public summary (resume hasil penilaian)€¦ · hasil audit tahap ii penilaian kinerja phpl iuphhk-...
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian)
HASIL AUDIT TAHAP II
PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK- HT
PT. GEMA NUSANTARA JAYA
SK IUPHHK-HT Nomor : SK.610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Luas Areal : ± 29.750 Ha
Lokasi Unit Manajemen
Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
Oleh :
LP-PHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
2
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT GEMA NUSANTARA JAYA
1. IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga Sertifikasi PT TÜV Rheinland Indonesia
2. Alamat Menara Karya 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,
Jakarta 12950 INDONESIA
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579
e-mail : [email protected]
3 Akte Pendirian dan
Perubahan Terakhir
Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.
Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4. Pengurus LPPHPL
Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama :
I Nyoman Susila
Direktur :
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
4. Tim Auditor PHPL-VLK Ence Hedi Hasan Zubedi, S.Hut (Prasyarat)
Ir. Amin Kadeni (Auditor Produksi)
Wisnu Nugroho, A.Md (Auditor Ekologi)
Ir. M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)
Darnawi, S.Hut (Lead Auditor/ VLK)
3
2. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen PT. Gema Nusantara Jaya
2. Alamat Kantor:
Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta
Jl. Trans Sulawesi, Desa Mootinelo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
3. Lokasi Unit Manajemen Kecamatan Atinggola Kwandang, Gentuma
dan Tomolito Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
4. Luas Areal Hutan yang
Disertifikasi
± 29.750 ha
5. SK IUPHHK-HT
SK Menteri Kehutanan No. 610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011
6. Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan
Akta perubahan terakhr No. 30 tanggal 15 Mei 2015. Notaris Anesta Chrisanti, SH, susunan Pengurus Perseroaan sebagai berikut:
Komisaris : Franklin William Kayhatu
Direktur : Ir. Gatut Suoridi,M.Sc.,MM
7. Pemilik Perusahaan/Saham 1. PT Mitra Cipta Permata : senilai Rp. 1,35 milyar
2. Sinar Mamuju Ceria : Rp. 150 juta
8 Management Refresentative Ir. Amin Suar
4
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Tanggal 25 September 2017, Dinas Kehutanan Propinsi Gorontalo,
Dinas Kehutanan Propinsi, pada saat datang dan selesai penilaian lapangan.
Auditor meminta masukan kinerja auditee dan memberikan laporan pada waktu koordinasi setelah penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan
26 September 2017, Kantor PT GNJ, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah :
Pembukaan Rapat dan Perkenalan Seluruh Tim Auditee
Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian dan ketentuan/mekanisme pengambilan keputusan
Meminta ketersediaan, kelengkapan data dan transparansi data.
Pada saat pertemuan disepakati antara lain jadwal audit pada dasarnya fleksibel antara audit dokumen dan lapangan
Penandatanganan Berita Acara Pertemuan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 26 s/d 30 September dan 01 Oktober 2017, kantor dan Blok kerja di Kabupaten Gorontalo ProvinsiGorontalo
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.
