putusan nomor: 315/pid.b/2008/pn.blt
TRANSCRIPT
1
P U T U S A N
Nomor : 315/Pid.B/2008/PN.Blt.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat
Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
Nama lengkap : PRIONO HADI.
Tempat lahir : Blitar
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 1 April 1962
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kembangan RT.01 RW.03 Desa
Wonorejo, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS (Mantan Staf Sub Bagian Anggaran pada
Bagian Keuangan PEMKAB Blitar).
Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara oleh
1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 23
April 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 24 April 2008 sampai
dengan tanggal 23 Mei 2008;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2008
sampai dengan tanggal 23 Juli 2008;
4. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24
Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 ;
Dalam perkara ini terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi
oleh Penasihat hukum bernama NURYOKO. S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat
Hukum, beralamat kantor di Dusun Tuwuhrejo RT. 02 RW. 02 Desa Kesamben
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 7 Mei 2008 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :
2
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor
315/Pen.Pid/2008/PN Blt, tertanggal 24 April 2008 tetang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar. No.
315/Pen.Pid/2008/PN.Blt. tertanggal 24 April 2008 tentang Penetapan Hari
Sidang ;
Telah membaca berkas perkara tersebut.
Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Blitar, No. Reg.Perk : PDS-01/Blitar/04/2008 tertanggal 22
April 2008 ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa PRIONO HADI bersalah telah melakukan tindak
pidana secara bersama-sama dengan tujuan untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalah-gunakan
kewenangan. kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua
Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIONO HADI dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan dan
menhukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa
tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka
diganti dengan pidana penjara penjara selama 1 (satu) tahun ;
3
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Nota Dinas dari Kepala Kantor Kas Daerah kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Blitar nomor 900/38/409.304/2003 tertanggal 10 Maret
2003 perihal permohonan Nota Dinas dari Kepala Kantor Kas Daerah
Kliring yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Kas Daerah
Kabupaten Blitar Soewati ;
Fotocopy surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang
Blitar tertanggal 10 Maret 2003 perihal Permohonan Kliring yang
ditandatangani oleh Samilah Kasi Pengeluaran an. Kepala Kantor
Kas Daerah Kabupaten Blitar dan mendapat Persetujuan/ACC dan
paraf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Drs. Soebiantoro, Msi;
Fotocopy Surat lalu lintas Giro dari Bank Jatim Cabang Blitar atas
permintaan pemegang rekening PEMDA TK.II KABUPATEN
BLITAR JL. S. SUPRIJADI 17 BLITAR untuk pemegang rekening
Sdr. Priyono Hadi di Bank Mandiri ;
Fotocopy slip penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) an. Priono Hadi dengan nomor rekening 144-
0002284005 pada Bank Mandiri Cabang Blitar tertanggal 11 Maret
2003 ;
Fotocopy formulir pemindahbukuan dana sebesar Rp.
1.018.723.311,61 pada PT. Bank Mandiri Cabang Blitar dengan
rekening 144-0002284005 ke rekening yang baru nomor 144-
0003230445;
Fotocopy 14 (empat belas) slip penarikan tunai di Bank Mandiri
Cabang Blitar atas permintaan Sdr. Priono Hadi nomor rekening 144-
0003230445 sejak tanggal 8 September 2003 sampai dengan tanggal
24 Desember 2003 berjumlah Rp. 1.042.987.056 ;
Fotocopy bukti transfer an. Pengirim. Priono Hadi dari rekening
Bank Mandiri Cabang Blitar nomor 144-0003230445 ditransfer ke
BNI unit Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar nomor
rekening 33-21-7650 ;
7 (tujuh) lembar fotocopy slip penarikan dari BRI Unit Bendosewu
nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;
4
Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa
pada tanggal 17 Juli 2008 atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya :
- Menyatakan terdakwa PRIONO HADI tidak terbukti bersalah ;
- Menyatakan terdakwa PRIONO HADI lepas dari segala tuntutan hukum;
Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya pada
tanggal 24 Juli 2008 yang selanjutnya atas replik dari Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dupliknya di persidangan pada
tanggal 31 Juli 2008 ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh
Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 22 April 2008, yang isinya
sebagai berikut :
Kesatu.
Primair
Bahwa terdakwa PRIONO HADI sebagai staf Bagian Keuangan
Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/ 2000 Tanggal 06 Juni 2000 telah
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Krisanto, SE.MM.
(yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada hari yang tidak dapat
ingat lagi dengan pasti pada tanggal 18 Juli 2002 sampai dengan bulan
Desember 2003 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tahun 2002 sampai
dengan tahun 2003, bertempat di Kantor PT Bank Mandiri Cabang Blitar dan
Bank Jatim Cabang Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di
daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ --
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----------
- Berawal dari terdakwa selaku staf Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah
Kab. Blitar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/ 14/
423.031/ SP/ 2000 Tanggal 06 Juni 2000 yang dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dalam Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) bertanggung
jawab kepada Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan (Krisanto,
SE.MM), pada waktu terdakwa ditanya oleh Krisanto, SE.MM. (yang
penuntutannya dilakukan secara tersendiri)” Pak Pri….. opo awakmu duwe
rekening Bank Mandiri “ (Pak Pri apa kamu punya rekening Bank Mandiri )
5
lalu terdakwa menjawab “gak duwe Pak Kris”(gak punya Pak Kris)
kemudian Krisanto, SE.MM. memerintahkan kepada terdakwa untuk
membuka rekening Bank Mandiri Cabang Blitar “engko tak transfer” (nanti
saya transfer) dan terdakwa menjawab “iya pak”, kemudian terdakwa
berangkat ke Bank Mandiri Cabang Blitar untuk membuka rekening
tabungan di PT Bank Mandiri Cabang Blitar pada tanggal 18 Juli 2002 dan
pada hari dan tanggal itu juga Buku Tabungan PT Bank Mandiri dengan
Nomor Rekening : 144-0002204005 atas nama Priono Hadi dengan saldo
awal sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Oleh terdakwa
diserahkan kepada Krisanto, SE.MM di ruang kerja ;
- Bahwa pada bulan Maret 2003 terdakwa Priono Hadi mendatangi saksi
Samilah (Kasi Pengeluaran) Kasda Pemkab. Blitar disuruh oleh Krisanto,
SE.MM. (Pj. Kabag. Keuangan) bermaksud menyampaikan pesan dengan
kata-kata “ Bu Sam (Samilah) untuk dapatnya memindahkan Rekening
Kasda ke rekening Pak Krisanto sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar
Rupiah)”, kemudian saksi Samilah meminta surat resmi untuk memindahkan
rekening saksi Krisanto namun terdakwa Priono Hadi tidak bisa
menunjukkan suratnya dengan alasan rekening saksi Krisanto ketinggalan di
rumahnya dan dimasukkan ke rekening saya (terdakwa Priono Hadi). Bahwa
atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi Samilah membuat permohonan
Kliring kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor : 900/ 91/
409.304/ 2003 tanggal 10 Maret 2003 perihal Permohonan Kliring yang pada
intinya bahwa saldo rekening Nomor : 0141.001.200 tanggal 7 Maret 2003
sebesar Rp. 12. 639.566. 517,- ( dua belas milyard enam ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah
) mohon dikliring ke PT. Bank Mandiri ( Persero ) Kantor Cabang Blitar No.
Rekening 144- 0002284005 atas nama PRIONO HADI. atas permohonan
Kliring tersebut saksi Suwati atas nama Plt. Kepala Kantor Kasda Kabupaten
Blitar membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Blitar Nomor : 900/ 38/ 409.304/ 2003 tanggal 10 Maret 2003
untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah mendapatkan persetujuan dari
Sekda selanjutnya permohonan Kliring tersebut diserahkan kepada Bank
Jatim yang diterima oleh saksi Suprayitno, SE ( selaku bagian Kliring Bank
Jatim Cabang Blitar ). Oleh karena permohonan Kliring dari kantor Kasda
Kab. Blitar tersebut sudah siang maka saksi Suprayitno, SE selaku petugas
Kliring membuat LLG atau Lalu Lintas Giro tanggal 11 Maret 2003 ke Bank
Mandiri Cabang Blitar yang selanjutnya dana alokasi umum milik Pem. Kab
6
Blitar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) telah masuk ke
dalam rekening terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Blitar Nomor
Rekening : 144-0002284005 sehingga sisa saldo dana alokasi umum yang
pada awalnya berjumlah Rp.12.639.566.517,- (Dua belas milyar enam ratus
tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh
belas rupiah) masih tersisa Rp.9.639.566.517,-(Sembilan milyar enam ratus
tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh
belas rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003 terdakwa dipanggil oleh Krisanto,
SE.MM. yang bermaksud untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa
Krisanto, SE.MM. telah mentransfer dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga
Milyar Rupiah) ke rekening terdakwa di PT Bank Mandiri Cabang Blitar ;
- Bahwa untuk membuktikan atas kebenaran bahwa uang sudah ditransfer oleh
Krisanto, SE.MM. terdakwa mengecek ke Bank Mandiri Cabang Blitar di
Jalan Merdeka, ternyata benar dalam rekening terdakwa sudah masuk dana
sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 11 Maret 2003 itu juga terdakwa diperintahkan oleh
Krisanto, SE.MM. untuk mencairkan dana tersebut sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Blitar untuk
kemudian diserahkan ke pada Krisanto, SE.MM , dirumahnya di Jalan
Arumdalu No. 1 Blitar ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar
Rupiah) ke rumah Krisanto, SE.MM, bersama dengan saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono dengan cara terdakwa menjinjing sebuah tas warna coklat
ukuran besar dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menjinjing
tas kresek warna hitam, sedangkan saksi Lilik Purwanto menjinjing tas
coklat dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Budiono menjinjing
satu tas kresek warna hitam Setelah terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono tiba di rumah Krisanto SE.MM. dan sesampainya di
depan rumah lalu Krisanto, SE.MM. sudah menunggu di dalam ruang tamu.
Kemudian terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto , saksi Budiono dan
Krisanto, SE.MM. langsung pergi menuju ke lantai dua dan sesampainya di
lantai dua lalu Krisanto, SE.MM menyuruh terdakwa untuk menaruh uang
tersebut bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono ke dalam kamar
Krisanto. SE.MM. Dan setelah menaruh uang tersebut lalu Krisanto,
SE.MM. berkata “leren disik” (istirahat dulu) “ngombe kopi” (minum kopi)
7
lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono serta
Krisanto, SE.MM. menuju ke ruang tamu yang berada di lantai pertama
untuk minum kopi, namun sesampainya disana terdakwa melihat saksi
Erwan sedang duduk diteras depan rumah Krisanto, SE.MM. dan selang 15
(lima belas ) menit kemudian lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono berpamitan untuk kembali ke kantor dengan mengendarai
mobil dinas Toyota Kijang warna hijau ;
- Bahwa saldo akhir uang di Bank Mandiri Cabang Blitar dalam rekening no
144.0002 284005 setelah pencairan tanggal 11 Maret 2003 sebesar
Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) tersebut, masih tersisa sebesar
Rp.1.018.723.311.61,-(satu milyar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah enam puluh satu sen ) Kemudian pada
tanggal 3 Juni 2003 terdakwa mengajukan pemindahbukuan dari rekening
lama no 144.000.2284005 ke rekening yang baru no.144.000.3230445
sejumlah tersebut diatas.
- Bahwa dari saldo yang ada dalam rekening no 144.000.3230445 di Bank
Mandiri Cab.Blitar, kemudian secara berturut-turut terdakwa telah
mencairkannya sebagai berikut:
No. TANGGAL JUMLAH 1 2 3 1. 08 September 2003 Rp. 90.000.000,- 2. 30 September 2003 Rp. 25.000.000,- 3. 06 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 4. 08 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 5. 10 Oktober 2003 Rp. 50.000.000,- 6. 14 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 7. 22 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 8. 30 Oktober 2003 Rp. 300.000.000,- 9. 31 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
10. 12 Nopember 2003 Rp. 100.000.000,- 11. 02 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 12. 09 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 13. 15 Desember 2003 Rp. 30.000.000,- 14. 24 Desember 2003 Rp. 47.987.056,-
- Bahwa dari pencairan dana uang secara berturut – turut (sebanyak 14 kali )
tersebut,untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2003 dan 8 Oktober 2003 uangnya untuk
pribadi terdakwa yang merupakan pemberian dari Krisanto, sedangkan
8
pencairan dana /uang yang selebihnya dananya terdakwa serahkan kepada
Krisanto.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pribadi
terdakwa tersebut terdakwa cairkan dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 6 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,yang kemudian sebesar Rp.
75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) terdakwa simpan ke
BRI Sub Unit Bendosewu Blitar. Sedangkan sebasar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa ambil
tunai untuk bawa ke rumah.
- Pada tanggal 8 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa pergunakan
untuk membeli bahan material dalam rangka membangun rumah
didesa Wonorejo Kec.Talun Kab.Blitar.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) tersebut telah
terdakwa pergunakan untuk membangun rumah untuk perincian sebagai
berikut:
- Sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
untuk biaya pembangun rumah dan ongkos tukang .
- Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk membuat
pagar besi
- Perbuatan terdakwa seperti diuraikan di atas, telah bertentangan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah RI No.104 tahun 2000 tentang dana
perimbangan
Pasal. 15 (1) Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi
Pasal 15 (2) Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh
Daerah
Dan dalam penjelasannya di dalam Pasal 15 (1) yaitu :
Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan Daerah, termasuk di dalam
9
pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di seluruh
Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar
kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan
dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Pasal 15 (2) yaitu : Penggunaan Dana Alokasi Umum
dan penerimaan lainnya dalam APBD harus tetap
dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi
kepada Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti
pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 32
Tahun 1999 tanggal 19 April 1999 tentang Pelaksanaan Tugas
Pemegang Kas Daerah dalam pengurusan Keuangan Daerah yaitu
Kas Daerah adalah Aparat / lembaga Keuangan Daerah yang
melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk
kepentingan daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal
10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD, mengatur antara lain :
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau
perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan Pendapatan
dan Pengeluaran APBD.
Bahwa menurut ketentuan pengeluaran dana alokasi umum milik
Pemerintah Kab. Blitar pengeluarannya harus melalui SPMG tetapi
dana alokasi umum sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
pengeluarannya tidak melalui SPMG dan dana alokasi umum tidak
digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan
dan pendidikan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi
terdakwa bersama Krisanto, SE. MM.
10
- Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan
Krisanto,SE.MM telah mengakibatkan kerugian negara/Pemerintah
Kabupaten Blitar sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiair :
Bahwa terdakwa PRIONO HADI sebagai staf Bagian Keuangan
Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/ 2000 Tanggal 06 Juni 2000 dengan
sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
kejahatan pada Krisanto, SE.MM. (yang penuntutannya dilakukan secara
tersendiri) pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Kesatu Primair
tersebut di atas dengan sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “.
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Terdakwa selaku staf Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kab. Blitar
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/
2000 Tanggal 06 Juni 2000 pada tanggal 18 Juli 2002 membuka rekening di
PT. Bank Mandiri Cabang Blitar dengan Nomor Rekening : 144-
0002204005 atas nama terdakwa Priono Hadi dengan saldo awal sebesar Rp.
50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian oleh terdakwa diserahkan
kepada Krisanto, SE.MM (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri)
selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Pemkab. Blitar.
- Bahwa pada bulan Maret 2003 terdakwa Priono Hadi mendatangi saksi
Samilah (Kasi Pengeluaran) Kasda Pemkab. Blitar disuruh oleh Krisanto,
SE.MM. (Pj. Kabag. Keuangan) bermaksud menyampaikan pesan dengan
kata-kata “ Bu Sam (Samilah) untuk dapatnya memindahkan Rekening
Kasda ke rekening Pak Krisanto sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar
Rupiah)”, kemudian saksi Samilah meminta surat resmi untuk memindahkan
11
rekening saksi Krisanto namun terdakwa Priono Hadi tidak bisa
menunjukkan suratnya dengan alasan rekening saksi Krisanto ketinggalan di
rumahnya dan dimasukkan ke rekening saya (terdakwa Priono Hadi).
