program pengembangan sistem informasi geografis (sig...

PT Esri Indonesia | Menara 165, 6th Floor Unit B, Jalan TB Simatupang Kav 1, Jakarta Selatan 12560

+62 (21) 2940 6355 [email protected] esriindonesia.co.id

PT Esri Indonesia, 02.194.245.3-011.000 | Copyright PT Esri Indonesia

White paper

Program Pengembangan

Sistem Informasi Geografis

(SIG) Pemerintahan Daerah

Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan

NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)

Author Nana Suryana Version 1.0

Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)

PT Esri Indonesia, 02.194.245.3-011.000 | Copyright PT Esri Indonesia 2

Daftar Isi

1 Pendahuluan ........................................................................................................................ 3

2 Pemanfaatan Perangkat Lunak ArcGIS untuk Pemerintah Daerah ....................................... 4

3 Gambaran Solusi dengan Teknologi SIG ............................................................................ 22

4 Tahapan Program ............................................................................................................... 26

5 Monitoring dan Evaluasi ...................................................................................................... 29

6 Kontak ................................................................................................................................ 30


PT Esri Indonesia, 02.194.245.3-011.000 | Copyright PT Esri Indonesia 3

1 Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial (IG), yang bertujuan untuk menyediakan akses terhadap Informasi Geospasial dan

mewujudkan penyelenggaraannya yang berdaya guna dan berhasil guna baik di pemerintahan

maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat. Informasi Geospasial (IG) dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2011 adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan

sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan

kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Berdasarkan hal tersebut, IG menjadi

bagian komponen penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk

mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada

sektor perorangan dan kelompok orang, serta mendukung dalam pengambilan keputusan.

Adapun dalam membangun sebuah Informasi Geospasial Dasar (IGD) diperlukan kontribusi dan

partisipasi dari Pemerintah Daerah. IGD dapat digunakan untuk mempercepat pemenuhan

kebutuhan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang

(RDTR), sehingga mendukung dalam membangun dan menata ruang serta mengupayakan nilai

tambah atas sumberdaya alam yang dimiliki daerah dengan tetap menjaga lingkungannya.

Dengan begitu Pemerintah Daerah perlu mempercepat penyediaan IGD dengan spesifikasi

berstandar nasional.

Pemerintah Daerah yang mampu menyediakan IG dan mendapatkan nilai tambah harus menjadi

inovasi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan penataan ruang. Hal ini

merupakan kunci keberhasilan strategi pembangunan berbasis data dan fakta, dan diharapkan IG

dapat berkontribusi pada pembangunan simpul jaringan. Dan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menyebutkan

bahwa JIGN terdiri dari pusat dan daerah. JIGN Pusat mencakup Lembaga Tinggi Negara,

Instansi Pemerintah, TNI, dan POLRI. Sedangkan JIG Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah,

yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan penyediaan DG dan IG untuk kebutuhan Pemerintah Daerah, dalam hal ini

mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan DG dan IG, serta penyimpanan,

pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. Maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi Geografis

(SIG) yang terintegrasi dalam pengembangan simpul jaringan dan dengan proses alih teknologi

yang sistematis.

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Informasi Geospasial

b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Jaringan Informasi Geospasial

Nasional (JIGN)

Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah

Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)

4

2 Pemanfaatan Perangkat Lunak ArcGIS untuk Pemerintah

Daerah

Segala kebijakan, aktivitas, dan lain-lain yang berhubungan dengan seluruh dinas daerah

ataupun SKPD yang ada di Pemerintahan Daerah dapat diintegrasikan dan terhubung melalui

server/jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat. Semua informasi tersebut dan

kondisi lain yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan dapat ditampilkan dalam

bentuk peta dinamis dan dapat dipantau secara real time oleh masing-masing Kepala

Daerah/Kepala Dinas melalui layar monitor (operation dashboard) yang dipasang di ruangan

Kepala Daerah/Kepala Dinas. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam proses

perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan wilayah jangka

panjang.

2.1 Gambaran umum penggunaan perangkat lunak ArcGIS

Di bawah ini adalah 4 (empat) kategori umum gambaran penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS

sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang umum dihadapi oleh kota-kota di Indonesia.

Penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas hanya pada

contoh-contoh di bawah, Perangkat Lunak ArcGIS dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-

masing daerah dan dapat dimanfaatkan oleh tiap-tiap Dinas/SKPD/UPD serta lembaga-

lembaga lain yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,

sebagaimana digambarkan dalam tabel berikutnya.

No Peruntukan Penerapan Perangkat Lunak

ArcGIS Fungsi Aplikasi

A Manajemen

Tata Kota,

Perencanaan

Wilayah dan

Perijinan

Penggunaan peta standar

(peta LIDAR, foto udara,

dan peta tematik lainnya)

oleh seluruh dinas yang

terkait dengan tata ruang,

perencanaan wilayah, dan

perijinan.

» Sistem terpadu dengan

menggunakan peta yang sudah

distandarkan (peta dasar dan peta

tematik). Hal ini dilakukan untuk

menghindari terjadinya tumpang

tindih dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan

kebijakan penataan kota, perijinan

dan perencanaan wilayah antar

dinas-dinas terkait.

