project in my campus: penelitian unggulan
TRANSCRIPT
USULAN PENELITIAN KARYA UNGGULAN MAHASISWA
JUDUL PROGRAM
PERAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMUKIMAN DI KOTA SEMARANG SEBAGAI
IMPLEMENTASI DEMOKRASI PARTISIPATIF
Diusulkan Oleh:
ACHMAD HAEKAL (11010113120172/Angkatan 2013)
MUHAMMAD NOOR AHADI (11010112130585/Angkatan 2012)
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Kegiatan : Peran Masyarakat Kota Semarang DalamPenyusunan Rancangan Peraturan DaerahKota Semarang Tentang Pemukiman DiKota Semarang Sebagai ImplementasiDemokrasi Partisipatif
2. Ketua:a. Nama Lengkap : Achmad Haekalb. NIM :11010113120172c. Fakultas : Hukumd. Universitas : Universitas Diponegoroe. Alamat dan No HP : Jalan Gondang Timur dalam 1 No.4
Semarang.f. Alamat email : [email protected]
3. Anggota:a. Nama Lengkap :Muhammad Noor Ahadib. NIM : 11010112130585c. Fakultas : Hukumd. Universitas : Universitas Diponegoroe. Alamat dan No HP : Jl. Sirajudin Gg. Margoyoso No. 25B,
Tembalang, Semarang. 085325371842f. Alamat email : [email protected]
4. Biaya Kegiatan Total : Rp 2.000.000,-5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
Semarang, 29 Mei 2015Mengetahui,
Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum UNDIP
Lapon Tukan Leonard , SH, M.A.
NIP. 19581130 198703 1 001
Ketua Tim
Penulis
Achmad Haekal
11010113120172
ii
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul...........................................................................................................i
Halaman Pengesahan................................................................................................ii
Daftar Isi...................................................................................................................iii
Daftar Tabel..............................................................................................................iv
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.......................................................................................................Latar Belakang
.................................................................................................................1
1.2........................................................................................................Permasalahan
.................................................................................................................4
BAB II.TUJUAN DAN KONTRIBUSI
2.1.....................................................................................................Tujuan Penelitian
.................................................................................................................5
2.2..................................................................................................Kontribusi Penelitian
.................................................................................................................5
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA
3.1...................................................................................................Konsep Demokrasi
.................................................................................................................6
3.2............................................................................................Teori Demokrasi Partisipatif
.................................................................................................................7
3.3.....................................................................................................Partisipasi Publik
.................................................................................................................8
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN
4.1. Metode Pendekatan...............................................................................10
4.2. Metode Pengumpulan Data...................................................................10
4.3. Metode Analisis Data............................................................................10
BAB V. JADWAL KEGIATAN..............................................................................12
BAB VI. PERSONALIA PENELITIAN.................................................................12
BAB VII. RENCANA BIAYA PENELITIAN........................................................13
Daftar Pustaka..........................................................................................................14
Lampiran..................................................................................................................15
iiii
iiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Jadwal Kegiatan.........................................................................................12
Tabel 2. Personalia Penelitian..................................................................................12
Tabel 3. Rekapitulasi Biaya Penelitian....................................................................13
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam sistem pemerintahan yang dikelola secara demokratis,
pemerintahan dijalankan dengan melibatkan partisipasi publik secara luas.
Kebijakan pemerintah tidak lagi ditentukan dan diputuskan oleh beberapa orang
pejabat yang dirasa berkompeten di suatu bidang, tetapi harus dilakukan dengan
prosedur demokrasi yang melibatkan orang banyak baik secara langsung maupun
secara tidak langsung. Bahkan sekarang, suara terbanyak dalam lembaga legislatif
pun tidak dapat lagi secara bebas memutuskan sendiri suatu kebijakan dalam
ruang yang tertutup, tanpa mendapat dukungan publik secara luas.
