putusan pln medan final 01082008 - kppu.go.id · emkl maritim deli utama yang beralamat di jl....
TRANSCRIPT
SALINAN
hal. 1 dari 32
P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2008
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi)
yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dilakukan oleh: -----------------------
1. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara , yang beralamat di Jl.
Brigjend Katamso KM 5,5 Titi Kuning Medan Telp (061) 789026, selanjutnya disebut
Terlapor I: ----------------------------------------------------------------------------------------
2. CV. Citra Ira Lestari, yang beralamat di Jl. Mapilindo No 12 A Medan Telp / Faks
(061) 6658855 selanjutnya disebut Terlapor II; ---------------------------------------------
3. PT. Primakwarsa Gemilang, yang beralamat di Jl. Tuasan No 48 Medan Telp / Faks
(061) 6622347 selanjutnya disebut Terlapor III; --------------------------------------------
4. CV. Yamlikha Utama yang beralamat di Jl. Puri No. 13 MedanTelp (061) 6622347
selanjutnya disebut Terlapor IV; --------------------------------------------------------------
5. CV. Bobby Ananda Pratama yang beralamat di Jl. Mesjid Taufik No. 18
MedanTelp (061) 6622347, Faks (061) 613423 selanjutnya disebut Terlapor V;-------
6. CV. Citra Kencana yang beralamat di Jl. Belibis Kumbang No. 184 MedanTelp
(061) 77475000, Faks (061) 622347 selanjutnya disebut Terlapor VI; ------------------
7. CV. Sangkuriang yang beralamat di Jl. Karantina K-VIII No. 33/5 MedanTelp (061)
6622347 , Faks (061) 6613423 selanjutnya disebut Terlapor VII;------------------------
8. CV. Sira Perkasa yang beralamat di Jl. Williem Iskandar No. 55 Medan 20215 Telp
(061) 7358811 selanjutnya disebut Terlapor VIII;------------------------------------------
9. CV. Sri Makmur yang beralamat di Jl. Tempuling No. 146 MedanTelp (061)
66112393 selanjutnya disebut Terlapor IX;--------------------------------------------------
10. CV. Taruko yang beralamat di Jl. Pertemuan No. 33 MedanTelp (061)
77479000Faks (061) 6613423 selanjutnya disebut Terlapor X; ---------------------------
11. CV. Tri Arga IndahJl. Jend. A. Yani Lt II No. 27 MedanTelp (061) 6696202Faks
(061) 6613423 selanjutnya disebut Terlapor XI;-------------------------------------------
12. CV. Wahana Antartika yang beralamat di Jl. Suluh No. 2 MedanTelp (061)
6622390 selanjutnya disebut Terlapor XII; --------------------------------------------------
SALINAN
hal. 2 dari 32
13. PT. EMKL Maritim Deli Utama yang beralamat di Jl. Manggis No. 4 MedanTelp
(061) 77479000 / 6622347 selanjutnya disebut Terlapor XIII; --------------------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------
Majelis Komisi: ----------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----------------------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan para Saksi;----------------------------------------------------------
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); ----------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan
pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pengadaan dan pemasangan
02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan
PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit Belawan
yang dilakukan oleh para Terlapor;------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi,
laporan dinyatakan lengkap dan jelas;---------------------------------------------------------
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi
tanggal 5 Februari 2008 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan
Pendahuluan; -------------------------------------------------------------------------------------
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 15/PEN/KPPU/II/2008 tanggal 6 Februari 2008, untuk
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai
dengan 25 Maret 2008 (vide bukti A3 ); ------------------------------------------------------
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur
Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 49.1/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 12
Februari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi(vide bukti A4); --------------------
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah
mendengar keterangan para Terlapor;---------------------------------------------------------
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa
menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------------------
8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim
Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke
tahap Pemeriksaan Lanjutan; -------------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 3 dari 32
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut,
Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
46/PEN/KPPU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara
Nomor 04/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan
tanggal 19 Juni 2008 (vide bukti A30); -------------------------------------------------------
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan, Direktur Eksekutif
Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor
169/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 (vide bukti A32); ----------------------
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar
keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----------------------------------------------------
12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah
dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan,
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan
menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah
diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -------------------------------------------
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
Lanjutan yang berisi: ----------------------------------------------------------------------------
14.1. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------
14.1.1. Terlapor I, PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian
Utara, yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso KM 5,5 Titi Kuning
Medan Telp (061) 789026;--------------------------------------------------
14.1.2. Terlapor II, CV. Citra Ira Lestari merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 31 tanggal 7 Oktober
1989 yang dibuat oleh Notaris Aniswar Yanis, S.H., yang
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel, beralamat
kantor di Jl. Mapilindo No 12 A Medan Telp / Faks (061) 6658855; -
14.1.3. Terlapor III, CV. Yamlikha Utama merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 30 tanggal 6
Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., yang
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
SALINAN
hal. 4 dari 32
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel, beralamat
kantor di Jl. Tuasan No 48 Medan Telp / Faks (061) 6622347;--------
14.1.4. Terlapor IV, PT. Primakwarsa Gemilang merupakan pelaku
usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 30 tanggal 6
Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., yang
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang
beralamat Kantor di Jl. Puri No. 13 MedanTelp (061) 6622347; ------
14.1.5. Terlapor V, CV. Bobby Ananda Pratama merupakan pelaku
usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 22
tanggal 24 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Darmiana Lubis,
S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang
perdagangan, pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel
yang beralamat Kantor di Jl. Mesjid Taufik No. 18 MedanTelp (061)
6622347, Faks (061) 613423;-----------------------------------------------
14.1.6. Terlapor VI, CV. Citra Kencana merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 44 tanggal 12
September 1988 yang dibuat oleh Notaris Roesli, S.H., yang
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang
beralamat Kantor di Jl. Belibis Kumbang No. 184 MedanTelp (061)
77475000, Faks (061) 622347; ---------------------------------------------
14.1.7. Terlapor VII, CV. Sangkuriang merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 14 tanggal 11 Oktober
1990 yang dibuat oleh Notaris Roesli, S.H., yang melakukan
kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan,
agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang beralamat Kantor di Jl.
Karantina K-VIII No. 33/5 MedanTelp (061) 6622347 , Faks (061)
6613423;-----------------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 5 dari 32
14.1.8. Terlapor VIII, CV. Sira Perkasa merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 51 tanggal 25 Oktober
1995 yang dibuat oleh Notaris Zulfikar, S.H., yang melakukan
kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan,
agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang beralamat Kantor di Jl.
Williem Iskandar No. 55 Medan 20215 Telp (061) 7358811; ---------
14.1.9. Terlapor IX, CV. Sri Makmur merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 10 tanggal 03 Juli
1993 yang dibuat oleh Notaris Aniswar Yanis, S.H., yang
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang
beralamat Kantor di Jl. Tempuling No. 146 MedanTelp (061)
66112393; ---------------------------------------------------------------------
14.1.10. Terlapor X, CV. Taruko merupakan pelaku usaha berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu
Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Komanditer Nomor 31 tanggal 06 Desember 1995 yang
dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., yang melakukan kegiatan
usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, agrobisnis,
pengangkutan, dan bengkel yang beralamat Kantor di Jl. Pertemuan
No. 33 MedanTelp (061) 77479000Faks (061) 6613423; --------------
14.1.11. Terlapor XI, CV. Tri Arga Indah merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 137 tanggal 15
September 1995 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., yang
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang
beralamat Kantor di Jl. Jend. A. Yani Lt II No. 27 MedanTelp (061)
6696202Faks (061) 6613423; ---------------------------------------------
14.1.12. Terlapor XII, CV. Wahana Antartika merupakan pelaku usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
SALINAN
hal. 6 dari 32
Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 147 tanggal 30 Juni
1993 yang dibuat oleh Notaris Aniswar Yanis, S.H., yang
melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang
beralamat Kantor di di Jl. Suluh No. 2 MedanTelp (061) 6622390;---
14.1.13. Terlapor XIII, PT. EMKL Maritim Deli Utama merupakan
pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 31 tanggal
17 November 1989 yang dibuat oleh Notaris A.P Parlidungan, S.H.,
yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan,
pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel yang
beralamat Kantor di Jl. Manggis No. 4 MedanTelp (061) 77479000
/ 6622347; --------------------------------------------------------------------
14.2. Tentang Objek Perkara;---------------------------------------------------------------
Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah pelanggaran
pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pengadaan dan pemasangan
02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4
Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara sektor
pembangkit Belawan;--------------------------------------------------------------------
14.3. Tentang Nilai Pekerjaan:-------------------------------------------------------------
Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri untuk paket pekerjaan pengadaan dan
pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3
dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara
sektor pembangkit Belawan adalah sebesar Rp. 4.254.173.000,00: --------------
14.4. Tentang Kronologis Tender ---------------------------------------------------------
Bahwa kronologis pelaksanaan tender dapat dilihat dalam tabel berikut ini; ---
Tanggal Kegiatan Keterangan
26 Februari 2007 pembuatan dokumen prakualifikasi.
1 Maret 2007 Pengumuman Tender Diumumkan di papan pengumuman PLN Sumatera Bagian Utara dan di portal e-procurement.
7 - 8 Maret 2007 pengambilan dokumen prakualifikasi
Perusahaan yang mengambil dokumen sebanyak 19 perusahaan.
