prosedur kompilasi dan review
DESCRIPTION
prosedur tentang jasa kompilasi dan review auditTRANSCRIPT
PROSEDUR KOMPILASI DAN REVIEW
PROSEDUR KOMPILASI DAN REVIEW
SAR 100 ( Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan)
Seksi ini mendefinisikan kompilasi laporan keuangan dan review atas laporan keuangan entitas
nonpublik dan memberikan panduan bagi akuntan mengenai standar dan prosedur yang
digunakan untuk perikatan tersebut. Akuntan harus menerbitkan laporan setelah ia
menyelesaikan suatu perikatan kompilasi atau review suatu laporan keuangan entitas nonpublik
sesuai dengan ketentuan dalam Seksi ini.
Tujuan review sangat berbeda dengan tujuan kompilasi. Hasil review yang
dilaksanakan melalui prosedur permintaan keterangan dan analisis harus
menjadi dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas,
bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan
keuangan; sedangkan dalam suatu kompilasi, akuntan tidak memberikan
keyakinan seperti itu. Tujuan review juga sangat berbeda dengan tujuan audit
atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan audit adalah untuk memberikan
dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan
secara keseluruhan.
Kewajiban Pelaporan Akuntan
Manajemen, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak lain yang
menggunakan laporan keuangan harus dengan mudah dapat mengetahui tingkat
tanggung jawab yang dipikul oleh seorang akuntan, jika ada, atas laporan
keuangan tersebut. Para pemakai laporan keuangan mengetahui bahwa suatu
laporan tertulis merupakan sarana bagi akuntan untuk menunjukkan tingkat
tanggung jawabnya. Oleh karena itu, apabila akuntan melakukan kompilasi
laporan keuangan atau review atas laporan keuangan suatu entitas nonpublik, ia
harus menerbitkan laporan yang dibuat berdasarkan standar yang sesuai
menurut Seksi bila akuntan melaksanakan lebih dari satu macam jasa, misalnya
kompilasi dan audit, ia harus menerbitkan laporan berdasarkan tingkat jasa
tertinggi yang diberikannya.
Akuntan dilarang untuk mengizinkan penggunaan namanya dihubungkan
dengan dokumen atau komunikasi tertulis yang memuat laporan keuangan suatu
entitas nonpublik yang tidak diaudit, kecuali jika ia telah melakukan kompilasi
laporan keuangan atau review atas laporan keuangan tersebut atau laporan
keuangan tersebut disertai dengan suatu petunjuk, bahwa akuntan belum
melakukan kompilasi atau review, dan ia tidak bertanggung jawab terhadap
laporan keuangan tersebut.
Pemahaman Terhadap Entitas
Akuntan harus mencapai suatu kesamaan pemahaman dengan entitas,
sebaiknya secara tertulis, mengenai jasa yang harus diberikan oleh akuntan.
Pemahaman tersebut harus mencakup keterangan mengenai sifat dan
keterbatasan jasa yang harus dilaksanakan dan penjelasan tentang laporan yang
akan diterbitkan oleh akuntan.
Kompilasi Laporan Keuangan
Akuntan harus memiliki tingkat pengetahuan mengenai prinsip dan praktik
akuntansi industri tempat operasi entitas, agar ia dapat melakukan kompilasi
laporan keuangan dalam bentuk yang tepat bagi entitas yang beroperasi dalam
industri tersebut. Standar ini tidak menghalangi akuntan untuk menerima suatu
perikatan kompilasi atas suatu entitas dari industri yang akuntan tersebut tidak
mempunyai pengalaman. Namun, standar ini membebankan tanggung jawab
kepada akuntan untuk memperoleh tingkat pengetahuan yang dibutuhkan.
Akuntan tidak diharuskan untuk meminta keterangan atau prosedur lainnya
untuk memverifikasi, menguatkan, atau me-review informasi yang disediakan
oleh klien. Tetapi, ia dapat mengajukan pertanyaan atau melaksanakan prosedur
lain. Dari hasil permintaan keterangan atau prosedur lain tersebut, pengetahuan
yang diperoleh dari perikatan sebelumnya, atau gambaran umum tentang
laporan keuangan, akuntan dapat menyimpulkan bahwa informasi yang
disediakan oleh klien tidak benar, tidak lengkap, atau bahkan informasi tersebut
tidak memuaskan untuk tujuan kompilasi laporan keuangan.
Sebelum menerbitkan laporannya, akuntan harus membaca laporan
keuangan yang telah dikompilasi dan mempertimbangkan apakah laporan
keuangan tersebut layak bila ditinjau dari segi bentuknya, dan bebas dari
kekeliruan material yang nyata.
Pelaporan Jika Akuntan Tidak Independen
Akuntan tidak dihalangi untuk menerbitkan laporan yang berkaitan dengan
kompilasi laporan keuangan untuk suatu entitas, yang ia tidak independen. Jika
akuntan publik tidak independen, maka ia harus secara spesifik mengungkapkan
ketidakindependenan tersebut. Namun, alasan tidak adanya independensi tidak
boleh dijelaskan. Jika akuntan tidak independen, ia harus memasukkan pernyataan
berikut dalam paragraf terakhir laporannya:
“Kami tidak independen dalam hubungan kami dengan PT KXT.”
Kertas Kerja
Meskipun tidak mungkin untuk menentukan bentuk atau isi kertas kerja
yang perlu dibuat untuk review atas laporan keuangan karena adanya perbedaan
keadaan pada setiap perikatan, kertas kerja akuntan harus memuat hal-hal
berikut ini:
a. Masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan akuntan dan
prosedur analitik.
b. Masalah yang dianggap tidak biasa oleh akuntan selama
melaksanakanreview, termasuk penyelesaiannya.