Pelibatan publik atau partisipasi publik menjadi mutlak dalam rangka
menjalankan prinsip demokratisasi pemerintahan. Idealnya peran serta publik
dilibatkan sejak proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan
evaluasi kebijakan. Hal ini lebih dikenal sebagai dari rakyat, oleh rakyat,
danuntuk rakyat. Pelaksanaan kebijakan daerah diharapkan dapat menjadi ajang
peningkatan partisipasi publik dalam berbagai urusan publik. Perwujudan nyata
demokrasi ada pada tingkatan sejauh mana rakyat turut berperan dalam
merumuskan kebijakan daerah. Menurut Seidman, pelibatan publik yang terkait
amat penting artinya karena stakeholder pada dasarnya memiliki kepentingan
pada setiap perundnag-undangan yang diusulkan, publik juga memiliki
pengetahuan sendiri mengenai masalah yang ada dalam lingkungannya, serta
untukmengembangkan stakeholders dalam kemampuan mereka bekerjasama
membentuk prundang-undangan1.
Konsisten dengan alasan-alasan tersebut pasal 96 Uundang-undang (UU)
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 tahun 2011)
menyediakan ruang bagi partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan
perundangan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak
1 Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere. 2001. Penyusunan RancanganUndang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis. Jakarta : Proyek ELIPS
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
1
untuk memberikan masukan, secara lisan maupun tertulis, dalam pembahasan
suatu undang-undang atau peraturan daerah (Perda).
Perda merupakan salah satu instrumen hukum yang srategis dalam
mendukung pembangunan di daerah. Keberhasilan otonomi daerah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya, ditentukan melalui Perda. Peluang
besar ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
(pemda) untuk menghasilkan Perda yang berkualitas dalam kerangka
pembentukan hukum yang bertanggungjawab sosial, mampu mendorong
kemajuan dan pemberdayaan daerah.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Australia Indonesia Government
Research Partnership pada tahun 2009 diketahui bahwa berbagai manfaat
demokratis yang potensial untuk diperoleh melalui partisipasi ini sebagian besar
telah hilang dalam proses pembuatan peraturan. Meskipun masyarakat memiliki
hak untuk berpartisipasi, namun tidak diikuti dengan pemberian dukungan yang
mampu mendorong dan memudahkan anggota masyarakat untuk melaksanakan
haknya dalam pembentukan peraturan daerah. Proses legislasi masih menjadi
wilayah elit politis. Pembuat kebijakan dan pembuat peraturan jarang berupaya
untuk berkonsultasi dengan konstituen mereka untuk menentukan apakah
peraturan-peraturan tertentu memang diperlukan, dan jika memang diperlukan apa
yang seharusnya ada di dalamnya. Bahkan warga masyarakat maupun swasta
yang mengetahui bahwa penyusun peraturan tengah mempertimbangkan untuk
memasukkan suatu kebijakan tertentu dalam sebuah peraturan mungkin memiliki
kesulitan mengakses informasi yang relevan. Akses pubik ke informasi yang
relevan untuk proses penyusunan peraturan, termasuk dokumentasi kebijakan
yang relevan dan draf peraturan, secara umum tidak mencukupi. Analisis atas
biaya dan manfaat peraturan yang dibuat jarang dilakukan sebelum pengesahan,
berarti bahwa beban yang sangat signifikan kadang-kadang dipikul oleh swasta
sementara manfaat bagi pemerintah juga sangat sedikit2.
Baru-baru ini pemerintah kota Semarang sedang menyusun rancangan
peraturan daerah kota Semarang tentang pemukiman kota Semarang. Penataan
2 M. Nur Sholikin dan Simon Butt. 2009. Pembuatan Peraturan di Parlemen Daerah(DPRD). Crawford School of Economics and Government at The Australian National University
2
pemukiman menyangkut kepentingan banyak pihak yang tidak terbatas pada
lingkungan pemerintahan saja dan menjadi pedoman dalam pembangunan baik
jangka panjang maupun menengah, proses penyusunan tentang pemukiman pun
harus dilaksanakan dengan pendekatan patisipatif melalui pelibatan aktif seluruh
pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar rencana pemukiman yang
dihasilkan dapat berfungsi sebagai produk kesepakatan antar-pemangku
kepentingan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam proses ini,
peran masyarakat tidak dapat diabaikan, mengingat masyarakat merupakan obyek
dan subyek utama dalam penyelenggaraan pembangunan.
Setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal. Ketetapan ini sudah
diatur dalam undang-undang dan diperkuat oleh peraturan daerah yang kini secara
keseluruhan masih menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota
Semarang tentang Pemukiman. Namun demikian,sering terjadi gesekan-gesekan
ketika dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Apalagi masyarakat banyak yang
memiliki tata cara atau pranata sosial yang beraneka ragam sekaligus juga
mendapat pengakuan hukum seperti adat ataupun hak azasi. Hal ini lah yang
melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian mengenaiPeran Masyarakat
Kota Semarang Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang
Tentang Pemukiman Di Kota Semarang Sebagai Implementasi Demokrasi
Partisipatif.
3
1.2. Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi beberapa pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut
antara lain:
1. Bagaimana peran masyarakat kota semarang dalam penyusunan rancangan
peraturan daerah kota semarang tentang pemukiman di kota semarang?
2. Apakah peran masyarakat kota semarang dalam penyusunan rancangan
peraturan daerah kota semarang tentang pemukiman di kota semarang
sudah sesuai dengan konsep demokrasi partisipatif?
4
BAB IITUJUAN DAN KONTRIBUSI
2.1. Tujuan Penelitian
Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah agar penelitian
ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuannya adalah sebagai
berikut.
1. Untuk mempelajari bagaimana peran masyarakat kota semarang dalam
penyusunan rancangan peraturan daerah kota semarang tentang
pemukiman di kota semarang.
2. Untuk meneliti apakah peran masyarakat kota semarang dalam
penyusunan rancangan peraturan daerah kota semarang tentang
pemukiman di kota semarang sudah sesuai dengan konsep demokrasi
partisipatif.
2.2. Kontribusi penelitian
Penelitian ini harapannya tidak hanya bermanfaat untuk kami sendiri,
melainkan memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah dan
masyarakat. Kontibusi penelitian ini antara lain:
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
khasanahpenelitian dan sumber bacaan bagi mahasiswa FH Undip.
2. Penelitian ini diharapkan bergunan bagi peneliti untuk menambah
ilmupengetahuan dan wawasan dalam bidang demokrasi partisipatif
danperumusan kebijakan publik.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi masukan kepada
Pemerintah Kota Semarang dalam perumusan kebijakan publik dan
mengatasi permasalahan pemukiman di kota Medan.
1.1.
5
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
3.1. Konsep Demokrasi
Ada bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi
konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila,
demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua
konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat
berkuasa atau government by the people(kata Yunani demos berarti rakyat,
krats/kratein berartikekuasaan/berkuasa)3.
Sesudah Perang Dunia II secara formal demokrasi menjadi dasar dari
kebanyakan negara di dunia. Hal ini di perkuat dengan penelitian yang
diselenggrakan UNESCO pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa demokrasi
dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem
oraganisasi poitik dan sosial. Namun UNESCO juga menyimpulkan bahwa ide
demokrasi juga masih ambigous atau mempunyaibanyak pengertian atau
sekurang-kurangnya terdapat ambiguity mengenai lembaga-lembaga atau cara-
cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural dan
historis yang memengaruhi istilah, ide dan praktik demokrasi itu sendiri4.
Menurut Dahl, demokrasi merupakan sarana, bukan tujuan utama, untuk
mencapai persamaan (equality) politik yang mencakup tiga hal, yaitu kebebasan
manusia (baik secara individu maupun kolektif), perindungan terhadap nilai
(harkat dan martabat) kemanusiaan, dan perkembangan diri manusia5. Bagi Willy
Eichler, esensi demokrasi adalah proses, karenanya ia merupakan sistem yang
dinamis menuju ke arah yang lebih baik dan maju, dibanding kondisi yang sedang
dialami masyarakat6.
