proses pendaftaran tanah secara sistematik melalui ajudikasi di kecamatan seberang ulu i kota...

8/16/2019 PROSES PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI AJUDIKASI DI KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALE…

http://slidepdf.com/reader/full/proses-pendaftaran-tanah-secara-sistematik-melalui-ajudikasi-di-kecamatan-seberang 1/13

PROSES PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI

AJUDIKASI DI KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

BERDASARKAN PP 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

1. Penda!"!an

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini

dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap

kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa

membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan pada sebagian masyarakat,

tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol status

sosial yang dimilikinya.

Dengan semakin pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang diiringi oleh

perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi, menyebabkan kebutuhan

masyarakat akan tanah semakin meningkat, menyadari hal tersebut diatas, maka

pengaturan penggunaan tanah sangat penting, termasuk pengaturan pemilikan dan

penggunaannya, mengingat jumlah manusia yang akan memanfaatkan tanah

tersebut akan semakin bertambah, sementara luas tanah tidak bertambah bahkan

cenderung semakin berkurang sebagai akibat proses alamiah maupun oleh sebab

lain.

Tanah mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat kepada manusia baik

berupa nilai produksi, nilai lokasi, nilai lingkungan, nilai sosial maupun nilai

politik. umber daya tanah akan mempunyai nilai sempurna apabila mencakup

kelima jenis tersebut, namun kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat pada

umumnya memberikan indikasi bahwa formasi nilai tanah berlangsung tidak utuh,

dalam arti lebih rendah dari formasi yang diharapkan, kadangkala hanya

mencakup salah satu nilai, sedang nilai!nilai lainnya terabaikan sebab masalah

tanah menyangkut kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia,

dengan sifatnya yang "ital dan strategis sehingga dapat dengan mudah diangkat

kepermukaan dan menjadi isu yang sangat sensitif, maka terasa perlunya jaminan

kepastian hukum atas tanah yang dijadikan pendaftaran tanah sangat penting,

karena dari pendaftaran tanah itu akan melahirkan sertipikat, yang merupakan alat

pembuktian yang kuat yang dipunyai seseorang atas suatu obyek tanah.



Berkaitan dengan hal tersebut, #emerintah mengeluarkan $ndang!$ndang

#okok %graria No. & Tahun '()*, yang mempunyai maksud dan tujuan

meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak!hak atas

tanah di seluruh Indonesia. Dengan pendaftaran tanah baik yang dimiliki oleh

masyarakat maupun oleh badan hukum ke +antor #ertanahan, pemilik tanah dapat

mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti

yang kuat. aminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan #asal '( ayat

' $ndang!$ndang #okok %graria, yang berbunyi sebagai berikut -

$ntuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh #emerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah /epublik Indonesia menurut ketentuan yang

diatur dengan #eraturan #emerintah0.

+etentuan $$#% dilaksanakan oleh ## No. '* Tahun '()' yang kemudian

memberlakukan ## No. 12 Tahun '((3 tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan

#eraturan #emerintah Nomor 12 Tahun '((3 pendaftaran tanah untuk pertama

dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan secara sistematik.

$ntuk itulah pada Tahun '((2 #emerintah 4enteri Negara %graria5+epala Badan

#ertanahan Nasional menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematik dengan metode ajudikasi, dikenal dengan #royek %dministrasi #ertanahan 6#%#7,

dengan maksud mensertifikatkan seluruh bidang tanah diluar kawasan hutan

dengan biaya murah dan dengan persyaratan yang mudah.

%judikasi menurut peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun '((3 #asal ' butir 8

adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk

pertama kali meliputi pengumpulan data dan penetapan data fisik dan data yuridis

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan

pendaftaran. Dengan adanya pendaftaran tanah secara sistematis maka diharapkan

disetiap jengkal tanah dapat diinformasikan secara akurat, mengingat pendaftaran

tanah yang diselenggarakan berdasarkan ## '* Tahun '()' belum memberikan

hasil yang memuaskan atau belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mendukung

program #endaftaran tanah yang efektif dan efisien.

