(program kepemilikan saham oleh karyawan) sebagai …
TRANSCRIPT
PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM
(PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN)
SEBAGAI SALAH SATU PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
JURNAL
Oleh:
IRENE MANIK
140200313
DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018
CURRICULUM VITAE
A. Data Pribadi
Nama Lengkap Irene Manik
Jenis Kelamin Perempuan
Tempat, Tanggal
Lahir Doloksanggul, 15 Juli 1996
Kewarganegaraan Indonesia
Status Belum Menikah
Identitas NIK KTP. 1216065507960003
Agama Kristen Protestan
Alamat Domisili Jl. Terompet No. 13,Padang
Bulan Medan
Alamat Asal Jl. Karya, Doloksanggul
No.Telp 082277455753
Email [email protected]
B. Pendidikan Formal
Tahun Institusi Pendidikan Jurusan IPK
2001 - 2008 SD Santa Maria Doloksanggul - -
2008 - 2011 SMP Santa Lusia Doloksanggul - -
2011- 2014 SMA Budi Mulia Pematangsiantar IPS -
2014 - 2018 Universitas Sumatera Utara Ilmu Hukum 3,58
C. Data Orang Tua
Nama Ayah/Ibu : Oscar Manik/ Mardiana Tumanggor
Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Karya, Doloksanggul
ABSTRAK
PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (PROGRAM
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN) SEBAGAI SALAH SATU
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Irene Manik*
Bismar Nasution ** Mahmul Siregar ***
Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada inisiatif perusahaan
untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good
Corporate Governance yang dijalankan sesuai dengan prinsip yang berlaku.
Bahwasanya, pengelolaan perusahaan perlu melihat cara untuk mengakomodasikan dan
melindungi setiap unsur dalam perusahaan termasuk karyawan sebagai stakeholder.
Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Good Corporate
Governance dalam hukum perusahaan di Indonesia, bagaimana penerapan dan sistem
Employee Stock Ownership Program, bagaimana Employee Stock Ownership dalam
Good Corporate Governance.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data utama yang digunakan
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data
dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis secara kuslitatif.
Konsep Good Corporate Governance diterapkan perusahaan guna memperbaiki
keberlangsungan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan telah diatur
dengan regulasi yang sedemikian. Konflik kepentingan perusahaan bisa muncul
mengingat aspek perusahaan bukan saja tentang pemegang saham ada stakeholder lain
yang juga mempunyai peran penting dan selanjutnya perlu dilindungi. Keberadaan
program Employee Stock Ownership Program (ESOP) merupakan program yang telah
lama dilaksankan pada negara-negara maju dan sejak tahun 1998 sudah diterapkan di
Indonesia yang sistemnya diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang
Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Wujudnya dapat
diberikan sebagai bonus atau pembelian secara sukarela karyawan atau bahkan dana
yang ditetapkan, yang dikelola oleh pengelola dana yang akan melakukan investasi pada
saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Korelasi antara kedua hal tersebut
menjukkan sinergi yang baik dalam keberlangsungan perusahaan, peningkatan
produktivitas, dan mampu membangun persepsi yang positif terhadap perusahaan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Employee Stock OwnershipProgram
(ESOP)
*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
**) Dosen Pembimbing I
***) Dosen Pembimbing I
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM AS ONE OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Irene Manik*
Bismar Nasution ** Mahmul Siregar ***
The success of a company is very dependent on the company's initiative to be
able to manage all the company's performance well in the form of Good Corporate
Governance that is executed in accordance with the applicable principles. Indeed,
corporate management needs to look at ways to accommodate and protect every
element of the company including employees as stakeholders. The problems discussed
in this thesis is how Good Corporate Governance in corporate law in Indonesia, how the
implementation and system Employee Stock Ownership Program, how Employee Stock
Ownership in Good Corporate Governance.
This research is a normative juridical research. The main data used is
secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were
collected by literature study technique and analyzed qualitatively.
The concept of Good Corporate Governance applied by the company to
improve the company's sustainability by applying the principles and has been regulated
by such regulation. Conflicts of corporate interest can arise considering the company's
aspect not only about shareholders there are other stakeholders who also have an
important role and then need to be protected. The existence of the Employee Stock
Ownership Program (ESOP) program is a long-awaited program in developed countries
and since 1998 it has been implemented in Indonesia, whose system is regulated in
Bapepam Regulation no. IX.D.4 on The Addition of Capital Without Preemptive Rights.
The form can be given as a bonus or voluntary purchase of employees or even a set
fund, managed by a fund manager who will invest in the company's shares for the benefit
of the employee. The correlation between the two shows a good synergy in the
company's sustainability, increased productivity, and able to build a positive perception of
the company.
Keywords: Good Corporate Governance (GCG), Employee Stock Ownership Program (ESOP) ______________________ *
Student of the Economics Law Department, Faculty of Law, University of Sumatera Utara **
Supervisor I, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara
***Supervisor
II, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perusahaan di pandang dari sudut ekonomi adalah suatu unit organisasi
usaha yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.Sedangkan
perusahaan dipandang dari sisi hukum adalah suatu kegiatan usaha yang
dijalankan secara terus menerus, tidak terputus-putus dan terang-terangan
yang bergerak keluar dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai
keuntungan.1 Persoalan bisnis tidak semata-mata lepas dari situasi dan
tanggung jawab kepada masyarakat sekitar.Untuk itu, diperlukan prinsip
Good Corporate Governance yang dilihat sebagai suatu keniscayaan bagi
dunia usaha untuk kembali menata kehidupan bisnisnya menjadi lebih
baik.Corporate Governance adalah mekanisme bagaimana sumber daya
perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kuasa. Pelaksanaan GCG
adalah dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun
kepercayaan antara pihak manajemen dan penanam modal beserta
krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada
gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia.2
Corporate Governance merupakan, proses dan struktur yang digunakan
untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan
dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas
perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang
saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder yang
lain.Dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa corporate governance
mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan
keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan
pemegang saham, serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari
stakeholder.Secara internal, keseimbangan kewenangan direksi dan
komisaris dan hak pemegang saham di rancang sedemikian rupa melalui
penerapan prinsip CG mekanisme dan struktur kelembagaan perusahaan
1Marihot Tua Efendi Harianja, Perilaku Organisasi (Memahami dan Mengelola Perilaku
dalam Organisasi, (Bandung: UNPAR PRESS, 2009), hlm. 47. 2Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 189..