Demokrasi memiliki doktrin dasar yang tak pernah berubah yaitu adanya
keikutsertaan anggota masyrakat (rakyat) dalam menyusun agendaagenda politik
3 Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. P.T Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.Hal. 1054 Ibid5 Syamsuddin Haris. 1995. Demokrasi Indonesia. LP3S: Jakarta. Hal. 5
6 Elsa Pedi Taher. 1994. Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi di Indonesia.Paramadina: Jakarta. Hal. 203
6
(pemerintahan) yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan, adanya
pemilihan yang dilakukan secara umum dan berkala, adanya proses yang
berkesinambungan, serta adanya pembatasan kekuasaan politik. Atau dalam
bahasa lain, dalam sistem negara demokrastis ada beberapa ciri yang berlaku
secara konsisten, yaitu : partisipasi publik dalam pembuatan keputusan,
persamaan kedudukan di depan hukum, distribusi pendapatan secara adil,
kesempatan memperoleh pendidikan, kebebasanmengemukakan pendapat,
kebebasan pers, berkumpul dan beragama, kesediaan dan keterbukaan informasi,
mengindahkan fitsoen (tatakrama politik), kebebasan individu, semangat kerja
sama, dan hak untuk protes.
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana
keputusankeputusan penting pemerintahan atau garis kebijaksanaan di
belakangkeputusan-keputusan trsebut secara langsung secara langsung atau tidak
langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas
masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah15. Jadi, jelas bahwa
demokrasi memberikan kesempatan bagi publik untuk terlibat dalam proses
kebijakan publik, termasuk di dalamnya proses legislasi. Partisipasi publik dalam
proses legislasi merupakan hak politik yang mesti dijamin oleh negara
demokratis.
3.2. Teori Demokrasi Partisipatif
Teori demokrasi partisipatif yang muncul kemudian adalah sebuah bentuk
penolakan terhadap asumsi yang dibuat oleh teori demokrasi elitis yang
menekankan bahwa masyarakat itu dibentuk oleh “kekuatan-kekuatan yang tidak
bebas dan impersonal”. Ide dasar dari demokrasi partisipatif adalah bagaimana
kekuasaan politik dikembangkan lagi kepada seluruh rakyat. Rakyat, tidak
tergantung pendidikan, keturunan, agama, jenis kelamin, maupun harta kekayaan
yang dimilikinya, selayaknya ikut serta dalam pengambilan keputusan yang
penting bagi dirinya. Melalui proses ini partisipasi warga dapat diperluas dan
diperdalam sebagai bagian dari pendalaman demokrasi7.
7 Suhirman. 2004. Kerangka Hukum dan kebijakan tentang Partisipasi Warga diIndonesia. Laporan Penelitian Independen The Ford Foundation: Bandung
7
Teori demokrasi partisipatif justru menekankan bahwa “perkembangan
diri individu” sebagai kriteria utama untuk mengevaluasi karakter negara dan
masyarakat. Dalam hal ini JohnDewey menyatakan bahwa keberadaan suatu
masyarakat demokrasi tergantung pada konsensus sosial dengan fokus
perkembangan manusia yang didasarkan atas kebebasan, persamaan, dan
partisipasi politik. Sementara itu Peter Bachrach percaya bahwa partisipasi aktif –
dalam arti yang luas – dari individu dalam berbagai keputusan di suatu komunitas
merupakan faktor utama dalam mengembangkan kemampuan rakyat. Suatu
perubahan dari demokrasi yang ada saat ini kepada “demokrasi partisipasi” akan
memerlukan: (1) perubahan kesadaran rakyat, yang tadinya memandang diri
mereka sebagai penerima pasif atas segala sesuatu yang diberikan oleh kekuasaan
menjadi agen-agen perubahan sosial yang aktif melalui bentukpartisipasi yang
positif dalam proses pengambilan keputusan oleh negara; dan (2) pengurangan
secara besar-besaran segala ketimpangan yang ada8.