Pertemuan Penutupan
02 Oktober 2017, Kantor PT GNJ, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
Pertemuan penutupan dilaksanakan di Kantor PT. Gema Nusantara Jaya, , Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya acara perkenalan oleh masing-masing peserta dalam rapat pembukaan yang dimulai dari Wakil Manajemen dan seluruh peserta dari unit manajemen yang hadir, selanjutnya tim auditor PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee
5
menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Tanggal 23 Oktober 2017
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14//PHPL /SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
BAIK
Dokumen legalitas dan administrasi tata batas PT GNJ
di lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi tata batas yang telah dilakukan berupa laporan
tata batas dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: 1/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017
tanggal 28 Februari 2017
PT GNJ telah merealisasikan tata batas areal IUPHHK-
HTI 100 % (temu gelang), dan telah mendapatkan
penetapan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: 1/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017
tanggal 28 Februari 2017
Pada areal IUPHHK-HTI PT GNJ terdapat konflik batas
berupa klaim lahan, namun terdapat upaya pemegang
izin untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus
menerus
Dalam areal IUPHHK-HTI PT Gema Nusantara Jaya
tidak terdapat perubahan fungsi kawasan
PT GNJ telah mengidentifikasi/mendata seluruh
penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal
kerjanya dan melaporkan kepada instansi yang
berwenang
1.2.Komitmen Pemegang Izin
BAIK PT GNJ memiliki dokumen Visi dan Misi Perusahaan
yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 01
September 2012 dan telah sesuai dengan kerangka
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu
mencakup pengelolaan bidang produksi, ekologi dan
bidang social
PT GNJ telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi
perusahaan pada level pemegang izin/karyawan dan
masyarakat desa setempat yang berada disekitar areal
IUPHHK-HTI, dibuktikan dengan adanya dokumen
Berita Acara sosialisasi yang dilampiri daftar hadir
peserta dan dokumentasi kegiatan
PT GNJ telah mengimplementasikan kegiatan
Pengelolaan Hutan Lestari, namun belum seluruhnya
terealisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan
BAIK Keberadaan Tenaga Teknis (GANISPHPL) profesional
bidang kehutanan yang dimiliki oleh PT GNJ pada saat
ini telah tersedia pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum mencukupi
sesuai ketentuan yang dipersyaratkan
PT GNJ telah merealisasikan training (internal &
eksternal) periode tahun 2015-2017 dengan pencapaian
rata-rata 100% (untuk realisasi jenis training) dan 99%
untuk realisasi jumlah karyawan yang mengikuti training
PT GNJ memiliki dokumen ketenagakerjaan yang
tersedia secara lengkap sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku
7
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan
BAIK PT GNJ telah memiliki struktur organisasi dan job
description disahkan oleh Direksi yang sesuai dengan
kerangka PHPL yaitu meliputi unit kerja bagian
Perencanaan, kelola produksi, kelola lingkungan dan
kelola social
PT GNJ memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen
(SIM) baik SOP, software, hardware maupun perangkat
pendukung lainnya, serta terdapat SDM sebagai tenaga
pelaksana SIM pada masing-masing bidang
PT GNJ memiliki organisasi SPI/tim internal auditor,
namun berdasarkan laporan audit yang tersedia hanya
melakukan pemantauan/control padan kegiatan
pemupukan dan persiapan lahan, sehingga belum
berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan
kegiatan
PT GNJ telah melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan atas hasil monitoring dan evaluasi yang
didasarkan pada laporan pengawasan internal, namun
belum menyeluruh pada tahapan kegiatan pengelolaan
hutan tanaman.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
SEDANG Kegiatan RKT PT GNJ yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
mendapatkan persetujuan dengan adanya
kesepakatan/perjanjian pengelolaan tanaman kehidupan
berupa tanaman pokok dan tanaman pangan
Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal
IUPHHK-HTI PT GNJ dari sebagian besar para pihak
yaitu pihak pemerintah dan masyarakat setempat (2/3
pihak), namun pada dokumen laporan tata batas (dan
Berita Acara) Nomor LAP.01/BPKH XV-2/2015 tidak
terdapat persetujuan dari pihak IUPHHK yang berbatasan
(PT Gorontalo Citra Lestari) dan pihak masyarakat
setempat di sekitar areal kerja
Dalam Proses kegiatan program CSR/CD PT GNJ telah
mendapat persetujuan dari para pihak, namun dalam
pelaksanaannya belum terealisasi seluruhnya
Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal
IUPHHK-HTI PT GNJ telah mendapat persetujuan dari
para pihak, yaitu pihak Kementerian Kehutanan dan
masyarakat setempat di sekitar areal IUPHHK
Produksi
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
SEDANG Unit Manajemen telah memiliki dokumen Rencana
Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode
2013 – 2022 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan.
