putusan nomor 96/php.bup-xiv/2016 demi keadilan .... put 96.php.bup-xiv... · nama : dr. matius...
TRANSCRIPT
SALINAN
PUTUSAN
NOMOR 96/PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan
dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sumba Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2015, diajukan oleh:
1. Nama : dr. Matius Kitu, Sp.B. Alamat : Jalan Beringin Nomor 12, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : Pdt. Abraham Litinau, S.Th. Alamat : RT/RW 028/007 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2015 Nomor Urut 2;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Desember 2015, memberi
kuasa kepada i) Nickolaus Lay Rihi, S.H., M.Hum., dan ii) Hendriyanus Rudyanto
Tonubessi, S.H., M.Hum., yaitu advokat dan asisten advokat atau konsultan hukum
pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, beralamat di Jalan W.J.
Lalamentik Nomor 181C, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik bersama-sama maupun senndiri-
sendiri; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, berkedudukan di Jalan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
2
Jenderal Soeharto Nomor 42, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/KPU-KAB/018.434022/I/2016,
bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) Amos Cadu Hina, S.H. dan ii)
Nikodemus Ndena Nggaba, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum
Amos Cadu Hina, S.H. & Associates beralamat di Graha Serangkai, Jalan Raya Layur
Selatan Nomor 17B, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------TERMOHON;
Drs. Gidion Mbilijora, M.Si. dan Umbu Lili Pekuwali, S.T., M.T., Pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015
Nomor Urut 1;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- PIHAK TERKAIT;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat
permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal
22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
134/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 4
Januari 2015 dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 96/PAN.MK/2016,
yang permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah
pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
3
diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta
juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, yang menentukan bahwa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
secara langsung dan demokratis, maka Pilkada Sumba Timur merupakan salah
satu bentuk pemilihan umum dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat
Sumba Timur untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Sumba Timur secara
demokratis;
3. Bahwa frasa demokratis tersebut berarti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dapat dipilih oleh DPRD ataupun dapat dipilih langsung oleh rakyat, dan
keduanya adalah pilihan yang merupakan legal policy dari pembuat undang-
undang, dan bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
UU 32 Tahun 2004. Pembuat UU telah menentukan bahwa Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang
umumnya disebut dengan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada);
4. Bahwa dalam Pasal 1 Butir 2 Peraturan MK Nomor 15 tahun 2008 tentang
Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
didefinisikan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut
Pemilukada, adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
provinsi dan kabupaten/kota;
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015
ditegaskan bahwa perkara perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh
badan peradilan khusus dan Badan peradilan khusus dimaksud dibentuk sebelum
pelaksanaan pilkada serentak nasional, yang pelaksanaannya direncanakan pada
2027;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
4 6. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 97/PUUXI/ 2013 dinyatakan bahwa MK masih
berwenang memutus perkara perselisihan hasil pilkada sebelum ada lembaga
yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang;
7. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015
harus dimaknai bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
pilkada tetap dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh MK sampai dibentuknya
badan peradilan khusus dimaksud;
8. Bahwa dengan demikian, maka sebelum pilkada serentak nasional yang akan
dilaksanakan pada 2027 MK masih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan perselisihan dalam Pilkada termasuk perselisihan hasil Pilkada
Sumba Timur tahun 2015.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Pemohon
adalah pasangan calon Pemilukada dan dalam butir 7 dinyatakan bahwa
Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2, sebagaimana tertera
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor:
130/KPU-KAB/018.434022/2015, tanggal 24 Agustus 2015tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor:131/KPU-KAB/018.434022/2015, tanggal
26 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai
PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal
16 Desember 2015 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, yang
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
5
direkapitulasi dari Model C1-KWK yang tidak berhologram sehingga jumlah suara
sah yang diperoleh oleh, dan selisih suara di antara, para pasangan peserta
Pemilukada Sumba Timur tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada Junto Pasal 6
ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 yang dapat diajukan
permohonan ke MK apabila selisih perolehan suara tidak lebih dari 2 persen bagi
penduduk kurang dari 250 ribu, 1,5% dengan jumlah penduduk di atas 250 ribu
sampai dengan 500 ribu, 1% di atas 500 ribu, dan 0,5 di atas 1 juta penduduk,”;
5. Bahwa disamping itu sepatutnya harus ada pula kecurangan serius yang
dilakukan KPUD atau oleh pemenang yang didasarkan pada alat bukti yang kuat
tanpa keraguan sedikitpun (beyond reasonable doubt) dan bahwa kecurangan
dan pelanggaran yang serius tadi harus pula berhubungan dengan perolehan
suara;
6. Bahwa rekapitulasi perolehan suara yang tidak didasarkan pada Model C1-KWK
yang tidak berhologram [yang nota bene diadakan oleh KPUD] merupakan fakta
yang berbicara sendiri [res ipso loquitur] bahwa KPUD telah melakukan
pelanggaran serius yang berakibat ketidak jelasan dalam selisih perolehan suara;
dan dengan demikian, batas prosentase selisih perolehan suara sebagai syarat
untuk berperkara di MK tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo.
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota, menentukan “Permohonan Pemohon diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali
dua puluh empat jam) sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan
suara hasil Pemilihan”;
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada
Kabupaten Sumba Timur berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16
Desember 2015, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tahun 2015 di Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 Desember 2015 sehingga
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
6
hitungan 3 x 24 jam sebagai batas tenggang waktu pengajuan keberatan atas
rekapitulasi dimaksud adalah hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;
3. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi
Penghitungan suara Pilkada Sumba Timur tersebut oleh Pemohon didaftarkan di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015,
disebabkan oleh faktor geografis (yang sulit) dan iklim (musim penghujan) yang
menghambat mobilisasi alat bukti (Model C1-KWK) dari TPS-TPS dari
pedalaman, disertai waktu liburan, dan padatnya transportasi, bahkan terjadinya
pembatalan penerbangan oleh karena pesawat KAL STAR tergelincirdi landasan
pacu Bandara ELTARI Kupang, sehingga permohonan PEMOHON tidak sesuai
tenggang waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 PMK
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
Kasus Posisi 1. Bahwa penyelenggaraan pemilukada serentak dilakukan pada tanggal 9
Desember 2015;
2. Bahwa pemilukada di kabupaten Sumba Timur diikuti oleh dua pasangan calon
kepala daerah/wakil kepala daerah;
3. Bahwa pemungutan suara dalam pemilukada kabupaten Sumba Timur tersebut
dilakukan di 441 tempat pemungutan suara [TPS];
4. Bahwa formulir yang digunakan dalam perhitungan suara di 440 TPS,
sebagaimana yang diberikan kepada saksi-saksi Pemohon, yaitu Model C1-KWK
sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan
Lampiran Model C1 KWK sebagai Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara
Sah, tidak berhologram;
5. Bahwa tidak diketahui apakah model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
yang diberikan kepada pihak-pihak lain, dan C1-KWK Plano, berhologram atau
tidak;
6. Bahwa oleh karena 440 dari 441 TPS menggunakan model C1-KWK dan
Lampiran Model C1-KWK yang tidak berhologram, sedangkan formulir-formulir
dimaksud diadakan oleh KPUD Sumba Timur, maka penyimpangan tersebut jelas
berkategori terstruktur, sistematis dan massif;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
7 7. Bahwa sehubungan dengan penyimpangan tersebut Panwaslu pernah melakukan
teguran lisan/tertulis kepada KPUD Sumba Timur, namun KPUD Sumba Timur
tetap melanjutkan penyimpangan tersebut.
Analisis Hukum 1. Bahwa Pemilukada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dijaga
kemurniannya dari segala penyimpangan dan distorsi yang mungkin timbul;
2. Bahwa Pemilukada adalah pokok soal yang berkaitan dengan rekrutmen politik
dan rekrutmen politik merupakan persoalan yang bertali-temali dengan
demokrasi. Hanya dalam sistem demokrasi, persoalan rekrutmen politik menjadi
isu penting dan strategis yang harus dijaga dan dijamin kemurniannya. Dalam
sistem monarkhi atau pun otoriter, soal rekrutmen politik tidak relevan sebab
seorang pemimpin politik dengan mudah ditentukan berdasarkan garis keturunan
(monarkhi) atau kekuasaan sepihak (otoriter).