14 - 21 Maret 2007 pemasukan dan evalusi dokumen prakualifikasi
Perusahaan yang memasukkan dokumen sebanyak 18 perusahaan
27 Maret 2007 Pengumuman hasil evaluasi prakualifikasi
diumumkan di papan pengumuman dan portal e-procurement bahwa terdapat 17
SALINAN
hal. 7 dari 32
perusahaan yang lolos prakualifikasi
27 - 30 Maret 2007 pengambilan RKS
pengambilan RKS di kantor PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Terdapat 15 perusahaan yang mengambil RKS.
10 April 2007 Panitia membuat HPS HPS sebesar Rp. 4.254.173.000,00
12 April 2007 aanwijzing Dilakukan di kantor PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, dan diikuti oleh 15 perusahaan
18 April 2007 PT. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara mengirim surat kepada PT. ABB Sakti Industri untuk mempertanyakan kebenaran surat dukungan yang diberikan oleh PT. ABB Sakti Industri kepada perusahaan-perusahaan peserta tender pengadaan dan pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan. Menjawab surat tersebut, pada tanggal 19 April 2007, PT. ABB Sakti Industri mengirimkan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. ABB Sakti Industri memberikan dukungan kepada 12 perusahaan yaitu: CV. Citra Ira Lestari, CV. Sri Makmur, CV. Wahana Antartika, CV. Tri Arga Indah, CV. Taruko, CV. Yamlikha Utama, CV. Bobby Ananda Pratama, CV. Citra Kencana, PT. Primawaksa Gemilang, PT. Maritim Deli Utama, CV. Sira Perkasa dan CV. Sangkuriang.
18 April 2007 pemasukan dokumen administrasi dan teknis serta pembukaan penawaran
diikuti oleh 13 perusahaan
20 April 2007 pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis di papan pengumuman dan portal e-procurement
terdapat 11 perusahaan yang lolos evaluasi administrasi dan teknis.
24 April 2007
pemasukan dokumen harga melalui proses e-procurement Diikuti oleh 11 perusahaan :
26 April 2007 Panitia membuat laporan hasil tender
27 April 2007 Panitia mengusulkan calon pemenang kepada General Manager sebagai berikut : 1. Calon Pemenang I : CV. Citra Ira Lestari 2. Calon Pemenang II : PT. Primakwarsa Gemilang 3. Calon Pemenang III : CV. Yamlikha Utama
30 April 2007 Penetapan Pemenang General Manajer menetapkan CV. Citra
Perusahaan Harga Penawaran Pembulatan CV. Citra Ira Lestari Rp 4.229.172.200,00 Rp 4.229.172.000,- PT. Primakwarsa Gemilang
Rp 4.231.317.477,20 Rp 4.231.317.000,-
CV. Yamlika Utama Rp 4.233.462.754,40 Rp 4.233.463.000,- CV. Bobby Ananda Pratama
Rp 4.235.608.031,60 Rp 4.235.608.000,-
CV. Citra Kencana Rp 4.237.753.308,80 Rp 4.237.753.000,- CV. Sangkuriang Rp 4.239.898.586,00 Rp 4.239.899.000,- CV. Sira Perkasa Rp 4.242.043.863,20 Rp 4.242.044.000,- CV. Sri Makmur Rp 4.244.189.140,40 Rp 4.244.189.000,- CV. Taruko Rp 4.246.335.417,60 Rp 4.246.334.000,- CV. Tri Arga Indah Rp 4.248.479.694,80 Rp 4.248.480.000,- CV. Wahana Antartika
Rp 4.250.624.972,00 Rp 4.250.625.000,-
SALINAN
hal. 8 dari 32
Ira Lestari sebagai pemenang tender
2 Mei 2007 Pengumuman Pemenang diumumkan pemenang tender di papan pengumuman dan di portal e-procurement
2 - 4 Mei 2007 Masa Sanggah Tidak ada yang menyanggah
7 Mei 2007 Penunjukan Pemenang Berdasarkan surat keputusan penunjukkan pemenang No. 195.K/GM-KITSU/2007 maka CV. Citra Ira Lestari ditunjuk sebagai pemenang
14.5. Tentang Temuan Tim Pemeriksa; --------------------------------------------------
14.5.1. Persekongkolan Vertikal
14.5.1.1. Bahwa Terlapor I dalam menyusun spesifikasi teknis telah menyebut
merek tertentu yaitu ABB EL3000-IR dan Durag Opacity Monitor
sehingga alat atau barang lain tidak memenuhi spesifikasi yang
ditentukan oleh panitia tender; -----------------------------------------------
14.5.1.2. Bahwa Terlapor I mewajibkan seluruh peserta tender untuk
mendapatkan dukungan dari agen tunggal merek alat tertentu yaitu
ABB EL3000-IR dan Durag Opacity Monitor sehingga peserta lain
yang menawarkan merek lain dan tidak mendapatkan dukungan dari
agen merek tersebut yaitu PT. ABB Sakti Industri digugurkan oleh
Panitia tender; ------------------------------------------------------------------
14.5.2. Persekongkolan Horizontal: ---------------------------------------------------------
14.5.2.1. Bahwa kedudukan Murni Sari Harahap sebagai Direktur Utama
Terlapor III; Komisaris CV. Terlapor II; Wakil Direktur Terlapor IV,
Terlapor XII dan Terlapor IX menunjukkan adanya kepengurusan
silang di antara peserta tender; -----------------------------------------------
14.5.2.2. Bahwa kedudukan Murni Sari Harahap yang menjadi pemegang saham
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor IX dan Terlapor X
menunjukkan adanya kepemilikan silang (cross ownership) di antara
peserta tender; ------------------------------------------------------------------
14.5.2.3. Bahwa adanya kepengurusan silang dan kepemilikan silang di antara
peserta tender serta adanya fakta H. Kusno sebagai kuasa direksi
Terlapor II dan Terlapor XIII, selain sebagai staf Terlapor III
mengindikasikan adanya persekongkolan di antara TerlaporII, Terlapor
IX, Terlapor XII, Terlapor X, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor III
dan Terlapor XIII;--------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 9 dari 32
14.5.2.4. Bahwa kesamaan nomor telepon dan nomor faksimile milik peserte
tender mengindikasikan adanya persekongkolan di antara peserta
tender; ---------------------------------------------------------------------------
14.5.2.5. Bahwa selisih antar harga penawaran masing-masing perusahaan
peserta tender secara berurutan dari yang terendah hingga tertinggi
yang konstan yaitu sebesar Rp 2.145.277,20 mengindikasikan bahwa
harga penawaran masing-masing peserta telah diatur melalui
persekongkolan.; ---------------------------------------------------------------
14.5.2.6. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII,
Terlapor IX, dan Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII
dengan peserta lainnya pada masing-masing paket pekerjaan;------------
14.5.2.7. Bahwa dengan demikian terdapat indikasi persekongkolan di antara
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI,
Terlapor XII dan Terlapor XIII;----------------------------------------------
14.5.3. Tentang surat dukungan:-------------------------------------------------------------
14.5.3.1. Bahwa staf PT ABB Sakti Industri yang menangani tender di PT PLN
Pembangkitan SUMBAGUT adalah Toni Manurung dari bagian
analytic, namun saat ini sudah mengundurkan diri dari PT ABB Sakti
Industri;---------------------------------------------------------------------------
14.5.3.2. Bahwa dalam memberikan surat dukungan PT ABB Sakti Industri
belum menetapkan harga jual produknya. Harga baru akan diberikan
apabila perusahaan yang diberi surat dukungan tersebut telah
ditetapkan sebagai peserta lelang;---------------------------------------------
14.5.3.3. Bahwa harga yang diberikan kepada para peserta tergantung dari
negosiasi. Perbedaan harga terletak pada kondisi – kondisi tertentu
seperti biaya pengiriman dan biaya lainnya.; --------------------------------
14.5.3.4. Bahwa untuk pengadaan di PT PLN Pembangkitan SUMBAGUT
harga dari ditetapkan franco singapura sehingga biaya angkut dari
