program indonesia pintar (pip) bagi warga belajar kesetaraan
TRANSCRIPT
Kebijakan Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2016Disampaikan pada kegiatan “Rapat Kerja Penguatan Strategi Pelaksanaan
Program PAUD dan Dikmas Tahun 2016”,Hotel Mercure Convention Centre, Ancol-Jakarta, Tanggal 13 April 2016
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan:diarahkan untuk memberikan kepastian
memperoleh layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkannya (khususnya pemuda dan orang dewasa)
1. Pendidikan Keaksaraan:• Pendidikan Keaksaraan Dasar• Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KUM) • Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan
2. Pengembangan Budaya Baca:• Perluasan Akses Bahan Bacaan Masyarakat • Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat di Ruang Publik• Pengembangan Gerakan Indonesia Membaca
3. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C):• Pengembangan Kurikulum berbasis Vokasional • Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran• Pengembangan Metodologi Pembelajaran
4. Pendidikan Berkelanjutan:• Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan • Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal• Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Marginal
5. Kerjasama dan Kemitraan:• Pengembangan Kerjasama dengan berbagai Lembaga/
Organisasi Mitra Penyelenggara Program• Pengembangan Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan
6. Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi:• Pengembangan Aplikasi Dapodik Keaksaraan dan Kesetaraan• Pengembangan Layanan Informasi berbasis Website
7. Penataan Kelembagaan:• Penataan Kelembagaan PKBM dan Satuan PNF lainnya• Revitalisasi SKB sebagai Satuan PNF • Pengembangan Satuan PNF Unggulan/Rujukan
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN DIKTARA
POSTUR ANGGARANDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN TAHUN 2016
No SatuanKerja/Unit Kerja
Belanja Bantuan Sosial (ma. 57)
Belanja Barang Lainnya diserahkan Masy/Pemda
(ma. 52)Belanja
Pegawai/Barang/Modal
JumlahSasaran Jumlah Sasaran Jumlah
DIT.BINDIKTARA 18 paket 1.800.000
35 komunitas51 desa
422.170 orang762 lembaga
151 paket605.026.800
112.243.200
717.270.000
1. Subdit Program dan Evaluasi 18 paket 1.800.000
46 lembaga 35 komunitas 51 desa
14.545.000 15.784.897 30.329.897
2. Subdit Keaksaraan dan Budaya Baca - - 172.870 orang
31 paket 108.197.000 31.470.804 139.667.804
3. Subdit Kesetaraan dan Diklanjut - -
249.300 orang 20 paket
376.534.800 22.642.750 399.177.550
4. Subdit Kelemba-gaan dan Kemitraan - -
716 lembaga 100 paket
105.750.000
20.682.652 126.432.652
5. Subag Tata Usaha - - - - 21.662.097 21.662.097
(dalam ribuan rupiah)
Keterangan: Jumlah Bantuan Penyelenggaraan Program dan Bantuan Sosial, sebesar Rp. 605.026.800.000 (84.35%)
DATA PENDUDUK INDONESIA(Terkait Sasaran Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan)
• Data Penduduk: 237.641.326 org (BPS, 2014)
• Data Penduduk Miskin: 27.727.780 org
(TNP2K, 2014)• Data Penduduk Tuna Aksara:
5.984.075 org (3,70%) (PDSP, 2014)• Data Anak usia sekolah tidak
sekolah: 4.406.858 org (TNP2K, 2014)
• Data pengangguran: 7.150.000 org (TNP2K,2014)
5
Perbandingan Persentase Angka Tuna Aksara terhadap Persentase Angka Kemiskinan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013
Catatan: Data PDSP 2014:
terdapat 1,6 juta anak/tahun DO dan tidak melanjutkan (37.43%)
Data dari TNP2K 2015: terdapat 4 juta anak usia sekolah 6-21 tahun tidak sekolah.