3. Bahwa sistem demokrasi mengharuskan adanya partisipasi publik dalam
rekrutmen politik [pemimpin], sebab partisipasi publik menjadi modus vivendi
untuk menghasilkan pimpinan yang benar-benar diinginkan rakyat baik dari sisi
kompetensi maupun dari sisi konstituensi dan integritas. Oleh karena itu, untuk
memperoleh pimpinan dengan tiga kualifikasi di atas, maka proses rekrutmen
(dari hulu hingga hilir) harus dijaga sedemikian rupa agar terhindar dari berbagai
distorsi yang mungkin muncul.
4. Pemilihan umum [termasuk Pemilukada] adalah sebuah syarat untuk memenuhi
sebuah prosedur demokrasi yang tidak boleh diperlakukan sebagai suatu sarana
instrumental yang boleh ditinggalkan begitu saja dengan alasan apapun;
5. Asas demokrasi yang pokok adalah bahwa demokrasi merupakan suatu sistem
politik yang didasarkan pada aspirasi rakyat dan bertujuan mewujudkan aspirasi
rakyat, maka watak demokrasi itu harus juga tercermin dalam seluruh mekanisme
rekrutmen polirik [termasuk rekrutmen melalui Pemilukada];
6. Bahwa prosedur-prosedur demokrasi, harus ditempuh untuk memberi jaminan
bahwa kekuasaan politik yang diperoleh benar-benar berasal dari rakyat dan
diberikan oleh rakyat demi terwujudnya kebebasan, persamaan, keadilan, dan
kesejahteraan sebagai tujuan-tujuan substantif demokrasi dan sekaligus menjadi
jaminan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dan kekuasaan untuk rakyat dan
bukan untuk satu atau beberapa golongan terbatas;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
8 7. Bahwa proses pemilukada [ic. di Sumba Timur] seharusnya dilangsungkan
dengan berpedoman pada berbagai asas dan aturan hukum dalam rangka
menjamin tercapainya tujuan pemilukada itu sendiri, yakni terpilihnya Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah secara demokratis;
8. Bahwa dalam system pemilihan langsung oleh rakyat sebagai bentuk demokrasi
yang ditetapkan oleh pembuat UU, maka Penentuan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah terpilih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak;
9. Bahwa Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano
merupakan akta-akta otentik yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan sebagai tolok ukur validitas [keabsahan] dan reliabilitas hasil
pemilukada;
10. Bahwa Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano
merupakan akta-akta otentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan
mengikat; dan karena imperasinya ditentukan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan [pasal 5 ayat [1] huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan KPU
Nomor 10 tahun 2015, maka akta-akta tersebut juga merupakan alat bukti yang
bersifat menentukan dan memaksa;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang sama, hologram merupakan indikasi keaslian
Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano, per contra
ketiadaan hologram menunjukan kepalsuan material Model C1-KWK, Lampiran
Model C1-KWK, Model C1-KWK Plano sebagai akta otentik;
12. Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan Model C1-KWK Plano tanpa
hologram bukan merupakan alat bukti yang mengikat, sempurna, menentukan
dan memaksa; dan karena itu data hasil perhitungan perolehan suara yang
tercantum didalamnya tidak valid [tidak sah] dan tidak reliable. Ibarat uang palsu,
maka berapapun angka yang tertulis di dalamnya tidak memiliki nilai apapun;
13. Bahwa sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum [KPU]
Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan
Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
tertanggal 23 Juni 2015, maka akta-akta otentik berhologram tersebut, selain
Model C1-KWK Plano, diperuntukan juga bagi para saksi.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
9 Kesimpulan 1. Bahwa data hasil perhitungan dan perolehan suara dalam Pemilukada hanya
dapat dibuktikan keabsahan dan reliabilitasnya apabila ketiga akta otentik, yaitu
Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano yang
dipegang baik oleh Penyelenggara maupun oleh Peserta-Peserta Pemilukada
semuanya bukan merupakan akta otentik palsu [jadi, harus berhologram].
Apabila, ada satu saja di antara akta-akta otentik tersebut tidak berhologram,
maka hasil perhitungan dan perolehan suara kehilangan validitas dan
reliabilitasnya.
2. Bahwa berdasarkan fakta bahwa data hasil perhitungan dan perolehan suara
yang diberikan kepada saksi-saksi Pemohon, dari 440 TPS [dari keseluruhan 441
TPS], dicantumkan pada Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tanpa
hologram, maka baik jumlah suara sah maupun jumlah selisih suara menjadi
sangat tidak jelas, dan juga tidak dapat dikonfirmasikan dengan data pada model-
model lainnya.
3. Dari 441 TPS hanya 1 yang hasil perhitungan suaranya dapat dibuktikan valid
dan reliable karena dicantumkan dalam Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-
KWK yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai akta otentik yang kekuatan
pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat, menentukan dan memaksa; Data
perhitungan suara di 440 TPS lainnya tidak valid dan reliable karena dicantumkan
dalam akta otentik palsu berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
yang tidak berhologram [analogi uang palsu, walau mirip uang asli, namun bukan
merupakan alat pembayaran yang sah].
4. Penggunaan model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tanpa hologram
merupakan penggunaan akta otentik palsu yang merupakan delik sebagaimana
diatur dalam Pasal 264 Ayat [2] KUHP.
5. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pilkada di sumba timur pada tanggal 9
Desember 2015 cacat hukum;
Petitum
Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan
bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
10 2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapiulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 juncto Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 155/KPU-
KAB/018.434022/2015tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur
Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, beserta lampirannya;
3. Menyatakan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Rekapiulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16
Desember 2015 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 yang
direkapitulasi dari Model C1-KWK yang dipegang oleh penyelenggara pemilukada
namun tidak dapat dikonfirmasi oleh Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-
KWK tidak berhologram sebagaimana yang diperuntukan bagi saksi-saksi
PEMOHON dari 440 TPS, adalah tidak sah dan tidak dapat dipercaya;
4. Menyatakan bahwa Pemilukada di Kabupaten Sumba Timur Cacat Hukum;
5. Memerintahkan penyelenggaraan ulang pemilukada di Kabupaten Sumba Timur.
Atau,
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.01 sampai dengan bukti
P.36, sebagai berikut:
1. Bukti P.01 Model C1-KWK (satu-satunya yang berhologram, dari 441
TPS), TPS II, Desa Praibakul, Kecamatan Katala Hamu
Limu, Kabupaten Sumba Timur.
2. Bukti P.02 Model C1-KWK, TPS II, Desa Tawui, Kecamatan Pinu
Pahar, Kabupaten Sumba Timur.
3. Bukti P.03 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu
Eti, Kabupaten Sumba Timur.
4. Bukti P.04 Model C1-KWK, TPS 3, Desa Ramuk, Kecamatan Pinu
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
11
Pahar, Kabupaten Sumba Timur.
5. Bukti P.05 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sumba Timur, Nomor 101/Panwaslu-
Kab.ST/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, Perihal
Penyampaian Laporan.
6. Bukti P.06 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sumba Timur, Nomor
04/PANWASKAB/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015,
Hasil Kajian Laporan, beserta lampiran Keputusan Rapat
Pleno bertanggal 15 Desember 2015.
7. Bukti P.07 Surat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Sumba Timur bertanggal 18 Desember 2015, yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTT.
8. Bukti P.08 Model C1-KWK, TPS II, Desa Watu Puda, Kecamatan
Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.
9. Bukti P.09 Model C1-KWK, TPS I, Desa Karera Jangga, Kecamatan
Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur.
10. Bukti P.10 Model C1-KWK, TPS II, Desa Makamenggit, Kecamatan
Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari
440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
11. Bukti P.11 Model C1-KWK, TPS I, Desa Matawai Katingga, Kecamatan
kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
12. Bukti P.12 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kotak Kawau, Kecamatan
Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
13. Bukti P.13 Model C1-KWK, TPS III, Desa Meorumba, Kecamatan
Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
14. Bukti P.14 Model C1-KWK, TPS II, Desa Kotak Kawau, Kecamatan
Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
15. Bukti P.15 Model C1-KWK, TPS I, Desa Karipi, Kecamatan Matawai
Lapawu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
12
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
16. Bukti P.16 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu
Ngala, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK
yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
17. Bukti P.17 Model C1-KWK, TPS I, Desa Praibakul, Kecamatan Katala
Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
18. Bukti P.18 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kamanggih, Kecamatan
Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
19. Bukti P.19 Model C1-KWK, TPS I, Desa Temu, Kecamatan Kanatang,
Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang
tidak berhologram, dari 441 TPS).