singapura ke medan dan biaya pemasangan ditanggung oleh
pemenang;------------------------------------------------------------------------
14.5.3.5. Bahwa surat dukungan untuk Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI dan
Terlapor IXdiusahakan/dicari oleh Ir. Indra Jaya selaku pemilik
Terlapor VI;----------------------------------------------------------------------
14.5.4. Tentang pembuatan dokumen penawaran: -----------------------------------------
SALINAN
hal. 10 dari 32
14.5.4.1. Bahwa Ir. Indra Jaya tidak mengetahui pembuatan dokumen karena
keikutsertaannya dalam tender ini dikuasakan kepada Deni anak dari
Satirun; ---------------------------------------------------------------------------
14.5.4.2. Bahwa kelompok Ir. Indra Jaya terdiri dari Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IX:----------------------------------------------------------------------
14.5.5. Tentang hubungan antar peserta lelang: --------------------------------------------
14.5.5.1. Bahwa pemilik Terlapor VIII dan Terlapor V adalah kakak beradik;----
14.5.5.2. Bahwa pemilik Terlapor II dan Terlapor VI adalah suami istri; ----------
14.5.5.3. Bahwa perusahaan peserta yang masih satu grup dengan Terlapor IV
adalah; Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor
VII, Terlapor XII dan Terlapor XIII; -----------------------------------------
14.5.5.4. Bahwa Terlapor IV dimiliki oleh Murni Sari Harahap dan Indra Jaya
dari Terlapor VI; ----------------------------------------------------------------
14.5.5.5. Bahwa kesamaan nomor telepon Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor
VII, Terlapor XIII, Terlapor IV dan Terlapor V adalah disengaja
dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi; -----------------------------
14.5.6. Tentang Panitia Lelang:---------------------------------------------------------------
14.5.6.1. Bahwa PT PLN Pembangkit Sumbagut telah menggunakan produk 02
analyzer dari PT ABB sejak tahun 1985; ------------------------------------
14.5.6.2. Bahwa Panitia mengarahkan spesifikasi O2 analyzer ke produk PT
ABB karena objek tender ini merupakan spare part yang tidak dapat
digantikan oleh produk lain; ---------------------------------------------------
14.5.6.3. Bahwa Panitia tidak melakukan penunjukan langsung karena
penunjukan langsung diatas Rp. 1.000.000.000,- harus memperoleh
ijin prinsip PT PLN (Persero) pusat;------------------------------------------
14.5.6.4. Bahwa Panitia dalam melakukan evaluasi tidak secara detail meneliti
kebenaran dokumen para peserta tender, tetapi hanya melihat
kelengkapan dokumen dan spesifikasi teknis;-------------------------------
14.5.6.5. Bahwa Panitia tidak melakukan penelitian keabsahan laporan
keuangan para peserta dengan alasan waktu yang terbatas (2 bulan);----
14.5.7. Fakta Lain:------------------------------------------------------------------------------
14.5.7.1. Bahwa nilai penawaran masing – masing peserta berurutan dengan
selisih nilai hanya sekitar Rp. 2.145.277.20,-.;------------------------------
14.5.7.2. Bahwa terdapat kesamaan laporan laba – rugi dalam laporan keuangan
yang disampaikan dalam dokumen penawaran oleh Terlapor II,
Terlapor VI, Terlapor XI dan Terlapor XIII; --------------------------------
SALINAN
hal. 11 dari 32
14.5.7.3. Bahwa Terlapor XIII, Terlapor IX, Terlapor VII, Terlapor VI, Terlapor
III dan Terlapor II menggunakan kantor auditor yang sama yaitu
Kantor Akuntan Drs. H. Armansyah, Ak. yang beralamat di Jl. Willem
Iskandar No. 55 Medan;--------------------------------------------------------
14.5.7.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan bahwa alamat kantor akuntan
publik tersebut adalah sebuah toko kelontong, sehingga diindikasikan
laporan keuangan para peserta tender tersebut tidak sah; ------------------
14.5.7.5. Bahwa Surat kuasa Terlapor II untuk Kasno tertanggal 16 maret 2007,
tetapi batas waktu pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 15
maret 2007. Hal tersebut mengakibatkan pendaftaran Terlapor II
seharusnya dianggap tidak sah;------------------------------------------------
14.5.7.6. Bahwa Surat Panggilan terhadap Terlapor XIII tidak pernah sampai
dan selalu kembali;--------------------------------------------------------------
14.5.7.7. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XIII tidak pernah
menghadiri panggilan Tim Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah
dipanggil secara patut;----------------------------------------------------------
14.5.7.8. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI,
Terlapor XII dan Terlapor XIII memberikan kuasa kepada penasehat
hukumnya yaitu Ilham Siddik Lubis, S.H.yang memberikan pernyataan
yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan
diantara para peserta tender; ---------------------------------------------------
14.5.7.9. Bahwa undangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Terlapor II dan
Terlapor VI tidak hadir, bahkan yang hadir adalah Pelapor dengan
seorang wanita yang menurut Pelapor adalah saudara ipar dari Terlapor
II (Indra Jaya) dan kedatangan Pelapor dan wanita tersebut ditolak oleh
Tim Pemeriksa Lanjutan karena oleh karena itu hal tersebut dianggap
tidak tepat bukan mereka yang diundang sebagaimana tertulis dalam
Undangan Pemeriksaan Lanjutan: -------------------------------------------
14.5.7.10. Bahwa Pelapor berusaha untuk mencabut laporannya dengan cara
menghubungi Tim Pemeriksaan Lanjutan; -------------------------------
14.5.7.11. Bahwa Pelapor berusaha untuk memberika gratifikasi kepada Tim
Pemeriksa Lanjutan dengan alasan telah terjadi perdamaian antara
Pelapor dengan Para Terlapor; ---------------------------------------------
14.5.8. Analisis; --------------------------------------------------------------------------------
14.5.8.1. Tentang persekongkolan horizontal
SALINAN
hal. 12 dari 32
14.5.8.1.1. Bahwa selisih harga penawaran yang tidak jauh berbeda dari
masing – masing peserta menunjukan bahwa telah terjadi
koordinasi diantara peserta untuk menentukan Terlapor II sebagai
pemenang; ----------------------------------------------------------------
14.5.8.1.2. Bahwa koordinasi antar peserta tersebut diperkuat dengan adanya
penggunaan nomor telepon yang sama oleh beberapa peserta
untuk mempermudah koordinasi; -------------------------------------
14.5.8.1.3. Bahwa koordinasi diantara peserta juga terlihat dari kesamaan
penggunaan kantor akuntan publik serta adanya dokumen yang
sama untuk laporan rugi-laba dari beberapa peserta; ---------------
14.5.8.1.4. Bahwa koordinasi diantara para peserta lelang terlihat juga dari
adanya kepemilikan saham silang dan interlock director dari para
peserta tender; -----------------------------------------------------------
14.5.8.1.5. Bahwa koordinasi di antara peserta juga terlihat adanya upaya
menyuap angota tim pemeriksa oleh Pelapor yang dilakukan
melalui lisan (telpon) dengan cara menanyakan bagaimana
menghentikan dan mencabut laporan di KPPU;---------------------
14.5.8.1.6. Bahwa Pelapor juga menjelaskan secara lisan kepada Tim,