Cohort Pendidikan Dasar dan Menengah
Warga belajar:- Usia 15-
59 th- Tidak
dapat baca tulis hitung
Belajar keaksaraan dasar: - Belajar baca
tulis hitung- Pendekatan isi
pembelajaran (fungsional) disesuaikan dengan kondisi, masalah dan kebutuhan warga
Evaluasi:Kemampuan baca tulis hitung
SUKMA (sertifikat)
Usaha Mandiri
Peran dalam
masyarakat
GRAND DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN(MENUJU PENDIDIKAN KESETARAAN)
Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar
Akan menerbitkan Permendikbud ttg Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)
Setara Paket A kelas 1-3
Paket A setara Kls. 4
Paket B
Paket C
Keaksaraan Usaha Mandiri
(KUM)
Multi Keaksaraan
Placement test
Permendikbud No. 86/2014 dan No. 42/2005, dapat diunduh di: www.ditdikmas.kemdikbud.go.id
Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan
Setiap program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, harus:• Jelas komponen dan standar program • Memiliki izin penyelenggaraan
program• Melaksanakan SKL dan kurikulum
sesuai Permendikbud• Memenuhi standar nasional
pendidikan• Siap diakreditasi oleh BAN PNF• Administrasi pengelolaan program
harus dilakukan secara tertib dan teratur
Kebijakan Pengembangan Program
Kebijakan Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
• Penguatan kapasitas kelembagaan SKB menjadi satuan pendidikan nonformal
• Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
• Penyiapan SKB sebagai “testing centre” pendidikan kesetaraan (ujian per modul/mata pelajaran berbasis komputer)
• Memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas
• Peningkatan kompetensi pamong belajar• Akreditasi program dan lembaga sebagai
pengakuan kualitas pembelajaran• Masuk dalam Dapodik (data pokok
Pendidikan - NPSN)• Warga belajar pendidikan kesetaraan
memperoleh NISN• Menjadi satuan pendidikan nonformal
unggulan atau rujukan
Kebijakan Sistem Pendataan dan Informasi
• Pengembangan aplikasi persuratan
• Pengembangan aplikasi kelembagaan satuan PNF
• Pengembangan sistem layanan informasi berbasis website
• Pengembangan aplikasi dapodik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan
• Pengumpulan data berbasis by name by adress (melalui aplikasi data online)
Program Terobosan Tahun 2016
• Gerakan Indonesia Membaca (GIM)
• Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)
• Dapodik Diktara• Digitalisasi Diktara• Akreditasi PKBM• Satuan Pendidikan (Revitalisasi)
SKB• Layanan Pendidikan Alternatif
JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAMDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN TAHUN 2016No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp)
1. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara) 64.500 org 450.000 29.025.000.000
2. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T 30.000 org 750.000 22.500.000.000
3. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.000 org 2.500.000 2.500.000.000
4. BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 77.370 org 600.000 46.422.000.000
5. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A 12.640 org 970.000 12.260.800.000
6. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B 123.160 org 1.400.000 172.424.000.000
7. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C 92.500 org 1.700.000 157.250.000.000
8. BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional 11.000 org 2.000.000 22.000.000.000
9. Bantuan Penyelenggaraan PKH Perempuan Marjinal 10.000 org 1.000.000 10.000.000.000