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi Samilah membuat
permohonan Kliring kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor :
900/ 91/ 409.304/ 2003 tanggal 10 Maret 2003 perihal Permohonan Kliring
yang pada intinya bahwa saldo rekening Nomor : 0141.001.200 tanggal 7
Maret 2003 sebesar Rp. 12. 639.566. 517,- ( dua belas milyard enam ratus
tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh
belas rupiah ) mohon dikliring ke PT. Bank Mandiri ( Persero ) Kantor
Cabang Blitar No. Rekening 144- 0002284005 atas nama PRIONO HADI.
atas permohonan Kliring tersebut saksi Suwati atas nama Plt. Kepala Kantor
Kasda Kabupaten Blitar membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor : 900/ 38/ 409.304/ 2003 tanggal
10 Maret 2003 untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah mendapatkan
persetujuan dari Sekda selanjutnya permohonan Kliring tersebut diserahkan
kepada Bank Jatim yang diterima oleh saksi Suprayitno, SE ( selaku bagian
Kliring Bank Jatim Cabang Blitar ). Oleh karena permohonan Kliring dari
kantor Kasda Kab. Blitar tersebut sudah siang maka saksi Suprayitno, SE
selaku petugas Kliring membuat LLG atau Lalu Lintas Giro tanggal 11
Maret 2003 ke Bank Mandiri Cabang Blitar yang selanjutnya dana alokasi
umum milik Pem. Kab Blitar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar
Rupiah) telah masuk ke dalam rekening terdakwa pada Bank Mandiri
Cabang Blitar Nomor Rekening : 144-0002284005 sehingga sisa saldo dana
alokasi umum yang pada awalnya berjumlah Rp.12.639.566.517,- (Dua belas
milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu
lima ratus tujuh belas rupiah) masih tersisa Rp.9.639.566.517,-(Sembilan
milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu
lima ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003 terdakwa dipanggil oleh Krisanto,
SE.MM. yang bermaksud untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa
Krisanto, SE.MM. telah mentransfer dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga
Milyar Rupiah) ke rekening terdakwa di PT Bank Mandiri Cabang Blitar ;
- Bahwa untuk membuktikan atas kebenaran bahwa uang sudah ditransfer oleh
Krisanto, SE.MM. terdakwa mengecek ke Bank Mandiri Cabang Blitar di
12
Jalan Merdeka, ternyata benar dalam rekening terdakwa sudah masuk dana
sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 11 Maret 2003 itu juga terdakwa diperintahkan oleh
Krisanto, SE.MM. untuk mencairkan dana tersebut sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Blitar untuk
kemudian diserahkan ke pada Krisanto, SE.MM , dirumahnya di Jalan
Arumdalu No. 1 Blitar ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar
Rupiah) ke rumah Krisanto, SE.MM, bersama dengan saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono dengan cara terdakwa menjinjing sebuah tas warna coklat
ukuran besar dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menjinjing
tas kresek warna hitam, sedangkan saksi Lilik Purwanto menjinjing tas
coklat dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Budiono menjinjing
satu tas kresek warna hitam Setelah terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono tiba di rumah Krisanto SE.MM. dan sesampainya di
depan rumah lalu Krisanto, SE.MM. sudah menunggu di dalam ruang tamu.
Kemudian terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto, saksi Budiono dan
Krisanto, SE.MM. langsung pergi menuju ke lantai dua dan sesampainya di
lantai dua lalu Krisanto, SE.MM menyuruh terdakwa untuk menaruh uang
tersebut bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono ke dalam kamar
Krisanto, SE.MM. Dan setelah menaruh uang tersebut lalu Krisanto,
SE.MM. berkata “leren disik” (istirahat dulu) “ngombe kopi” (minum kopi)
lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono serta
Krisanto, SE.MM. menuju ke ruang tamu yang berada di lantai pertama
untuk minum kopi, namun sesampainya disana terdakwa melihat saksi
Erwan sedang duduk diteras depan rumah Krisanto, SE.MM. dan selang 15
(lima belas ) menit kemudian lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono berpamitan untuk kembali ke kantor dengan mengendarai
mobil dinas Toyota Kijang warna hijau ;
- Bahwa saldo akhir uang di Bank Mandiri Cabang Blitar dalam rekening no
144.0002 284005 setelah pencairan tanggal 11 Maret 2003 sebesar
Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) tersebut, masih tersisa sebesar
Rp.1.018.723.311.61,-(satu milyar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah enam puluh satu sen ) Kemudian pada
tanggal 3 Juni 2003 terdakwa mengajukan pemindahbukuan dari rekening
13
lama no 144.000.2284005 ke rekening yang baru no.144.000.3230445
sejumlah tersebut diatas.
- Bahwa dari saldo yang ada dalam rekening no 144.000.3230445 di Bank
Mandiri Cab.Blitar, kemudian secara berturut-turut terdakwa telah
mencairkannya sebagai berikut:
No. TANGGAL JUMLAH 1 2 3 1. 08 September 2003 Rp. 90.000.000,- 2. 30 September 2003 Rp. 25.000.000,- 3. 06 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 4. 08 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 5. 10 Oktober 2003 Rp. 50.000.000,- 6. 14 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 7. 22 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 8. 30 Oktober 2003 Rp. 300.000.000,- 9. 31 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
10. 12 Nopember 2003 Rp. 100.000.000,- 11. 02 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 12. 09 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 13. 15 Desember 2003 Rp. 30.000.000,- 14. 24 Desember 2003 Rp. 47.987.056,-
- Bahwa dari pencairan dana uang secara berturut – turut (sebanyak 14 kali )
tersebut,untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2003 dan 8 Oktober 2003 uangnya untuk
pribadi terdakwa yang merupakan pemberian dari Krisanto, sedangkan
pencairan dana /uang yang selebihnya dananya terdakwa serahkan kepada
Krisanto.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pribadi
terdakwa tersebut terdakwa cairkan dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 6 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,yang kemudian sebesar Rp.
75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) terdakwa simpan ke
BRI Sub Unit Bendosewu Blitar. Sedangkan sebasar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa ambil
tunai untuk bawa ke rumah.
- Pada tanggal 8 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa pergunakan
untuk membeli bahan material dalam rangka membangun rumah
didesa Wonorejo Kec.Talun Kab.Blitar.
14
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) tersebut telah
terdakwa pergunakan untuk membangun rumah untuk perincian sebagai
berikut:
- Sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
untuk biaya pembangun rumah dan ongkos tukang .
- Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk membuat
pagar besi.
- Perbuatan terdakwa seperti diuraikan di atas, telah bertentangan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah RI No.104 tahun 2000 tentang dana
perimbangan
Pasal. 15 (1) Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi
Pasal 15 (2) Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh
Daerah
Dan dalam penjelasannya di dalam Pasal 15 (1) yaitu :
Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan Daerah, termasuk di dalam
pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di seluruh
Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar
kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan
dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Pasal 15 (2) yaitu : Penggunaan Dana Alokasi Umum
dan penerimaan lainnya dalam APBD harus tetap
dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi
kepada Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti
pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 32
Tahun 1999 tanggal 19 April 1999 tentang Pelaksanaan Tugas
15
Pemegang Kas Daerah dalam pengurusan Keuangan Daerah yaitu
Kas Daerah adalah Aparat / lembaga Keuangan Daerah yang
melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk
kepentingan daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal
10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD, mengatur antara lain :
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau
perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan Pendapatan
dan Pengeluaran APBD.
Bahwa menurut ketentuan pengeluaran dana alokasi umum milik
Pemerintah Kab. Blitar pengeluarannya harus melalui SPMG tetapi dana
alokasi umum sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
pengeluarannya tidak melalui SPMG dan dana alokasi umum tidak
digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan
melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama Krisanto,
SE. MM.
- Akibat perbuatan terdakwa seperti diuraikan di atas, telah mengakibatkan
kerugian negara/Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2
ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
56 ke-2 KUHP.
Atau
Kedua
Primair
16
Bahwa terdakwa PRIONO HADI sebagai staf Bagian Keuangan
Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/ 2000 Tanggal 06 Juni 2000 telah
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Krisanto, SE.MM.
(yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada waktu dan tempat seperti
dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Terdakwa selaku staf Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kab. Blitar
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/
2000 Tanggal 06 Juni 2000 mempunyai tugas dan fungsi yaitu :
a. Menerima SPP ( Surat permohonan pembayaran)
b. Meregister SKO ( Surat Keputusan Otorisasi)
c. Melaksanakan perintah / tugas dari Kasubag Anggaran baik lisan
maupun tertulis.
Dalam melaksanakan tupoksi tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada
Kasubag Anggaran pada bagian Keuangan yaitu Krisanto, SE.MM (yang
penuntutannya dilakukan secara tersendiri).
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah RI No.104 tahun 2000 tentang dana
perimbangan
Pasal. 15 (1) Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi
Pasal 15 (2) Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh
Daerah
Dan dalam penjelasannya di dalam Pasal 15 (1) yaitu :
Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan Daerah, termasuk di dalam
pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di seluruh
17
Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar
kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan
dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Pasal 15 (2) yaitu : Penggunaan Dana Alokasi Umum
dan penerimaan lainnya dalam APBD harus tetap
dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi
kepada Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti
pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 32
Tahun 1999 tanggal 19 April 1999 tentang Pelaksanaan Tugas
Pemegang Kas Daerah dalam pengurusan Keuangan Daerah yaitu
Kas Daerah adalah Aparat / lembaga Keuangan Daerah yang
melaksanakan pekerjaan penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk
kepentingan daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal
10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD, mengatur antara lain :
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau
perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan Pendapatan
dan Pengeluaran APBD.
Bahwa menurut ketentuan pengeluaran dana alokasi umum milik
Pemerintah Kab. Blitar pengeluarannya harus melalui SPMG tetapi dana
alokasi umum sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
pengeluarannya tidak melalui SPMG dan dana alokasi umum tidak
digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan
melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama Krisanto,
SE. MM.
- Bahwa terdakwa seharusnya dalam mengelola keuangan Pemkab. Blitar
berdasarkan pada ketentuan di atas, namun dalam pelaksanaannya terdakwa
18
bersama-sama dengan Krisanto, SE.MM telah menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan terdakwa selaku staf bagian keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar
dengan melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Terdakwa selaku staf Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kab. Blitar
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/
2000 Tanggal 06 Juni 2000 yang dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dalam Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) bertanggung jawab
kepada Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan (Krisanto, SE.MM), pada
waktu terdakwa ditanya oleh Krisanto, SE.MM. (yang penuntutannya
dilakukan secara tersendiri)” Pak Pri….. opo awakmu duwe rekening Bank
Mandiri “ (Pak Pri apa kamu punya rekening Bank Mandiri ) lalu terdakwa
menjawab “gak duwe Pak Kris”(gak punya Pak Kris) kemudian Krisanto,
SE.MM. memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka rekening Bank
Mandiri Cabang Blitar “engko tak transfer” (nanti saya transfer) dan
terdakwa menjawab “iya pak”, kemudian terdakwa berangkat ke Bank
Mandiri Cabang Blitar untuk membuka rekening tabungan di PT Bank
Mandiri Cabang Blitar pada tanggal 18 Juli 2002 dan pada hari dan tanggal
itu juga Buku Tabungan PT Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 144-
0002204005 atas nama Priono Hadi dengan saldo awal sebesar Rp. 50.000,-
(Lima Puluh Ribu Rupiah). Oleh terdakwa diserahkan kepada Krisanto,
SE.MM di ruang kerja ;
- Bahwa pada bulan Maret 2003 terdakwa Priono Hadi mendatangi saksi
Samilah (Kasi Pengeluaran) Kasda Pemkab. Blitar disuruh oleh Krisanto,
SE.MM. (Pj. Kabag. Keuangan) bermaksud menyampaikan pesan dengan
kata-kata “ Bu Sam (Samilah) untuk dapatnya memindahkan Rekening
Kasda ke rekening Pak Krisanto sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar
Rupiah)”, kemudian saksi Samilah meminta surat resmi untuk memindahkan
rekening saksi Krisanto namun terdakwa Priono Hadi tidak bisa
menunjukkan suratnya dengan alasan rekening saksi Krisanto ketinggalan di
rumahnya dan dimasukkan ke rekening saya (terdakwa Priono Hadi). Bahwa
atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi Samilah membuat permohonan
Kliring kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor : 900/ 91/
409.304/ 2003 tanggal 10 Maret 2003 perihal Permohonan Kliring yang pada
intinya bahwa saldo rekening Nomor : 0141.001.200 tanggal 7 Maret 2003
sebesar Rp. 12. 639.566. 517,- ( dua belas milyard enam ratus tiga puluh
19
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah
) mohon dikliring ke PT. Bank Mandiri ( Persero ) Kantor Cabang Blitar No.
Rekening 144- 0002284005 atas nama PRIONO HADI. atas permohonan
Kliring tersebut saksi Suwati atas nama Plt. Kepala Kantor Kasda Kabupaten
Blitar membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Blitar Nomor : 900/ 38/ 409.304/ 2003 tanggal 10 Maret 2003
untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah mendapatkan persetujuan dari
Sekda selanjutnya permohonan Kliring tersebut diserahkan kepada Bank
Jatim yang diterima oleh saksi Suprayitno, SE (selaku bagian Kliring Bank
Jatim Cabang Blitar).
Oleh karena permohonan Kliring dari kantor Kasda Kab. Blitar tersebut
sudah siang maka saksi Suprayitno, SE selaku petugas Kliring membuat
LLG atau Lalu Lintas Giro tanggal 11 Maret 2003 ke Bank Mandiri Cabang
Blitar yang selanjutnya dana alokasi umum milik Pem. Kab Blitar sebesar
Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) telah masuk ke dalam rekening
terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Blitar Nomor Rekening : 144-
0002284005 sehingga sisa saldo dana alokasi umum yang pada awalnya
berjumlah Rp.12.639.566.517,- (Dua belas milyar enam ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah)
masih tersisa Rp.9.639.566.517,-(Sembilan milyar enam ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas
rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003 terdakwa dipanggil oleh Krisanto,
SE.MM. yang bermaksud untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa
Krisanto, SE.MM. telah mentransfer dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga
Milyar Rupiah) ke rekening terdakwa di PT Bank Mandiri Cabang Blitar ;
- Bahwa untuk membuktikan atas kebenaran bahwa uang sudah ditransfer oleh
Krisanto, SE.MM. terdakwa mengecek ke Bank Mandiri Cabang Blitar di
Jalan Merdeka, ternyata benar dalam rekening terdakwa sudah masuk dana
sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 11 Maret 2003 itu juga terdakwa diperintahkan oleh
Krisanto, SE.MM. untuk mencairkan dana tersebut sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Blitar untuk
kemudian diserahkan ke pada Krisanto, SE.MM , dirumahnya di Jalan
Arumdalu No. 1 Blitar ;
20
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar
Rupiah) ke rumah Krisanto, SE.MM, bersama dengan saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono dengan cara terdakwa menjinjing sebuah tas warna coklat
ukuran besar dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menjinjing
tas kresek warna hitam, sedangkan saksi Lilik Purwanto menjinjing tas
coklat dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Budiono menjinjing
satu tas kresek warna hitam Setelah terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono tiba di rumah Krisanto SE.MM. dan sesampainya di
depan rumah lalu Krisanto, SE.MM. sudah menunggu di dalam ruang tamu.
Kemudian terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto , saksi Budiono dan
Krisanto, SE.MM. langsung pergi menuju ke lantai dua dan sesampainya di
lantai dua lalu Krisanto, SE.MM menyuruh terdakwa untuk menaruh uang
tersebut bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono ke dalam kamar
Krisanto. SE.MM. Dan setelah menaruh uang tersebut lalu Krisanto,
SE.MM. berkata “leren disik” (istirahat dulu) “ngombe kopi” (minum kopi)
lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono serta
Krisanto, SE.MM. menuju ke ruang tamu yang berada di lantai pertama
untuk minum kopi, namun sesampainya disana terdakwa melihat saksi
Erwan sedang duduk diteras depan rumah Krisanto, SE.MM. dan selang 15
(lima belas ) menit kemudian lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono berpamitan untuk kembali ke kantor dengan mengendarai
mobil dinas Toyota Kijang warna hijau ;
- Bahwa saldo akhir uang di Bank Mandiri Cabang Blitar dalam rekening no
144.0002 284005 setelah pencairan tanggal 11 Maret 2003 sebesar
Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) tersebut, masih tersisa sebesar
Rp.1.018.723.311.61,-(satu milyar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah enam puluh satu sen ) Kemudian pada
tanggal 3 Juni 2003 terdakwa mengajukan pemindahbukuan dari rekening
lama no 144.000.2284005 ke rekening yang baru no.144.000.3230445
sejumlah tersebut diatas.
- Bahwa dari saldo yang ada dalam rekening no 144.000.3230445 di Bank
Mandiri Cab.Blitar, kemudian secara berturut-turut terdakwa telah
mencairkannya sebagai berikut:
No. TANGGAL JUMLAH 1 2 3 1. 08 September 2003 Rp. 90.000.000,-
21
2. 30 September 2003 Rp. 25.000.000,- 3. 06 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 4. 08 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 5. 10 Oktober 2003 Rp. 50.000.000,- 6. 14 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 7. 22 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 8. 30 Oktober 2003 Rp. 300.000.000,- 9. 31 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
10. 12 Nopember 2003 Rp. 100.000.000,- 11. 02 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 12. 09 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 13. 15 Desember 2003 Rp. 30.000.000,- 14. 24 Desember 2003 Rp. 47.987.056,-
- Bahwa dari pencairan dana uang secara berturut – turut (sebanyak 14 kali )
tersebut,untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2003 dan 8 Oktober 2003 uangnya untuk
pribadi terdakwa yang merupakan pemberian dari Krisanto, sedangkan
pencairan dana /uang yang selebihnya dananya terdakwa serahkan kepada
Krisanto.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pribadi
terdakwa tersebut terdakwa cairkan dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 6 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,yang kemudian
sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah )
terdakwa simpan ke BRI Sub Unit Bendosewu Blitar.
Sedangkan sebasar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) terdakwa ambil tunai untuk bawa ke rumah.
- Pada tanggal 8 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa
pergunakan untuk membeli bahan material dalam rangka
membangun rumah didesa Wonorejo Kec.Talun Kab.Blitar.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) tersebut telah
terdakwa pergunakan untuk membangun rumah untuk perincian sebagai
berikut:
- Sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta
rupiah) untuk biaya pembangun rumah dan ongkos tukang .
- Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk membuat
pagar besi.
22
- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku staf keuangan
Sekretariat Pemkab. Blitar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.