+ota #alembang merupakan kota yang cepat laju pembangunannya, baik yang

dilaksanakan oleh #emerintah maupun oleh pihak swasta. $ntuk pembangunan ini



tentu saja membawa konsekuensi kebutuhan akan tanah cenderung meningkat.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingginya keinginan masyarakat untuk

memiliki sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang menjamin kepastian

hukum melalui prosedur yang sederhana, aman, terjangkau dan terbuka.

+ecamatan eberang $lu I yang membawahi beberapa kelurahan merupakan

pintu gerbang memasuki Ibukota #ropinsi umatra elatan, masih banyak terdapat

beberapa bidang tanah yang belum terdaftar dan belum didaftar pada +antor

#ertanahan +ota#alembang, yang mungkin akan mengakibatkan tanah!tanah

tersebut tidak jelas kepemilikannya. +etidakjelasan ini disebabkan belum

dibukukannya atau didasarkan pada administrasi yang baik sehingga untuk

mendatang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dan perselisihan.

ebagai ujung tombak untuk melayani masyarakat dan dalam upaya

memberikan pelayanan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap

pelayanan dibidang pertanahan, maka +antor #ertanahan +ota #alembang melalui

+anwil Badan #ertanahan Nasional #ropinsi umatera elatan mengusulkan

kepada +epala Badan #ertanahan Nasional agar kota #alembang dijadikan salah

satu lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah melalui proyek administrasi pertanahan atau %judikasi. $sulan tersebut disetujui dengan dikeluarkannya urat

+eputusan +epala Badan #ertanahan Nasional Nomor 81!9I!1*** tanggal 1 %pril

1*** tentang penunjukan lokasi pelaksanaan pendaftaran tanah secara istematika

#ola %judikasi di +ecamatan eberang $lu I +ota #alembang.

2. Pe#$aa%an

Pen&e'()an Penda*(a'an Tana + Penda*(a'an Ha, A(a% Tana

4enurut #eraturan #emerintah Nomor 12 Tahun '((3 #asal ayat 6'7 yaitu

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan

berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan dan

pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk

peta dan daftar mengenai bidang!bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk

pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta

hak!hak tertentu yang dibebaninya.



#endaftaran hak atas tanah pada prinsipnya merupakan tugas #emerintah

yang dalam pelaksanannya dilakukan oleh +antor #ertanahan untuk menjamin

kepastian hukum di bidang pertanahan sebagaimana yang diamanatkan dalam

$$#%, khususnya #asal '( $$#%. Diundangkannya $$#% dimaknai sebagai

bagian dari keberhasilan bangsa Indonesia untuk secara perlahan melepaskan diri

dari keterikatan peraturan hukum agraria yang bersendikan pemerintah jajahan

yang sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara Indonesia dalam

melaksanakan pembangunan. Tujuan diundangkannya $$#% adalah untuk -

'. 4eletakkan dasar!dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang

akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan

keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka

masyarakat yang adil dan makmur:

1. 4eletakkan dasar!dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan

dalam hukum pertanahan:

;. 4eletakkan dasar!dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai

hak!hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

#endaftaran hak atas tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si

pemegang hak yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus menerus setiap

ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka mengin"entarisasikan data

berkenaan dengan peralihan hak!hak atas tanah tersebut guna mendapatkan

sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang kuat. #elaksanaan pendaftaran tanah

meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan memelihara data

pendaftaran tanah pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

4enurut Boedi Harsono, #endaftaran tanah secara sistematik yaitu kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang

meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau

bagian wilayah suatu desa5kelurahan yang diselenggarakan atas prakarsa

pemerintah.

edangkan pendaftaran tanah secara sistematik menurut ## 12 Tahun '((3

didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah



secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi ) 6enam7 hal yaitu -

#engumpulan, pengolahan, pembukuan penyajian dan pemeliharaan data fisik dan

data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang!bidang tanah dan

satuan rumah susun, termasuk surat tanda bukti hak bagi bidang!bidang tanah

yang sudah ada haknya serta hak!hak tertentu yang membebaninya.

Dalam #asal ' angka 8 ditetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran

secara sistematik +epala +antor #ertanahan di bantu oleh #anitia %judikasi

dibentuk oleh 4enteri Negara %graria 5 +epala Badan #ertanahan Nasional atau

pejabat yang ditunjuk dan mengenai pembentukan panitia ajudikasi serta susunan

tugas dan kewenangan akan diatur lebih lanjut. 4enurut Boedi Harsono-

%judikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran

tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data

fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk

keperluan pendaftarannya.