3.3. Partisipasi Publik
Sebagai bagian dari demokrasi, partisipasi publik saat ini menjadi istilah
yang sangat penting, termasuk juga di dalam proses legislasi perundang-
undangan. Ada beberapa beberapa alasan mengapa partisipasi publik dalam
penyelenggaraan Negara menjadi sebuah keharusan sebagaimana dilaporkan
dalam penelitian Balitbang HAM bekerjasama dengan Universitas Padjajaran
Bandung pada tahun 2003. Pertamapartisipasi sebagai implementasi dari
pemerintahan demokrasi untuk memperkuat demokrasi. Kedua, partisipasi publik
publik sebagai kesadaran
atas hak politik9.
Dari pengalaman yang ada partisipasi sebagai bentuk keterlibatan warga
dalam pengambilan keputusan publik, bukanlah hal yang serta merta dapat terjadi.
Melainkan memerlukan proses penyadaran, pengorganisasian, inisiasi dan
fasilitasi ruang-ruang publik. Praktek pertisipasi warga membutuhkan aktor-aktor
yang terdiri dari warga negeara yang aktif, melalui proses pengorganisasian dan
8 S.P. Varma. 1975. Modern Political Theory. Diterjemahkan oleh Yohanes Kristianto SL,dkk. 2007. Teori Politik Modern. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hal. 210
9 Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik. BalitbangDepartemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta. 2003
8
pendampingan yang intens politicalwill dan political awareness dari institusi
pemerintahan10. Maka menjadi suatu kewajaran jika partisipasi masyarakat sejauh
ini baru pada level adanya informasi kepada masyarakat akan diaturnya suatu
materi dalam suatu perundnag-undangan (di tingkat persiapan) dan keterlibatan
secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (di tingkat
pembahasan dan pengesahan)11.
10 Laporan Studi Kasus Pengembangan Model Partisipasi Warga dalam Tata Pemerintahandan Demokrasi Lokal. Local Government Support Program dan PP Lakpesdam NU, tidakditerbitkan dalam Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksana Hak Politik.
Balitbang Departemen Hukum dan HAM. 200811 Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik. Balitbang
Departemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta. 2003
9
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji
realita sosial yang terjadi di lapangan serta dipadukan dengan data-data pustaka
dan referensi-referensi yang ada.
4.2. Metode Pengumpulan Data
Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk
menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar
permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data
yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat
sekunder.
Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di
lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan meneliti dari
wawancara anggota DPRD kotaSemarangserta wawancara masyarakat kota
semarang.Selanjutnya mengenai data sekunder yang dapat berupa bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari dan
mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) berupa buku-buku,
jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dll.
4.3. Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang
diperoleh dari lapangan belum dapat ditarik kesimpulan guna mencapai tujuan
penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan
usaha atau upaya untuk mengolahnya.
Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang
telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya
disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data
10
terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel
maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
11
BAB V
JADWAL KEGIATAN
No. Jenis Kegiatan
Bulan
I II
1 2 3 4 1 2 3 4
1. Persiapan
2. Penelitian dan wawancara
3. Analisis dan penyusunan penelitian
4. Evaluasi
Tabel 1. Jadwal kegiatan
BAB VI
PERSONALIA PENELITIAN
No. Nama/NIMProgram
Studi
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(Jam/Minggu)
Uraian Tugas
1.Achmad Haekal/
11010113120172
Ilmu
HukumHukum 10 Jam
Mengonsep,
mengatur dan
mengevaluasi
kegiatan
2.