3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo
pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiair :
Bahwa terdakwa PRIONO HADI sebagai staf Bagian Keuangan
Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/ 2000 Tanggal 06 Juni 2000 dengan
sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
kejahatan pada Krisanto, SE.MM. (yang penuntutannya dilakukan secara
tersendiri) pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Kesatu Primair
tersebut di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Terdakwa selaku staf Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kab. Blitar
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/
2000 Tanggal 06 Juni 2000 mempunyai tugas dan fungsi yaitu :
a. Menerima SPP ( Surat permohonan pembayaran)
b. Meregister SKO ( Surat Keputusan Otorisasi)
c. Melaksanakan perintah / tugas dari Kasubag Anggaran baik
lisan maupun tertulis.
Dalam melaksanakan tupoksi tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada
Kasubag Anggaran pada bagian Keuangan yaitu Krisanto, SE.MM (yang
penuntutannya dilakukan secara tersendiri).
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
23
1. Peraturan Pemerintah RI No.104 tahun 2000 tentang dana
perimbangan
Pasal. 15 (1) Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi
Pasal 15 (2) Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan
oleh Daerah
Dan dalam penjelasannya di dalam Pasal 15 (1) yaitu :
Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan
kemampuan keuangan Daerah, termasuk di dalam
pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di seluruh
Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar
kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan
dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Pasal 15 (2) yaitu : Penggunaan Dana Alokasi Umum
dan penerimaan lainnya dalam APBD harus tetap dalam
kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada
Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di
bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 32
Tahun 1999 tanggal 19 April 1999 tentang Pelaksanaan
Tugas Pemegang Kas Daerah dalam pengurusan Keuangan
Daerah yaitu Kas Daerah adalah Aparat / lembaga Keuangan
Daerah yang melaksanakan pekerjaan penerimaan,
penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau
surat berharga untuk kepentingan daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan
Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha
24
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD,
mengatur antara lain :
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau
perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan
Pendapatan dan Pengeluaran APBD.
Bahwa menurut ketentuan pengeluaran dana alokasi umum milik
Pemerintah Kab. Blitar pengeluarannya harus melalui SPMG tetapi dana
alokasi umum sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
pengeluarannya tidak melalui SPMG dan dana alokasi umum tidak
digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan
melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama Krisanto,
SE. MM.
- Bahwa terdakwa seharusnya dalam mengelola keuangan Pemkab. Blitar
berdasarkan pada ketentuan di atas, namun dalam pelaksanaannya terdakwa
telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku staf bagian
keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar dengan memberi kesempatan pada
Krisanto, SE.MM untuk melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Terdakwa selaku staf Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kab. Blitar
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/ 14/ 423.031/ SP/
2000 Tanggal 06 Juni 2000 pada tanggal 18 Juli 2002 membuka rekening di
PT. Bank Mandiri Cabang Blitar dengan Nomor Rekening : 144-
0002204005 atas nama terdakwa Priono Hadi dengan saldo awal sebesar Rp.
50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian oleh terdakwa diserahkan
kepada Krisanto, SE.MM (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri)
selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar
di ruang kerja ;
- Bahwa pada bulan Maret 2003 terdakwa Priono Hadi mendatangi saksi
Samilah (Kasi Pengeluaran) Kasda Pemkab. Blitar disuruh oleh Krisanto,
SE.MM. (Pj. Kabag. Keuangan) bermaksud menyampaikan pesan dengan
kata-kata “ Bu Sam (Samilah) untuk dapatnya memindahkan Rekening
Kasda ke rekening Pak Krisanto sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar
Rupiah)”, kemudian saksi Samilah meminta surat resmi untuk memindahkan
rekening saksi Krisanto namun terdakwa Priono Hadi tidak bisa
25
menunjukkan suratnya dengan alasan rekening saksi Krisanto ketinggalan di
rumahnya dan dimasukkan ke rekening saya (terdakwa Priono Hadi). Bahwa
atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi Samilah membuat permohonan
Kliring kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor : 900/ 91/
409.304/ 2003 tanggal 10 Maret 2003 perihal Permohonan Kliring yang pada
intinya bahwa saldo rekening Nomor : 0141.001.200 tanggal 7 Maret 2003
sebesar Rp. 12. 639.566. 517,- ( dua belas milyard enam ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah
) mohon dikliring ke PT. Bank Mandiri ( Persero ) Kantor Cabang Blitar No.
Rekening 144- 0002284005 atas nama PRIONO HADI. atas permohonan
Kliring tersebut saksi Suwati atas nama Plt. Kepala Kantor Kasda Kabupaten
Blitar membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Blitar Nomor : 900/ 38/ 409.304/ 2003 tanggal 10 Maret 2003
untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah mendapatkan persetujuan dari
Sekda selanjutnya permohonan Kliring tersebut diserahkan kepada Bank
Jatim yang diterima oleh saksi Suprayitno, SE (selaku bagian Kliring Bank
Jatim Cabang Blitar).
Oleh karena permohonan Kliring dari kantor Kasda Kab. Blitar tersebut
sudah siang maka saksi Suprayitno, SE selaku petugas Kliring membuat
LLG atau Lalu Lintas Giro tanggal 11 Maret 2003 ke Bank Mandiri Cabang
Blitar yang selanjutnya dana alokasi umum milik Pem. Kab Blitar sebesar
Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) telah masuk ke dalam rekening
terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Blitar Nomor Rekening : 144-
0002284005 sehingga sisa saldo dana alokasi umum yang pada awalnya
berjumlah Rp.12.639.566.517,- (Dua belas milyar enam ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah)
masih tersisa Rp.9.639.566.517,-(Sembilan milyar enam ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh belas
rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003 terdakwa dipanggil oleh Krisanto,
SE.MM. yang bermaksud untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa
Krisanto, SE.MM. telah mentransfer dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga
Milyar Rupiah) ke rekening terdakwa di PT Bank Mandiri Cabang Blitar ;
- Bahwa untuk membuktikan atas kebenaran bahwa uang sudah ditransfer oleh
Krisanto, SE.MM. terdakwa mengecek ke Bank Mandiri Cabang Blitar di
26
Jalan Merdeka, ternyata benar dalam rekening terdakwa sudah masuk dana
sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 11 Maret 2003 itu juga terdakwa diperintahkan oleh
Krisanto, SE.MM. untuk mencairkan dana tersebut sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Blitar untuk
kemudian diserahkan ke pada Krisanto, SE.MM , dirumahnya di Jalan
Arumdalu No. 1 Blitar ;
- Bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar
Rupiah) ke rumah Krisanto, SE.MM, bersama dengan saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono dengan cara terdakwa menjinjing sebuah tas warna coklat
ukuran besar dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menjinjing
tas kresek warna hitam, sedangkan saksi Lilik Purwanto menjinjing tas
coklat dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Budiono menjinjing
satu tas kresek warna hitam Setelah terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono tiba di rumah Krisanto SE.MM. dan sesampainya di
depan rumah lalu Krisanto, SE.MM. sudah menunggu di dalam ruang tamu.
Kemudian terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto , saksi Budiono dan
Krisanto, SE.MM. langsung pergi menuju ke lantai dua dan sesampainya di
lantai dua lalu Krisanto, SE.MM menyuruh terdakwa untuk menaruh uang
tersebut bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono ke dalam kamar
Krisanto. SE.MM. Dan setelah menaruh uang tersebut lalu Krisanto,
SE.MM. berkata “leren disik” (istirahat dulu) “ngombe kopi” (minum kopi)
lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono serta
Krisanto, SE.MM. menuju ke ruang tamu yang berada di lantai pertama
untuk minum kopi, namun sesampainya disana terdakwa melihat saksi
Erwan sedang duduk diteras depan rumah Krisanto, SE.MM. dan selang 15
(lima belas ) menit kemudian lalu terdakwa bersama saksi Lilik Purwanto
dan saksi Budiono berpamitan untuk kembali ke kantor dengan mengendarai
mobil dinas Toyota Kijang warna hijau ;
- Bahwa saldo akhir uang di Bank Mandiri Cabang Blitar dalam rekening no
144.0002 284005 setelah pencairan tanggal 11 Maret 2003 sebesar
Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) tersebut, masih tersisa sebesar
Rp.1.018.723.311.61,-(satu milyar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah enam puluh satu sen ) Kemudian pada
tanggal 3 Juni 2003 terdakwa mengajukan pemindahbukuan dari rekening
27
lama no 144.000.2284005 ke rekening yang baru no.144.000.3230445
sejumlah tersebut diatas.
- Bahwa dari saldo yang ada dalam rekening no 144.000.3230445 di Bank
Mandiri Cab.Blitar, kemudian secara berturut-turut terdakwa telah
mencairkannya sebagai berikut:
No. TANGGAL JUMLAH 1 2 3 1. 08 September 2003 Rp. 90.000.000,- 2. 30 September 2003 Rp. 25.000.000,- 3. 06 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 4. 08 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,- 5. 10 Oktober 2003 Rp. 50.000.000,- 6. 14 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 7. 22 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,- 8. 30 Oktober 2003 Rp. 300.000.000,- 9. 31 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
10. 12 Nopember 2003 Rp. 100.000.000,- 11. 02 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 12. 09 Desember 2003 Rp. 25.000.000,- 13. 15 Desember 2003 Rp. 30.000.000,- 14. 24 Desember 2003 Rp. 47.987.056,-
- Bahwa dari pencairan dana uang secara berturut – turut (sebanyak 14 kali )
tersebut,untuk mencairkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2003 dan 8 Oktober 2003 uangnya untuk
pribadi terdakwa yang merupakan pemberian dari Krisanto, sedangkan
pencairan dana /uang yang selebihnya dananya terdakwa serahkan kepada
Krisanto.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pribadi
terdakwa tersebut terdakwa cairkan dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 6 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,yang kemudian
sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah )
terdakwa simpan ke BRI Sub Unit Bendosewu Blitar.
Sedangkan sebasar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) terdakwa ambil tunai untuk bawa ke rumah.
- Pada tanggal 8 Oktober 2003 terdakwa mencairkan sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa
pergunakan untuk membeli bahan material dalam rangka
membangun rumah didesa Wonorejo Kec.Talun Kab.Blitar.
28
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) tersebut telah
terdakwa pergunakan untuk membangun rumah untuk perincian sebagai
berikut:
- Sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta
rupiah) untuk biaya pembangun rumah dan ongkos tukang .
- Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk membuat
pagar besi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan
kerugian negara sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo
pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut
terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat hukum
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut
Umum ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di
bawah sumpah di persidangan, yaitu sebagai berikut :
1. Saksi Drs.H.SOEBIANTORO, Msi :
- Bahwa Sejak tahun 1999 S/d tahun 2004 saksi sebagai Sekretaris Daerah
Kabupaten Blitar dan atas dasar delegasi kewenangan dari Bupati
mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Pelayanan Administrasi Bupati
- Mengkoordinasi unit-unit berkaitan Administrasi pembangunan dan
Kemasyarakatan.
- Tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003 Ibu Samilah menghadap saksi dengan
menyodorkan surat permohonan kliring dan hanya minta ACC surat dari
Kasda dan tidak mohon petunjuk kepada saksi yang langsung saksi paraf
permohonan kliring dari Bank Jatim No.Rekening 0141.001.200 uang
sebesar Rp.3.000.000.000,- ke Bank Mandiri Blitar Rekening atas nama
Priono Hadi
29
- Bahwa Pada saat Ibu Samilah mengajukan permohonan kliring saksi sempat
bertanya kepada Ibu Samilah katanya untuk kepentingan pemeriksaan dari
BPK kemudian langsung saksi acc permohonan kliring tersebut ;
- Bahwa saksi meng Acc permohonan kliring tersebut karena waktu itu
terkesan seolah-olah kliring sudah dilakukan dan Acc saksi waktu itu hanya
untuk melengkapi administrasi saja yang katanya Bu Samilah untuk
keperluan pemeriksaan BPK.
- Bahwa kliring tersebut ke Nomor rekening Priono Hadi sebesar
Rp.3.000.000.000,-.
- Bahwa yang dimaksud pihak ke-3 adalah Orang atau badan yang tertulis
dalam SPMG yang berhak menerima dana dari Pemerintah Daerah ;
- Bahwa terdakwa Priono Hadi bukan yang dimaksud pihak ke-3 dan
penerimaan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- kepada terdakwa Priono Hadi
tidak dibenarkan ;
- Bahwa Prosedur pencairan Anggaran itu melalui pengajuan SPP dari
pengguna Anggaran sesuai SKO kemudian membuat Nota dinas untuk
mohon pencairan kepada Sekretaris Daerah dan setelah di Acc diproses di
bagian keuangan untuk dibuatkan SPMG kemudian diserahkan ke kas
Daerah untuk dibuatkan Giro / Chek dan kemudian dicairkan di Bank Jatim ;
- Bahwa Nota dinas yang diajukan oleh Unit satuan kerja yang didasarkan
pada SKO dan SPP untuk mengetahui apakah mata anggaran yang diajukan
tersebut tersedia atau tidak ;
- Bahwa SPP muncul dari unit yang bersangkutan dan SPP keluar setelah ada
surat Nota dinas agar diketahui mengeluarkan uang dan harus lapor
Sekretaris Daerah ;
- Bahwa Kasda itu masuk Unit kerja ;
- Bahwa permohonan kliring yang diajukan Ibu samilah kepada saksi tidak
dibuatkan Nota dinas dari Kasda dan persyaratannya tidak dilengkapi
dengan persyaratan yang lengkap ;
- Bahwa Pencairan dana uang sebesar Rp.3.000.000.000,- diambilkan dana
yang berada di Bank Jatim rekening nomor. 0141.001200 tanggal 7 Maret
2003 dengan saldo sebesar Rp.12.639.566.517 ;
- Bahwa Pencairan dana sebesar Rp.3000.000.000,- itu tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa Ibu Samilah mengeluarkan dana tanpa Acc saksi juga bisa keluar ;
- Bahwa setelah Ibu Samilah keluar kemudian Bapak Subawi Pimpinan Bank
Jatim masuk ke ruangan saksi yang tidak ada hubungannya dengan Ibu
Samilah;
30
- Bahwa Surat Nota dinas bisa langsung saksi Acc dan bisa langsung dibawa
ke keuangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu. Kliring dana sebesar Rp.3.000.000.000,- dan yang
saksi Acc tersebut saksi tidak tahu berasal dari mata anggaran. Apa ;
- Bahwa Acc biasanya saksi beri tanggal sesuai dengan tanggal pada waktu
surat saksi terima ;
- Bahwa saksi tidak tahu.penggunaan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,-
tersebut ;
- Bahwa Krisanto sebelumnya tidak pernah menghadap saya masalah kliring ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti nomor 8 yaitu Bukti surat lalu
lintas giro dari Bank Jatim cabang Blitar atas permintaan pemegang rekening
Pemda TK II Kabupaten Blitar untuk pemegang rekening Sdr.Priono Hadi di
Bank Mandiri Blitar;
- Bahwa benar bukti nomor 7 berupa surat nomor 900/91/409.304/2003
perihal Permohonan Kliring adalah surat dari Ibu Samilah yang saksi paraf /
Acc ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak mengetahui ;
2.Saksi KRISANTO Bin YASSIN, SE.MM :
- Bahwa saksi sebagai Kabag Keuangan di Pemkab Blitar Tahun 2004 ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuka rekening itu Ibu Titin atas
perintah Sekda tapi rekening bukan atas nama saksi kemudian saksi minta
tolong terdakwa Priono Hadi agar membuka rekening di Bank mandiri
Blitar atas nama terdakwa ;
- Bahwa setelah membuka rekening di bank Mandiri terdakwa Priono Hadi
melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi milih terdakwa Priono Hadi untuk membuka rekening tersebut
karena saksi kenal, terdakwa Priono Hadi Staf saksi bagian keuangan di sub
bagian Anggaran ;
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Juli 2002. saksi memerintahkan kepada
terdakwa Priono Hadi untuk membuka rekening Bank Mandiri Blitar ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa Priono Hadi bisa menolak atas permintaan
perintah saksi itu;
- Bahwa seingat saksi realisasi Pihak Bank Jatim mengkliringkan uang sebesar
Rp.3.000.000.000,- ke Nomor rekening terdakwa Priono Hadi di bank
Mandiri tertanggal 11 Maret 2003;
31
- Bahwa Sekda memerintahkan saksi untuk segera mencairkan dana uang
sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan diserahkan kepada Bupati dan selanjutnya
saksi memerintahkan terdakwa Priono Hadi untuk segera mencairkan uang
sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi memanggil Lilik Purwanto dan Budiono untuk menemani
terdakwa Priono Hadi mencairkan uang di Bank Mandiri Cabang Blitar ;
- Bahwa Uang sebesar Rp.2.000.000.000,- oleh terdakwa Priono Hadi
diserahkan kepada saksi di Kantor dan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- hari
itu juga saksi serahkan Bupati lewat ajudannya bernama Dwi karena saat itu
Bupati sedang rapat dan setelah Bupati selesai Rapat saksi dipanggil bahwa
uang sudah diterima ;
- Bahwa saksi tidak tahu dana uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang telah
dicairkan tersebut digunakan untuk apa karena dana tersebut saksi serahkan
kepada Bupati dan melihat perincian terdakwa Priono Hadi yang ternyata
sisa uang tersebut setelah sebelumnya sudah diambil Rp.2.000.000.000,- di
rekening Priono Hadi Bank Mandiri dengan No.rekening : 144-0002204005
dilakukan kurang lebih 14 kali pencairan dan diserahkan kepada Bupati
dengan rincian sebagai berikut :
No Tanggal Jumlah Uang 1. Tanggal 08 September 2003 Rp. 90.000.000,-2. Tanggal 30 September 2003 Rp. 25.000.000,-3. Tanggal 06 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-4. Tanggal 08 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-5. Tanggal 10 Oktober 2003 Rp. 50.000.000,-6. Tanggal 14 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,-7. Tanggal 22 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,-8. Tanggal 30 Oktober 2003 Rp. 300.000.000,-9. Tanggal 31 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
10. Tanggal 12 Nopember 2003 Rp. 100.000.000,-11. Tanggal 02 Desember 2003 Rp. 25.000.000,-12. Tanggal 09 Desembe 2003 Rp. 25.000.000,-13. Tanggal 15 Desember 2003 Rp. 30.000.000,-14. Tanggal 24 Desember 2003 Rp. 47.987.056,-
JUMLAH Rp. 1.042.987.056,- - Bahwa saksi tidak dapat apa-apa semuanya uang sebesar Rp.1.000.000.000,-
tersebut saksi serahkan Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memerintahkan Ibu Soewati untuk membuat
Nota dinas kepada Sekda nomor 900/38/409.304/2003 tertanggal 10 Maret
2003 Perihal permohonan Kliring ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang dikeluarkan oleh Kasda yang ditanda
tangani oleh Ibu Samilah perihal permohonan Kliring yang ditujukan kepada
32
Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar karena itu bukan merupakan tupoksi
saksi dan itu merupakan kewenangan dari Kasda;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Bu Titin kalau dana Rp.3.000.000.000,-
tersebut sudah dikliring ke rekening terdakwa di Bank Mandiri ;
- Bahwa Prosedur pencairan dari suatu anggaran di Pem Kab Blitar Pertama-
tama mengajukan Nota Dinas setelah di Acc oleh Sekda yang didasarkan
pada SKO, maka diajukan ke bagian keuangan untuk dibuatkan SPP dan
SPMG untuk kemudian dimintakan Cek / Giro dan di cairkan ke Bank;
- Bahwa Pencairan dana Rp.3.000.000.000,- tersebut tidak dibenarkan dan
tidak melalui prosedur dan tidak melalui bagian keuangan dengan lampiaran
SKO, SPP dan SPMG ;
- Bahwa menurut saksi uang sebesar Rp.3.000.000.000,- tersebut boleh
ditransfer ke rekening pribadi tetapi harus ada atas nama Jabatan;
- Bahwa setiap saksi mengeluarkan dana uang saksi laporan Sekda. ;
- Bahwa Ibu Samilah tidak bisa mencairkan dana uang tanpa Acc Sekda.;
- Bahwa sebenarnya saksi juga curiga karena harus membuka rekening nama
orang lain. dan tidak ke rekening saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah minta bagian uang kepada saksi ;
- Bahwa pembukaan rekening tersebut untuk memasukkan dana uang dari
Kasda atas perintah Bupati melalui Ibu Titin;
- Bahwa Ibu Titin Jabatannya sebagai Staf Kasda ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Sekda ( Soebiantoro) bahwa dana
uang sebesar Rp.3.000.000.000,- dari Kasda melalui Bank Jatim sudah
masuk ke Nomor rekening Pribadi an. Priono Hadi pada bank mandiri
cabang Blitar ;
- Bahwa setelah uang saksi terima dari terdakwa Priono Hadi tersebut dan hari
itu juga dana uang sebesar Rp.2.000.000.000,- saksi serahkan ke Bupati
melalui ajudan Bupati yang bernama Dwi dan Huda di Pendopo ;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut setelah sebelumnya
sudah diambil sebesar Rp.2.000.000.000,- di rekening terdakwa Priono Hadi
Bank Mandiri di lakukan 14 kali pencairan dan kemudian diserahkan kepada
Bupati ;
- Bahwa saksi pernah memberi sesuatu kepada terdakwa Priono Hadi setelah
terdakwa tersebut membantu saksi dalam menyimpan uang sebesar
Rp.3.000.000.000,- tetapi sebelumnya memang terdakwa Priono Hadi pernah
mengatakan minta bagian kemudian saksi menjawab kepada terdakwa
33
Priono Hadi bahwa bagianmu sebesar Rp.200.000.000,-, tetapi oleh
terdakwa Priono Hadi langsung diambil dari rekeningnya ;
- Bahwa pada waktu saksi didalam penjara pernah didatangi oleh terdakwa
dengan menyodorkan surat pernyataanyang isinya saksi pernah memberi dan
menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- namun saksi tidak mau tanda
tangan karena saksi tidak pernah memberikan uang tersebut kepada terdakwa
dan saat itu terdakwa menceritakan kalau uang sebesar Rp.200.000.000,-
tersebut diambil di rekening Bank Mandiri atas namanya tersebut.;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan ada yang tidak benar yaitu pada waktu menyerahkan uang sebesar
Rp. 2.000.000.000,- tidak di kantor tetapi di rumah saksi ;
3. Saksi LILIK PURWANTO Bin SLAMET : - Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan
saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Korupsi penyalahgunaan
keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar oleh terdakwa Priono Hadi ;
- Bahwa saksi Staf dari kasubag perbendaraan dan sebagai bendahara gaji
pada sekretariat pemerintah kabupaten Blitar dan menurut SK Bupati Blitar
atasan saksi adalah Asisten III dan secara Struktural saksi Staf Sub Anggaran
dan saksi sebagai Staf bendaharawan gaji sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak dikeuangan.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Priono Hadi akan mencairkan dana uang
sebesar Rp.3.000.000.000,- di Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2002 juga
melalui prosedur yang sebenarnya ;
- Bahwa selain SPMG kode A (kode gaji) saksi pernah mencairkan SPMG
dimana pencairan SPMG kode D melalui Kas Daerah untuk memindah
bukukan melalui Bank Jatim ke rekening bendaharawan gaji sekretariat dan
setelah uang di cairkan uang tersebut diserahkan pada Kasubag Anggaran
pada waktu itu terpidana Krisanto;
- Bahwa prosedur pencairan anggaran harus melalui pengajuan SPP dari
Pengguna Anggaran sesuai SKO kemudian membuat Nota dinas untuk
mohon pencairan kepada Sekretaris Daerah dan setelah di Acc diproses di
bagian keuangan untuk dibuatkan SPMG kemudian di serahkan ke Kas
daerah untuk dibuatkan Giro dan kemudian dicairkan di Bank Jatim.
- Bahwa saksi bersama Budiono pernah diperintahkan oleh Pak Krisanto
untuk mengantar terdakwa mencairkan uang ke Bank Mandiri, kemudian
saksi bersama terdakwa dan Budiono pergi satu mobil ke Bank Mandiri yang
34
kata terdakwa akan mengambil uang dan besarnya uang yang diambil berapa
saksi tidak tahu;
- Bahwa sesampainya di Bank Mandiri saksi tidak ikut terdakwa Priono Hadi
masuk ke Bank Mandiri dan saksi menunggu diluar
- Bahwa Terdakwa Priono Hadi membawa uang menggunakan 1 (satu) tas
kain besar dan saksi tidak ikut membawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah besarnya uang yang dibawa oleh
terdakwa Priono Hadi ;
- Bahwa setelah cair uang tersebut oleh terdakwa Priono Hadi sendirian
dibawa ke rumah Pak Krisanto. dan saksi menunggu di mobil tidak masuk ke
rumah Krisanto. dan saksi tidak diberi imbalan karena mengantar terdakwa
tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan sebagian ada yang salah yaitu saksi bersama Budiono ikut masuk ke
dalam Bank Mandiri Cabang Blitar dan tas yang dibawa bukan satu tetapi 3
yang dua tas kresek dimana saksi dan Budiono juga masuk ke rumah Krisanto ;
4. Saksi SUPRAYITNO, SE:
- Bahwa saksi pada tahun 1990 S/d tahun 1993 jadi tenaga kontrak di Bank
jatim Cabang Blitar, kemudian tahun 2003 S/d tahun 2006 sebagai Staf
pelayanan Nasabah yang bertugas melakukan pelayanan tabungan serta Giro
dan menyiapkan Nota Kliring.dan tahun 2006 S/d sekarang sebagai Penyelia
Akuntansi cabang Pacitan ;
- Bahwa rekening Dana Alokasi Umum Pem Kab Blitar disimpan di Bank
Jatim Cabang Blitar berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang waktu itu
saldo dananya sebesar Rp. 12.639.566.517,-;
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 900/91/409-304/2003 tanggal 10 Maret
2003 atas nama Kepala Kantor Kas daerah Kab. Blitar Kasi Pengeluaran
bernama Samilah dana sebesar Rp.3000.000.000,- milik Kasda Kabupaten
Blitar dengan Nomor Rekening 0141011200 untuk menyimpan anggaran
DAU (Dana Alokasi Umum) di Bank Jatim Kabupaten Blitar telah dikliring
ke Bank Mandiri Cabang Blitar ke rekening pribadi An. Priono Hadi ;
- Bahwa Permohonan kliring yang diajukan Ibu Samilah persyaratannya sudah
cukup dan sudah sah ;
- Bahwa Lampiran bukti 7 dan tanda tangan saksi adalah benar ;
35
- Bahwa waktu saksi menerima surat permohonan kliring sesuai dengan
tanggal menerimanya, namun saksi tidak ingat yang membawa surat kliring
kepada saksi ;
- Bahwa setelah mendapat surat perintah Nasabah saksi cek tanda tangan yang
ada di Bank kalau tanda tangan cocok saksi teruskan dan sebaliknya kalau
tidak cocok akan saksi buat surat penolakan dan warkat sesuai dengan surat
perintah Bank berhak melaksanakan kliring
- Bahwa dilihat dari pertemuan kliring antar bank maka kliring kepada bank
Mandiri rekening An. Priono Hadi tidak ada pengembalian warkat dari
Bank penerima sehingga kliring tersebut telah berhasil dilakukan pada
tanggal 11 Maret 2003, karena surat di Kasda Kab Blitar datangnya sudah
siang jam 1 siang ;
- Bahwa benar surat dari Kantor Kasda Kab.Blitar No.900/91/409.304/2003
tranfernya melalui bukti.8 ;
- Bahwa prosedurnya surat kliring tersebut dikirim dari petugas yang
berwenang diKasda ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak mengetahui ;
5. Saksi KADMIARSIH, S.Sos Binti SOEJOEDNO : - Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag perbendaharaan pada bagian
keuangan Pem Kab Blitar.sejak tanggal 28 Maret 2002 S/d Sekarang yang
bertugas :
- Meneliti SPP sebagai dasar penerbitan SPMG.
- Meneliti untuk penerbitan SKPP( surat keterangan
pemberhentian pembayaran).
- Meneliti SPP untuk penerbitan SPMG Gaji.
- Tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan antara lain Rapat
Dinas khusus masalah pembangunan
- Bahwa prosedur pengajuan dana oleh masing-masing Unit kerja yaitu :
- Dari Unit kerja pengajuan SPP ke Subbag Anggaran.
- Setelah dilampiri SKO, SPP dikirim ke Subbag Perbendaharaan
di register dan diproses penerbitan SPMG.
- SPMG diketik oleh staf perbendaharaan diteliti dan dibubuhi
paraf saya sebagai Kasubbag perbendaharaan, dimintakan tanda
tangan kepala bagian keuangan yaitu Pak Krisanto.
36
- Setelah ditanda tangani kepala bagian keuangan, SPMG di
Stempel bagian umum.
- Dikirim ke Kasda.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SPMG permintaan kliring uang sebesar
Rp.3.000.000.000,- ;
- Bahwa permintaan kliring yang tidak melalui SPMG tidak dibenarkan
karena setiap pengeluaran uang dari Kasda harus melalui penerbitan SPMG.
- Bahwa setiap penerbitan SPMG dibukukan dalam buku Register SPMG ;
- Bahwa prosedur pencairan dana ke masing-masing Unit kerja adalah dengan
SPMG Extra yang ada di pemegang kas ;
- Bahwa Dana Alokasi Umum yang disimpan di Bank Jatim tersebut milik
Kasda Kabupaten Blitar yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji Pegawai,
kebutuhan-kebutuhan rutin lainnya jasa Perkantoran yaitu pengadaan alat-
alat tulis kantor ;
- Bahwa kliring uang sebesar Rp.3.000.000.000,- ke rekening pribadi An.
Priono Hadi tidak melalui saksi dan juga tidak dibenarkan karena tidak
sesuai dengan ketentuan/prosedur ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang berhak mengliring Itu siapa ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sebagai Staf keuangan
Pemkab Blitar ;
- Bahwa Ibu Samilah menjabat sebagai Kasi Pengeluaran ;
- Bahwa kalau laporan kusus tidak ada, setiap triwulan saksi cocokkan dengan
Sub bagian pembukuan ;
- Bahwa yang berwenang menanda tangani SKO Skretaris Daerah yang pada
waktu itu adalah Drs.Soebiantoro, Msi. ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak mengetahui ;
6. Saksi M.SOEWATI Binti KASIDJAN : - Bahwa saksi bekerja di Pemkab Blitar sejak tahun 2002 sampai tahun 2007
sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kasda yang tugasnya adalah :
- Membantu Kepala Kantor dalam rangka penyelenggaraan di
bidang ke Tata Usaha-an Kepegawaian, Keuangan, Umum dan
urusan rumah tangga Kantor.
- Meneliti surat-surat masuk yang akan disediakan Kepala Kantor
dan mendistribusikan kepada yang terkait.
37
- Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran setiap hari dan
melaporkan kepada Bupati Cq bagian Keuangan .
- Melaporkan Posisi Kas kepada Bupati lewat sekretaris Daerah
setiap bulan, Triwulan atau Tahunan.
- Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor
Kas Daerah.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003.saksi menanda tangani Nota dinas
permohonan kliring yang dibuat ibu Samilah yang ditujukan kepada Bapak
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar dan pada waktu itu Sekretaris Daerahnya
bapak Drs.Soebiantoro, Msi. ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Ibu Samilah , dan mau mengecek ke
Bapak Sholicin Inanta pada waktu itu tidak ada ditempat dan Nota
permohonan kliring sudah dibuat dan Ibu samilah bilang kepada saksi sudah
dari Bapak Sekretaris Daerah ;
- Bahwa nota dinas permohonan kliring yang dikeluarkan itu sudah benar dan
tanda tangan itu tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian apa-apa ;
- Bahwa Ibu Samilah bilang perihal permohonan kliring sudah dibicarakan
dengan Bapak Sekretaris Daerah ;
- Bahwa saksi tidak melihat isi Nota dinas permohonan kliring tersebut ;
- Bahwa setelah satu minggu Nota dinas permohonan kliring saksi tanda
tangani Ibu Samilah mengatakan kepada saksi kalau uang sebesar
Rp.3.000.000.000,- sudah cair ditransfer kepada terdakwa Priono Hadi
- Bahwa Ibu Samilah tidak pernah bilang kepada saksi kalau permohonan
kliring tersebut tidak prosedur ;
- Bahwa saksi melakukan kliring seingat saksi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa atasan terdakwa Priono Hadi adalah Bapak Krisanto ;
- Bahwa saksi membuat laporan harian posisi Kas untuk bahan laporan
bulanan, triwulan dan tahunan;
- Bahwa saksi membuat laporan posisi Kas ditujukan kepada Bupati melalui
Kabag Keuangan;
- Bahwa saksi membuat laporan Posisi Kas yang menanda tangani oleh kepala
Kas daerah, pada waktu itu Bapak Sholicin Inanta ;
- Bahwa penerimaan dan pengeluaran setiap hari yang saksi laporkan kepada
Bupati adalah :
Penerimaan meliputi :
1. Setoran Pajak daerah
38
2. Setoran Retribusi Daerah
3. Setoran CP Gaji ( Pengembalian gaji)
4. Setoran Kompensasi gaji
5. Setoran potongan gaji
6. Setoran P.J.U
7. Setoran DAU
8. Setoran jasa Giro (Bunga dari bank)
Pengeluaran meliputi :
1. SPMG Kode d.
2. SPMG Kode g
3. SPMG yang lain(sifat umum) mengacu pada permintaan
dari para pemegang Kas dari Unit-Unit kerja lain
(penggunaannya tertera dalam SPMG).
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2003 di rekening No.0141011200 uang
DAU Kabupaten Blitar ;
- Bahwa benar saksi pernah mengliringkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,-
di kliringkan ke bank Mandiri ke rekening An. Priono Hadi.
- Bahwa dana uang sebesar Rp.3.000.000.000,- yang dikliring dari bank Jatim
ke Bank mandiri No.Rekening Pribadi Priono hadi tersebut adalah Dana
Alokasi Umum ;
- Bahwa Dana Alokasi Umum dikeluarkan untuk pembayaran gaji pegawai,
kebutuhan-kebutuhan rutin lainnya, jasa perkantoran yaitu Pengadaan alat-
alat tulis kantor ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak mengetahui ;
7. Saksi SOLICHIN INANTA, SH.Msi :
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Kas daerah Kab. Blitar sejak tahun 2002
S/d tahun 2004 yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
sebagian urusan Pemerintahan bidang Kas daerah meliputi pemeriksaan
administrasi dan pengeluaran Keuangan ;
- Bahwa saksi menunaikan Ibadah Haji bulan Februari Sampai dengan bulan
Maret 2003, sebelumnya ada kursus-kursus Haji dan tugas saksi digantikan
Bu Soewati.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lampiran surat bukti 8
No.900/91/409.304/2003 perihal permohonan kliring.tanggal 10 Maret 2003
39
yangditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar, dan saksi ketahui
setelah diperiksa di Kejaksaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nota Dinas Nomor 900/38/409.304/2003
perihal permohonan kliring yang merupakan persetujuan kepada Sekda ;
- Bahwa fungsi Nota Dinas untuk mengetahui mengeluarkan anggaran dan
harus lapor Sekretaris Daerah.