Penyusunan RKU tersebut telah berdasarkan pada hasil
Deliniasi Mikro dan tidak mendapatkan peringatan terkait
pemenuhan RKU
Realisasi kegiatan penataan areal kerja RKT 2013 s/d
2017 seluas 13.222 Ha, atau 85% dari rencana yang
8
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu
10 Tahun Periode 2013 – 2022, dimana terjadi 3 (tiga)
kali kegiatan luncuran (carry over) yaitu di RKT
2014/2015, 2016 dan RKT 2017
Tanda batas blok dan petak umumnya terlihat dengan
jelas di lapangan, dimana realisasi kegiatan pemeliharaan
patok blok RKT dan patok petak kerja sebesar 80%
2.2 Tingkat penebangan/ pemanen-an lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.
BAIK PT GNJ telah memiliki data risalah hutan hasil kegiatan
inventarisasi hutan secara berkala pada hutan tanaman
(umur 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun) dan
memiliki data inventarisasi hutan pada areal LOA selama
jangka waktu penilaian serta dilengkapi dengan peta kerja
skala 1 : 10.000 dan buku ukur. Areal Kerja UM
seluruhnya berada pada ekosistem hutan Mineral
PT GNJ telah memiliki data pengukuran riap tegakan /
PSP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah
dianalisis
PT GNJ sudah melakukan analisis data potensi dan riap
tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama
periode waktu penilain, namun belum menyampaikan
laporan serta belum memanfaatkan hasilnya untuk
menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK PT GNJ telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan
silvikultur dengan lengkap dan isinya sesuai dengan
pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang
berlaku dan sesuai kondisi areal kerja.
PT GNJ telah mengimplementasikan sebagian besar
tahapan kegiatan silvikultur di lapangan
PT GNJ berdasarkan perhitungan Yield Forecasting
Species memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah
yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
hasil hutan tanaman yaitu memiliki potensi sebesar
256,05 atau ≥ 120 m3/ha, namun dengan realisasi
luasan areal yang ditanami belum menjamin kelestarian
hasil.
Berdasarkan hasil PAT stocking tanaman PT GNJ untuk
tanaman berumur 3, 7, dan 12 bulan berada di atas
Benchmark yang ditetapkan oleh perusahaan dan
stocking tanaman pada umur 12 bulan tersisa sekitar
90%, dengan demikian terdapat permudaan tanaman PT
GNJ dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya
kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman per
hektar sesuai jarak tanam yang diterapkan
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.
BAIK PT GNJ telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang
ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik
areal kerjanya yaitu di lahan Mineral
PT GNJ telah melaksanakan penerapan teknologi ramah
lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan dalam
pemanenan hasil di areal kerjanya
PT GNJ belum melakukan kegiatan penebangan pada
Hutan Tanaman sehingga pengukuran terkait Faktor
Eksploitasi (Fe) pada hutan tanaman belum dilakukan
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/
SEDANG PT GNJ telah memiliki dokumen RKT selama periode
tahun 2012/2013 s/d 2017 yang sesuai dengan
RKUPHHK-HTI Jangka Waktu Periode 2013 – 2022 dan
9
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja
telah disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo
PT GNJ telah memiliki peta kerja yang menggambarkan
areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan /
ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung, tetapi hanya sebagian peta
RKT yang sesuai dengan perencanaan pengelolaan
sebagaimana yang tercantum dalam peta RKUPHHK-HTI
PT GNJ dan revisinya yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang
PT GNJ telah mengimplementasi peta kerja berupa
penandaan pada sebagian (85%) batas blok
tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
sebesar 73,22%.
PT GNJ telah merealisasikan volume tebangan pada
hutan alam (LOA) kurang dari 70% atau sebesar 4,5%
dari yang direncanakan tebangan tahunan dan lokasi
sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi
luasan yang direncanakan
2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam peman-faatan hutan, adminis-trasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
SEDANG Hasil analisa kesehatan finansial PT GNJ diperoleh
bahwa likuiditas > 150%, solvabilitas 100% - 150% dan
rentabilitas negatif dengan kecenderungan setiap tahun
meningkat kearah positif. Catatan Akuntan Publik
terhadap Laporan Keuangan tahun 2013 – 2016 adalah
Wajar
Realisasi alokasi dana PT GNJ hanya mencukupi 60% -
79% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya
berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang
dibuat sesuai dengan Pedoman Keuangan Pemanfaatan
Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT GNJ
tahun 2014 - 2016 kurang proporsional (perbedaan >
20% - 50%).
