Prosedur Perubahan Konstitusi|33

BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGKonstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara sangat urgent keberadaannya memiliki nilai sacral dan abstrak dalam setiap rumusannya. Dikenal memilki dua bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi tertulis dikenal sebagai Undang-Undang Dasar. Konstitusi sebagai hukum dasar harus bersifat fundamental dan aplikatif serta dinamis. Oleh karena itulah, konstitusi harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Ketika konstitusi yang berlaku di suatu Negara itu sudah tidak lagi sesuai dengan konteks masyarakat yang ada, konstitusi itu harus diganti dan diubah dengan konstitusi baru yang lebih sesuai. Namun, mengingat adanya sebuah konstitusi sebagai identitas dari Negara, maka perubahan konstitusi yang dilakukan tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati. Keberadaan konstitusi yang sangat sacral dalam suatu Negara, tidak boleh begitu saja diubah untuk memenuhi tuntutan zaman, dan cara perubahannya pun tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati. Harus ada pertimbangan yang matang serta cara-cara yang procedural untuk mengubah sebuah konstitusi. Nilai dan muatan konstitusi sangatlah berat dan mengatur semua landasan bernegara dalam suatu Negara. Maka dari itulah, perubahan yang dilakukannya juga harus dengan hati-hati. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, maka dalam tulisan ini akan penulis prosedur serta tata cara perubahan konstitusi yang berlaku di Negara-negara di dunia, serta bagaimana Indonesia menjalankan prinsip perubahan konstitusinya.

B. RUMUSAN MASALAH1. Bagaimanakah konsep konstitusi dan prosedur perubahannya?2. Bagaimanakah system perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia?

C. TUJUAN PEMBAHASAN1. Untuk mengetahui konsep dasar tentang konstitusi serta prosedur perubahannya.2. Untuk memahami sistem perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

BAB IIPERUBAHAN KONSTITUSIA. TINJAUAN UMUM KONSTITUSIAwal mula lahirnya konstitusi berawal dari menculnya faham konstitusionalisme yaitu sebuah faham yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri serta pertanggung jawaban kepada rakyat. Faham ini berkembang pada masa Yunani Kuno. Namun, pemahaman konstitusi yang berkembang saat itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan saja. Karena konstitusi pada masa itu hanya diklasifikasikan menjadi konstitusi materiil saja, dan tidak tertulis. Di Inggris, peraturan pertama yang dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah perturan yang menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintah, peraturan ini masih bersifat elaksiastik.[footnoteRef:1] [1: Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan Konstitusi, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), h. 110-112.]

Pada hakikatnya, jauh sebelum lahirnya faham konstitusinalisme di Negara-negara barat, Islam terlebih dahulu mengemukakan teori tentang konstitusi. Teori konstitusi dalam islam ini lebih dikenal dengan nama Piagam Madinah. Teori ini lahir pasca hijrah Rasulullah bersama umat Islam ke kota Madinah yang dulu bernama Yatsrib. Para ahli banyak juga yang menamaka teori konstitusi ini dengan nama The Constitution Of Medina, yang didalamnya mengatur tentang tujuh pokok ketentuan dasar Negara, yaitu menyatakan bangunnya suatu umat baru yang membentuk suatu Negara baru, Negara Islam, mengakui keadaan rakyat sebagaimana adanya, mengatur hubungan antara masing-masing rakyat, yang harus menjamin dan bertanggung jawab satu sama lain, menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah penguasa tertinggi Negara sekaligus kepala Negara yang menjadi tempat menyelesaikan segala persoalan, mengatur hubungan dengan kaum Yahudi dan golongan-golongan lainnya, mewajibkan pembelaan terhadap Negara oleh semua warga Negara, serta menyatakan bahwa Madinah sebagai ibukota Negara yang aman bagi semua orang.[footnoteRef:2] Dari isi Piagam Madinah tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konstitusi adalah sebuah identitas dan kerangka dari sebuah Negara yang harus dimiliki oleh setiap Negara. [2: Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan, h. 131-136. ]

Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Menurut para ahli, konstitusi merupakan terjemahan dari istilah Inggris yaitu Constitution yang berarti keseluruhan dari peraturan dalam pembentukan suatu Negara yang mengatur secara mengikat proses dan pengaturan tentang pelaksanaan sebuah pemerintahan. Sedangkan dalam bahsa latin, konstitusi disebut dengan constitutio yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama.[footnoteRef:3] Konstitusi juga sering didefinisikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara. Konstitusi juga merupakan aturan-aturan pokok dalam menjalankan suatu Negara.[footnoteRef:4] Keberadaan konstitusi dalam suatu Negara sangatlah urgent, karena seluruh aturan yang sudah berlaku maupun yang akan berlaku dalam suatu Negara, dirumuskan berdasarkan konstitusi. Konstitusi diberbagai Negara, banyak dituliskan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, namun ada juga konstitusi yang tidak dituliskan, konstitusi semacam ini disebut dengan konvensi. [3: Dahlan Thaib dkk, Teoei Dan Hukum Konstitusi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7.] [4: Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 63.]

Keberadaan konstitusi dalam suatu Negara menjadi sangat penting mengingat keberadaan nilai-nilai konstitusi turut juga mewakili perkembangan sejarah dan peradaban suatu bangsa. Konstitusi bersifat fundamental, dan karena itulah, aturan-aturan yang termuat dalam konstitusi harus sangat kuat sehingga tidak mudah berubah. Dinamika masyarakat yang terus berkembang, menjadi salah satu factor yang dapat menyebabkan muatan dari konstitusi itu berubah. Karena dalam muatan konstitusi sendiri, prinsip-prinsip dasar suatu Negara serta struktur organisasi suatu Negara diatur didalamnya. Konstitusi sering juga disamakan dengan Undang-Undang Dasar, namun jika dicermati lebih jauh, konstitusi sangat berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi jauh lebih luas dibandingkan Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara, jadi bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar adalah aturan yang mengatur tentang dasar dari setiap pemerintahan. Sedangkan konstitusi, merupakan cerminan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan yang mengandung aspek-aspek politis dan sosiologis. Namun, banyak juga yang menyamakan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar, alasannya karena Undang-Undang Dasar merupakan salah satu dari bentuk konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis, hal ini sebagaimana pendapat dari L.J. Van Apeldroon.Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu bangsa dan Negara, karena konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan organ Negara, pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara, pemberi serta sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara, serta sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat.[footnoteRef:5] Artinya, konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, serta hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dalam hal ini adalah rakyat yang menyangkut didalamnya masalah hak asasi manusia. [5: Taufiqurrahman Syahuri, Hukum Konstitusi Proses dan Prosesdur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 28-29.]