- Bahwa prosedur pencairan Kas Daerah Pertama-tama mengajukan Nota
Dinas setelah di Acc Sekretaris Daerah yang didasarkan SKO maka diajukan
ke bagian Keuangan untuk dibuatkan SPP dan SPMG untuk kemudian di
minta Cek / Giro kemudian dicairkan di bank.
- Bahwa pencairan Kas Daerah harus melalui prosedur.dan pencairan Kas
Daerah diluar Prosedur tidak dibenarkan ;
- Bahwa mata anggaran Kasda dikeluarkan untuk kebutuhan rutin perkantoran
yaitu pengadaan alat-alat tulis Perkantoran dan tidak ada anggaran Kas
Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan kliring dari Bank Jatim No.Rekening
0141001200 uang sebesar Rp.3000.000.000,-ke Bank Mandiri Cabang Blitar
rekening An.Priono Hadi karena waktu itu saksi sedang melaksanakan
Ibadah Haji dan saksi tidak pernah dihubungi atau dilapori oleh Bu samilah
tentang surat permohonan kliring ;
- Bahwa saksi tidak tahu Saldo rekening Nomor :0141.001.200 dikliring ke
Bank Mandiri Cabang Blitar rekening atas nama Priono Hadi sebesar
Rp.3000.000.000,- ;
- Bahwa tidak dibenarkan permintaan kliring dari rekening Kasda ke rekening
pribadi karena hal itu tidak sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa dengan di Acc nya Nota Dinas Permohonan Kliring Sekda
mengetahui pengeluaran tersebut ;
- Bahwa, pada tahun 2004 tidak ada memohon permintaan pencairan sebesar
Rp.3.000.000.000,- ;
- Bahwa sumber DAU ( Dana Alokasi Umum ) dari Pemerintah Pusat yang
dikeluarkan untuk pembayaran gaji pegawai, kebutuhan rutin lainnya, jasa
perkantoran yaitu pengadaan alat-alat tulis Kantor dan tidak bias digunakan
untuk Pribadi ;
- Bahwa permohonan kliring dan pemindah-bukuan dana Pemerintah Daerah
ke rekening pribadi tidak dibenarkan.
40
- Bahwa surat permohonan kliring tertanggal 10 Maret 2003 yang berisi
permintaan kliring uang sebesar Rp.3000.000.000,- dari rekening Kas
Daerah kerekening pribadi An.Priono Hadi tidak memenuhi Prosedur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Samilah karena staf saksi sebagai Kasi
Pengeluaran di kantor Kas daerah Pemkab Blitar yang bertugas
mencocokkan, memeriksa SPMG dan menerbitkan Giro dan mempunyai
kewenangan membuat surat keluar khusus untuk kliring hanya di bank Jatim
cabang Blitar karena mempunyai Speciment / yang sudah terdaftar di Bank
Jatim Cabang Blitar guna pengeluaran Uang ;
- Bahwa saksi sekembalinya dari menunaikan Ibadah haji tidak pernah
diberitahu oleh Ibu Samilah mengenai pemindah-bukuan dana Pemerintah
Daerah tersebut ke rekening Pribadi atas nama Priono Hadi ;
- Bahwa terdakwa Priono Hadi Staf bagian Keuangan dan bukan bawahan
saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Priono Hadi selain Pegawai ada usaha
sambilan lain;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak mengetahui ;
8. Saksi LIDYA NINA DWI RAHAYU, SE. : - Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2003 sampai dengan tanggal 1 September
2007 saksi menjabat sebagai Kasi Pengeluaran Kantor Kas Daerah Kab.
Blitar yang mempunyai tugas ,antara lain :
- Melaksanakan pembayaran atas dana perimbangan dan gaji.
- Melaksanakan pembayaran pada bendaharaan (dinas, Kantor
bagian, badan atau pihak ke-3 / rekanan berdasarkan SPMG
setelah dicocokkan dengan daftar penguji dan menerbitkan giro.
- Penyusunan rekapitulasi seluruh pengeluaran keuangan Daerah.
- Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh
kepala Kantor Kas daerah.
- Menerima pajak dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas membuat laporan pertanggung
jawabannya kepada atasan langsung kepala Kas Daerah dan Bupati dengan
membuat laporan 1 bulan, laporan Triwulan dan laporan tahunan yang
ditujukan kepada Bagian Keuangan, Bawasda, Sekda dan Bupati ;
41
- Bahwa yang berwenang menanda tangani Giro kepala Kasda , kalau tidak
ada kepala Kasda maka yang menanda tangani adalah Plt. Kepala Kasda
yang ditunjuk oleh Bupati ;
- Bahwa prosedur dalam membuat giro adalah :
- Harus ada SPMG dan dilampiri penguji (lembaran yang mau
ditempelkan pada SPMG) dari bagian keuangan;
- Setelah itu saksi koreksi SPMG dan penguji , kalau nilai uang
berbentuk angka dan huruf sudah benar , nomor rekening
bendahara sudah ada , tanggal permintaan sudah benar baru
saksi buatkan Giro dan bukti setor dari Bank Jatim.
- Dan Giro tersebut saksi koreksi kembali, bila sudah benar saksi
valid dan diajukan Kepala Kantor Kasda untuk dimintakan
tanda tangan.
- Bila sudah ditanda tangani lalu dikirimkan ke Bank Jatim untuk
mencairkan dana dari bendahara.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf c Keputusan Mendagri No.32 tahun 1999
tentang pelaksanaan tugas pemegang Kas Daerah dalam pengurusan
keuangan Daerah bahwa Dana Alokasi Umum dikeluarkan untuk
pembayaran gaji pegawai, kebutuhan rutin lainnya jasa perkantoran yaitu
pengadaan alat-alat tulis Kantor.
- Bahwa saksi tidak tahu, surat permohonan kliring tertanggal 10 Maret 2003
yang berisi permintaan kliring uang sebesar Rp.3.000.000.000,-dari rekening
Kasda ke rekening pribadi An.Priono Hadi ;
- Bahwa bukti 7 yang berisi permintaan kliring tersebut tidak dibenarkan
karena harus melalui SPM, dan kliring ke rekening pribadi An.Priono Hadi.
- Bahwa saksi tidak membuat laporan uang sebesar Rp.3.000.000.000,- dari
rekening Kas daerah ke rekening pribadi An.Priono Hadi karena saksi
membuat laporan berdasarkan SPM.
- Bahwa semestinya uang sebesar Rp.3.000.000.000,- dari rekening Kas
Daerah tersebut harus dilaporkan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai staf bagian keuangan, namun
saksi kurang tahu terdakwa selain pegawai mempunyai usaha sambilan lain.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak mengetahui ;
9. Saksi ERWAN WIDIANTO :
42
- Bahwa saksi sebagai honorer pada staf Sub bagian anggaran pada bagian
Keuangan yang bertugas sebagai Operator Computer yang mana mengetik
surat-surat keluar, mengetik pembuatan APBD dan pak yang sudah
terkonsep ;
- Bahwa pada tahun 2002 S/d tahun 2003 Kasubag anggaran adalah Bapak
Krisanto;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kasubag Anggaran Krisanto
untuk menemani terdakwa Priono Hadi dalam mencairkan dana sebesar
Rp.2.000.000.000,- di Bank Mandiri cabang Blitar dan tidak pernah
menemani terdakwa Priono hadi pergi ke Bank ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Priono Hadi karena satu ruangan Staf
Keuangan pada Sub Bagian Anggaran dan selain kantor terdakwa tidak
mempunyai usaha sambilan lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa Priono hadi telah
menerima uang sebesarRp.200.000.000,- dari Krisanto dan tahu saya setelah
di periksa dari pihak Kejaksaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Krisanto memerintahkan
terdakwa Priono hadi untuk membuka rekening di Bank Mandiri cabang
Blitar ;
- Bahwa saksi sering melihat bahwa terdakwa Priono Hadi sering kerumah
Pak Krisanto ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah
membenarkannya;
10. Saksi BUDIONO, SE. :
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai tahun 2006.saksi sebagai Staf di Kasubag
Anggaran bagian Keuangan PEMKAB Blitar yang bertugas meneliti SPP
dari dinas bagian Kantor Pemkab Blitar dan meregister SPP dan yang
menjabat Kasubag anggaran sampai tahun 2004 adalah Pak Krisanto ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Priono Hadi sebagai staf di bagian
keuangan ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa yaitu sekitar bulan Maret 2003 saksi
pernah diperintahkan oleh Pak Krisanto untuk mengantarkan terdakwa
Priono Hadi menuju ke Bank Mandiri cabang Blitar.
- Bahwa pada waktu berangkat terdakwa membawa 1 tas dari kain warna
gelap dengan ukuran besar dan tas tersebut dalam keadaan kosong menuju
43
ke Bank Mandiri Cabang Blitar dengan kendaraan mobil yang dikemudikan
oleh saksi ;
- Bahwa setelah sampai terdakwa turun dari mobil dan masuk sendiri ke Bank
Mandiri Cabang Blitar, sedangkan saksi bersama Lilik Purwanto tidak
masuk ke dalam Bank dan hanya menunggu di dalam mobil ;
- Bahwa terdakwa Priono Hadi keluar dari Bank Mandiri Cabang Blitar
membawa 1 tas dari kain besar tersebut yang isinya kelihatan berat untuk
kemudian langsung pergi menuju kerumah Pak Krisanto yang bertempat
tinggal di Jl. Arumdalu No. 1, Kota Blitar dan setelah 10 menit terdakwa
keluar dari rumah tersebut dan sudah tidak membawa tas lagi ;
- Bahwa terdakwa Priono Hadi sendiri yang membawa tas masuk dirumah Pak
Krisanto. saksi dan lilik Purwanto tidak ikut masuk kerumah pak Krisanto
dan saksi bersama Lilik Purwanto menunggu di luar ;
- Bahwa saksi tidak ikut membawa tas karena pada waktu itu saksi tidak
disuruh membantu membawa tas yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Priono Hadi tidak cerita apa yang dibawanya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha sambilan lain selain pekerjaan
Pegawai ;
- Bahwa saksi tidak pernah meregister permintaan kliring ;
- Bahwa yang menerima SPP yang diajukan dari pihak ke-3 ;
- Bahwa setiap keluaran harus untuk pihak ke-3 ;
- Bahwa terdakwa Priono Hadi tidak termasuk pihak ke-3 ;
- Bahwa terdakwa Priono Hadi tidak ada usaha lain selain pekerjaan Kantor ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa terdakwa Priono Hadi mendapat uang
sebesar Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa tidak ada imbalan saksi mengantarkan terdakwa Priono hadi ke Bank
Mandiri Cabang Blitar ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi ikut membantu membawakan tas
karena waktu keluar dari Bank Mandiri Cabang Blitar membawa 3 tas dan saksi
ikut masuk ke rumah Krisanto ;
11. Saksi HARUN AL. ROSYID :
- Bahwa saksi sejak tanggal 28 Pebruari 2001 sampai Sekarang sebagai Staf
Kas Daerah Pemkab Blitar, sedangkan Kasi Pengeluaran pada tahun 2002
sampai tahun 2003 dijabat oleh Bu Samilah ;
- Bahwa saksi diperintah oleh Bu Samilah untuk membuat Nota Dinas
No.900/38/409/304/2003 tanggal 10 Maret 2003 sebanyak 3 rangkap yang
44
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar perihal permohonan
kliring Nomor Rekeningnya : 144-0002284005, dari Bank Jatim Cabang
Blitar ke Bank Mandiri Cabang Blitar rekening an. Priono Hadi sebesar
Rp.3.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh kasi Pengeluaran An. Kepala
Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar ;
- Bahwa saksi membuat surat nomor 900/91/409.304/2003 perihal
permohonan kliring dan atas perintah Bu Samilah ;
- Bahwa saksi membuat permohonan kliring sebanyak 2 kali karena berbeda
nomor .
- Bahwa Bu Samilah yang membuat konsep permohonan kliring dan saksi
tinggal mengetik ;
- Bahwa kalau menurut surat permohonan kliring tanggal 10 Maret 2003 dan
kapan pencairannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi di Kantor Kas Daerah Kab Blitar sudah sebanyak 3 kali
permohonan kliring dari rekening DAU Kas Daerah rekening atas nama
Pribadi yaitu :
- Yang Pertama : Surat permohonan pindah rekening tanggal
24 Juli 2002 No.900/258/409.304/2002 dari rekening DAU
No.0141011200 untuk dipindahkan kerekening
No.0142312400 An. Krisanto yang ditanda tangani oleh
Kepala Kantor Kasda Solichin Inanta sebesar
Rp.500.000.000,-
- Yang Kedua : Surat permohonan pindah rekening tanggal 29
Juli 2002 No. 900/259/409.304/2002 dari rekening DAU
No.0141011200 untuk dipindahkan ke rekening No.
0142312400 atas nama Krisanto yang ditanda tangani oleh
Kepala kantor Kasda Kab.Blitar Solichin Inanta sebesar
Rp.1.500.000.000,- .
- Yang Ketiga : Surat permohonan kliring tanggal 10 maret
2003 No.900/91/409.304/2003 dari rekening DAU
No.0141011200 untuk dipindahkan kerekening An. Priono
Hadi No. 144-0002284005 yang ditanda tangani oleh An.
Kepala kantor Kas daerah Kab.Blitar Kasi Pengeluaran
Samilah sebesar Rp.3.000.000.000,-
- Bahwa permohonan kliring /pindah Rekening dari rekening DAU Kasda
No.0141011200 ke rekening atas nama Pribadi adalah tidak diperbolehkan ;
45
- Bahwa prosedur yang benar kliring dari rekening DAU Kas Daerah harus
melalui SPM dari keuangan ke Kas Daerah baru diterbitkan giro ;
- Bahwa terdakwa tidak ada usaha sampingan lain selain Pegawai ;
- Bahwa nomor rekening milik Pemerintah Daerah Kab.Blitar yang berada di
Kantor Kas Daerah ada 7. Nomor rekening yaitu :
1 .Kas Murni : 0141000022
2 .DAU : 0141011200
3 . Gaji : 0141007266
4 .DAK : 0141005821
5 .Upah Pungut : 0141008588
6 .Penyeimbang : 0141014499
7 . Pengembalian utang Negara : 0141014488
- Bahwa Dana Alokasi Umum bersumber dari Pemerintah Pusat yang
dikeluarkan untuk kepentingan dan pembangunan Daerah ;
- Bahwa di kliring dari Bank Jatim Cabang Blitar ke Bank Mandiri Cabang
Blitar ;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa Priono Hadi disuruh atasannya
untuk mencairkan uang ke Bank Mandiri Cabang Blitar ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak mengetahui ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula pembacaan
keterangan saksi SAMILAH pada Berita Acara Penyidik tanggal 8 Januari 2008
yang diberikan dibawah sumpah di penyidikan, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003 saksi ditelpon oleh Solichin yang
meminta tolong kepada saksi untuk menyelesaikan pemindahan rekening
Kasda ke rekening Bank Mandiri atas nama Priono Hadi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di pagi hari pada
bulan Maret 2003 saksi didatangi oleh terdakwa yang mengatakan kalau
disuruh oleh Krisanto (Pj. Kabag Keuangan) untuk memindahkan dana
sebesar Rp. 3.000.000.000,- dari rekening KASDA ke rekening Krisanto,
dan ketika saksi minta surat resmi untuk memindahkan dana tersebut
terdakwa tidak dapat menunjukan surat dan beralasan rekening Krisanto
ketinggalan di rumah dan agar dimasukan ke rekening terdakwa ;
- Bahwa saksi menyuruh saudara Harun untuk mengetik surat permohonan
petunjuk ke Sekda dan setelah jadi surat tersebut saksi konsultasikan kepada
Soewati (Kepala Tata usaha KASDA), selanjutnya saksi menghadap
46
SEKDA yang waktu itu di ruang tunggu ada pak Subawi Pimpinan Bank
Jatim saksi meminta pertimbangan dan pak Subawai mengatakan kalau tidak
ada persetujuan dari Bupati tidak biasa memindahkan rekening KASDA ;
- Bahwa sewaktu menghadap SEKDA saksi sudah membawa surat yang
isinya memohon petunjuk menyangkut permohonan kliring untuk
memindahkan rekening tersebut yang akhirnya surat tersebut di acc/disetujui
oleh SEKDA ;
- Bahwa setelah surat di acc lalu saksi bawa ke ruangan KASDA, kemudian
saksi membuat surat ke Pimpinan Bank Jatim tentang Pemindahan Rekening
dan selanjutnya saksi menyuruh Harun mengirim surat tersebut, yang setelah
itu saksi tidak mengetahui kelanjutan surat tersebut apakah sudah cair atau
belum ;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bekerja di Pemkab Blitar sebagai Staf bagian Keuangan
yang mempunyai tugas :
- Menerima ( SPP ) Surat permohonan pembayaran).
- Meregister SKO ( Surat Keputusan Otorisasi )
- Melaksanakan perintah atau tugas dari Kasubag Anggaran baik
lisan maupun tertulis.
- Bahwa terdakwa tidak punya wewenang untuk mencairkan dana PEMKAB
Blitar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai rekening tabungan di Bank
Mandiri Cabang Blitar.