dapat bergerak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan
masyarakat pada umumnya.3
Tujuan perusahaan dapat diwujudkan dalam visi dan misi
perusahaan.Selanjutnya, visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam strategi
perusahaan.Perusahaan dapat mengukur kinerja usahanya dengan
menggunakan ukuran finansial (pertumbuhan penjualan, pertumbuhan profit,
dan pertumbuhan aset) dan nonfinansial (perputaran karyawan, kepuasan
pelanggan, dan produktivitas).Hal tersebut juga sesuai dengan konsep
pengukuran kinerja dari perspektif Balanced Scorecard yang melakukan
pengukuran kinerja perusahaan dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan
nonkeuangan. Konsep Balanced Scorcard dapat dijabarkan menjadi empat
perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif proses
bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.4
Peranan Good Corporate Governance (GCG), yaitu seperangkat
peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus,
pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pihak intern dan ekstern lainnya
yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain
suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Dapat diartikan juga bahwa
pada prinsipnya GCG mengandung makna sistem tata kelola perusahaan
yang baik dengan memerhatikan kepentingan stakeholdersdan meningkatkan
nilai/kinerja perusahaan.5
Sebagai bagian dari komunitas dunia, manajemen usaha perusahaan di
Indonesia tidak terlepas dari pengaruh praktek manajemen yang ada di
negara lain, khususnya negara-negara yang telah maju perkembangan
manajemen usahanya. Salah satu praktek tersebut adalah diperkenalkannya
suatu program manajemen sumber daya manusia berupa program
kepemilikan karyawan dalam saham perusahaan di mana karyawan tersebut
bekerja. Program tersebut dikenal dengan nama Program Kepemilikan
Saham oleh Karyawan (Employee Stock Ownership Program, ESOP).
3Ibid., hlm. 96.
4IGAM Asri Dwija Putri, 2012. “Peranan Good Governance dan Budaya Terhadap Kinerja
Organisasi”.Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 7. No. 2., hlm. 32. 5Ibid., hlm. 196.
II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Good Corporate Governance Dalam Hukum Perusahaan Di
Indonesia
Corporate governance sebagai sistem yang digunakan untuk
mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan.Sistem tersebut
mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun
dalam upaya mencapai sasaran tersebut.Corporategovernance juga
mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal
serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi
perusahaan.6
Mengingat demikian pentingnya Good Corporate Governance bagi
perusahan-perusahaan di Indonesia., maka berdasarkan SK Menko Ekuin
No.Kep-10 M.EKUIN/08/1999 dibentuklah Komite Nasional
CorporateGovernance.Tujuan Komite ini adalah menyusun Code for
GoodCorporate Governance (CGCG) sebagai panduan bagi komunitas bisnis
di Indonesia. Komite ini pada dasarnya akan merekomendasikan perbaikan
berbagai perangkat hukum guna menunjang implementasi CGCG tersebut.
Prinsip yang terkandung dalam CGCG pada dasarnya lebih bersifat
Regulation Driven.Karena regulasi ini bukan dimaksudkan untuk mengisi
kekosongan hukum yang mungkin timbul, sehingga aspek etika dalam
GoodCorporate Governance menjadi sangat penting.7
Definisi menurut Komite Nasional Corporate Governance:8
“GCG sebagai pola hubungan, sistem serta proses yang digunakan oleh
organ Perseroan (direksi dan dewan komisaris) guna memberi nilai
tambah kepada para pemegang saham secara berkesinambungan dalam
jangka panjang, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma
6Siswanto Sutojo & E. Jhon Aldridge, Good Corporate Governance, (Jakarta: Damar Mulia
Pustaka, 2005). hal. 2. 7 Misahardi Wilamarta, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam
Perseroan Terbatas, (Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007), hal. 8. 8Komite Nasional Corporate Governance dibentuk berdasarkan putusan Menteri
Koordinator Perekonomian, Keuangan dan Industri No. Kep-10/M.EKUIN/08/1999. Selanjutnya nama Komite Nasional Corporate Governance berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKGC) untuk mencerminkan luasnya bidang tata kelola Perseroan yang
diatur termasuk BUMN.
yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang
kepentingan lainnya. Pola hubungan, sistem serta proses itu sendiri
berjalan berdasarkan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan kewajaran.”
Tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam
kalangan di dunia bisnis, yakni:9
1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ Perseroan
diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang
berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional
ketiga organ Perseroan tersebut (keseimbangan internal).
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab Perseroan sebagai entitas bisnis
dalam masyarakatkepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini
meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara
Perseroan dengan stakeholder (keseimbangan eksternal).
Diantaranya, tanggung jawab pengelola Perseroan, manajemen,
pengawasan serta pertanggungjawaban kepada para pemegang
saham dan stakeholderslainnya.
3. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham untuk
mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang
diperlukan mengenai Perseroan. Kemudian hak berperan serta dalam
pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis
perubahan mendasar atas Perseroan serta ikut menikmati
keuntungan yang diperoleh Perseroan dalam pertumbuhannya.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham
minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan
serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa
menguntungkan orang dalam (insider information for insidertrading).
Pada tahun 2015, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors
Meeting bersama dengan Organization for Economic Co-operation and
9Mas Achmad Daniri, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua,
(Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hal. 8..