Fungsi dari adanya konstitusi secara garis besar, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:1. Sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara.2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara.3. Pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara dan warga Negara.4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan antar organ Negara.5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ Negara.6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony.7. Sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit, hanya dibidang politik, maupun dalam arti luasmencakup bidang social dan ekonomi.8. Sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat.[footnoteRef:6] [6: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 28-29.]

Seperti yang telah disebutkan diatas, konsep konstitusi adalah dinamis dan fundamentalis, karena dibuat berdasarkan pertimbangan aspek sosiologis dan politis yang terus mengalami dinamika perubahan sesuai dengan konstruk masyarakatnya yang juga berkembang. Oleh karena itu, pada umumnya konstitusi dalam suatu Negara selalu mencantumkan perubahan di dalamnya. Dan tiap tiap konstitusi memiliki metode atau cara tersendiri dalam system perubahannya.[footnoteRef:7] Maka dari itu dapat dipahami bahwa perubahan dalam konstitusi adalah suatu keharusan. [7: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 43.]

B. KONSEP DASAR DAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSIKonstitusi pada dasarnya sama dengan produk hukum lainnya, karena konstitusi juga dibentuk oleh manusia yang merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan masyakat pada saat konstitusi itu dibuat. Oleh karena itu, konstitusi juga dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat saat itu. Mengingat konstitusi juga merupakan konsep pengembangan pemikiran pembuat peraturan yang tidak bisa meggambarkan keadaan masyarakat di masa depan, maka dari itu konstitusi juga memiliki kelemahan seperti peraturan lainnya dan dibutuhkan pembaruan serta perubahan untuk mengakomodir seluruh perubahan yang terjadi pada saat itu. Sebagai sebuah dasar hukum tertinggi dalam sebuah Negara, sifat fundamental dan dinamis dari sebuah konstitusi mengenai penyelenggaraan Negara, harus memiliki sifat yang lebih kokoh dan stabil dibandingkan produk hukum lainnya. Karena dampak dari perubahan konstitusi juga akan berimbas pada perubahan mendasar tentang system penyelenggaraan Negara. Misalnya Negara otoriter yang dapat berubah menjadi Negara demokratis, seperti yang pernah terjadi di Indonesia. [footnoteRef:8] [8: Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara, h. 96.]

Banyak ahli mengemukakan bahwa perubahan suatu konstitusi merupakan satu tindakan hukum yang akan sangat berdampak kepada stabilitas politik, oleh karena itu perubahan konstitusi yang sering dilakukan dapat menyebabkan merosotnya kewibawaan dari konstitusi itu sendiri. Terdapat dua factor dominan yang menyebabkan perubahan konstitusi tidak dapat dihindari, yaitu:1. Secara artifisial, dipaksa dibuat, antara lain melalui revolusi, perebutan kekuasaan, serta aneksasi dari Negara lain.2. Karena kehidupan social-politik masyarakat yang sudah jauh berubah dibandingkan situasi dan kondisi ketika konstitusi itu ditetapkan dan disahkan.Dalam system ketatanegaraan, dikenal dua macam dari pengertian perubahan konstitusi, yaitu perubahan konstitusi dalam arti sempit dan perubahan konstitusi dalam arti luas. Dalam hal ini, perubahan konstitusi dalam arti sempit seperti yang terjadi dalam perubahan konstitusi Amerika Serikat yaitu to amend the constitution, yang mana perubahan konstitusi dalam hal ini dengan mengubah ketentuan-ketentuan yang ada, juga dengan menambahkan pada pasal-pasal atau pada batang tubuhnya, akan tetapi konstitusinya tetap ada dan melekat dalam bagian yang diubah tersebut. Perubahan konstitusi dalam arti luas, yaitu dengan menambah ketentuan baru, baik berbentuk BAB, pasal, atu ayat baru, mengubah pasal atau ayat lama, menyisipkan suatu ketentuan, serta menghapuskan BAB, pasal, ayat, bagian kalimat, maupun perkataan tertentu.[footnoteRef:9] [9: I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Perubahan Konstitusi Sudut Pandang Perbandingan, (Bali: Bali Aga, 2006), h. 15.]

Dalam prosedur perubahan konstitusi sendiri, ada beberapa hal yang diatur didalamnya, yaitu:1. System Amandemen.Kata amandemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu Amendment yang berarti perubahan. Perubahan ini dapat berupa pencabutan, penambahan, perbaikan. Secara umum, system yang dianut dalam perubahan konstitusi suatu Negara dapat digolongkan pada dua system perubahan, yaitu: a) Sistem yang dikenal dengan sebutan constitutional reform (pembaruan konstitusi) system ini adalah system dimana setelah konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah konstitusi baru secara keseluruhan, sehingga konstitusi yang lama sudah tidak berlaku lagi. System ini dianut oleh hamper semua Negara di dunia, diantaranya adalah Belanda, Jerman dan Perancis.b) Sistem perubahan konstitusi, yaitu system dimana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi asli. Atau dengan kata lain, bagian yang diamandemen merupakan bagian asli dari konstitusi sendiri. Nilai nilai dalam konstitusi yang asli juga tetap berlaku. System ini dianut oleh Amerika Serikat dan disebut dengan istilah Amandemen.[footnoteRef:10] [10: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 44-45]