persekongkolan horizontal yang terjadi di dalam tender tersebut
adalah hal yang biasa, dan bahwa dirinya tidak mendapatkan
uang mundur adalah kesalahan, oleh karena itu dirinya (Pelapor)
melaporkan Terlapor ke KPPU.: --------------------------------------
14.5.8.1.7. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,
Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor
X, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII memberikan
kuasa kepada penasehat hukumnya yaitu Ilham Siddik Lubis,
S.H. padahal tidak semua Terlapor menerima surat penetapan
pemeriksaan lanjutan. Hal ini menunjukan bahwa Para Terlapor
tersebut telah saling mengenal sebelumnya; -------------------------
14.5.8.2. Tentang persekongkolan vertikal:--------------------------------------------
14.5.8.2.1. Bahwa tindakan panitia lelang meloloskan Terlapor II walaupun
Surat Kuasa Terlapor II kepada Kusno tidak sah adalah upaya
dari panitia untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang;-------
14.5.8.2.2. Bahwa tindakan panitia lelang memenangkan Terlapor II
walaupun laporan laba – rugi dan identitas akuntan publik yang
melakukan audit tidak jelas adalah upaya panitia untuk mengatur
Terlapor II sebagai pemenang; ----------------------------------------
SALINAN
hal. 13 dari 32
14.5.8.2.3. Bahwa panitia lelang telah sengaja atau setidaknya telah lalai
tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap dokumen –
dokumen penawaran para peserta; ------------------------------------
14.5.8.2.4. Bahwa kelalaian tersebut adalah tindakan untuk memfasilitasi
para peserta untuk saling berkoordinasi menentukan Terlapor II
sebagai pemenang lelang: ----------------------------------------------
15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -------
16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha No. 124/PEN/KPPU/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008, untuk
melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2008 terhitung
sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan 1 Agustus 2008; -------------------------------
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan
Keputusan No. 193/KEP/KPPU/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penugasan
Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara
Nomor 04/KPPU-L/2008;-----------------------------------------------------------------------
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi,
maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas
Nomor 558/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008; -----------------------------------
19. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan
Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; ------------------------------
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Juli 2008 Terlapor
I menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan dan tertulis kepada Majelis
Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut; -----------------------------------
20.1. Bahwa penanganan perkara oleh KPPU telah kadaluarsa (lampau waktu); -----
20.2. Bahwa seharusnya penanganan perkara hanyalah 5 (lima) bulan terhitung
sejak menerima laporan dari Pelapor yang diasumsikan sejak bulan Juni 2007,
dan Terlapor I telah dipanggil pada tanggal 8 Agustus 2007 maka seharusnya
perkara in diputus oleh KPPU pada bulan November 2007; ----------------------
20.3. Bahwa subjek Terlapor I adalah Error Inpersoona karena Terlapor I
mengadakan pelelangan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan O2 Analyzer
System, O2, CO2/O2 dam Opacity Measurement Unit 3 dan Unit 4 Belawan
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara tersebut adalah
mengacu pada regulasi Surat Meneg BUMN No.169/D.4-MBU/2003 perihal
“Perawatan Mesin-mesin Berkapasitas Besar Harus Menggunakan Spareparts
yang Asli”, , yang berbunyi demikian : “ Manajemen harus melakukan
maintenance pembangkit besar besar berkapasitas 35 MW ke ata, baik yang
SALINAN
hal. 14 dari 32
dikelola oleh PT. PLN (Persero) maupun anak perusahaan sesuai dengan
rencana jadwal yang sudah ditetapkan, dalam pelaksanaannya harus dilakukan
oleh perusahaan yang mempunyai sertifikasi dan dapat menyediakan suku
cadang asli”, oleh karenanya Meneg BUMN bukan pelaku usaha karena itu
subjek Terlapor I adalah bersifat error in persona; ---------------------------------
20.4. Bahwa dugaan persekongkolan vertikal oleh Terlapor I untuk memenangkan
Terlapor II oleh KPPU karena Panitia Lelang tidak memeriksa dengan cermat
kebenaran formal dan materiil laporan keuangan para peserta tender,
menyelidiki keberadaan Kantor Akuntan Publik Drs. H. Armansyah, Ak dan
meneliti secara cermat tanggal suatu surat kuasa peserta tender adalah
kelalaian panitia, sehingga hal tersebut bukanlah indikasi persekongkolan
sebagaimana analisa KPPU; -----------------------------------------------------------
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Juli 2008 Terlapor
II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi,
yang pada intinya menyatakan sebagai berikut;----------------------------------------------
21.1. Bahwa Ir. Indra Jaya selaku Direktur Terlapor II meminjamkan perusahannya
kepada H. Kasno untuk mengikuti tender di PT PLN dalam hal pengadaan dan
pemasangan O2 analyzer system;------------------------------------------------------
21.2. Bahwa peminjaman perusahaan tersebut dituangkan dalam akte no. 21 tanggal
16 April 2007 dihadapan notaris Farida Hanum, S.H. di Medan; -----------------
21.3. Bahwa semenjak peminjaman tersebut disahkan Ir. Indra Jaya tidak
mempunyai andil dan kebijakan dalam mengatur Terlapor II sampai dengan
proses tender selesai; --------------------------------------------------------------------
21.4. Bahwa dengan demikian tuduhan KPPU terhadap keterlibatan Terlapor II
dalam persekongkolan tender pengadaan dan pemasangan O2 analyzer system
di PT PLN tidak beralasan hukum; ----------------------------------------------------
22. Menimbang bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Juli
2008 menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi,
yang pada intinya menyatakan sebagai berikut;-----------------------------------------------
22.1. Bahwa pemilik Terlapor III memiliki saham di perusahaan lain tidak dapat
disalahkan, karena kedudukan Murni Sari Harahap hanya sebagai Direktur
Terlapor III dan tidak menjabat sebagai Direktur di perusahaan peserta tender
yang lain;----------------------------------------------------------------------------------
23. Menimbang bahwa Terlapor IV menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: -------
23.1. Bahwa surat dukungan yang diberikan oleh PT ABB Sakti Industri tidak
bertentangan dengan kaedah hukum;-------------------------------------------------
SALINAN
hal. 15 dari 32
23.2. Bahwa harga yang diberikan setelah diumumkan perusahaan pemenang lelang
adalah hal yang wajar dan pantas; ----------------------------------------------------
23.3. Bahwa keberadaan Deni anak dari Satirun sangatlah keliru, karena Deni bukan
anak Satirun dan keberadaan Deni hanya sebagai peminjam perusahaan Ir.