Development memperbaharui prinsip yang harus diterapkanuntuk menerapkan
GCG, yaitu:10
1. Perlindungan hak-hak pemegang saham dan peran kunci kepemilikan
(the rights of shareholders and key ownership functions)
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (the
equitable treatment of shareholders)
3. Insentif yang masuk akal untuk mendukung iklim investasi (sound
incentives throughout the investment chain)
4. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perseroan
dalam tata kelola perusahaan (the role of stakeholders in corporate
governance)
5. Keterbukaan dan transparansi (disclouse and transparency) dan
6. Tanggung jawab pengurus perseroan (the responsibilities of the
board)
B. Penerapan Dan Sistem Employee Stock Ownership Program
(Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan)
ESOP merupakan salah satu bentuk kompensasi atau balas jasa yang
diberikan perusahaan kepada karyawannya.Berdasarkan beberapa
penelitian, faktor penting yang mendorong karyawan memiliki komitmen
terhadap perusahaan tempatnya bekerja adalah kompensasi atau balas jasa
yang diberikan oleh perusahaan tersebut.Kompensasi yang diberikat dapat
berubah kompensasi finansial maupun non finansial.Kompensasi yang
bersifat financial dapat berbentuk upah/gaji, tunjangan bonus, dan juga
berupa kepemilikan saham perusahaan oleh karyawan, sedangkan untuk
kompensasi non finansial meliputi kesehatan, keamanan dan kenyamanan
karyawan.11
Meskipun bonus merupakan sarana non gaji yang paling lazim digunakan
perusahaan untuk memberi imbalan para karyawannya, sesuai dengan survei
10
G20/Organization for Economic Cooperation and Development, Principles of Corporate Governance (Turkey: OECD, 2015) hal. 4-6.
11 Wininatin Khamimah, Analisis Pengarih Kepemilikan Saham Perusahaan Bagi
Karyawab Terhadap Komitmen Organisasi di PT Telkom Tbk Kantor Drive V (Bidang Performansi dan Sumber Daya Manusia, Surabaya, www.damandiri.or.id 2 Desember 2005
dewan konferensi terhadap 520 perusahaan besar Amerika Serikat, pilihan
untuk menerapkan ESOP merupakan cara terpopuler kedua.12
Di Indonesia sendiri, menurut hasil studi penerapan ESOP pada emiten
atau perusahaan publik di Indonesia, perkembangan pelaksanaan
kepemilikan saham oleh karyawan di Indonesia adalah:13
a) Sebelum tahun 1998, ESOP yang dilaksanakan oleh perusahaan-
perusahaan Indonesia, pada awal perkembangannya berbentuk alokasi
saham pada saat perusahaan go public, sehingga dapat disimpulkan
lebih merupakan sebuah stock allocation scheme, yaitu pada penawaran
tersebut karyawan memperoleh subsidi ataupun pinjaman yang dijamin
oleh perusahaan.
b) Tahun 1998 sampai dengan sekarang, terdapat perkembangan lebih
lanjut mengenai kepemilikan saham oleh karyawan selain penjatahan
tetap hasil penawaran umum 10%, kemudian lebih menyerupai suatu
program opsi, yaitu sebelum melakukan penawaran umum (go public)
karyawan diberi penawaran yang dapat dilaksanakan pembelian
sahamnya dengan harga tertentu di masa yang akan datang yang telah
ditentukan periode dan harganya.
Terdapat tiga keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan ESOP,
yakni :14
1) Dana opsi dapat memberikan insentif kepada karyawan, dihubungkan
dengan kemakmuran karyawan kepada nilai perusahaan maka akan
dapat mengatasi masalah agensi dan memotivasi karyawan untuk
melakukan aksi yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
2) Perusahaan dapat mengurangi biaya kompensasi yang dibayar
secara kontan dengan memberikan opsi.
3) Pemberian opsi ini akan dapat membantu menahan karyawan untuk
tetap bekerja di perusahaan tersebut.
ESOP diselenggarakan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain
sebagai berikut:15
12
Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21, edisi ke 6, jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 171.
13Michael Amstrong, Employee Reward, 1996, London, hal. 323.
14 Oyer, Paul, Scoot Schaefer. 2005. Why Do some Firm give Stock Option to All
Employee: An Empirical Examination of alternative theories. Journal of Alternative theories 76:99-
133 15
Ibid, hlm .10.
1) Memberikan penghargaan (reward) kepada seluruh pegawai, direksi,
dan pihak-pihak tertentu atas kontribusinya terhadap peningkatan
kinerja perusahaan.
2) Menciptakan keselarasaan kepentingan serta misi dari pegawai dan
pejabat eksekutif dengan kepentingan dan misi pemegang saham,
sehingga tidak ada benturan kepentingan antara pemegang saham
serta pihak-pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan.
3) Meningkatkan motivasi dan komitmen perusahaan terhadap
perusahaan, karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan,
sehingga di harapkan akan meningkatkan produktifitas dan kinerja
perusahaan.
4) Menarik mempertahankan serta memotivasi pegawai kunci
perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
5) Sebagai saran program peningkatan sumber daya manusia untuk
mendukung keberhasilan strategi bisnis perusahaan jangka panjang,
karena ESOP pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi
didasarkan pada prinsip insentif yaitu ditujukan untuk memberikan
pegawai suatu penghargaan yang besarnya di kaitkan dengan ukuran
kinerja perusahaan atau shareholders’ value.
Employee Stock Ownership Program (ESOP) adalah pemberian hak opsi
kepada karyawan untuk membeli sebagian saham perusahaan dalam suatu
periode tertntu pada tingkat harga yang sudah ditentukan ketika opsi
diberikan.16Selain itu, defenisi konsep opsi saham karyawan sebagai hak
yang dihadiahkan perusahaan kepada karyawannya untuk membeli sejumlah
saham perusahaan pada harga yang ditentukan selama periode tertentu.17
Pemberian ESOP merupakan suatu penghargaan atau suatu bentuk
kompensasi yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan bersama, baik bagi
karyawan maupun bagi pihak perusahaan.ESOP diberikan kepada karyawan
yang berprestasi.Hal ini tentu saja diharapakan dapat memicu karyawan agar
dapat meningkatkan kinerjanya. Perusahaan berharap dengan adanya
program kepemilikan saham oleh karyawan ini, para karyawan akan
termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya karena dengan adanya
16
F.F. Telaumbanua, Opsi Saham Karyawan, (Jakarta: Bisnis Indonesia, 2000), hal. 22 17
K. Little, Ten Minute Guide to Employee Stock Option Purchase Plans, Andi Coptight,
2001.
