1

PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA 2017

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kuliah Umum

Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia

Jakarta, 19 Januari 2017

22

5.5

6.3 6.0

4.6

6.2 6.2 6.0

5.6

5.0 4.8

5.0 5.1

2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 2007 2008 2009 2010

Sumber : BPS & Kemenkeu

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA cukup berdaya tahan di tengah berbagai gejolak

Proyeksi

pertumbuhan

ekonomi 2017 oleh

berbagai lembaga:

Bank Indonesia

5,0% - 5,4%

IMF

5,1%

World Bank

5,3%

Consensus Forecast

5,2%

Konsumsi Rumah Tangga

58.3%

Konsumsi Pemerintah

9.1%

Investasi (PMTB) 29.7%

Net Ekspor 1.7%

Lainnya 1.2%

Konsumsi Rumah Tangga*

• PeRata rata 2006-2015 : 4,9%

• Pertumbuhan

Q3 2016 5,0%

Konsumsi Pemerintah

• Rata rata 2006-2015 : 6,3%

• Pertumbuhan Q3

2016 -3,0%

Investasi (PMTB) • Rata rata

2006-2015 : 6,8%

• Pertumbuhan

Q3 2016 4,1%

Ekspor • Rata rata

2006-2015 : 5,3% • Pertumbuhan Q3

2016 -6,0%

Impor • Rata rata

2006-2015 : 5,1% • Pertumbuhan Q3

2016 -3,9%

* Termasuk LNPRT

Produk Domestik Bruto

PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PENGELUARAN Konsumsi RT dan Investasi sebagai engines of growth

Sumber: BPS, Diolah 33

SEK

UN

DER

TE

RTI

ER

PR

IMER

Pertanian, Pertambangan, Perikanan Distribusi terhadap PDB 2006 - 2015: 23,6%

• Dipengaruhi oleh harga dan perdagangan komoditas dunia yang saat ini cenderung lemah

• Dominan di beberapa daerah (Kalimantan, Papua, Sumatera)

Industri Pengolahan

Distribusi terhadap PDB: 22,0%

• Diharapkan terus membaik seiring dengan reformasi struktural

• Sektor unggulan padat karya yang memiliki

nilai tambah yang tinggi • Sektor yang memiliki porsi tertinggi dalam PDB

sektor)

Informasi

PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PRODUKSI Didukung pertumbuhan sektor jasa yang terus tumbuh tinggi

2.7%

2.9%

3.2%

4.1%

3.3%

4.1%

3.9%

3.5%

2.8%

0.3%

2006 2007 2008 2009 2010 201

1

201

2

201

3

2014 2015

4.6%

4.7%

3.7% 2.2

%

4.7%

6.3% 5.6%

4.4%

4.6%

4.2%

2006 2007 2008 2009 2010 201

1

201

2

201

3

2014 2015 Sektor Jasa (terbagi dalam 14

Distribusi terhadap PDB: 51,9%

7.4%

9.0%

8.6%

6.1%

8.2%

8.5%

6.8%

6.3%

6.2%

5.7%

• Tumbuh relatif tinggi dan stabil dalam beberapa tahun terakhir

• Top pertumbuhan rata-rata sektor:

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

& Komunikasi, Jasa Keuangan & Asuransi, Transportasi & Pergudangan,

44

4,9%

4,0%

11,1%

22,0% 7,5%

11,0%

6.5%

4,1%

Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2006-2015, YoY Source: BPS

Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS

SUMATERA: 19,4% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan,

pertambangan

KALIMANTAN: 5,7% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian

SULAWESI: 3,4% thd PDB Pertanian, konstruksi, perdagangan

PAPUA: 1,5% thd PDB Pertambangan, pertanian, dan

administrasi pemerintahan

BALI & NUSRA: 1,8% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan

JAWA: 57,0% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan,

konstruksi

14,7%

5,8%

Meski Ekonomi Tumbuh Tinggi DISPARITAS ANTAR DAERAH MASIH LEBAR

6,0 % 10,1%

55

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PERTUMBUHAN EKONOMI TELAH MEMBANTU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA, TETAPI…