20. Bukti P.20 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lewa Paku, Kecamatan Lewa,
Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang
tidak berhologram, dari 441 TPS).
21. Bukti P.21 Model C1-KWK, TPS I, Desa Rambangaru, Kecamatan
Haharu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
22. Bukti P.22 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lulu Ndilu, Kecamatan Mahu,
Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang
tidak berhologram, dari 441 TPS).
23. Bukti P.23 Model C1-KWK, TPS I, Desa Laimeta, Kecamatan Kambata
Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
24. Bukti P.24 Model C1-KWK, TPS I, Desa Ramuk, Kecamatan Pinu
Pahar, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK
yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
25. Bukti P.25 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kambata Tana, Kecamatan
Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
26. Bukti P.26 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lambakara, Kecamatan
Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
13 27. Bukti P.27 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kananggar, Kecamatan
Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
28. Bukti P.28 Model C1-KWK, TPS I, Desa Laipandak, Kecamatan Wulla
Waijilu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
29. Bukti P.29 Model C1-KWK, TPS I, Desa Heikatapu, Kecamatan Rindi,
Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang
tidak berhologram, dari 441 TPS).
30. Bukti P.30 Model C1-KWK, TPS I, Kelurahan Prailiu, Kecamatan
Kambera, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
31. Bukti P.31 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lumbu Kore, Kecamatan
Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
32. Bukti P.32 Model C1-KWK, TPS I, Desa Praimadita, Kecamatan
Karera, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
33. Bukti P.33 Model C1-KWK, TPS I, Desa Uma Manu, Kecamatan Lewa
Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-
KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
34. Bukti P.34 Model C1-KWK, TPS I, Desa Tarimbang, Kecamatan
Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
35. Bukti P.35 Model C1-KWK, TPS I, Desa Praihambuli, Kecamatan
Nggaha Oriangu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari
440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
36. Bukti P.36 Model C1-KWK, TPS I, Kelurahan matawai, Kecamatan
Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440
C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 Mahkamah
telah mendengar jawaban Termohon, serta membaca jawaban tertulis bertanggal 12
Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
14 1. Dalam Eksepsi
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Termohon,Mahkamah Konstitusi tidak berwewenang memeriksa dan
mengadili permohonan pemohon dengan alasan sebagai berikut:
1) Bahwa pokok permohonan Pemohon bukan perselisihan perolehan suara
hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat (6) Undang-
undang Nomor 8 tahun 2015 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Konstitusi,tetapi berkenaan dengan keabsahan formulir C1-KWK dan
Lampiran C1-KWK yang tidak hologram yang diperuntukan bagi Pemohon
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2015;
2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 155/KPU-
KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur
Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 yang ditetapkan pukul 15.25
WITA (bukti: TG-002), telah berlanjut ketahapanpenetapanpasangan calon
terpilih, yakni menetapkan Drs. Gidion Mbilijora, MSi dan Umbu Lili
Pekuwali, ST, MT sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba
Timur Terpilih Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 09.30
WITA (bukti: TA-001) dengan mengikuti alur tahapan “tidak ada perselisihan
hasil pemilihan”. Adapun dasar hukum dilakukan penetapan pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati adalah:pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8
Tahun 2015, juncto Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU Nomor 2 Tahun 2015
(rinciannya berada pada lampirannya) juncto Pasal 3 dan 12 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (rinciannya
berada pada lampirannya), juncto Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur
Nomor 26/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015,
juncto, Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PAN.MK/12/2015tanggal 20
Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, dimana Kabupaten Sumba
Timur tidak tercantum dalam lampiran surat tersebut sehingga tidak
termasuk sebagai Kabupaten berperkara di Mahkamah Konstitusi saat itu
(Bukti: TN-002).
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
15
b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sumba Timur Tahun 2015 oleh karena:
1. Bahwa obyek perkara yang permohonan pemohon bukan selisih perolehan
suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015
sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 , juncto pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2015;
2. Bahwa Kabupaten Sumba Timur dengan penduduk tidak lebih dari 250.000
jiwa dan selisih perolehan suara antara Pemohon (53.604 suara) dan peraih
suara terbanyak (65.120 suara) sebesar 9,70 % (sembilan koma tujuh puluh
prosen) telah melampaui ambang batas 2% (dua prosen) sebagaima diatur
dalam pasal 158 ayat (2) butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
juncto pasal 6 ayat (2) butir (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5
Tahun 2015.
c. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohon Bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah
melewati tenggang waktu pengajuan, yakni telah melewati batas waktu 3 x 24
jam (tiga kali dua puluh empat jam) setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Timur mengumumkan keputusan tentang Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara dan hal sejalan dengan dalil Pemohon pada halaman 5 butir
(2). Adapun alasannya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon sejak
dibacakannya Surat Keputusan KPU Sumba Timur Nomor: 155/KPU-
KAB/018.434022/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur
Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 ditetapkan pukul 15.25 WITA
dalam sidang pleno KPU Kabupaten Sumba Timur (bukti: TG-004), dan telah
diumumkan dipapan pengumuman kantor KPU Kabupaten Sumba Timur
serta pada laman KPU Kabupaten Sumba Timur (www.kpu-
sumbatimurkab.go.id). Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali
dua puluh empat) untuk mengajukan permohonan Pemohon adalah pada
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
16
tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.25 WITA dan hal ini sejalan dengan dalil
Pemohon pada halaman 5 butir 2 dinyatakan tenggang waktu pengajuan
keberatan atas pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Sumba
Timur adalah tanggal 19 Desember 2015;
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 dan 6 butir (3) yang sebagai alasan
bagi Pemohon sehingga tidak sesuai tentuan pasal 5 PMK Nomor 1 Tahun
2015, dimana mendaftarkan permohonan Permohon di Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 22 Desember 2015 adalah alasan yang mengada-ada,
sebabMahkamah Konstitusi telah menyediakan ruang pendaftaran
permohonan secara online pada website Mahkamah Konstitusi, dan
pembatalan penerbangan karena pesawat KALSTAR tergelincir dilandasan
pacu Bandara Eltari Kupang terjadi pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar
pukul 17.30 WITA sebagaimana diberitakan dalam Pos Kupang/Tribunnews.
com>2015/12/21 dan Kompas.com>21/12/2015;
3. Bahwa ketentuan tahapan dan jadwal pengajuan permohonan perselisihan
hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana
diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 (dalam lampiran) juncto
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 (dalam lampiran),
dimana batas akhir jadwal pengajuan permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan adalah tanggal 21 Desember 2015. Dengan demikian pengajuan
Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember
2015 pukul 14.14 WIB telah melewati batas akhir jadwal pengajuan
permohonan Pemohon;
4. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan permohonan Pemohon telah
melewati tenggang waktudalam 2 (dua) hal, yakni: melewati tenggang waktu
3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Keputusan KPU Kabupaten
Sumba Timur tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
diumumkan (16 Desember 2015) dan melewati batas akhir jadwal pengajuan
permohonan Pemohon (21 Desember 2015) untuk pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa dengan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
Pemohon di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
17
d. Ketentuan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Untuk Pengajuan Pemohon 6. Bahwa jumlah penduduk di kabupaten Sumba Timur adalah 247.731 jiwa
(keadaan April 2015). Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 termasuk kategori tidak lebih dari
250.000 jiwa;
7. Bahwa ketentuan dalam pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 juncto pasal 6 ayat (2) butir (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
5 Tahun 2015, maka ambang batas selisih perolehan suara Pemohon dan
pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 2% (dua prosen)
berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Termohon;
8. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh Termohon,
dimana perolehan suara antara Pemohon adalah 53.604 suara dan peraih
suara terbanyak adalah 65.120 suara sehingga selisih perolehan suara
sebesar 11.516 suara atau 9,70% (sembilan koma tujuh puluh prosen)
sedangkan ambang batas selisih perolehan suara adalah 2% (dua prosen)
(bukti: vide TG-002);
9. Berdasarkan uraian di atas maka selisih perolehan suara Pemohon dan
peraih perolehan suara terbanyak telah melewati ambang batas sehingga
permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk dimohonkan ke Mahkmah Konstitusi.
e. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel)
dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa yang dimohonkan Pemohon bukan selisih hasil pemilihan melainkan
keberadaan formulir model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tidak
berhologram yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan
suara;
2. Bahwa permohonan pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan
penghitungan suara dan tidak menyebutkan perolehan suara yang benar
menurut Pemohon;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
18
3. Bahwa permohonan pemohon tidak menyebutkan pada tahapan
penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara mana dan/atau
di lokasi mana terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon serta
tidak menyebutkan saksi-saksinya.