Akuntan mungkin saja ingin memperoleh surat representasi dari pemilik,
manajer, atau pimpinan perusahaan, dan jika perlu, direktur keuangan.
Pelaporan Akuntan Mengenai Hasil Review atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang di-review oleh akuntan harus disertai dengan
laporan akuntan yang menyatakan bahwa:
a. Review dilaksanakan sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi
dan Review yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
b. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen (atau pemilik) entitas tersebut.
c. Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada para
pejabat penting perusahaan dan prosedur analitik yang diterapkan
terhadap data keuangan.
d. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit
yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
secara keseluruhan, dan dengan demikian tidak dinyatakan pendapat
semacam itu dalam suatu review.
e. Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selain dari
perubahan, jika ada, yang telah diungkapkan dalam laporan akuntan.
Penemuan Kemudian Fakta Yang Telah Ada Pada Tanggal Laporan
Akuntan
Setelah tanggal laporan akuntan atas laporan keuangan yang dikompilasi
atau di- review, akuntan mungkin mengetahui bahwa terdapat fakta yang telah
ada pada tanggal laporannya, yang mengakibatkan akuntan berpendapat bahwa
informasi yang diberikan oleh entitas tersebut tidak benar, tidak lengkap, atau
tidak memuaskan seandainya ia telah mengetahui fakta tersebut sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, akuntan harus mempertimbangkan pedoman dalam SA
Seksi 561 [PSA No. 47] Penemuan Kemudian Fakta yang Ada pada Tanggal
Laporan Audit, dalam menentukan langkah memadai, dengan
mempertimbangkan perbedaan tujuan perikatan kompilasi, review, dan audit.
Perubahan Dalam Perikatan Dari Audit Ke Review Atau Kompilasi (Atau
DartReview Ke Kompilasi)
Akuntan yang mengadakan perikatan untuk mengaudit laporan keuangan
suatu entitas nonpublik sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia, mungkin sebelum penyelesaian auditnya diminta untuk
mengubah perikatannya ke perikatan review atau kompilasi laporan keuangan.
Permintaan untuk mengubah perikatan tersebut mungkin diakibatkan oleh
perubahan keadaan yang mempengaruhi kebutuhan entitas tersebut untuk suatu
audit, salah pengertian tentang sifat suatu audit atau alternatif review atau jasa
kompilasi yang semula tersedia, atau pembatasan terhadap lingkup audit yang
dilakukan oleh klien atau yang disebabkan oleh keadaan.
SAR 200 (Pelaporan Atas Laporan Keuangan Komparatif)
Seksi ini menetapkan standar untuk pelaporan atas laporan keuangan komparatif
entitas nonpublik bila laporan keuangan untuk satu atau lebih periode yang
disajikan telah dikompilasi atau di-review berdasarkan dengan SAR Seksi 100
[PSAR No. 01] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan.
Bila laporan keuangan komparatif disajikan, akuntan harus menerbitkan
laporan semestinya yang mencakup setiap periode yang disajikan sesuai dengan
ketentuan dalam Seksi ini.
Akuntan dapat memodifikasi laporannya berkaitan dengan satu atau lebih
laporan keuangan untuk satu atau lebih periode, sementara menerbitkan laporan
yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan lain yang disajikan.
Laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan dua periode atau lebih
yang disajikan dalam bentuk berkolom.
Akuntan penerus (continuing accountant). Akuntan yang telah mengadakan
perikatan untuk mengaudit, me-review, atau mengkompilasi dan melaporkan
laporan keuangan periode sekarang dan satu atau lebih periode berurutan
segera sebelum periode sekarang.
Laporan mutakhiran (updated report). Suatu laporan yang diterbitkan oleh
akuntan penerus yang mempertim&angkan informasi yang diketahuinya dari
perikatan sekarang dan menyatakan kembali simpulan sebelumnya, atau sesuai
dengan keadaan, menyatakan simpulan yang berbeda atas laporan keuangan
periode sebelumnya pada tanggal laporannya sekarang.
Laporan yang diterbitkan kembali. Suatu laporan yang diterbitkan setelah
tanggal asli yang berkaitan dengan tanggal sama dengan laporan asli. Laporan
yang diterbitkan kembali mungkin memerlukan revisi karena pengaruh peristiwa
khusus. Dalam keadaan ini, laporan harus diberi tanggal ganda, yaitu tanggal
asli dan tanggal terpisah untuk dampak dari peristiwa tersebut.
Laporan Bentuk Baku Akuntan Penerus
Akuntan penerus yang melaksanakan jasa yang sama tingkatnya atau lebih
tinggi berkaitan dengan laporan keuangan periode sekarang harus
memutakhirkan laporannya atas laporan keuangan periode sebelumnya yang
disajikan bersama dengan laporan keuangan periode sekarang. Akuntan
penerus yang melaksanakan jasa pada tingkat yang lebih rendah berkaitan
dengan laporan keuangan periode sekarang harus mencantumkan suatu
penjelasan tanggung jawab yang dipikulnya untuk laporan keuangan periode
sebelumnya dalam suatu paragraf terpisah dalam laporannya atau menerbitkan
kembali laporannya atas laporan keuangan periode sebelumnya.