16.6 15.4

14.213.3

12.512.011.4 11.3 11.2

10.70

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

0.36

0.35

0.37

0.38

0.410.410.410.410.41

0.40

0.42

0.41

0.40

0.39

0.38

0.37

0.36

0.35

0.34

0.33

0.32

0.31

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

9.11 8.39

7.87 7.147.48

6.136.175.946.18

5.61

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

-

9.00

10.00

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

GINI Ratio Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) sumber: BPS

6

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Inflasi (%) Pergerakan nilai tukar Rupiah thd dolar AS

INFLASI SUDAH LEBIH TERKENDALI Sementara itu tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sudah relatif mereda

-6.0

7

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

yoy (%)

Inflasi - Inti

Inflasi - Harga

Bergejolak Inflasi - Harga

diatur Pemerintah

Inflasi - Umum

[SERIES NAME] 144.43

-135.65

Neraca

Perdagangan

2005

[SERIES NAME] 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USD miliar 250

200

150

100

50

0 [VALUE]

-50

-100

-150

-200

-250

[SERIES NAME]

[SERIES NAME] [SERIES NAME]

[SERIES NAME]

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q3

(USD miliar)

130

(USD miliar)

50

Kinerja neraca eksternal Indonesia masih menghadapi tantangan baik dari perlambatan pemulihan ekonomi global maupun permintaan domestik

88

TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL & MAKMUR

Meningkatkan Produktivitas

Mengurangi Ketimpangan

Mengentaskan Kemiskinan Pertumbuhan yang Inklusif dan

Berkualitas

Meningkatkan Daya Saing

Tata kelola yang baik Institusi yang bersih & efektif

99

98

1.6

84

8.8

99

5.3

12

10

.6

13

38

.1

14

38

.9

15

50

.5

15

08

15

51

.8

17

50

.3

19.8%

15.1%

15.4% 16.3%16.2%15.8%

14.7%

13.1% 12.4%12.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS)

Pendapatan Negara

APBN MERUPAKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN Memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan

Belanja Negara

98

5.7

93

7.4

10

42

.1

12

95

14

91

.4

16

50

.6

17

77

.2

18

06

.5

18

59

.5

20

80

.5

19.9%

16.7%

16.2%

18.1% 18.2% 17.4%

16.9%

15.7% 14.9% 15.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS)

1100

PAJAK ADALAH TULANG PUNGGUNG NEGARA Sumber penerimaan utama dalam APBN

13.3

11.1 11.2 11.8 11.9 11.9

11.4

10.7 10.3

11.0

Tax Ratio Indonesia (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: Kemenkeu

658.7619.9

1111

723.3

1146.9

1077.3

980.5

873.9

1240.4 1283.6

Penerimaan Perpajakan (Rp Tn)