» Juga untuk menghindari klaim antar

lembaga (misal perusahaan

perkebunan) atas tumpang

tindihnya batas-batas wilayah

terutama terkait hak konsesi

penggunaan lahan (land use

concession).



5



B Manajemen

Kebencanaan

1. Visualisasi sebaran

daerah rawan bencana

(banjir, tanah longsor,

erupsi gunung berapi,

dll.)

2. Visualisasi jenis dan pola

penyebaran penyakit

yang paling banyak

terjadi (DBD, malaria,

kaki gajah, dll.).


rumah sakit, klinik dan

fasilitas kesehatan lain

beserta kondisi dan

fasilitas yang dimilkinya.

» Mitigasi: sistem dapat menampilkan

data dan informasi daerah-daerah

rawan bencana serta penyakit

endemik di tiap wilayah. Hal ini akan

sangat membantu dalam

perencanaan dan pelaksanaan

manajemen mitigasi kebencanaan

untuk tiap-tiap daerah.

» Adaptasi: sistem dapat menampilkan

kondisi real di lapangan ketika KLB

atau bencana terjadi (kondisi

lingkungan, jumlah dan keadaan

pengungsi, kebutuhan logistik, dll.)

sehingga akan sangat memudahkan

dalam penyaluran bantuan dan

pengambilan reaksi cepat tanggap

lainnya dalam penanganan

kebencanaan untuk meminimalisir

jatuhnya korban jiwa.

» Recovery: sistem juga dapat

menampilkan data dan informasi

pasca bencana sehingga akan


pengambilan keputusan dalam

proses pemulihan pasca bencana.



6



C Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur

1. Visualisasi kondisi

wilayah secara umum

(sarana transportasi,

lalulintas, infrastruktur

jalan, jembatan, dll.).

2. Visualisasi kondisi

masyarakat secara

umum (ekonomi,

pendidikan, kesehatan,

dll.)

» Sistem dapat menampilkan peta tiap

wilayah secara dinamis dan real time

sehingga dapat dipantau setiap saat

oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas.

Hal ini sangat berguna untuk

mendukung pengambilan keputusan

dan kebijakan dalam perencanaan

penataan wilayah jangka panjang.

» Untuk pemanfaatan lebih lanjut

(misal dalam bidang transportasi),

sistem dapat diintegrasikan dengan

CCTV pemantau lalulintas untuk

menampilkan informasi jalan raya

dan lalu lintas secara real time. Hal

ini akan sangat membantu upaya

pihak yang berwenang (kepolisian,

dinas perhubungan, dll.) dalam

pengaturan manajemen lalulintas.

Sistem yang sama juga dapat

diterapkan untuk manajemen

pelabuhan dan transportasi laut.

D Manajemen

Sumber Daya

dan Potensi

Daerah


potensi sumber daya

mineral (batu bara,

bahan galian, dll.) dan

sumber energi baru-

terbarukan (angin, mikro

hidro, matahari, dll.).


potensi tumbuhan dan

satwa endemik, obyek

cagar budaya, pariwisata

dan kesenian daerah.

» Sistem dapat menampilkan data dan

informasi potensi sumber daya alam

di tiap wilayah, sehingga akan


pemutakhiran secara cepat dan

efektif terhadap potensi sumber daya

alam dalam perencanaan, proses

perijinan dan monitoring explorasi.

Hal ini tentunya sangat bermanfaat

untuk menarik minat investor.

» Sistem juga dapat digunakan

sebagai media inventarisasi budaya

dan potensi daerah lainnya, serta

untuk promosi pariwisata daerah.

Sehingga dapat berperan sebagai

media perlindungan terhadap

kebudayaan daerah dari klaim pihak

lain.



7

2.2 Penjabaran penggunaan perangkat lunak ArcGIS

Penjabaran penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS untuk masing-masing Dinas/SKPD/UPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota serta kesesuaian peruntukannya dengan 4 (empat) kategori A, B, C dan D di atas, secara umum digambarkan dalam

matriks di bawah ini.

No Dinas/Lembaga Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS Fungsi Aplikasi A B C D

1 Dinas Kesehatan 1. Visualisasi jenis dan pola

penyebaran penyakit yang paling

banyak terjadi (DBD, Malaria, dll.)

2. Visualisasi sebaran rumah sakit,

klinik dan fasilitas kesehatan lain

beserta kondisi dan fasilitas yang

dimilkinya.

3. Visualisasi pemetaan wilayah

berdasarkan indikator distribusi

cakupan gizi baik, gizi kurang, dan

gizi buruk.

» Untuk mendukung pengambilan

keputusan manajemen yang diperlukan

dalam rangka perbaikan pelayanan

program kesehatan secara menyeluruh.

» Memudahkan pelaksanaan evaluasi

kegiatan dan perencanaan intervensi gizi

disesuaikan dengan kondisi wilayah.

» Efektivitas pembangunan rumah sakit

dan juga kelengkapan prasarana sesuai

dengan kebutuhan daerah.



8


2 Dinas Pendidikan 1. Visualisasi sebaran jenis dan

kondisi gedung sekolah.