2. Jalur Yuridis dan Nonyuridis.Konstitusi dapat diubah dengan dua cara, yaitu: jalan yuridis formal dan jalan nonyuridis formal atau politis. Jalan yuridis formal dilakukan sesuai dengan ketentuan formal perubahan konstitusi yang ada dalam konstitusi itu sendiri. Sedangkan untuk jalan nonyuridis formal, perubahan konstitusi yang terjadi karena situasi atau keadaan khusus yang menyebabkan terjadinya perubahan konstitusi secara total maupun sebagian saja sesuai dengan kebutuhannya. Jika perubahan konstitusi ini berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat, maka secara yuridis, perubahan tersebut sah untuk ditetapkan karena memiliki kekuatan secara yuridis, atau bisa disebut dengan perubahan konstitusi yang sesuai dengan de facto, maka dapat disahkan juga berdasarkan de jure. Hal ini menunjukkan bahwa norma yang ada pada peraturan lama telah berevolusi dengan menghilangkan keabsahannya. Hal ini seperti yang terjadi pada pemerintahan Hindia Belanda yang harus mengakhiri kekuasaannya ketika rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Karena hal ini, peraturan pemerintah Hindia Belanda sudah tidak berlaku lagi, kecuali yang tegas dinyatakan berlaku oleh peaturan hukum Indonesia dan kemudian juga diakui oleh masyarakat dunia.Revolusi dalam pengertian yang luas terjadi ketika perintah hukum dalam masyarakat tidak berlaku lagi dan digantikan oleh peraturan baru yang tidak pernah dilegitimasi sebelumnya. Dan secara yuridis, konstitusi baru akan menjadi sah dan yang lama tidak berlaku lagi.[footnoteRef:11] Kriterianya adalah jika kekuasaan yang berlaku digulingkan dan telah digantikan dengan sebuah hukum baru yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Dan hal ini biasanya dapat membuat penguasa baru membatalkan konstitusi yang berlaku dan menetapkan norma hukum baru untuk menggantikannya. Dan secara factual, peraturan sangat sah dan diakui secara yuridis. [11: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 46-48.]

Para pakar Hukum Tata Negara mengemukakan teori-teorinya mengenai tata cara perubahan konstitusi, diantaranya adalah:1. C. F. StrongDalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitution, hal 146 sebagaimana yang dikutip oleh Atmadja[footnoteRef:12] bahwa secara teoritis, ada empat cara untuk merubah konstitusi: [12: I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, h. 28- 57]

a. Perubahan konstitusi dilakukan ole badan legislative biasa, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan semacam ini sebagaimana yang pernah terjadi di Belgia dan Rumania. Dalam hal ini, ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi untuk perubahan konstitusi dalam kondisi ini:a) Harus dihadiri dan disetujui secara mutlak oleh paling tidak dua pertiga dari anggota.b) Lembaga legislative dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga baru yang dihasilkan dari pemilihan umum inilah yang kemudian akan melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi.c) Untuk mengubah konstitusi dibutuhkan dua lembaga perwakilan rakyat yang harus mengadakan sidang gabungan untuk mengubah konstitusi. Sidang gabungan inilah yang akan mengubah konstitusi, dengan syarat sebagaimana point pertama yaitu disetujui oleh minimal dua pertiga dari anggota.b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Referendum harus dilakukan oleh rakyat dengan usulan sebuah lembaga yang berwenang untuk mengubah konstitusi dan usulan tersebut haruslah dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Hal ini seperti yang pernah dilakukan di Australia dan Italy.c. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi. Usulan perubahan konstitusi tersebut dapat berasal dari pemegang kekuasaan ataupun dari lembaga khusus itu sendiri. Apabila lembaga tersebut telah melakukan tugasnya, lembaga tersebut secara otomatis bubar. Perubahan dengan cara ini seperti yang dilakukan oleh Bulgaria.d. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh mayoritas Negara-negara bagian, hal ini hanya berlaku pada Negara federal seperti Amerika. Konstitusi dalam hal ini hanyalah dianggap sebagai sebuah perjanjian antara Negara-negara bagian, dan untuk mengubahnya, diperlukan persetujuan dari sebagian besar Negara-negara bagian tersebut. Cara perubahan konstitusi selain yang telah disebutkan diatas secara keseluruhan dapat diklasifikasikan menjadi sebelas cara perubahan, yaitu:a) Parlemenb) Negara Bagian dan Parlemenc) Referendumd) Lembaga Khususe) Parlemen dan Pemerintahf) Parlemen dan Referendumg) Parlemen, Negara provinsi dan presiden.h) Parlemen dan pemilui) Parlemen, referendum dan presidenj) Referendum dan presidenk) Pemerintah, perdana menteri, presiden atau raja.2. K. C. WheareDalam bukunya yang berjudul Modern Constitution hal 67-122, disebutkan juga ada empat cara dalam perubahan konstitusi:a. Perubahan konstitusi oleh kekuatan-kekuatan utama atau kekuatan nyata. Perubahan semacamm ini sangat dipengaruhi oleh hasil perimbangan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social. Perubahan yang berdasarkan hal ini disebut dengan Some Primary Force.b. Perubahan konstitusi secara formal. Perubahan konstitusi secara formal yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga Negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan konstitusi atau UUD Negara yang bersangkutan. Seperti konstitusi Selandia Baru yang mengatur dalam konstitusinya bahwa perubahan konstitusi dilakukan oleh badan legislative biasa, dimana keputusan mengenai perubahan itu dianggap sah apabila disetujui oleh suara mayoritas anggota. Perubahan semacam ini disebut denganFormal Amandement.c. Perubahan konstitusi melalui interpretasi badan Judicial/Peradilan. Perubahan konstitusi ini terjadi karena memang merupakan tugas alamiah dari pengadilan dan hakim melakukan interpretasi terhadap konstitusi. Contohnya seperti yang terjadi di MAhkamah Agung Amerika Serikat yang melakukan hak uji material melalui penafsiran bahwa UU yang dibuat oleh kongres atau tindakan presiden yang bertentangan dengan konstitusi tidak sah. Hal ini dinamakan dengan Judicial Interpretation.d. Perubahan konstitusi yang keempat adalah dengan cara Usage and Convention, yaitu system prubahan konstitus dengan berdasarkan pada suatu kebiasaan dan konvensi yang lahir sebagai akibat dari adanya kesepakatan rakyat yang menyepakati adanya perubahan konstitusi.3. JellinekMenyatakan bahwa perubahan UUD dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu:a. Perubahan UUD yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang disebutkan dalam UUD sendiri. Hal ini disebut dengan Verfassungs-anderung. Contoh dalam UUD Malaysia yang menyebutkan bahwa UUD dapat diubah dengan UU Federal.b. Perubahan UUD dengan cara informal, atau diluar ketentuan UUD yang disebut dengan Verfassungs-Wandelung. Contoh perubahan UUD melalui Konvensi, kudeta (coup detat), dan revolusi.4. A.A.H StruyckenSeperti halnya pembentukan hukum positif yang sumber hukumnya berupa sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal, maka cara perubahan konstitusi pun dapat terjadi dengan kedua cara itu pula. Perubahan konstitusi normal terjadi melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan perubahan konstitusi abnormal terjadi diluar peraturan perundang-undangan atau melalui cara-cara luar biasa seperti revolusi, coup detat, konvensi, dan resepsi hukum. Dalam kaitannya dengan resepsi hukum yang merupakan penerimaan atau masuknya unsur hukum asing yang melebur menjadi hukum nasional, ada aliran yang menyatakan bahwa hal ini bertujuan untuk melengkapi hukum yang ada. Tidak semua konstitusi dapat diubah begitu saja, jika dilihat dari tingkat kesulitannya, perubahan konstitusi dapat dibedakan menjadi dua bagian:1. Konstitusi Rigid, yaitu konstitusi yang lebih sulit untuk diubah. Konstitusi semacam ini hanya dapat diubah jika memang syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu dengan memperoleh dukungan suara dari mayoritas mutlak atau minimal dua pertiga anggota perwakilan rakyat yang menyetujuinya. Konstitusi jenis ini mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari pada perundang-undangan yang lain yang hanya dapat diubah dengan cara yang istimewa, dapat melalui referendum atau keputusan legislative secara mutlak. Konstitusi rigid diikuti oleh hamper seluruh Negara di dunia.2. Konstitusi fleksible, yaitu konstitusi yang elastis, mudah diubah dan dapat menyesuaikan dirinya dengan cara yang mudah. Dalam pengumuman dan pengubahannya pun sama dengan teknik pengumuman dan perubahan undang-undang. Namun, konstitusi jenis ini jarang dianut oleh Negara-negara di dunia, dikarenakan konstitusi semacam ini dapat menurunkan wibawa dari konstitusi itu sendiri dan dapat mengubah cita-cita fundamental dari para penggagas konstitusi. Konstitusi semacam ini hanya dianut oleh Inggris dan Selandia Baru.Konstitusi rigid, lahir karena berbagai hal, diantaranya adalah agar perubahan konstitusi dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang, karena konstitusi adalah identitas dan citra suatu bangsa, jika konstitusi dibuat untuk kemudahan perubahannya, maka perubahan konstitusi akan sering sekali dilakukan sesuai dengan keadaan yang terjadi. [footnoteRef:13] [13: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 54-56.]