Indra Jaya; -------------------------------------------------------------------------------
23.4. Bahwa dugaan KPPU, Terlapor IV satu grup dengan Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor XII dan Terlapor XIII adalah
fitnah yang tidak mendasar; -----------------------------------------------------------
24. Menimbang bahwa Terlapor V menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: -------
24.1. Bahwa penyebutan merek yang menyatakan spesifikasi teknis tertentu yaitu
ABB EL3000-IR dan Durag Opacity adalah salah satu alasan KPPU
menyatakan Terlapor V telah bersekongkol adalah keliru; ------------------------
24.2. Bahwa penggunaan merek tertentu tersebut telah digunakan oleh PLTU Unit 4
PLN Pembangkit Sumatera Utara, sejak beroperasi pada tahun 1985 yang
menggunakan peralatan yang sama (sexisting) pabrikan ABB (Asean Brown
Boveri);-----------------------------------------------------------------------------------
24.3. Bahwa pada Dokumen Pelelangan Terbatas (RKS) juga menyebutkan perihal
jaminan hadil dari lingkup pengadaan dan pemasangan O2,CO2/O2 dan
Opacity Measurement PLTU Unit-3 dan Unit-4 Belawan PT.PLN (Persero)
Pembangkit Sumbagut ini tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang
merugikan unit atau peralatan lainnya yang sudah ada, dengan demikian alat
dengan merk ABB El-3000 IR dan Durag Opacity yang diganti merupakan
bagian dari PLTU Unit 4 PLN Pembangkit Sumatera Utara; ---------------------
24.4. Bahwa perihal alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara
peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha
tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut
tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu
organisasi usaha; ------------------------------------------------------------------------
25. Menimbang bahwa Terlapor VI menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: -------
25.1. Bahwa sangkaan KPPU yang menyatakan Terlapor VI telah melakukan
persekongkolan adalah tidak beralasan;----------------------------------------------
25.2. Bahwa pelaksanaan tender di PT PLN telah dilaksanakan secara transparan
dan diikuti oleh 19 perusahaan; -------------------------------------------------------
25.3. Bahwa penggunaan merek tertentu tersebut telah digunakan oleh PLTU Unit 4
PLN Pembangkit Sumatera Utara, sejak beroperasi pada tahun 1985 yang
SALINAN
hal. 16 dari 32
menggunakan peralatan yang sama (sexisting) pabrikan ABB (Asean Brown
Boveri);-----------------------------------------------------------------------------------
25.4. Bahwa pada Dokumen Pelelangan Terbatas (RKS) juga menyebutkan perihal
jaminan hadil dari lingkup pengadaan dan pemasangan O2,CO2/O2 dan
Opacity Measurement PLTU Unit-3 dan Unit-4 Belawan PT.PLN (Persero)
Pembangkit Sumbagut ini tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang
merugikan unit atau peralatan lainnya yang sudah ada, dengan demikian alat
dengan merk ABB El-3000 IR dan Durag Opacity yang diganti merupakan
bagian dari PLTU Unit 4 PLN Pembangkit Sumatera Utara; ---------------------
25.5. Bahwa dugaan kepengurusan silang merupakaan bagian persekongkolan
adalah tidak benar karena Murni Sari Harahap hanya sebagai pemegang saham
di Terlapor VI dan tidak mempunyai kuasa untuk menentukan kebijakan
perusahaan dalam mengikuti tender; -------------------------------------------------
25.6. Bahwa analisa kesamaan nomor telepon dan nomor faksimile miliki peserta
tender mengindikasikan persekongkolan diantara peserta adalah tidak benar
dan keliru, karena masing-masing pelaku usaha mempunyai nomor telepon
dan faksimili yang berbeda; -----------------------------------------------------------
26. Menimbang bahwa Terlapor VII menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: -------
26.1. Bahwa dugaan KPPU, Terlapor VII satu grup dengan Terlapor II, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor XII dan Terlapor XIII adalah
fitnah yang tidak mendasar; -----------------------------------------------------------
26.2. Bahwa perbuatan KPPU menuduh Terlapor VII terlibat dalam persekongkolan
dengan perusahaan peserta tender dengan menyatakan Terlapor VII satu grup
dengan Terlapor IV adalah perbuatan melawan hukum;---------------------------
27. Menimbang bahwa Terlapor VIII menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut:-----------------------
27.1. Bahwa dalam fakta yang diuraikan oleh KPPU yang menyatakan adanya
hubungan antara Terlapor VIII dengan Terlapor V merupakan abang beradik,
sehingga KPPU menyatakan Terlapor VIII telah melanggar Pasal 22 UU
Nomor 5 Tahun 1999 adalah bertentangan dengan peraturan yang ada dan
terkesan dipaksakan untuk mendiskreditkan nama baik Terlapor VIII;----------
27.2. Bahwa berdasarakan Pasal 26 dan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 jelas
tidak ada larangan seseorang abang beradik untuk memiliki perusahaan yang
mengikuti tender pada saat yang bersamaan;----------------------------------------
27.3. Bahwa perihal alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara
peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha
SALINAN
hal. 17 dari 32
tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut
tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu
organisasi usaha. ------------------------------------------------------------------------
28. Menimbang bahwa Terlapor IX menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut;-----------------------
28.1. Bahwa alasan KPPU yang menyatakan Terlapor IX bersalah berdasrakan fakta
yang diperoleh dalam pemeriksaan yang menyatakan surat dukungan dicari
oleh Bapak Ir. Indra Jaya selaku pemilik Terlapor VI, hal ini tidaklah mungkin
karena perihal dukungan dari perusahaan PT. ABB Sakti Industri diberikan
kepada perusahaan yang bermohon;--------------------------------------------------
28.2. Bahwa pemberian surat dukungan tersebut juga merupakan kebijakan/hak
otoritas dari PT. ABB Sakti Industri dalam memberikan dukungan, pihak
manapun tidak bisa mencampurinya;-------------------------------------------------
28.3. Bahwa tentulah tidak mungkin PT. ABB Sakti Industri memberikan dukungan
kepad beberapa perusahaan dengan pemohon hanya satu orang yang bernama
Ir. Indra Djaya selaku pemilik Terlapor VI; -----------------------------------------
28.4. Bahwa perihal alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara
peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha
tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut
tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu
organisasi usaha. ------------------------------------------------------------------------
29. Menimbang bahwa Terlapor X menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut;-----------------------
29.1. Bahwa dari alasan yang dinyatakan dalam fakta dan analisis yang ditentukan
oleh KPPU sangat bertentangan dengan hukum yang ada, karena dari fakta
yang menyatakan perihal surat dukungan yang diberikan oleh PT. ABB Sakti
Industri tidak hanya kepada Terlapor X melainkan kepada perusahaan lain
yang ikut dakam tender tersebut, namun tidak semua juga pada peserta tender
tersebut mendapat dukungan dari PT. ABB Sakti Industri; -----------------------
29.2. Bahwa perihal harga penawaran yang diajukan oleh para peserta tender
ternyata antara satu perusahaan dengan perusahaan lain peserta tender adalah
sama sebesar Rp 2.145.277.20,- merupakan hal yang kebetulan karena antar
peserta tender dalam mengajukan penawaran tidak mengetahui besaran angka
yang diajukan dalam tender tersebut;-------------------------------------------------
29.3. Bahwa perihal Akuntan Publik yang sama, hal ini juga tidak biaa dijadikan
alasan karena perusahaan juga mempunyai kerahasiaan masing-masing yang
SALINAN
hal. 18 dari 32
dilindungi oleh undang-undang dan Akuntan Publik tersebut akan
merahasiakan data perusahaan antara para klien-kliennya;------------------------
29.4. Bahwa perihal alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara
peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha
tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut
tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu
organisasi usaha, di bawah naungan AKLI. -----------------------------------------
30. Menimbang bahwa Terlapor XI menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut;-----------------------
30.1. Bahwa penyebutan merek yang menyatakan spesifikasi teknis tertentu yaitu
ABB EL3000-IR dan Durag Opacity adalah salah satu alasan KPPU
menyatakan Terlapor XI telah bersekongkol adalah keliru; -----------------------
30.2. Bahwa penggunaan merek tertentu tersebut telah digunakan oleh PLTU Unit 4
PLN Pembangkit Sumatera Utara, sejak beroperasi pada tahun 1985 yang
menggunakan peralatan yang sama (sexisting) pabrikan ABB (Asean Brown
Boveri);-----------------------------------------------------------------------------------
30.3. Bahwa pada Dokumen Pelelangan Terbatas (RKS) juga menyebutkan perihal
jaminan hadil dari lingkup pengadaan dan pemasangan O2,CO2/O2 dan
Opacity Measurement PLTU Unit-3 dan Unit-4 Belawan PT.PLN (Persero)
Pembangkit Sumbagut ini tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang
merugikan unit atau peralatan lainnya yang sudah ada, dengan demikian alat
dengan merk ABB El-3000 IR dan Durag Opacity yang diganti merupakan
bagian dari PLTU Unit 4 PLN Pembangkit Sumatera Utara; ---------------------
30.4. Bahwa perihal dukungan dari perusahaan PT.ABB Sakti Industry hal tersebut
merupakan kebijakan/hak otoritas dari perusahaan dalam memberikan
dukungan dari perusahaannya, pihak manapin tidak bisa mencampurinya;-----
30.5. Bahwa perihal alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara
peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha
tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut
tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu
organisasi usaha. ------------------------------------------------------------------------
31. Menimbang bahwa Terlapor XII menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut;-----------------------
31.1. Bahwa KPPU telah menyatakan Terlapor XII telah melakukan penyuapan
sangat tidak beralasan dan cenderung memfitnah;----------------------------------
31.2. Bahwa perihal alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara
peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha
SALINAN
hal. 19 dari 32
tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut
tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu
organisasi usaha. ------------------------------------------------------------------------
32. Menimbang bahwa Terlapor XIII menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara
tertulis kepada Majelis Komisi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut; -------
32.1. Bahwa dasar KPPU menetapkan Terlapor XIII melakukan persekongkolan
adalah tidak beralasan hukum, karena Terlapor XIII sama sekali tidak
mengenal H. Kasno dan sebelas perusahaan lainnya; ------------------------------
