puji syukur ke hadirat allah yang maha kuasa atas berkat … · 2020. 11. 16. · puji syukur ke...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkat RahmatNya,

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

– 2023 dapat diselesaikan. Mempertimbangkan isu strategis dalam pelaksanaan

Pembangunan Perikanan Kabupaten Tangerang diperlukan langkah-langkah

terobosan yang merupakan upaya terintegrasi dalam Pengembangan Ekonomi

Daerah. Isu strategis Dinas Perikanan adalah masih rendahnya pendapatan

nelayan/pembudidaya ikan. Isu ini sangat berkaitan erat dengan permasalahan

besar yang masih dihadapi Kabupaten Tangerang yaitu terkait kemiskinan.

Dinas Perikanan telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

yang mengacu kepada Visi Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan Masyarakat

Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Adapun misi

yang akan dilaksanakan adalah menjadikan TANGERANG MAPAN yaitu

Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.

Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang

diperlukan selama 5 tahun perencanaan, dituangkan dalam Rencana Strategis

Dinas Perikanan Tahun 2019-2023. Dengan acuan yang terarah ini diharapkan

pembangunan bidang perikanan dapat meningkatkan konstribusi terhadap

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya Nelayan dan

Pembudidaya Ikan.

Tigaraksa, Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Tangerang

Ir. H. Jarnaji, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610324 199109 1 001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ v

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. vi

1. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang....................................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 6

1.3. Landasan Hukum .................................................................................. 6

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 8

2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .......................... …………. 9

2.1 Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan………………….…………. 7

2.2 Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya……………………. 15

2.3 Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan…………………..…. 14

2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah …………………………………………………………. 24

2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………………….. 29

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah …………………………………………………………………………… 31

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ………….…….. 32

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah ……………………………………………………………………………. 32

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Kepala Daerah terpilih …………………………………………………………………….. 34

3.3 Telaahan Renstra Dinas Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi ………………………………………………………………….. 35

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis………………………………………………………………………………………….. 36

iii

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………………….… 39

4. TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………………………………………... 40

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan………………... 40

4.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan ………………………….. 48

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……………………………………….. ………..……. 45

5.1 Perumusan Strategi ……………………………………………………………………….. 45

5.2 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi ……………………………………………... 46

5.3 Arah Kebijakan ……………………………………………………………………………….. 49

6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ………………….. 51

7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ………………………………….. 64

8. PENUTUP …………………………………………………………………………………………….. 67

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

4.1

5.1

6.1

6.1

Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tahun 2018……………………………………….

Data Produksi Perikanan Tahun 2018 …………….…………………………………….

Keragaan Alat Tangkap Ikan Tahun 2018……………………………………………….

Keragaan Armada Penangkapan Ikan Awal Tahun 2018 ……………………….

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD ………………………………………………………

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan ………………………….

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah….

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan ……………………………………………..

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten

Tangerang……………………………………………………………………………………………..

Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2019 – 2023 berdasarkan Urusan ………………………………………………………………………………………………….

25

26

28

28

29

33

41

45

58

68

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.

2.

6.1

6.2

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Tahun 2018………………….................

Distribusi Pegawai Dinas Perikanan Tahun 2018……………………………………

Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan ……………………………………………………

Cascading Renstra Dinas Perikanan………….…………………………………………..

23

24

50

51

1

RENSTRA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN TANGERANG 2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di

Kabupaten Tangerang sejak diberlakukannya Undang undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor

11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang. Sebelum menjadi Dinas Perikanan, Dinas ini bernama

Dinas Perikanan dan Kelautan yang memiliki urusan dan kewenangan

meliputi urusan perikanan dan urusan kelautan. Sejak diberlakukannya

peraturan di atas, maka Kabupaten Tangerang hanya memiliki urusan dan

kewenangan yang meliputi Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah

kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),

Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu)

daerah kabupaten, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan serta

pengelolaan pembudidayaan ikan. Sedangkan urusan kelautan dan pesisir

menjadi wewenang Pemerintahan Provinsi dan Pusat.

Perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor, antara lain

(1) adanya kegagalan mekanisme pasar (market failures), (2) ketidak pastian

(uncertainty) masa datang, dan (3) untuk memberikan arah pembangunan

yang jelas (Kuncoro, 2012). Kegagalan mekanisme pasar terjadi pada kondisi

tidak berfungsinya pasar dalam menyediakan barang-barang publik. Barang

publik adalah barang/produk yang dipakai atau dimanfaatkan secara bersama

dan hampir sulit diproduksi secara privat atau bahkan kelompok kecil

tertentu karena mempunyai skala yang besar dan memerlukan biaya yang

besar pula (Rachbini,2011). Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan

dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan

kondisi riil saat perencanaan dibuat.

2



Pemerintah melalui kebijakan pembangunannya memainkan peran

penting bagi proses keberhasilan pembangunan. Berdasarkan amanat

peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka kebijakan

pembangunan Pemerintah Daerah lebih berfokus pada Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan lebih komprehensif meliputi pembangunan

manusia, ekonomi dan lingkungan

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat

kebijakan menurut Kuncoro, 2012 adalah :

1. Efisiensi perencanaan dan implementasinya

2. Ketersediaan data yang memadai dan dapat dipercaya

3. Kesiapan dalam mengantisipasi gangguan pembangunan baik internal

maupun eksternal

4. Kelembagaan yang kuat

5. Kuatnya komitmen dan kemauan politik dari pemimpin dan pembuat

kebijakan

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 11 ayat (3)

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan dengan

tahapan sebagai berikut :

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan

Persiapan Penyusunan Renstra meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan

tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan

3



d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan

bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan

rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan;

b. analisis permasalahan;

c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

d. analisis isu strategis;

e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan

indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai

tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,

lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan

pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan

menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan

surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra

Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam

forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita

Acara.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala

Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan

sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10

(sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra

4



Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra

Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan

mengakomodir hasil Berita Acara.

Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA

menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan

Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah

menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan

disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 115, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian

rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku

kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh

masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan

kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan

Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat

2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah. Hasil pelaksanaan forum

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara

kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku

kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan

proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah

tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah

5



dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan

kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program

pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala

Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan

akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu

setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Verifikasi harus dapat

menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan

Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan

Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian,

BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah

menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan

disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA

untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi

rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu

setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. BAPPEDA

menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah

diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan

dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada,

paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD

ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan menjadi

pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah

dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

6



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis yaitu menyusun

dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan-kebijakan

pembangunan yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2024.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dibuat untuk

menetapkan arah kebijakan atau rumusan kerangka pikir/kerangka kerja

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Pada

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah

1.3 Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana

Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang adalah :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten;

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor

45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004;

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

7



8) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo No. 58 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan Tatacara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

Pembangunan Daerah.

17) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/

Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan

Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang

melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

8



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

19) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang

20) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang

21) Peraturan Bupati Nomor Tanggal 18 April 2019 tentang Penetapan

Renstra OPD Tahun 2019 – 2023

22) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang;

23) Surat Edaran Bupati Tangerang nomor 050-13/4816-Bapeda tanggal 12

Desember 2018 perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat

Daerah 2019 – 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang

2019–2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

1.1

1.2

1.3

1.4

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Landasan Hukum

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP

9



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang merupakan Organisasi

Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam bidang Perikanan di

Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 106

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Dinas mempunyai tugas

pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang perikanan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas menyelenggarakan fungsi.:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang perikanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas perikanan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan program kerja Dinas Perikanan;

b. mengkoordinasikan kebijakan bidang pengelolaan pemberdayaan

nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya, bidang

pengembangan dan kelembagaan perikanan

c. membina kegiatan bidang pengelolaan dan pemberdayaan nelayan,

bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya, bidang

pengembangan dan kelembagaan perikanan;

10



d. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan

pemberdayaan nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan

pembudidaya, bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan;

e. menyelenggarakan kegiatan bidang pengelolaan dan pemberdayaan

nelayan, bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya, bidang

pengembangan dan kelembagaan perikanan;

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan


pembudidaya, bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan;

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan


pembudidaya, bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perikanan,

Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu :

1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan

2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya

3. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Perikanan

2.1 Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang

pengelolaan dan pemberdayaan nelayan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis kegiatan terkait pengembangan

sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan;

b. penyiapan rencana dan progran kerja kegiatan terkait pengembangan

sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan;

11



c. penyiapan pengendalian kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan,

pengelolaan dan pemberdayaan nelayan;

d. penyiapan bimbingan kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan,

pengelolaan dan pemberdayaan nelayan;

e. pengelolaan administrasi kegiatan terkait pengembangan sarana

nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan.


Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

a. merencanakan perumusan kebijakan terkait dengan pengembangan

sarana nelayan dan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan

nelayan;

b. membagi tugas program terkait dengan pengembangan sarana nelayan

dan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;

c. memberi petunjuk program terkait dengan pengembangan sarana

nelayan dan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan:

mengatur program terkait dengan pengembangan sarana nelayan dan

pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan Nelayan;

d. mengevaluasi kegiatan program terkait dengan pengembangan sarana

nelayan dan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan;

e. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan, terdiri dari dari 2

(dua) seksi yaitu : Seksi Pengembangan Sarana Nelayan dan Seksi

Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan.

Seksi Pengembangan Sarana Nelayan

Seksi Pengembangan Sarana Nelayan mempunyai tugas melakukan

penyusunan kegiatan bidang pengembangan sarana nelayan. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Nelayan

mempunyai rincian tugas:

12



a. merencanakan kegiatan pengembangan sarana nelayan meliputi:

1. sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

2. alat tangkap ikan;

3. kapal penangkapan ikan;

4. alat bantu penangkapan;

5. penerapan teknologi penangkapan ikan;

6. pengendalian penggunaan teknologi penangkapan ikan;

7. statistik produksi hasil penangkapan ikan dan pelayanan

rekomendasi SPDN (Solar Pocked Dealer Nelayan).

b. membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana nelayan

meliputi :

1. Sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);


3. kapal penangkapan ikan (1 - 10 GT);

4. alat bantu penangkapan;


6. statistik produksi hasil penangkapan ikan;

7. pelayanan rekomendasi SPDN (Solar Pocked Dealer Nelayan) dan

penerapan teknologi penangkapan ikan;


9. statistik produksi hasil penangkapan ikan serta pelayanan

Rekomendasi SPDN (Solar Pocked Dealer Nelayan).

c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana nelayan

meliputi:

1. sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);


3. kapal penangkapan ikan (1 - 10 GT);

4. alat bantu penangkapan pengendalian penggunaan teknologi

penangkapan ikan;

5. statistik produksi hasil penangkapan ikan;

13



6. pelayanan rekomendasi SPDN (Solar Pocked Dealer Nelayan) dan

penerapan teknologi penangkapan ikan;


8. statistik produksi hasil penangkapan ikan serta pelayanan

Rekomendasi SPDN (Solar Pocked Dealer Nelayan).

d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana nelayan;

e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana nelayan;

Seksi Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan

Seksi Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan,

mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengelolaan,

pemberdayaan dan perlindungan nelayan. Dalam melaksanakan tugas,

Kepala Seksi Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan

mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan

nelayan meliputi:

1. pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

2. pembinaan/pelatihan teknis bagi Nelayan;

3. pelayanan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

4. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

5. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);

6. Surat Ijin Pemasangan Rumpon (SIPR);

7. Surat Tanda Daftar Kapal;

8. Surat Keterangan Andon;

9. pendataan nelayan;

10. penerbitan kartu nelayan;

11. asuransi nelayan;

12. sertifikasi nelayan.

b. membimbing pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan

perlindungan nelayan meliputi:

14




2. pembinaan/pelatihan teknis bagi nelayan;





7. surat tanda daftar kapal;

8. surat keterangan andon;





c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan

perlindungan nelayan meliputi:


2. pembinaan/pelatihan teknis bagi Nelayan;





7. surat tanda daftar kapal;

8. surat keterangan andon;





d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan

perlindungan nelayan;

e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan

dan perlindungan nelayan;

15



2.2 Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan dan

pemberdayaan pembudidaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan dan

Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai fungsi:

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis terkait kegiatan teknologi produksi

dan usaha budidaya, serta kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan

pengelolaan kawasan budidaya;

b. penyiapan rencana dan program kegiatan teknologi produksi dan usaha

budidaya, serta kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan pengelolaan

kawasan budidaya;

c. penyiapan pengendalian kegiatan teknologi produksi dan usaha


kawasan budidaya;

d. penyiapan bimbingan kegiatan teknologi produksi dan usaha budidaya,

serta kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan pengelolaan kawasan

budidaya;

e. pengelolaan administrasi kegiatan teknologi produksi dan usaha


kawasan budidaya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, kepala Bidang Pengelolaan dan

Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan perumusan kebijakan kegiatan teknologi produksi dan

usaha budidaya, serta kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan


b. membagi tugas program kegiatan teknologi produksi dan usaha


kawasan budidaya;

16



c. memberi petunjuk program kegiatan teknologi produksi dan usaha


kawasan budidaya;

d. mengatur program kegiatan teknologi produksi dan usaha budidaya,

serta kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan pengelolaan kawasan

budidaya; mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan dan

pemberdayaan pembudidaya;

e. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait


Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya terdiri dari

Seksi Teknologi Produksi dan Usaha Budidaya dan Seksi Pemberdayaan

Pembudidaya dan Pengelolaan Kawasan Budidaya.