C. CARA PERUBAHAN KONSTITUSI DI BERBAGAI NEGARASebagaimana yang telah disebutkan diatas, perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu melalui jalan yuridis dan nonyuridis. Perubahan konstitusi ini, memiliki aturan yang berbeda di tiap Negara, dan diatur dalam pasal-pasal tertentu yang berbeda-beda pula. Aturan-aturan tersebut, anatara lain adalah:[footnoteRef:14] [14: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 56-66.]

a. Ketentuan hukum perubahan konstitusi.Ada sekitar 191 negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan masing-masing Negara itu memiliki konstitusi yang berbeda-beda. Aturan-aturan tentang perubahannyapun juga berbeda-beda. Ada yang mencantumkan aturan perubahannya dalam konstitusi itu sendri, dan ada pula yang tidak mencantumkannya. Diantara Negara-negara yang tidak mencantumkan aturan perubahan konstitusinya adalah Chechnya, Finlandia dan Swedia. Sedangkan Negara yang mencantumkan tata cara perubahannya namun cukup sulit untuk melakukannya adalah Amerika Serikat. Sedangkan Negara yang tidak memiliki konsep konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraannya, dan hanya berdasarkan pada Undang-Undang Pokok adalah Inggris, Negara ini melakukan perubahan konstitusinya sebagaimana Negara lain yang mengubah Undang-Undangnya. Jumlah pasal yang diatur masing-masing Negara untuk mengubah konstitusinya juga berbeda, hal itu dapat digambarkan sebagai berikut:NoNegaraPasalJumlahPasalJumlah Ayat/Ketentuan Hukum

1.Srilangka99-102415

2.Bahrain1; 104214

3.Cape Verde309-315714

4.Timor Leste154-157412

5.Belanda137-140411

6.Portugal284-289611

7.Malaysia8.19111

8.Irlandia46110

9.Afrika Selatan7419

10.Taiwan2719

11.Ukraina154-15969

12.Zimbabwe5219

13.Swiss138-13928

14.Albania17718

15.Haiti282-28438

16.Spanyol166-16948

17.Turki17518

18.Venezuela245-24958

19.Pakistan238-23927

20.Polandia23517

21.Rusia134-13747

22.Australia12816

23.Iran17716

24.Korea Selatan128-13136

25.RRC6436

26.Thailand31316

27.Bangladesh14215

28.India36815

29.Kuwait17415

30.Lebanon76-7945

31.Madagaskar138-14255

32.Myanmar207-20935

33.Perancis8915

34.Philipina1715

35.Singapura5; 825

36.Brazil6014

37.Italia138-13944

38.Jerman7913

39.Irak6312

40.Jepang9612

Berdasarkan table diatas, hal-hal yang diatur dalam ketentuan hukum perubahan konstitusi tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:a) Inisiatif perubahan konstitusi.Inisiatif perubahan konstitusi yang digagas oleh rakyat, seperti yang terjadi di Swiss dan yang digagas oleh pemerintah seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Bahkan di Negara Belarusia, usul atau inisiatif perubahan konstitusi diajukan oleh Mahkamah Konstitusi.b) Persyaratan diterima dan tidaknya inisiatif menjadi agenda resmi.Mengenai hal ini, persyaratan diterima dan tidaknya dalam setiap Negara unutk mengajukan perubahan konstitusi berbeda-beda. Seperti yang terjadi di RRC, Amerika Serikat dan Thailand yang menentukan perubahan konstitusi harus disetujui oleh 1/5 anggota rakyat nasional dan 2/3 anggota kongres. c) Pengesahan atau ratifikasi rancangan perubahan konstitusi.Seperti dalam konstitusi Belanda, ratifikasi ini dilakukan oleh Staten General dengan dukungan suara oleh 2/3 anggota yang hadir. Dan dapat pula melalui kuorum, yaitu sekurang-kurangnya disetuji oleh lima puluh persen anggota ditambah satu. Ada juga yang membentuk panitia khusus unutk mengubah konstitusi, sebagaimana yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu dengan membentuk National Assembly dengan didukung oleh 75% suara dari anggota kongres.d) Pengumuman resmi dalam rangka pemberlakuan konstitusi.Sebuah konstitusi tidak bisa langsung diberlakukan karena harus lebih dulu diumumkan resmi kepada seluruh rakyat dan diatur dalam aturan tentang perubahan konstitusi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Jepang dan Kuwait.e) Pembatasan perubahan konstitusi.[footnoteRef:15] [15: Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 69-70. ]