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
berjalan cukup lancar (pengelolaan hutan di areal kerja
PT GNJ) namun belum sesuai dengan tata waktu
PT GNJ telah melaksanakan merealisasikan biaya
penanaman tanaman pokok sebesar Rp.
216.877.046.304 dan realisasi fisik penanaman dengan
persentase luas 82% dari luasan penyiapan lahan HTI,
namun realisasi penanaman Tanaman Kehidupan masih
relatif kecil dibandingkan dengan rencana tata ruang
RKUPHHK-HTI maupun Revisi RKUPHHK-HTI
Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman
kehidupan oleh IUPHHK-HTI < 25% dari yang
seharusnya, namun PT GNJ masih ada waktu untuk
merealisasikan kegiatan penanaman > 70% dari rencana
tata ruang yang direncanakan pada dokumen Revisi
10
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
RKUPHHK-HTI yang berakhir sampai dengan tahun 2022
Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK Luas kawasan lindung yang dialokasikan telah sesuai
dengan dokumen perencanaan yang ada di dokumen
Revisi RKUPHHK-HT PT Gema Nusantara Jaya periode
tahun 2013 s/d 2022, yang telah disetujui dan disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor ( SK. 1/1/UIPHHK-HT/PMDN/2017
tanggal 28 Februari 2017) dan ketentuan luasan
kawasan lindung 3.839 ha atau 13,7% dari total luas
konsesi telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 tanggal 4 April
2006 dan telah sesuai dengan kondisi Biofisiknya
Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa PT Gema
Nusantara Jaya telah melakukan penandaan batas
kawasan lindung di lapangan sesuai progres pelaksanaan
sepanjang 229.665,03 m dari total panjang keseluruhan
kawasan lindung 313.646,66 m atau telah 73,22 % dan
saat verifikasi lapang ditemukan papan nama, tanda
batas berupa polesan cat berwarna merah berbentuk
huruf X pada batang pohon di sepanjang batas lintasan
Berdasarkan hasil overlay Peta Penafsiran Citra Landsat
2015 dengan Peta Kawasan Lindung dan observasi
lapangan pada kawasan lindung, diketahui bahwa kondisi
penutupan lahan di areal kawasan lindung PT GEMA
NUSANTARA JAYA masih berhutan (hutan lahan kering
sekunder) sebesar 94 % atau seluas 22.889 Ha dari luas
keseluruhan kawasan lindung 24.167 Ha
Terdapat petunjuk bahwa kawasan lindung yang dikelola
disetujui dan terdapat dokumen pendukung seperti
Persetujuan yang tersedia, maka dapat disebutkan bahwa
seluruh para pihak mengakui terhadap kawasan lindung
yang ada
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
BAIK Terdapat petunjuk bahwa kawasan lindung yang dikelola
disetujui dan terdapat dokumen pendukung seperti
Persetujuan yang tersedia, maka dapat disebutkan bahwa
seluruh para pihak mengakui terhadap kawasan lindung
yang ada
PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki laporan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung periode
2014 sampai dengan semester I tahun 2017 yang sesuai
dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung,
selain itu PT Gema Nusantara Jaya telah menyelesaikan
assessment HCV untuk seluruh kawasannya pada tahun
2016
Berdasarkan telaah dokumen dan pemeriksaan sarana
dan prasarana, PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki
sarana prasarana perlindungan hutan tetapi jenis dan
jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya
sesuai
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah
dan/atau kualifikasi personil yang memadai sesuai
dengan jenis gangguan hutan yang ada
Upaya auditee mengimplementasikan kegiataan
perlindungan melalui tindakan tertentu (preemptif/
11
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
preventif/ represif), dengan mempertimbangkan seluruh
jenis gangguan yang terjadi didalam areal PT GEMA
NUSANTARA JAYA seperti perladangan, pembalakan liar
(pencurian kayu), perburuan satwa liar dan lain-lain
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan
SEDANG PT GEMA NUSANTARA JAYA telah memiliki SOP
pengelolaan dan pemantauan tetapi belum mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air, terdapat SOP
pengelolaan yang belum dimiliki yaitu SOP pembuatan
Sedimen trap dan kolam sedimen
Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai
dengan ketentuan (AMDAL dll.) tetapi berdasarkan hasil