Seksi Teknologi Produksi dan Usaha Budidaya

Seksi Teknologi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas

melakukan penyusunan kegiatan teknologi produksi dan usaha budidaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala

Seksi Teknologi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan teknologi produksi dan usaha budidaya meliputi:

1. pengumpulan; pengolahan; penganalisaan data statistik terkait

teknologi produksi pembesaran;

2. pengembangan usaha budidaya;

3. pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan kesehatan ikan;

6. penyediaan sarana usaha budidaya;

7. rekomendasi usaha budidaya ikan;

8. CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik;

9. CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

b. membimbing pelaksanaan kegiatan teknologi produksi dan usaha

budidaya meliputi:

17







4. penyediaansarana usaha budidaya dan rekomendasi usaha budidaya

ikan;


6. CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan teknologi produksi dan usaha

budidaya meliputi:





4. penyediaansarana usaha budidaya dan rekomendasi usaha budidaya

ikan;


6. CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik);

7. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi teknologi produksi dan

usaha budidaya.

d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi teknologi produksi dan

usaha budidaya; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait


Seksi Pemberdayaan Pembudidaya dan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Seksi Pemberdayaan Pembudidaya dan Pengelolaan Kawasan

Budidaya mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Pemberdayaan,

Pembudidaya dan Pengelolaan Kawasan Budidaya. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya dan

Pengelolaan Kawasan Budidaya mempunyai rincian tugas:

18



a. merencanakan kegiatan pemberdayaan pembudidaya dan pengelolaan

kawasan budidaya meliputi:

1. pengumpulan;

2. pengolahan;

3. penganalisaan data pembudidaya ikan;

4. pembinaan/pelatihan teknis bagi pembudidaya ikan;

5. pengelolaan dan pengembangan infrastuktur kawasan budidaya

(saluran tambak dan jalan produksi).

b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembudidaya dan

pengelolaan kawasan budidaya meliputi:

1. pengumpulan;

2. pengolahan;


4. pembinaan/pelatihan teknis bagi pembudidaya ikan;



c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan

pengelolaan kawasan budidaya meliputi:

1. pengumpulan;

2. pengolahan;




d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan


e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan,

pembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait


19



2.3 Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan dan Kelembagaan

Perikanan mempunyai fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis kegiatan teknologi hasil perikanan,

dan kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan;

b. penyiapan rencana dan program kegiatan teknologi hasil perikanan, dan

kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan;

c. penyiapan pengendalian kegiatan teknologi hasil perikanan, dan


d. penyiapan bimbingan kegiatan teknologi hasil perikanan, dan kegiatan

akses pasar, permodalan dan kelembagan perikanan;

e. pengelolaan administrasi kegiatan teknologi hasil perikanan, dan

kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagan perikanan.


Kepala Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Perikanan mempunyai

rincian tugas:

a. merencanakan perumusan kebijakan kegiatan tekonologi hasil perikanan

dan kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan;

b. membagi tugas program kegiatan tekonologi hasil perikanan dan


c. memberi petunjuk program kegiatan tekonologi hasil perikanan dan


d. mengatur program kegiatan tekonologi hasil perikanan dan kegiatan

akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan; mengevaluasi

kegiatan program kegiatan bidang pengembangan dan kelembagaan

perikanan;

20



Seksi Teknologi Hasil Perikanan

Seksi Teknologi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan teknologi hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala

Seksi Teknologi Hasil Perikanan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan teknologi hasil perikanan meliputi:

1. penyusunan; pengumpulan; pengolahan; penganalisaan data

teknologi hasil perikanan (pengolah, hasil produksi olahan) kegiatan

pembinaan/pelatihan teknis serta diseminasi pengembangan

teknologi hasil perikanan;

2. sistem rantai dingin (cold chain system) di sentra

produksi/pemasaran (cold stroge super market);

3. keamanan hasil perikanan di tingkat konsumen, dan pelayanan

Rekomendasi Instalasi Karantina Ikan Sementara (IKIS).

b. membimbing pelaksanaan kegiatan teknologi hasil perikanan meliputi:


teknologi hasil perikanan (pengolah, hasil produksi olahan);

2. kegiatan pembinaan/pelatihan teknis serta diseminasi;

pengembangan teknologi hasil perikanan;



8. keamanan hasil perikanan di tingkat konsumen; pelayanan


c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan teknologi hasil perikanan meliputi:


teknologi hasil perikanan (pengolah, hasil produksi olahan);

2. kegiatan pembinaan/pelatihan teknis serta diseminasi

pengembangan teknologi hasil perikanan;



21



4. keamanan hasil perikanan di tingkat konsumen; pelayanan


d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi teknologi hasil perikanan;

e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi teknologi hasil perikanan;

Seksi Akses Pasar, Permodalan dan Kelembagaan Perikanan

Seksi Akses Pasar, Permodalan dan Kelembagaan Perikanan

mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan akses pasar, permodalan

dan kelembagaan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala

Seksi Akses Pasar, Permodalan dan Kelembagaan Perikanan mempunyai

rincian tugas :

a. merencanakan kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagaan

perikanan meliputi:

1. penyusunan; pengumpulan; pengolahan; penganalisaan data akses

pasar produksi perikanan (tangkap, budidaya dan olahan ikan);

tingkat konsumsi ikan;

2. kerjasama permodalan untuk usaha perikanan;

3. pengembangan pemasaran;

4. pembinaan dan peningkatan kelompok usaha/kelembagaan

perikanan tangkap (Nelayan); budidaya; pengolah.

b. membimbing pelaksanaan kegiatan akses pasar, permodalan dan

kelembagaan perikanan meliputi:



tingkat konsumsi ikan;





c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan akses pasar, permodalan dan

kelembagaan perikanan meliputi:

22





2. tingkat konsumsi ikan;





d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akses pasar, permodalan dan

kelembagaan perikanan;

e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akses pasar, permodalan dan

kelembagaan perikanan;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait


Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPT BBI)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPT BBI) pada Dinas Perikanan

Kabupaten Tangerang, maka sebagian tugas dan fungsi Dinas di Bidang

Pengelolaan Balai Benih Ikan dan Pelatihan Usaha Rakyat dilaksanakan oleh

UPT BBI yang dikepalai oleh seorang Kepala UPT. Untuk pelayanan yang

diberikan oleh UPT BBI adalah pelayanan Balai Benih ikan Air Tawar maupun

air payau, melaksanakan kegiatan teknis pembenihan dan pegembangan ikan

air tawar dan payau, melaksanakan pengawasan dan peredaran induk dan

benih ikan.

Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI)

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI) pada

Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, maka sebagian tugas dan fungsi Dinas

23



di Bidang Pengelolaan TPI yang dikepalai oleh seorang Kepala UPT.

Pelayanan yang diberikan oleh UPT TPI adalah pelayanan pelelangan,

perlengkapan bongkar muat dan perbekalan nelayan, pengawasan,

pengendalian kegiatan TPI, pengelolaan keamanan, ketertiban dan

kebersihan.

Bagan Struktur organisasi Dinas Perikanan dapat dilihat pada Gambar

berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Tahun 2018

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan

Fungsional

Sekretaris

Kabid Pengelolaan dan

Pemberdayaan Pembudidaya

Kepala Sub. Bagian

Perencanaan dan

Keuangan

Kepala Sub bagian

Umum dan

Kepegawaian

Kabid Pengelolaan dan

Pengembangan Nelayan

Kabid Pengembangan dan

Kelembagaan Perikanan

Kepala Seksi Pemberdayaan

Pembudidaya dan engelolaan

Kawasan Budidaya

Kepala Seksi Pengelolaan,

Pemberdayaan dan

Perlindungan Nelayan

Kepala Seksi Teknologi Hasil

Perikanan

Kepala Seksi Teknologi

Produksi dan Usaha Budidaya

Kepala Seksi Pengembagan

Sarana Nelayan

Kepala Seksi Akses Pasar,

Permodalan dan Kelembagaan

Kepala UPT

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kepala UPT Balai Benih Ikan

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

UPT TPI

Kepala Sub. Bagian Tata

Usaha UPT BBI

24



2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan

kesejahteraan, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan

berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan

pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya

tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Sumberdaya Dinas Perikanan terdiri dari :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Perikanan di Kabupaten Tangerang meliputi

Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perikanan dan Masyarakat.

Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perikanan, pada periode Tahun

2018 berjumlah 38 orang Aparat Sipil Negara (ASN). Distribusi ASN yang

ada di Dinas Perikanan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2

Distribusi Pegawai Dinas Perikanan Tahun 2018

Selain ASN, sumberdaya manusia yang paling penting dan menjadi ujung

tombak keberhasilan sektor perikanan berada pada nelayan,

pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar produk perikanan. Karena

mereka sebagai pelaku utama dalam menggerakkan perekonomian

5

3

8

3

5

4

9

1

0 2 4 6 8 10

Jabatan Fungsional

UPT BBI

UPT TPI

Bidang PKP

Bidang P2N

Bidang PPP

Sekretariat

Kepala Dinas

Jumlah Pegawai (orang)

25



daerah. Sedangkan jumlah masyarakat perikanan dapat dilihat pada Tabel

berikut :

Tabel 2.1

Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tahun 2018

NO RTP Jumlah (Orang)

1 Pembudidaya Ikan 4.419

2 Nelayan 11.982

3 Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan 2.330

Sumber data : One Data Dinas Perikanan Tahun 2018

b. Sumber Daya Alam

Yang dimaksud dengan sumber daya alam perikanan dibedakan

menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap

adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya seperti danau, sungai dan

laut, sedangkan perikanan budidaya adalah usaha pembiakkan ikan pada

suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen.

Potensi wilayah Kabupaten Tangerang yang dimanfaatkan untuk

usaha perikanan budidaya adalah :

JENIS BUDIDAYA LUAS (Ha)

Budidaya Air Payau 4.466,500

Tambak Bandeng 4.076,500

Tambak Udang 390,000

Budidaya Air Tawar 722,572

Rawa/Situ 193,990

Kolam 130,965

Eks Galian Pasir 397,617

Luasan wilayah budidaya yang ada di Tahun 2018, masih dapat

dikembangkan mengingat masih luasnya wilayah yang belum termanfaatkan

secara maksimal untuk kegiatan budidaya. Tahun 2018 produksi ikan

budidaya dari luasan yang dimanfaatkan menghasilkan 27.033,36 Ton. Data

terkait produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tangerang

dapat dilihat pada Tabel berikut :

26



Tabel 2.2

Data Produksi Perikanan Tahun 2018

c. Sumber Daya Modal

Sumberdaya Perikanan yang termasuk ke dalam modal/kapital yang

menjadi milik Pemerintah Daerah ada yang bergerak dan tidak bergerak.

Sumberdaya kapital yang tidak bergerak antara lain :

1. Balai Benih Ikan (BBI) Kaliasin 1 (satu) unit luas 4.615 m2 (Sertifikat Tanah

No. AE 290962.10.04.07.15.4.00001, 6 Oktober 1993) di Kecamatan

Sukamulya.

2. Tambak Dinas terdapat di :

a. Desa Ketapang Kec. Mauk seluas 145.481 m² (Sertifikat Tanah nomor

28.04.10.16.00001, tanggal 14 November 2017).12,08 Ha

b. Desa Lontar Kec. Kemeri seluas 73.800 m² (Sertifikat Tanah nomor

28.04.23.02.4.00002, tanggal 20 September 2017)

c. Desa Tanjung Pasir Kec. Teluknaga seluas 51.400 m² (Sertifikat Tanah

nomor 28.04.13.12.4.00003, tanggal 20 September 2017)

3. Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terdiri dari :

a. TPI Kronjo yang berada pada lahan dengan luas 590 m2 (Sertifikat

Tanah No. 10.04.09.10.4.00001, Tanggal 5 Oktober 1993)

Jenis Usaha Produksi (ton) Laju Produksi

(%) Tahun 2017 Tahun 2018

I. Penangkapan

1. Laut

2. Perairan Umum

20.506,74

82,36

20.625,30

69,71

0,58

(0,15)

Subtotal 20.589,10 20.695,00 0,51

II. Budidaya

1. Tambak

2. Kolam

3. Japung

4. Budidaya Laut

12.274.63

7.292.95

671.3

6.679.76

11.978,61

7.371,01

536,40

16.147,34

(2,4)

1,1

(20,1)

141,7

Subtotal 26.918,64 36.033,36 33,86

Jumlah Total 47.507,74 56.728,36 19,4

27



b. TPI Cituis yang berada pada lahan dengan luas 1.715 m2 (Sertifikat

Tanah No. 10.04.12.22.4.00001, Tanggal 5 Oktober 1993)

c. TPI Tanjung Pasir yang berada pada lahan dengan luas 2.615 m2

(Sertifikat Tanah No. 10.04.13.16.4.00001, Tanggal 26 Pebruari 1998).