Akuntan penerus yang melaksanakan kompilasi atas laporan keuangan
periode sekarang dan yang sebelumnya telah me-review laporan keuangan satu
periode atau lebih harus melaporkan berikut ini:
a. Menerbitkan laporan kompilasi atas laporan keuangan periode
sekarang yang mencakup penjelasan tentang tanggung jawab yang
dipikulnya atas laporan keuangan periode sebelumnya. Penjelasan
tersebut harus mencakup tanggal asli laporan akuntan dan harus juga
menyatakan bahwa is tidak melakukan prosedur dalam hubungannya
dengan perikatan review setelah tanggal tersebut.
b. Mengkombinasikan laporan kompilasi atas laporan keuangan periode
sekarang dengan laporan review atas laporan keuangan periode
sebelumnya yang diterbitkan kembali atau menyajikannya secara
terpisah. Laporan kombinasi tersebut harus menyatakan bahwa
akuntan tidak melaksanakan prosedur dalam hubungannya dengan
perikatan review setelah tanggal laporan review-nya.
Pengacuan Yang Diubah Oleh Akuntan Penerus Ke Penyimpangan Dart
Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum Di Indonesia
Dalam perikatannya sekarang, akuntan harus waspada terhadap adanya
keadaan atau peristiwa yang dapat berdampak terhadap laporan keuangan
periode sebelumnya yang disajikan, termasuk kecukupan pengungkapan
informatif. Akuntan harus mempertimbangkan dampak keadaan atau peristiwa
yang diketahuinya terhadap laporannya atas laporan keuangan periode
sebelumnya.
Bila laporan akuntan atas laporan keuangan periode sebelumnya berisi
suatu pengacuan yang diubah ke penyimpangan dari prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, laporannya harus mencantumkan paragraf
penjelasan terpisah yang menunjukkan:
a. Tanggal laporan akuntan sebelumnya.
b. Keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pengacuan harus diubah.
c. Jika berlaku, bahwa laporan keuangan periode sebelumnya telah
diubah.
Laporan Kompilasi Atau Review Akuntan Pendahulu Tidak Disajikan
Bila laporan keuangan periode sebelumnya telah dikompilasi atau di-
review oleh akuntan pendahulu yang laporannya tidak disajikan dan akuntan
pengganti tidak melakukan kompilasi atau review atas laporan keuangan
tersebut, akuntan pengganti harus membuat acuan dalam paragraf tambahan
pada laporannya atas laporan keuangan periode sekarang ke laporan akuntan
pendahulu atas laporan keuangan periode sebelumnya. Pengacuan tersebut
harus memuat hal-hal berikut ini:
a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan periode sebelumnya telah
dikompilasi atau di review oleh akuntan lain.
b. Tanggal laporan akuntan lain tersebut.
c. Suatu penjelasan tentang bentuk baku pernyataan tidak memberikan
atau memberikan secara terbatas keyakinan, sesuai dengan yang
semestinya dilakukan, yang dicantumkan dalam laporan tersebut.
d. Suatu penjelasan atau kutipan adanya modifikasi dari laporan baku dan adanya
paragraf yang menekankan suatu masalah yang berkaitan dengan laporan
keuangan.
Sebelum menerbitkan kembali laporan kompilasi atau review atas laporan
keuangan periode sebelumnya, akuntan pendahulu harus mempertimbangkan
apakah laporannya masih memadai. Dalam memutuskan hal itu, akuntan
pendahulu harus mempertimbangkan bentuk dan cara penyajian sekarang
laporan keuangan periode sebelumnya, peristiwa kemudian yang sebelumnya
tidak diketahui, dan perubahan dalam laporan keuangan yang memerlukan
penambahan atau penghilangan modifikasi terhadap laporan baku.
Akuntan pendahulu harus melaksanakan prosedur berikut ini sebelum
melakukan penerbitan kembali laporan kompilasi atau review atas laporan
keuangan periode sebelumnya:
a. Membaca laporan keuangan periode sekarang dan laporan akuntan
pengganti.
b. Membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan
laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan dengan laporan
keuangan periode sekarang.
c. Memperoleh surat dari akuntan pengganti yang menunjukkan apakah ia
mengetahui masalah yang menurut pendapatnya dapat berdampak
material terhadap laporan keuangan, termasuk pengungkapannya,
yang dilaporkan oleh akuntan pendahulu. Akuntan pendahulu harus
tidak mengacu ke surat tersebut atau ke laporan akuntan pengganti
dalam laporan yang diterbitkan kembali tersebut.
Bila akuntan pendahulu mengetahui informasi, termasuk informasi tentang
peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan periode
sebelumnya, yang diyakininya dapat berdampak terhadap laporan keuangan
periode sebelumnya atau laporannya atas laporan keuangan tersebut, ia harus
meminta keterangan atau melakukan prosedur analitik yang sama dengan
langkah yang dilakukan jika ia mengetahui informasi tersebut pada tanggal
laporannya atas laporan keuangan periode sebelumnya dan melakukan prosedur
lain yang dipandang perlu dalam keadaan tersebut. Sebagai contoh, akuntan
pendahulu dapat melakukan pembahasan informasi ini dengan akuntan
pengganti atau melakukan review atas kertas kerja akuntan pengganti yang
berkaitan dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap laporan
keuangan periode sebelumnya. Jika berdasarkan informasi yang diperoleh,
akuntan pendahulu memutuskan bahwa laporannya atas laporan keuangan
periode sebelumnya harus direvisi.
Jika laporari keuangan periode sebelumnya telah diubah, akuntan
pendahulu atau akuntan pengganti harus melaporkan laporan keuangan tersebut
sebagai laporan yang dinyatakan kembali. Jika akuntan sebelumnya menerima
tanggung jawab pelaporan, ia harus mengikuti panduan dalam paragraf 20 s.d.