verifikasi dilapangan terhadap bangunan teknis sipil
Sedimen Trap yang ada kondisinya sebagian besar tidak
berfungsi dengan baik akibat tergerus oleh air hujan
PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki 8 orang SDM
khusus untuk menangani Pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang dikepalai oleh
seorang Certification and Environment Departement
(CED) yang membawahi Ganis Binhut, Supervisor, Staf
ADM, Staf Lapangan, dan Bagian Lapangan. Sampai
dengan saat ini PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki 2
Orang Ganis BINHUT atas nama Iwan Humolungo dan
Herman Adam/telah sesuai dengan ketentuan Perdirjen
PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang jumlah minimal
tenaga teknis PHPL
PT GEMA NUSANTARA JAYA telah memiliki rencana
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang
terdapat pada dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan 2009 dan diimplementasikan sesuai dengan
ketentuan seperti pembuatan Sedimen trap, kolam
sedimen, sekat bakar, penggunaan insektisida nabati,
rehabilitasi sempadan sungai dan lain lain
Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air dan terdapat implementasi dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir namun diketahui pada
semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015
terdapat rencana pemantauan yang belum dilaksanakan
yaitu data pemantauan sedimentasi dan sampel biota air
Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan
air yaitu terdapatnya erosi pada bagian kompartemen dan
Sedimen yang terendap pada Sedimen Trap yang
dipasang pada sebagian drainase yang terdapat ditepi
jalan kompartemen tetapi ada upaya pengelolaan dampak
sesuai ketentuan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare),
terancam punah (threatened) dan endemik.
BAIK PT GEMA NUSANTARA JAYA telah memiliki SOP untuk
identifikasi flora dan fauna dilindungi dan telah mencakup
seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang berada di
arealnya
PT GEMA NUSANTARA JAYA telah melakukan
implementasi identifikasi untuk jenis flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik di dalam areal kerjanya didalam kegiatan
Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
bekerjasama dengan PT Kyara Solusi Indonesia tahun
2016, namun terdapat 3 jenis flora dilindungi menurut
ANDAL dan 4 jenis fauna dilindungi menurut hasil survei
12
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Delmik tahun 2012 yang tidak teridentifikasi saat penilaian
Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi tahun 2016
dilaksanakan
3.5. Pengelolaan flora untuk :
1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
SEDANG IUPHHK-HT PT Gema Nusantara Jaya telah Tersedia
prosedur pengelolaan flora Flora dilindungi, Jarang,
Terancam punah dan Endemik, namun secara umum
bentuk bentuk pengelolaannya dilakukan berdasarkan
pendekatan pengelolaan kawasan, berupa Identifikasi,
pengelolaan, monitoring dan evaluasi, jenis flora
dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik
PT GEMA NUSANTARA JAYA telah
mengimplementasikan pengelolaan flora melalui
pendekatan pengelolaan kawasan, berupa penetapan
kawasan lindung yang didalamnya terdapat jenis-jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan
antara lain Identifikasi flora dilindungi dalam kegiatan
HCVF, pemasangan papan larangan, papan kawasan
lindung, pemasangan pal batas kawasan lindung,
rehabilitasi kawasan lindung dengan jenis tanaman Kapuk
(Ceiba petandra), Aren (Arenga pinnata) atau jenis kayu
lokal dan pembibitan sebagian flora dilindungi yaitu jenis
Aren (Arenga pinata). Dengan demikian pengelolaan flora
dilindungi berbasis Jenis belum dilakukan sepunuhnya
Masih terdapat gangguan terhadap sebagian species
flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik akibat aktifitas kegiatan pembersihan
lahan yang tidak direncanakan seperti perladangan yang
dilakukan olah masyarakat didalam areal PT Gema
Nusantara Jaya
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.
SEDANG PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki prosedur
pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (SOP
belum berbasis fauna dilindungi dan masih bersifat
umum).