1495.9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: Kemenkeu

KEPATUHAN PAJAK MASIH RENDAH Jumlah Pegawai Pajak Juga Masih Terbatas

NO URAIAN/TAHUN 2013 2014 2015 2016

1 WP TERDAFTAR 24.347.763 27.379.256 30.044.103 32.769.215

2 WP TERDAFTAR WAJIB SPT 17.731.736 18.357.833 18.159.840 20.165.718

3 TARGET RASIO KEPATUHAN (%) 65,00% 70,00% 70,00% 72,50%

4 TARGET RASIO KEPATUHAN - SPT ( 3 x 2)

11.525.628 12.852.301 12.711.888 14.620.146

5 REALISASI SPT 9.966.833 10.852.301 10.972.336 12.737.541

6 RASIO KEPATUHAN ( 5 : 2 ) 56,21% 59,12% 60,42% 63,16%

7 CAPAIAN RASIO KEPATUHAN ( 5 : 4 ) 86,48% 84,45% 86,32% 87,12%

56.21

%

59.12

%

60.42

%

63,16

%

52.00

%

54.00

%

56.00

%

58.00

%

60.00

%

62.00

%

64.00

%

0

5,000,00

0

10,000,00

0

15,000,00

0

20,000,00

0

25,000,00

0

30,000,00

0

35,000,00

0

2013 2014 2015

2016

WP TERDAFTAR WP TERDAFTAR WAJIB SPT REALISASI SPT RASIO

12

Jumlah

Pegawai

pajak

39.980

orang

KALIMANTAN

11,08 T (3,8%)

70,9 T (9,7%)

108,99 T

SULAWESI

9,13 T (3,1%)

73,8 T 10,1%)

85,81 T

PAPUA & MALUKU

4,77 T (1,6%)

144,7 T (19,7%)

64,86 T

PULAU

PPh & PPN

Dana Transfer

Belanja APBD

PULAU

PPh & PPN

Dana Transfer

Belanja APBD

JAWA

737,65 T (81,3%)

198,3 T (27,0%)

383,61 T

BALI & NUSA TENGGARA

3,96 T (1,4%)

38,8 T (5,3%)

53,74 T

SUMATERA

25,75 T (8,8%)

207,3 T (28,3%)

322,51 T

Distribusi per Pulau

PAJAK MEMILIKI FUNGSI REDISTRIBUSI Namun pendapatan pajak masih terkonsentrasi di Jawa

13

1414

Uang Tebusan

Rp 109,8 triliun

Wajib Pajak

627.309 orang

AMNESTI PAJAK sebuah awal reformasi perpajakan

Diperkuat dengan

REFORMASI PERPAJAKAN yang lebih komprehensif

Reformasi Kebijakan Revisi peraturan perundang-undangan pajak

Reformasi Administrasi IT, database, SDM, tata kelola

Data hingga 17 Januari 2016

Nilai aset

Rp 4.314 triliun

Deklarasi DN Rp3.160 T

Repatriasi Rp141 T

Deklarasi LN Rp1.013 T

Rp

1 triliun

3.541 m jembatan

3.541m jembatan

155 km jalan

52.631 ha sawah

9,4 ribu gaji guru senior

10 ribu Gaji Polri setahun

11.900 rumah prajurit

3.541 m jembatan

beras

729 ribuRTS

93 ribu ton

benih

306 ribu ton

pupuk

2,2 juta/ 1,3 juta/1 juta siswa SD/SMP/SMA

355 ribu keluarga miskin

3,6 juta PBI

orang miskin

infrastruktur subsidi

belanja pegawai bantuan sosial

PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA BELANJA K/L

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI 15

Rp

1 triliun

3.541 m jembatan

50 rumah sakit

23.585org Tunj.prof guru setahun

2.018 BOK Puskesmas

4,2 juta Jampersal ibu hamil

2.144 Akreditasi RS

DAK Fisik BOS

tunj.profesi guru BOK

5.511 ruang kelas SMP

4.182 ruang kelas SMA

+

24.911org Tunj.khss guru setahun

1,25 juta BOS siswa SD/

Ibtidaiyah setahun

1 juta BOS siswa SMP/

Tsanawiyah setahun

714.286 BOS siswa SMA/ Aliyah setahun

+

PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

6.765 ruang kelas SD

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI 16

Pendidikan

Infrastruktur

Subsidi Energi

Kesehatan

Alo

kasi

An

gga

ran

(tr

illi

on

ru

pia

h)

375.5

67.5

350.3

104.0

77.3

177.9

416.1

387.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

KUALITAS ALOKASI BELANJA MEMBAIK SEIRING PENINGKATAN BELANJA PRODUKTIF… namun efektivitas dan efisiensi belanja perlu terus diperbaiki