2. Dalam Pokok Permohonan A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
Sumba Timur 1) Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 152.431 pemilih, Daftar
Pemilih Tetap Tambahan satu (DPTb-1) adalah 434 pemilih dan Daftar
Pemilih Tambahan Dua (DPTB-2) adalah 1.932 pemilih;
2) Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur diikuti oleh 2 (dua)
pasangan, yakni Drs. Gidion Mbilijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT
(GBY-ULP) dan dr. Matius Kitu, SpB dan Pdt. Abraham Litinau, STh
dengan nomor urut 1 (satu) adalah Drs. Gidion Mblijora, MSi dan Umbu Lili
Pekuwali, ST, MT serta nomor urut 2 (dua) adalah dr. Matius Kitu, SpB dan
Pdt. Abraham Litinau, STh;
3). Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS berlangsung
tanggal 9 Desember 2015 dan tidak ada TPS yang mendapat rekomendasi
pemungutan suara ulang oleh pengawas pemilu. Pada pleno rekapitulasi di
tingkat kecamatan (22 kecamatan) tidak ada perbedaan data perolehan
suara pasangan calonpadaformulir C1-KWK berhologram dan lampiran C1-
KWK berhologram yang berada dalam kotak dengan salinan C1-KWK dan
lampiran C1-KWK (yang tidak berhologram) yang berada pada para saksi
dan pengawas pemilu. Oleh karena hasil pleno rekapitulasi perolehan
suara di kecamatan berjalan sesuai fakta perolehan suara di masing-
masing TPS, maka tidak ada keberatan oleh Panitia Pengawas Kecamatan
(Panwascam) serta para saksi, termasuk saksi Pemohon. Hal ini ditandai
dengan ditanda tanganinya hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di
semua kecamatan dalam formulir DA-KWK dan DA1-KWK oleh para saksi,
termasuk saksi Pemohon (bukti: TE-001 s/d. TE-022);
4) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Termohon melaksanakan pleno
rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Pihak yang diudang adalah
PPK, Panwaslu dan para saksi. Pada saat pleno, saksi pemohon
memasukan mandat (2 orang) untuk mengikuti pleno rekapitulasi. Kedua
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
19
saksi Pemohon hanya sebentarmengikuti proses pleno, kemudian tanpa
seijin pimpinan sidang, kedua saksi meninggalkan ruang sidang dan
kemudian masuk lagi saat proses rekapitulasi sudah berakhir dan tinggal
melakukan penetapan.
Dalam proses rekapitulasi, data perolehan suara pasangan calon yang
dimiliki oleh PPK, Pengawas Pemilu Kabupaten maupun saksi Pihak
Terkait, tidak ada yang berbeda, karena itu Pihak Terkait dan Panwaslu
tidak ada keberatan terhadap perolehan hasil pasangan calon (saksi
Pemohon tidak mengikuti seluruh proses pleno rekapitulasi perolehan hasil
secara menyeluruh; hanya diawal dan akhir pleno saja). Pada akhir pleno,
pimpinan sidang memberi kesempatan kepada para saksi dan Pengawas
Pemilu untuk memberi tanggapan.
Saat saksi pemohon mendapat giliran, saksi Pemohon menyatakan
menolak hasil pleno rekapitulasi dan tidak bersedia menandatangani Berita
Acara rekapitulasi peroleh suara serta meminta formulir keberatan (DB2-
KWK). Termohon, selaku pimpinan sidang menyatakan akan
memberikannya. Namun sebelum memberikannya, Termohon menjelaskan
bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11
Tahun 2015 bahwa keberatan dapat disampaikan oleh saksi pasangan
calon dan Panwaslu yang berkenaan dengan prosedur dan atau selisih
rekapitulasi hasil penghitungan suara.Selanjutnya pimpinan sidang
menanyakan lagi kepada saksi Pemohon, prosedur yang manakah dalam
pleno ini yang diajukan keberatan oleh saksi Pemohon, padahal saksi
Pemohon tidak mengikuti seluruh proses pleno rekapitulasi. Kemudian
saksi menjawab adalah pleno ini, dan tidak menyinggung apa yang mejadi
pokok permohonan Pemohon. Selanjutnya pimpinan sidang menanyakan
lagi ke saksi Pemohon, apakah ada keberatan, baik itu terkait prosedur
maupun selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh saksi Pemohon
saat pleno rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
Kecamatan dan dituangkan dalam formulir Keberatan? Dijawab oleh saksi
Pemohon “tidak ada”.
Setelah menjawab, saksi Pemohon meninggalkan ruang sidang tanpa
pamit kepada pimpinan sidang dan tidak mengambil formulir keberatan
dan/atau kejadian khusus. Bahkan saksi Pemohon tidak menandatangani
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
20
Berita Acara dan Sertifikat Perolehan Suara Hasil Pemilihan tingkat
Kabupaten(Bukti: vide TG-001 dan TG-002).
Saat itu, pimpinan sidang menjelaskan sekalipun Berita Acara Rekapitulasi
Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh salah satu saksi (saksi
Pemohon), sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU
Nomor 11 Tahun 2015, yang menjelaskan dalam hal Ketua dan anggota
KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani
fomulir rekapitulasi penghitungan suara, formulir ditandatangani oleh
anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir dan yang bersedia
menandatangani. Oleh karenanya, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan
Suara tetap sah;
Selanjutnya Termohon, selaku pimpinan sidang membacakan putusan
KPU Kabupaten Sumba Timur tentang penetapan rekapitulasi perolehan
hasil pemilihan, dan saksi Pemohon tetap tidak berada dalam forum sidang
pleno. Bahkan pada saat penyerahan dokumen rekapitulasi perolehan
suara (formulir DB-KWK, DB1-KWK, dan lampiran DB1-KWK) kepada para
saksi dan Panwaslu, saksi Pemohon juga tidak berada dalam ruang sidang
pleno, bahkan pimpinan sidang sempat memanggil saksi Pemohon
beberapa kali untuk menerima dokumen rekapitulasi perolehan suara
sekalipun tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, namun saksi
Pemohon tetap tidak berada dalam ruang sidang pleno. Hal ini dikuatkan
oleh kesaksian Pihak Terkait (Bukti: TN-001).
Oleh karena pernyataan keberatan saksi Pemohon tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan saksi Pemohon tidak
mengambilnya formulir keberatan (DB2-KWK) maka Termohon mengisi
formulir keberatan tersebutsaat itu dengan pernyataan nihil (Bukti: TG-
003).