#asal '( $$#% menyebutkan adanya keharusan bagi #emerintah untuk

mengatur persoalan pendaftaran tanah dalam rangka melaksanakan kewajiban

pokok dari pendaftaran tanah dimana ketentuan selengkapnya adalah

'. $ntuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah /epublik Indonesia menurut ketentuan!ketentuan

yang diatur dengan peraturan pemerintah.

1. #eraturan tersebut dalam ayat 6'7 #asal ini meliputi -

a. #engukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

b. #endaftaran hak!hak atas tanah dan peralihan hak!hak tersebut.

c. #emberian surat!surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

<leh karena itulah data!data yang disimpan di +antor #ertanahan baik

tentang subyek maupun obyek hak atas tanah disusun sedemikian rupa telitinya

agar dikemudian hari dapat memudahkan siapapun yang ingin melihat data

tersebut, apakah itu calon pembeli ataukah kreditur ataukah pemerintah sendiri

dalam rangka memperlancar setiap peralihan hak atas tanah atau dalam rangka

pelaksanaan pembangunan oleh #emerintah.

%tas dasar ketentuan tersebut diatas, maka tujuan pendaftaran tanah adalah -



'. $ntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak!hak

lain yang terdaftar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan.

1. $ntuk menyediakan informasi kepada pihak!pihak yang berkepentingan

termasuk #emerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang!bidang

tanah dan satuan!satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

;. $ntuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Da%a' H!,!# Penda*(a'an Tana dan Penda*(a'an Ha, A(a%Tana

$ndang!$ndang Nomor & Tahun '()* tentang #eraturan Dasar #okok!#okok

%graria adalah sebuah undang!undang yang memuat dasar!dasar pokok dibidang

%graria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum %graria guna

dapat diharapkan memberikan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat

dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil.

S)%(e# Penda*(a'an Ha, A(a% Tana

Berdasarkan #eraturan #emerintah /.I. Nomor 12 Tahun '((3 tentang#endaftaran Tanah. istem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran

hak 6 Regisfration of titles7, bukan sistem pendaftaran akta 6/egisfration of deed7.

Hal tersebut dapat dilihat dalam buku tanah sebagai dokumen yang memuat data

yuridis dan data fisik yang di himpun dan disajikan serta diterbitkan sertipikat

sebagai surat tanda bukti hak yang terdaftar. Hak atas tanah, hak pengelolaan,

tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun di daftar dengan

membukukannya dalam buku tanah yang memuat mengenai data yuridis dan data

fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat

pula pada surat ukur tersebut.

#asal 1( #eraturan #emerintah /.I. Nomor 12 Tahun '((3 tentang

#endaftaran Tanah menentukan bahwa pembukuan dalam buku tanah serta

pencatatannya pada surat ukur tersebut merupakan bukti bahwa hak yang

bersangkutan beserta pemegang hak dan bidang tanah yang diuraikan dalam surat

ukur, secara hukum telah di daftar. elain itu, menurut ketentuan #asal ;.

#eraturan #emerintah /.I. Nomor 12 Tahun '((3, bahwa untuk kepentingan



pemegang hak yang bersangkutan, diterbitkan sertipikat sesuai dengan data fisik

yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah.

O'&an)%a%) dan F!n&%) Pan)()a A!d),a%)

#roses pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran tanah

untuk pertama kali penyelenggaraannya khusus bagi bidang!bidang tanah yang

belum pernah dibukukan5disertipikatan antara lain sifat pelaksanaannya masal,

serentak dengan proses penyelesaian lebih cepat karena ditentukan jangka waktu.

Berdasarkan #asal 8 ## Nomor 12 Tahun '((3 ditetapkan, bahwa dalam

melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik +epala +antor #ertanahan

dibantu oleh panitia ajudikasi, yang dibentuk oleh 4enteri Negara %graria +epala

B#N atau #ejabat yang ditunjuk.