PT GEMA NUSANTARA JAYA telah
mengimplementasikan pengelolaan flora melalui
pendekatan pengelolaan kawasan, berupa penetapan
kawasan lindung yang didalamnya menjadi tempat untuk
bernaung jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin
Terdapat gangguan keberadaan fauna, terdapat
masyarakat berburu didalam areal izin, tetapi ada upaya
penanggulangan gangguan melalui kegiatan sosialisasi
dan pemasangan papan informasi, peringatan dan
larangan
Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat
SEDANG Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/
atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
13
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan/atau masyarakat setempat
SDH oleh pemegang izin
Mekanisme tersebut belum mengacu pada ketentuan
perdirjen PHPL P.5/2016 tentang Pemetaan Potensi dan
Resolusi Konflik, namun demikian dalam implementasiya
masyarajt telah mengetahui tahapan prosedurnya. Dengan
demikian pemenuhan terhadap verifier ini adalah Terdapat
mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan
secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui
para pihak
PT GNJ telah memiliki mekanisme yang mengatur
pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan
SDH yang legal lengkap dan jelas
Bukti adanya klaim lahan di dalam areal izin yang belum
dipetakan oleh PT GNJ menunjukkan bahwa terdapat
bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang
izin yang sebagian masih dikuasai (kawasan yang
dimiliki) masyarakat hukum setempat
Berdasarkan verifikasi di lapangan dikatui bahwa PT GNJ
telah mendapat dukungan dari masyarakat, namun belum
berpa dukungan tertulis, sehingga pemenuhan terhadap
verifier ini adalah Terdapat persetujuan oleh sebagian
para pihak dan masih ada konflik
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
SEDANG Telah tersedia secara lengkap dokumen yang
menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang relevan
Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat
Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya
sebagian
Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung
jawab sosial terhadap masyarakat
Tersedia dokumen laporan kelola sosial yang lengkap
terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi. Laporan kelola sosial yang dibuat
telah memuat tujuan yang akan dicapai, permasalahan
umum, data keuangan, foto kegiatan dan berita acara,
dan penjelasan kegiatan. Tersedia laporan/ dokumen
terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin
termasuk gantirugi namun belum lengkap dan jelas
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
BAIK Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang
masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH
Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.
Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat, yang lengkap dan jelas. Dokumen
perencanaan tersebut disusun secara terperinci menjadi
detail rencana bulanan dengan indikator target
pencapaian
14
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%)
kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh
pemegang izin
Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak namun belum
lengkap dan jelas
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
SEDANG Telah tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas alur dan tahapan penyelesaian konfliknya,
namun belum mengacu pada ketentuan terbaru tentang
resolusi konflik. Sehingga pemenuhann terhadap verifier
ini adalah Terdapat mekanisme resolusi konflik namun
belum lengkap
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum
lengkap
Tersedia organisasi kelembagaan konflik dan pendanaan
yang cukup yang terintegrasi dengan mata anggaran
kelola sosial untuk menangani konflik. Tersedia
organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang
cukup untuk mengelola konflik
Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun
tidak lengkap dan kurang jelas
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
BAIK Bukti hubungan industrial harus dilaporkan kepada
pemerintah melalui mekanisme wajib lapor
ketenagakerjaan. PT GNJ belum memenuhi
penyampaian Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun 2017
kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo. Dengan
demikian pemenuhan terhadap verifier ini adalah
Pemegang Izin telah merealisasikan sebagian hubungan
industrial dengan seluruh karyawan sesuai dengan
peraturan perusahaan
Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT GNJ melalui
training (internal & eksternal) periode tahun 2015 – 2017,
rata-rata mencapai 100% untuk realisasi jenis training dan
mencapai 99% untuk realisasi jumlah karyawan yang
mengikuti training dari yang telah direncanakan sesuai
dengan kebutuhan
PT GNJ telah memiliki mekanisme jenjang karir dan telah
mengimplementasikan seluruh mekanisme tersebut
dalam pengangkatan karyawan. Dengan demikian
pemenuhan terhadap verifier ini adalah Terdapat
dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasi
kan seluruhnya
PT GNJ telah memberikan tunjangan kesejahteraan
karyawan dalam bentuk insetif lembur, premi produksi,
tunjangan BPJS kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Penyediaan sarana kerja bagi karyawan telah disediakan
dalam kondisi yang baik dan jumlah yang cukup. Dalam
hal keselamatan kerja, pekerja operator lata berat belum
memiliki SIO sebagaimana dipersyaratkan dalam
ketentuan Permanakertrans No 9/ tahun 2010. Dengan
demikian pemenuhan terhadap verifier ini adalah
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan
dan baru sebagian diimplementasikan
15
VLK
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
Memenuhi a. PT Geme Nuusantara Jaya telah memiliki ijin IUPHHK HT
yang berdasarkan Surat Keputusan , Menteri Kehutanan
Republik Indonesia No.SK 610/Menhut-II/2011 tanggal 25
Oktober 2011 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 29.750 Ha
(Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Ribu lima Puluh)
Hektar Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
Memenuhi b. PT GNJ telah membayar kewajiban iuran IUPHK-HT pada
tanggal 09 Januari 2012 melalui Bank BCA sebesar Rp.