24. Jika akuntan pengganti melaporkan laporan keuangan tersebut, ia harus
mematuhi standar kompilasi atau review PSAR No. 01 (SAR Seksi 100) (atau
melaksanakan audit) yang berkaitan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya yang dinyatakan kembali tersebut dan melaporkan laporan
keuangan tersebut sebagaimana mestinya.
Pelaporan atas laporan keuangan yang sebelumnya Tidak menghilangkan
seluruh pengungkapan
Akuntan yang mengkompilasi, me-review, atau mengaudit laporan keuangan yang
tidak menghilangkan semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia, dapat kemudian diminta untuk melakukan kompilasi laporan
keuangan untuk periode yang sama dengan menghilangkan semua pengungkapan pada
waktu disajikan dalam laporan keuangan komparatif.
Transisi
Akuntan penerus yang sebelumnya menerbitkan pernyataan tidak memberi
pendapat sesuai dengan SA Seksi 504 [PSA No. 26] Pengaitan Nama Auditor
dengan Laporan Keuangan, atas laporan keuangan periode sebelumnya suatu
entitas nonpublik yang disajikan dengan laporan keuangan untuk periode yang
berakhir pada atau setelah 1 Oktober 1999, harus menerbitkan kembali laporan
sebelumnya atas laporan keuangan periode sebelumnya semacam itu,
mencantumkan dalam laporannya atas laporan keuangan periode sekarang
suatu penjelasan tentang tanggung jawab yang dipikulnya atas laporan
keuangan periode sebelumnya, atau mematuhi standar kompilasi atau review
dalam SAR Seksi 100 [PSAR No. 01 Kompilasi dan Review atas Laporan
Keuangan (atau melaksanakan audit) yang berkaitan dengan laporan keuangan
periode sebelumnya tersebut dan melaporkannya dengan semestinya.
SAR 300 ( Lap. Kompilasi atas Lap. Keuangan yang Dimasukkan dalam Formulir Tertentu)
Seksi ini juga memberikan panduan tambahan yang berlaku untuk laporan atas
laporan keuangan yang dimasukkan ke dalam formulir tertentu. Untuk tujuan
Seksi ini, suatu formulir tertentu adalah formulir baku yang telah dicetak
sebelumnya (preprinted form) yang didesain atau diberlakukan oleh badan yang
kepadanya formulir tersebut harus diserahkan. Sebagai contoh adalah formulir
yang digunakan oleh asosiasi industri perdagangan, lembaga kredit, bank, dan
badan pemerintah, badan pengatur selain yang berkaitan dengan penjualan atau
perdagangan sekuritas. Suatu formulir yang didesain atau diberlakukan oleh
entitas yang laporan keuangannya harus dikompilasi tidak dipandang sebagai
suatu formulir tertentu. Istilah laporan keuangan dan entitas nonpublik
didefinisikan dalam paragraf 4 SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan
Review atas Laporan Keuangan.
Jika akuntan menjadi tahu tentang penyimpangan dari prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia selain penyimpangan yang mungkin dituntut
oleh formulir tertentu atau perintah yang bersangkutan ini), ia harus mengikuti
panduan dalam paragraf 39 s.d 41 SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan
Review atas Laporan Keuangan,tentang penyimpangan seperti itu ini). (Kalimat
yang mendahului paragraf terpisah dalam laporan akuntan yang
mengungkapkan penyimpangan tersebut dapat berbunyi sebagai berikut:
"Namun, kami menjadi tahu suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia yang tidak dituntut oleh formulir tertentu atau perintah
yang berkaitan, yang dijelaskan dalam paragraf berikut ini.") Jika akuntan
menjadi tahu tentang penyimpangan dari persyaratan formulir tertentu atau
perintah yang bersangkutan, ia harus mempertimbangkan bahwa penyimpangan
tersebut sama dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia dalam menentukan dampaknya terhadap laporannya.
Akuntan dilarang menandatangani suatu formulir laporan yang telah dicetak
sebelumnya yang tidak sesuai dengan panduan dalam Seksi ini atau SAR Seksi
100 [PSAR No. 01] Kompilasi dan Review atas Laporan Keuangan. Dalam
situasi semacam ini, akuntan harus menambahkan laporan semestinya terhadap
formulir tertentu tersebut.
SAR 400 (Komunikasi antara Akuntan Pendahulu dengan Akuntan Pengganti)
Seksi ini memberikan panduan bagi akuntan pengganti yang memutuskan untuk
melakukan komunikasi dengan akuntan pendahulu tentang penerimaan suatu
perikatan untuk mengkompilasi atau me-review laporan keuangan entitas
nonpublik. Komunikasi ini menuntut akuntan pendahulu untuk memberikan
tanggapan segera dan secara penuh terhadap komunikasi ini dalam keadaan
yang biasa. Seksi ini juga memberikan panduan tentang permintaan keterangan
tambahan yang dapat dilakukan oleh akuntan pengganti kepada akuntan
pendahulu, dan tanggapan akuntan pendahulu, untuk memudahkan pelaksanaan
perikatan kompilasi atau review. Seksi ini juga mengharuskan akuntan pengganti
yang menjadi tahu tentang informasi yang membuat ia yakin bahwa laporan
keuangan yang dilaporkan oleh akuntan pendahulu mungkin memerlukan revisi
dan meminta klien mengkomunikasikan informasi ini kepada akuntan pendahulu.
Akuntan pengganti. Seorang akuntan yang telah diundang untuk
membuat proposaluntuk suatu perikatan kompilasi atau review laporan
keuangan atau yang telah menerima perikatan tersebut.