Di akhir Tahun 2018, asset Tempat Pelelangan Ikan Cituis sudah

diserahkan ke Provinsi sedangkan 2 TPI yaitu Kronjo dan Tanjung Pasir akan

bertahap proses penyerahannya di periode berikutnya. Hal ini karena sesuai

dengan amanat Undang undang no 23 Tahun 2014. Adapun untuk

penyelenggaraan dan pengelolaannya masih menjadi tugas dan kewajiban

Kabupaten khususnya Dinas Perikanan.

4. Fasilitas Perbengkelan Kapal sebanyak 1 unit yang berlokasi di Desa

Karang Serang Kecamatan Sukadiri.

Keberadaan fasilitas perbengkelan kapal di Karang Serang merupakan

wujud kepedulian Pemerintah Daerah yang diiharapkan dapat merevitalisasi

industri perkapalan tradisional yang mendukung pelayaran rakyat melalui

stimulus fiskal hingga moneter misalnya kredit usaha. Dampak yang

diharapkan dari adanya perbengkelan kapal ini adalah dapat menyerap

tenaga kerja yang bekerja pada usaha pembuatan kapal, mengurangi

ketergantungan dari daerah lain, mendinamiskan jasa penangkapan ikan yang

dilakukan nelayan. Selain sarana/prasarana lahan tambak dan bangunan yang

dimiliki Dinas, terdapat pula sarana/prasarana penangkapan berupa

perahu/kapal dan alat tangkap. Rincian dari Keragaan Alat Tangkap dan

Armada Penangkapan Ikan dapat dilihat dari Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

28



Tabel 2.3 Keragaan Alat Tangkap Ikan Tahun 2018

No Nama Alat Tangkap Jumlah

1 Bubu 18,317

2 Jr. Payang 172

3 Jr. Rajungan 461

4 Jr. Insang 1,737

5 Pancing rawe 866

6 Pancing tegak 228

7 Jr. Dogol 295

8 Garok Kerang 252

9 Sero 31

10 Jr. Udang 417

11 Bagan 108

12 (Alat Tangkap Lainnya) Sudu 284

Jumlah 23,168

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2018

Tabel 2.4 Keragaan Armada Penangkapan Ikan Awal Tahun 2018

Ukuran Kapal Jumlah

1 < 5 GT 2.346

2 5 - 10 GT 912

3 10 - 20 GT 146

4 20 - 30 GT 35

Jumlah Kapal 3.439

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2018

29



2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2013 - 2018

No Indikator

Kinerja

sesuai

Tugas dan

Fungsi

Perangkat

Daerah

Target

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Prosen-

tase

Pening-

katan

Produksi

Perikanan

Budida-ya

30,00 35,00 35,00 35,00 35 83.26 24.49 11,08 18 43,49 238 70 32 51 124,3

2 Prosen-

tase

Pening-

katan

Produksi

Perikanan

Tangkap

1,00 1,00 1,00 1,00 1 3.5 0.1 1.6 0,3 0,51 350 10 160 30 102,9

3 Nilai

Tukar

Pembu-

didaya

Ikan NTPi)

90 100 105 105 105 96.71 96.17 95,91 95,86 97,10 107.5 96.17 87 87 92.5

30



4 Nilai

Tukar

Nelayan

(NTN)

100 100 100 105 110 115.17 117.12 118,43 119,68 123,5 115.2 117.1 118 114 112.3

5 Produksi

Perikan-

an

25,764.83 26,776.96 27,789.09 28,354.58 28,920.06 41.760,05 41.430,28 40.355,33 47.507,74 47.728,36 160.8 150.7 156.1 167.6 165.0

6 Konsum-

si Ikan

53,635,000

88.148.952 96.572.088 111.581,896 114.757,335

81,714,500

88.825.874 97.904.117 112.481,75 115.175,338 152.4 100.8 101.6 100,8 100.4

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang

Uraian Anggaran pada Tahun ke- (.000) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Ke- (%)

Rata-rata

Pertumbuhan

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pendapatan 330.750 347.340 364.707 364.707 367.687 334.748,13 347.352,33 366.885,305 432.234,19

8

431.473,665 1,01 1 1 1,2 1,2 2,75% 7%

Belanja

Belanja

Tidak

Langsung

5.975.366

,093

6.001.800,3

89

5.423.544,9

13

4.811.357

,798

5.822.423

,466

5.091.732,6

8

5.132.208,4

69

5.335.862,16

1

4.653.388,4

46

5.505.824,1

92

85,21 85,51 98,38 96,72 94,56 0,125% 2,9%

Belanja

Langsung

14.926.43

7,713

18.892.408,

421

16.324.065,

942

9.999.847

,54

7.649.429 8.739.459,4

75

13.746.880,

697

14.432.506,4

48

7.580.038,4

54

7.186.540,6

52

58,55 72,76 88,41 75,80 93,95 (12,3%) 20,93%

31



2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pengembangan

Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang

adalah adanya pergeseran struktur perekonomian masyarakat Kabupaten

Tangerang yang dahulunya lebih mengandalkan sektor primer, beralih ke

sektor industri, properti dan jasa. Mengikuti berjalannya waktu, animo

masyarakat untuk melakukan usaha di sektor perikanan menjadi berkurang.

Anak-anak muda lebih memilih untuk menjadi pekerja kantoran, buruh

pabrik, pengojek, ataupun menjadi tenaga kerja ke luar negeri.

Adapun peluang yang dimiliki Kabupaten Tangerang adalah potensi

daerah yang masih mendukung usaha perikanan berupa potensi wilayah,

pemerintah daerah yang mendukung sektor perikanan dan peluang pasar

yang masih menjanjikan di sektor perikanan karena Kabupaten Tangerang

masih merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan pengembangan

Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

32



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya

yang signifikan bagi Daerah. Dan yang menjadi isu strategis adalah memiliki

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan umum masyarakat perikanan yang sebagian besar

tinggal di daerah pesisir Kabupaten Tangerang adalah masalah kemiskinan.

Disinyalir sekitar 7% dari 3,1 juta warga yang tinggal di pesisir adalah warga

miskin. Pemerintah Daerah telah meluncurkan program Gerakan

Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) untuk mengatasi

masalah kemiskinan sejak RPJMD periode sebelumnya (2014 – 2018). Dalam

program Gerbang Mapan tersebut di antaranya pemberdayaan ekonomi

rakyat, perbaikan kampung kumuh, pemberian peralatan perikanan kepada

nelayan maupun sanitasi lingkungan. Mayoritas mata pencarian penduduk

miskin di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang adalah nelayan dan petani

penggarap tambak milik orang lain. Hampir rata-rata pendapatan sebagian

besar nelayan masih rendah. Karena dari 11.982 Nelayan yang ada di

Kabupaten Tangerang, hanya 3.439 Nelayan pemilik kapal (30%) sedangkan

70% nelayan adalah berstatus sebagai buruh atau pekerja yang tidak memiliki

kapal. Apalagi kondisi pekerjaan nelayan yang sangat tergantung dengan

alam. Apabila kondisi cuaca buruk mengakibatkan mereka tidak bisa mencari

ikan sebagai sumber mata pencaharian.