2. Visualisasi sebaran profil dan

kualitas sekolah, seperti ranking

sekolah, prestasi yang telah dicapai,

dll.

3. Pemetaan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan (data guru yang

lulus sertifikasi, dll.)

4. Pencatatan data pendidikan seperti

nilai, alamat murid dan guru, dsb.

5. Sebaran ketersediaan dan kualitas

alat bantu ajar (teaching aids)

» Sistem dapat menampilkan kondisi

gedung sekolah (sistem dapat dilengkapi

dengan foto) dari tingkat SD, SMP, SMA

di tiap wilayah sehingga dapat dengan

mudah dipantau setiap saat.

» Sistem ini juga dapat menyajikan profil

tiap sekolah sehingga mempermudah

pelaksanaan monitoring kualitas

pengajaran dan kualitas pendidikan

secara umum. Dengan melihat laporan

hasil monitoring kualitas pendidikan

berdasarkan indikator pendidikan, dapat

menjadi alat kontrol bagi dinas

pendidikan dalam melihat

kemajuan/kemunduran tiap sekolah. Jika

terjadi kemunduran terhadap sekolah

tersebut dapat segera dicari langkah-

langkah solusinya.

3 Dinas Pendapatan

Daerah

1. Visualisasi sebaran dan jenis wajib

pajak tiap kecamatan bahkan

sampai level desa/kelurahan, serta

kepatuhannya dalam membayar

pajak.

2. Visualisasi objek pajak dalam

pencatatan PBB.

3. Visualisasi data tiap sektor pajak

seperti industri, tempat hiburan,

reklame, dll.

» Setiap objek pajak dan kepatuhan setiap wajib pajak dalam membayar pajak di tiap wilayah dapat ditampilkan dalam sistem sehingga dapat dipantau setiap saat.



9


4 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

1. Visualisasi fasilitas bidang

perindustrian dan perdagangan.

2. Inventarisasi data terkait surat yang

keluar masuk mengenai perijinan

dan pelaksanaan umum.

3. Pencatatan data pasar tradisional.

4. Pencatatan data industri menurut

klasifikasi industri dan distrik.

» Visualisasi data surat ijin di tiap bidang sehingga dapat memudahkan dalam monitoring bidang perindustrian/perdagangan mana yang belum atau tidak memiliki kelengkapan surat ijin.

5 Dinas ESDM 1. Visualisasi peta jenis sumber daya

mineral (batu bara, bahan galian,

dll.).

2. Visualisasi peta potensi sumber

energi baru dan terbarukan (angin,

mikro hidro, matahari, dll.).

3. Monitoring exploitasi potensi

sumber daya mineral.

4. Sistem informasi perijinan

pertambangan dan pelayanan

umum.

» Updating secara cepat dan efektif

terhadap potensi sumber daya mineral

sehingga dapat melakukan perencanaan

atau pengambilan keputusan.

» Sebagai informasi terhadap masyarakat

mengenai hasil kinerja dari kegiatan

Dinas ESDM dan potensi daerah yang

dapat dikembangkan.



10


6 Dinas Pekerjaan

Umum

1. Kebijakan teknis operasional

pembangunan dan pengelolaan

umum bina marga.

2. Visualisasi sarana jalan, jembatan,

dll. (kondisi, kelas, dsb.).

3. Visualisasi sebaran jenis dan

kondisi alat berat.

4. Pembangunan bina marga

kecamatan.

5. Visualisasi sebaran gedung negara

dan sarana fasilitas umum.

6. Sistem informasi perijinan dan

pengendalian bangunan.

7. Pemetaan sarana irigasi dalam

pendayagunaan dan pengelolaan

sumber daya air.

» Sistem dapat menampilkan kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya melalui tampilan foto/gambar sehingga dapat dipantau setiap saat.

7 Dinas Pertanian,

Peternakan,

Kehutanan, Kelautan

dan Perikanan

1. Sebaran potensi pertanian tanaman

pangan, hortikultura, dan

peternakan:

» Luasan lahan

» Jenis komoditi unggulan

2. Sebaran potensi kelautan dan

perikanan.

3. Sebaran balai dan tenaga penyuluh

pertanian.

4. Sistem informasi perijinan dan

pelayanan umum.

» Sistem dapat menampilkan sebaran dan

kondisi lahan

pertanian/perkebunan/kelautan serta

potensi lainnya di tiap wilayah.

» Sistem dapat digunakan untuk analisis

potensi hasil panen untuk tiap komoditi di

tiap wilayah.



11


8 Dinas Perhubungan 1. Sebaran, jenis dan kondisi angkutan

umum.

2. Sebaran sarana dan prasarana

perparkiran.

3. Sistem informasi manajemen dan

rekayasa lalu lintas.

4. Integrasi CCTV untuk memantau

lalu lintas.

5. Sistem informasi manajemen

pelabuhan dan angkutan laut.

6. Tracking system kapal laut.

» Sistem dapat menampilkan kondisi jalan

raya dan lalu lintas secara real time

(dapat diintegrasikan dengan CCTV),

pelabuhan dan sarana perhubungan

lainnya sehingga dapat dipantau setiap

saat oleh pejabat yang berwenang.