Akuntan pendahulu. Seorang akuntan yang telah menarik diri atau yang
telah diberitahu bahwa jasanya telah dihentikan dan yang, minimum,
mengadakan perikatan untuk mengkompilasi laporan keuangan suatu
entitas untuk tahun yang lalu atau untuk suatu periode yang berakhir dalam
jangka waktu dua betas bulan dari tanggal laporan keuangan yang harus
dikompilasi atau di-review oleh akuntan pengganti.
Permintaan Keterangan Tentang Penerimaan Suatu Perikatan
Akuntan pengganti tidak diharuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan
pendahulu dalam kaitannya dengan penerimaan suatu perikatan kompilasi
atau review,namun ia dapat memutuskan untuk melakukan komunikasi tersebut,
sebagai contoh, jika terdapat kondisi berikut ini:
a. Informasi yang diperoleh tentang calon klien dan manajemen dan
pemiliknya terbatas atau tampaknya memerlukan perhatian khusus.
b. Perubahan akuntan terjadi jauh setelah akhir periode akuntansi yang
dicakup oleh laporan keuangan yang harus dikompilasi atau di-review.
c. Seringkali terjadi pergantian akuntan.
Kecuali yang diizinkan oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik,
akuntan dilarang mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam
pelaksanaan perikatan profesionalnya tanpa seizin kliennya. Oleh karena itu,
pada waktu akuntan pengganti memutuskan untuk berkomunikasi dengan
akuntan pendahulu, ia harus meminta kepada klien untuk mengizinkan ia
melakukan permintaan keterangan kepada akuntan pendahulu, dan mengizinkan
akuntan pendahulu untuk memberikan tanggapan sepenuhnya terhadap
permintaan keterangan tersebut. Jika klien menolak untuk memenuhi seluruh
permintaan ini, akuntan pengganti harus mempertimbangkan alasan tentang,
dan implikasinya terhadap, penolakan tersebut dalam kaitannya dengan
penerimaan perikatan tersebut.
Bila akuntan pengganti memutuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan
pendahulu, pertanyaannya dapat berupa lisan atau tertulis dan biasanya
mencakup permintaan keterangan tentang informasi yang berkaitan dengan
integritas manajemen (pemilik), ketidaksepakatan dengan manajemen (pemilik)
tentang prinsip akuntansi atau perlunya pelaksanaan prosedur tertentu,
kerjasama manajemen (pemilik) dalam penyediaan informasi tambahan atau
revisian, jika diperlukan, dan pemahaman akuntan pendahulu tentang alasan
perubahan akuntan.
Bila akuntan pengganti memutuskan untuk berkomunikasi dengan akuntan
pendahulu, pertanyaannya dapat berupa lisan atau tertulis dan biasanya
mencakup permintaan keterangan tentang informasi yang berkaitan dengan
integritas manajemen (pemilik), ketidaksepakatan dengan manajemen (pemilik)
tentang prinsip akuntansi atau perlunya pelaksanaan prosedur tertentu,
kerjasama manajemen (pemilik) dalam penyediaan informasi tambahan atau
revisian, jika diperlukan, dan pemahaman akuntan pendahulu tentang alasan
perubahan akuntan.
Laporan Keuangan Yang Dilaporkan Oleh Akuntan Pendahulu
Jika dalam pelaksanaan perikatannya akuntan pengganti menjadi tahu
tentang informasi yang menyebabkan ia yakin bahwa laporan keuangan yang
dilaporkan oleh akuntan pendahulu kemungkinan memerlukan revisi, ia harus
meminta kliennya untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada akuntan
pendahulu
SAT 500 (Atestasi Kepatuhan)
Seksi ini memberikan panduan bagi perikatan yang berkaitan dengan asersi tertulis manajemen
tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan perundangan, peraturan, ketentuan, kontrak, atau
hibah tertentu atau efektivitas struktur pengendalian intern entitas atas kepatuhan terhadap
persyaratan tertentu. Asersi manajemen dapat berkaitan dengan persyaratan kepatuhan baik yang
bersifat keuangan maupun nonkeuangan.
Suatu laporan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam Seksi ini tidak memberikan
ketetapan secara hukum tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. Namun, laporan
tersebut dapat bermanfaat bagi penasihat hukum atau yang lain dalam membuat ketetapan
tersebut.
Praktisi dapat menerima perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati untuk
membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi tertulis manajemen tentang kepatuhan entitas
terhadap persyaratan tertentu, efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan atau keduanya.
Praktisi mungkin mengadakan perikatan untuk memeriksa asersi manajemen tentang
efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan. Namun, sesuai dengan SAT Seksi 100
(PSAT No. 07) Standar Atestasi, praktisi tidak dapat menerima perikatan tersebut kecuali jika
manajemen menggunakan kriteria masuk akal yang telah dibuat oleh badan yang diakui atau
dinyatakan dalam penyajian asersi manajemen.
Praktisi dilarang menerima suatu perikatan untuk melaksanakan suatu review, sebagaimana
didefinisikan dalam SAT Seksi 100 [PSAT No. 07] StandarAtestasi paragraf 40, atas asersi
manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas
pengendalian intern atas kepatuhan.
Perikatan Prosedur Yang Disepakati
Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk menyajikan
temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang
kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern
terhadap kepatuhan berdasarkan prosedur yang disepakati oleh pemakai laporan tersebut.
Prosedur yang digunakan oleh praktisi umumnya dapat terbatas atau luas sebagaimana
ditentukan oleh keinginan pemakai, sepanjang pemakai tertentu setuju atas prosedur yang telah
dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan bertanggung jawab atas memadainya prosedur yang
disepakati untuk mencapai tujuan.
Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat atas prosedur
yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai tertentu memikul tanggung
jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk mencapai tujuan, biasanya praktisi harus
berkomunikasi langsung dengan dan memperoleh pengakuan dari setiap pemakai
tertentu.Praktisi tidak harus melaporkan tentang suatu perikatan bilamana pemakai tertentu tidak
setuju dengan prosedur yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan tidak memikul
tanggung jawab tentang memadainya prosedur untuk mencapai tujuan.
Perikatan Pemeriksaan
Tujuan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan praktisi atas asersi manajemen tentang
kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu adalah untuk menyatakan pendapat tentang
apakah asersi manajemen disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan
kriteria yang disepakati . Untuk menyatakan pendapat semacam itu, praktisi harus
mengumpulkan bukti dalam jumlah memadai yang mendukung asersi manajemen tentang
kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu, oleh karena itu membatasi risiko atestasi ke
tingkat yang cukup rendah.
Risiko Atestasi
Risiko Atestasi adalah risiko yang dihadapi oleh praktisi yang secara tidak sadar gagal
dalam memodifikasi secara semestinya pendapatnya atas asersi manajemen. Risiko ini terdiri
dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.
Untuk tujuan pemeriksaan kepatuhan, komponen tersebut didefinisikan sebagai berikut:
a. Risiko bawaan—Risiko dapat terjadinya ketidakpatuhan material terhadap persyaratan tertentu,
dengan anggapan tidak ada kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern yang
bersangkutan.
b. Risiko pengendalian—Risiko dapat terjadinya ketidakpatuhan material yang tidak dapat dicegah
atau dideteksi secara tepat waktu dengan prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern
entitas.
c. Risiko deteksi—Risiko prosedur yang dilaksanakan oleh praktisi mengakibatkan praktisi
berkesimpulan tidak ada ketidakpatuhan, padahal kenyataannya ketidakpatuhan tersebut ada.
Praktisi harus menerapkan kemahiran profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi atas hasil prosedur pemeriksaannya dan tingkat semestinya keraguan profesionalnya
untuk mencapai keyakinan memadai bahwa ketidakpatuhan material akan dapat dideteksi.
Perencanaan suatu perikatan untuk memeriksa asersi manajemen tentang kepatuhan entitas
terhadap persyaratan tertentu meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk pelaksanaan
dan lingkup yang diharapkan dalam perikatan tersebut.
Dalam menentukan dan memilih komponen yang akan diuji, praktisi harus
mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini: tingkat berlakunya persyaratan kepatuhan tertentu
di tingkat komponen, pertimbangan materialitas, tingkat sentralisasi catatan, efektivitas
kebijakan dan prosedur lingkungan pengendalian, terutama yang berdampak terhadap
pengendalian langsung manajemen terhadap pelaksanaan wewenang yang didelegasikan kepada
orang lain dan kemampuannya dalam mengawasi aktivitas secara efektif di berbagai lokasi, sifat
dan luasnya operasi yang dilaksanakan di berbagai komponen, dan kesamaan operasi dan
pengendalian terhadap kepatuhan untuk berbagai komponen.
Pertimbangan praktisi atas peristiwa kemudian dalam pemeriksaan atas asersi manajemen
tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu adalah sama dengan pertimbangan
auditor atas peristiwa kemudian dalam audit atas laporan keuangan.
Dua tipe peristiwa kemudian memerlukan pertimbangan oleh manajemen dan oleh praktisi.
1. Tipe pertama adalah peristiwa yang memberikan informasi tambahan tentang kepatuhan entitas
selama periode yang dicakup oleh asersi manajemen dan kemungkinan berdampak terhadap
asersi manajemen, dan oleh karena itu, terhadap laporan praktisi. Untuk periode dari akhir
periode pelaporan (atau titik waktu) sampai dengan tanggal laporan praktisi, praktisi harus
melakukan prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa yang memberikan informasi tambahan
tentang kepatuhan selama periode tersebut. Prosedur tersebut mencakup, namun terbatas pada,
permintaan keterangan tentang dan pertimbangan atas informasi berikut ini:
a. Laporan auditor intern yang relevan yang diterbitkan dalam periode kemudian.
b. Laporan praktisi lain yang mengidentifikasi ketidakpatuhan, yang diterbitkan dalam
periode kemudian.
c. Laporan badan pengatur tentang ketidakpatuhan entitas, yang diterbitkan dalam
periode kemudian.
d. Informasi tentang ketidakpatuhan entitas, yang diperoleh melalui perikatan
professional lain terhadap entitas tersebut.
2. Tipe kedua berupa ketidakpatuhan yang terjadi dalam periode yang dicakup oleh asersi
manajemen namun sebelum tanggal diterbitkannya laporan praktisi. Praktisi tidak bertanggung
jawab untuk mendeteksi ketidakpatuhan semacam itu. Namun, praktisi dapat saja mengetahui
adanya ketidakpatuhan, yang menurut sifatnya dan signifikannya, pengungkapan tentang
peristiwa tersebut diperlukan untuk menjadikan asersi manajemen tidak menimbulkan salah
tafsir.
Pelaporan
Bentuk laporan praktisi tergantung antara lain pada metode yang digunakan oleh
manajemen dalam penyajian asersi tertulis:
a. Jika asersi manajemen disajikan dalam laporan terpisah yang akan melampiri laporan
praktisi, praktisi harus menggunakan bentuk laporan sebagaimana dibahas dalam
paragraph 52 dan 53.
b. Jika manajemen menyajikan asersinya hanya dalam bentuk surat representasi yang
akan melampiri laporan praktisi, praktisi harus menggunakan bentuk laporan
sebagaimana dibahas dalam paragraf 54 dan 55.