- Bahwa terdakwa atas perintah Pak Krisanto pada tanggal 18 Juli 2002 telah
membuka rekening tabungan di Bank Mandiri Cabang Blitar dengan nomor
rekening 1440002284005 – dengan saldo awal sebesar Rp. 50.000,- yang
diberi oleh Krisanto ;
- Bahwa terdakwa tidak berani menolak karena pak Krisanto pimpinan
terdakwa ;
- Bahwa Pak Krisanto memerintahkan terdakwa untuk membuka rekening
Bank Mandiri Cabang Blitar dan bilangnya Pak Krisanto “ Engko tak
tranfer “ ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tranfer dari mana uang tersebut ;
- Bahwa Pada hari itu juga buku tabungan rekening Bank Mandiri Cabang
Blitar terdakwa serahkan kepada Pak Krisanto ;
47
- Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2003, terdakwa dipanggil Pak Krisanto
katanya rekening terdakwa sudah ditranfer uang sebesar Rp.3.000.000.000,-
kemudian terdakwa atas perintah pak Krisanto mengecek sendirian ke Bank
Mandiri Cabang Blitar yang ternyata benar dalam rekening terdakwa sudah
masuk dana Rp.3.000.000.000,- dan saat itu juga terdakwa disuruh oleh pak
Krisanto untuk mengambil/mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Bahwa waktu itu diberitahu bahwa dana sudah ditransfer terdakwa sudah
curiga dan yang ada dalam benak terdakwa dana itu adalah uang negara ;
- Bahwa tanggal 11 Maret 2003 sekitar jam 11 siang terdakwa
mengambil/mencairkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- di Bank Mandiri
Cabang Blitar bersama Budiono dan Lilik Purwanto dengan menggunakan
kendaraan mobil dinas yang dikemudikan oleh Budiono
- Bahwa terdakwa tidak tahu pada waktu Pak Krisanto menyuruh Budiono
dan Lilik Purwanto untuk mengantarkan terdakwa ke Bank mandiri Cabang
Blitar tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Bank Mandiri cabang Blitar itu mengambil uang.
- Bahwa Budiono dan Lilik Purwanto duduk diruang tunggu Bank mandiri
Cabang Blitar.
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- belum disiapkan dan terdakwa
datang di bank mandiri Cabang Blitar antri dahulu kurang lebih selama 20
menit dan mengisi Formulir Penarikan yang telah disiapkan oleh Bank
Mandiri Cabang Blitar ;
- Bahwa terdakwa di Bantu Budiono dan Lilik Purwanto dan dibantu oleh
pihak bank memasukkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang terdiri dari
uang kertas lembaran Rp.100.000,- dan Rp.50.000,-ke dalam 2 tas kresek
warna hitam ukuran besar dan 1 tas kulit warna coklat
- Bahwa 1 Tas kulit terdakwa jinjing dengan Lilik Purwanto dan juga
terdakwa masih membawa 1 Tas kresek ukuran besar warna hitam.
Sedangkan 1 tas kresek lagi dibawa oleh Budiono untuk kemudian diantar
bertiga menuju ke rumah Pak Krisanto Jalan Arumdalu, Nomor 1 Kota
Blitar.
- Bahwa Sesampainya di rumah Pak Krisanto terdakwa bersama dengan
Budiono dan Lilik Purwanto masuk kedalam rumah Pak Krisanto,
sesampainya didepan rumah Pak Krisanto sudah menunggu di dalam ruang
tamu kemudian terdakwa bersama Budiono dan Lilik Purwanto serta Pak
Krisanto langsung menuju ke lantai atas dan sesampainya dilantai atas lalu
Pak krisanto menyuruh terdakwa untuk menaruh uang tersebut bersama
48
Budiono dan Lilik Purwanto ke dalam kamar Pak Krisanto, dan lebih selama
15 menit kemudian terdakwa bersama Budiono dan Lilik Purwanto
berpamitan untuk kembali ke Kantor.
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- Tidak dihitung oleh Pak Krisanto
yang katanya Pak Krisanto sudah percaya ;
- Bahwa katanya Pak Krisanto dana sebesar Rp.3.000.000.000,- tersebut
uangnya sendiri, namun sebenarnya terdakwa curiga Pak Krisanto kok punya
uang sebanyak itu ;
- Bahwa pada saat curiga dibenak terdakwa yang terpikir uang Negara ;
- Bahwa setelah pencairan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- sewaktu di ruang
kerja Pak Krisanto terdakwa pernah bertanya sambil bercanda kepada Pak
Krisanto, “mana bagianku” dengan maksud agar diberi imbalan kemudian
Pak Krisanto mengatakan “ gampang tak wenehi besuk “.
- Bahwa Pak Krisanto mengatakan kepada terdakwa“ Pak Pri tak wenei duwit
Rp.200.000.000,- jupuken ning nomer rekening iki terus buku rekening
serahno aku “.
- Bahwa uang pemberian Rp.200.000.000,- dari Pak Krisanto kepada
Terdakwa sebagai tali asih karena membantu Pak Krisanto, sehingga
terdakwa mendapat bagian dari Krisanto sebesar Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening
Bank Mandiri Cabang Blitar nomor rekening 144.000.3230445 dengan
perincian sebagai berikut :
a. Pada tanggal 6 Oktober 2003 terdakwa mengambil uang
sebesar Rp.100.000.000,- untuk :
- Uang Rp.75.000.000,- untuk disimpan
direkening BRI Bendosewu cabang talun
Kabupaten Blitar.
- Uang Rp. 25.000.000,- terdakwa ambil tunai
untuk dibawa ke rumah.
b. Pada tanggal 8 Oktober 2003, terdakwa mengambil
Rp.100.000.000,- untuk terdakwa belikan material dalam
rangka membangun rumah di Desa Wonorejo, Kecamatan
Talun, kabupaten Blitar.
- Bahwa Uang pemberian dari Pak Krisanto sebesar Rp.200.000.000,-
terdakwa pergunakan untuk membangun rumah dengan perincian uang
sebesar Rp.190.000.000,- untuk biaya pembayaran rumah dan ongkos
49
tukang, sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk membuat pintu dari
pagar besi;
- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- adalah tidak wajar dan
perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,-
tersebut dan sudah habis untuk membangun rumah ;
- Bahwa rekening No.144.0002284005 adalah milik terdakwa dan yang
menandatangani formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Maret 2003
untuk mencairkan uang Rp.2.000.000.000,- adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memindahbukukan dari rekening No.144.0002284005 ke
rekening No.114.0003230445 Bank Mandiri sebesar Rp.1.018.723.311 ;
- Bahwa yang melakukan dan tanda tangan pada formulir penarikan adalah
terdakwa dengan menggunakan Formulir pemindah-bukuan Bank Mandiri
tanggal 3 Juni 2003 ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penarikan dan tanda tangan penarik dalam
Formulir-formulir tersebut tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa perincian sisa uang tersebut setelah diambil Rp.2.000.000.000,- di
rekening terdakwa Bank Mandiri dengan No.rekening : 144-0002204005
tersebut oleh terdakwa dilakukan kurang lebih 14 kali pencairan dan
diserahkan kepada Bupati dengan rincian sebagai berikut :
No Tanggal Jumlah Uang
1. Tanggal 08 September 2003 Rp. 90.000.000,-
2. Tanggal 30 September 2003 Rp. 25.000.000,-
3. Tanggal 06 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
4. Tanggal 08 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
5. Tanggal 10 Oktober 2003 Rp. 50.000.000,-
6. Tanggal 14 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,-
7. Tanggal 22 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,-
8. Tanggal 30 Oktober 2003 Rp. 300.000.000,-
9. Tanggal 31 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
10. Tanggal 12 Nopember 2003 Rp. 100.000.000,-
11. Tanggal 02 Desember 2003 Rp. 25.000.000,-
12. Tanggal 09 Desembe 2003 Rp. 25.000.000,-
13. Tanggal 15 Desember 2003 Rp. 30.000.000,-
14. Tanggal 24 Desember 2003 Rp. 47.987.056,-
JUMLAH Rp. 1.042.987.056,-
50
- Bahwa Saldo dalam rekening tersebut sebesar Rp.1.018.723.311,61 dan pada
tanggal 3 Juni 2003 terdakwa mengajukan pemindahbukuan dari rekening
yang lama No.rekening 144-0002204005 ke rekening baru dengan rekening :
144.0003230445 sejumlah tersebut atas perintah Pak Krisanto ;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2003 terdakwa mengambil uang dari Bank
mandiri cabang Blitar sebesar Rp.100.000.000,- yang Rp.75.000.000,-
terdakwa simpan di rekening BRI Bendosewi Cabang Talun, Kabupaten
Blitar, Sedangkan Uang Rp.25,000.000,- terdakwa ambil tunai untuk dibawa
ke rumah ;
- Bahwa benar Formulir transfer ini terdakwa gunakan untuk mentransfer
uang sebesarRp. 75.000.000,- ke BRI Bendosewu ;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2003 terdakwa mengambil uang sebesar
Rp.100.000.000,- dari Bank Mandiri untuk terdakwa belikan material untuk
membangun rumah di Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang mentranfer dana sebesar
Rp.3.000.000.000,- ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri Cabang
Blitar pada tanggal 11 Maret 2003 tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha sampingan lain selain kantor ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan
barang bukti berupa :
1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tunai sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan nomor rekening 144-
0002284005 an. Priono Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar
tertanggal 11 Maret 2003 ;
1 (satu) fotocopy formulir pemindah-bukuan dana sebesar Rp.
1.018.723.311,61 (satu milyar delapan belas juta tujuh ratus dua
puluh tiga ribu tiga ratus sebelas enam puluh satu sen rupiah) dari
rekening 144-0002284005 ke rekening yang baru nomor 144-
0003230445 pada Bank Mandiri Cabang Blitar ;
14 (empat belas) lembar fotocopy slip penarikan tunai di Bank
Mandiri Cabang Blitar atas permintaan Sdr. Priono Hadi nomor
rekening 144-0003230445 mulai tanggal 8 September 2003 sampai
dengan tanggal 24 Desember 2003 berjumlah Rp. 1.042.987.056
(satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus delkapan puluh
tujuh ribu lima puluh enam rupiah) ;
51
1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer an. Pengirim. Priono Hadi
dari Bank Mandiri untuk Priono Hadi pada BRI unit Bendosewu
Blitar nomor rekening 33-21-7650 tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1
(satu) lembar fotocopy slip penarikan tunia sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi
tertanggal 3 April 2004 ;
7 (tujuh) lembar fotocopy slip penarikan dari BRI Unit Bendosewu
nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi ;
1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kantor Kas Daerah PEMKAB Blitar
nomor 900/38/409.304/2003 perihal permohonan Kliring yang
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang
ditandatangani oleh Soewati Plt. Kepala Kantor Kas Daerah
Kabupaten Blitar tertanggal 10 Maret 2003 ;
2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kantor Kas Daerah Kabupaten
Blitar nomor 900/91/409.304/2003 perihal Permohonan Kliring yang
ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar yang
ditandatangani oleh Samilah Kasi Pengeluaran an. Kepala Kantor
Kas Daerah Kabupaten Blitar tertanggal 10 Maret 2003 ;
1 (satu) bendel fotocopy Surat lalu lintas Giro dari Bank Jatim
Cabang Blitar permintaan pemegang rekening PEMDA TK.II
KABUPATEN JL. S. SUPRIJADI 17 BLITAR untuk dana sejumlah
Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui kliring kepada Bank
Mandiri rekening nomor 0002284005 a,n, Sdr. Priyono Hadi
tertanggal 11 Maret 2003 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling
bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa
serta barang bukti yang dihadapkan ke persidangan, maka Majelis Hakim
memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 18 Juli 2002 terdakwa diperintahkan oleh saksi
Krisanto untuk membuka rekening di Bank Mandiri dan saksi Krisanto
menyatakan akan ditransfer, lalu terdakwa diberi uang Rp. 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) dan dengan uang tersebut terdakwa membuka
rekening di Bank Mandiri Cabang Blitar dengan nomor rekening 144-
0002284005 atas nama terdakwa ;
Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003 saksi Samilah didatangi oleh
terdakwa yang mengatakan kalau disuruh oleh saksi Krisanto (Pj. Kabag
Keuangan) dengan maksud untuk meminta memindahkan dana sebesar
52
Rp. 3.000.000.000,- dari rekening KASDA ke rekening Krisanto, dan
ketika saksi Samilah minta surat resmi untuk memindahkan dana tersebut
terdakwa tidak dapat menunjukan surat dan beralasan rekening saksi
Krisanto ketinggalan di rumah dan agar dimasukan ke rekening
terdakwa, kemudian saksi menyuruh saksi Harun Al Rosyid untuk
mengetik surat permohonan petunjuk ke Sekda dan setelah jadi surat
tersebut saksi Samilah konsultasikan kepada saksi M. Soewati (Kepala
Tata Usaha KASDA) dan surat nota dinas tersebut ditandatangani oleh
saksi M. Soewati dan setelah itu saksi Samilah menghadap SEKDA
dengan membawa surat yang isinya menyangkut permohonan kliring
untuk memindahkan rekening tersebut yang akhirnya surat tersebut di
acc/disetujui oleh saksi Soebiantoro selaku SEKDA Kabupaten Blitar
yang selanjutnya saksi Samilah membuat surat ke Pimpinan Bank Jatim
tentang Pemindahan Rekening dan menyuruh saksi Harun Al Rosyid
mengirim surat ke Bank Jatim Cabang Blitar dan diterima oleh saksi
Supayitno selaku Staf pelayanan Nasabah, kemudian saksi Suprayitno
melakukan proses kliring sesuai surat permohonan kliring yang dibuat
dan ditandatangani oleh saksi Samilah, yaitu pemindahan dana sebesar
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) milik Kasda Kabupaten Blitar
dengan Nomor Rekening 0141011200 untuk menyimpan anggaran DAU
(Dana Alokasi Umum) di Bank Jatim Kabupaten Blitar ditransfer/kliring
ke Bank Mandiri Cabang Blitar ke rekening nomor 144-0002284005 atas
nama Priono Hadi (terdakwa) ;
Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003 terdakwa dipanggil oleh saksi
Krisanto yang memberitahukan kalau rekening terdakwa tersebut telah
ditransfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kemudian
terdakwa sendirian mengecek di Bank Mandiri Cabang Blitar yang
ternyata dana tersebut sudah ada, kemudian atas perintah saksi Krisanto
sekitar jam 11 siang terdakwa mengambil/mencairkan uang sebesar
Rp.2.000.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Blitar bersama saksi
Budiono dan saksi Lilik Purwanto dengan menggunakan kendaraan
mobil dinas yang dikemudikan oleh saksi Budiono;
Bahwa kurang lebih selama 20 menit dan mengisi Formulir Penarikan
yang telah disiapkan oleh Bank Mandiri Cabang Blitar terdakwa telah
mencairkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang
terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.
50.000,- (lima ribu rupiah) yang dimasukan dan dibawa dalam tas untuk
53
kemudian diantar bertiga menuju ke rumah Pak Krisanto Jalan
Arumdalu, Nomor 1 Kota Blitar;
Bahwa setelah keluar dari rumah Krisanto tersebut terdakwa sudah tidak
membawa lagi tas yang berisi uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) tersebut dan setelah itu terdakwa bersama saksi Budiono dan
saksi Lilik Purwanto kembali ke Kantor ;
Bahwa pada waktu saksi Krisanto memberitahukan kalau rekening sudah
ditransfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebenarnya terdakwa
curiga dan dibenak terdakwa yang terpikir uang negara ;
Bahwa sekembali mengantar uang di rumah saksi Krisanto, yaitu
sewaktu di kantor terdakwa meminta bagian uang dengan maksud agar
diberi imbalan oleh saksi Krisanto dan kemudian saksi Krisanto
mengatakan “ gampang tak wenehi besuk “ (gambang diberi besuk) ;
Bahwa atas sisa dana yang diambil tersebut pada tanggal 3 Juni 2003
terdakwa memindah-bukukan dari rekening No.144.0002284005 ke
rekening No.114.0003230445 pada Bank Mandiri Cabang Blitar sebesar
Rp.1.018.723.311 ;
Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Krisanto mengatakan
kalau terdakwa diberi bagian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) yang diambil dari rekening tersebut ;
Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut
dari rekening Bank Mandiri Cabang Blitar nomor rekening
144.000.3230445 dengan perincian sebagai berikut :
a. Pada tanggal 6 Oktober 2003 terdakwa mengambil uang
sebesar Rp.100.000.000,- untuk :
- Uang Rp.75.000.000,- untuk disimpan direkening
BRI Bendosewu cabang talun Kabupaten Blitar.
- Uang Rp. 25.000.000,- terdakwa ambil tunai untuk
dibawa ke rumah.
b. Pada tanggal 8 Oktober 2003, terdakwa
mengambil Rp.100.000.000,- untuk terdakwa belikan
material dalam rangka membangun rumah di Desa
Wonorejo, Kecamatan Talun, kabupaten Blitar.