2011

Sumber: MoF

Awal Reformasi

Komitmen Reformasi

10,8%

117,7%

54,1%

77,9%

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI 17

6 2017 : 2014

PERTUMBUHAN ALOKASI BELANJA K/L DALAM APBN 2017 LEBIH REALISTIS, NAMUN ALOKASI BELANJA BARANG MASIH DOMINAN

DAN BELANJA MODAL MASIH KECIL

140.2 155.4 186.5 205.4 222.2

169.7 176.6

233.1 257.7

285 180.9 147.3

215.4 165.0

200.7

92.1 97.9

97.2 49.6

55.7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013

LKPP

2014

LKPP

2015

LKPP

2016

Realisasi

2017

APBN

Pegawai Barang Modal Bansos

% dari Belanja Pemerintah Pusat 2017 (non transfer ke daerah dan dana desa)

18

4,23%

15,25%

21,66%

16,89%

513.3 573.7 602.3

664.2 704.9

0 0

20.8

46.7 60

582.9 577.2 732.1

0

200

100

300

400

500

600

700

800

900

2013

LKPP

2014

LKPP

2015

LKPP

2016

Realisasi

2017

APBN

Transfer ke Daerah Dana Desa Belanja Kementerian/Lembaga

T

PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL Perimbangan keuangan Pusat dan daerah semakin baik, namun tetap perlu

perbaikan kualitas belanja di daerah

Belanja K/L

otal TKDD 513,3 573,7 623,1 710,9 764,9

677.6 763.6

Rp503,

6 T

(DTU)

Rp173,

4 T

(DTK)

Rp7,5 T (DID)

Rp20,3

T (Otsus &

DIY)

Rp60,0

T

(Dana

Desa)

UU APBN TA 2017

minimal 25% DTU untuk belanja infrastruktur

19

MENJAGA DEFISIT PADA TINGKAT YANG AMAN dengan defisit dan utang yang rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia

salah satu paling tinggi

1.1

-0.7 -0.8 -0.9

-1.6-1.9 -2.2 -2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3

-4.4 -4.5

-6.2 -6.7 -7.0

-7.7

3.9 3.6 3.5

2.4 1.5

9.6

5.7

1.6

3.9 2.7 3.3

-0.5

2.6 2.4

0.9

2.8

1.2 1.4 0.5

7.5

Sa

ud

i Ara

bia

Ko

rea

Ru

ssia

Ge

rma

ny

Ch

ina

Ind

on

esi

a

Ca

na

da

Turk

ey

Au

stra

lia

Arg

en

tin

a

Ita

ly

So

uth

Afr

ica

Me

xico

Fra

nce

Bra

zil

Un

ite

d K

ing

do

m

Un

ite

d S

tate

s

Jap

an

Ind

ia

surplus/defisit fiskal (%)

pertumbuhan PDB (%)

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir Defisit APBN (Rp Tn)

-4.1

Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016 & CEIC, diolah 2200

-88.6

-46.8

-84.4

-153.3

-211.7

-226.7

-298.5 -307.7

-330.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 21 1

Sum

ber: W

orld

Econom

ic O

utlo

ok – IM

F, Okto

ber 2

016, d

iola

h

MEM

PER

KU

AT P

EN

GELO

LAA

N P

EM

BIA

YA

AN

YA

NG

PR

UD

EN

Tin

gk

at u

tan

g p

ub

lik In

do

ne

sia sa

lah

satu

pa

ling

ren

da

h

25

0 1

33

10

8 9

7

92

8

9

78

6

8

68

5

6

52

5

2

46

4

1

39

3

2

32

2

7

17

1

4

0

50

10

0

15

0

20

0

25

0

30

0

Japan

Italy

United States

France

Canada

United Kingdom

Brazil

India

Germany

Mexico

Argentina

South Africa

China

Australia

Korea

Turkey

Indonesia

Russia

Saudi Arabia

20

06

20

16

Ra

sio U

tan

g te

rha

da

p P

DB

(%)