B. Tanggapan Terhadap Permohonan Pemohon 1. Formulir Model C1-KWKyang Tidak Berhologram
Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya formulir Model C1-KWK
dan lampiran C1-KWK yang tidak berhologram sehingga hasil
penghitungan dan perolehan suara kehilangan validitas dan realibilitas
serta merupakan pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
21
adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, adapun pertimbangannya
adalah sebagai berikut:
a. Bahwa jumlah hologram yang disediakan untuk formulir di TPS untuk
setiap TPS berjumlah 3 (tiga) keping yang peruntukannya adalah: 1
(satu) keping untuk model C1-KWK berhologram, 1 (satu) keping untuk
lampiran model C1-KWK berhologram dan 1 (satu) keping untuk model
C1-KWK plano berhologram. Ketentuan ini dijelaskan Keputusan KPU
Nomor: 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan
dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (dalam lampiran I butir (22)).
b. Bahwa ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2015 juncto Pasal 55 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun
2015 formulir model C1-KWK berhologram dan lampiran C1-KWK
berhologram hanya berjumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap TPS dan
peruntukannya bukan untuk saksi (saksi hanya mendapat salinan)
tetapi diserahkan ke PPK (dalam kotak suara tersegel) untuk
kepentingan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bahkan dalam Buku
Panduan KPPS halaman 43 menjelaskan bahwa Ketua KPPS
menyerahkan salinan Model C, C1 dan lampirannya kepada saksi dan
PPL;
c. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam Analisis hukum butir (9)
(halaman 9) yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Keputusan
KPU Nomor: 113/Kpts/KPU/Tahun 2015, bahwa akta-akta otentik
berhologram (selain C1-KWK plano) juga diperuntukan bagi para saksi
adalah adalah dalilyang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
Dengan demikian, keberadaan hanya 1 (set) formulir C1-KWK
berhologram dan Lampiran C1-KWK berhologram untuk pleno di
tingkat kecamatan dan tidak diberikan kepada saksiadalah benar dan
berdasarkan hukum. Oleh karena C1-KWK berhologram dan Lampiran
C1-KWK berhologram bukan untuk saksi, maka pada kesempatan ini,
Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikannya
kepada Termohon.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
22
2. Jawaban Termohon Terhadap Validitas dan Reliabilitas Hasil Pemilihan Bahwa dalil Pemohon dalam butir (1) dan (2) pada halaman (9) yang
menyatakan keberadaan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang
tidak berhologram menyebabkan hasil penghitungan suara kehilangan
validitas dan reliabilitas karena tidak dapat dikonfirmasi data-datanya
adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Adapun alasannya
adalah sebagai berikut:
a. Bahwa formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK adalah formulir
diadakan oleh Termohon sebagaimana diamanatkan oleh pasal 77
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sehingga keberadaanya
formulir yang berhologram maupun yang tidak berhologram memiliki
validitas karena disediakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
untuk itu;
b. Bahwa formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang tidak
berhologram merupakan salinan dari formulir C1-KWK dan lampiran
C1-KWK yang berhologram. Data-datanya diisi dan ditandatangani
oleh KPPS yang memiliki kewenangan yang diberikan untuk
melakukannya sehingga keduanya memiliki validitas dan reliabilitas
yang sama;
c. Bahwa data perolehan suara pasangan calon disetiap TPS, baik pada
formulir model Lampiran C1-KWKyang berhologram maupun yang
tidak berhologram adalah SAMA baik itu yang diserahkan pada para
saksi, pengawas TPS, PPK dan KPU Sumba Timur untuk selanjutnya
diunggah pada laman KPU (www.kpu.go.id/pilkada2015/
sumbatimurkab) dan laman KPU kabupaten Sumba Timur (www.kpu-
sumbatimurkab.go.id). Hal ini menunjukan data-datanya akurat (valid)
dan dapat dipercaya (reliabel). Dengan demikian hasilpemilihan di
setiap TPS adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
d. Bahwa dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan, dimana perolehan
suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan data
perolehan suara masing-masing TPS berdasarkan formulir C1-KWK
dan lampiran C1-KWK baik yang berada di PPK, pengawas pemilu dan
para saksi sehingga tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan pihak
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
23
terkait serta pengawas pemilu, dan ini dibuktikan dengan
ditandatanganinya sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara
oleh saksi pemohon dan saksi pihak terkait dalam formulir DA1-KWK
setiap kecamatan. Dengan demikian hasil penghitungan suara di TPS
dapat terkonfirmasi dengan baikpada pleno rekapitulasi di tingkat
kecamatan sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara akurat (valid)
dan dapat dipercaya (realibel). Karena itu, hasil pleno rekapitulasi di
tingkat kecamatan adalah sah dan berkekuatan hukum (bukti: vide TE-
001 s.d TE-022);
e. Bahwa hasil pleno rekapitulasi peroleh suara dari seluruh kecamatan
selanjutnya diplenokan di tingkat Kabupaten pada tanggal 16
Desember 2015. Data perolehan suara pasangan calon, baik yang
dimiliki oleh Panwaslu maupun saksi Pihak Terkait tidak ada yang
berbeda dan ini ditandai dengan tidak adanya keberatan dari pihak
Terkait dan Pangawas Pemilu (saksi Pemohon tidak mengikuti
keseluruhan proses sidang pleno). Ini membuktikan bahwa hasil
rekapitulasi tingkat kecamatan dapat terkonfirmasi dengan baik pada
proses rekapitulasi tingkat kabupaten sehingga datanya akurat (valid)
dan dapat dipercaya (reliabel). Dengan demikian, hasil rekapitulasi di
tingkat Kabupaten adalah sah dan berkekuatan hukum. (Bukti: vide
TG-004).
3. Jawaban Termohon Terhadap Pemungutan Suara Ulang a. Bahwa ketentuan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 112
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi
Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 59 Peraturan KPU
Nomor 10 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1) Hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan
suara tidak dapat dilakukan;
2) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti
terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara
dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
24
b) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus,
menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada
surat suara yang sudah digunakan;
c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang
sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut
menjadi tidak sah;
d) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari
satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
e) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih
mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
b. Bahwa permohonan Pemohon dengan alasan adanya formulir model
C1-KWKdan lampiran C1-KWK tidak berhologram yang di TPS sebagai
acuan dalam rekapitulasi penghitungan suara bukan unsur yang
memenuhi ketentutan untuk dilakukan pemungutan suara ulang
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun
2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 8 Tahun
2015 juncto pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Karena itu
dalil Pemohon yang menyatakan penggunakan formulir C1-KWK dan
lampiran C1-KWK yang tidak berhologram di TPS adalah tidak sah
sehingga perlu pemungutan suara ulang (PSU) adalah tidak benar dan
tidak beralasan hukum;
c. Berdasarkan uraian diatas maka Keputusan KPU Kabupaten Sumba
Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 (bukti: vide TG-002)adalah
sah dan berkekuatan hukum;
d. Bahwa KPU Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan pasangan
calon terpilih pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 09.30 WITA dan
pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian putusan KPU Kabupaten Sumba Timur
Nomor: 156/KPU-KAB/018.434022/2015 (bukti: vide TG-003) yang
menetapkan Drs. Gidion Mbilijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT
sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur
Terpilih Tahun 2015. Adapun dasar hukum dilakukan penetapan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
25
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah: pasal 157 ayat (5)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, juncto, pasal 6 dan pasal 7
PKPU Nomor 2 Tahun 2015 (lihat lampiran), juncto pasal 3 dan 12
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 (rinciannya berada pada lampirannya), juncto Keputusan KPU
Kabupaten Sumba Timur Nomor: 26/KPU-KAB/018.434022/2015
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sumba Timur Tahun 2015, juncto Surat Mahkamah Konstitusi
Nomor: 119/PAN.MK/12/2015 tertanggal 20 Desember 2015 perihal
Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Tahun 2015, dimana Kabupaten Sumba Timur tidak
tercantum dalam lampiran surat tersebut sehingga tidak termasuk
sebagai Kabupaten berperkara di Mahkamah Konstitusi saat itu.