» Sistem juga dapat melakukan tracking

terhadap kapal-kapal yang sedang

berlayar.



12

No Dinas/Lembaga Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS Fungsi Aplikasi A B C D 9 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

1. Sebaran jenis dan potensi

pariwisata dan budaya.

2. Pelestarian, pemeliharaan, dan

pengawasan lingkungan dan benda

cagar budaya.

3. Sebaran pengembangan industri

pariwisata dan budaya.

4. Pemberdayaan masyarakat

kepariwisataan dan kebudayaan.

5. Pengawasan, pengendalian dan

penindakan di bidang


6. Sistem informasi pengendalian

rekomendasi sertifikasi dan

perizinan usaha di bidang


7. Sistem informasi pemungutan,

penatausahaan, penyetoran,

pelaporan, dan

pertanggungjawaban penerimaan

retribusi di bidang kepariwisataan

dan kebudayaan.

8. Potensi pembinaan dan

pengembangan tenaga fungsional

dan tenaga teknis di bidang


9. Potensi promosi dan pemasaran



sarana dan prasarana kepariwisataan di

tiap wilayah, serta seluruh infrastruktur

pendukungnya.

» Sistem juga dapat menampilkan kondisi

dan data sejarah lainnya mengenai objek

cagar budaya di tiap wilayah.

» Sistem juga dapat digunakan sebagai

media inventarisasi budaya dan potensi

daerah lainnya, serta untuk promosi

pariwisata daerah. Sehingga dapat

berperan sebagai media perlindungan

terhadap kebudayaan daerah dari klaim

pihak lain.



13


10 Dinas Pertamanan

dan Pemakaman

1. Sebaran dan kondisi taman dan

jalur hijau.

2. Sebaran dan kondisi wilayah

pemakaman.

3. Penataan, pemeliharaan dan

perawatan taman, jalur hijau,

keindahan kota dan makam.

4. Pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan makam, taman, jalur

hijau, dan keindahan kota.

5. Sistem informasi pelayanan,

pembinaan dan pengendalian

rekomendasi, perizinan,

standarisasi bidang pertamanan

dan pemakaman.

6. Potensi pengembangan peran serta

masyarakat dibidang pertamanan

dan pemakaman.

7. Sistem informasi pelayanan,

perawatan/pengurusan,

pengangkutan dan pemakaman

jenazah.


penatausahaan, penyetoran, dan


retribusi pertamanan dan

pemakaman.


pertamanan kota dan kawasan hijau

sehingga dapat dipantau setiap saat.

» Sistem juga dapat menampilkan

ketersediaan lahan makam pada setiap

area pemakaman, sehingga dapat

memudahkan penataan dan penentuan

lokasi pemakaman setiap saat bila

diperlukan.



14


11 Dinas Kebersihan 1. Sebaran titik-titik tumpukan sampah

(tidak resmi).

2. Sebaran TPS (resmi).

3. Sebaran dan kondisi titik-titik tempat

sampah.

4. Rute angkutan sampah.

5. Lokasi kerja tenaga kebersihan.

6. Sebaran toilet umum.


penatausahaan, penyetoran, dan


retribusi kebersihan.

» Sistem dapat menampilkan lokasi tempat

pembuangan sampah warga, baik yang

resmi maupun yang tidak resmi.

» Sistem juga dapat menampilkan titik-titik

lokasi kerja tenaga kebersihan, sehingga

jumlahnya dapat disesuaikan dengan

kondisi persampahan di tiap titik lokasi.

12 Dinas Koperasi dan

UMKM

1. Sebaran Koperasi.

2. Sebaran UKM:

» Kategori usaha (mikro, mini, dll.) » Jenis/bidang usaha » Pelaku (usia, gender, dll.) » Modal » Legalitas usaha (CV, PT, dll.)

3. Sebaran potensi daerah untuk

investasi UKM.

» Sistem dapat menampilkan lokasi dan jenis UMKM yang ada di tiap wilayah, sehingga dapat digunakan untuk membantu pengembangan wilayah dengan jumlah UMKM yang masih perlu dikembangkan.

13 Dinas Pemuda dan

Olah Raga

1. Sebaran pencapaian prestasi.

2. Sebaran fasilitas olah raga:

» Jenis

» Kondisi

3. Sebaran potensi atlit.

» Sistem dapat menampilkan jenis, lokasi dan kondisi setiap sarana olah raga yang ada di tiap wilayah, sehingga dapat digunakan untuk pembinaan prestasi dan pemerataan sarana tersebut.



15


14 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1. Sebaran usia produktif:

» Bekerja/tidak bekerja

» Usia

» Gender

» Pendidikan

» Kondisi ekonomi keluarga

2. Sistem Informasi lowongan kerja.

3. Optimalisasi BLK (Balai Latihan

Kerja).

4. Sebaran TKI:

» Daerah asal

» Negara tujuan

» Usia

» Gender

» Pendidikan

» Kategori ekonomi

5. Potensi wilayah transmigrasi.

» Sistem dapat menampilkan sebaran jumlah tenaga kerja di tiap wilayah, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan (misal untuk optimalisasi BLK atau untuk pengadaan proyek-proyek padat karya untuk masing-masing wilayah).

