proposal ahmad toha implementasi kebijakan alokasi dana desa.docx
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANADESA DI DESA PEKUWON KECAMATAN
SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO JAWA TIMUR
PROPOSAL SKRIPSI
Oleh:AHMAD THOHANIM: 1074201009
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS BOJONEGORO
2014
1
I.1. Latar Belakang
Dalam sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang
menetapkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini
berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk
mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk
dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-
kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka.
Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses
politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi.
Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan
politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang
bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik
(Dwipayana, 2003:5). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan
bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko
(2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu
dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan
dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi
daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu
pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah. Mardiasmo (2002:6-7)
menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan
dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi,
prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong
pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan
memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-
masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumber daya produktif
2
melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat
pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling
lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah Desa.
Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami
perkembangan. Seiring dengan tumbangnya Orde Baru dan munculnya
tuntutan reformasi pemerintahan dalam segala aspeknya, maka mulai tahun
1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan
ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu
organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu
untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi
tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang
kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda
3
terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari
Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi
penduduk Indonesia menurut sensus terakhir BPS pada tahun 2010 bahwa
sekitar 135 juta jiwa (57 %) atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini
masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi
sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi
kesuksesan pembangunan nasional. Oleh karena itu otonomi desa benar-
benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Agar dapat
melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005,
diberikan kewenangan yang mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa;
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota; dan
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.
Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari
pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu
Wasistiono (2006; 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan
merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi
desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. sejalan
dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy” identik dengan “auto
money”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa
membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan
pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.
4
Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) undang-
undang nomor 32 tahun 2004 terdiri dari:
a. Pendapatan asli desa,
b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota;
d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota;
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi
pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan
kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut
tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud
diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.
Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa
terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan
pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama
(Hudayana dan FPPD, 2005). Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil
dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat
kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga:
rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat:
bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola
oleh dinas.
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa
termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban
merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan
5
tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip
money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi
pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing
tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi
penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik
minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut
adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal.
Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya
dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal
sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).
Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari
pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu
Wasistiono (dalam Daru Wisakti, 2006:17) menyatakan bahwa pembiayaan
atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung
penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan
otonomi daerah.
Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak
kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap
aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas.
Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan
bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada
masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi
orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga
mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat
kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan
dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat (Wahyudi
Kumorotomo, 2005).
6
Kondisi yang mengungkung para birokrat yang sekian lama selalu
tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan
publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik.
Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang
konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar
menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme checks and
balances harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah
daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam
masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarakan
aspirasi mereka kepada birokrasi publik (Wahyudi Kumorotomo, 2005).
Fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep
pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang
cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan
keputusan dari atas ke bawah (top-down) kini mulai diminimalkan, dan
muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya
pembangunan berbasis masyarakat (community based development), yang
bersifat bottom up dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu
pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan
partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan
dari luar (Zubaedi, 2007).
Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang
pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah
desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan
pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena
pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan
langsung dengan rakyat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:
7
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat
mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis
masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan
sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum
begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD)
sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Pekuwon
Melintang. Hal inilah yang jadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam
rangka menumbuhkan ekonomi yang baik untuk kesejahteraan hidup.
Dari alasan yang diterangkan di atas penulis menulis skripsi ini.
I.2. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan Anggaran Dana Desa?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Pekuwon
di Kecamatan Sumberejo Kabupaten?
8
I.3. Tujuan Penelitian
Tujuan:
1. Memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Bojonegoro.
I.4. Manfaat Penelitian
Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan
praktisi, yaitu antara lain:
1. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari,
sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman,
penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial,
khususnya pengembangan ilmu pemerintahan daerah, sehingga dapat
dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan
masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil
keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai
bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga
dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
I.5. Review Literatur
I.5.1. Kebijakan Publik
Menurut Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001), kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
9
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan
kebijakan untuk mencapai tujuan.
I.5.2. Implementasi Kebijakan Publik
Metter dan Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan
sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara
individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan
adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan
operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh
keputusan kebijakan.