Dengan demikian putusan Termohon Nomor 156/KPU-
KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Teguran Panwaslu kepada Termohon Terkait formulir C1-KWK Berhologram dan Lampiran C1-KWK Berhologram Bahwa dalil Pemohon pada butir (7) Kasus Posisi (halaman 7) dimana
Termohon pernah ditegur secara lisan/tertulis oleh Panwaslu oleh karena
440 dari 441 TPS menggunakan C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang
tidak berhologram adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta. Adapun
alasannya adalah sebagai berikut:
a. Bahwa semua TPS (441 TPS) di Kabupaten Sumba Timur mendapat
formulir C1-KWK berhologram, lampiran C1-KWK berhologram dan
C1-KWK plano berhologram yang jumlahnya 1 (satu) set atau masing-
masing berjumlah 1 (satu) rangkap, yang didistribusi oleh KPU
Kabupaten Sumba Timur melalui PPS (bukti: TN4-001 s.d. TN4-022)
b. Bahwa setiap TPS mendapat dan menggunakan formulir yang
berhologram yang terdiri dari:
1) Model C1-KWK berhologram dan lampiran C1-KWK berhologram
sebanyak 1 (satu) rangkap (bukti TC-001 dan TC-002);
2) Model C1-KWK plano berhologram sebanyak 1 (satu) rangkap
(Bukti: TN-5);
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
26
c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumba Timur tidak pernah menegur baik
secara lisan maupun tertulis kepada Termohon.
d. Bahwa Panwaslu Sumba Timur tidak memiliki alasan hukum untuk
menegur Termohon karena bukan pelanggaran. Termohon justru
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Bahwa dalil Pemohon bahwa ada 1 (satu) TPS yang memberikan
formulir C1-KWK berhologram dan lampiran C1-KWK berhologram
kepada saksi Pemohon, merupakan kekeliruan KPPS karena tidak
menyerahkan secara tepat sasaran dan hal ini bukanlah
penyimpangan yang tergolong dalam kategori terstruktur, sistematis
dan masif;
3. Petitum Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
- Mengabulkan eksepsi Termohon
Dalam Pokok Perkara
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang
penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang
ditetapkan pada pukul 15.25 WITA;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba
Timur tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:
No Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Selisih
1 Drs. Gidion Mbilijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT
65.120 suara 11.516 suara
2 dr. Matius Kitu, SpB dan Pdt. Abraham Litinau, STh
53.604 suara
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur Nomor: 156/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang
penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur 2015 Terpilih Tahun
2015 tertanggal 22 Desember 2015;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
27 Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti
surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-TA-001 sampai dengan bukti TN-05, kecuali
bukti TC-002 dan bukti TN4-007, sebagai berikut:
1 TA-001 Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor:
156/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan
Drs. Gidion Mbilijora MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST
sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih,
tertanggal 22 Desember 2015
2 TC-001.Kota
Waingapu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mbatakapidu, Kecamatan
Kota Waingapu (C1-KWK berhologram) 3 TC-001.Kota
Waingapu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lukukamaru, Kecamatan
Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
4 TC-001.Kota
Waingapu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Hambala, Kecamatan
Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
5 TC-001.Kota
Waingapu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Kamalaputi,
Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
6 TC-001.Kota
Waingapu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Kambajawa,
Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
7 TC-001Kota
Waingapu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Matawai, Kecamatan
Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
8 TC-001Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kiritana, Kecamatan
Kambera (C1-KWK berhologram)
9 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Wangga, Kecamatan
Kambera (C1-KWK berhologram)
10 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Prailu, Kecamatan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
28
Kambera (C1-KWK berhologram)
11 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Kambaniru,
Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
12 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Mauliru, Kecamatan
Kambera (C1-KWK berhologram)
13 TC-001.Kambera Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Mau Hau, Kecamatan
Kambera (C1-KWK berhologram)
14 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Maulumbi, Kecamatan
Kambera (C1-KWK berhologram)
15 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Lambanapu,
Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
16 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Palakahembi, Kecamatan
Pandawai (C1-KWK berhologram)
17 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Watumbaka, Kecamatan
Pandawai (C1-KWK berhologram)
18 TC-001.Pandawai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Kawangu, Kecamatan
Pandawai (C1-KWK berhologram)
19 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Maubokul, Kecamatan
Pandawai (C1-KWK berhologram)
20 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kambatatana, Kecamatan
Pandawai (C1-KWK berhologram)
21 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Laindeha, Kecamatan
Pandawai (C1-KWK berhologram)
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
29 22 TC-001.Wulla Waijelu Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Laitena, Kecamatan Wulla
Waijelu (C1-KWK berhologram)
23 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lainjanji, Kecamatan Wulla
Waijelu (C1-KWK berhologram)
24 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Laipandak, Kecamatan
Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
25 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Paranda, Kecamatan
Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
26 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lumbu Menggit,
Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
27 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Wulla, Kecamatan Wulla
Waijelu (C1-KWK berhologram)
28 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Hadakamali, Kecamatan
Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
29 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Laijanji, Kecamatan Wulla
Waijelu (C1-KWK berhologram)
30 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tanaraing, Kecamatan
Rindi (C1-KWK berhologram)
31 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kabaru, Kecamatan Rindi
(C1-KWK berhologram)
32 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Haikatapu, Kecamatan
Rindi (C1-KWK berhologram)
33 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
30
dalam wilayah kerja Desa Hanggaroru, Kecamatan
Rindi (C1-KWK berhologram)
34 TC-001.Rindi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lailanjang, Kecamatan
Rindi (C1-KWK berhologram)
35 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kayuri, Kecamatan Rindi
(C1-KWK berhologram)
36 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Rindi, Kecamatan Rindi
(C1-KWK berhologram)
37 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tamburi, Kecamatan Rindi
(C1-KWK berhologram)
38 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Umululu, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
39 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Patawang, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
40 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Ngarukanoru, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
41 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Wangga, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
42 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Matawai atu, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
43 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mutunggeding, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
44 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lailuru, Kecamatan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
31
Umalulu (C1-KWK berhologram)
45 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Watu Hadang, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
46 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Watu Puda, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
47 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Ngarukanoru, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
48 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lumbukore, Kecamatan
Umalulu (C1-KWK berhologram)
49 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kaliuda, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
50 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Pamburu, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
51 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kuruwaki, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
52 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tamma, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
53 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lambakara, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
54 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mburukulu, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
55 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tanamanang, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
32 56 TC-001.Pahunga
Lodu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Palanggai, Kecamatan
Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
57 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Nggongi, Kecamatan
Karera (C1-KWK berhologram)
58 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praimadita, Kecamatan
Karera (C1-KWK berhologram)
59 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Paisalura, Kecamatan
Karera (C1-KWK berhologram)
60 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tadula Jangga, Kecamatan
Karera (C1-KWK berhologram)
61 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Nanga, Kecamatan Karera
(C1-KWK berhologram)
62 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Janggamangu, Kecamatan
Karera (C1-KWK berhologram)
63 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Anajaki, Kecamatan
Karera (C1-KWK berhologram)
64 TC-001.Matawai
Lapawu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praibakul, Kecamatan
Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
65 TC-001.Matawai
Lapawu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Katikuluku, Kecamatan
Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
66 TC-001.Matawai
Lapawu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Katikuwai, Kecamatan
Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
67 TC-001.Matawai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
33
Lapawu. dalam wilayah kerja Desa Wanggamaeti, Kecamatan
Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
68 TC-001.Matawai
Lapawu.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Karipi, Kecamatan
Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
69 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kamanggih, Kecamatan
Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
70 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kambata Bundung,
Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
71 TC-001.Kahaungu Eti,
,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Maurumba, Kecamatan
Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
72 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Laimbonga, Kecamatan
Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
73 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kotak Kawau, Kecamatan
Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
74 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kataka, Kecamatan
Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
75 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Matawai Maringu,
Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
76 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Matawai Katinga,
Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
77 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Meurumba, Kecamatan
Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
78 TC-001.Kambata
Mapambuhang,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lukuwingir, Kecamatan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
34
Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
79 TC-001.Kambata
Mapambuhang,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Waimbidi, Kecamatan
Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
80 TC-001.Kambata
Mapambuhang,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Laimeta, Kecamatan
Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
81 TC-001.Kambata
Mapambuhang,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mahu Bokul, Kecamatan
Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
82 TC-001.Kambata
Mapambuhang,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Maidang, Kecamatan
Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
83 TC-001.Pinu Pahar, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Ramuk, Kecamatan Pinu
Pahar (C1-KWK berhologram)
84 TC-001.Pinu Pahar, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Wangga Mbewa,
Kecamatan Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
85 TC-001.Pinu Pahar, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu
Pahar (C1-KWK berhologram)
86 TC-001.Pinu Pahar, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tawaui, Kecamatan Pinu
Pahar (C1-KWK berhologram)
87 TC-001.Pinu Pahar, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Wahang, Kecamatan Pinu
Pahar (C1-KWK berhologram)
88 TC-001.Pinu Pahar, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mahaniwa, Kecamatan
Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
89 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praingkeraeha, Kecamatan
Tabndung (C1-KWK berhologram)
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
35 90 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Billa, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
91 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praingkeraeha, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
92 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Karita, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
93 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tarimbang, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
94 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kukitalu, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
95 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tapil, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
96 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Pinduharani, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
97 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Wudi Pandak, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
98 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Waikanabu, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
99 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Bangga Watu, Kecamatan
Tabundung (C1-KWK berhologram)
100 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tanarara, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
101 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
36
dalam wilayah kerja Desa Kambatawundut,
Kecamatan Lewa (C1-KWKberhologram)
102 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Rakawatu, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
103 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Matawai, Kecamatan Lewa
(C1-KWK berhologram)
104 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kondamara, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
105 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kambuhapang, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
106 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Bidi Hunga, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
107 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Kelurahan Lewa Paku,
Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
108 TC-001. Nggaha Ori
Anggu,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praihambuli, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
109 TC-001. Nggaha Ori
Anggu,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praipaha, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
110 TC-001. Nggaha Ori
Anggu,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Makamenggit, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
111 TC-001. Nggaha Ori
Anggu, Ds. Tandula
Jangga TPS 01, 02,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Tandula Jangga,
Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
112 TC-001. Nggaha Ori
Anggu, Ds.