33



Dari permasalahan yang ada, maka Dinas Perikanan merumuskan isu-

isu strategis dari permasalahan sektor perikanan di Kabupaten Tangerang

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1

Pendapatan Nelayan/

pembudidaya ikan masih

rendah

RENDAHNYA

CAPAIAN

PRODUKSI

PERIKANAN

Sistem Produksi di

Nelayan, Pembudidaya

masih Tradisional

RENDAHNYA NILAI

TAMBAH PRODUK

PERIKANAN

Kapasitas Kelembagaan

Perikanan masih rendah

Pola Pembinaan untuk

peningkatan nilai tambah

produk perikanan belum

maksimal

Salah satu penyebab dari melekatnya kemiskinan nelayan dan

pembudidaya ikan adalah karena rendahnya pendapatan yang diperoleh

mereka dalam menjalankan usaha perikanan. Biaya yang dikeluarkan untuk

memproduksi masih relatif besar dibandingkan dengan jumlah perolehan

yang mereka dapatkan dalam sekali produksi sehingga margin yang diperoleh

masih belum memuaskan. Banyak faktor yang mengakibatkan hal ini,

diantaranya masih rendahnya produktivitas sumber daya yang ada.

Produktivitas yang rendah merupakan dampak dari rendahnya produksi.

Skala Produksi yang rendah menjadi salah satu penyebab rendahnya margin

yang diperoleh oleh pelaku usaha perikanan. Ditambah lagi, ikan merupakan

produk yang mudah sekali mengalami pembusukan sehingga akan

berdampak pada turunnya nilai harga produk. Hal ini membutuhkan

perlakuan khusus agar ikan tetap memiliki nilai tambah.

34



Sistem produksi perikanan di Kabupaten Tangerang masih bersifat

tradisional atau turun temurun. Baik nelayan maupun pembudidaya ikan

masih menggunakan peralatan yang sederhana dalam melakukan usahanya.

Kapal-kapal yang dimiliki nelayan Kabupaten Tangerang masih didominasi

oleh kapal di bawah tonase 5GT. Sehingga kemampuan penangkapan ikan

para nelayan Kabupaten Tangerang masih sangat terbatas. Sedangkan

pembudidaya ikan di Kabupaten Tangerang masih sangat terbatas dalam

sarana dan prasarana produksi budidaya.

Kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah sehingga sistem

informasi di kalangan para pelaku usaha perikanan masih sangat terbatas.

Kapasitas kelembagaan tidak hanya sebatas pengembangan dan penguatan

individu organisasi, penyediaan teknik dan managemen pelatihan melainkan

termasuk di dalamnya masalah pemberdayaan, modal sosial, perkembangan

nilai budaya dan relasi kekuasaan yang mempengaruhi. United Nations

Development Programs (UNDP) membagi kapasitas kelembagaan dalam 3

dimensi yaitu :

1. Tenaga kerja (kualitas sumberdaya manusia dan cara sumberdaya

manusia dimanfaatkan),

2. Modal atau dimensi fisik (termasuk material, peralatan, ruang dan

gedung), dan

3. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manjemen, fungsi perencanaan,

komunikasi serta sistem informasi manajemen)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

Visi Kabupaten Tangerang RPJMD 2019 – 2023 adalah Mewujudkan

masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan

sejahtera. Dalam mencapai visi tersebut Bupati terpilih periode 2019 – 2023

menetapkan 6 (enam) misi yang akan dijalankan yaitu :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

bermasyarakat menuju masyarakat yang relijius

35



2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan

kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis

kerakyatan.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional,

transparan dan akuntabel

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana

Tata Ruang Wilayah

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas

daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas pokok dan

kewewenangannya mendukung kepada visi mewujudkan masyarakat

Kabupaten Tangerang yang sejahtera secara umum, dan pelaku usaha

perikanan secara khusus. Penjabaran visi ini, Dinas Perikanan fokus kepada

menjalankan misi sebagai berikut :

1. Misi ketiga yaitu Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan

berbasis kerakyatan

2. Misi keempat yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang

professional, transparan dan akuntabel

3.3 Telaahan Renstra Dinas Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi

Pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

tercantum dalam Misi Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi adalah Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan

Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal dengan sasaran Pertumbuhan Sektor

Perikanan yang optimal.

36



Dalam mencapai Tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Banten membuat kebijakan-kebijakan strategis melalui 5

Program yaitu :

a. Program Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya

Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan sasaran

Meningkatnya produksi perikanan

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

dengan sasaran Meningkatnya Luas Laut yang Terawasi

d. Program Peningkatan Daya Saing Perikanan dengan sasaran

Meningkatnya aktivitas perikanan yang bersertifikat SNI dan

Terwujudnya Standar Peningkatan Kualitas Pengujian dan

Penerapan Mutu Hasil Perikanan

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil dengan sasaran Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan

Peningkatan Jumlah Produksi Benih Ikan Laut dan Payau (Milyar

Ekor).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Berdasarkan tujuan dari Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tangerang Tahun 2010 – 2030 yaitu Mewujudkan Pengembangan

Kawasan Industri, Permukiman Dan Kawasan Pengembangan Perkotaan

Baru Pantai Utara Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berdaya Saing Menuju

Masyarakat Madani, maka perlu dipersiapkan sebelumnya pembangunan

kawasan pesisir sebagai daerah penyangga dan masyarakatnya menjadi

masyarakat yang maju. Pembangunan kawasan pesisir ini menjadi strategis

karena bila tidak tersentuh pembangunan atau pengembangan secara

ekonomi akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan (disparitas) yang dapat

berakibat kepada timbulnya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

37



Dampak yang bisa terjadi adalah adanya potensi tindakan kriminal akan tinggi

sehingga berakibat kepada melemahnya investasi yang kondusif di kawasan

tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang, Peta

Tutupan Lahan yang menggambarkan potensi perikanan berupa empang

berada di sepanjang wilayah utara pantai/pesisir Kabupaten Tangerang.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tangerang,

meliputi 5 pilar yaitu :

1. Pilar Sosial yang mengacu pada Tujuan Pembangunan tanpa

kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera,

pendidikan berkualitas, kesetaraan gender

2. Pilar Lingkungan yang mengacu pada Tujuan Pembangunan air

bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman yang

berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,

penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem

daratan

3. Pilar ekonomi yang mengacu pada Tujuan Pembangunan ekonomi

bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan

ekonomi, industry, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya

kesenjangan, kemitraan untuk mecapai tujuan

4. Pilar hukum dan Tata Kelola yang mengacu pada Tujuan

Pembangunan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang

Tangguh

38



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis Dinas Perikanan, dilakukan dengan

cara mengidentifikasi permasalahan pokok yang memiliki keterkaitan vertikal

dengan isu strategis yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu Aspek

Pembangunan Ekonomi terkait meningkatnya ekonomi daerah.