#roses pendaftaran tanah secara sistematik diperlukan bantuan suatu panitia

ajudikasi, karena pendaftarannya bersifat masal sehingga dengan demikian tidak

terganggu tugas rutin +antor #ertanahan. Tugas dan =ewenang #anitia %judikasi

a. 4enyiapkan rencana kerja ajudikasi secara terperinci

b. 4engumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang

tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda

penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya.

c. 4enyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau

penguasaan tanah.

d. 4engumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan.

e. 4embantu menyelesaikan ketidak sepakatan atau sengketa antara pihak!

pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan.

f. 4engesahkan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis yang akan

digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak.

g. 4enerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap

kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan olehmereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

h. 4enyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan

panitia ajudikasi kepada +epala +antor #ertanahan.

i. 4elaksanakan tugas!tugas lain yang diberikan secara khusus kepada yang

berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis dilokasi yang

bersangkutan.

%dapun tugas dan wewenang +etua #anitia %judikasi dalah sebagai berikut.



a. 4emimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program

kegiatan ajudikasi.

b. 4engkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan +antor #ertanahan dan

instansi terkait.c. 4emberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal

di /ukun Tetangga 6/T7.

d. Berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud

dalam #asal 18 ## Nomor 12 Tahun '((3.

'. 4enegaskan kon"ersi hak atas tanah

1. 4enandatangani penetapan pengakuan hak

;. 4engusulkan pemberian hak atas tanah negara

e. %tas nama +epala +antor #ertanahan menandatangani buku tanah dan

sertipikat serta mengesahkn peta pendaftaran.f. %tas nama +epala eksi #engukuran dan #endaftaran Tanah

menandatangani surat ukur.

g. %tas nama +epala +antor #ertanahan mendaftar peralihan dan

pembebanan hak atas tanah yang telah didaftar dalam rangka pelaksanaan

pendaftaran tanah secara sistematik sebelum warkah!warkah hak yang

bersangkutan diserahkan kepada +epala +antor #ertanahan.

h. 4enandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan #anitia %judikasi

kepada +epala +antor #ertanahan.

Pe"a,%anaan Penda*(a'an Tana Se/a'a S)%(e#a(), Me"a"!) A!d),a%)

#endaftaran tanah secara sistematik ini berdasarkan permohonan #emerintah

Indonesia kepada Bank Dunia dengan mengadakan ur"ey 4anajemen dan

perencanaan sumber daya tanah dan selanjutnya atas permintaan #emerintah

Indonesia kepada Bank Dunia mempersiapkan suatu proyek.

#royek tersebut disetujui oleh #emerintah Indonesia yang menitikberatkan

pada hal!hal mengenai manajemen dan sumber daya tanah yang diberi nama

#royek %dministasi #ertanahan 6#%#7. #royek %dministrasi #ertanahan ini

berdasarkan perjanjian kerjasama antara #emerintah Indonesia dengan Bank

Dunia tanggal ;* eptember '((2.

alah satu kinerja proyek tersebut bertujuan guna meningkatkan pemberian

dan pendaftaran hak atas tanah. $ntuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan

pendaftaran tanah secara sistematik atau massal. #royek %dministrasi #ertanahan

6#%#7 merupakan proyek jangka panjang yang sasaran utamanya adalah

mendaftarkan bidang!bidang tanah di seluruh Indonesia dalam jangka waktu 1&



6dua puluh lima7 tahun. asaran pendaftaran tanah secara sistematik adalah

pendaftaran untuk hak atas tanah yang belum bersertipikat melalui proses

pemberian, pengakuan dan kon"ersi hak atas tanah dengan tetap berpedoman pada

#eraturan #emerintah Nomor 12 Tahun '((3.

$ntuk menentukan daerah mana yang akan dijadikan pilot #royek

%dministrasi #ertanahan dikeluarkan #eraturan 4enteri Negara %graria5+epala

Badan #ertanahan Nasional No. ; Tahun '((3, yang menetapkan bahwa

penunjukan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik oleh 4enteri Negara

%graria5+epala Badan #ertanahan Nasional dan untuk penetapan lokasi itu pula

dibutuhkan informasi baik dari +epala +antor =ilayah Badan #ertanahan

Nasional #ropinsi maupun dari +epala +antor #ertanahan setempat.