Sebagaimana perubahan hukum secara umum, maka dalam hal perubahan konstitusi juga tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati dan tanpa pertimbangan, namun harus memenuhi kriteria tertentu. Diantara batasan-batasan tersebut adalah:1) Ukuran keperluan yang mendesak. Dalam artian konstitusi harus segera diubah karena suatu keadaan tertentu.2) Kelayakan. Konstitusi dapat diubah hanya jika konstitusi yang lama sudah tidak bisa lagi diterapkan dan diberlakukan di Negara tersebut.3) Perubahan yang pokok (fundamental change). Hal ini dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis, atau social. Perubahan semacam ini lebih sering dilakukan oleh Negara-negara bekas jajahan yang pemerintahnya memiliki kesadaran politik yang tinggi. Pembatasan perubahan konstitusi juga dapat dilakukan dengan mencantumkan pengecualian hal-hal yang tidak bisa diubah. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan mencantumkan pengecualian dalam hal bentuk Negara Indonesia yang berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah dengan apapun.f) Hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau cara khusus.[footnoteRef:16] [16: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 67-79. ]

Perubahan konstitusi semacam ini harus melalui persetujuan rakyat dan dilegitimasi oleh rakyat.g) Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi. Diantara lembaga-lembaga tersebut adalah parlemen, konvensi dengan mendirikan lembaga khusus, referendum dan persetujuan Negara bagian.Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, pengklasifikasian konstitusi menjadi konstitusi rigid dan fleksibel tidak berarti adanya kesamaan dalam tataran hukum ketatanegaraan dari Negara-negara di dunia. UUD suatu yang dianggap sebagai bagian dari konstitusi tertulis, telah mengalami berbagai perubahan dalam perjalanannya terutama seiring berubahnya sejarah dan banyaknya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Dengan berubahnya pemerintahan, system serta prosedur yang dianut tiap-tiap Negara berbeda, yaitu: [footnoteRef:17] [17: Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Edisi Kedua, (Bandung:Alumni, 2006), h. 99-145]

1. Prosedur peubahan konstitusi kerajaan Belanda.Konstitusi Belanda merupakan konstitusi yang rigid, yang berarti konstitusi didalamnya termasuk pada konstitusi yang sulit diubah. Namun pada kenyataannya, konstitusi di Belanda sudah beberapa kali mengalami perubahan. Mengenai perubahan konstitusinya, diatur dalam Bab (Hoofdstuk) XIII dan terdiri dari 6 Pasal, yaitu Pasal 193 (210 lama) sampai (215 lama). Apa yang tercantum dalam Bab XIII ini pada asasnya masih sama dengan peraturan perubahan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1848. Dalam Grondwet Belanda dinyatakan bahwa jika akan dilakukan perubahan atau penambahan, ada keharusan untuk membuat undang-undang tersendiri yang menyatakan adanya kehendak untuk melakukan perubahan atau penambahan tersebut. Setelah itu, kepada anggota Staten General Parlemen dimasukkan sejumlah anggota luar biasa yang banyaknya menyamai jumlah anggota asli Staten General Parlemen. Keputusan untuk penambahan serta perubahan itu lalu disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggota Staten General Parlemen yang telah digandakan tadi. Dalam UUD Belanda tahun 1815, prosedur diatas lalu diperberat yaitu dengan diharuskannya seluruh anggota Staten General Parlemen untuk hadir dan disetujui oleh tiga perempat dari seluruh jumlah anggota Staten General Parlemen serta penambahan kuorum sebagai salah satu cara untuk perubahan konstitusi. Kuorum yaitu prerubahan konstitusi dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 ditambah satu dari lembaga legislative.Untuk penyampaiannya, perubahan tersebut harus disampaikan kepada rakyat melalui sebuah referendum, dan rakyat hanya harus menyatakan stuju atau tidaknya pada perubahan tersebut.2. Prosedur peubahan konstitusi Uni Soviet.Perubahan konstitusi yang terjadi disini dengan cara membentuk panitia konstitusi oleh komite eksekutif sentral seluruh Rusia. 3. Prosedur perubahan konstitusi di Amerika Serikat.Perubahan konstitusi yang dilakukan di Amerika Serikat berdasarkan dalam yang tertera di konstitusinya, yaitu amandemen dilakukan melalui kongres atau dua pertiga Negara bagian yang mengajukan perubahan. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila sudah disetujui oleh 3/4 anggota legislative Negara bagian.4. Prosedur perubahan konstitusi di Republik Rakyat Cina.[footnoteRef:18] [18: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 75-79. ]

