produk arrum haji di pegadaian syariah...
TRANSCRIPT
PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh :
NURUL HIDAYATI
NIM. 11150430000063
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1441H/2019M
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
NURUL HIDAYATI. NIM 11150430000063. PRODUK ARRUM HAJI
DI PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. Program
Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441H/2019 M.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Produk Arrum Haji
di Pegadaian Syariah, Istitha‟ah (kemampuan) seseorang dari segi finansial yang
menggunakan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dan untuk mengetahui
apakah Produk Arrum Haji sama dengan Produk Dana Talangan Haji menurut
Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Berdasarkan isu yang beredar, bahwa Produk
Arrum Haji dianggap sama dengan Dana Talangan Haji yang praktiknya sudah
dilarang oleh Kemenag RI. faktor penyebab pelarangan Dana Talangan Haji yaitu
orang yang sudah istitha‟ah (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa
terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan
haji. Disisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan
dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin untuk berutang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) adalah
penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan. selain itu
penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh dan menggambarkan
fenomena/keadaan yang berhubungan dengan Produk Arrum Haji di Pegadaian
Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan.
Hasil penelitian ini, Produk Arrum Haji (Ar rahn Untuk Umum) di
Pegadaian Syariah bertujuan untuk membantu umat muslim yang ingin
mendapatkan nomor porsi haji dengan cara menggadaikan emas 3,5 gram setara
dengan Rp. 2.000.000; kemudian nasabah akan mendapatkan pinjaman Rp.
25.000.000; (sesuai ketentuan Kementerian Agama untuk mendaftar haji),
pinjaman dapat diangsur dalam beberapa tahun yaitu 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan.
Sedangkan kaitannya dengan Istitha‟ah (mampu) dari segi finansial menurut ahli
fikih, calon jamaah haji yang menggunakan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan, telah memenuhi kriteria istitha‟ah. Sebab, calon
jamaah haji harus melunasi utangnya sebelum berangkat haji. Produk Arrum Haji
tidak sama Produk Dana Talangan Haji menurut Peraturan Menteri Agama No. 24
Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji.
Karena dalam hal ini Pegadaian Syariah bukan Lembaga yang ditunjuk oleh
Kemenag untuk pengurusan setoran biaya ibadah haji.
Kata Kunci : Arrum Haji, Pegadaian Syariah, Istitha‟ah
Pembimbing : 1. Dr. K.H Ahmad Mukri Aji, M.A
2. Dr. Nahrowi, S.H., M.H.
Daftar Pustaka : 1978 - 2018
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI
Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing
(terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi
mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab
yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih
penggunaannya terbatas.
a. Padanan Aksara
Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin:
Huruf
Arab Huruf Latin Keterangan
Tidak dilambangkan ا
b be ب
t te خ
ts te dan es ث
j Je ج
h ha dengan garis ح
bawah
kh ka dan ha خ
d de د
dz de dan zet ذ
r Er ر
z zet س
s es س
sy es dan ye ش
vii
s es dengan garis ص
bawah
d de dengan garis ض
bawah
t te dengan garis ط
bawah
z zet dengan garis ظ
bawah
ع
koma terbalik di atas
hadap kanan
gh ge dan ha غ
f ef ف
q Qo ق
k ka ك
l el ل
m em م
n en ن
w we و
h ha ه
ء
apostrop
y ya ي
viii
b. Vokal
Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal
tunggal atau monoftong, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:
Tanda
Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin
Keterangan
a fathah ــــــــــ
i kasrah ــــــــــ
u dammah ــــــــــ
Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan alih aksaranya
sebagai berikut:
Tanda
Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin
Keterangan
ai a dan i ــــــــــ ي
au a dan u ــــــــــ و
c. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab
dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:
Tanda
Vokal
Arab
Tanda Vokal
Latin
Keterangan
â a dengan topi diatas اـــــ
î i dengan topi atas ىـــــ
û u dengan topi diatas وـــــ
ix
d. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan
lam )ال), dialih aksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf
syamsiyyahatau huruf qamariyyah. Misalnya: اإلجثهاد = al-ijtihâd
al-rukhsah, bukan ar-rukhsah = الزخصح
e. Tasydîd (Syaddah)
Dalam alih aksara, syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak
berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata
sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: الشفعح = al-syuî
„ah, tidak ditulis asy-syuf „ah
f. Ta Marbûtah
Jika ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau
diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut
dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah tersebut
diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadi
huruf “t” (te) (lihat contoh 3).