I.5.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005) menyebutkan ada
lima variabel yang mempengaruhi kinerja implemantasi, yaitu :
a. Standar dan sasaran kebijakan;
b. Sumberdaya;
c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
d. Karakteristik agen pelaksana;
e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik
10
I.6. Kerangka Konsep
Agar dalam penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu adanya
batasan yang dirumuskan dalam suatu kerangka konsep sebagai berikut:
KEBIJAKAN ADD
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di
desa.3. Meningkatkan pendapatan, kesempatan bekerja dan
kesempatan berusaha masyarakat desa.4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong
masyarakat desa.
IMPLEMENT
Standar dan sasaran kebijakan Sumberdaya; Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; Karakteristik agen pelaksana; Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
11
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan
dengan peraturan desa. Susunan struktur organisasi pemerintahan desa
tersebut dapat dilihat seperti bagan di bawah ini:
12
I.7. Metode Penelitian
I.7.1. Desain Penelitian
Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka
penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe
penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang nyata dari
fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi
Dana Desa di wilayah Kecamatan Sumberejo.
I.7.2. Instrumen Penelitian
Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. Instrumen utamanya adalah
peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu
sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu
untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.
I.7.3. Pemilihan Informan
Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan
mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara
purposive, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik snowball, yaitu
mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada
informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang
diperlukan.
I.7.4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan
yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian
adalah Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.
13
I.7.5. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi
kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan
melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Sumberejo,
Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Sumberejo, unsur Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target
group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian.
Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.
I.7.6. Teknik Analisis
Menurut Bungin (2007) teknik analisis dalam penelitian kualitatif
tergantung pada pendekatan yang digunakan. Jadi langkah-langkah analisis
yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis.
I.7.7. Keabsahan Data
Menurut Patton (dalam Moleong, 2002), untuk menguji keabsahan
data yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi
data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif.
Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan
hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel, bahan seminar, dan
bahan publikasi lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan
hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus ataupun ensiklopedi.
Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan
bahan-bahan sekunder, untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar
mengenai Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara menurut hukum
yang berlaku di Indonesia.
14
Selain menggunakan studi pustaka terhadap literatur-literatur dan
peraturan perundang-undangan, penulis juga akan menggunakan metode
wawancara dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan
Perangkat Desa terkait dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
di Desa Pekuwon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro Jawa
Timur. Dengan adanya wawancara ini penulis akan dapat melihat
bagaimana pelaksanaan undang-undang tentang Desa pada prakteknya.
Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bersifat
subjektif dan mendalam dari para responden yang secara khusus dipilih
karena sifatnya yang khas1.
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau
lisan, dan perilaku nyata2. Bahan penelitian akan dianalisis dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dibandingkan dengan kenyataan
sesuai dengan prakteknya. Hal ini sesuai dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dalam penelitian normatif karena didasarkan
pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada3. Dalam
melakukan pendekatan perundang-undangan penulis mengikuti pula
pendapat Haryono, bahwa seorang peneliti harus melihat hukum sebagai
sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut4:
1. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya
terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu
menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada
kekurangan hukum.
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1993), hal 138.2 Sri Mamudji, et. al., op. cit., hal. 67.3 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-2, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 301.4 Ibid.,hal. 303.
15
3. Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain,
norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.
I.8. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari telaah teori, dan kerangka
pemikiran.
BAB III Metode Penelitian, terdiri dari desain penelitian, instrumen
penelitian, pemilihan informan, lokasi penelitian, metode pengumpulan
data, teknik analisis dan keabsahan data.
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Memuat gambaran umum
lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
BAB V Penutup, yang merupakan kesimpulan dan implikasi.
16
DAFTAR PUSTAKABungin, Burhan, 2007, Penelitan Kualitatif, Prenada Meda Group, Jakarta.Islami, M. Irfan, DR,MPA, 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, BumiAksara, cetakan ke 8, Jakarta.Moleong, Lexy J., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, The Policy ImplementationProcess : A Concentual Framework in : Administration and Society, Vol.
6 Nomor 4 p. 445-485.