32.2. Bahwa Terlapor XIII dituduh memberikan kuasa kepada H. Kasno adalah
tidak berdasar dan bertentangan dengan rasa keadilan; ----------------------------
32.3. Bahwa Terlapor XIII adalah perusahaan yang tidak lolos dalam tahap
prakualifikasi; ---------------------------------------------------------------------------
33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan
penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -------------------------------------------
TENTANG HUKUM
1 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”),
surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada
tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:------------------
1.1 Tentang Para Terlapor---------------------------------------------------------------------
1.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor
I adalah PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara;-----------
1.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I
menunjuk Panitia Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan PT. PLN
(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan Surat Tugas
General Manager; ---------------------------------------------------------------------
1.1.3 Bahwa Terlapor I mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan
bantahan; -------------------------------------------------------------------------------
1.1.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor
I menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan jasa,
tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun
distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; ------------------
1.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I bukan
merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 20 dari 32
1.1.6 Bahwa dalam pembelaanya Terlapor I menyatakan bahwa Subjek Terlapor
I adalah Error Inpersona karena Terlapor I mengadakan pelelangan
pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan O2 Analyzer System, O2, CO2/O2
dam Opacity Measurement Unit 3 dan Unit 4 Belawan PT. PLN (Persero)
Pembangkitan Sumatera Bagian Utara tersebut adalah mengacu pada
regulasi Surat Meneg BUMN No.169/D.4-MBU/2003 perihal “Perawatan
Mesin-mesin Berkapasitas Besar Harus Menggunakan Spareparts yang
Asli”, , yang berbunyi demikian : “ Manajemen harus melakukan
maintenance pembangkit besar besar berkapasitas 35 MW ke atas, baik
yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) maupun anak perusahaan sesuai
dengan rencana jadwal yang sudah ditetapkan, dalam pelaksanaannya
harus dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai sertifikasi dan dapat
menyediakan suku cadang asli”, oleh karenanya Meneg BUMN bukan
pelaku usaha karena itu subjek Terlapor I adalah bersifat error in persona; --
1.1.7 Bahwa Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor I tetap
merupakan subjek perkara karena Terlapor I merupakan pemilik pekerjaan
dan merupakan pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang dan
jasa sehingga dengan demikian Terlapor I merupakan subjek dalam
perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------
1.1.8 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor
VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, merupakan
pelaku usaha yang berbentuk badan hukum persekutuan komanditer yang
didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; -------
1.1.9 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan
Terlapor IV, dan Terlapor XIII, merupakan pelaku usaha yang berbentuk
badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan
melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;--------------------------------------
1.1.10 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, Terlapor XI,
Terlapor XII, Terlapor XIII mengakui fakta tersebut dengan tidak
memberikan bantahan; ---------------------------------------------------------------
1.1.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor II, Terlapor
III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII,
Terlapor IX, dan Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII
merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999;------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 21 dari 32
1.2 Tentang Objek Perkara;------------------------------------------------------------------- 1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya
pengadaan dan pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity
measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit
Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit Belawan;----------------------------
1.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses
pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di portal
e-procurement PT. PLN (persero), dan pengumuman yang ditempelkan
pada papan pengumuman di PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera
Bagian Utara; --------------------------------------------------------------------------
1.2.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan proses pengadaan barang
dan jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha, yaitu
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor
VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII,
Terlapor XIII dan pelaku usaha lainnya;-------------------------------------------
1.2.4 Bahwa fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan
Terlapor I, telah melakukan aanwijzing dan telah membuat Berita Acara
aanwijzing;-----------------------------------------------------------------------------
1.2.5 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan terdapat tahap pengajuan dokumen
administrasi dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan
untuk mengadakan barang dan jasa oleh para pelaku usaha, yaitu Terlapor
II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII,
Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII,
Terlapor XIII kepada Terlapor I pada proses pengadaan barang dan jasa
tersebut; --------------------------------------------------------------------------------
1.2.6 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Terlapor I melakukan evaluasi dan
memberikan penilaian terhadap dokumen dan penawaran harga para
pelaku usaha, termasuk dokumen dan penawaran harga Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor
VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII; ----
1.2.7 Bahwa sebagai hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga, Terlapor I,
mengusulkan calon pemenang kepada General Manager untuk ditetapkan
sebagai pemenang, yaitu sebagai berikut, Terlapor I mengusulkan Terlapor
II sebagai calon pemenang untuk pengadaan dan pemasangan 02 analyzer
system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan
PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit
Belawan; -------------------------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 22 dari 32
1.2.8 Bahwa Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen penawaran Terlapor II, hal
ini membuktikan Terlapor II telah mengikuti proses pengadaan dan
mengajukan penawaran harga kepada Terlapor I; --------------------------------
1.2.9 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII,
Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII
mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan dan mengajukan
penawaran harga kepada Terlapor I; -----------------------------------------------
1.2.10 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor XIII menyatakan bahwa Terlapor
XIII tidak mengajukan penawaran harga karena telah dinyatakan gugur
dalam tahap prakualifikasi; ----------------------------------------------------------
1.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XIII bukan merupakan peserta
tender karena tidak mengajukan penawaran harga; ------------------------------
1.2.12 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa
proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor I dan
diikuti oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor
VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, Terlapor XI,
Terlapor XII merupakan suatu proses tender; -------------------------------------
1.3 Tentang Kepemilikan Saham; ------------------------------------------------------------ 1.3.1 Bahwa Sari Murni Harahap sebagai pemegang saham Terlapor II juga
sebagai pemegang saham Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor IX, dan Terlapor X, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara; ------------------------------------------------------------
1.3.2 Bahwa dengan memiliki saham di perusahaan peserta lain, maka Sari Murni Harahap selaku pemilik Terlapor II dapat mengatur atau setidak-tidaknya mengetahui penawaran harga dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor IX dan Terlapor X; ----------------------------------------
1.3.3 Bahwa bentuk pengaturan yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan harga penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 14.4 dan 14.5.7.1; ----
1.3.4 Bahwa pengaturan tersebut difasilitasi dengan menggunakan nomor telepon yang sama, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.5.5 di bagian duduk perkara;------------------------------------------------------------------------
1.3.5 Bahwa akibat dari penyesuaian harga penawaran tersebut Terlapor II menjadi penawar terendah dan kemudian diusulkan sebagai pemenang lelang; ---------------------------------------------------------------------------------
1.3.6 Bahwa Telapor I tidak melakukan penelitian dokumen penawaran peserta tender dengan teliti;------------------------------------------------------------------
1.3.7 Bahwa Terlapor I dalam pembelaanya, menyatakan dugaan persekongkolan vertikal oleh Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II oleh KPPU karena Panitia Lelang tidak memeriksa dengan cermat
SALINAN
hal. 23 dari 32
kebenaran formal dan materiil laporan keuangan para peserta tender, menyelidiki keberadaan Kantor Akuntan Publik Drs. H. Armansyah, Ak dan meneliti secara cermat tanggal suatu surat kuasa peserta tender adalah kelalaian panitia, sehingga hal tersebut bukanlah indikasi persekongkolan sebagaimana analisa KPPU; --------------------------------------------------------
1.3.8 Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya, menyatakan tidak terlibat dalam proses tender karena perusahaannya telah dipinjamkan ke H.Kusno, sebagaimana disebutkan dalam butir 21 bagian Duduk Perkara; --------------
1.3.9 Bahwa Terlapor III dalam pembelaannya, menyatakan pemilik Terlapor III memiliki saham di perusahaan lain tidak dapat disalahkan, karena kedudukan Murni Sari Harahap hanya sebagai Direktur Terlapor III dan tidak menjabat sebagai Direktur di perusahaan peserta tender yang lain; ----
1.3.10 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IV mengajukan hal–hal sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------