10. Bantuan Pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GPPM) 20 pkt 130.000.000 2.600.000.000
11. Bantuan Pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) 31 pkt 250.000.000 7.750.000.000
No Jenis Bantuan Program Volume Unit Cost Jumlah (Rp)
12. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra 51 lbg 50.000.000 2.550.000.000
13. Bantuan Penataan Kelembagaan Satuan PNF (PKBM dan Rumpin) 470 lbg 85.000.000 39.950.000.000
14. Bantuan Sarana bagi TBM 155 lbg 50.000.000 7.750.000.000
15. Bantuan TBM di SKB 40 lbg 50.000.000 2.000.000.000
16. Bantuan Sarana bagi SKB 100 pkt 100.000.000 10.000.000.000
17. Bantuan Pembangunan (Revitalisasi) SKB 20 lbg 2.175.000.000 43.500.000.000
18. Bantuan POKJA PUG 20 lbg 50.000.000 1.000.000.000
19. Bantuan PTPPO 26 lbg 60.000.000 1.560.000.000
20. Bantuan Pendampingan Komunitas Rumah Belajar (homeschooling) 35 kom 35.000.000 1.225.000.000
21. Bantuan Pemberdayaan Desa Vokasi 20 desa 200.000.000 4.000.000.000
22. Bantuan Pemberdayaan Kampung Literasi 31 desa 160.000.000 4.960.000.000
23. Bantuan Tanggap Darurat Bencana 18 paket 100.000.000 1.800.000.000
Jumlah 605.026.800.000
JENIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAMDIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN TAHUN 2016
Langkah Percepatan Penyaluran Bantuan Program Ditbindiktara Tahun 2016
1. Telah mengalokasikan sasaran program pada setiap daerah pada Rakor Regional I – III bulan Februari yang lalu sesuai kuota yang tersedia dan kebutuhan minimal daerah;
2. Setiap daerah seharusnya sudah melakukan pemetaan sasaran program dengan menunjuk lembaga penyelenggara program yang dinilai kredibel;
3. Setiap lembaga penyelenggara program yang telah ditetapkan, mengajukan usulan proposal kepada Ditbindiktara dengan batas waktu sampai akhir bulan April 2016;
4. Jika sampai batas akhir tersebut, lembaga penyelenggara program yang ditunjuk belum menyampaikan usulan proposal, maka Ditbindiktara akan mengalihkan program pada daerah yang membutuhkan;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkewajiban memantau pelaksanaan program yang dilakukan oleh lembaga, agar pelaksanaannya mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tranparansi dan Akuntabilitas(Catatan Khusus dalam setiap Juknis Penyelenggaraan Program
Ditbindiktara Tahun 2016)
1. Lembaga penyelenggara program sebagai penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa: a. mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. tidak diperkenankan mengakses dana bantuan pada tahun tahun berikutnya; c. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan.2. Direktorat Bindiktara tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan.3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program.4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Ditbindiktara.
Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan(Pakta Integritas)
1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi kepada siapapun;
3. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan
1Banten
1 Lebak 2,000
900,000,000
Proposal Sudah Masuk
2 Jawa Barat2 Indramayu
2,500
1,125,000,000
Proposal Sudah Masuk
3 Bogor 2,500
1,125,000,000
4 Cirebon 1,800
810,000,000
5 Subang 1,500
675,000,000
Proposal Sudah Masuk
6 Karawang 1,500
675,000,000
Proposal Sudah Masuk
7 Bekasi 1,500
675,000,000
3 Jawa Tengah8 Brebes
2,000
900,000,000
9 Sragen 1,200
540,000,000
10 Tegal 1,200
540,000,000
11 Pemalang 1,200
540,000,000
12 Blora 1,200
540,000,000
13 Pati 1,200
540,000,000
14 Grobogan 1,200
540,000,000
4 Jawa Timur15 Jember