ESOP, diharapkan karyawan akan merasa memiliki perusahaan sehingga
tingkat produktivitas tenaga kerja pada perusahaan akan meningkat sesuai
dengan target yang ingin dicapai oleh perusahaan.18
Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas perlindungan hukum bagi
pemegang saham oleh karyawan sama dengan pemegang saham lainnya
baik suara, dividen, sisa likuidasi dan lain sebagainya, akan tetapi mengenai
hak tentang pengelolaan perseroan tetap dipegang oleh pihak direksi.
Sedangkan pengaturan pada hukum pasar modal, kepemilikan saham oleh
karyawan mengikuti penawaran umum perdana, maka pelaksanaan
kepemilikan saham tersebut juga mengikuti ketentuan penawaran saham
perdana pada umumnya, yang mana perusahaan akan melakukan
penawaran sahamnya kepada karyawan diwajibkan melakukan suatu
pernyataan pendaftaran.19
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik bermaksud menawarkan
saham baru, maka harus terlebih dahulu memberikan Hak Memesan Efek
terlebih dahulu (right) kepada para pemegang saham yang ada. Namum
demikian, untuk emiten ataupun Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria
tertentu dapat melakukan penambahan modal tanpa right sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang penambahan modal
tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dimana dimaksudkan dengan hak
memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang
memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru,
termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran,
sebelum ditawarkan pada pihak lain, dimana hak tersebut wajib dialihkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, informasi yang disampaikan dalam rangka
keterbukaan tentang ESOP juga mengacu pada peraturan Bapepam
No.IX.D.4.Demikian juga informasi tentang pelaksanaan (progress report)
dan administrasi dari program tersebut dalam laporan berkala agar tidak
melanggar ketentuan pasar modal lainnya, misalnya aspekketerbukaan serta
18
J Ravianto, Produktivitas dan Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksar, 2001), hal. 54. 19
http: //hukumonline.com/konsultasi_hukum/perlukah saham bagi karyawan.htm, diakses pada tanggal 28 Januari 2018.
potensi benturan kepentingan dan perdagangan orang dalam, mengingat
perubahan status karyawan sebagai pemilik perseroan.20
Peraturan yang mendukung kepemilikan karyawan atas saham Perseroan
dapat kita temui dalam pasal 43 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal tersebut pada intinya
memungkinkan Perseroan untuk melakukan penawaran saham kepada
karyawannya sendiri. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf a
disebutkan:
“Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan
Perseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP
(employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan
kewajiban yang melekat padanya.”
Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua karyawan bisa menuntut
untuk turut memiliki saham perusahaan tempat dia bekerja kecuali memang
dimungkinkan / ditawarkan oleh perusahaan tersebut.Bahwa tidak ada
kewajiban bagi perusahaan untuk menawarkan sahamnya kepada karyawan.
Namun, pada praktiknya banyak perusahaan yang menawarkan sahamnya
kepada karyawan antara lain adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap
karyawan yang bersangkutan. Hal ini umumnya dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang mengedepankan komitmen karyawan untuk jangka
panjang, agar karyawan turut merasa memiliki perusahaan.21
Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat beberapa pendekatan yang
tersedia bagi perusahaan dalam rangka ESOP.Penggunaan masing-masing
pendekatan didasari oleh kebutuhan dari masing-masing perusahaan dan
setiap pendekatan tersebut memiliki ketentuan yang khusus.22
1. Pemberian Saham (Stock Grants)
Pendekatan paling sederhana adalah suatu perusahaan dapat
menghibahkan saham perusahaan kepada karyawan-karyawan yang
terpilih.Seringkali, hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kompensasi
bonus sebagai penghargaan kepada karyawan atas kinerja yang tinggi,
untuk mengenalkan pentingnya seorang karyawan kunci, atau sistem
20
Peraturan Bapepam No. IX.D.4, Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (Jakarta: 1998).
21 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
hlm, 277. 23
Tim Studi Penerapan ESOPEmiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia. 2002. Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.
penggajian baru di suatu organisasi. Hibah ini dapat berupa tanpa
pembatasan (“non restricted”) atau dengan pembatasan (“restricted”).
Pemberian saham tanpa pembatasan adalah suatu pemberian
penghargaan berupa saham, biasanya diberikan kepada karyawan kunci
untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis. Penghargaan ini
mirip dengan suatu bonus kas tradisional tetapi penghargaannya dalam
bentuk saham. Pemberian saham dengan pembatasan adalah suatu
penghargaan yang terikat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi
karyawan. Pembatasan yang paling umum adalah suatu jadwal tunggu
berdasarkan waktu, yang mengharuskan karyawan untuk tetap di
perusahaan selama suatu jangka waktu tertentu sebelum seluruh
kepemilikan atas seluruh sahamnya ditransfer. Pengunduran diri atau
pemutusan hubungan kerja karyawan sebelum memenuhi ketentuan
tersebut akan berakibat pada hilangnya hak atas pemberian saham yang
belum terlewati masa tunggunya dan akan dikembalikan ke perusahaan.
2. Program Pembelian Saham Oleh Karyawan (Direct Employee Stock
Purchase Plans)
Program Pembelian Saham Oleh Karyawan memungkinkan karyawan
membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang menguntungkan.