15 Dinas Sosial 1. Sebaran spot pengemis.

2. Sebaran spot pengamen.

3. Sebaran penderita gangguan jiwa.

4. Sebaran daerah rawan kriminalitas.

5. Sebaran keluarga miskin.

6. Sebaran penderita difabel.

7. Sebaran potensi bencana alam.

» Sistem dapat menampilkan titik-titik jumlah pengemis, pengamen ataupun potensi bencana dan kerawanan sosial lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mitigasi bencana atau perencanaan tindakan pencegahan kerawanan sosial lainnya.



16


16 Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

1. Sebaran penduduk (demografi).

2. Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan:

» KTP, KK

» Akta kelahiran

» Akta kematian

» Akta pernikahan

» Akta perceraian

» Sistem dapat menampilkan sebaran demografi penduduk tiap wilayah yang berisi semua data mengenai kondisi kependudukan di tiap wilayah.

17 Dinas Komunikasi dan

Informatika

1. Sebaran penggunaan internet.

2. Sebaran spot wi-fi.

3. Sistem informasi sosialisasi Perda

(akses & download).

4. Sebaran BTS untuk sarana

komunikasi.

» Sistem dapat menampilkan sebaran dan

penetrasi internet di tiap wilayah.

» Sistem juga dapat menyediakan akses

bagi masyarakat terhadap perda-perda

yang ada.

18 Dinas Pemadam

Kebakaran

1. Sebaran daerah rawan potensi

bencana kebakaran.

2. Rute terpendek mobil pemadam

kebakaran.

3. Pemetaan sebaran sumber air

(hidran/reservoir).

» Sistem dapat menampilkan sebaran potensi rawan kebakaran di tiap wilayah. Serta ketersediaan sumber air, baik berupa hidran kota, waduk, dan reservoir lainnya.



17


19 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

1. Pembuatan sistem informasi

perencanaan pembangunan:

» Perencanaan pembangunan

(perekonomian, sarana dan

prasarana, kesejahteraan

rakyat, tata praja dan aparatur)

» Pendanaan

» Litbang

» Statistik daerah

» Pengendalian dan evaluasi

2. Koordinasi antar SKPD.

» Sistem dapat menampilkan kondisi dan

kemajuan pembangunan di tiap wilayah,

sehingga dapat digunakan sebagai media

kontrol dan monitoring apakah

sesuai/tidak dengan rencana dan

peruntukan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

» Juga untuk mensinergikan seluruh dinas

yang ada di daerah agar tidak terjadi

tumpang tindih kebijakan dan

pembangunan.



18


20 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

(BPBD)

1. Visualisasi sebaran daerah rawan

bencana (banjir, tanah longsor,

erupsi gunung berapi, dll.)

2. Visualisasi sebaran rumah sakit,

klinik dan fasilitas kesehatan lain

beserta kondisi dan fasilitas yang

dimilkinya.

» Mitigasi: sistem dapat menampilkan data

dan informasi daerah-daerah rawan

bencana. Hal ini akan sangat membantu

dalam perencanaan dan pelaksanaan

manajemen mitigasi kebencanaan untuk

tiap-tiap daerah.

» Adaptasi: sistem dapat menampilkan

kondisi real di lapangan ketika KLB atau

bencana terjadi (kondisi lingkungan,

jumlah dan keadaan pengungsi,

kebutuhan logistik, dll.) sehingga akan

sangat memudahkan dalam penyaluran

bantuan dan pengambilan reaksi cepat

tanggap lainnya dalam penanganan

kebencanaan untuk meminimalisir

jatuhnya korban jiwa.

» Recovery: sistem juga dapat

menampilkan data dan informasi pasca

bencana sehingga akan sangat

membantu dalam pengambilan keputusan

dalam proses pemulihan pasca bencana.



19


21 Balai Penelitian dan

Pengembangan

Daerah (Balitbangda)

1. Sebaran potensi daerah untuk

penelitian.

2. Sebaran potensi inovasi masyarakat

(GRI-Grass Root Innovation).

3. Potensi aplikasi hasil penelitian

untuk masyarakat (copy left).

4. Potensi komersialisasi hasil

penelitian (copy right).

5. Potensi kerjasama “Triple Helix” A-

B-G (Academician, Businessman,

Government).

» Sistem dapat menampilkan potensi penelitian dan teknologi-teknologi hasil inovasi masyarakat di tiap wilayah untuk diaplikasikan/dikembangkan lebih lanjut.



20


22 Balai Konservasi

Sumber Daya Alam

(BKSDA)

1. Kawasan hutan lindung legal dan

konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya.

2. Kawasan lindung legal formal

dengan kawasan lindung aktual dan

penyimpangan dalam pola ruang

kawasan lindung.

3. Sebaran tumbuhan dan satwa

endemic.

4. Sebaran potensi bencana

kebakaran hutan.

5. Potensi promosi dan informasi

konservasi sumberdaya alam hayati

dan ekosistemnya.

6. Potensi pemberdayaan masyarakat

sekitar kawasan konservasi.