Meningkatnya ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari sudut

berkembangnya kegiatan perekonomian yang menunjang produktivitas

sumber dayanya. Sektor perikanan merupakan salah satu alternatif

masyarakat dalam mengembangkan perekonomiannya. Permasalahan

kemiskinan yang ada di Kabupaten Tangerang disinyalir sekitar 7% dari 3,1

juta warga yang tinggal di pesisir adalah warga miskin. Sedangkan mayoritas

penduduk di lingkungan pesisir adalah bermata pencaharian sebagai nelayan.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (disetarakan dengan 2100

kilokalori perkapita perhari).

Dari permasalahan yang ada pada Tabel 3.1, maka Dinas Perikanan

merumuskan isu strategis berdasarkan isu strategis Kabupaten Tangerang

pada aspek Pembangunan Ekonomi. Sektor perikanan ambil bagian dalam

meningkatkan ekonomi daerah terkait penanganan kemiskinan nelayan dan

pembudidaya ikan. Fokus penanganan kemisikinan adalah peningkatan

pendapatan nelayan/pembudidaya ikan yang menjadi tujuan Dinas

Perikanan. Sistematika alur berpikirnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Isu Strategis Dinas Perikanan

ASPEK PEMBANGUNAN

EKONOMI

MENINGKATNYA EKONOMI DAERAH

PENINGKATAN PENDAPATAN

NELAYAN/PEM-BUDIDAYA IKAN

39



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan yaitu

meningkatkan pendapatan Nelayan/Pembudidaya ikan. Tingkat Pendapatan

masyarakat di suatu daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator

untuk menentukan kemajuan daerah. Apabila pendapatan suatu daerah

relatif rendah maka dikatakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di

daerah tersebut rendah. Demikian ketika pendapatan suatu daerah relatif

tinggi maka kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dapat dikatakan

tinggi juga. (Danil dalam Reza 2014:47). Untuk mencapai tujuan tersebut,

maka ditetapkan Sasaran Jangka Menengah Dinas yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perikanan

3. Meningkatnya Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas

Gambar 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa bila produksi perikanan yang

dihasilkan oleh para nelayan dan pembudidaya ikan meningkat, serta diikuti

dengan faktor harga ikan yang menguntungkan maka diharapkan pendapatan

nelayan/pembudidaya ikan pun akan meningkat. Oleh karena ikan

SASARAN (S)

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk

Perikanan

3. Meningkatnya Penilaian Akuntabilitas

Kinerja Dinas

TUJUAN

Meningkatkan pendapatan Nelayan/Pembudidaya ikan

40



merupakan produk yang mudah sekali mengalami penurunan mutu dan

kualitas akibat proses pembusukan maka perlu disiasati dengan

meningkatkan nilai tambah produk perikanan agar harga ikan tidak turun.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang lebih terarah maka

ditetapkan pula dukungan perencanaan, penganggaran, administrasi dan

pelaporan kinerja Dinas dengan sasaran Meningkatnya Penilaian

Akuntabilitas Kinerja Dinas. Hal ini diperlukan karena dalam rangka mencapai

tujuan Dinas yang lebih akuntabel, transparan, efektif, efisien, ekonomis dan

tepat sasaran. Adanya keselarasan mulai dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Kegiatan sangat

menentukan keberhasilan Dinas dalam kinerja. Setiap Kegiatan harus dapat

memberikan output (keluaran) bagi penerima, dan dirasakan hasilnya serta

berdampak terhadap masyarakat dalam bentuk manfaat (benefit).

4.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan

Pendapatan nelayan/pembudidaya ikan merupakan jumlah produksi

yang diperoleh dikalikan harga produk setelah dikurangi biaya operasional

produksi. Sehingga Dinas berupaya untuk meningkatkan pendapatan

nelayan/pembudidaya melalui faktor peningkatan jumlah produksi dan dari

sisi harga yang diperoleh nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan Tujuan

Dinas adalah Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya (NTNP). NTNP adalah salah

satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani subsektor

perikanan di pedesaan. NTNP juga menunjukkan daya tukar (term of trade)

dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun

untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTNP, secara relatif semakin kuat pula

tingkat kemampuan/daya beli nelayan/petani. NTNP diperoleh dari

perbandingan indeks harga yang diterima nelayan/ pembudidaya (It)

terhadap indeks harga yang dibayar nelayan/ pembudidaya (Ib), dimana

komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang

41



Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks

harga yang dibayar nelayan/ pembudidaya (Ib), NTNP dapat lebih

mencerminkan kemampuan produksi nelayan/pembudidaya, karena yang

dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya. Nilai indikator ini

merupakan data sekunder yang diperoleh dari data BPS.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan serta target capaian

tiap tahun jangka menengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan target capaian selama 5 tahun perencanaan dilakukan

dengan cara mengevaluasi realisasi 2 tahun terakhir pada kondisi awal kinerja

TUJUAN SASA-

RAN

INDIKAT

OR

KINERJA

TUJUAN

DAN

SASARA

N

DEFINISI

OPERASIONAL

SA-

TU-

AN

KONDISI AWAL

KINERJA TARGET CAPAIAN

KONDI

SI

AKHIR

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Mening-

katkan

Pendapat-

an

Nelayan/

pembudida

ya ikan

Nilai

Tukar

Nelayan

Petani

(NTNP)

perbandingan

indeks harga

yang diterima

nelayan/

pembudidaya

(It) terhadap

indeks harga

yang dibayar

nelayan/

pembudidaya (Ib

In-

deks 107,77 108.64 109.51 110.38 111.25 112.12 112.99 112.99

MENING

-KATNYA

PRODUK

SI

PERIKAN

AN

Pertumb

uhan

Produksi

Ikan

Selisiih produksi

ikan tahun n

dengan tahun n-

1 dibandingkan

produksi ikan n-1

% 0 (0.6) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 6.5

MENING

KAT-NYA

NILAI

TAMBAH

PRODUK

PERIKAN

AN

Persenta

se Nilai

Tambah

Produk

Olahan

Ikan

Persentase nilai

tambah olahan

ikan dibanding-

kan dengan

harga ikan hasil

olahan dalam

satuan yang

sama

% - - 20 20 20 20 20 20

2 Meningkat

kan

Akunta-

bilitas

Kinerja

Dinas

MENING

KATNYA

PENILAI

AN

AKUNTA

BI-LITAS

KINERJA

DINAS

Nilai

AKIP

OPD

Nilai

akuntabilitas

kinerja yang

mengidentifikasi

kemampuan

OPD dalam

perencanaan,

pengukuran,

pelaporan,

capaian kinerja

dan evaluasi

internal.