3,500
1,575,000,000 Sudah SK
16 Sumenep 2,000
900,000,000
Proposal Sudah Masuk
17 Sampang 1,500
675,000,000
18 Bangkalan 1,500
675,000,000
19 Probolinggo 1,500
675,000,000
20 Malang 1,500
675,000,000
Proposal Sudah Masuk
21 Pasuruan 1,500
675,000,000
22 Bojonegoro 1,000
450,000,000
23 Pamekasan 1,000
450,000,000 Sudah SK
24 Tuban 1,000
450,000,000
Proposal Sudah Masuk
25 Situbondo 1,000
450,000,000
26 Bondowoso 1,000
450,000,000
27 Lumajang 1,000
450,000,000
Proposal Sudah Masuk
5 Bali28 Bangli
1,000
450,000,000
Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016)
Sebaran KD Terpadat 2016 :
No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan5 Bali
28 Bangli 1,000
450,000,000
29 Klungkung 1,000
450,000,000
30 Karangasem 1,000
450,000,000
Proposal Sudah Masuk
6 Nusa Tenggara Barat 31 Lombok Barat
1,750
787,500,000
32 Lombok Tengah 1,750
787,500,000
33 Lombok Timur 1,000
450,000,000
7 Nusa Tenggara Timur 34 Sumba Tengah
1,000
450,000,000
35 Sumba Barat Daya 1,000
450,000,000
36Timor Tengah Utara
1,000
450,000,000
8 Sulawesi Selatan37 Toraja Utara
1,500
675,000,000
Proposal Sudah Masuk
38 Bantaeng 1,000
450,000,000 Sudah SK
9 Sumatera Utara 39 Nias Selatan 1,500
675,000,000
10 Kalimantan Barat40 Kayong Utara
1,500
675,000,000
41 Sanggau 1,500
675,000,000
11 Pusat 5,500
2,475,000,000
Jumlah 64,500
29,025,000,000
Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KD Terpadat 2016 :
Progres Bansos KD ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KD-3T, Papua, dan Papua Barat 2016No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan
1 Sumatera Barat 1 Mentawai 1,000
750,000,000
2 Sumatera Utara 2 Serdang Bedagai 750
562,500,000 Proposal Sudak Masuk
3 Lampung 3 Lampung Barat 750
562,500,000 Proposal Sudak Masuk
4 Kalimantan Barat4 Bengkayang
750
562,500,000
5 Kapuas Hulu 750
562,500,000
6 Sambas 750
562,500,000
7 Sintang 750
562,500,000
5 Sulawesi Tengah8 Parigi Moutong
750
562,500,000 Proposal Sudak Masuk
9 Sigi 750
562,500,000
6 Sulawesi Barat 10 Polewali Mandar 750
562,500,000 Proposal Sudak Masuk
7 Sulawesi Selatan 11 Jeneponto 750
562,500,000 Sudak SK
8 Sulawesi Tenggara 12 Konawe 500
375,000,000 Sudak SK
9 Nusa Tenggara Timur13 Timor Tengah Selatan
500
375,000,000
14 Belu 500
375,000,000
10 Papua15 Deiyai
3,500
2,625,000,000
16 Puncak Jaya 2,500
1,875,000,000
17 Mamberamo Tengah 1,000
750,000,000
18 Nduga 2,000
1,500,000,000 Proposal Sudak Masuk
19 Jayawijaya 2,000
1,500,000,000
20 Lanny Jaya 2,500
1,875,000,000
21 Puncak 1,000
750,000,000
22 Intan Jaya 1,000
750,000,000
23 Yalimo 1,000
750,000,000
24 Paniai 750
562,500,000
25 Tolikara 1,000
750,000,000 Proposal Sudak Masuk
26 Keerom 750
562,500,000
11 Papua Barat 27 Teluk Wondama 1,000
750,000,000
Jumlah 30,000
22,500,000,000
Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 :No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan1 Banten
1,500
1 Kab. Lebak
1,000
600,000,000 Proposal Sudah Masuk
2 Kab. Pandeglang
500
300,000,000
2 Jawa Barat 9,300
3 Kab. Indramayu 1,800
1,080,000,000 Proposal Sudah Masuk
4 Kab. Bogor 2,000
1,200,000,000
5 Kab. Cirebon 1,300
780,000,000
6 Kab. Karawang 1,200
720,000,000 Proposal Sudah Masuk
7 Kab. Bekasi 1,200
720,000,000
8 Kab. Subang
800
480,000,000 Proposal Sudah Masuk
9 Kab. Pangandaran
500
300,000,000
10 Kab. Sukabumi
500
300,000,000 Proposal Sudah Masuk
3 Jawa Tengah 7,000
11 Kab. Brebes 2,000
1,200,000,000
12 Kab. Sragen
800
480,000,000
13 Kab. Tegal 1,000
600,000,000
14 Kab. Pemalang
800
480,000,000 Proposal Sudah Masuk