Dalam penentuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik diprioritaskan

desa5kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut -

a. ebagian wilayahnya sudah terdaftar secara sistematik

b. umlah maksimum bidang tanah yang terdaftar > ;*? 6tiga puluh persen7

dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada.

c. 4erupakan daerah pengembangan perkotaan.

d. 4erupakan daerah pertanian yang produktif

e. Tersedianya titik!titik berangka dasar teknik nasional.

Dalam penyelenggaraan #royek %dministrasi #ertanahan, 4enteri Negara

%graria5+epala Badan #ertanahan Nasional telah mengeluarkan +eputusan

4enteri Negara %graria5+epala Badan #ertanahan Nasional No. 8 Tahun '((),

mengenai truktur <rganisasi dan 4ekanisme +erja #royek %dministrasi

#ertanahan dimana struktur organisasi proyek tersebut adalah sebagai berikut-

I. Tingkat #usat Terdiri dari -

'. #royect 4anagemen @ommittee 6#4@7 yang diketuai oleh Deputi Bidang

#engukuran dan #endaftaran Tanah dengan anggotanya adalah para Deputi

lainnya pada lingkungan Badan #ertanahan Nasional.

1. #royect Tehnical @ommittee 6#T@7 yang diketahui oleh Direktur #royek

dengan anggota terdiri dari +epala Biro pada lingkungan Badan

#ertanahan Nasional.

;. +oordinator Tehnical %udit

2. +elompok!kelompok kerja

&. 4anagement upport $nit of #usat 64$#7 sebagai #impinan #royek

#usat, yang membawahi empat saksi.

). ekretariat pusat.



II. Tingkat #ropinsi terdiri dari

'. #royect 4anagement @ommittee of +anwil 6#4@+7 yang diketahui oleh

pejabat dari lingkungan #emerintah Daerah #ropinsi setempat dan +epala

+antor =ilayah Badan #ertanahan Nasional dengan keanggotaan terdiri

dari para +epala eksi pada lingkungan +anwil Badan #ertanahan

Nasional #ropinsi.

1. +epala +antor =ilayah Badan #ertanahan Nasional #ropinsi

;. 4anagement upport $nit of +anwil 64$+7 sebagai pimpinan bagian

proyek 6#imbagpro7 yang membawahi empat saksi yaitu - #engadaan

tenaga, #erencanaan dan 4arketing, #engadaan #eralatan, dan Tata $saha

III. Tingkat +abupaten5+ota terdiri -

'. +epala +antor #ertanahan

1. 4anagement upport $nit of +antor #ertanahan 64$+#7;. #anitia ajudikasi

Dilihat dari susunan tata jenjang struktur makro organisasi proyek administrasi

pertanahan diatas, 4$!+ merupakan pimpinan pelaksana dibidang administrasi

sedangkan B#N merupakan pimpinan pelaksana dibidang tanggung jawab secara

tehnis. #enyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik adalah suatu panitia yang

diberi nama #anitia %judikasi ditunjuk oleh 4enteri Negara %graria5+epala

Badan #ertanahan Nasional akan berada di desa5kelurahan dimana proyek tersebut

sedang berjalan dengan jangka waktu tertentu 6satu tahun7.

#anitia ajudikasi dan satuan tugas diwajibkan mengangkat sumpah atau

mengucapkan janji dihadapan +epala +antor #ertanahan yang bersangkutan. Hal

ini dilakukan sesuai ketentuan #asal 2( ayat ' dan ayat 1 #eraturan 4enteri

Negara

%graria5+epala Badan #ertanahan Nasional Nomor ; Tahun '((3. #anitia

ajudikasi yang telah ditetapkan berdasarkan urat +eputusan 4enteri5+epala

Badan #ertanahan Nasional akan dilantik oleh +epala +antor #ertanahan

setempat, masing!masing tim ajudikasi terdiri dari -

− ' orang ketua

− ' orang wakil ketua I dari pengukuran dan pendaftaran tanah

− ' orang wakil ketua II dari hak atas tanah

− ; atgas administrasi

− '* orang atgas yuridis

− Beberapa orang petugas desa

0. Pen!(!



Dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dan dibantu oleh hasil

penelitian kepustakaan dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut -

'. Dengan keluarnya $$#% yang mengatur ketentuan tentang huukm tanah

telah mengubah hukum tanah lama secara fundamenta dengan

menciptakan unifikasi. Demikian juga $$#% mengatur pendaftaran tanah

yang bertujuan untuk menjamin kepastian huum dan kepastian hak atas

tanah. #endaftaran tanah yang diatur dalam #asal '(, 1;, ;1 dan ;8 $$#%

merupakan pendaftaran tanah yang memberikan tanda bukti berupa

sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.