No Kata Arab Alih Aksara
syarî „ah شزعح 1
al- syarî „ah al-islâmiyyah الشزعح اإلسالمح 2
Muqâranat al-madzâhib مقارنح المذاهة 3
g. Huruf Kapital
Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam
transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa
jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan
x
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandang nya. Misalnya, الثخاري= al-Bukhâri, tidak ditulis al-Bukhâri.
Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara
ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.
Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia
Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama
tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis
Nûr al-Dîn al-Rânîrî.
h. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi‟l), kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis
secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan
berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:
No Kata Arab Alih Aksara
1 الضزورج تثح
المحظىراخ
al-darûrah tubîhu
almahzûrât
al-iqtisâd al-islâmî اإلقتصاد اإلسالم 2
usûl al-fiqh أصىل الفقه 3
4 األصل األشاء اإلتاحح
فى
al-„asl fi al-asyyâ‟ alibâhah
al-maslahah al-mursalah المصلحح المزسلح 5
xi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Shalawat dan salam dikirimkan kepada
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai
kepada zaman manusia yang berilmu dan berakhlak mulia.
Penulis wajib membuat karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini karena
merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi
ini ditulis sesuai dengan ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan. Penulis
menyadari bahwa dalam proses penulisan ini mengalami banyak kendala, namun
berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak
kendala-kendala tersebut dapat diatasi.
Terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis
ayahanda tercinta Agusman Suria dan ibunda tersayang Mastini yang selalu
mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada kakak-kakak tersayang Elfira
Suryatni, Mhd. Aldino Saputra, dan adik-adik tercinta Izzatul Ulya dan Nasyila
Khaira atas doa dan dukungannya.
1. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A., Dekan Fakultas
Syari‟ah dan Hukum serta para Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Hj. Siti Hana, S.Ag., Lc., M.A, Ketua Program Studi Perbandingan
Mazhab dan Bapak Hidayatulloh, M.H, Sekretaris Program Studi
Perbandingan Mazhab.
3. Bapak Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.Ag., Dosen penasehat akademik
penulis.
xii
4. Bapak Dr. K.H Ahmad Mukri Aji, M.A dan Dr. Nahrowi, S.H., M.H., Dosen
pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan,
saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan
memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Kepada paman Dr. Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H. dan Ibu Hafni yang telah
membantu dan mendidik selama saya merantau 10 tahun di Jakarta.
7. Lee, Ike, Fatimah, Arsil, Dayu, Meilani, Frida, Adam, Nadiya, Diana, Tiar,
Sisca, dan teman-teman KKN 098 yang telah menerima penulis dan menjadi
teman suka maupun duka. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin
sampai Jannah-Nya.
8. Juga kepada Haidar yang selalu membantu penulis dengan tulus dan ikhlas,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas
kebaikan kalian.
9. Kepada Ibu IIN Nurlinda, S.E., dan Bapak Asep Supriyanto, S.E., Pegawai
Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
10. Keluarga Besar yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis selama
perkuliahan. Juga kepada teman seperjuangan PMH 2015 yang telah memberi
pengalaman yang berharga selama perkuliahan.
