Untuk
Pengembangan E-Government6 Aplikasi 1.131.000.000 Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda Prov Aceh
Aplikasi Yang Dibutuhkan Untuk
Pengembangan E-Government6 Aplikasi 1.131.000.000
012-Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG)Prov Aceh
Terbentuknya Kelompok
informasi Gampong yang dapat
memberikan informasi
1 Tahun 509.700.000 Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG)Prov Aceh
Terbentuknya Kelompok informasi
Gampong yang dapat memberikan
informasi
1 Tahun 509.700.000
014- Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah Prov AcehTersedianya Informasi Mengenai
Perkembangan Daerah1 Tahun 2.788.305.000 Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah Prov Aceh
Tersedianya Informasi Mengenai
Perkembangan Daerah1 Tahun 2.788.305.000
17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan InformasiProv Aceh
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan InformasiProv Aceh
002 - Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi di Lingkungan PemdaProv Aceh
Pelaksanaan Sistem dan
Teknologi Informasi pada
Kabupaten/Kota dan Provinsi
23 Kabupaten/Kota 16.820.000 Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi di Lingkungan PemdaProv Aceh
Pelaksanaan Sistem dan Teknologi
Informasi pada Kabupaten/Kota dan
Provinsi
23 Kabupaten/Kota 16.820.000
003 - Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi
dan SDM di Lingkungan Pemda Prov Aceh
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sistem
dan Teknologi Informasi1 Tahun 158.845.000
Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi
dan SDM di Lingkungan Pemda Prov Aceh
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Sistem dan
Teknologi Informasi1 Tahun 158.845.000
004 - Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi
Sistem Informasi dan Teknologi InformasiProv Aceh
SDM Yang Memahami Sistem
Informasi dan Teknologi
Informasi
1 Tahun 238.890.000 Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi
Sistem Informasi dan Teknologi InformasiProv Aceh SDM Yang Memahami Sistem Informasi
dan Teknologi Informasi
1 Tahun 238.890.000
005 - Workshop Sistem Informasi dan Teknologi
InformasiProv Aceh
Peningkatan sumber daya di
bidang penguasaan teknologi1 Tahun 136.060.000
Workshop Sistem Informasi dan Teknologi
InformasiProv Aceh
Peningkatan sumber daya di bidang
penguasaan teknologi1 Tahun 136.060.000
006 -Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi
InformasiProv Aceh Penerapan Software Legal 1 Tahun 216.650.000
Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi
InformasiProv Aceh Penerapan Software Legal 1 Tahun 216.650.000
007 -
Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga
Produksi serta Peredaran Film dan Rekaman
Audio Visual
Prov Aceh
Terlaksananya Pengawasan
terhadap Lembaga Produksi,
Peredaran Film dan Rekaman
Audio Visual
1 Tahun 1.169.484.500
Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga
Produksi serta Peredaran Film dan Rekaman
Audio Visual
Prov Aceh
Terlaksananya Pengawasan terhadap
Lembaga Produksi, Peredaran Film dan
Rekaman Audio Visual
1 Tahun 1.169.484.500
008 -Penyebarluasan Informasi Melalui Media
PenyiaranProv Aceh
Terlaksananya Kegiatan
Penyiaran Melalui Media
Elektronik
1 Tahun 802.500.000 Penyebarluasan Informasi Melalui Media
PenyiaranProv Aceh
Terlaksananya Kegiatan Penyiaran
Melalui Media Elektronik1 Tahun 802.500.000
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif
(Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
No
Rancangan awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
18Program Kerjasama Informasi dengan Mass
MediaProv Aceh
Program Kerjasama Informasi dengan Mass
MediaProv Aceh
002 -Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan DaerahProv Aceh
Terlaksananya Kegiatan
Penyiaran Melalui Media
Elektronik
1 Tahun 1.267.140.000 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan DaerahProv Aceh
Terlaksananya Kegiatan Penyiaran
Melalui Media Elektronik1 Tahun 1.267.140.000
005 - Konsultasi Komunitas Infokom Prov Aceh
Hubungan Mutualisme Antar
Komunitas Informasi dan
Komunikasi
23 Kabupaten/Kota 248.600.000 Konsultasi Komunitas Infokom Prov AcehHubungan Mutualisme Antar Komunitas
Informasi dan Komunikasi23 Kabupaten/Kota 248.600.000
006 -
Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah Melalui Media Tradisional, Luar Ruang,
dan Penerbitan
Prov AcehMemudahkan Penyampaian
Informasi Kepada Masyarakat1 Tahun 1.812.590.000
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Melalui Media Tradisional, Luar Ruang, dan
Penerbitan
Prov AcehMemudahkan Penyampaian Informasi
Kepada Masyarakat1 Tahun 1.812.590.000
26 Program Pengembangan Data dan Statistik Prov Aceh Program Pengembangan Data dan Statistik Prov Aceh
003 -
Verifikasi, Perekaman, Backup Data E-
Government dan Penyajian Informasi E-
Government
Prov Aceh
Tersedianya Data E-
Government dan Penyajian
Informasi E-Government
1 Tahun 102.960.000
