publik menilai wibawa hukum jatuh pada titik...
TRANSCRIPT
Kata Pengantar
Publik Menilai Wibawa Hukum Berada Pada Titik Terendah
Kepuasaan terhadap penegakan hukum di Indonesia berada pada titik terendah.
Hanya 29.8% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Sedangkan 56.0% publik menyatakan tak puas dengan penegakan hukum di
Indonesia. Temuan ini menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum di
mata publik.
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia. LSI kembali
mengadakan survei khusus mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.
Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 1 – 4 April 2013. Survei
menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan
margin of error sebesar +/- 2,9%. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di
Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan
metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
Mereka yang tak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia merata di
semua segmen. Mereka yang tinggal di kota maupun desa, berpendidikan tinggi
maupun rendah, mereka yang berasal dari ekonomi atas maupun ekonomi bawah 2 Survey Nasional LSI April 2013
Namun demikian, mereka yang tinggal di desa, berasal dari ekonomi bawah, dan
berpendidikan rendah lebih tak puas jika dibandingkan dengan mereka yang
berada di kota dan berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka yang
berada di desa dan kelompok ekonomi bawah lebih sering menghadapi kenyataan
merasa diperlakukan tak adil jika berhadapan dengan aparat hukum.
Ketidakpuasaan terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat
dari tahun ke tahun sampai menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Pada Januari 2010, kurang lebih seratus hari pemerintahan
SBY Jilid-2, mereka yang tak puas dengan penegakan hukum sebesar 37.4%.
Pada Oktober 2010, setahun pemerintahan SBY, mereka yang tak puas dengan
penegakan hukum di Indonesia sebesar 41.2%. Pada September 2011, mereka
yang tak puas dengan proses penegakan hukum sebesar 50.3%.Pada Oktober
2012, mereka yang tak puas sebesar 50.3%. Dan pada April 2013, mereka yang
tak puas sebesar. 56.6%.
Penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden SBY juga dinilai tak lebih baik
dari pemerintahan presiden sebelumnya. Sebesar 41.3% menilai bahwa
penegakan hukum pada masa pemerintahan presiden SBY biasa-biasa saja (tak
lebih baik, tak lebih buruk) dibandingkan dengan penegakan hukum pada masa
presiden sebelumnya. Hanya sebesar 22.6% yang menyatakan penegakan hukum
masa SBY lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
3 Survey Nasional LSI April 2013
4
Bahkan sebesar 26.5% menyatakan penegakan hukum masa pemerintahan SBY
lebih buruk dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Penilaian ini
tentunya sebuah ironi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Idealnya
pergantiaan kepemimpinan nasional diikuti dengan perbaikan kondisi kebangsaan
di berbagai sektor termasuk, penegakan hukum.
Tingginya ketidakpuasaan terhadap penegakan hukum sejatinya menjadi sinyal
kewaspadaan bagi pemerintah maupun bangsa ini. Seperti yang sering dikatakan
oleh para ilmuwan, bahwa rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum
yang dilakukan negara dapat memunculkan anarkisme. Tak berlebihan dan
mengherankan jika dikatakan bahwa maraknya kasus main hakim sendiri yang
terjadi di beberapa wilayah di Indonesia merupakan refleksi ketidakpercayaan
terhadap penegakan hukum yang dilakukan negara. Penembakan tahanan di
Lapas Cebongan, Sleman Yogyakarta, penyerangan Mapolres di Sumatera
Selatan, pembakaran gedung pemerintahan di Palopo Sulawesi Selatan,
pengoroyokan Kapolsek yang berujung kematian di Sumatera Utara, adalah
sejumlah contoh kasus yang bisa disebut untuk menunjukan lemahnya
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mereka yang
tak puas dan tak yakin bahwa sebuah kasus akan diselesaikan secara adil melalui
hukum formal akhirnya memilih mengambil langkah menghakimi pelaku dengan
cara mereka sendiri yang tentunya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Survey Nasional LSI April 2013
5
Dalam survei ini, LSI juga menemukan tingginya persetujuan publik terhadap
tindakan main hakim sendiri. Mereka yang setuju tindakan menghukum sendiri
pelaku kehajatan (main hakim sendiri) karena tak percaya dengan proses
hukum sebesar 30.6%. Sedangkan mereka yang tidak setuju dengan tindakan
main hakim sendiri apapun alasannya atau mereka yang masih tetap percaya
pada proses hukum sebesar 46.3%. -o0o- Lalu apa yang menjadi penyebab merosotnya kepuasaan publlik terhadap
penegakan hukum di Indonesia? LSI menemukan empat (4) faktor penyebab.