Keputusan karyawan untuk membeli saham yang tersedia untuknya
adalah sukarela. Dengan program ini karyawan dapat membayar
sahamnya melalui pemotongan gaji. Karena karyawan diharuskan
membayar “up front” (dimuka) atas saham yang mereka beli, suatu
program pembelian saham oleh karyawan secara umum tidak
menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi (biasanya kurang dari 25%
dari karyawan yang memenuhi syarat), juga tidak akan merubah ekuitas
perusahaan dalam jumlah besar kepada tenaga kerjanya (bila
dibandingan dengan program kepemilikan saham yang lain). Karena
karyawan menginvestasikan uangnya sendiri ketika mereka memperoleh
saham melalui suatu direct purchase plan, perusahaan harus memastikan
bahwa saham yang ditawarkan termasuk dalam kualifikasi untuk
pengecualian dari ketentuan registrasi (pernyataan pendaftaran).
Pengecualian tersebut secara umum tersedia untuk penjualan yang
dibatasi kepada karyawan.
3. Program Opsi Saham (Stock Option Plans)
Dalam program opsi saham, suatu perusahaan memberikan kepada
karyawan secara perorangan hak kontraktual, atau opsi, untuk membeli
suatu jumlah tertentu atas saham perusahaan sepanjang periode waktu
tertentu, membayar dengan harga yang ditetapkan pada saat tanggal
pemberian. Periode waktu tertentu tersebut biasanya antara 5 (lima)
sampai 10 (sepuluh) tahun dimulai pada tanggal pemberian dan harganya
biasanya sama dengan harga pasar wajar saham pada saat pemberian.
Konsep dibalik opsi ini adalah bahwa jika harga saham perusahaan
meningkat dalam tahun-tahun setelah pemberian, karyawan
mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada harga lebih
rendah yaitu harga yang berlaku pada waktu pemberian dan kemudian
menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, setelah harga meningkat.
Nilai suatu opsi saham bagi karyawan sifatnya terkait pada kinerja
perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat mengaitkan
pemberian opsi kepada kinerja kelompok atau individual dalam berbagai
cara. Sebagaimana dengan bonus kas, perusahaan bebas untuk
memutuskan kepada siapa mereka akan memberikan opsi dan berapa
banyaknya opsi yang akan mereka berikan kepada masing-masing
individu.Opsi dapat menjadi suatu motivator yang lebih efektif
dibandingkan suatu bonus kas, karena tidak seperti kas, opsi terus
menerus berlaku sebagai suatu insentif yang baik bagi karyawan setelah
mereka diberikan opsi, karena nilai sebenarnya akan ditentukan dengan
kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Satu dari pertimbangan
utama pemberian opsi saham kepada karyawan adalah, dalam banyak
kasus, perusahaan “bebas” dari segi pelaporan keuangan.Suatu
perusahaan harus mengakui beban kompensasi atas nilai estimasi opsi
hanya dalam situasi tertentu. Ini termasuk jenis opsi dengan jumlah
saham atau harga pelaksanaan tidak diketahui atau kontinjen dengan
kejadian yang akan datang. Dalam hal perusahaan tidak harus mengakui
beban, perusahaan harus melaporkan nilai opsi pada saat menyiapkan
laporan keuangan audited, menggunakan suatu model penilaian opsi
(misalnya, Black Scholes) untuk mengestimasi akibat dari setiap opsi
yang masih beredar pada laba bersih dan laba per saham. Informasi ini
harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Employee Stock Ownership Plans (ESOPs)
ESOPs merupakan suatu jenis program pensiun yang dirancang untuk
menerima kontribusi perusahaan pada suatu pengelola dana (fund) yang
akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan
karyawan. Pendekatan ini merupakan program kepemilikan saham oleh
karyawan yang diformulasikan oleh Kelso. ESOPs non leveraged
dirancang untuk investasi terutama dalam saham perusahaan yang
mendukungnya. Dengan suatu ESOPs non leveraged, perusahaan
membuat suatu kontribusi kepada suatu akun Trust setiap tahun atas
namamasing-masing karyawan, kebanyakan perusahaan akan
mengkontribusi ke suatu program pensiun. Kontribusi tersebut dapat
dibuat dalam bentuk saham (yang memperbaiki arus kas perusahaan
karena tidak memerlukan pengeluaran), atau dapat juga berbentuk kas
yang kemudian digunakan oleh Trust untuk membeli 25 saham
perusahaan. Saham yang diperoleh dengan program ini dialokasikan
kepada akun-akun perorangan yang dikelola untuk masingmasing
karyawan yang berpartisipasi. Para karyawan menerima saldo akun
mereka setelah pensiun atau pemberhentian oleh perusahaan. Pada
perusahaan yang tidak berencana untuk go public atau akan diakuisisi
oleh seorang Penawar, Leveraged ESOPs telah menjadi sarana ekuitas
yang digunakan secara meluas. Program ini dapat digunakan oleh pemilik
perusahaan sebagai suatu strategi keluar, memungkinkan untuk menjual
sahamnya kepada sekelompok karyawan sebesar nilai pasar wajar
penuhnya.ESOPs mendanai pembelian dengan melalui suatu pinjaman,
yang dijamin oleh perusahaan.