Verifikasi, Perekaman, Backup Data E-
Government dan Penyajian Informasi E-
Government
Prov AcehTersedianya Data E-Government dan
Penyajian Informasi E-Government1 Tahun 102.960.000
004 - Pengelolaan website Prov AcehInformasi E-Government Yang
Mudah Diakses1 Tahun 98.000.000 Pengelolaan website Prov Aceh
Informasi E-Government Yang Mudah
Diakses1 Tahun 98.000.000
005 - Pengelolaan sms centre gubernur Prov Aceh
Pengolahan Data SMS
Masyarakat pada Database SMS
Center Gubernur Aceh
(08126992612)
1 Tahun 65.630.000 Pengelolaan sms centre gubernur Prov Aceh
Pengolahan Data SMS Masyarakat pada
Database SMS Center Gubernur Aceh
(08126992612)
1 Tahun 65.630.000
No Progam / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A
1 Pengembangan aplikasi E-Government PemdaKabupaten Aceh
Jaya- 500.000.000
B DINAS KOMINFO KABUPATEN ACEH BARAT
2 Pembangunan Taman Digital (Hotspot)Kabupaten Aceh
Barat- 494.901.860
C
3 Pengadaan Alat Studio dan KomunikasiKabupaten Aceh
Tenggara- 675.082.971
KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS KOMINFO KABUPATEN ACEH JAYA
Nama SKPA : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2018
PROVINSI ACEH
SKPA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH Jumlah Pagu : Rp 65.741.930.804,00
Tolok UkurTarget
Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n)
Lokasi
KegiatanSumber Dana Target Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.
Belanja Pegawai 100 Persen Rp 13.046.145.564 BANDA ACEH Prioritas Rp 16.307.681.955
B.
01
01.001 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 16.500.000
01.002 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 1.210.000.000
01.008 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 462.000.000
01.010 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 430.674.088
01.011 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 968.750.000
01.012 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 38.500.000
01.013 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 616.000.000
01.015 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 26.400.000
01.017 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 462.000.000
01.018 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 1.011.780.000
01.022 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 Persen Rp 3.068.600.000 BANDA ACEH Prioritas 100 Persen Rp 3.375.460.000
TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PROVINSI ACEH
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Catatan
PentingNama Kegiatan
Outcome HasilRekening
Belanja
BANDA ACEH
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor Rp 35.000.000
Rp 775.000.000 BANDA ACEH
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BANDA ACEH
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp 358.895.073
BANDA ACEH
Penyediaan makanan dan minuman
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BANDA ACEH
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Rp 420.000.000
Rp 1.100.000.000 BANDA ACEH
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BANDA ACEH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp 15.000.000
Rp 420.000.000
Rp 24.000.000 BANDA ACEH
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
BANDA ACEH
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rp 560.000.000
BANDA ACEH
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp 919.800.000
Tolok UkurTarget
Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n)
Lokasi
KegiatanSumber Dana Target Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Catatan
PentingNama Kegiatan
Outcome HasilRekening
Belanja
BELANJA TIDAK LANGSUNG02
02.003 Terlaksananya
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 1.100.000.000
02.009 Terlaksananya
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 255.200.000
02.022 Terlaksananya
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 511.500.000
02.024 Terlaksananya
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 704.000.000
02.028 Terlaksananya
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 259.600.000
02.029 Terlaksananya
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 27.500.000
02.036 Terlaksananya
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 33.000.000
05
05.001 Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur100 Persen DAU Prioritas 100 Persen Rp 651.288.000
15
15.002 Peningkatan akses
informasi100 Persen PAA Prioritas 100 Persen Rp 232.100.000
15.003 Peningkatan akses
informasi100 Persen PAA Prioritas 100 Persen Rp 803.000.000
15.004 Peningkatan akses
informasi100 Persen PAA Prioritas 100 Persen Rp 124.300.000
15.008 Peningkatan akses
informasi100 Persen PAA Prioritas 100 Persen Rp 176.000.000
15.009 Pengadaan alat jaringan komunikasi Peningkatan akses
informasi100 Persen Rp 18.073.000.000 Aceh PAA Prioritas 100 Persen Rp 19.880.300.000
15.010 Pengadaan perangkat keras pengelolaan system informasi
manajemen daerah terintegrasi
Peningkatan akses