1.3.10.1 Bahwa keberadaan Deni anak dari Satirun sangatlah keliru, karena Deni bukan anak Satirun dan keberadaan Deni hanya sebagai peminjam perusahaan Ir. Indra Jaya;-------------------------------------
1.3.10.2 Bahwa dugaan KPPU, Terlapor IV satu grup dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor XII dan Terlapor XIII adalah fitnah yang tidak mendasar; ----------------
1.3.11 Bahwa Terlapor VI dalam pembelaannya menyatakan dugaan kepengurusan silang merupakaan bagian persekongkolan adalah tidak benar karena Murni Sari Harahap hanya sebagai pemegang saham di Terlapor VI dan tidak mempunyai kuasa untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam mengikuti tender; --------------------------------------------------------------------
1.3.12 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IX dan Terlapor XI mengajukan hal–hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------------
1.3.12.1 Bahwa perihal alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu organisasi usaha. --------------------
1.3.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; --------------------------- 1.3.13.1 Bahwa kepemilikan saham di beberapa perusahaan peserta tender
adalah suatu indikasi adanya persekongkolan untuk mengatur pemenang tender; -----------------------------------------------------------
1.3.13.2 Bahwa tidak mungkin seseorang yang memiliki saham di banyak perusahaan tidak mengetahui kegiatan operasional masing – masing perusahaan yang dimilikinya;------------------------------------
SALINAN
hal. 24 dari 32
1.3.13.3 Bahwa indikasi persekongkolan tersebut terbukti dengan harga penawaran Terlapor II sampai Terlapor XII yang masing-masing hanya selisih Rp. 2.145.277.20,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh rupiah); ------------
1.3.13.4 Bahwa tindakan Terlapor I tidak meneliti secara cermat dokumen penawaran para peserta merupakan suatu bentuk kelalaian, dimana salah satu tugas panitia adalah melakukan evaluasi dokumen penawaran; ------------------------------------------------------------------
1.3.14 Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan telah terjadi persekongkolan diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor IX dan Terlapor XI; ---------------------------------------------------------------------
1.4 Tentang Rangkap Jabatan; --------------------------------------------------------------- 1.4.1 Bahwa Sari Murni Harahap sebagai Komisaris Terlapor II juga memiliki
kedudukan sebagai Direktur Utama Terlapor III dan Wakil Direktur Terlapor IV, Terlapor IX, dan Terlapor XII, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -------------------------------------
1.4.2 Bahwa dengan memiliki jabatan sebagai Direktur Utama Terlapor III dan Wakil Direktur Terlapor IV, Terlapor IX, dan Terlapor XII memungkinkan Sari Murni Harahap mengatur dan atau setidak-tidaknya mengetahui harga penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor IX dan Terlapor XII;---------
1.4.3 Bahwa bentuk pengaturan yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan harga penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 14.4 dan 14.5.7.1; ----
1.4.4 Bahwa pengaturan tersebut difasilitasi dengan menggunakan nomor telepon yang sama, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.5.5 di bagian duduk perkara;------------------------------------------------------------------------
1.4.5 Bahwa akibat dari penyesuaian harga penawaran tersebut Terlapor II menjadi penawar terendah dan kemudian diusulkan sebagai pemenang lelang; ---------------------------------------------------------------------------------
1.4.6 Bahwa Terlapor I dalam pembelaanya, menyatakan dugaan persekongkolan vertikal oleh Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II oleh KPPU karena Panitia Lelang tidak memeriksa dengan cermat kebenaran formal dan materiil laporan keuangan para peserta tender, menyelidiki keberadaan Kantor Akuntan Publik Drs. H. Armansyah, Ak dan meneliti secara cermat tanggal suatu surat kuasa peserta tender adalah kelalaian panitia, sehingga hal tersebut bukanlah indikasi persekongkolan sebagaimana analisa KPPU; --------------------------------------------------------
1.4.7 Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya, menyatakan tidak terlibat dalam proses tender karena perusahaannya telah dipinjamkan ke H.Kusno, sebagaimana disebutkan dalam butir 21 bagian Duduk Perkara; --------------
SALINAN
hal. 25 dari 32
1.4.8 Bahwa Terlapor III dalam pembelaannya, menyatakan pemilik Terlapor III memiliki saham di perusahaan lain tidak dapat disalahkan, karena kedudukan Murni Sari Harahap hanya sebagai Direktur Terlapor III dan tidak menjabat sebagai Direktur di perusahaan peserta tender yang lain; ----
1.4.9 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IV mengajukan hal–hal sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------
1.4.9.1 Bahwa keberadaan Deni anak dari Satirun sangatlah keliru, karena Deni bukan anak Satirun dan keberadaan Deni hanya sebagai peminjam perusahaan Ir. Indra Jaya;-------------------------------------
1.4.9.2 Bahwa dugaan KPPU, Terlapor IV satu grup dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor XII dan Terlapor XIII adalah fitnah yang tidak mendasar; ----------------
1.4.10 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IX dan XII menyatakan bahwa alasan KPPU yang menyatakan adanya saling kenal antara peserta tender sangat tidak beralasan, karena dalam dunia bisnis dan usaha tentunya para pengusaha tersebut saling kenal karena perkenalan tersebut tentunya tidak saja pada saat tender melainkan mungkin mereka satu organisasi usaha. ----
1.4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; --------------------------- 1.4.11.1 Bahwa rangkap jabatan seseorang di beberapa perusahaan peserta
tender adalah suatu indikasi adanya persekongkolan untuk mengatur pemenang tender; -----------------------------------------------
1.4.11.2 Bahwa tidak mungkin seseorang yang memiliki saham di banyak perusahaan tidak mengetahui kegiatan operasional masing – masing perusahaan yang dimilikinya;------------------------------------
1.4.11.3 Bahwa indikasi persekongkolan tersebut terbukti dengan harga penawaran Terlapor II sampai Terlapor XII yang masing-masing hanya selisih Rp. 2.145.277.20,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh rupiah); ------------
1.4.11.4 Bahwa tindakan Terlapor I tidak meneliti secara cermat dokumen penawaran para peserta merupakan suatu bentuk kelalaian, dimana salah satu tugas panitia adalah melakukan evaluasi dokumen penawaran; ------------------------------------------------------------------
1.4.12 Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan telah terjadi persekongkolan diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor IX dan Terlapor XII;-------------------------------------------------------------------------------------
1.5 Tentang Dokumen Penawaran: ---------------------------------------------------------- 1.5.1 Bahwa nilai penawaran masing – masing peserta berurutan dengan selisih
nilai hanya sekitar Rp. 2.145.277.20,-. (dua juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh rupiah);----------------------
SALINAN
hal. 26 dari 32
1.5.2 Bahwa terdapat kesamaan laporan laba – rugi dalam laporan keuangan yang disampaikan dalam dokumen penawaran oleh Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor X dan Terlapor XIII; -------------------------------------------------
1.5.3 Bahwa Terlapor XIII, Terlapor X, Terlapor VII, Terlapor VI, Terlapor III dan Terlapor II menggunakan kantor auditor yang sama yaitu Kantor Akuntan Drs. H. Armansyah, Ak. yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 55 Medan;------------------------------------------------------------------------
1.5.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan bahwa alamat kantor akuntan publik tersebut adalah sebuah toko kelontong, sehingga diindikasikan laporan keuangan para peserta tender tersebut tidak sah; --------------------------------
1.5.5 Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya, menyatakan tidak terlibat dalam proses tender karena perusahaannya telah dipinjamkan ke H.Kusno, sebagaimana disebutkan dalam butir 21 bagian Duduk Perkara; --------------
1.5.6 Bahwa Terlapor X dalam pembelaannya, menyatakan kesamaan penggunaan Akuntan Publik tidak biasa dijadikan alasan karena perusahaan juga mempunyai kerahasiaan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang. Akuntan Publik tersebut akan merahasiakan data perusahaan antara para klien-kliennya; -------------------------------------------
1.5.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; -------------------------- 1.5.7.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor X dan Terlapor XIII
tidak mungkin memiliki laporan laba – rugi yang sama dengan perusahaan lainnya, karena kemampuan usaha masing-masing perusahaan berbeda.; -------------------------------------------------------
1.5.7.2 Bahwa kesamaan laporan laba-rugi tersebut dapat dimungkinkan apabila laporan keuangan Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor X dan Terlapor XIII dibuat oleh satu akuntan publik yang sama;------------
1.5.7.3 Bahwa apabila Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor X dan Terlapor XIII memiliki laporan laba-rugi yang sama dapat dipastikan terjadi pemalsuan dokumen;-------------------------------------------------------
1.5.8 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan laporan laba-rugi merupakan sebuah usaha Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor X dan Terlapor XIII untuk bersekongkol.: -----------------------------------------------
1.6 Tentang Jangka Waktu Pemeriksaan: -------------------------------------------------- 1.6.1 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I menyatakan sebagai berikut:--------
1.6.1.1 Bahwa penanganan perkara oleh KPPU telah kadaluarsa (lampau waktu).; ----------------------------------------------------------------------
1.6.1.2 Bahwa seharusnya penanganan perkara hanyalah 5 (lima) bulan terhitung sejak menerima laporan dari Pelapor yang diasumsikan sejak bulan Juni 2007, dan Terlapor I telah dipanggil pada tanggal
SALINAN
hal. 27 dari 32
8 Agustus 2007 maka seharusnya perkara in diputus oleh KPPU pada bulan November 2007; ----------------------------------------------
1.6.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; --------------------------- 1.6.2.1 Bahwa penanganan perkara di KPPU didasarkan pada Peraturan
Komisi No. 1 tahun 2006; ------------------------------------------------- 1.6.2.2 Bahwa berdasar Peraturan Komisi No. 1 tahun 2006 penanganan
perkara diawali dengan penanganan laporan selama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari kerja;---------------------------
1.6.2.3 Bahwa setelah penanganan pelaporan dilanjutkan dengan kegiatan pemberkasan selama 30 hari kerja;---------------------------------------