5. Phantom Stock and Stock Appreciation Rights (SARs)
Selain pendekatan-pendekatan di atas, terdapat beberapa
pendekatan lain untuk membagi ekuitas dengan para karyawan yang
secara teknis tidak mengakibatkan transfer kepemilikan saham kepada
para karyawan. Sering kali disebut sebagai “synthetic equity” programs
(program ekuitas sintetis). Program jenis ini dapat dipakai apabila transfer
aktual atas kepemilikan ekuitas kepada karyawan adalah tidak
memungkinkan atau tidak diinginkan. Stock Appreciation Rights (SARs)
dan Phantom Stock adalah penangguhan kompensasi yang khusus dan
alat kompensasi insentif yang dirancang untuk memberikan karyawan
keuntungan ekonomis atas kepemilikan saham tanpa disertai terjadinya
transfer saham sesungguhnya. Suatu program SARs merupakan sebuah
hibah kepada seorang karyawan yang memberikannya hak pada suatu
waktu tertentu di masa yang akan datang untuk menerima penghargaan
berupa kas sebesar kenaikan dalam nilai dari sejumlah tertentu bagian
saham perusahaan. Phantom Shares merupakan bagian-bagian dari nilai
yang berkaitan dengan jumlah ekuivalen saham.Sebagaimana dengan
SARs, nilai dari suatu penghargaan Phantom Stock biasanya dibayar
kepada karyawan dengan kas, meskipun penghargaan tersebut dapat
juga dalam bentuk saham. Pertimbangan yang dapat mendukung
penggunaan jenis programperlakuan akuntansi dan pajak, dan fleksibilitas
yang berkaitan dengan penghargaan untuk aspek khusus dari usaha
perusahaan (seperti suatu divisi yang tidak secara terpisah berbentuk
badan hukum). SARs dan Phantom Stock populer bagi perusahaan milik
keluarga dimana keluarga tidak menginginkan untuk melepaskan
kepemilikan sahamnya. Program-program ini juga dapat digunakan untuk
memberikan ekuitas seperti insentif yang dikaitkan dengan kinerja dari
suatu divisi perusahaan atau anak perusahaan dan juga dapat digunakan
untuk memberikan penghargaan kepada karyawan asing yang
dikarenakan kompleksitas hukum dan administrasi dari hukum negara
asalnya membuatnya sulit untuk diberikan penghargaan berupa surat
berharga.
C. Employee Stock Ownership Program (Program Kepemilikan Saham
Oleh Karyawan) Dalam Good Corporate Governance
Perubahan era yang terjadi pada abad 21 dewasa ini, penerapan Good
Corporate Governance telah menjadi hal yang mendesak untuk semua
organisasi, baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak
dapat dibedakan antara perusahaan besar atau menengah sekalipun
memiliki sebuah konsep GCG, meskipun dalam pelaksanaannya akan
berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri berkaitan dengan penyaluran atau
distribusi dari kekuatan dan tanggung jawab serta konsekuensi dan
akuntabilitas pada performance atau pencapaian organisasi. Dalam
penerapan Good Corporate Governance tidak terlepas dari budaya
organisasi yang berlaku dalam organisasi itu sendiri. Budaya adalah
fenomena dinamis dalam kondsisi disini dan saatini dan sebuah latar
belakang struktur paksaan yang berpengaruh pada kelompok melalui
beberapa cara. Budaya sendiri secara terus-menerus diterapkan dan tercipta
oleh interaksi yang dilakukan kelompok dengan terbentuk oleh perilaku
kelompok itu sendiri.23
Governance dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) disebut
sebagai tata pamong. Sedangkan Corporate Governance (CG) atau
pengelolaan perusahaan, suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan,
pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian beban tanggung
jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan. Jadi, Good Corporate
Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added)
untuk semua stakeholder, baik itu primary stakeholders (investor, karyawan
dan manajer, supplier, rekanan bisnis dan masyarakat) maupun secondary
stakeholders (pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan,
akademisi dan pesaing).24
Di negara-negara Asia, pelaksanaan prinsip GCG merupakan bagian
penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk
mengatasi krisis ekonomi. Demikian juga, di Indonesia, usaha-usaha untuk
memperbaiki corporate governance telah dimulai. Hal ini dapat diketahui dari
Nota Kesepakatan (Letter of Intent) yang ditandatangani oleh Pemerintah
Indonesia dan International Monetary Fund (IMF), dan kelanjutan bantuan
keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan di bidang
corporategovernance. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan tersebut, sejak 5
tahun lebih yang lalu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan
tata Kelola Perusahaan yang baik. Wujud dari kepedulian pemerintah
tersebut didirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional
mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), yang kemudian
dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKCG
dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang
Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000. Tugas pokok
KNKG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional
mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang
23
Sutan Remi Sjahdeini, Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 3 24
Ibid., hal. 4
corporate governance di Indonesia. Saat ini KNKG telah berhasil menyusun
Code of GCG.
Tujuan disusun Pedoman GCG agar Code of GCG menjadi ajuan bagi
pelaksanaan GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia dan semua perusahaan
yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia juga diharapkan dapat menerapkan Pedoman GCG secepatnya.25
Sementara itu, inisiatif dari sektor swasta melalui asosiasi-asosiasi bisnis
dan profesi telah melahirkan Forum for Corporate Governance inIndonesia
(FCGI). Tujuan dan obyektif didirikan FCGI meningkatkan kesadaran dan
mensosialisasi-kan prinsip dan aturan mengenai Governance, Corporate
Governance, dan Corporate social Responsibility (CSR) kepada dunia bisnis
di Indonesia dengan mengacu kepada international best practice sehingga
memperoleh manfaat dalam melaksanakan prinsip dan aturan yang sesuai
dengan standar GCG dan CSR.26
Suatu hal yang sangat memprihatinkan, semua kajian tentang penerapan
GCG di Indonesia menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu penerapan
GCG di Indonesia sangat rendah, terbukti dari buruknya indeks nilai GCG
yang diperoleh, bahwa salah satu penyebab dari rendahnya perolehan indeks
GCG adalah “lemahnya sistem hukum dan peradilan Indonesia dan prinsip
GCG belum sepenuhnya terinternalisasi dalam manajemen perusahaan di
Indonesia”.27
Implementasi prinsip GCG tidak terlepas dengan implementasi tata kelola
pemerintahan yang baik (good government governance (GGG). Di era
globalisasi tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh
kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat
diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik.28
OECD sebagai salah satu organisasi internasional yang menjadi pionir
dalam pengembangan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG),
memasukkan kepentingan primary stakeholders dalam hal ini Pemegang
Saham (pemegang saham mayoritas maupun minoritas, asing maupun
25
Komite Nasional kebijakan Corpoprate Governance, Pedoman Good Corporate Governance, Jakarta, 2001, hlm. 2.