7. Potensi pengembangan dan

pemanfaatan jasa lingkungan dan

pariwisata alam.

» Visualisasi sebaran kawasan hutan lindung dan gap antara kawasan lindung legal dan formal serta penyimpangan dalam pola ruang kawasan lindung sehingga dapat merumuskan strategi dan arahan kebijakan dalam mendorong manajemen kawasan lindung legal dan formal.

23 Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP)

1. Sebaran bangunan liar.

2. Perda dan sebaran potensi

pelanggarannya.

3. Sebaran potensi kerawanan sosial.

» Sistem dapat menampilkan sebaran bangunan liar, potensi kerawanan sosial, serta potensi pelanggaran perda lainnya di tiap wilayah.



21


24 Badan Kepegawaian

Daerah (BKD)

Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian Daerah, yang meliputi:

1. Perencanaan, pengadaan,

pengembangan, penempatan,

promosi, penggajian, kesejahteraan,

disiplin serta pemberhentian dan

pensiun pegawai.

2. Penyusunan formasi pegawai,

pengadaan dan seleksi calon

pegawai, serta penempatan dan

mutasi pegawai.

3. Penyusunan kebijakan

pengembangan pegawai termasuk

dalam rangka pendidikan dan

pelatihan pegawai.

4. Penyelenggaraan

penilaian/pengujian dalam rangka

deskripsi kompetensi pegawai.

» Sistem dapat menampilkan sebaran dan data-data kepegawaian pada setiap SKPD, termasuk kegiatan harian dan prestasi masing-masing pegawai. Dimana kesemuanya dapat diintegrasikan melalui server jaringan lokal sehingga dapat dipantau secara terpusat oleh pejabat yang berwenang.


22

3 Gambaran Solusi dengan Teknologi SIG

Esri telah terlibat aktif di beragam pengembangan implementasi Infrastruktur Data Spasial di

berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai provider teknologi Sistem Informasi Geografis, Esri

terus melakukan riset untuk mengembangkan teknologi yang applicable serta memberikan

manfaat sebesar-besarnya untuk pengguna.

Sistem Informasi Geografis (SIG) yang akan diimplementasikan harus mampu melakukan

visualisasi data sendiri dan kolaborasi data dengan beberapa instansi terkait secara real time.

Data spasial ini harus dapat diakses dan divisualisasikan kapan saja dan dimana saja dengan

mudah dan terjaga kerahasiaannya. Hal ini diperlukan untuk memastikan keakuratan, kebaruan

dan kelengkapan data yang dijadikan dasar pengambilan keputusan atau pengawasan. Untuk

kemudahan, SIG perlu dilengkapi dengan tools untuk analisa data spasial.

Untuk itu diperlukan sebuah SIG terintegrasi yang terdiri atas:

1. Software GIS Desktop

GIS Desktop merupakan perangkat lunak (software) standalone di

PC yang berfungsi untuk membuat, mengolah, dan menganalisa

data spasial. Perangkat Lunak ini digunakan oleh Administrator

atau Operator SIG dalam menyiapkan data spasial serta

melakukan manajemen data yang terintegrasi dalam Geodatabase

dan GIS Server.


23

Ekstensi Perangkat Lunak GIS Desktop

Untuk mendukung kebutuhan dalam melakukan produk dan analisa data, perangkat lunak Sistem

Informasi Geografis (SIG) kategori Desktop di atas, dibutuhkan tambahan fungsionalitas dalam

bentuk ekstensi (plug-ins). Ekstensi yang dibutuhkan yaitu:

a) Analisa 3 Dimensi (3D)

Ekstensi ini berfungsi dalam memvisualisasikan dan menganalisa data spasial yang akan

ditampilkan dalam perspektif yang sebenarnya (3D), sehingga dapat melihat permukaan

dari beberapa sudut pandang, Query permukaan, menentukan apa yang terlihat dari lokasi

yang dipilih pada suatu permukaan, hingga melakukan navigasi tiga dimensi.

b) Analisa Spasial

Ekstensi untuk menganalisa data spasial yang akan ditampilkan dengan lebih informatif

dan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dari hasil analisa yang ingin ditampilkan,

seperti menganalisa hubungan spasial, membangun model spasial juga melakukan fungsi

raster yang kompleks.

c) Konversi Data Spasial

Ekstensi yang dapat memungkinkan untuk menggunakan dan mendistribusikan data

dengan mudah dalam beragam format seperti Markup Language (GML), XML, WFS, ESRI

Shapefile, Autodesk , DWG / DXF, Microstation Design, MapInfo MID / MIF dan TAB,

Oracle dan Oracle Spatial, dan Intergraph GeoMedia Warehouse.

2. Perangkat Lunak Manajamen Basis Data Spasial (Geodatabase)

Geodatabase adalah framework yang mengatur bagaimana

data spasial disimpan, diakses, dan dikelola (ditambah,

diubah, dihapus). Dengan geodatabase yang terpusat, maka

integritas, konsistensi, dan akurasi data dapat dijaga dengan

lebih baik. Tidak akan ada lagi data yang sama tersebar

berceceran di berbagai mesin dengan versi yang berbeda-

beda.