Uta

ng

Pe

r Ka

pita

(US$)

Japan 85,635

US 62,020

UK 32,224

Brazil 7,200

Argentina 6,017

Malaysia 4,945

Mexico 4,266

South Africa 2,917

Turkey 2,501

Thailand 2,468

Russia 1,665

Vietnam 1,339

India 1,157

Indonesia 997

Philippines 934

2222

Penerimaan

Proyeksi & Estimasi

Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel

Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara

Rasio penerimaan

perpajakan masih rendah

Reformasi perpajakan Sangat dibutuhkan

Belanja

Komitmen

Membuat keputusan belanja yang strategis

Efektif dan memperbaiki fondasi Indonesia

Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan

Memerangi inefisensi dan korupsi

Reformasi belanja menuju efisiensi dan efektifitas

TANTANGAN PENGELOLAAN APBN

Pembiayaan

Terus diperbaiki

Reformasi di Sektor Keuangan, antara lain melalui pendalaman pasar keuangan

2233

• Sistem upah yang

simpel dan adil

• Kredit UMKM yang

mudah dan

terjangkau

• Percepatan konstruksi

infrastruktur

ketenagalistrikan

• Stabilisasi harga daging

• Deregulasi sektor logistik

• Insentif kredit usaha REIT berbasis

ekspor

• Indonesia Single Risk Mgmt (ISRM)

• Pembangunan industri farmasi

4 3 7 Oct 15

• Penurunan harga BBM

dan TDL

• Penyederhanaan izin

investasi

• Perluasan basis

penerima kredit UMKM

15 Oct 15 5 23 Oct 15

• Penurunan pajak

revaluasi aset

• Penghapusan pajak

berganda REITs

9

1 9 Sept 15

• Deregulasi

• Akselerasi proyek

strategis

• Mendorong

pembangunan rumah

bagi Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)

6 5 Nov 15

• Pembangunan KEK

• Perbaikan suplai air

bersih

• Penyederhanaan izin

impor untuk farmasi

2 29 Sept 15

• Peluncuran program

perizinan 3 jam

• Pembebasan PPN

untuk industri

transportasi

• Fasilitas logistik

terintegrasi

7 4 Dec 15 • Percepatan proses

sertifikasi tanah

• Insentif pajak untuk

industri padat karya

8 21 Dec 15 • One Map Policy

• Pembangunan

pengolahan sumber

daya alam refinery

• Insentif untuk

industri

penerbangan

27 Jan 16 10 11 Feb 16 • Perbaikan

kemudahan

berinvestasi (ease of

doing business)

29 Mar 16 13 24 Aug 16

• Percepatan pembangunan

rumah murah bagi MBR

melalui kemudahan dan

penyederhanaan proses

perizinan

12 28 Apr 16

• Penyederhanaan izin, prosedur,

durasi dan biaya memulai bisnis

11 14 10 Nov 16

• Pembiayaan E-commerce

• Insentif pajak bagi pelaku

usaha digital

• Perlindungan konsumen

• Perbaikan logistik

Memperkuat Reformasi Struktural untuk mendorong daya beli dan meningkatkan iklim investasi

Source: World Bank Ease of Doing Business Report 2017 2244

99

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

78- China

82- Vietnam

91- INDONESIA

- Philippines

123- Brazil

13-0 India

#91 Dari 190 negara

Melonjak

15 peringkat

2016: #106 2015: #120

Skor: 61,5 ↑ ,

I do esia is a o gst the top improvers in Doing Business 2017:

Equal Opportunity for All

- World Bank Group, Press Release

EODB 2017

Pengakuan atas upaya reformasi Indonesia – Perbaikan signifikan posisi Ease of Doing Business