77.350.00,-, sesuai dengan surat perintah pembayaran
Nomor S.9/VI-BIKPHH/2012 Tanggal 6 Januari 2012 atas
areal seluas 29.750 Ha
Memenuhi c. Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan diluar
sektor kehutanan yaitu untuk Bendungan dan ijin eksplorasi
bahan galian dan mineral yang dilengkapi dengan dokumen
lagalnya berupa surat dari instansi terkait
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi a. Terdapat dokumen RKUPHHK periode tahun 2013 –
2022 yang telah disahkan sesuai dengan SK
Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara
Jaya Nomor SK.16/VI-BUHT/2013 dan Revisi
RKUPHHK-HT yang disahkan dengan Nomor SK.
4233/MenLHK-PHPL /UHP /HPL.1 /8 /2017 tanggal
10 Agustus 2017. Terdapat dokumen rencana kerja
tahunan yaitu RKT tahun 2016 sesuai dengan SK
Nomor : 246/KPTS/TAHUN 2015 tanggal 16
Desember 2015 dan RKT tahun 2017 yang disahkan
sesuai dengan SK Nomor : 246/KPTS/TAHUN 2015
tanggal 16 Desember 2015
Memenuhi b. Terdapat peta areal kerja yang menggambrakan lokasi
yang tidak boleh ditebang seperti sempadan sungai, buffer
zone hutan lindung, KPPN, KPSL dan telah ditandai di
lapangannya
Memenuhi c. Terdapat peta areal kerja untuk tahun 2017 dengan skala
1 : 25.000 yang menggambarkan secara jelas lokasi
tebangan dengan ditandai “Cap Dinas Kehutanan” yang
terdapat pada lokasi tanaman unggulan, tanaman
kehidupan dan tanaman Pokok. Hasil verifikasi lapangan
menunjukan bahwa lokasi lapangan sesuai dengan
alokasi di peta kerja RKT
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi a. Terdapat dokumen RKUPHHK periode tahun 2013 s/d
2022 dan revisinya yang telah disahkan dan proses revisi
sesuai dengan pertimbangan perubahan tata ruang, jenis
tanaman dan alokasi tanaman (Pokok dan Kehidupan),
Memenuhi b. PT Gema Nusantara jaya melakukan kegiatan penyiapan
lahan dengan membuka areal hutan dan memanfaatkan
kayunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
dalam dokumen RKT
16
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
Memenuhi Terdapat dokumen LHP yang diterbitkan untuk kelas diamaeter kayu besar (KB), kayu Bulat Sedang (KBS), Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterbitkan secara online oleh petugas penerbit yang ditunjuk yaitu Khodori Wakhid No. Register Ganis 00306-12/PKB-R/XXV/2017. Hasil uji petik kayu dilakoasi pemanenan menunjukan kesesuaia antara fisik kayu dengan dokumen Buku Ukur dan Laporan Hasil Produksi (LHP),
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi Pengangkutan kayu dari lokasi TPK Hutan ke tujuan industri PT Dwi Lestari Pratama , UD. Bagus Pratama UD. Siti Rahmatia II PT. Katingan Timber Celebes telah dilengkapai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan daftar kayu. Hasil uji petik kayu di LMKB periode bulan September 2017 menunkan bahwa persediaan kayu (stock kayu ) di lapangan sesuai dengan dokumen
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi a. PT. Gema Nusantara Jaya telah menerapkan penandaan
dan memberi identitas pada kayu hasil produksinya dan
legal sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku
sehingga asal usul kayu dapat dilacak balak
Memenuhi b. PT. Gema Nusantara Jaya telah menerapkan sistem tata
usaha kayu yaitu dari pencatatan kayu (Taly Sheet/Buku
Ukur) dan dokumen LHP yang diupload ke sistem IPUHH
Online sebagai Stock kayu dan pada saat dilakukan
pengangkutan diorderkan barcode untuk setiap batang
kayu sehingga dapat ditelusuri dengan identitas yang
tertera di dokumen