Prosedur perubahan konstitusi yang dianut oleh negara ini adalah dengan mengadakan kongres rakyat nasional sebagai organ tertinggi dari wakil-wakil yang dipilih dari tiap-tiap provinsi, daerah-daerah otonom dan kota-kota besar yang berada dibawah kekuasaan langsung dari pemerintah pusat.5. Prosedur perubahan konstitusi di Swiss.Di Swiss, keputusan untuk mengubah konstitusi dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada rakyat melalui referendum. Perubahannya dapat dilakukan secara total atau sebagian. Untuk perubahan secara total, perubahan konstitusi dapat dilakukan oleh sebagian anggota dewan sidang federal atau warga Negara yang memiliki hak suara. Sedangkan untuk perubahan yang hanya sebagian, dapat dilakukan hanya dengan inisiatif atau permintaan dari warga Negara yang memiliki hak suara.6. Prosedur perubahan konstitusi di Perancis.Untuk mengubah konstitusinya, Perancis juga menggunakan referendum. Dan apabila konstitusi itu akan diubah, maka perubahannya harus dimasukkan ke dalam rancangan konstitusi baru. Rancangan konstitusi baru itulah yang akan diberikan kepada rakyat untuk kemudian disetujui atau ditolak.7. Prosedur perubahan konstitusi di Argentina.Perubahan konstitusi di Argentina menggunakan system konvensi, yaitu pembentukan panitia khusus untuk mengubah konstitusi. Perubahannya dapat dilakukan secara total ataupun sebagian saja. Dan harus diumumkan oleh kongres serta disetujui oleh paling tidak dua pertiga dari anggota kongres. 8. Prosedur perubahan konstitusi di Kuwait.Perubahan konstitusi di Negara ini adalah dengan menggabungkan antara persetujuan parlemen serta referendum. Raja sebagai satu-satunya organ yang berwenang untuk mengesahkan perubahan konstitusi, sedangkan parlemen atau legislative berwenang untuk merumuskan perubahan yang akan dilakukan. 9. Prosedur perubahan konstitusi di Indonesia.Untuk di Indonesia sendiri, perubahan konstitusi dilakukan berbagai macam cara. Seperti yang terjadi pada perubahan ke IV UUD 1945, Indonesia melakukan perubahan melalui parlemennya, sementara pada perubahan tahun 1950, Indonesia membentuk panitia khusus untuk mengubah konstitusinya. Lembaga ini bernama Konstituante yang anggotanya dipilih dari pemilihan umum.

D. PARADIGMA PERUBAHAN KONSTITUSIBagaimanapun sebuah tindakan perubahan konstitusi haruslah memiliki dasar-dasar dan alasan-alasan yang mendaasar. Artinya, konstitusi yang akan diubah haruslah memilki alasan yang cukup kuat sehingga menjadi analisis yang benar untuk sebuah perubahan konstitusi. Hal-hal yang dapat mendasari perubahan konstitusi secara yuridis maupun teoritis adalah:[footnoteRef:19] [19: Ellydar Chaidir, Hukum dan, h. 69-71. ]

1. Paradigma kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi yang tidak semata-mata representative, tetapi juga partisipatif, guna merubah paradigma konstitusi yang lama yang mungkin tidak mengakomodir seluruh kepentingan rakyat dan hanya memihak kepada pemerintah.2. Paradigma Negara hukum dengan prinsip demokrasi yang adil dan responsive untuk mengubah paradigm Negara kekuasaan dengan tipologi hukum yang responsive.3. Paradigma pembatasan kekuasaan sebagai cerminan konstitusionalisme dengan prinsip check and balances untuk menggantikan paradigm sentralisasi kekuasaan/otoriter.4. Paradigma konstitusi yang berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan kontrak social untuk mengubah paradigm bahwa rakyat adalah pemberian dari Negara.5. Paradigma pluralisme dengan semangat toleransi dan anti diskriminasi sebagai konsekuensi atas realitas kemajemukan suatu Negara.

BAB IIIPERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA Konstitusi Indonesia pertama kali disahkan pada tahun 1945, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Naskah UUD pertama kali dipersiapkan oleh badan khusus yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Persidangan badan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidautkan bahwng kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Namun, setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, konstitusi yang sudah disahkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar ini tidak begitu saja dijadikan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan dan peraturan hukum. Undang-Undang Dasar yang pertama kali dibentuk ini tidaklah menjadi Undang-Undang Dasar yang sesungguhnya, melainkan menjadi Undang-Undang Dasr Kilat yang hanya dibentuk untuk syarat kemerdekaan Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya pasal yang menyebutkan bahwa setelah MPR dibentuk, maka MPR berak untuk membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.[footnoteRef:20] [20: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 29-36. ]

A. KONSTITUSI RIS 1949Setelah Perang Dunia kedua berakhir dengan kemengan tentara sekutu dan kekalahan pihak Jepang, membuat pengaruh Belanda kembali ingin ditanamkan di Indonesia. Namun, hal ini tidak mudah karena mendapatkan perlawanan cukup sengit dari bangsa Indonesia. Namun, Belanda kembali melancarkan usahanya dengan cara melakukan Agresi ke Indonesia dengan maksud kembali menjajah Indonesia. Dan dalam keadaan terdesak serta pengaruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka diadakanlah Konferensi Meja Bundar dengan mengirimkan wakil-wakil baik dari pihak pemerintah Indonesia maupun Belanda. Konferensi ini dimaksudkan untuk membentuk beberapa keputusan, yaitu:1. Mendirikan Republik Indonesia Serikat.2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi tiga hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS, status uni serta persetujuan perpindahan.3. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda.Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan konstitusi RIS tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia masih tetap ada disamping juga ada Negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena sesuai dengan yang termaktub dalam konstitusi RIS, maka wilayah Republik Indonesia masuk kepada wilayah dari Negara Republik Indonesia. Konstitusi RIS dimaksudkan sebagai konstitusi sementara yang berlaku untuk Negara Republik Indonesia.[footnoteRef:21] [21: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan, h. 36-38. ]

B. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950Bentuk Negara federal RIS yang dibentuk berdasarkan konstitusi RIS yang hanya bersifat sementara memang nyata tidak bertahan lama. Hal ini lantaran adanya konsolidasi kekuasaan yang berbeda-beda, yaitu dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dan ketiganya pada akhirnya menggabungkan diri menjadi satu ke wilayah Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah, pemerintah Republik Indonesia Serikat mulai kehilangan wibawanya, sehingga dibuatlah sebuah kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia untuk kembali menyatu dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk persiapan menuju hal tersebut, maka dibentuklah panitia khusus untuk menyiapkan suatu naskah khusus rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut kemudian diratifikasi pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian naskah ini mulai diberlakukan mulai 17 Agustus 1950. Undang-Undang ini bersifat mengganti, sehingga isinya tidak hanya merubah konstitusi RIS saja, melainkan juga menggantikan naskah konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Tidak jauh berbeda dengan konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara ini juga bersifat sementara. Hal ini terlihat dari adanya pasal yang menyebutkan bahwa konstituante, yaitu komite khusus yang bertugas untuk mengubah konstitusi harus segera membentuk konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi lama yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, sebelum konstituante berhasil membentuk suatu konstitusi baru, presiden Soekarno sebagai satu-satunya orang yang berwenang saat itu menyimpulkan bahwa konstituante itu telah gagal. Sehingga atas Dekrit yang dikeluarkannya, maka UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang.[footnoteRef:22] [22: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan, h.38-41. ]

C. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR DI INDONESIADapat diketahui dari paparan diatas, bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa upaya untuk membuat konstitusi dan mengokohkannya, upaya-upaya tersebut adalah dengan membentuk Undang-Undang Dasar, membentuk Undang-Undang Dasar, serta mengubah dalam arti memperbarui Undang-Undang Dasar. Bentuk-bentuk perubahan yang dijalankan di Indonesia itu sebagaimana yang disebutkan diatas, bermula dari penggantian dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kepada konstitusi RIS, lalu kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Sementara 1950 dan kemudian kembali ke konstitusi semula yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai prosedur perubahan Undang-Undang Dasar yang dianut di Indonesia adalah dengan mengadakan penggantian naskah Undang-Undang Dasar. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Sementara 1950 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 lagi.[footnoteRef:23] [23: Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan, h. 40-44. ]

Konstitusi yang berlaku di Indonesia berdasarkan sejarah perubahannya adalah Konstitusi Pertama berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Konstitusi Kedua adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, konstitusi ketiga adalah Undang-Undang Sementara (UUDS) tahun 1950, konstitusi keempat adalah Dekrit Presiden yang dikembalikan ke Undang-Undnag Dasar 1945, serta konstitusi kelima, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diubah empat kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002. D. CARA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 1945 MENURUT KETENTUAN PASAL 37Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, diatur mengenai perubahan konstitusi, yaitu:1. Perubahan UUD 1945 menurut pasal 37 sebelum perubahan.Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perubahan konstitusinya dalam dua ketentuan, yaitu ketentuan mengatur kewenangan MPR menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan ketentuan yg mengatur cara perubahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari persyaratan kuorum dan pengesahan perubahan. Menurut pasal ini, syarat sahnya perubahan konstitusi adalah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota majelis yang hadir. Selanjutnya mengenai pelaksanaan perubahan konstitusi itu diatur di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pasal 29 Tap MPR ini diatur tingkatan pembicaraan untuk membahas materi-materi dalam rapat atau sidang MPR. Tingkatan tersebut adalah:a. Tingkat I: Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk. Hasil dari perubahan tersebut merupakan rancangan ketetapan/keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.b. Tingkat II: Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umm fraksi-fraksi.c. Tingkat III: Pembahasan oleh komisi dan panitia ad hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembahasan dari tingkat III ini merupakan rancangan ketetapan/keputusan majelis.d. Tingkat IV: Pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pemimpinan komisi/panitia ad hoc dan bila perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi.Berpedoman pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk pertama kalinya melaksanakan kewenangannya dalam hal mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar ini terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Proses perubahan ini terjadi dengan prosedur sebagai berikut:1) Pembahasan perubahan perundang-undangan dasar oleh Badan Pekerja MPR yang dilaksanakan oleh panitia Ad Hoc I (PAH I). Dalam tahap ini, panitia menyertakan tim ahli yang terdiri dari para guru besar Hukum Tata Negara dan ahli politik dari berbagai perguruan tinggi untuk mendengarkan pandangan-pandangan mereka mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Pandangan umum fraksi-fraksi MPR dalam sidang paripurna atas rancangan perubahan perundang-undangan dasar.3) Pembahasan di komisi A terhadap semua hasil pembicaraan tahap pertama dan kedua. Hasil dari pembahasan tiap tahap itu kemudian dibentuk berupa draf perubahan UUD 1945 yang untuk selanjutnya diajukan oleh komisi A dalam rapat paripurna sidang Majelis.2. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pasal 37 Perubahan Keempat.Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan mendasar antara perubahan konstitusi sebelum perubahan maupun setelah perubahan keempat. Namun, dalam perubahan UUD 1945 disebutkan bahwa MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi Negara serta anggotanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi perbedaannya hanya terletak pada prosedur dan jumlah kuorum dalam mengubah sebuah konstitusi.[footnoteRef:24] [24: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 143-154. ]

E. CARA AMANDEMEN DAN AKIBAT HUKUMNYASebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdapat dua cara perubahan konstitusi yaitu: 1. Jika suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka berlakulah Undang-Undang Dasar yang telah diubah tersebut sebagai konstitusi baru yang berdiri sendiri. Perubahan dilakukan dengan cara amandemen, dimana teks Undang-Undang Dasar yang asli tetap utuh dalam satu naskah, sedangkan teks Undang-Undang Dasar tesebut menjadi bagian addendum atau sebagai aanhangsel dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi aslinya, seperti halnya yang dipergunakan pada konstitusi di Amerika Serikat. Perubahan konstitusi sejenis ini, mengakibatkan konstitusi lama dianggap tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan konstitusi baru. 2. Dengan cara amandemen namun konstitusi yang lama tetap berlaku, hanya saja untuk yang sudah diganti, dianggap tidak berlaku lagi. Jika kedua system perubahan konstitusi diatas dikaitkan dengan praktik perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dipahami bahwa secara formal, perubahan Undang-Undang Dasar mengikuti system amandemen, sekalipun secara material jumlah muatan materi perubahan lebih besar dari pada naskah aslinya. Yang paling penting dari system amandemen adalah berlakunya konstitusi yang telah diubah itu tetap didasarkan pada saat berlakunya konstitusi asli, karena itu perubahan redaksi atau isi dari beberapa pasal atau ketentuan tersebut dijadikan sebagai suatu addendum atau lampiran dari konstitusi asli. Jadi, sedikit dan banyaknya jumlah ketentuan dalam konstitusi yang diubah bukan merupakan penentu bagi system amandemen.Dengan demikian, cara amandemen yang dilakukan atas perubahan UUD 1945 memiliki akibat hukum bahwa keberlakuan UUD 1945 yang disandarkan pada dekrit presiden masih tetap eksis dan dipertahankan oleh MPR. Selain itu, oleh karena yang mengamandemen UUD 1945 adalah MPR hasil pemilu tahun 1999 yang demokratis. Maka dapat dipahami bahwa hasil amandemen itu akan mendapatkan suatu keputusan hukum yang demokratis. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 justru semakin memperkuat eksistensi keabsahan UUD 1945. [footnoteRef:25] [25: Syahuri, Hukum Konstitusi, h. 155-159. ]

BAB IVPENUTUPKESIMPULANKonstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu bangsa dan Negara, karena konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan organ Negara, pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara, pemberi serta sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara, serta sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat.Konsep konstitusi adalah dinamis, karena dibuat berdasarkan aspek sosiologis. Oleh karena itu, pada umumnya konstitusi dalam suatu Negara selalu mencantumkan perubahan di dalamnya. Dan tiap tiap konstitusi memiliki metode atau cara tersendiri dalam system perubahannya.Fungsi dari adanya konstitusi secara garis besar, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:1. Sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara.2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara.3. Pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara dan warga Negara.4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan antar organ Negara.5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ Negara.6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony.7. Sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit, hanya dibidang politik, maupun dalam arti luasmencakup bidang social dan ekonomi.8. Sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat.Konstitusi pada dasarnya sama dengan produk hukum lainnya, karena konstitusi juga dibentuk oleh manusia yang merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan masyakat pada saat konstitusi itu dibuat. Oleh karena itu, konstitusi juga dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat saat itu.Dalam system ketatanegaraan, dikenal dua macam dari pengertian perubahan konstitusi, yaitu perubahan konstitusi dalam arti sempit dan perubahan konstitusi dalam arti luas. Dalam hal ini, perubahan konstitusi dalam arti sempit seperti yang terjadi dalam perubahan konstitusi Amerika Serikat yaitu to amend the constitution, yang mana perubahan konstitusi dalam hal ini dengan mengubah ketentuan-ketentuan yang ada, juga dengan menambahkan pada pasal-pasal atau pada batang tubuhnya, akan tetapi konstitusinya tetap ada dan melekat dalam bagian yang diubah tersebut. Perubahan konstitusi dalam arti luas, yaitu dengan menambah ketentuan baru, baik berbentuk BAB, pasal, atu ayat baru, mengubah pasal atau ayat lama, menyisipkan suatu ketentuan, serta menghapuskan BAB, pasal, ayat, bagian kalimat, maupun perkataan tertentu.Dalam prosedur perubahan konstitusi sendiri, ada beberapa hal yang diatur didalamnya, yaitu:1) System Amandemen.Kata amandemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu Amendment yang berarti perubahan. Perubahan ini dapat berupa pencabutan, penambahan, perbaikan. Secara umum, system yang dianut dalam perubahan konstitusi suatu Negara dapat digolongkan pada dua system perubahan, yaitu: a) Sistem yang dikenal dengan sebutan constitutional reform (pembaruan konstitusi) system ini adalah system dimana setelah konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah konstitusi baru secara keseluruhan, sehingga konstitusi yang lama sudah tidak berlaku lagi. System ini dianut oleh hamper semua Negara di dunia, diantaranya adalah Belanda, Jerman dan Perancis.b) Sistem perubahan konstitusi, yaitu system dimana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi asli. Atau dengan kata lain, bagian yang diamandemen merupakan bagian asli dari konstitusi sendiri. Nilai nilai dalam konstitusi yang asli juga tetap berlaku. System ini dianut oleh Amerika Serikat dan disebut dengan istilah Amandemen.2) Jalur Yuridis dan Nonyuridis.Konstitusi dapat diubah dengan dua cara, yaitu: jalan yuridis formal dan jalan nonyuridis formal atau politis. Jalan yuridis formal dilakukan sesuai dengan ketentuan formal perubahan konstitusi yang ada dalam konstitusi itu sendiri. Sedangkan untuk jalan nonyuridis formal, perubahan konstitusi yang terjadi karena situasi atau keadaan khusus yang menyebabkan terjadinya perubahan konstitusi secara total maupun sebagian saja sesuai dengan kebutuhannya. Jika perubahan konstitusi ini berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat, maka secara yuridis, perubahan tersebut sah untuk ditetapkan karena memiliki kekuatan secara yuridis, atau bisa disebut dengan perubahan konstitusi yang sesuai dengan de facto, maka dapat disahkan juga berdasarkan de jure. Hal ini menunjukkan bahwa norma yang ada pada peraturan lama telah berevolusi dengan menghilangkan keabsahannya. Tidak semua konstitusi dapat diubah begitu saja, jika dilihat dari tingkat kesulitannya, perubahan konstitusi dapat dibedakan menjadi dua bagian:a. Konstitusi Rigid, yaitu konstitusi yang lebih sulit untuk diubah. Konstitusi semacam ini hanya dapat diubah jika memang syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu dengan memperoleh dukungan suara dari mayoritas mutlak atau minimal dua pertiga anggota perwakilan rakyat yang menyetujuinya. Konstitusi jenis ini mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari pada perundang-undangan yang lain yang hanya dapat diubah dengan cara yang istimewa, dapat melalui referendum atau keputusan legislative secara mutlak. Konstitusi rigid diikuti oleh hamper seluruh Negara di dunia.b. Konstitusi fleksible, yaitu konstitusi yang elastis, mudah diubah dan dapat menyesuaikan dirinya dengan cara yang mudah. Dalam pengumuman dan pengubahannya pun sama dengan teknik pengumuman dan perubahan undang-undang. Namun, konstitusi jenis ini jarang dianut oleh Negara-negara di dunia, dikarenakan konstitusi semacam ini dapat menurunkan wibawa dari konstitusi itu sendiri dan dapat mengubah cita-cita fundamental dari para penggagas konstitusi. Konstitusi semacam ini hanya dianut oleh Inggris dan Selandia Baru.Secara garis besar, prosedur perubahan konstitusi diklasifikasikan menjadi empat bagian:a) Perubahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. b) Perubahan konstitusi yang terjadi karena adanya factor politik.c) Perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim.d) Perubahan konstitusi yang lahir karena adanya kesepakatan rakyat.Keseluruhan perubahan konstitusi yang dilakukan, tetaplah harus melalui persetujuan dari 2/3 anggota legislative dari suatu Negara. Amandemen yang terjadi di Indonesia merupakan amandemen yang sudah memenuhi semua ketentuan perubahan konstitusi, menganut dua system perubahannya yaitu melalui parlemen dan pembentukan panitia khusus untuk mengubah konstitusi itu.