2525

Ti n g k a t p e r m i n t a a n y a n g l e m a h

H a r g a k o m o d i t a s y a n g r e n d a h

E c o n o m i c r e b a l a n c i n g T i ongk ok

I s u G e o p o l i t i k , e . g . B r e x i t

K e b i j a k a n e k o n o m i A S d i b a w a h

p e m e r i n t a h a n b a r u

K e n a i k a n s u k u b u n g a T h e F E D

P e m b a l i k a n a r u s m o d a l d a r i E M E s

T A N T A N G A N 2 0 1 7 K e t i d a k p a s t i a n g l o b a l

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Kunci utama pertumbuhan:

• Memperkuat ekonomi domestik melalui stabilitas konsumsi, peningkatan investasi, dan ekspansi belanja pemerintah yang efektif

• Meningkatan daya saing produk dalam negeri untuk mendukung perbaikan ekspor

ASUMSI EKONOMI MAKRO

Lifting Minyak (ribuan barrel/hari)

Lifting Gas (setara dengan ribuan barrel minyak/hari)

ICP (US$/barrel)

Inflasi (%, yoy)

SPN 3 Bulan (rata-rata %)

Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)

5,3

4,0

5,1

13.300

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)

45

815

1.150

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran (%) 5,61 5,3 – 5,6

Angka Kemiskinan (%) 10, 70 9,5 – 10,5

Gini ratio (indeks) 0,397 0,38

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

70,1 70,11

5,0

1.184

3,02

5,7

13.307

40

829

*

2016 Realisasi

2017 APBN

2016 Realisasi

2017 Target

IMF 5.1%, World Bank 5.3%, ADB 5.1%, Bloomberg Consensus 5.3%, Bank Indonesia 5,0 – 5,4%

Postur realisasi APBN-P 2016 & APBN 2017

Deksripsi (Triliun Rupiah)

2016 2017

APBN-P

Outlook

Realisasi

Sementara

Realisasi thd

Outlook

APBN

Pertumbuhan

thd realisasi

2016

A. Pendapatan Negara 1.786,2 1.582,9 1.551,8 98,0% 1.750,3 12,8%

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.784,2 1.580,9 1.546,0 97,8% 1.748,9 13,1%

1. Penerimaan Pajak 1.539,2 1.320,2 1.283,6 97,2% 1.498,9 16,8%

2. PNBP 245,1 260,7 262,4 100,7% 250,0 -4,7%

II. Hibah 2,0 2,0 5,8 290,0% 1,4 -75,9%

B. Belanja Negara 2.082,9 1.898,6 1.859,5 97,9% 2.080,5 11,9%

I. Pemerintah Pusat 1.306,7 1.195,3 1.148,6 96,1% 1.315,5 14,5%

1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) 767,8 672,0 677,6 100,8% 763,6 12,7%

2. Belanja Non K/L 538,9 523,3 471,0 90,0% 552,0 17,2%

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 776,3 703,3 710,9 101,1% 764,9 7,6%

1. Transfer Ke Daerah 729,3 659,1 664,2 100,8% 704,9 6,1%

2. Dana Desa 47,0 44,2 46,7 105,7% 60,0 28,5%

C. Keseimbangan Primer (105,5) (126,4) (124,9) 98,8% (109,0) -12,7%

D. Surplus/Defisit (296,7) (315,7) (307,7) 97,5% (330,2) 7,3%

% terhadap PDB (2,35) (2,50) (2,46) 98,4% (2,41) -2,0%

E. Pembiayaan 296,7 315,7 330,3 104,6% 330,2 0,0%

I. Pembiayaan Utang 371,6 387,8 n/a n/a 384,7 n/a

II. Pembiayaan Investasi (94,0) (91,5) n/a n/a (47,5) n/a

III. Pembiayaan Lainnya 19,1 19,4 n/a n/a (7,0) n/a2 7

PRIORITAS STRATEGIS 2017

Akselerasi pembangunan infrastruktur, baik dari APBN, BUMN dan Swasta

Efektivitas Belanja daerah dan Dana Desa. Untuk mengurangi kemiskinan Menciptakan kesempatan kerja Mengurangi kesempatan