Suatu entitas dapat menerbitkan berbagai dokumen yang berisi informasi sebagai tambahan
atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atauefektivitas
pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan dan laporan praktisi mengenai asersi manajemen
tersebut.
Praktisi harus mengikuti panduan yang terdapat dalam SAT Seksi 400 [PSAT No.
05].Pelaporan tentang Pengendalian InternSuatu Enti tas atas Pelaporan Keuanganparagraf 81
dan 82 jika ia yakin bahwa informasi lain tidak konsisten dengan informasi yang tercantum
dalam laporan manajemen atau jika ia menyadari bahwa ia yakin terdapat salah saji fakta secara
material.
SA 801 (Audit Kepatuhan yang Ditetapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerimaan Lain Bantuan Keuangan Pemerintah)
Seksi ini berisi standar untuk pengujian dan pelaporan atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam perikatan, sebagaimana didefinisikan berikut ini, berdasarkan
standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan
yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Seksi ini juga mencakup pelaporan atas
pengendalian intern berdasarkan Standar Audit Pemerintahan.
Manajemen bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitasnya. Tanggung jawab ini mencakup
pengidentifikasian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyusunan pengendalian
intern yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi
peraturan perundang-undangan tersebut.
Dampak Undang-Undang Terhadap Laporan Keuangan
Karena bervariasinya persyaratan audit yang harus dipenuhi oleh entitas penerima bantuan
keuangan pemerintah, auditor harus menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan
seksama untuk memastikan bahwa auditor dan manajemen memahami tipe perikatan yang harus
dilaksanakan oleh auditor.
Manajemen juga bertanggung jawab untuk memperoleh jasa audit yang memenuhi
persyaratan hukum dan peraturan atau kontrak yang relevan. Standar auditing yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia tidak mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur yang
menurut pertimbangannya melampaui prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit
kompeten dalam merumuskan pendapatnya atas laporan keuangan. Oleh karena itu, jika selama
audit atas laporan keuangan yang didasarkan pada standar auditing yang ditetapkan Ikatan
Akuntan Indonesia, auditor menyadari bahwa entitas yang diaudit harus memenuhi persyaratan
yang tidak dicakup oleh ketentuan dalam perikatan, auditor harus mengkomunikasikan hal ini
kepada manajemen dan komite audit, atau pihak berwenang setara yang lain, bahwa audit yang
didasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia tidak dapat
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, atau kontrak yang relevan.
Audit kepatuhan dalam audit yang dilaksanakan Berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan akuntan Indonesia
Dalam audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan ikatan
akuntan indonesia, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan
perundangundangan dan bagaimana dampaknya terhadap audit tersebut dijelaskan dalam SA
Seksi 317 [PSA No. 31] dan SA Seksi 316 [PSA No. 70]. SA Seksi 317 paragraf 05
menyamakan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang disebabkan oleh unsur
pelanggaran hukum tertentu dengan tanggung jawab atas kekeliruan atau kecurangan yang lain
sebagai berikut:
Auditor biasanya mempertimbangkan hukum dan peraturan yang dipahaminya sebagai hal
yang memiliki pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah jumlah yang
disajikan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, peraturan perpajakan mempengaruhi
besarnya accrual dan besarnya jumlah yang diperlakukan sebagai beban dalam suatu
periode akuntansi; demikian pula halnya dengan penerapan hukum dan peraturan akan
mempengaruhi jumlah piutang pendapatan dalam kontrak kerja dengan pihak pemerintah.
Namun, auditor lebih mempertimbangkan hukum dan peraturan dari sudut pandang
hubungan hukum dan peraturan dengan tujuan audit yang ditentukan atas dasar pernyataan
dalam laporan keuangan, daripada tinjauan sematamata dari sudut pandang hukum.
Meskipun kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor berkaitan
secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam
laporan keuangan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah
apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan
keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.
Oleh karena itu, auditor harus mendesain auditnya untuk memberikan keyakinan memadai
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material sebagai akibat dari pelanggaran peraturan
perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas jumlah-jumlah yang tercantum
dalam laporan keuangan.
Entitas Pemerintahan
Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundangundangan yang
berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan
kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan.
Auditor harus memperoleh pemahaman tentang kemungkinan dampak peraturan
perundang-undangan terhadap laporan keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor
berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan
keuangan. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peraturan
perundang-undangan yang mempunyai pengaruh langsung dan material dalam penentuan
jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan.
Dalam suatu audit atas laporan keuangan entitas pemerintahan, pemahaman ini mencakup
pengetahuan tentang desain pengendalian intern yang relevan dengan asersi laporan keuangan
yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak
langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dan
tentang apakah pengendalian intern tersebut telah dioperasikan. Dalam perencanaan audit,
pengetahuan tersebut harus digunakan untuk mengidentifikasikan tipe salah saji potensial, untuk
mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko salah saji material, dan untuk
mendesain pengujian substantif. Penentuan risiko pengendalian oleh auditor atas asersi yang
dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dapat dipengaruhi oleh
pengendalian intern dalam semua komponen pengendalian intern (lingkungan pengendalian,
penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan).
Entitas Lain yang Menerima Bantuan Keuangan Pemerintah
Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada entitas lain, termasuk organisasi nirlaba
dan perusahaan. Di antara bantuan keuangan pemerintah adalah bantuan (grant)berbentuk kas
atau aktiva lain, pinjaman, jaminan pinjaman, subsidi tariff bunga. Dengan menerima bantuan
tersebut, bail( entitas pemerintahan maupun nonpemerintah dapat terkena peraturan perundang-
undangan yang mungkin berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang
tercantum dalam laporan keuangan.
Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material laporan keuangan sebagai
akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material
atas penentuan jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.
Auditor harus mendokumentasikan prosedur yang dilaksanakan untuk mengevaluasi
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material
dalam penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.
SA Seksi 333 [PSA No. 17] Representasi Manajemen, mengharuskan auditor untuk
memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Di antara masalah yang
dimasukkan dalam representasi tersebut adalah "pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk
pengungkapan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan kerugian bersyarat."
Pelaporan Berdasarkan Standar Audit Pemerintahan
Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk
mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Dalam
melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab
melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan
perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan
keuangan entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan
penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar
Modal.
Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan
pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu laporan
terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan, maka auditor harus
mencantumkan dalam suatu paragraf pengantar yang menjelaskan pokok-pokok temuan utama
dari audit atas laporan keuangan dan dari pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan pengendalian intern.
ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi persyaratan, atau
pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, kontrak, atau bantuan yang
menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji (estimasi terbaik auditor tentang
total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan
keuangan. Bila prosedur yang dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan
material, auditor harus memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif dalam laporan
auditnya.
Auditor harus melaporkan hal material dari ketidakpatuhan terlepas apakah akibat salah
saji telah dikoreksi dalam laporan keuangan entitas. Auditor dapat mengharapkan untuk
memasukkan suatu pernyataan tentang apakah salah saji sebagai akibat hal material dari
ketidakpatuhan telah dikoreksi dalam laporan keuangan atau suatu pernyataan yang menjelaskan
dampak salah saji tersebut dalam laporannya atas laporan keuangan pokok.
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-hal atau indikasi
unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana. Namun,
auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan tentang apakah suatu unsur pelanggaran
hukum atau kemungkinan pelanggaran hukum dapat berakibat ke penuntutan pidana. Oleh
karena itu, dalam mematuhi persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi adanya unsur
pelanggaran hokum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat memilih untuk
melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur pelanggaran hukum yang
ditemukan.
Pelaporan Atas Pengendalian Intern
Konsisten dengan SA Seksi 325 [PSA No. 35] Komunikasi Masalah yang Berhubungan
dengan Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit, auditor
harus mengkomunikasikan setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan selama
auditnya; namun, pelaporan atas pengendalian intern berdasarkan Standar Audit Pemerintahan
berbeda dengan pelaporan hal yang sama berdasarkan SA Seksi 325. Standar Audit
Pemerintahan mengharuskan auditor membuat laporan tertulis atas pengendalian intern dalam
semua audit; SA Seksi 325 [PSA No. 35] mengharuskan komunikasi—lisan atau tertulis—hanya
jika auditor telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan. Standar Audit Pemerintahan
mengharuskan suatu gambaran setiap kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan, termasuk
identifikasi kondisi yang dipandang merupakan kelemahan material.
Standar Audit Pemerintahan mengharuskan bahwa laporan auditor tentang masalah-
masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern menggambarkan lingkup pekerjaannya
dalam pemerolehan suatu pemahaman tentang pengendalian intern dan dalam penentuan risiko
audit. Auditor dapat memenuhi persyaratan ini dengan menyatakan bahwa ia telah memperoleh
suatu pemahaman tentang pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern
tersebut telah dioperasikan dan bahwa ia telah menentukan risiko pengendalian.
Paragraf 6.28 Standar Audit Pemerintahan mengatur: “Apabila informasi tertentu dilarang
untuk diungkapkan kepada umum, laporan audit harus menyatakan sifat informasi yang tidak
dilaporkan tersebut dan persyaratan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut”.
Bilamana auditor telah menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dalam audit atas laporan
keuangan yang didasarkan atas Standar Audit Pemerintahan, laporan auditor tentang
pengendalian intern harus berisi:
a. Suatu pernyataan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan dan suatu
pengacuan ke laporan auditor atas laporan keuangan, termasuk suatu penjelasan
setiap penyimpangan dari laporan baku.
b. Suatu pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan yang
ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.
c. Suatu pernyataan bahwa, dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan
keuangan, auditor telah mempertimbangkan pengendalian intern entitas untuk
menentukan prosedur audit yang ditujukan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan dan tidak untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern.
d. Suatu pernyataan bahwa penyusunan dan pemeliharaan pengendalian intern
merupakan tanggung jawab manajemen.
e. Suatu penjelasan tujuan, lingkup, dan keterbatasan bawaan setiap pengendalian intern.
f. Suatu gambaran pengendalian intern entitas, yang dipandang sebagai bagian dari
pemahaman auditor atas pengendalian intern entitas.
g. Suatu penjelasan lingkup pekerjaan auditor, yang menyatakan bahwa auditor
memperoleh suatu pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan,
menentukan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, dan menentukan
risiko pengendalian.
h. Definisi kondisi yang dapat dilaporkan.
i. Suatu penjelasan kondisi yang dapat dilaporkan yang ditemukan dalam audit.
j. Definisi kelemahan material.
k. Suatu pernyataan tentang apakah auditor yakin bahwa setiap kondisi yang dilaporkan
sebagaimana dijelaskan dalam laporannya merupakan kelemahan material, jika
demikian, identifikasi kelemahan material yang ditemukan.
l. Jika berlaku, suatu pernyataan bahwa masalah-masalah lain tentang pengendalian
intern dan operasinya telah dikomunikasikan kepada manajemen dalam surat
terpisah.
m. Suatu pernyataan bahwa laporan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
komite audit, manajemen, dan badan legislatif atau badan pengatur tertentu, namun
tidak dimaksudkan untuk membatasi distribusinya, jika hal ini menyangkut catatan
publik