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Ngadu Langgi, Kecamatan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
37
Ngadulanggi TPS 01, Lewa (C1-KWK berhologram)
113 TC-001. Haharu, Ds.
Kalamba TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kalamba, Kecamatan
Haharu (C1-KWK berhologram)
114 TC-001. Haharu, Ds.
Rambangaru TPS 01,
02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Rambangaru, Kecamatan
Haharu (C1-KWK berhologram)
115 TC-001. Haharu, Ds.
Kadahang TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kadahang, Kecamatan
Haharu (C1-KWK berhologram)
116 TC-001. Haharu, Ds.
Wunga TPS 01
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Wunga, Kecamatan
Haharu (C1-KWK berhologram)
117 TC-001. Haharu, Ds.
Napu TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Napu, Kecamatan Haharu
(C1-KWK berhologram)
118 TC-001. Haharu, Ds.
Mbatapuhu TPS 01,
02,03,04
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mbatapuhu, Kecamatan
Haharu (C1-KWK berhologram)
119 TC-001. Haharu, Ds.
Praibakul TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praibakul, Kecamatan
Haharu (C1-KWK berhologram)
120 TC-001. Ngadu Ngala,
Ds. Praiwitu TPS 01,
02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praiwitu, Kecamatan
Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)
121 TC-001. Ngadu Ngala,
Ds. Kakaha TPS 01,
02, 03, 04
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu
Ngala (C1-KWK berhologram)
122 TC-001. Ngadu Ngala,
Ds. Hambawutang
TPS 01, 02,03
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Hambawutang, Kecamatan
Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)
123 TC-001. Ngadu Ngala,
Ds. Kabanda TPS 01,
02,03
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kabanda, Kecamatan
Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
38 124 TC-001. Ngadu Ngala,
Ds. Prauraming TPS
01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Prairaming, Kecamatan
Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)
125 TC-001. Mahu, Ds.
Lahiru -TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lahiru, Kecamatan Mahu
(C1-KWK berhologram)
126 TC-001. Mahu, Ds.
Patamawai-TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Patamawai, Kecamatan
Mahu (C1-KWK berhologram)
127 TC-001. Mahu, Ds.
Wairara- TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Wairara, Kecamatan Mahu
(C1-KWK berhologram)
128 TC-001. Mahu, Ds.
Praikalala-TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praikalala, Kecamatan
Mahu (C1-KWK berhologram)
129 TC-001. Mahu, Ds.
Lulundilu- TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Lulundilu, Kecamatan
Mahu (C1-KWK berhologram)
130 TC-001. Mahu, Ds.
Haray- TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Haray, Kecamatan Mahu
(C1-KWK berhologram)
131 TC-001. KANATANG,
Ds. Kuta -TPS 01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kuta, Kecamatan Kanatang
(C1-KWK berhologram)
132 TC-001. KANATANG,
Ds. Hambapraing-TPS
01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Hambapraing, Kecamatan
Kanatang (C1-KWK berhologram)
133 TC-001. KANATANG,
Ds. Mondu TPS 01,
02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mondu, Kecamatan
Kanatang (C1-KWK berhologram)
134 TC-001. KANATANG,
Ds. Ndapayami TPS
01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Ndapayami, Kecamatan
Kanatang (C1-KWK berhologram)
135 TC-001. KANATANG, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
39
Ds. Temu TPS 01,
02,03,04,05,06,07,08,
dalam wilayah kerja Kelurahan Temu, Kecamatan
Kanatang (C1-KWK berhologram)
136 TC-001. Lewa Tidahu,
Ds. Watumbelar TPS
01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Watumbelar, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
137 TC-001. Lewa Tidahu,
Ds. Bidipraing- TPS
01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Bidipraing, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
138 TC-001. Lewa Tidahu,
Ds. Umamanu TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Umamanu, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
139 TC-001. Lewa Tidahu,
Ds. Mondulambi TPS
01, 02
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mondulambi, Kecamatan
Lewa (C1-KWK berhologram)
140 TC-001. Lewa Tidahu,
Ds. KangeliTPS
02,03,04
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kangeli, Kecamatan Lewa
(C1-KWK berhologram)
141 TC-001. Katala Hamu
Lingu, Ds. Kombapari
TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kombapari, Kecamatan
Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
142 TC-001. Katala Hamu
Lingu, Ds. Mandahu
TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Mandahu, Kecamatan
Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
143 TC-001. Katala Hamu
Lingu, Ds. Praibakul
TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Praibakul, Kecamatan
Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
144 TC-001. Katala Hamu
Lingu, Ds. Kombapari
TPS 01,
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
dalam wilayah kerja Desa Kombapari, Kecamatan
Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
145 TC-002-Kec. Kota
Waingapu
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Kota
Waingapu
146 TC-002-Kec. Kambera Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
40
Kambera
147 TC-002-Kec.
Pandawai
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Pandawai
148 TC-002-Kec. Wulla
Waijelu
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Wulla
Waijelu
149 TC-002-Kec. Rindi Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Rindi
150 TC-002-Kec. Umalulu Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Umalulu
151 TC-002-Kec. Pahunga
Lodu
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Pahunga Lodu
152 TC-002-Kec. Karera Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Karera
153 TC-002-Kec.
Kahaungu Eti
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Kahaungu Eti
154 TC-002-Kec.
Kambatamapambuhan
g
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Kambatamapambuhang
155 TC-002-Kec. Pinu
Pahar
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Pinu
Pahar
156 TC-002-Kec.
Tabundung
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Tabundung
157 TC-002-Kec. Lewa Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Lewa
158 TC-002-Kec. Nggaha
Ori Angu
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Angu
159 TC-002-Kec. Haharu Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
41
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Haharu
160 TC-002-Kec. Mahu Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Mahu
161 TC-002-Kec. Kanatang Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Kanatang
162 TC-002-Kec. Lewa
Tidahu
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Lewa
Tidahu
163 TC-002-Kec. Matawai
Lapa Wu
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan
Matawai Lapa Wu
164 TC-002-Kec. Katala
Hamu Lingu
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Katala
Hamu Lingu
165 TC-002-Kec. Ngadu
Ngala
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Ngadu
Ngala
166 TE-001 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan KOTA WAINGAPU
(model DA dan DA1-KWK)
167 TE-002 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan HAHARU (model DA1-
KWK)
168 TE-003 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan LEWA (model DA1-KWK)
169 TE-004 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan NGGAHA ORI ANGU
(model DA1-KWK)
170 TE-005 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan TABUNDUNG (model
DA1-KWK)
171 TE-006 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan PINU PAHAR (model
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
42
DA1-KWK)
172 TE-007 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan PANDAWAI (model DA1-
KWK)
173 TE-008 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan UMALULU (model DA1-
KWK)
174 TE-009 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan RINDI (model DA1-KWK)
175 TE-010 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan PAHUNGA LODU (model
DA1-KWK)
176 TE-011 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan WULLA WAIJELU (model
DA1-KWK)
177 TE-012 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan PABERIWAI (model DA1-
KWK)
178 TE-013 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Karera (model DA1-KWK)
179 TE-014 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Kahangu Eti (model DA1-
KWK)
180 TE-015 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Matawai Lapawu (model
DA1-KWK)
181 TE-016 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Kambera (model DA1-
KWK)
182 TE-017 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Kambata Mapambuhang
(model DA1-KWK)
183 TE-018 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Lewa Tidahu (model
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
43
DA1-KWK)
184 TE-019 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Katala Hamulingu (model
DA1-KWK)
185 TE-020 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Kanatang (model DA1-
KWK)
186 TE-021 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Ngadu Ngala (model
DA1-KWK)
187 TE-022 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kecamatan Mahu (model DA1-KWK)
188 TG-001 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur
Tahun 2015 (Model DB-KWK).