informasi 100 Persen Rp 6.382.449.167 BANDA ACEH PAA Prioritas 100 Persen Rp 7.020.694.084
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
BANDA ACEH
Pembangunan gedung kantor
Rp 1.000.000.000
BANDA ACEH
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp 640.000.000
Rp 465.000.000 BANDA ACEH
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BANDA ACEH
Pengadaan peralatan gedung kantor
Rp 232.000.000
BANDA ACEH
Pemeliharaan rutin/berkala sound system
Rp 30.000.000
Rp 25.000.000 BANDA ACEH
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
BANDA ACEH
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rp 236.000.000
AcehPembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasiRp 730.000.000
Rp 211.000.000 AcehPembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan
informasi
BANDA ACEHPendidikan dan pelatihan formal
Rp 592.080.000
Rp 160.000.000 AcehMonitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi
AcehPenelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologiRp 113.000.000
Tolok UkurTarget
Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n)
Lokasi
KegiatanSumber Dana Target Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Catatan
PentingNama Kegiatan
Outcome HasilRekening
Belanja
BELANJA TIDAK LANGSUNG15.011 Peningkatan akses
informasi100 Persen PAA Prioritas 100 Persen Rp 1.201.123.000
15.012 Peningkatan akses
informasi100 Persen PAA Prioritas 100 Persen Rp 182.600.000
15.014 Peningkatan akses
informasi100 Persen PAA Prioritas 100 Persen Rp 1.496.000.000
17
17.001 Peningkatan kualitas
SDM bidang komunikasi
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 990.000.000
17.002 Peningkatan kualitas
SDM bidang komunikasi
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 990.000.000
17.003 Peningkatan kualitas
SDM bidang komunikasi
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 350.900.000
17.004 Peningkatan kualitas
SDM bidang komunikasi
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 261.800.000
17.005 Peningkatan kualitas
SDM bidang komunikasi
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 239.800.000
17.008 Peningkatan kualitas
SDM bidang komunikasi
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 1.086.800.000
18
18.002 Peningkatan akses data
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 2.128.897.100
18.003 Peningkatan akses data
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 3.292.872.000
18.006 Peningkatan akses data
dan informasi80 Persen PAA Prioritas 80 Persen Rp 817.465.000
19
19.001 Peningkatan akses data
dan informasi85 Persen PAA Prioritas 85 Persen Rp 1.210.000.000
19.002 Peningkatan akses data
dan informasi85 Persen PAA Prioritas 85 Persen Rp 1.320.000.000
19.003 Peningkatan akses data
dan informasi85 Persen PAA Prioritas 85 Persen Rp 1.650.000.000
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Program Pengembangan Data dan Statistik
AcehPertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
Rp 166.000.000
Rp 1.091.930.000 AcehPengembangan aplikasi E-Government Pemda
BANDA ACEH
Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di
lingkungan PemdaRp 900.000.000
Rp 900.000.000 BANDA ACEH
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
BANDA ACEHOptimalisasi peran media center pemerintah daerah
Rp 1.360.000.000
BANDA ACEH
Workshop sistem informasi dan teknologi informasi
Rp 218.000.000
Rp 238.000.000 BANDA ACEH
Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi
dan teknologi informasi
BANDA ACEH
Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di
lingkungan PemdaRp 319.000.000
AcehPenyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakatRp 2.993.520.000
Rp 1.935.361.000 AcehPenyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Aceh
Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran
Rp 988.000.000
BANDA ACEHPengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data e-
Government PemdaRp 1.200.000.000
Rp 1.100.000.000 BANDA ACEHUpdating data sumber daya alam, ekonomi, keuangan dan
investasi
AcehPenyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui
media tradisional, luar ruang dan penerbitanRp 743.150.000
BANDA ACEHVerifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan
penyajian informasi e-GovernmentRp 1.500.000.000
Tolok UkurTarget
Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n)
Lokasi
KegiatanSumber Dana Target Kinerja
Jumlah Program dan
Kegiatan (n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Catatan
PentingNama Kegiatan
Outcome HasilRekening
Belanja
BELANJA TIDAK LANGSUNG19.004 Peningkatan akses data
dan informasi85 Persen PAA Prioritas 85 Persen Rp 297.000.000
19.005 Peningkatan akses data
dan informasi85 Persen PAA Prioritas 85 Persen Rp 205.700.000
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
MARWAN NUSUF, B.Hsc, MAPEMBINA TK. I
NIP. 19710521 200212 1 003
AcehPengelolaan sms centre gubernur
Rp 187.000.000
Rp 270.000.000 BANDA ACEHPengelolaan website