Bahwa Uang pemberian dari saksi Krisanto sebesar Rp.200.000.000,-
tersebut telah habis yang oleh terdakwa pergunakan untuk membangun
rumah dengan perincian uang sebesar Rp.190.000.000,- untuk biaya
54
pembayaran rumah dan ongkos tukang, sedangkan uang sebesar
Rp.10.000.000,- untuk membuat pintu dari pagar besi;
Bahwa perincian sisa uang setelah diambil Rp.2.000.000.000,- di
rekening terdakwa Bank Mandiri pada rekening : 144-0002204005
tersebut oleh terdakwa dilakukan pencairan kurang lebih 14 kali
pencairan, sebagai berikut :
No Tanggal Jumlah Uang
1. Tanggal 08 September 2003 Rp. 90.000.000,-
2. Tanggal 30 September 2003 Rp. 25.000.000,-
3. Tanggal 06 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
4. Tanggal 08 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
5. Tanggal 10 Oktober 2003 Rp. 50.000.000,-
6. Tanggal 14 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,-
7. Tanggal 22 Oktober 2003 Rp. 25.000.000,-
8. Tanggal 30 Oktober 2003 Rp. 300.000.000,-
9. Tanggal 31 Oktober 2003 Rp. 100.000.000,-
10. Tanggal 12 Nopember 2003 Rp. 100.000.000,-
11. Tanggal 02 Desember 2003 Rp. 25.000.000,-
12. Tanggal 09 Desembe 2003 Rp. 25.000.000,-
13. Tanggal 15 Desember 2003 Rp. 30.000.000,-
14. Tanggal 24 Desember 2003 Rp. 47.987.056,-
JUMLAH Rp. 1.042.987.056,-
Bahwa terdakwa bekerja di Pemkab Blitar sebagai Staf bagian Keuangan
yang mempunyai tugas :
- Menerima ( SPP ) Surat permohonan pembayaran).
- Meregister SKO ( Surat Keputusan Otorisasi )
- Melaksanakan perintah atau tugas dari Kasubag Anggaran baik
lisan maupun tertulis
dan terdakwa tidak punya wewenang untuk mencairkan dana PEMKAB
Blitar dan terdakwa bukan Pihak Ketiga sebagai rekanan PEMKAB
Blitar ;
Bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang tersimpan Bank Jatim dengan
nomor rekening 0141011200 bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat
yang dikeluarkan untuk pembayaran Gaji Pegawai, Kebutuhan-
55
kebutuhan rutin lainnya jasa perkantoran yaitu Pengadaan alat-alat tulis
Kantor ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidaritas
yaitu Dakwaan Kesatu Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
dakwaaan Subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, atau dakwaan Kedua
Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Pasal 56 Ke-2 KUHP ;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
secara Alternatif Subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan
mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu perbuatan terdakwa
seabagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal
55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :
1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri
Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
56
4. Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang
Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;
Unsur ke- 1 : “Setiap Orang”.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam
bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”, Penerbit CV.
Mandar Maju Bandung tahun 2001 hal. 52-53, disebutkan istilah yang lazim
dalam perundang-undangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barang siapa
atau salinan dari “Hij die” (teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap orang
atau Barang siapa adalah orang atau orang-orang yang apabila orang atau orang-
orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maka orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau si pembuat
dari delik tersebut.
Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya
“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit
Sinar Grafika Jakarta tahun 2005, hal. 27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat
(1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai
Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana
korupsi yang dimaksud. Oleh karena sesuai dengan apa yang dimaksud dengan
“setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang
terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan dan/atau
korporasi.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa PRIONO
HADI telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan
Penuntut Umum, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang
didakwa melakukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
berpendapat unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi.
Unsur ke- 2 : “Dengan Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan
Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.
Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur
(elemen) yang masing-masing saling berkaitan (berhubungan). Dimana yang
57
dimaksud dengan secara melawan hukum dalam rumusan delik ini berdasarkan
penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti
formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Oleh karena itu perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis)
dan/atau rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial. Walaupun sifat
melawan materiil dalam fungsi yang positif telah ada putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 003/P.UU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga yang masih berlaku hanya sifat
melawan hukum dalam arti formil, yang pada hakekatnya sifat melawan hukum
secara materiil sudah melekat pada sifat melawan hukum formil sebagai
perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji. Demikian pula revisi maupun
perubahan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini belum ada ;
Menimbang, bahwa dari fakta yang teruangkap di persidangan, maka
unsur kedua ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Samilah (Kasi Pengeluaran
KASDA Blitar), saksi M. Soewati (Kepala Tata Usaha KASDA Blitar),
Saksi Soebiantoro (SEKDA Blitar), saksi Harun Al Rosyid dan saksi
Suprayitno, SE serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Dinas dari
Kantor Kas Daerah PEMKAB Blitar nomor 900/38/409.304/2003 perihal
permohonan Kliring yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
Blitar yang ditandatangani oleh Soewati Plt. Kepala Kantor Kas Daerah
Kabupaten Blitar tertanggal 10 Maret 2003, 2 (dua) lembar fotocopy surat
dari Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar nomor 900/91/409.304/2003
perihal Permohonan Kliring yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim
Cabang Blitar yang ditandatangani oleh Samilah Kasi Pengeluaran an.
Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar tertanggal 10 Maret 20031 dan
(satu) bendel fotocopy Surat lalu lintas Giro dari Bank jatim Cabang Blitar
permintaan pemegang rekening PEMDA TK.II KABUPATEN JL. S.
SUPRIJADI 17 BLITAR untuk dana sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga
58
milyar rupiah) melalui kliring kepada Bank Mandiri Sdr. Priyono Hadi
rekening 0002284005 tertanggal 11 Maret 2003 yang saling bersesuaian
diperoleh fakta maupun petunjuk bahwa pada tanggal 10 Februari 2003
saksi Samilah telah membuat surat Nota Dinas dari Kantor Kas Daerah
PEMKAB Blitar nomor 900/38/409.304/2003 perihal permohonan Kliring
yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang
ditandatangani oleh saksi M. Soewati dan setelah di acc/disetujui oleh saksi
Subiantoro kemudian sebagai tindak lanjut surat tersebut saksi Samilah
membuat dan menandatangani surat nomor 900/91/409.304/2003 perihal
Permohonan Kliring yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang
Blitar, kemudian setelah surat tersebut jadi saksi Samilah memerintahkan
saksi Harun Al Rosyid mengirin ke Bank Jatim Cabang Blitar dan diterima
oleh saksi Suprayitno SE untuk kemudian oleh saksi Suprayitno diproses
kliring sesuai permohonan dalam surat tersebut, yaitu transfer dana sebesar
Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah ) dari rekening nomor 0141011200
pada Bank Jatim Cabang Blitar yang merupakan rekening Kas Daerah
Kabupaten Blitar yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten
Blitar ke rekening nomor 144-0002284005 atas nama terdakwa pada Bank
Mandiri Cabang Blitar, dan proses kliring tersebut telah berhasil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi krisanto yang bersesuaian dengan
keterangan terdakwa telah terbukti pada tanggal 11 Maret 2003 terdakwa
atas perintah saksi Krisanto telah mengecek adanya transfer dana ke
rekening terdakwa di bank Mandiri cabang Blitar sejumlah Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa
ia telah curiga bahwa dana yang ditransfer tersebut adalah uang negara dan
berdasarkan keterangan saksi-saksi Krisanto, Lilik Purwanto, Budiono dan
terdakwa serta bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tunai
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan nomor rekening
144-0002284005 an. Priono Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar
tertanggal 11 Maret 2003 telah terbukti pula pada hari itu juga terdakwa
dengan diantar saksi Lilik Purwanto dan saksi Budiono dengan mengendarai
mobil dinas pergi ke Bank Mandiri Cabang Blitar yang sesampainya di sana
terdakwa telah mencairkan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) dari rekening nomor 144-0002284005 atas nama terdakwa yang
sebelumnya ditransfer dari rekening nomor 0141011200 pada Bank Jatim
Cabang Blitar yang merupakan rekening Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Blitar, kemudian uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar
59
rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp.
50.000,- (lima puluh ribu) dimasukan kedalam tas yang untuk selanjutnya
dibawa ke rumah Krisanto di Jl. Alum Dalu No.1 Kota Blitar untuk
diserahkan kepada saksi Krisanto ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi krisanto dan keterangan terdakwa yang
bersesuaian dengan bukti berupa 1 (satu) fotocopy formulir pemindah-
bukuan dana sebesar Rp. 1.018.723.311,61 (satu milyar delapan belas juta
tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas enam puluh satu sen rupiah)
dan bukti 14 (empat belas) lembar fotocopy slip penarikan tunai di Bank
Mandiri Cabang Blitar atas permintaan Sdr. Priono Hadi nomor rekening
144-0003230445 telah terbukti bahwa atas sisa dana Rp. 3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) yang dicairkan terdakwal tersebut ternyata pada tanggal
3 Juni 2003 oleh terdakwa dipindah-bukukan dari rekening
No.144.0002284005 ke rekening No.114.0003230445 atas nama terdakwa
pada Bank Mandiri Cabang Blitar sebesar Rp.1.018.723.311, kemudian atas
rekening nomor 114.0003230445 mulai tanggal 8 September 2003 sampai
dengan tanggal 24 Desember 2003 oleh terdakwa telah dilakukan
penarikan/pencairan sebanyak 14 kali sehingga dana yang dicairkan
berjumlah Rp. 1.042.987.056 (satu milyar empat puluh dua juta sembilan
ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Krisanto dan keterangan
terdakwa serta bukti berupa1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer atas
nama Pengirim. Priono Hadi dari Bank Mandiri untuk Priono Hadi pada
BRI unit Bendosewu Blitar nomor rekening 33-21-7650 tertanggal 10
Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tunia sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi
tertanggal 3 April 2004 sertabukti 7 (tujuh) lembar fotocopy slip penarikan
dari BRI Unit Bendosewu nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi
telah terbukti pula bahwa sisa dana sebesar Rp. 1.042.987.056 (satu milyar
empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh
enam rupiah) untuk sejumlah Rp. 842.987.065 (delapan ratus empat puluh
dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah)
oleh terdakwa telah diserahkan kepada saksi Krisanto, sedangkan dana
sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditarik ataupun
ditransfer pada tanggal 6 Oktober 2003 dan tanggal 8 Oktober 2003 sesuai
dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Krisanto yang atas
permintaan terdakwa pada waktu setelah menyerahkan dana Rp.
60
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah habis dipakai oleh
terdakwa untuk membangun rumah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ataupun petunjuk
sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa telah menerima uang
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditarik/dicairkan oleh
terdakwa dari rekening terdakwa di bank Mandiri Cabang Blitar yang dananya
ditransfer atau dicliring dari rekening nomor 0141011200 pada Bank Jatim
Cabang Blitar yang merupakan rekening Kas Daerah Kabupaten Blitar yang
merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar berdasarkan surat
nomor 900/38/409.304/2003 dan surat nomor 900/91/409.304/2003 perihal
Permohonan Kliring yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar
yang dibuat oleh saksi Samilah selaku Kasi Pengeluaran Kas daerah Kabupaten
Blitar yang mendapat persetujuan atau acc dari saksi Subiantoro selaku SEKDA
Kabupaten Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 78 ayat (1)
dinyatakan : “Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai
dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”,
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Daerah dalam pasal 4 dinyatakan :”Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan
dan kepatutan”, kemudian dalam pasal 10 ayat (3) ditentukan bahwa setiap
pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut. Demikian pula dalam pasal 27 ayat (1)
menyatakan : “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih “ ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor
104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dalam pasal 1 angka 3 menyatakan:
” Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi”, lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (1) dinyatakan :” Dana Alokasi
Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-
61
Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi”.
Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan
pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan
perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pasal 49 ayat (5)
dinyatakan : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, kemudian
dalam pasal 55 ayat (1) juga dinyatakan ; “Pengguna Anggaran dilarang
melakukan tindakan yang mengekibatkan beban APBD jika dana untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia” dan
dalam ayat (2) dinyatakan : “Pengguna Anggaran dilarang melakukan
pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada
yang ditetapkan”.
Menimbang, bahwa berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2003 bahwa
setiap pengeluaran harus didukung bukti pendukung selain kuitansi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut
di atas dapat disimpulkan :
- bahwa penggunaan anggaran harus cukup atau tersedia dananya dan
sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan ;
- bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti-bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatutan ;
- bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran ;
- Dana Alokasi Umum digunakan untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;.
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi :
Soebiantoro, Krisanto, Lilik Purwanto, Kadmiarsih, Solichin Inanta dan Lidya
Nina Dwi Rahayu serta ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah,
62
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa prosedur untuk mengajukan
angaran harus mengajukan Nota Dinas dari pengguna anggaran (unit kerja) yang
ditujukan kepada SEKDA yang setelah sesuai dengan SKO (Surat Keputusan
Otorisasi), maka pengguna anggaran mengajukan SPP ke Sub Bagian Anggaran,
kemudian SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan dilampiri SKO dikirim
ke Sub Bagian Perbendaharaan untuk deregister dan dibuatkan SPMG (Surat
Perintah Membayar Giro) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang setelah
ditandatangani oleh Kabag Keuangan kemudian dibawa ke Kasda, dan setelah
SPMG dengan dilampiri lembar penguji dari bagian keuangan diteliti yang
ternyata angka sesuai huruf, nomor bendahara sudah ada dan tanggal permintaan
benar maka dibuatkan Giro yang diajukan ke Kepala Kasda untuk
ditandatangani, kemudian dikirim ke Bank Jatim untuk dicairkan ;
Menimbang, bahwa pengajuan kliring yang dibuat dan ditandatangani
oleh saksi Samilah, yaitu pemindahan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) milik Kasda Kabupaten Blitar dari Rekening nomor 0141011200
di Bank Jatim Cabang Blitar ditransfer/kliring ke Bank Mandiri Cabang Blitar
ke rekening nomor 144-0002284005 atas nama Priono Hadi (terdakwa)
sebagaimana dipertimbangan di atas ternyata tidak dilakukan sesuai dengan
prosedur tersebut, dimana berdasarkan keterangan saksi Budiono, SE. staf pada
Kasubbag Anggara yang bertugas meneliti dan meregister SPP ternyata tidak
pernah meregister permintaan kliring dan berdasarkan saksi Kadmiasih selaku
Kasubag Perbendaharaan PEMKAB Blitar tidak pernah menerima dan meneliti
SPP dan SPMG tentang pengajuan kliring tersebut. Demikian pula dalam fakta
di persidangan tidak terdapat dokumen-dokumen (bukti-bukti pendukung)
seperti SKO, SPMG maupun SPP yang menyertai atau mendukung surat
permohonan kliring hingga dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
milik Kasda Kabupaten Blitar dari Rekening nomor 0141011200 di Bank Jatim
Cabang Blitar dapat ditransfer/dicliring ke rekening pribadi terdakwa di Bank
Mandiri Cabang Blitar tersebut yang pada akhirnya oleh terdakwa dapat
dicairkan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Soebiantoro,
Krisanto dan Solichin Inanta bahwa kliring tersebut tidak dilengkapi dengan
persyaratan seperti SKO, SPP, SPMG sehingga tidak memenuhi prosedur;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana
terbukti fakta di persidangan bahwa Rekening nomor 0141011200 di Bank Jatim
Cabang Blitar yang ditransfer/kliring ke Bank Mandiri Cabang Blitar ke
63
rekening nomor 144-0002284005 atas nama Priono Hadi (terdakwa) merupakan
Dana Alokasi Umum dikeluarkan atau digunakan untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dan hal ini
bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Kadmiarsih, M. Suwati, Solichin
Inanta maupun Widya Nina Dwi Rahayu bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)
dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai, kebutuhan rutin lainnya maupun jasa
perkantoran seperti pengadaan alat-alat tulis kantor ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu persesuaian
keterangan saksi-saksi Krisanto, Lilik Nugroho, Budiono dan terdakwa dana
sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 11
Maret 2003 oleh terdakwa telah diserahkan kepada saksi Krisanto dan sisanya
sebesar Rp. 842.987.065 (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus
delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) oleh terdakwa telah
diserahkan kepada saksi Krisanto, sedangkan dana sebesar Rp.200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) yang ditarik ataupun ditransfer pada tanggal 6 Oktober 2003
dan tanggal 8 Oktober 2003 telah habis dipakai terdakwa tersebut sebagaimana
dipertimbangkan di atas adalah merupakan dana yang diambil/dikeluarkan dari
Kas Daerah Kabupaten Blitar yang berasal dari Dana Alokasi Umum PEMKAB
Blitar yang seharusnya dana Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tersebut
digunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Blitar bukan untuk pribadi terdakwa maupun saksi Krisanto ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa adalah
staf pada bagian keuangan PEMKAB Blitar yang tidak mempunyai kewenangan
untuk mencairkan dana PEMKAB Blitar dan terdakwa bukan merupakan pihak
ke-3 sebagai rekanan Pemkab Blitar untuk menerima pencairan anggaran dari
Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga pengeluaran dana atau uang tersebut
tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengajuan dan pencairan anggaran pada
Dana Alokasi Umum tersebut yang tanpa disertai bukti-bukti pendukung lainnya
atau dilakukan tidak sesuai prosedur yang semestinya, sehingga tindakan
terdakwa yang mencairkan dan menyerahkan dana/uang sebesar
Rp. 2.842.987.065 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan
ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) kepada saksi Krisanto
maupun tindakan terdakwa yang mencairkan dan menikmati dana/uang sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan pasal 29 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104
Tahun 2000 pasal 1 angka 3, Pasal 15 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor
64
105 tahun 2000 pasal 4, pasal 10 ayat (3) dan pasal 27 (1) jo Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 49 ayat (5) dan 55 ayat (1) (2) ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu
perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dengan perbuatan tersebut dapat
bertambah harta-hartanya atau kekayaannya, baik dapat berupa barang-barang
atau keuangan. Sedang yang diperkaya ini adalah orang yang bersangkutan
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bersifat alternatif, maksudnya
apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan yang ada sebagaimana dipertimbangkan di atas
terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar tersebut
sehingga mengakibatkan harta-harta kekayaan pribadi terdakwa menjadi
bertambah Rp. 200.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang menurut
keterangan terdakwa diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula maka akibat
dari perbuatan terdakwa yang mencairkan dan menyerahkan uang sebesar
Rp. 2.842.987.065 (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan
ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) yang berasal dari Dana
Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar yang bertentangan dengan peraturan
tersebut mengakibatkan telah bertambah hartanya atau kekayaannya karena
perolehan keuntungan dari penerimaan uang yang berasal dari Dana Alokasi
Umum (DAU) Kabupaten Blitar untuk saksi Krisanto sebesarRp. 2.842.987.065
(dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu enam puluh lima rupiah) dan menurut keterangan saksi Krisanto uang
tersebut semuanya diserahkan kepada Bupati Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tindakan
terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada tersebut telah
mengakibatkan bertambahnya kekayaan orang lain, yaitu saksi Krisanto atau
Bupati Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap
alasan penasihat hukum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa yang
membuka rekening dan mencairkan dana tersebut karena menjalankan perintah
atasan dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa
terima dan nikmati untuk membangun rumah adalah sebagai upah/jasa dimintai
tolong oleh saksi Krisanto sehingga pada diri terdakwa tidak ada niatan untuk
65
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi hal tersebut menurut
Majelis bertentangan dengan keterangan saksi Krisanto yang menerangkan
bahwa terdakwa dapat menolak permintaan tolong saksi Krisanto untuk
membuka rekening dan berdasarkan fakta di persidangan terdakwa pada waktu
ditransfer sudah curiga kalau dana tersebut berasal dari uang negara dan justru
terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi Krisanto atas
jasa terdakwa yang telah mencairkan dana sebagaimana dipertimbangkan di atas
dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa penerimaan uang sebesar
Rp.200.000.000,- adalah tidak wajar dan perbuatan yang terdakwa lakukan
tersebut adalah salah dan menurut hemat Majelis bahwa upah/jasa terdakwa
yang hanya melakukan tindakan membuka rekening, melakukan
penarikan/pencairan rekening serta menyerahkan kepada saksi Krisanto dengan
imbalan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah sesuatu yang
tidak patut (pantas) dengan imbalan sebesar uang tersebut. Demikian pula
perintah saksi Krisanto tersebut diluar tugas maupun kewenangan terdakwa
selaku staf Bagian Keuangan dan terdakwa dapat untuk menolaknya. sehingga
perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan harapan (niat) akan mendapatkan
bagian dari transfer maupun penarikan-penarikan dana yang berasal dari Dana
Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar, dan oleh karena itu berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum
terdakwa dan alasan tersebut patut dinyatakan untuk ditolak ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan
di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi ;
Unsur ke- 3 : “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian
Negara”.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan
negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau
berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan
negara” sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan
atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan
segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan,
pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat
ataupun di daerah.