1

2

Mendukung Daya Beli

membangun produktivitas dan daya saing

Membangun institusi

Menjaga stabilitas dan keamanan

§Gaji/Pensiun (2017: Rp343,4 T)

§Subsidi Masyarakat / transfer keluarga miskin (2017: Rp204,6 T)

§belanja infrastruktur (2017: Rp387,7 T)

§belanja pendidikan (20% APBN) §belanja kesehatan

(5% APBN) §belanja riset/litbang

(2017: Rp12,8 T)

§belanja legislatif (DPR, DPD, MPR) (2017: Rp6,1 T)

§Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) (2017: Rp8,4 T)

§Eksekutif (Pusat, Pemda)

§Belanja Kemhan/TNI (2017: Rp108 T)

§Belanja POLRI (2017: Rp84 T)

3

2288

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN guna mendukung ekonomi dan pembangunan inklusif

Investasi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia MASIH LEBIH BAIK Dibandingkan Dengan Negara Lainnya di Dunia

7.9 7.6 7.0

6.1 5.7

5.4 5.4 4.9

3.3

0.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Lao

P.D

.R.

Mya

nm

ar

Ca

mb

od

ia

Vie

tna

m

Ind

on

esi

a

Ph

ilip

pin

es

Sin

ga

po

re

Ma

lays

ia

Th

ail

an

d

Bru

ne

i Da

russ

ala

m

Rata-rata pertumbuhan PDB satu dekade terakhir (%,yoy)

Negara – Negara G20 & BRICS Negara – Negara ASEAN

Sumber: IMF & BPS

9.6

2299

7.5

5.7

3.9 3.9 3.5 3.3

2.8 2.7 2.6 2.4 2.4

1.6 1.5 1.4 1.2 0.9

0.5

-0.5

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Ch

ina

Ind

ia

Ind

on

esi

a

Sa

ud

i Ara

bia

Turk

ey

Ko

rea

Arg

en

tin

a

Bra

zil

Au

stra

lia

So

uth

Afr

ica

Ru

ssia

Me

xico

Ca

na

da

Ge

rma

ny

Un

ite

d S

tate

s

Un

ite

d K

ing

do

m

Fra

nce

Jap

an

Ita

ly

54

2 3 5

7 8

15

21 22 25 26

28 29

34

39 41

43 44 47

57 58 60

81

0

20

40

60

80

100

Sin

ga

po

re

Un

ite

d S

tate

s

Ge

rma

ny

Un

ite

d

Kin

gd

om

Jap

an

Ca

na

da

Fra

nce

Au

stra

lia

Ma

lays

ia

Ko

rea

Ch

ina

Sa

ud

i Ara

bia

Th

ail

an

d

Ind

ia

Ind

on

esi

a

Ru

ssia

Ita

ly

So

uth

Afr

ica

Ph

ilip

pin

es

Bru

ne

i

Vie

tna

m

Bra

zil

2007

2016

Ket: Semakin kecil peringkat, semakin baik

Namun beberapa hal masih perlu untuk diperbaiki a.l. DAYA SAING INDONESIA

Peringkat Global Competitiveness Index

3300

INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR

yang inklusif dan berkelanjutan

Kebijakan Ekonomi yang Tepat Sasaran, Efektif, dan Berefek

Berorientasi kepada pertumbuhan gekaonnodmai Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah

Lembaga Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Efektif

Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi

Investasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah

Keterbukaan Pikiran dalam Menerima Keragaman

#1

31

#2

#3 #4

TERIMA KASIH

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

32

Kuliah Umum

Hari Ulang Tahun ke-47 Harian Media Indonesia

Jakarta, 19 Januari 2017 32