1.6.2.4 Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh bagian pemberkasan dilakukan pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari kerja; -------------------------------------------------------------------------
1.6.2.5 Bahwa berdasarkan laporan pendahuluan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan selama 60 hari kerja; -----------------------------
1.6.2.6 Bahwa setelah pemeriksaan lanjutan selesai, KPPU membentuk Majelis Komisi yang akan melakukan sidang majelis dalam jangka waktu 30 hari kerja; --------------------------------------------------------
1.6.2.7 Bahwa Majelis Komisi wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 hari tersebut;-----------------------------------------------------
1.6.2.8 Bahwa proses Penanganan Perkara No.04/KPPU-L/2008 telah dijelaskan pada bagian Duduk Perkara.;---------------------------------
1.6.2.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Penanganan Perkara No. 04/KPPU-L/2008 tidak melewati batas waktu; ----------
2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat”; ---------------------------------------------------------------------------------
3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal
22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan
unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;------
3.1 Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan
usaha dalam bidang ekonomi; ----------------------------------------------------
SALINAN
hal. 28 dari 32
3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI,
Terlapor XII dan Terlapor XIII selaku peserta tender pada pengadaan dan pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement
unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera
Bagian Utara sektor pembangkit Belawan;-------------------------------------- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2
Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha terpenuhi; --------------
3.2 Unsur Bersekongkol; ---------------------------------------------------------------------- 3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal
22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-
3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu
persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari
persekongkolan horizontal dan vertikal; ----------------------------------------- 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang
dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi
antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan
jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan
persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara
panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa;----------------------------------------------------------
3.2.4 Persekongkolan horizontal;--------------------------------------------------------
3.2.4.1 Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal diantara
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X,
Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII pada pengadaan dan
pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity
measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero)
Pembangkit Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit
Belawan, dalam bentuk sebagai berikut:-----------------------------
SALINAN
hal. 29 dari 32
a. Kesamaan format dan susunan dokumen penawaran
Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor
VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X, Terlapor
XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dengan peserta lainnya pada
masing-masing paket pekerjaan, sebagaimana diuraikan
pada butir 14.5.2.6 bagian Tentang Duduk Perkara;------------
b. Kesamaan kepemilikan saham dan pengurus antara Terlapor
II dan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor IX, Terlapor X,
dan Terlapor XII, sebagaimana diuraikan pada butir 14.5.2
bagian Tentang Temuan Tim Pemeriksa; ------------------------
3.2.4.2 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal
terpenuhi; ---------------------------------------------------------------
3.2.5 Persekongkolan vertikal------------------------------------------------------------
3.2.5.1 Bahwa tindakan Bahwa Terlapor I mengusulkan Terlapor II
sebagai calon pemenang dan Terlapor III, Terlapor IV sebagai
pemenang cadangan meskipun terdapat kesamaan kepemilikan
saham dan jabatan rangkap, merupakan suatu kelalaian bukan
tindakan untuk menfasilitasi Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV menjadi pemenang tender; ------------------------------
3.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I meloloskan Terlapor III, Terlapor
IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII,
Terlapor IX, dan Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII,
Terlapor XIII pada pengadaan dan pemasangan 02 analyzer
system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4
Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara
sektor pembangkit Belawan meskipun dokumen penawaran
semua peserta mempunyai kesamaan dan kemiripan dokumen
penawaran serta kesamaan kesalahan pengetikan, merupakan
suatu kelalaian bukan tindakan untuk menfasilitasi Terlapor II,
Terlapor III, dan Terlapor IV menjadi pemenang tender; ---------
3.2.5.3 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal tidak
terpenuhi; ---------------------------------------------------------------
3.3 Pihak Lain; ----------------------------------------------------------------------------------
3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan
horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan
persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau
subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-------------------
SALINAN
hal. 30 dari 32
3.3.2 Bahwa Terlapor I adalah pihak lain yang mengadakan Tender pengadaan dan pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity
measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit
Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit Belawan;-------------------------- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain terpenuhi; -----------------------
3.4 Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-------------------------------
3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha
lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta
tender tertentu dengan berbagai cara; -------------------------------------------- 3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga
untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----------------------------------------------------
3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah pengadaan dan
pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera
Bagian Utara sektor pembangkit Belawan;--------------------------------------
3.4.4 Bahwa adanya tindakan kerja sama antara para Terlapor dalam mengikuti tender pengadaan dan pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan
opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero)
Pembangkit Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit Belawan untuk memenangkan Terlapor II, dan meloloskan kualifikasi Terlapor III, dan
Terlapor IV sebagai cadangan pemenang, sebagaimana diuraikan pada
butir 3.2.4.. Bagian Tentang Hukum, merupakan tindakan untuk mengatur
Tender pengadaan dan pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero)
Pembangkit Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit Belawan;-----------
3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi;-------------------------------------------------------------------
3.5 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-------------------------------------------------
3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
dimaskud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
SALINAN
hal. 31 dari 32
3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X,
Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII pada pekerjaan pengadaan dan
pemasangan 02 analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera
Bagian Utara sektor pembangkit Belawan yang difasilitasi oleh Terlapor I,
sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 dan 3.2.5 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat;------------------------------------------------------
3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -- 4 Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada
Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak
Terkait, sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------
4.1 Memberikan saran kepada General Manger PT. PLN (Persero) Pembangkitan
Sumatera Bagian Utara untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I karena lalai
dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia pengadaan dan pemasangan 02
analyzer system, 02, C02/02 dan opacity measurement unit 3 dan unit 4 Belawan
PT. PLN (persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara sektor pembangkit
Belawan, sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------
4.1.1 Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk
menjatuhkan sanksi adminitratif kepada Terlapor I; ---------------------------
4.1.2 Meminta kepada General Manger PT. PLN (Persero) Pembangkitan
Sumatera Bagian Utara untuk menginstruksikan kepada instansi di
bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai
ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan
usaha yang sehat; -------------------------------------------------------------------
5 Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang
dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------
6 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; ----------------------------------------------------------------------------
SALINAN
hal. 32 dari 32
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, dan
Terlapor XII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------------------------------------------------------------
3. Menyatakan Terlapor XIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; ----------------------------------------------------------------------------
4. Menghukum Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor IX,
Terlapor XI, dan Terlapor XII, tidak boleh mengikuti tender di PT. PLN
(persero) dan anak perusahaannya selama 2 Tahun sejak Putusan ini memiliki
kekuatan hukum tetap;------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X tidak
boleh mengikuti tender di PT. PLN (persero) dan anak perusahaannya selama 1
Tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada
hari Kamis, tanggal 31 Juli 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir.
Benny Pasaribu., M.E.c sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Didik
Akhmadi., Ak. M.comm, masing-masing sebagai Anggota Majelis;-----------------------------
Ketua Majelis,
Dr. Ir. Benny Pasaribu., M.Ec
Anggota Majelis,
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Anggota Majelis,
Didik Akhmadi., Ak., M.comm