Kate

gori 62.00 72.41 75 75 75 75 75 75

42



yaitu tahun 2017 dan 2018. Pertimbangan target yang dibuat dari tahun

2019 sampai dengan 2023 merupakan angka harapan yang rasional dapat

dicapai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Daerah.

Sampai dengan akhir RPJMD pada Tahun 2023 ditargetkan NTNP

mencapai angka 112,99. Penentuan peningkatan setiap tahun sebesar 0,87

dari tahun awal 2018 sebesar 108,64. Selama 5 tahun ada peningkatan daya

beli nelayan/pembudidaya sebesar 4,35 poin.

Untuk Sasaran 1 (S1) : meningkatnya produksi perikanan,

menggunakan indikator pertumbuhan produksi ikan dalam satuan persen

(%). Sampai dengan akhir RPJMD Tahun 2023 ditargetkan akumulasi

pertumbuhan produksi ikan sebesar 50% dengan sebaran di tahun ke-1

(pertama) 10% dan 4 tahun berikutnya masing-masing 10%. Pertumbuhan

produksi ikan setiap tahunnya ditargetkan tumbuh sebesar 10%.

Dasar penentuan 10% setiap tahunnya adalah pertumbuhan tahun

2018 sebesar 19,4% dikurangi pertumbuhan produksi budidaya laut (kerang

hijau). Untuk Tahun 2019 -2023 pertumbuhan produksi perikanan meliputi

produksi perikanan tangkap baik laut dan perairan umum serta produksi

perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar dan air payau (tambak).

Sedangkan pada Renstra sebelumnya (2013 -2018) produksi perikanan

budidaya meliputi perikanan air tawar, payau dan laut. Untuk perencanaan 5

tahun ke depan, budidaya laut sudah menjadi wewenang Pemerintahan

Provinsi. Budidaya laut yang ada di Kabupaten Tangerang itu sendiri masih

merupakan budidaya kerang yang keberadaanya masih menjadi masalah

dalam keamanan pangannya. Hal ini disebabkan karena perairan laut di

sekitar wilayah Kabupaten Tangerang mengalami pencemaran logam berat

yang berbahaya bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

Untuk Sasaran 2 (S2) : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perikanan,

menggunakan indikator Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Ikan dalam

satuan persen (%). Indidkator ini diperoleh dari penghitungan dari rata-rata

selisih harga produk olahan ikan dengan harga ikan segar dalam satuan berat

yang sama. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

43



pendapatan pelaku usaha perikanan dengan cara mengintervensi harga ikan

melalui nilai tambah produk-produk perikanan sehingga pelaku usaha

perikanan tidak mengalami kerugian.

Dasar penentuan persentase nilai tambah per tahunnya adalah 20%

adalah : pertama indikator ini masih merupakan indikator baru yang

digunakan Dinas Perikanan dalam mengukur kinerja Dinas, sehingga belum

ada data dasar sebagai awal penentuan target nilai. Kedua, produk perikanan

di Kabupaten Tangerang masih sangat beragam nilai bahan baku dan skala

usahanya, sehingga penentuan target dihitung dengan keuntungan minimum

sebesar 20%. Adapun produk-produk olahan yang akan dihitung persentase

nilai tambahnya (PNT) merupakan produk yang umumnya ada di Kabupaten

Tangerang dan merupakan produk binaan Dinas. Produk-produk tersebut

adalah : Kerupuk Lele, Kerupuk Bloso, Nugget Ikan, Abon Lele, Abon Tuna,

Otak-otak, Pindang, Ikan Asin Jambal, Ikan Asin Samge, Dimsum Ikan.

Rumus Perhitungan Nilai Tambah Produk Ikan adalah sebagai berikut :

No Nama

Produk

Output

(Kg/th)

Bahan

baku

(Kg/th)

Faktor

Konversi

Harga

Output

(Rp/Kg)

Harga

Bahan

Baku

(Rp/Kg)

Sumba-

ngan

Input Lain

(Rp/Kg)

Nilai

Output

(Rp/Kg)

Nilai

Tambah

(Rp/Kg)

Persenta

se Nilai

Tambah

(%)

A B C = A/B D E F G = C X

D

H = G -

E - F

PNT =

H/G X

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Untuk Sasaran 3 (S3) : Meningkatnya Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Dinas menggunakan indikator nilai AKIP OPD. Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, serta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01

IM.PAN/01/2009, salah satu tugas dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi-

instansi pemerintahan. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja

dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

44



Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem

akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).

b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan

kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan

kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Obyek yang dinilai

Obyek yang dinilai adalah instansi-intansi pemerintah sebagai entitas

atau unit yang harus memberikan akuntabilitas kinerja atau pertanggung-

jawaban kinerja kepada pemberi amanah atau pemberi delegasi/wewenang.

Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang Dinilai

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, Kementerian PAN

dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) melakukan penilaian terhadap

aspek-aspek sebagai berikut :

45



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Perumusan Strategi

Strategi yang dirumuskan untuk mengatasi isu/permasalahan utama Dinas Perikanan pada 5 tahun ke depan (2019 – 2023) ada 8 (delapan)

yaitu sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel. 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Masyarakat kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera

Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkat

kan penda-

patan

Nelayan/

pembudi-

daya ikan

MENINGKATNYA

PRODUKSI

PERIKANAN

Meningkatkan Produksi Budidaya melalui Aplikasi Teknologi Meningkatkan sarana, prasarana produksi perikanan budidaya , pendidikan pelatihan dan bimtek aplikasi teknologi budidaya

perikanan kepada kelompok pembudidaya ikan

Meningkatkan Produksi Benih melalui Optimalisasi Fungsi BBI Meningkatkan sarana, prasarana pembenihan perikanan budidaya , pendidikan pelatihan dan bimtek aplikasi teknologi

pembenihan perikanan kepada pembenih ikan

Meningkatkan Produksi Penangkapan Ikan melalui Bantuan dan

Pemberdayaan Nelayan Kecil

Meningkatkan sarana, prasarana penangkapan ikan , pendidikan pelatihan dan bimtek penangkapan ikan bagi kelompok

nelayan

Membangun Pusat Kawasan Budidaya Terpadu Membangun infrastruktur pusat kawasan budidaya air payau

Merehabilitasi Lingkungan Perikanan Melaksanakan edukasi dan rehabilitasi lingkungan

puji syukur ke hadirat allah yang maha kuasa atas berkat … · 2020. 11. 16. · puji syukur ke...

Documents