189 TG-002 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba
Timur Tahun 2015 (Model DB-KWK dan DB1-KWK).
190 TG-003 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB2-
KWK)
191 TG-004 Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor:
155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba
Timur Tahun 2015.
192 TG-005 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Suara Suara di Tingkat Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2015
193 TN-001 Keterangan tertulis Pihak Terkait bahwa saksi
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
44
Pemohon tidak mengikuti secara menyeluruh Rapat
Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
ditingkat Kabupaten.
194 TN-002 Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PAN.MK/12/
2015 tentang Keterangan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun
2015
195 TN4-001 Tanda Terima logistik untuk 53 TPS dalam wilayah
Kecamatan Kota Waingapu
196 TN4-002 Tanda Terima logistik untuk 48 TPS dalam wilayah
Kecamatan Kambera
197 TN4-003 Tanda Terima logistik untuk 27 TPS dalam wilayah
Kecamatan Pandawai
198 TN4-004 Tanda Terima logistik untuk 30 TPS dalam wilayah
Kecamatan Umalulu
199 TN4-005 Tanda Terima logistik untuk 17 TPS dalam wilayah
Kecamatan Rindi
200 TN4-006 Tanda Terima logistik untuk 20 TPS dalam wilayah
Kecamatan Pahunga Lodu
201 TN4-007 Tanda Terima logistik untuk 16 TPS dalam wilayah
Kecamatan Wulla Waijelu
202 TN4-008 Tanda Terima logistik untuk 12 TPS dalam wilayah
Kecamatan Karena
203 TN4-009 Tanda Terima logistik untuk 12 TPS dalam wilayah
Kecamatan Paberiwai
204 TN4-010 Tanda Terima logistik untuk 15 TPS dalam wilayah
Kecamatan Matawai Lapawu
205 TN4.-011 Tanda Terima logistik untuk 20 TPS dalam wilayah
Kecamatan Kahangu Eti
206 TN4-012 Tanda Terima logistik untuk 10 TPS dalam wilayah
Kecamatan Kambatamapambuhang
207 TN4-013 Tanda Terima logistik untuk 17 TPS dalam wilayah
Kecamatan Pinu Pahar
208 TN4-014 Tanda Terima logistik untuk 26 TPS dalam wilayah
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
45
Kecamatan Tabundung
209 TN4-015 Tanda Terima logistik untuk 24 TPS dalam wilayah
Kecamatan Lewa
210 TN4-016 Tanda Terima logistik untuk 19 TPS dalam wilayah
Kecamatan Nggaha Ori Angu
211 TN4-017 Tanda Terima logistik untuk 13 TPS dalam wilayah
Kecamatan Haharu
212 TN4-018 Tanda Terima logistik untuk 14 TPS dalam wilayah
Kecamatan Ngadu Ngala
213 TN4-019 Tanda Terima logistik untuk 14 TPS dalam wilayah
Kecamatan Kanatang
214 TN4-020 Tanda Terima logistik untuk 14 TPS dalam wilayah
Kecamatan Lewa Tidahu
215 TN4-021 Tanda Terima logistik untuk 7 TPS dalam wilayah
Kecamatan Katala Hamulingu
216 TN4-022 Tanda Terima logistik untuk 12 TPS dalam wilayah
Kecamatan Paberiwai
217 TN-05 Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor:
03/BA/KPU/ST/I/2016 tentang Pembukaan Kotak
Suara untuk Mengeluarkan Formulir C1 Plano
Berhologram)
[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 Mahkamah
telah mendengar keterangan Pihak Terkait secara lisan, yang pada pokoknya sebagai
berikut:
Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) menerima C1-KWK
berhologram kemudian dikembalikan kepada Termohon lalu meminta salinan
yang tidak berhologram, karena mengetahui bahwa formulir C1-KWK
berhologram bukan untuk dibagikan kepada pasangan calon.
Penyimpangan terstruktur, sistematis, dan massif justru dilakukan oleh Pemohon,
antara lain pernyataan yang mengklaim bahwa Pemohon telah memperoleh
dukungan Partai Demokrat dan menyatakan surat dukungan milik Pihak Terkait
adalah palsu; Pemohon mengumumkan kemenangannya dalam Pilkada melalui
siaran radio; saksi Pemohon meninggalkan rapat pleno rekapitulasi tingkat
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
46
Kabupaten tanpa alasan jelas; dan saksi Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi
tidak memiliki data pembanding.
Meminta Mahkamah menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015),
menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan
khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Peserta
Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan
perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah
Konstitusi.”
[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan
terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 155/KPU-
KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun
2015, bertanggal 16 Desember 2015, serta permohonan keberatan terhadap Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16
Desember 2015, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a
quo;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
47
Dalam Eksepsi
[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon
lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang
menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan
permohonan, sebagai berikut:
[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
(selajutnya disebut PMK 1/2015), tenggang waktu pengajuan permohonan
pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sumba Timur Tahun
2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon
mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
[3.3.2] Bahwa Pemohon dalam sidang tanggal 7 Januari 2016 mengakui
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015.
Menurut uraian Pemohon dalam permohonannya, pengajuan permohonan pada
tanggal 22 Desember 2015 tersebut dikarenakan menurut Pemohon hari Sabtu, 19
Desember 2015, dan hari Minggu, 20 Desember 2015, adalah bukan hari kerja
sehingga tidak dihitung sebagai hari pendaftaran permohonan (vide permohonan awal
bertanggal 21 Desember 2015). Uraian demikian kemudian diubah oleh Pemohon
melalui perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2015, yang menyatakan
bahwa keterlambatan pengajuan permohonan disebabkan kondisi geografis dan
iklim/cuaca yang menyulitkan transportasi;
[3.3.3] Bahwa Termohon menerangkan penetapan perolehan suara diumumkan
oleh Termohon sejak dibacakannya Surat Keputusan KPU Sumba Timur Nomor:
155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015
pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.25 WITA. Dengan demikian batas akhir
tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) untuk mengajukan permohonan
Pemohon adalah pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.25 WITA, sehingga
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
48 pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Desember 2015
adalah melewati tenggang waktu.
[3.4] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil Pemohon dan jawaban
Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa kendala yang dihadapi Pemohon untuk
mengajukan permohonan, akibat kondisi geografis dan iklim/cuaca di Kabupaten
Sumba Timur, adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Hal demikian
karena Mahkamah tidak menemukan bukti adanya halangan transportasi yang
disebabkan oleh kondisi geografis dan/atau cuaca. Apalagi pada permohonan awal,
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3.2], Mahkamah menemukan fakta bahwa
Pemohon jelas telah salah memahami ketentuan mengenai tenggang waktu
pendaftaran permohonan;
[3.4.1] Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum hasil penghitungan suara
Pemilihan Bupati Sumba Timur Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan
Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 155/KPU-KAB/018.434022/2015
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 dan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 (Model DB-KWK), yang
keduanya bertanda hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.25 WITA (vide
bukti TG-004 dan bukti TG-001). Dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali
dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.26 WITA atau
pukul 14.26 WIB, sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.25
WITA atau pukul 14.25 WIB;
[3.4.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada
hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 14.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon
melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan;
[3.4.3] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas,
menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang
ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
49 eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu
adalah beralasan menurut hukum;
[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut
hukum maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, pokok permohonan, dan
eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan;
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;
[4.2] Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan
beralasan menurut hukum;
[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
[4.4] Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, pokok permohonan, dan
eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan: 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan
permohonan;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
50 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar
Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa
Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam
belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam
belas, pukul 18.07 WIB, oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,
Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I
Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai
Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan tanpa
dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasa hukumnya.
KETUA,
ttd.
Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd
Anwar Usman
ttd
Patrialis Akbar
ttd
Wahiduddin Adams
ttd
Suhartoyo
ttd
Maria Farida Indrati
ttd
I Dewa Gede Palguna
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
51
ttd
Aswanto
ttd
Manahan MP Sitompul
Panitera Pengganti,
ttd
Mardian Wibowo
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]