26 FCGI, Tata Kelola PerusahaanJilid 1, Edisi ke-4, Price Water House Copers dan FCGI,
Jakarta 2005, hlm.2 . 27
I Nyoman Tjager, GCG Indonesia Rendah, Makalah GCG 2003, 23-24 Januari 2003,
Bali. 28
Achwan, Rochman, 2000, "Good Governance: Manifesto Politik Abad Ke-21", dalam Kompas, Rabu 28 Juni 2000, hal. 39.
domestik) sebagai kepentingan utama dalam pengembangan perusahaan.
Hal ini cukup logis, mengingat perusahaan pada dasarnya timbul dari
perjanjian yang dibuat oleh para pemegang saham. Hanya saja karena,
bentuk perusahaan berupa badan hukum, maka terjadi pemisahan antara
kepemilikan dan kontrol atas perusahaan. Berdasarkan pemisahan tersebut,
kepentingan pemegang saham harus lebih diutamakan, karena pemegang
saham hanya dapat mengawasi jalannya usaha, yang biasanya diwakili oleh
dewan komisaris.29
Kepentingan pemegang saham semata-mata merupakan kepentingan
sebagaimana diungkapkan dalam teori stakeholders.30 Tujuan pengadopsian
ESOP oleh perusahaan sangat berkaitan dengan motivasi dalam
peningkatan komitmen dan produktvitas karyawan. Penelitian The Work
Foundation London University (2002) menghubungkan efek dari ESOP
terhadap kinerja perusahaan. ESOP memberikan suatu insentif berupa
saham kepada karyawan, yang diharapkan insentif tersebut memberikan
dampak positif berupa motivasi dan komitmen karyawan tersebut, yang pada
akhirnya memberikan peningkatan kepada produktivitas dan profitabilitas
perusahaan tersebut.Selain itu, implementasi Employee Stock Option
Programs (ESOP) memiliki beberapa manfaat strategis. ESOP mampu
mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan untuk
mengembangkan perusahaan, meningkatkan cash flow, meningkatkan
motivasi dan kinerja karyawan, meminimalisir konflik kepentingan antara
pemilik (principal) dan manajemen (agent), mengantisipasi kemungkinan
perpindahan kepemilikan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan lewat
pengembalian saham.31
Secara umum, penawaran ESOP selain dari ESA merupakan penawaran
atas suatu Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun
1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”), yang apabila dilakukan
29
Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha (Jakarta: Kencana Prenanda
Media Group, 2006), hal. 74. 30
Misahardi Wilamarta, Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perseroan Terbatas Serta Perlindungan Hukum Terhadap Shareholders dan Stakeholder. (Depok: Center for Education and Legal Studies, 2006). hal. 30.
31 Baridwan, Zaki dan Azwar Anwar, Effect Of Employee Stock Option Plans (ESOPs) to
Peformance and Firm Value : Empirical Study at JSX Simposium Nasional Akuntansi, Padang,
2006
kepada lebih dari 100 pihak dan dengan nilai Rp. 1 milyar atau lebih dapat
dianggap sebagai suatu Penawaran Umum.32
Sebagai pihak yang memberikan informasi sekaligus memerlukan
informasi maka karyawan akan memahami jenis-jenis informasi yang penting
untuk investor. Selain itu, apabila perusahaan mampu memberikan informasi
lebih dari yang seharusnya, citra perusahaan menurut pihak eksternal akan
meningkat.33
32
Tim Studi Penerapan ESOP Emiten Atau Perusahaan Publik Di Pasar Modal Indonesia Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal Tahun 2002, Studi Tentang Penerapan Esop (Employee Stock Ownership Plan) Emiten Atau Perusahaan Publik Di Pasar Modal Indonesia, hlm. 68
33 Kaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di
Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.Vol 8.hlm. 67.
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat simpulkan
sebagai berikut:
1. Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep Good
Corporate Governance di lingkungan BUMN, melalui Surat Keputusan
Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek
Good Corporate Governance pada BUMN, aturan sebelumnya
diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-
01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada
BUMN, diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No:
Per-09/MBU/2012. Komite Nasional Kebijakan Governance sebagai
pengganti KNKCG melalui surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian
Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Penjelasan Umum Undang-undang
No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas salah stau alasan
penyempurnaan dalah meningkatnya tuntutan masyarakat akan
pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan
perusahaan yang baik (good corporate governance). Otoritas Jasa
Keuangan, dalam Peraturan OJK Nomor: 21/POJK.04/2015 tentang
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, bahwasanya
dalam rangka mendorong perusahaan terbuka untuk menerapkan tata
kelola perusahaan yang baik maka dibentuklah peraturan guna untuk
penerapan pedoman tata kelola perusahaan yang baik.
2. Penerapan employee stock ownership program menjadi salah satu cara
untuk menjamin perlindungan terhadap karyawan dalam sebuah
perusahaan sekaligus dapat menjadi peningkat kualitas tata kelola
perusahaan dengan baik. Hal tersebut juga menjadi satu alternatif
perwujudan dalam menempatkan hak setiap warga negara pada
kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama
untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang, juga
mengamanatkan adanya persamaan derajat , persamaan hak dan
kewajiban antara sesama manusia. Program kepemilikan saham oleh
karyawan pada perusahaan yang selanjutnya ditawarkan dalam sistem
pendekatan tertentu, yaitu pemberian saham (stock grants), program
pembelian saham oleh karyawan (direct employee stock purchase plans),
program opsi saham (stock option plans), employee stock ownership
plans, phantom stock and stock appreciation rights (SARs).