Pertama, rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat hukum akan bertindak
adil. Hanya 42.2% publik yang percaya bahwa aparat hukum akan bertindak
adil dalam mengusut dan mengadili sebuah perkara. Sedangkan sebesar
46.7% tidak percaya bahwa para aparat hukum akan bertindak adil. Mayoritas
publik juga cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat
hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu
misalnya kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi. Hanya
sebesar 23.4% yang masih menaruh harapan terhadap aparat hukum bahwa
mereka tetap bisa bekerja secara independen tanpa intervensi. Gambaran ini
menunjukan bahwa mindset publik penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan.
Survey Nasional LSI April 2013
6
Kedua, publik marah karena politisi banyak yang korupsi daripada mengurusi
rakyat. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi baik di tingkat nasional
maupun daerah memunculkan apatisme publik. Publik semakin berkeyakinan
bahwa politisi tidak mengurusi rakyat. Politisi hanya mengurusi diri sendiri dan
kelompoknya.
Ketiga, pembiaran penegak hukum atas kasus amuk massa isu primordial. Di
Indonesia seringkali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok
terhadap kelompok lain karena hanya perbedaan identitas atau keyakinan.
Misalnya penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011, penyerangan
warga Syiah di Desa Karanggayam, Sampang Madura,tahun 2012, dan berbagai
kasus lainnya. Dalam berbagai kasus ini, negara “seolah-olah” tak ada atau
sengaja membiarkan terjadinya penyerangan dan kekerasan. Kesan
“ketidakberdayaan” negara dalam menghadapi kekerasan komunal ini
memunculkan pesimisme terhadap penegakan hukum.
Survey Nasional LSI April 2013
7
Keempat, lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakan hukum
secara konsisten. Sikap inkonsisten pemimpin nasional juga menjadi
penyebab merosotnya wibawa hukum. Ketika tepilih kembali sebagai
presiden, SBY berulang-ulang kali menyampaikan ke publik bahwa
pemberantasan korupsi akan menjadi agenda utama pemerintahannya.
Ironisnya banyak kasus korupsi yang terjadi dalam lingkungan SBY sendiri di
pemerintahan maupun partai politiknya. Andi Mallarangeng, mantan
Menpora, akhirnya mundur karena ditetapkan tersangka atas dugaan kasus
korupsi Hambalang. Di Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mantan Ketua
Umumnnya, juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena dugaan
terlibat kasus korupsi Hambalang. Sebelumnya petinggi Partai Demokrat
yang telah ditetapkan tersangka adalah Angelina Sondakh dan Muhammad
Nazarudin.
Wibawa hukum perlu ditegakan kembali karena publik semakin merasa tak
nyaman. Sebesar 48.6% publik menyatakan khawatir dengan masa depan
penegakan hukum di Indonesia. Mereka tak yakin bahwa proses penegakan
hukum akan lebih baik.