3. Perangkat Lunak GIS Server

Server GIS adalah software pada mesin server yang

berfungsi untuk mempublish data spasial sebagai web

service (map service) sehingga data dapat diakses

kapan saja dan dimana saja. Server GIS ini dilengkapi

dengan kemampuan untuk mengamankan akses dari

pihak yang tidak berwenang, baik terhadap sistem

maupun terhadap data yang dipublish. Pengamanan

data ini dilakukan dengan memberikan credential

maupun access key yang berlaku dalam jangka waktu

tertentu. Secara default, Teknologi GIS Server yang

akan digunakan juga telah harus memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan data yang telah

diproduksi oleh Perangkat Lunak GIS Desktop, terutama dalam menyajikan data spasial,

menampilkan data 3- Dimensi, serta menyajikan kemampuan analisa spasial.


24

Ekstensi Perangkat Lunak GIS Server

Untuk menunjang kebutuhan pengelolaan data dan visualisasi serta analisa dalam bentuk online,

serta guna menunjang kebutuhan di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka selain

kemampuan default yang telah ada, maka perangkat GIS Server ini harus memiliki kemampuan

tambahan, yaitu:

a) Manajamen Data Raster

Ekstensi ini berfungsi untuk mengelola, memproduksi, dan memanfaatkan sejumlah data raster

seperti foto udara dan citra satelit. Juga memberikan akses secara cepat setelah melakukan

proses akuisisi dengan dynamic mosaicking dan pengolahan secara on-the-fly.

b) Akses Data Sensor Secara Real Time

Merupakan tambahan fungsionalitas (add-ins) untuk GIS Server

sehingga dapat berkomunikasi dengan sensor yang ada di lapangan

secara terus menerus (stream), seperti GPS Tracking atau data dari

Sosial Media, dan kemudian dapat dilakukan filter dan analisa tingkat

lanjut.

4. Portal Aplikasi

Aplikasi ini berupa portal sebagai pintu masuk ke dalam aplikasi GIS. Sebagai portal, aplikasi ini

dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting bagi para penggunanya. Selain itu, aplikasi

ini juga berfungsi sebagai web administrator yang berfungsi untuk Content Management System

(CMS), aplikasi ini menyediakan fitur untuk pengaturan pengguna dan hak aksesnya. Administrator

dapat mengatur siapa saja yang boleh mengakses data dan melalui aplikasi mana. Aplikasi ini

juga mengatur tampilan dan konten dari aplikasi GIS Web Application. Secara umum fungsi dari

portal ini adalah:

» Untuk mengelola data geospasial dalam sebuah organisasi

» Mampu mengakses beberapa basemaps, tools, dan web service

» Mampu membuat peta dan aplikasi

» Dapat sharing peta dan aplikasi dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi

(tentunya dengan izin pengguna pembuat peta dan aplikasi tersebut)

» Dapat membuat sebuah organisasi bersama/kelompok dalam menyelesaikan sebuah proyek

atau beberapa aktifitas umum lainnya.

5. Aplikasi Web GIS dan Tools

Tools dan Aplikasi Web melengkapi beragam kebutuhan. Aplikasi tersebut berupa:

a) WebGIS dan Dashboard Analisa (Analytics Dashboard and WebGIS)

Merupakan sekumpulan aplikasi berbasis web dengan tampilan yang animatif dan intuitif serta

dirancang untuk memudahkan pengguna untuk memanfaatkan data dan informasi geospasial

yang telah dianalisa, serta mampu membantu para pengguna untuk melakukan proses analisa

lebih lanjut untuk beragam kebutuhan.


25

b) WebGIS - Dashboard

Aplikasi berbasis desktop dan browser (web based) untuk

memberikan gambaran umum seperti melakukan monitoring,

tracking, hingga reporting dari waktu ke waktu. Tampilan

Dashboard dapat diatur sesuai kebutuhan. Seperti

menampilkannya dalam bentuk Chart, Gauge, dan histogram.

Serta dapat disajikan di dalam multi layar.

c) Add-Ins untuk Microsoft Office

Merupakan tambahan fungsionalitas (add-ins) untuk Microsoft Office, memberikan kemudahan

dalam memvisualisasikan data dari spreadsheet (file excel) ke dalam bentuk peta seperti heat

maps, point, juga color coded maps, dan kemudian berbagi data tersebut dengan pengguna

lainnya di dalam organisasi. Juga dapat ditampilkan di dalam Powerpoint secara dinamis untuk

kebutuhan presentasi.

d) Aplikasi di Perangkat Bergerak (Mobile)

Aplikasi untuk perangkat bergerak dengan tampilan yang intuitif serta

dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data

spasial dan melakukan editing data spasial pada perangkat tersebut.

Merupakan aplikasi native yang dapat didownload untuk beragam

platform seperti IOS, Android, dan Windows Phone baik dalam

bentuk gadget smartphone maupun tablet.