#eraturan pelaksana mula!mula diatur dalam ## '* Tahun '()' yang

kemudian disempurnakan dengan ## 12 Tahun '((3 tentang #endaftaran

Tanah dan berlaku efektif tanggal 8 <ktober '((3. pendaftaran tanah

dalam ## 12 Tahun '((3 tetap dilaksanakan melalui dua caa yatiu secara

sistematik dan sporadik. #endaftaan tanah secara sistematik meliputi

wilayah satu atau sebagian desa 5 kelurahan yang dilakukan atas prakarsa

#emerintah dengan biaya yang lebih murah dan waktunya relatif lebih

cepat. edangkan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaftaran

tanah mengenai bidang!bidang tanah atas permintaan penerima hak atas

tanah yang bersangkutan secara indi"idu atau massal. ertifikat tanah

sebagai alat pembuktian yang kuat artinya sebelum dibuktikan sebaliknya

data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima

sebagai alat bukti yang benar. %pabila suatu bidang tanah sudah

diterbitkan sertifikatnya secara sah yang memperoleh tanah tersebut

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak lagi menuntut haknyaapabila dalam waktu & 6lima7 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut

tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat.

1. #ada pelaksanaan tanah secara sistematik +ecamatan eberang $lu I

khususnya +elurahan ' $lu, & $lu, 3 $lu tanggapan masyarakat sangat

baik karena dengan adanya pendaftaran tanah secara sistematik

masyarakat dapat memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan

tanah dengan biaya yang murah dengan prosedur yang sederhana dan

dalam jangka waktu yang cepat. Dimana para petugas ajudikasi proaktif



mendatangi setiap pemilik tanah, dengan adanya pendaftaran tanah maka

antara bidangbidang tanah satu dengan lainnya dapat dipasang patok!patok

batas yang dilakukan pemilik tanah guna mempermudah pelaksanaan

pengukuran. Dengan memperoleh sertifikat berarti hak atas tanah mereka

telah terdaftar, masyarakat dapat dengan mudah apabila mereka akan

melaksanakan peralihan hak dengan cepat dan pasti dan bila mereka yang

tidak bermaksud untuk menjual tanahnya merasa terlindungi karena tidak

seorangpun kehilangan kepemilikan atas tanahnya kecuali mereka benar!

benar yakin bahwa hak!haknya akan dijamin. #emilik tanah dapat setiap

saat melakukan konfirmasi tentang haknya, demikian juga bagi mereka

yang akan melakukan konfirmasi tentang haknya, demikian juga bagi

mereka yang akan membeli tanah dapat melakukan konfirmasi setiap saat

dengan penuh keyakinan, bahwa orang yang akan menjual tanah adalah

pemilik yang dijamin secara sah.



DAFTAR PUSTAKA

Harsono Boedi, Hukum %graria Indonesia, “Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya”, embatan, akarta '(((

Handoko, %min 61*'*7 PERAA !A"#R PER"AA$A !A%UPA"E

&E'A! &A(A' UPA)A 'EI*!A"!A PE&A+"ARA $A! A"AS

"AA$ . 4asters thesis, $NIA/IT% DI#<NC</<.

/ohiman, /. 1**3. PR#SES PE&A+"ARA "AA$ SEARA SIS"E'A"I!

'E(A(UI AU&I!ASI &I !EA'A"A SE%ERA* U(U I !#"A

PA(E'%A* %ER&ASAR!A PP ./ "A$U 0112 "E"A*

PE&A+"ARA "AA$3 4asters thesis, $NIA/IT% DI#<NC</<.

proses pendaftaran tanah secara sistematik melalui ajudikasi di kecamatan seberang ulu i kota...

Documents