Survey Nasional LSI April 2013
8
LSI membuat tiga rekomendasi untuk menegakan kembali wibawa hukum di
mata publik. Pertama, profesionalisasi dan kesejahteraan aparat hukum lebih
diperhatikan. Profesionalisasi dan kesejahteraan aparat hukum dibutuhkan untuk
meminamalisir potensi intervensi kepentingan di luar hukum.Seringkali persoalan
profesionalisasi dan kesejahteraan dijadikan justifikasi para aparat hukum
terhadap oknum anggotanya yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
Kedua, penegakan hukum yang keras kepada politisi dan penegak hukum yang
korup dan melakukan pembiaran. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kembali
kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Bagi publik, penegakan hukum
bisa adil dan dipercaya, jika aparat hukum bisa bertindak tegas kepada mereka
yang berkuasa.
Ketiga, pemimpin nasional harus lebih tegas dan lebih punya waktu mengurusi
negara full time. LSI sudah berulang kembali memberikan warning kepada
pemerintah bahwa kepuasaan publik terhadap pemerintah di berbagai sektor
semakin merosot. Satu-satunya jalan yang tersedia untuk mengembalikan
kepercayaan publik adalah pemerintah menunjukan keseriusan dan fokus mengurusi rakyat.
Survey Nasional LSI April 2013
9
Namun dengan terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum partai Demokrat di KLB
Partai Demokrat beberapa waktu lalu dan penunjukan sejumlah menteri untuk
mengurusi keseharian Partai Demokrat, nampaknya makin menutup jalan bagi
pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masih tersisa waktu satu tahun bagi pemerintahan SBY untuk kembali
menegakkan wibawa hukum. Inilah momentum bagi kita semua untuk
membasmi semua jenis preman di Indonesia, baik preman jalanan, preman
bersenjata (oknum polisi dan oknum TNI), preman berdasi (politisi koruptor)
ataupun preman berjubah (ormas sektarian). Minggu, 7 April 2013 LINGKARAN SURVEI INDONESIA Dewi Arum : 0812-8038-2407 (Pembicara) Rully Akbar : 0878-7549-6109 (Moderator)
REKOR MURI Survei Paling Akurat dan Presisi
10
6 Rekor terbaru MURI
( Museum Rekor Indonesia)
Paling Presisi 1. Quick Count yang diumumkan tercepat (1 jam setelah TPS ditutup)
2. Quick Count akurat secara berturut-turut sebanyak 100 kali
3. Quick Count dengan selisih terkecil dibandingkan hasil KPUD yaitu
0,00 % (Pilkada Sumbawa, November 2010)
Prediksi Paling Akurat 1. Survei prediksi pertama yang akurat mengenai Pilkada yang
diiklankan
2. Survei prediksi akurat Pilpres pertama yang diiklankan
3. Survei prediksi akurat Pemilu Legislatif pertama yang diiklankan
METODOLOGI SURVEI
• Metode sampling : multistage random sampling
• Jumlah responden awal : 1200 responden
• Wawancara Handset (Quick Poll)
• Margin of error : 2.9%
Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif
• FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar
• In Depth Interview
• Analisis media nasional
Pengumpulan Data : 1 – 4 April 2013
11
Q : Seberapa puaskah bapak/ibu, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tak puas sama sekali dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia?
Publik Tak Puas dengan Penegakan Hukum
12
Mereka yang puas dengan penegakan hukum hanya 29.8%
Kategori %
Sangat Puas/Cukup Puas 29.8%
Kurang Puas/Tak Puas 56.0%
Tidak Tahu/Tidak Jawab 14.2%
Publik laki-laki dan mereka yang tinggal
di desa lebih tak puas
13
Kategori Puas Tidak Puas TT/TJ
Kota 35.2% 48.6% 16.2%
Desa 22.8% 61.1% 16.1%
Kategori Puas Tidak Puas TT/TJ
Laki - Laki 28.9% 56.0% 15.1%
Perempuan 32.6% 51.7% 15.7%
Q : Seberapa puaskah bapak/ibu, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tak puas sama sekali dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia?