26

4 Tahapan Program

Tahapan program yang ditawarkan Esri Indonesia untuk mendukung Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penggunaan Teknologi ArcGIS, secara umum digambarkan dalam

grafik berikut ini:

1. Analisa Kebutuhan (Baseline Survey)

Kegiatan Analisa Kebutuhan (Needs Assessment-NA) dilakukan untuk mendapatkan informasi

yang komprehensif mengenai kondisi GIS di tiap-tiap Pemerintahan Daerah, terutama

berkaitan dengan SDM, data, serta teknologi dan infrastruktur yang akan mendukung

berjalannya program. Melalui visitasi, FGD (Focus Group Discussion), dan wawancara dengan

pihak-pihak terkait, kegiatan NA ini akan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Kapasitas profesional personal yang selama ini terlibat dalam GIS.

2. Kondisi infrastruktur yang tersedia (komputer, server, software, dll.)

3. Komitmen dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program.

4. Jenis-jenis training dan sumber daya yang diperlukan selama program ToT.

5. Potensi manfaat program terhadap peningkatan kualitas GIS.

6. Strategi keberlanjutan program.


27

2. Tahap Implementasi Program

Tahap implementasi program secara detail digambarkan dalam diagram berikut ini:

a) Instalasi dan Pelatihan

Untuk menunjang implementasi dan pemanfaatan, kegiatan Pengadaan Perangkat Sistem

Informasi Geografis ini juga dilengkapi dengan setup, instalasi, dan konfigurasi sistem,

serta kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk:

1. Pelatihan Teknis (ToT – Training of Trainers)

Kegiatan ToT diberikan dalam bentuk pelatihan bersertifikat

dari pihak produsen pengembang perangkat lunak, baik untuk

klien (desktop) maupun server, kepada para personal

professional GIS di daerah sebagai calon-calon Master Trainer

yang nantinya diharapkan dapat memberikan mentoring dan

pendampingan kepada profesional GIS lainnya di lingkup

masing-masing Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Para

Master Trainer ini juga diharapkan dapat melakukan pemecahan permasalahan teknis

terkait GIS yang mungkin terjadi selama program berlangsung.

Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran, pemahaman, dan peningkatan

skill dalam memanfaatkan beragam tools di dalam perangkat lunak, serta beragam fungsi

analisa yang dapat diimplementasikan serta untuk memberikan gambaran alur kerja

(workflow) mengenai proses alur data spasial, dari tahap produksi data, manajemen data,

hingga publikasi data ke dalam bentuk online.


28

2. Workshop

Workshop penggunaan aplikasi berbasis online (web dan mobile) serta gambaran umum

teknologi sistem informasi geospasial.

b) Indonesia User Conference

Indonesia User Conference direncanakan menjadi

agenda tahunan yang diselenggarakan oleh PT.

ESRI Indonesia sebagai ajang untuk meningkatkan

peran GIS dalam pembangunan nasional Indonesia.

Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan

sebagai ajang bagi para professional GIS dari

seluruh Indonesia untuk berjejaring, berbagi

pengalaman, serta sebagai media untuk

menunjukkan hasil kerja dan kreasi mereka dalam

bidang GIS selama mengikuti program ini.

3. Diseminasi (Strategi Keberlanjutan Program)

PT. ESRI Indonesia sebagai pemrakarsa program bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota telah menetapkan rencana strategi untuk memastikan keberlanjutan

program ini, yakni melalui:

1. Optimalisasi GIS Working Group (GWG) sebagai media peningkatan kapasitas.

2. Meneruskan peran aktif Master Trainer sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing.

3. Kegiatan Indonesia User Conference sebagai kegiatan rutin tahunan.


29

5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring, Evaluation and Result Measurement (MERM) dimaksudkan untuk menjamin bahwa

program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan ini juga untuk memberikan

sistem peringatan dini jika terjadi hal-hal di luar rencana yang dapat mengganggu kelancaran

jalannya program. Juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi lesson learned demi peningkatan

kualitas program dan keberlanjutan program di masa yang akan datang.

Metoda MERM yang digunakan adalah:

1. Visitasi, dilakukan secara regular dan terjadwal selama pelaksanaan program.

2. FGD (Focus Group Discussion), dilakukan untuk mendapat masukan langsung dari peserta

dan pihak-pihak terkait mengenai kemajuan yang dicapai serta kendala-kendala yang dihadapi

sekaligus untuk mencari jalan keluar dari kendala tersebut.

3. Wawancara, survey, dan kuesioner, dilakukan untuk mendapatkan input dari pihak terkait

mengenai dampak dan manfaat program. Sekaligus juga untuk mendapatkan saran dan

pendapat dari pihak terkait untuk peningkatan kualitas program di masa yang akan datang.

4. Komunikasi langsung yang tidak regular dan tidak terjadwal melalui email, telepon atau media

komunikasi lainnya setiap saat bila diperlukan.


30

6 Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Nana Suryana, Program Manager LGP di:

PT. Esri Indonesia

Menara 165, Unit B Lt. 6

Jl. T.B. Simatupang Kav. 1

Jakarta Selatan – 12560

Tel. 021-2940 6355 Ext. 134

Fax. 021-2940 6356

Email: [email protected]

Website: www.esriindonesia.co.id

mailto:[email protected]

http://www.esriindonesia.co.id/

program pengembangan sistem informasi geografis (sig...

Documents