Muhammad Noor
Ahadi/
11010113130511
Ilmu
HukumHukum 10 Jam
Menghubungi
pihak luar dan
surat menyurat
Tabel 2. Personalia Penelitian
12
BAB VII
RENCANA BIAYA PENELITIAN
1.Transportasi
-Pra-Kegiatan (Survey, Ijin) 2 x Rp 20.000,- x 3 hari = Rp
120.000,-
-Pelaksanaan Kegiatan 2 x Rp 20.000,- x 15 hari = Rp600.000,-
-Pasca Kegiatan 2 x Rp 20.000,- x 3hari = Rp 120.000,-
Jumlah Rp 840.000,-
2. Pelaksanaan Kegiatan
-Alat Rekam Rp 400.000,-
-ATK Rp 150.000,-
Jumlah Rp 550.000,-
3. Dokumentasi
-Kamera Digital Rp 500.000,-
Jumlah Rp 500.000,-
4. Penyusunan Laporan
-Print Laporan Rp 50.000,-
-Penggandaan dan penjilidan Rp 60.000,-
Jumlah Rp 110.000,-
Rekapitulasi Biaya Penelitian
No. Jenis Biaya Jumlah Biaya
1. Transportasi Rp 840.000,-
2. Pelaksanaan Kegiatan Rp 550.000,-
3. Dokumentasi Rp 500.000,-
4. Penyusunan laporan Rp 110.000,-
Jumlah Rp 2.000.000,-
Tabel 3. Rekapitulasi Biaya Penelitian
13
DAFTAR PUSTAKA
Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere. 2001. Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis. Jakarta : Proyek ELIPSDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Elsa Pedi Taher. 1994. Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Paramadina.
Laporan Studi Kasus Pengembangan Model Partisipasi Warga dalam Tata Pemerintahan dan Demokrasi Lokal. Local Government Support Program dan PP Lakpesdam NU, tidakditerbitkan dalam Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksana Hak Politik. Balitbang Departemen Hukum dan HAM. 2008
M. Nur Sholikin dan Simon Butt. 2009. Pembuatan Peraturan di Parlemen Daerah (DPRD). Crawford School of Economics and Government at The Australian National University
Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik. 2003. Jakarta: Balitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI.
S.P. Varma. 1975. Modern Political Theory. Diterjemahkan oleh Yohanes Kristianto SL, dkk. 2007. Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suhirman. 2004. Kerangka Hukum dan kebijakan tentang Partisipasi Warga di Indonesia. Bandung: Laporan Penelitian Independen The Ford Foundation.
Syamsuddin Haris. 1995. Demokrasi Indonesia. Jakarta: LP3S.
14
LAMPIRAN
1.1. Biodata Ketua
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Achmad Haekal2 Jenis Kelamin Laki-laki3 Program Studi Ilmu Hukum4 NIM 110101131201725 Tempat dan Tanggal Lahir Tegal, 8 Agustus 19956 E-mail [email protected] 7 Nomor Telepon/HP 081802879406
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi
SD N Randugunting 3 Kota
Tegal
SMP N 7 Kota Tegal
SMA N3 Kota
Tegal
Jurusan - - IPSTahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013
C. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau
instansi lainnya)
No.
Jenis Perhargaan Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun
1. Juara 2 Internal Mooting Piala dekan IV
2013
15
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyratan dalam pengajuan proposal penelitian karya unggulan mahasiswa 2014.
Semarang, 29 Mei 2015
Pengusul
Achmad Haekal
16
1.2. Biodata Anggota
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Muhammad Noor Ahadi
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Ilmu Hukum
4 NIM 11010112130585
5 Tempat dan Tanggal Lahir Tegal, 8 Januari 1995
6 E-mail [email protected]
7 Nomor Telepon/HP 085325371842
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi
SDI
Ihsaniyah
Kota Tegal
SMP N 3
Kota
Tegal
SMA N 3
Kota Tegal
Jurusan - - IPS
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-
2009
2009-2012
C. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau instansi
lainnya)
No
.
Jenis Perhargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1. Abstrak terbaik LKTI Universitas Hasanuddin
Makasar
2014
2 Lolos Penelitian Karya
Unggulan Mahasiswa
Universitas Diponegoro 2014
17
3 Lolos Pendanaan PKM
Penelitian
DIKTI 2015
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyratan dalam pengajuan proposal penelitian karya unggulan mahasiswa 2015.
Semarang, 29 Mei 2015
Pengusul
Muhammad Noor Ahadi
18