Publik yang berpendidikan
rendah lebih tak puas
14
Kategori Puas Tidak Puas TT/TJ
Tamat SD/Dibawahnya 26.6% 56.1% 17.3%
Tamat SLTP/Dibawahnya 27.1% 51.6% 21.3%
Tamat SLTA/Dibawahnya 30.2% 51.2% 18.6%
Tamat Kuliah/Pernah Kuliah 33.6% 50.4% 16.0%
Q : Seberapa puaskah bapak/ibu, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tak puas sama sekali dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia?
Makin rendah tingkat pendidikan, makin
tidak puas dengan penegakan hukum
Pemilih Partai Oposisi lebih Tak Puas
15
Partai Politik Puas Penegakan Hukum
Partai Koalisi Pemerintah
Partai Demokrat 37.7%
Partai Golkar 31.1%
PPP 33.2%
PKB 29.1%
PAN 29.9%
PKS 28.6%
Partai Oposisi
PDIP 27.2%
Hanura 28.3%
Gerindra 27.4%
Partai Baru
Partai Nasdem 30.7%
Rata-rata < 29 % kepuasaan pemilih
partai oposisi
terhadap kondisi
penegakan hukum
Q : Seberapa puaskah bapak/ibu, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tak puas sama sekali dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia?
Pemilih SBY Pada Pemilu 2009 Juga Tak Puas
16
Pemilih Capres 2009 Puas Penegakan
Hukum Tidak Puas
Penegakan Hukum TT/TJ
SBY– Boediono 38.2% 42.8% 19.0%
Megawati – Prabowo 28.7% 53.6% 17.7%
Jusuf Kalla - Wiranto 31.6% 51.3% 17.1%
Q : Seberapa puaskah bapak/ibu, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tak puas sama sekali dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia?
Mereka yang tak puas cenderung meningkat
17
Dibanding Januari 2010, ketidakpuasaan terhadap Kondisi Penegakan Hukum saat ini
Naik sebesar 18.6%
Kepuasaan Publik Januari
2010 Oktober
2010 September
2011 Oktober
2012 April 2013
Kurang puas/Tak puas 37.4% 41.2% 50.3% 50.3% 56.0%
Q : Seberapa puaskah bapak/ibu, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tak puas sama sekali dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia?
18
Penegakan Hukum di Era SBY tak Lebih baik
Q : Menurut bapak/ibu, apakah penegakan hukum di masa pemerintahan SBY lebih baik, sama saja (tidak lebih baik, tidak lebih buruk), atau lebih buruk dibandingkan dengan penegakan hukum di masa pemerintahan sebelumnya?
Kategori %
Lebih baik 22.6%
Sama Saja (tidak baik, tidak buruk) 41.3%
Lebih buruk 26.5%
TT/TJ 9.6%
Hanya 22.6% publik yang menilai penegakan
hukum era SBY lebih baik
Cukup Tinggi Mereka yang setuju
tindakan main hakim sendiri
Q: Manakah dari pernyataan tentang penegakan hukum
dibawah ini, yang bapak/ibu setujui?
19
Kategori %
Menghukum sendiri pelaku kejahatan karena tak percaya proses hukum yang adil
30.6%
Menyerahkan sepenuhnya pelaku kejahatan kepada proses hukum karena percaya ada hukuman yang adil
46.3%
Tidak Tahu/Tidak Jawab 23.1%
Q: Seberapa percayakah bapak /ibu bahwa
aparat hukum akan bertindak adil dalam
menindak sebuah kejahatan/tindakan
melanggar hukum ?
Sebesar 57.1% percaya bahwa aparat hukum mudah diintervensi oleh
Kepentingan luar (kedekatan dengan aparat hukum, materi, dll)
1. Rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat
hukum akan bertindak adil
21
Kategori %
Sangat percaya, cukup percaya
42.2%
Kurang percaya, tidak percaya sama sekali
46.7%
Tidak Tahu / Tidak jawab 11.1%
Q: Manakah dari dua pernyataan
dibawah ini yang bapak/ibu setujui
mengenai penegakan hukum?