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan
yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan kalian menjadi berkah dan
amal jariyah untuk kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis serta pembaca pada umumnya. Aamiin
Jakarta, 28 Juli 2019
Penulis
xiii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... .... iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH ................................................ iv
ABSTRAK .......................................................................................................... v
PEDOMAN TRANSLITERAS .......................................................................... vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... xi
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ........................ 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 5
D. Review Kajian Terdahulu ............................................................... 6
E. Batasan Konsep .............................................................................. 8
F. Metode Penelitian ........................................................................... 9
G. Sistematika Penulisan .................................................................... 13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI, ISTITHA'AH, DANA
TALANGAN HAJI DAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN
DANA TALANGAN OLEH KEMENAG RI
A. Tinjauan Tentang Haji ................................................................... 14
B. Istitha'ah (mampu) Menurut Ulama Fikih ..................................... 19
C. Dana Talangan Haji di Bank Syariah ............................................ 22
D. Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 Tentang
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ...... 27
xiv
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRODUK ARRUM HAJI DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEMANG JAKARTA
SELATAN
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan............................................................................. 31
B. Gambaran Umum Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan ................................................ 37
C. Mekanisme Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Cabang
Kemang Jakarta Selatan ............................................................. 40
BAB IV SYARAT WAJIB HAJI DALAM PELAKSANAAN PRODUK
ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEMANG
JAKARTA SELATAN DAN PELARANGAN DANA
TALANGAN HAJI OLEH KEMENAG RI.
A. Istitha'ah dalam berhaji dengan menggunakan Produk Arrum
Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
menurut ahli Fikih ..................................................................... 45
B. Dana Talangan Haji dan Arrum Haji menurut Peraturan
Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji…….. 56
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 58
B. Saran .............................................................................................. 59
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 60
LAMPIRAN
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 .............................................................................................................. 34
Tabel 2 ............................................................................................................. 41
Tabel 3 .............................................................................................................. 42
Tabel 4 .............................................................................................................. 48
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. ........................................................................................................ 38
Gambar 2. ........................................................................................................ 40
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Haji merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Umat Islam yang
sudah memiliki kemampuan (istitha‟ah), wajib untuk mengerjakan ibadah haji.
Maka dari itu, syarat wajib haji selain harus beragama Islam, berakal, baligh, dan
juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan yang
dimaksud yaitu kemampuan dari segi fisik, harta, dan keamanan.1 Adapun syarat
untuk kemampuan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, juga dijelaskan di
dalam Al-Quran yaitu;
...)آل... (٧٩ :٣ \عمران ولله على النهاس حج الب يت من استطاع إليو سبيلا
Artinya : “... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah....” Q.s.
3 ( Ali Imran : 97).
Mengenai penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam peraturan melalui
Undang-undang No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa: Penyelenggaraan Ibadah Haji
meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan dan
pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan
menjadi tanggung jawab Pemerintah.2 Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan
Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah,
dalam hal ini adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang agama.
Menunaikan ibadah haji adalah harapan bagi setiap umat muslim.
Namun, niat tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena haji harus memiliki
1Slamet Riyanto, Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta: Kementerian
Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012), h. 87. 2Lihat Undang-undang No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
BAB IV Pengorganisasian.
2
kemampuan untuk mengerjakannya. Salah satu dari kemampuan tersebut adalah
mampu dari segi finansial. Di Indonesia untuk memperoleh nomor porsi haji para
calon jemaah haji, minimal harus sudah menyetor setoran awal Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000; lewat Bank
Penerima Setoran Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang ditunjuk
oleh Kemenag RI untuk menerima setoran awal BPIH, agar bisa mendapatkan
nomor porsi haji.3 Mengingat biaya pendaftaran haji tergolong yang cukup mahal.
Maka dari itu, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik Bank Syariah maupun
non-Bank Syariah membuat produk yang dapat membantu umat muslim agar bisa
menunaikan ibadah haji dengan mudah. Dengan menawarkan produk-produk
yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan porsi haji
lebih awal, meskipun belum memiliki uang yang cukup.