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi PT Gema Nusantara Jaya telah memiliki arsip dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan untuk angkutan ke industri, dokumen tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan kewenangannya
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Memenuhi a. Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)
untuk PSDH dan DR yang diterbiitkan secara online melalui
aplikasi SIMPNBP yang sesuai dengan dokumen Laporan
Hasil Produksi (LHP) berdasarkan pada kelompok jenis,
kelas diameter dan tarif yang berlaku
Memenuhi b. PT Gema Nusantara Jaya telah membayarkan
kewajibannya pada PSDH dan DR sesuai dengan surat
erintah pembanyaran (SPP) yang diterbtkan. Pembayaran
melalui mekanisme transfer ke Bank dan kemudian diuplod
ke sistem yang menerbitkan tanda lunas pembayaran
berupa dokumen Bukti Penerimaan Negara
Memenuhi c. Pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah sesuai
dengan tarif yang berlaku pada jeni dan kelas diameter
KB, KBS dan KBK
3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Memenuhi PT. Gema Nusantara Jaya telah memiliki dokumen
pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri seperti berikut. dengan
Nomor PKAPT 09.05.1.03637
17
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
NA Pengangkutan kayu ke tujuan pembeli menggunakan
angkutan darat yaitu pengktan dengan menggunakan
kendaraan (truck), sehingga tidak terdapat penggunaan
kapal untuk angktannya
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal
Memenuhi Impplementasi tanda VLegal pada dokumen angkutan
kayu SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi Terdapat surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan
Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi
Gorontalo Nomor: 660/BLHRTI/SK/24/2009 tanggal 14
September 2009 tentang Persetujuan Dokumen Analisis
Dampak Lingkungan, RKL dan RPL izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri
(IUPHHK-HTI) PT. Gema Nusantara Jaya
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.
Memenuhi a. PT. Gema Nusantara Jaya telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo Nomor: 660/BLHRTI/SK/24/2009 tanggal 14 September 2009
Memenuhi b. PT GNJ telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan seperti pada kawasan lindung, konservasi tanah dan air, ketersediaan flora dan fauna serta pemberdayaan masyarakat
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Memenuhi a. Terdapat dokumen SOP K3 yang menjadi acuan dalam
melaksanakan K3 dan telah dibentuk Panitia Pembinaa K3
(P2K3) dan telah membuat program kerja untuk kegiatan
K3
Memenuhi b. Hasil verifikasi dokumen dan obeservasi lapangan, terlihat
adanya usaha UM untuk mengadakan dan menyediakan
peralatan K3
Memenuhi c. adanya catatan kecelakaan kerja yang lengkap termasuk
upaya atau program untuk menekan atau menghindari
kecelakaan kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Memenuhi Terdapat kebijakan dari manajemen untukk berserikat,
dan karyawan telah membentuk serikat pekerja dengan
nama Serikat Pekerja Gema Gorontalo Lestari (SF GGL)
periode tahun 2016 s/d 2020
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi Terdapat peraturan perusahaan PT Gema Nusantara
Jaya yang disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan tenaga
kerja Kabupaten Gorontalo Utara
18
Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi Tenaga kerja PT Gema Nusantara Jaya berjulah 94 orang
dengan usia termuda bernama Siti Rahmawati Masuara
yang berumur 21 tahun 3 bulan