Kategori %
Aparat hukum mudah diintervensi/dicampuri oleh kepentingan luar (kedekatan dengan aparat, pemberiaan materi, dll)
57.1%
Aparat hukum tidak mudah diintervensi/dicampuri kepentingan luar. Aparat hukum bersifat independen
23.4%
Tidak Tahu / Tidak jawab 19.5%
22
2. Publik Marah karena politisi banyak yang korupsi
Daripada mengurusi rakyat
22
Aktor CONTOH
Menteri Andi Mallarangeng,mantan Menpora, ditetapkan tersangka korupsi Hambalang
Politisi M. Nazarudin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum (P.Demokrat) ditetapkan tersangka kasus korupsi Hambalang. Lutfi Hasan Ishaq (PKS) dugaan suap impor sapi. Zainudin Jabbar (Golkar) dugaan korupsi di Kemenag.
Kepala Daerah Rusli Zainal (gubenur Riau) dugaan korupsi dana PON. Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu), Amran Batalipu (Bupati Buol).
3. Pembiaran Kasus Amuk Massa oleh
penegak hukum isu primordial
23
Seringkali terjadi kasus kekerasan yang
dilakukan oleh satu kelompok terhadap
kelompok lain karena hanya perbedaan
identitas atau keyakinan.
Kesan “ketidakberdayaan” negara
dalam menghadapi kekerasan komunal
ini memunculkan pesimisme terhadap
penegakan hukum.
24
4. Lemahnya kepemimpinan Nasional dalam
menegakan hukum secara konsisten
24
Ketika terpilih kembali sebagai
presiden, SBY berulang-ulang kali
menyampaikan ke publik bahwa
pemberantasan korupsi akan menjadi
agenda utama pemerintahannya.
Ironisnya banyak kasus korupsi yang
terjadi dalam lingkungan SBY sendiri di
pemerintahan maupun partai politiknya.
25
Q: Bagaimana penilaian bapak /ibu terhadap proses penegakan hukum di
Indonesia ke depan ?
5. Kekhawatiran Publik akan Penegakan Hukum
39.7%
48.6%
11.7%
Yakin hukum di Indonesia dapat ditegakkan secara adil
Tidak Yakin hukum di indonesia dapat ditegakkan secara adil
Tidak Tahu / Tidak jawab
1. Profesionalisasi dan peningkatan
kesejahteraan aparat hukum
27
Profesionalisasi dan kesejahteraan
aparat hukum dibutuhkan untuk
meminimalisir potensi intervensi
kepentingan di luar hukum.
Seringkali persoalan profesionalisasi
dan kesejahteraan dijadikan justifikasi
para aparat hukum terhadap oknum
anggotanya yang lalai dalam
menjalankan tugasnya
28
2. Penegakan hukum terhadap politisi dan
penegak hukum yang korup
Dibutuhkan untuk menumbuhkan
kembali kepercayaan publik terhadap
penegakan hukum.
Bagi publik, penegakan hukum bisa adil
dan dipercaya, jika aparat hukum bisa
bertindak tegas kepada mereka yang
berkuasa.
29
3. Presiden harus lebih fokus bekerja full time
LSI sudah berulang kembali
memberikan warning kepada
pemerintah bahwa kepuasaan publik
terhadap pemerintah di berbagai
sektor semakin merosot.
Masih tersisa 1 tahun bagi SBY dan
pemerintahannya untuk menegakkan
kembali wibawa hukum di Indonesia.
30
4. Ini momentum membasmi
semua jenis preman
Menegakkan wibawa hukum antara lain
membasmi semua jenis preman di Indonesia
-Preman jalanan
-Preman bersenjata (oknum polisi dan TNI)
-Preman berdasi (politisi koruptor)
-Preman berjubah (ormas sektarian)