Bank Syariah mengeluarkan produk yang diberi nama Dana Talangan
Haji. Dana Talangan Haji merupakan pinjaman kepada nasabah dari Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan biaya Setoran Awal Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) sebanyak Rp. 25. 000.000; untuk
mendapatkan nomor seat porsi haji. sesuai ketentuan Kemenag RI, melalui
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Kemudian, nasabah dapat
melunasi pinjaman dengan cara mencicil.4 Landasan hukum syar‟i dari produk
Dana Talangan Haji yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-
MUI/2002, Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.,
Namun, Dana Talangan Haji di Bank Syariah mengalami pro dan kontra. Dana
Talangan Haji dianggap orang yang berutang untuk mendaftar haji, menurut
beberapa kalangan menggunakan Dana Talangan Haji termasuk orang yang belum
mampu secara finansial sehingga belum wajib haji.5
3Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji Reguler. Bab II. Syarat dan Prosedur Pendaftaran haji. 4Sopa dan Siti Rahmah yang berjudul, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Produk
Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Jakarta, 2013). 5Apa itu dana talangan haji dan kenapa dilarang. Artikel diakses pada 15 Oktober
2018, Pukul 12.15 WIB dari https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-
kenapa-dilarang.
3
Menteri Agama, Suryadharma Ali, dalam sebuah wawancaranya di salah
satu media online pada hari selasa, tanggal 19/3/2013, ia mengatakan; bahwa
Kemenag, resmi tak memperbolehkan Bank untuk memberikan fasilitas Dana
Talangan Haji bagi calon jamaah haji. Alasannya, karena jamaah yang berangkat
haji menggunakan Dana Talangan Haji dianggap belum mampu menjalankan
ibadah haji. Menurutnya, salah satu syarat menjalankan ibadah haji adalah
memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membiayai perjalanan haji. Hanya
saja, oleh Bank “mampu” itu diartikan sebagai dapat membayar cicilan utang
yang diberikan oleh Bank.6
Pada tanggal 19 Mei tahun 2016, Menteri Agama Republik Indonesia
dibawah pimpinan Lukman Hakim Saifuddin mengkaji ulang dan mengeluarkan
peraturan terkait Dana Talangan Haji yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Pasal 6A
memutuskan bahwa: Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPS BPIH) dilarang memberikan layanan Dana Talangan Haji baik secara
langsung maupun tidak langsung. 7
Bank Syariah mulai menutup Dana Talangan Haji, setelah adanya
larangan praktik Talangan Haji di LKS oleh Kemenag RI,. Namun, peluang ini
dimanfaatkan oleh Lembaga Keuangan non-Bank Syariah lainnya seperti
Pegadaian Syariah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asisten Manajer, Kuntaji di
Pegadaian Syariah area Yogyakarta dalam wawancaranya pada media
Trinbunjogja.com, pada hari selasa, tanggal 6/3/2018. Ia mengatakan “Bahwa
pada tahun 2016 Pegadaian Syariah meluncurkan produk haji dengan nama Arrum
Haji, ia menambahkan latar belakang kenapa adanya Arrum Haji, karena ini
6Kemenag Larang Bank Beri Dana Talangan Haji. Artikel diakses pada 13 Desember
2018 Pukul 11:15 WIB dari https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/13/03/19/
mjwxc0-kemenag-larang-bank-beri-dana-talangan-haji. 7Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama, Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A.
4
menjadi sebuah peluang untuk menjadikan transaksi gadai emas, dan bisa menjadi
lahan untuk membantu masyarakat mewujudkan niatnya beribadah haji”.8
Produk Arrum Haji bisa mendapatkan porsi haji, dengan cara jaminan
emas seberat 3,5 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp.2.000.000; dan uang
yang dipinjamkan kepada nasabah diberikan sebesar Rp.25.000.000; (sesuai
dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
Republik Indonesia)., Pinjaman uang untuk nomor porsi haji dapat diangsur
selama beberapa tahun, diantaranya 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Untuk
mendapatkan produk Arrum Haji tersebut nasabah harus memenuhi syarat dan
ketentuan yang harus dipersiapkan, diantaranya menyerahkan KTP, jaminan
emas, buku tabungan haji, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Setoran Awal
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH).9
Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah sering kali dikait-kaitkan
dengan Produk Dana Talangan Haji yang telah dilarang oleh Kementerian Agama.