15 Kab. Blora
800
480,000,000
16 Kab. Pati
800
480,000,000
17 Kab. Grobogan
800
480,000,000
Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 :No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan
4 Jawa Timur
19,500
18 Kab. Jember 2,200
1,320,000,000 Sudak SK
19 Kab. Sumenep 2,000
1,200,000,000 Proposal Sudah Masuk
20 Kab. Sampang 1,500
900,000,000 Proposal Sudah Masuk
21 Kab. Bangkalan 1,500
900,000,000
22 Kab. Probolinggo 1,500
900,000,000
23 Kab. Malang 1,300
780,000,000
24 Kab. Pasuruan 1,300
780,000,000
25 Kab. Bojonegoro 1,000
600,000,000
26 Kab. Pamekasan 2,000
1,200,000,000 Sudah SK
27 Kab. Tuban 1,000
600,000,000 Proposal Sudah Masuk
28 Kab. Situbondo 1,400
840,000,000
29 Kab. Bondowoso 1,500
900,000,000
30 Kab. Lumajang 1,300
780,000,000 Proposal Sudah Masuk
5 Bali 1,500
31 Kab. Bangli
500
300,000,000
32 Kab. Klungkung
500
300,000,000
33 Kab. Karangasem
500
300,000,000 Proposal Sudah Masuk
6 Nusa Tenggara Barat 3,800
34 Kab. Lombok Barat 1,800
1,080,000,000
35 Kab. Lombok Tengah 1,500
900,000,000
36 Kab. Lombok Timur
500
300,000,000
Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 :No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan
7 Nusa Tenggara Timur 2,000
37 Kab. Sumba Tengah
500
300,000,000
38 Kab. Sumba Barat Daya 1,000
600,000,000
39 Kab. Timor Tengah Utara
500
300,000,000
8 Sulawesi Selatan 3,400
40 Kab. Toraja Utara 1,000
600,000,000 Proposal Sudah Masuk
41 Kab. Bantaeng
800
480,000,000 Sudak SK
42 Kab. Takalar
800
480,000,000
43 Kab. Jeneponto
800
480,000,000 Sudah SK
9 Sumatera Utara
800
44 Kab. Nias Selatan
800
480,000,000
10 Sulawesi Barat 1,200
45 Kab. Mamuju Utara
800
480,000,000
46 Kab. Mamasa
400
240,000,000
11 Lampung
800
47 Kab. Lampung Selatan
800
480,000,000
12 Kalimantan Barat 1,800
48 Kab. Kayong Utara
800
480,000,000
49 Kab. Kubu Raya
500
300,000,000 Proposal Sudah Masuk
50 Kab. Melawi
500
300,000,000
Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KUM Terpadat 2016 :No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan
13 Papua
11,700
51 Kab. Nduga 1,800
1,080,000,000 Proposal Sudah Masuk
52 Kab. Intan Jaya 1,000
600,000,000
53 Kab. Memberamo Tengah 2,000
1,200,000,000
54 Kab. Lanny Jaya 1,000
600,000,000
55 Kab. Tolikara
600
360,000,000 Proposal Sudah Masuk
56 Kab. Jayawijaya 1,200
720,000,000
57 Kab. Sarmi
400
240,000,000
58 Kab. Keerom
900
540,000,000
59 Kab. Yalimo
500
300,000,000
60 Kab. Dogiyai
500
300,000,000
61 Kab. Paniai
500
300,000,000
62 Kab. Puncak Jaya
800
480,000,000
63 Kab. Yahukimo
500
300,000,000
14 Papua Barat 1,500
64 Kab. Teluk Wondama
500
300,000,000 Proposal Sudah Masuk
65 Kab. Manokwari
600
360,000,000 Proposal Sudah Masuk
66 Kab. Sorong Selatan
400
240,000,000
Progres Bansos KUM ( Per 13-April-2016 )
Sebaran KDUMTerpadat 2016 :
No Provinsi No Kabupaten Alokasi Dana Keterangan
15 Sumatera Selatan 1,000
67 Kab. Banyuasin 1,000
600,000,000 Proposal Sudah Masuk
16 Kepulauan Riau
500
68 Kab. Karimun
500
300,000,000
17 Sulawesi Tengah 1,800
69 Kab. Donggala
800
480,000,000 Proposal Sudah Masuk
70 Kab. Parigi Moutong 1,000
600,000,000 Proposal Sudah Masuk
18 Sulawesi Tenggara
500
71 Kab. Konawe Kepulauan
500
300,000,000
19 Pusat 7,770
4,662,000,000
Jumlah 77,370
46,422,000,00
0
NO KAB/KOTA
PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016)
Ket
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C
ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN (Rp.000) ORG SATUAN
BIAYA ANGGARAN
(Rp.000) ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN
(Rp.000)