3. Konsep tata kelola perusahaan yang baik memperhatikan setiap aspek
yang terkait dalam perusahaan itu sendiri, dan termasuk tentang
stakeholder perusahaan secara khusus karyawan sebagai pemangku
kepentingan internal perusahaan yang mempunyai peran penting dalam
menjamin keberlangsungan perusahaan maka dengan itu perusahaan
perlu memperhatikan dengan cara melindungi bukan saja pada
pemegang saham salah satunya dengan cara penawaran program
kepemilikan saham perusahaan kepada karyawan.Keberadaan ESOP
yang diterapkan mempunyai sisi positif jika dilaksanakan dan beriringan
dengan konsep good corporate governance dari perusahaan itu. Salah
satunya adalah dengan memenuhi prinsip-prisip dasar GCG yaitu
fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency.
program ESOP oleh Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia
dilakukan dalam bentuk stock option plan mengaitkan imbalan kepada
karyawan dengan keberhasilan yang akan datang sehingga kondisi
perkembangan pasar modal akan sangat menentukan keberhasilan
program itu. Filosofi pelaksanaan program ESOP, semuanya tergantung
pada tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan (Emiten/Perusahaan
Publik) dalam memberikan program tersebut, sehingga model/jenis
program ESOP dapat bervariasi yang menarik minat karyawan untuk
mengikutinya dengan mempertimbangkan beban yang ditanggung oleh
Perusahaan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat disampaikan,
adalah
sebagai berikut:
1. Penerapan dan pelaksanaan GCG perlu dilakukan dengan sistematis dan
berkesinambungan dan berhubungan dengan segala perangkat aturan
dan pedoman yang telah ada dapat dijadikan acuan yang baik oleh
perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG. Tentang
penyempurnaan kebijakan aturan dan pelaksanaan GCG dalam masing-
masing perusahaan dibentuk dalam rangka memenuhi prinsip GCG.
2. Mempertimbangkan perencanaan program yang baik karena program
ESOP merupakan suatu proses yang komplek, maka Emiten/Perusahaan
Publik yang akan melakukan ESOP harus merencanakannya dengan
baik. Penyesuaian Peraturan Memperhatikan beberapa permasalahan
keterbukaan informasi ESOP. Penyusunan Peraturan Baru Berkaitan
dengan permasalahan penerapan ESOP oleh perusahaan non publik
(tertutup) atau perusahaan multinasional yang akan melakukannya, maka
diperlukan suatu peraturan tersendiri tentang bentuk dan isi pernyataan
pendaftaran dalam rangka ESOP yang lebih sederhana dibandingkan
ketentuan tersebut bagi penawaran umum biasa.
3. Meminimalisasi Unsur Benturan Kepentingan atau Potensi Perdagangan
Orang Dalam Untuk permasalahan yang mungkin timbul dari perubahan
status karyawan menjadi pemegang saham, maka diperlukan ketentuan
tentang pembatasan kepemilikan saham oleh karyawan yang terafiliasi
dengan pemegang saham pengendali. Selain itu, juga diperlukan
administrasi program ESOP yang memadai untuk memantau
pelaksanaannya sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan pasar
modal umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Daniri, Mas Achmad.Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia. 2006.
Harianja, Marihot Tua Efendi Harianja.Perilaku Organisasi Memahami dan
Mengelola Perilaku dalam Organisasi. Bandung: UNPAR PRESS. 2009. Muchyat.Badan Usaha Milik Negara: Retorika Dinamika dan Realita. Jakarta:
Gagas Bisnis. 2007. Rivai.Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta:Raja Grafindo
Persada. 2006. Schuler, Randall S. dan Susan E. Jackson.Manajemen Sumber Daya
Manusia Menghadapi Abad ke-2. Jakarta: Erlangga. 1999. Sjahdeini, Sutan Remi. Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan.
Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
Sutojo, Siswanto & E. Jhon Aldridge.Good Corporate Governance. Jakarta: Damar Mulia Pustaka. 2005..
Telaumbanua, F.F. Opsi Saham Karyawan. Jakarta: Bisnis Indonesia. 2000. Tjager, I. Nyoman, dkk.Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan
Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo. 2003.
Wilamarta, Misahardi.Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Atas
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perseroan Terbatas Serta Perlindungan Hukum Terhadap Shareholders dan Stakeholder. Depok:
Center for Education and Legal Studies. 2006. __________________.Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance dalam Perseroan Terbatas. Jakarta: Center for Education
and Legal Studies. 2007. B. Peraturan-peraturan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Bapepam No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor: Kep-44/PM/1998 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK Nomor: 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka.
C. Jurnal, Makalah, Karangan, Artikel
Bapepam.Tim Studi Penerapan ESOPEmiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.“Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia”. 2002.
Baridwan, Zaki dan Azwar Anwar, “Effect Of Employee Stock Option Plans
(ESOPs) to Peformance and Firm Value: Empirical Study at JSX”. Simposium Nasional Akuntansi, Padang. 2006.
FCGI, “Tata Kelola Perusahaan”, Edisi ke-4, Price Water House Copers dan
FCGI, Jakarta 2005. I GAM Asri Dwija, “Peranan Good Governance dan Budaya Terhadap Kinerja
Organisasi” .Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 7.No. 2. 2002.
Kaihatu, Thomas S, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di
Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan”.Vol. 8, No. 1, Maret 2006.
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), “Profil Komite
Nasional Kebijakan Corporate Governance”, Jakarta, 2000. _______________________________________________, “Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia”, Jakarta, 2006.
Michael Amstrong, “Employee Reward”. London. 1996. Oyer, Paul, Scoot Schaefer, “Why Do some Firm give Stock Option to All
Employee: An Empirical Examination of Alternative Theories”. Journal of Alternative Theories, Vol. 76, 2005.
D. WEBSITE
IFC, “The independent Corporate Governance Manual: First Edition”,
Pengertian Corporate Governance, http://www.investopedia.com, (diakses pada tanggal 8 November 2017).
Wininatin Khamimah, Analisis Pengarih Kepemilikan Saham Perusahaan
Bagi Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi di PT Telkom Tbk Kantor Drive V (Bidang Performansi dan Sumber Daya Manusia, www.damandiri.or.id, (diakses pada taggal 2 Desember 2017).
Perlukan saham bagi karyawan? http://hukumonline.com/konsultasi_hukum/
(diakses pada tanggal 28 Januari 2018).