66
Menimbang, bahwa arti “dapat” dalam dalam unsur ke – 3 ini haruslah
diartikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara
dengan tanpa dirinci dan menyebut bentuk dan jumlah kerugian negera tertentu
sebagaimana halnya tindak pidana materiil (Drs. Adami Chazawi, SH dalam
bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia hal. 45).
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembuktian unsur
ke-2 yang telah dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas bahwa
akibat perbuatan terdakwa yang telah mencairkan dana yang seluruhnya
berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut bertentangan dengan
peraturan-perauran yang ada adalah dana atau uang yang berasal dari rekening
nomor 0141011200 milik Kasda Kabupaten Blitar di Bank Jatim Cabang Blitar
yang ditransfer/dicliring ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri Cabang
Blitar yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar dan
berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun
2000 bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN
hal ini sesuai dengan keterangan saksi Solichin Inanta dan saksi Harun Al
Rasyid yang menerangkan bahwa DAU berasal dari Pemerintah Pusat.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka uang
sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang telah dicairkan oleh
terdakwa tersebut berasal Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar yang
bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
akibat perbuatan terdakwa tersebut besarnya dana yang tersimpan rekening
nomor 0141011200 di bank Jatim Cabang Blitar yang merupakan Dana Alokasi
Umum untuk penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten Blitar telah berkurang
Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga negara yang dalam hal ini
PEMKAB Blitar telah mengalami kerugian keuangan sebesar
Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat hukum terdakwa dalam
pembelaaannya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara karena pembukaan rekening adalah atas
perintah saksi Krisanto selaku atasan terdakwa dan penggunaan uang sebesar Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan upah/jasa yang diberikan oleh
saksi Krisanto kepada terdakwa menurut hemat Majelis alasan tersebut adalah
sama seperti alasan yang dikemukakan dalam alasan dalam unsur ke-2 diatas
dan dinyatakan ditolak, maka alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa
dalam unsur ini harus dinyatakan ditolak pula ;
67
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di
atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dakwaan Kesatu Primair ini
telah terpenuhi ;
Unsur ke- 4 : “Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang
Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta
Melakukan “.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang yang melakukan”
adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau
elemen dari peristiwa pidana, dan yang dimakud dengan “yang menyuruh
lakukan” artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan
tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan arti “turut melakukan” dalam arti kata
“bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya ada dua orang ialah orang yang
melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
pidana itu. ( R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal 62 –
63) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di
persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
menimbang, bahwa syarat adanya turut serta (medeplegen) dalam pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, terdiri dari :
1. adanya kerjasama secara sadar, yaitu adanya kesadaran bersama ini tidak
berarti ada permufakatan terlebih dulu, cukup apabila ada pengertian
antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai
hasil yang sama.
2. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yaitu perbuatan yang langsung
menimbulkan selesainya delik ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu sesuai
keterangan saksi Krisanto dan terdakwa bahwa oleh karena adanya perintah
saksi Soebiantoro selaku Sekda maka saksi Krisanto pada tanggal 18 Juli 2002
meminta tolong dengan memerintahkan terdakwa untuk membuka rekening
dengan nomor di bank Mandiri Cabang Blitar. Dan sesuai dengan apa yang
telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke-2 di atas bahwa kemudian
pada tanggal 10 Maret 2003 saksi Samilah membuat surat permohonan kliring
dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari rekening nomor
0141011200 di Bank Jatim Cabang Blitar ke rekening nomor 144-0002284005
atas nama terdakwa di Bank Mandiri Cabang Blitar dan atas persetujuan saksi
Soebiantoro selaku SEKDA maka saksi Samilah langsung membuat dan
68
mendatangani serta mengirimkan surat permohonan Kliring ke Pimpinan Bank
Jatim Cabang Blitar dan kliring tersebut diproses, kemudian keesokan harinya
yaitu pada tanggal 11 Maret 2003 terdakwa diberitahu oleh saksi Krisanto kalau
rekening terdakwa di Bank Mandiri tersebut sudah ditransfer dana sebesar Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang saat itu terdakwa sudah curiga bahwa
dana yang di transfer adalah uang Negara namun terdakwa siang hari itu juga
tetap mencairkan dana dalam rekening itu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) dan atas sisa dana tersebut sebesar Rp.1.018.723.311 pada
tanggal 3 Juni 2003 oleh terdakwa telah dipindah-bukukan dari rekening
No.144.0002284005 ke rekening No.114.0003230445 atas nama terdakwa pada
Bank Mandiri Cabang Blitar dan selanjutnya atas permintaan saksi Krisanto
terdakwa telah beberapa kali mencirkan sisa dana tersebut dari rekening nomor
114.0003230445 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat
rangkaian perbuatan yang saling disadari dari saksi Samilah, saksi Soebiantoro
maupun saksi Krisanto dengan maksud untuk memindahkan atau
mentransfer/cliring dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar yang disimpan di
rekening nomor 0141011200 Bank Jatim Cabang Blitar ke rekening nomor 144-
0002284005 di Bank Mandiri Cabang Blitar yang telah dibuka oleh terdakwa
atas permintaan saksi Krisanto ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terdakwa
telah berperan aktif dengan melakukan perbuatan-perbuatan mulai dari
membuka rekening dan memindah-bukukan rekening tersebut di Bank Mandiri
Cabang Blitar serta beberapa kali (14 kali) melakukan penarikan/pencairan dana
dari rekening-rekening tersebut sehingga dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) sebagai Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar oleh
terdakwa telah berhasil diambil dan perbuatan tersebut telah selesai yang pada
akhirnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Krisanto yang bahkan dari dana
tersebut terdakwa telah meminta dan menikmati sebesar Rp. 200.000.000,-
untuk keperluan pribadinya, sehingga hal ini terdakwa telah melaksanakan
perbuatan fisik yang membuat perbuatan (delik) tersebut telah selesai.
Demikian pula saksi Krisannto juga berperan dengan melakukan perbuatan-
perbuatan menyuruh terdakwa untuk membuka rekening, mencairkan dana serta
menerima uang dari dana yang telah ditarik atau dicairkan terdakwa tersebut
dan oleh karena itu diantara saksi Krisanto dengan terdakwa ada saling
kesadaran untuk bekerjasama guna mencairkan dan menguasai dana yang
69
berasal dari Dana Alakasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar dan atas pencairan
dana tersebut berdasarkan kesepakatan antara saksi Krisanto dan terdakwa maka
terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bukan
sebagai pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran atau pihak ketiga
sebagai rekanan pemerintah Kabupaten Blitar. Akan tetapi berdasarkan
pertimbangan di atas bahwa terdakwa yang telah melakukan penarikan-
penarikan (pencairan) dan juga telah meminta dan menerima dana/uang yang
berasal dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Blitar, sehingga
tidaklah mungkin terdakwa dapat melakukan pencairan/penarikan dan menerima
dana/uang dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Blitar tersebut
tanpa keterlibatan atau keterkaitan dengan orang-orang yang mempunyai
kewenangan untuk memproses pencairan dana yang tersedia dalam anggaran
Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab. Blitar, yaitu SEKDA Blitar yang
berwenang mengelola anggaran dan Kabag Keuangan Pemkab Blitar maupun
orang-orang yang mempunyai kewenangan di Kantor Kas Daerah kabupaten
Blitar seperti saksi M. Soewati selaku Plt. Kepala Kasda dan saksi Samilah
selaku Kasi Pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
tidak sependapat dengan alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang
menyatakan bahwa terdakwa hanya sebagai korban dari kebijakan/keputusan
yang salah/keliru dari atasannya dan yang bertanggung jawab adalah yang
mengambil kebijakan, sehingga alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut
harus ditolak ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis
berpendapat unsur ke-5 “turut serta melakukan “ dalam dakwaan primair ini
telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di
atas, maka semua unsur dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, dan karenanya
Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan Kesatu Primair karena telah
memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum
terdakwa dalam pembelaan (pleidoi) dan Majelis juga tidak sependapat dengan
70
Penuntut Umum dalam tuntutannya yang menyatakan bahwa terdakwa PRIONO
HADI bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan Kedua Primair ;
Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasaan Penasihat Hukum
terdakwa selebihnya dalam pembelaannya (pleidoi) yang ternyata pada
pokoknya berupa bantahan-bantahan terhadap pembuktian unsur dakwaan
Kedua Primair dalam tuntutan Penuntut Umum, dan oleh karena Majelis
menyatakan yang telah terbukti adalah dakwaan Kesatu Primair maka atas
alasan-alasan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti
maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis
tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa
yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatan
pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan
kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap
Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4)
KUHAP penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193
ayat (2) huruf b KUHAP jo. pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis mempunyai
cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur mengenai
komulasi penjatuhan hukuman pokok, yaitu hukuman penjara dan hukuman
denda, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga patut
untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar
putusan ini.
71
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan
bahwa selain tindak pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP,
pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah pembayaran
uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti
tersebut majelis berpendapat sesuai dengan telah dipertimbangkan dalam unsur
ke – 2 dalam Dakwaan primair tersebut diatas yaitu Terdakwa telah
memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
sehingga berdasarkan hal tersebut adalah cukup beralasan apabila Terdakwa di
pidana pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya harus disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan
persidangan berupa :
1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah) dengan nomor rekening 144-0002284005 an. Priono
Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar tertanggal 11 Maret 2003 ;
1 (satu) fotocopy formulir pemindah-bukuan dana sebesar Rp.
1.018.723.311,61 (satu milyar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga
ribu tiga ratus sebelas enam puluh satu sen rupiah) dari rekening 144-
0002284005 ke rekening baru nomor 144-0003230445 pada Bank Mandiri
Cabang Blitar ;
14 (empat belas) lembar fotocopy slip penarikan tunai di Bank Mandiri
Cabang Blitar atas permintaan Sdr. Priono Hadi nomor rekening 144-
0003230445 mulai tanggal 8 September 2003 sampai dengan tanggal 24
Desember 2003 berjumlah Rp. 1.042.987.056 (satu milyar empat puluh dua
juta sembilan ratus delkapan puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) ;
1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer an. Pengirim. Priono Hadi dari Bank
Mandiri untuk Priono Hadi pada BRI unit Bendosewu Blitar nomor
72
rekening 33-21-7650 tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar
fotocopy slip penarikan tunia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi tertanggal 3 April 2004 ;
7 (tujuh) lembar fotocopy slip penarikan dari BRI Unit Bendosewu nomor
rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi ;
1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kantor Kas Daerah PEMKAB Blitar nomor
900/38/409.304/2003 perihal permohonan Kliring yang ditujukan kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang ditandatangani oleh Soewati Plt.
Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar tertanggal 10 Maret 2003 ;
2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar
nomor 900/91/409.304/2003 perihal Permohonan Kliring yang ditujukan
kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar yang ditandatangani oleh
Samilah Kasi Pengeluaran an. Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar
tertanggal 10 Maret 2003 ;
1 (satu) bendel fotocopy Surat lalu lintas Giro dari Bank Jatim Cabang Blitar
permintaan pemegang rekening PEMDA TK.II KABUPATEN JL. S.
SUPRIJADI 17 BLITAR untuk dana sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) melalui kliring kepada Bank Mandiri Sdr. Priyono Hadi
rekening 0002284005 tertanggal 11 Maret 2003 ;
masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka barang-barang bukti tersebut
harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222
ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada
terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan
terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan
bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa sebagai Aparatur Pemerintah, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil
tidak memberikan contoh/teladan baik bagi rakyat Blitar, dan perbuatan
terdakwa dapat mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat kepada
Aparatur Negara ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam
memberantas dan memerangi tindak pidana korupsi
73
- Perbuatan terdakwa dilakukan justru pada saat perekonomian dan keuangan
Negara sedang mengalami masa sulit dan sangat banyak rakyat Indonesia
yang hidup menderita (miskin);
- Dalam perkara ini terdakwa melakukan dua kulalifikasi perbuatan
(concorsus realis), yaitu terdakwa memperkaya dirinya sendiri dan
memperkaya orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal
yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;
Mengingat akan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa PRIONO. HADI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan
Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.
200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1
(satu) bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka
74
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi
uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan
diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tunai sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan nomor rekening 144-
0002284005 an. Priono Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar
tertanggal 11 Maret 2003 ;
1 (satu) fotocopy formulir pemindah-bukuan dana sebesar Rp.
1.018.723.311,61 (satu milyar delapan belas juta tujuh ratus dua
puluh tiga ribu tiga ratus sebelas enam puluh satu sen rupiah) dari
rekening 144-0002284005 ke rekening baru nomor 144-0003230445
pada Bank Mandiri Cabang Blitar ;
14 (empat belas) lembar fotocopy slip penarikan tunai di Bank
Mandiri Cabang Blitar atas permintaan Sdr. Priono Hadi nomor
rekening 144-0003230445 mulai tanggal 8 September 2003 sampai
dengan tanggal 24 Desember 2003 berjumlah Rp. 1.042.987.056
(satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus delkapan puluh
tujuh ribu lima puluh enam rupiah) ;
1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer an. Pengirim. Priono Hadi
dari Bank Mandiri untuk Priono Hadi pada BRI unit Bendosewu
Blitar nomor rekening 33-21-7650 tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1
(satu) lembar fotocopy slip penarikan tunia sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi
tertanggal 3 April 2004 ;
7 (tujuh) lembar fotocopy slip penarikan dari BRI Unit Bendosewu
nomor rekening 33-21-7650 an. Priono Hadi ;
1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kantor Kas Daerah PEMKAB Blitar
nomor 900/38/409.304/2003 perihal permohonan Kliring yang
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang
ditandatangani oleh Soewati Plt. Kepala Kantor Kas Daerah
Kabupaten Blitar tertanggal 10 Maret 2003 ;
2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kantor Kas Daerah Kabupaten
Blitar nomor 900/91/409.304/2003 perihal Permohonan Kliring yang
ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar yang
75
ditandatangani oleh Samilah Kasi Pengeluaran an. Kepala Kantor
Kas Daerah Kabupaten Blitar tertanggal 10 Maret 2003 ;
1 (satu) bendel fotocopy Surat lalu lintas Giro dari Bank Jatim
Cabang Blitar permintaan pemegang rekening PEMDA TK.II
KABUPATEN JL. S. SUPRIJADI 17 BLITAR untuk dana sejumlah
Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui kliring kepada Bank
Mandiri Sdr. Priyono Hadi rekening 0002284005 tertanggal 11
Maret 2003 ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah)
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 11Agustus 2008 oleh kami H.
AGUS HARIYADI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT
PANGUDIANTO, S.H.M.H dan.EDY JUNAEDI, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
SRIGUTOMO, S.H. Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Blitar, yang
dihadiri Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan
terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
SIGIT PANGUDIANTO, S.H.M.H. H. AGUS HARIYADI, S.H. M.H.
EDY JUNAEDI, S.H.
PANITERA PENGGANTI,
SRIGUTOMO, S.H.