1 DKI. JAKARTA
1Kota Jakarta Selatan 100 970 97,000 200 1,400 280,000
150 1,700
255,000 2 JAWA BARAT
1Kab. Bogor 400 970 388,000 2,810 1,400 3,934,000
2,100 1,700
3,570,000 Sudah SK
2Kab. Garut 150 970 145,500 1,520 1,400 2,128,000
500 1,700
850,000
3Kab. Indramayu 150 970 145,500 670 1,400 938,000
500 1,700
850,000 Sudah SK
4Kab. Karawang 200 970 194,000 1,310 1,400 1,834,000
450 1,700
765,000
5Kab. Bandung Barat 150 970 145,500 720 1,400 1,008,000
350 1,700
595,000
6Kota Bogor 970 - 460 1,400 644,000
300 1,700
510,000
7Kota Bandung 150 970 145,500 860 1,400 1,204,000
600 1,700
1,020,000
8Kota Cirebon 970 - 150 1,400 210,000
100 1,700
170,000 Sudah SK
3 JAWA TENGAH
1Kab. Banyumas 80 970 77,600 200 1,400 280,000
500 1,700
850,000
2Kab. Boyolali 970 - 190 1,400 266,000
200 1,700
340,000 Sudah SK
3Kab. Klaten 970 - 170 1,400 238,000
200 1,700
340,000 Sudah SK
4Kab. Rembang 100 970 97,000 250 1,400 350,000
250 1,700
425,000 Sudah SK
5Kab. Pati 970 - 100 1,400 140,000
200 1,700
340,000
6Kab. Jepara 150 970 145,500 375 1,400 525,000
300 1,700
510,000 Sudah SK
7Kab. Kendal 970 - 180 1,400 252,000
400 1,700
680,000 8Kota Salatiga 970 - 100 1,400 140,000 100 1,700 170,000 Sudah SK
NO KAB/KOTA
PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016)
Ket.
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C
ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN
(Rp.000) ORG SATUAN
BIAYA ANGGARAN
(Rp.000) ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN (Rp.000)
4 JAWA TIMUR
1Kab. Pacitan 970 -
627 1,400
877,800 120 1,700 204,000
2Kab. Malang 150 970 145,500
930 1,400
1,302,000 440 1,700 748,000
Sudah SK
3Kab. Lumajang 970 -
200 1,400
280,000 190 1,700 323,000
4Kab. Magetan 970 -
80 1,400 112,000 200 1,700
340,000
5Kab. Bojonegoro 970 -
130 1,400
182,000 400 1,700 680,000
6Kab. Pamekasan 970 -
130 1,400
182,000 300 1,700 510,000 Sudah SK
5 ACEH
1Kab. Simeulue 970 -
40 1,400 56,000 100 1,700
170,000
2Kab. Aceh Timur 100 970 97,000
160 1,400
224,000 100 1,700 170,000
3Kab. Aceh Utara 100 970 97,000
260 1,400
364,000 230 1,700 391,000 Sudah SK
6 SUMATERA UTARA
1Kab. Nias 970 -
140 1,400
196,000 100 1,700 170,000
2Kab. Deli Serdang 100 970 97,000
530 1,400
742,000 1,400 1,700 2,380,000 Sudah SK
3Kab. Langkat 100 970 97,000
370 1,400
518,000 600 1,700 1,020,000
4Kota Tebing Tinggi 970 -
70 1,400 98,000 150 1,700
255,000
NO KAB/KOTA
PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016)
Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET C
ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN (Rp.000) ORG SATUAN
BIAYA ANGGARAN
(Rp.000) ORG SATUAN BIAYA
ANGGARA
N (Rp.000)
7 SUMATERA BARAT
1Kab. Agam 970 -
40 1,400
56,000 200 1,700
340,000 Sudah SK
8 LAMPUNG
1Kab. Lampung Selatan 100 970
97,000 330 1,400
462,000 220 1,700
374,000 9 KALIMANTAN BARAT
1Kota Singkawang 970 -
140 1,400
196,000 200 1,700
340,000 Sudah SK
10 KALIMANTAN TENGAH
1Kab. Barito Selatan 970 -
20 1,400
28,000
60 1,700 102,000
2Kab. Barito Utara 970 -
80 1,400
112,000 100 1,700
170,000
3Kab. Sukamara 970 -
20 1,400
28,000 1,700 -
4Kab. Lamandau 970 -
60 1,400
84,000 100 1,700
170,000
5Kab. Seruyan 970 -
110 1,400
154,000 100 1,700
170,000
6Kab. Pulang Pisau 970 -
40 1,400
56,000 100 1,700
170,000
7Kab. Gunung Mas 970 -
270 1,400
378,000 1,700 -
8Kab. Barito Timur 970 -
60 1,400
84,000 1,700 -
9Kab. Murung Raya 970 -
90 1,400
126,000 1,700 -
10Kota Palangka raya 970 -
100 1,400
140,000 100 1,700
170,000
NO KAB/KOTA
PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016)
Ket.
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C
ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN
(Rp.000) ORG SATUAN
BIAYA ANGGARAN
(Rp.000) ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN (Rp.000)
11 SULAWESI SELATAN
1Kab. Gowa 100 970
97,000
350 1,400 490,000
100 1,700
170,000
2Kab. Bone 100 970
97,000
280 1,400 392,000
200 1,700
340,000
3Kab. Wajo 50 970
48,500
130 1,400 182,000
200 1,700
340,000
4Kab. Sidenreng Rappang 970 -
60 1,400 84,000
100 1,700
170,000
5Kab. Pinrang 100 970
97,000
170 1,400 238,000
500 1,700
850,000
6Kab. Enrekang 970 -
180 1,400 252,000
100 1,700
170,000
7Kab. Luwu 970 -
280 1,400 392,000
200 1,700
340,000
8Kab. Tana Toraja 970 -
220 1,400 308,000
100 1,700
170,000
9Kab. Luwu Utara 970 -
270 1,400 378,000
200 1,700
340,000
10Kab. Luwu Timur 970 -
190 1,400 266,000
100 1,700
170,000 13 Maluku
1Kota Ambon 160 970
155,200
100 1,400 140,000
100 1,700
170,000 12 BALI
1Kab. Karang asem 970 -
150 1,400 210,000
100 1,700
170,000 13 BENGKULU
1Kota Bengkulu 970 -
130 1,400 182,000
100 1,700
170,000 Sudah
SK
NO KAB/KOTA
PROGRES BANTUAN KESETARAAN YANG SUDAH MASUK & SUDAH SK (Per 13-April-2016)
Ket. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET C
ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN (Rp.000) ORG SATUAN
BIAYA ANGGARAN
(Rp.000) ORG SATUAN BIAYA
ANGGARAN
(Rp.000)
14 BANTEN
1Kab. Lebak 70 970 67,900 820 1,400 1,148,000
550 1,700 935,000
Sudah SK
15 PAPUA BARAT
1Kab. Manokwari 150 970 145,500 150 1,400 210,000
200 1,700 340,000
Total 5,684,200 52,421,600
52,734,000
“31 lokasi GIM dan 20 lokasi GP3M”
Sinergi GIM & GP3M1 Kota Bengkulu, Bengkulu2 Kab. Pamekasan, Jawa Timur
3 Kota Ambon, Maluku4 Kota Manado, Sulawesi Utara
5 Kab. Lombok Barat, NTB
6 Kota Kupang, NTT7 Kab. Nunukan, Kaltara8 Kota Singkawang, Kalbar
9 Kab. Aceh Utara, NAD10 Kab. Karangasem, Bali11 Kab. Gorontalo, Gorontalo
12 Kab. Lebak, Banten13 Kab. Banyumas, Jateng
GP3M
14 Kab. Jepara, Jawa Tengah
15 Kab. Agam, Sumatera Barat
16 Kab. Indramayu, Jawa Barat
17 Kab. Malang, Jawa Timur
18 Kab. Deli Serdang, Sumut
19 Kota Batam, Kepri
20 Kab. Bogor, Jabar
GIM
14 Kab. Samosir, Sumatera Utara
15 Kota Padang, Sumatera Barat
16 Kab. Bandar Lampung, Lampung
17 Kab. Bangka, Bangka Belitung
18 Kota Jambi, Jambi
19 Kota Pekanbaru, Riau
20 Kota Palembang, Sumsel
21 Kab. Ciamis, Jawa Barat
22 Kab. Banyumas, Jawa Barat
23 Kab. Gunung Kidul, DIY
24 Kota Palangka Raya, Kalteng
25 Kab. Banjar Baru, Kalsel
26 Kota Samarinda, Kaltim
27 Kab. Polman, Sulsel
28 Kota Kendari, Sultra
29 Kab. Gowa, Sulsel
30 Kab. Lanny Jaya, Papua
31 Kab. Manokwari, Papua Barat
- Daerah Terpadat Buta Aksara- Telah tumbuh kegiatan literasi
- Ada Tokoh perempuan- Daerah Trafficking- DO Tertinggi