Karena, kedua produk tersebut sama-sama memberikan layanan pinjaman kepada
nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA".
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari pemaparan tersebut, identifikasi masalah membuktikan bahwa
permasalahan yang berkaitan dengan tema dan berbagai macam permasalahan
dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya:
a. Apa yang menjadi syarat orang dikatakan Istitha‟ah (mampu) untuk
melaksanakan ibadah haji ?
b. Bagaimana menurut ulama fikih terhadap haji yang berhutang ?
8Program Dana Talangan Haji ditutup Pegadaian Syariah meluncurkan Arrum Haji.
Artikel diakses pada 15 Desember 2018, pukul 09:15 WIB dari http://jogja.tribunnews.com/
konten/2018/03/06/progam-dana-talangan-haji-ditutup-pegadaian-syariah-luncurkan-arrum-haji. 9Brosur Pegadaian Syariah Kemang Jakarta Selatan Tahun 2019.
5
c. Mengapa kementerian agama melarang Dana Talangan Haji di Bank
Syariah ?
d. Apakah Dana Talangan Haji di Bank Syariah sama dengan Arrum Haji di
Pegadaian Syariah ?
e. Apakah Pegadaian Syariah diperbolehkan memberikan pinjaman kepada
nasabah yang ingin menggunakan uang pinjamannya tersebut untuk
membayar biaya pendaftaran haji, mengingat Talangan Haji yang selama
ini dijalankan oleh Bank Syariah telah dilarang oleh Kemenag ?
2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka, perlu adanya
pembatasan yang menjadi fokus dalam pembahasan skripsi ini, untuk
mengefektifkan dan memudahkan pengelolaan data, maka penulis membatasi
permasalahan tentang tinjauan fikih yaitu dari segi Istitha‟ah (kemampuan)
seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan Produk Arrum
Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan dan juga terkait atas
pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemang RI.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis
merumuskan masalah pokok penelitian ini, sebagai berikut;
a. Bagaimana Mekanisme Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah ?
b. Bagaimana Produk Arrum Haji terhadap istitha‟ah dalam berhaji
menurut ahli fikih ?
c. Apakah Produk Arrum Haji sama dengan Produk Dana Talangan Haji
menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka
penulisan ini bertujuan untuk:
a. Untuk mengetahui mekanisme Produk Arrum haji di Pegadaian Syariah.
b. Untuk mengetahui bagaimana Produk Arrum Haji terhadap istitha‟ah
dalam berhaji menurut ahli fikih.
6
c. Untuk mengetahui apakah Produk Arrum Haji sama dengan Produk Dana
Talangan Haji menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan
dan pemahaman secara terperinci untuk akademika khususnya tentang
penggunaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam pandangan fikih
ibadah.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pegadaian
Syariah untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan non-Bank serta
sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki dan mengembangkan dalam
bidang pembiayaan khususnya pada Produk Arrum haji di Pegadaian Syariah.
D. Review Kajian Terdahulu
Skripsi Yessi Widhi Astuti (21411025) yang berjudul “Analisis
pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syariah
Mandiri KC Salatiga)”.10
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana
pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Salatiga ?., Apakah pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Salatiga sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ?
Skripsi Rena Damayanti (11143020152) yang berjudul “Pelaksanaan
Penentuan Ganti Rugi (Ta‟widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah
10
Yessi Widhi Astuti, “Analisis pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank
Syariah Mandiri KC Salatiga)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Salatiga, 2015).
7
Unit Rancekek”.11
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Salatiga?., Apakah pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Salatiga sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan
Menteri Agama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji?.
Thesis Jauhariatuzzuhdiyah (C04213031) yang berjudul, “Pengaruh
Prosedur Pembiayaan Arrum haji Terhadap Keputusan Nasabah Dalam
Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang
Blauran dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo )”.12
Rumusan masalah dari
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh prosedur pembiayaan Arrum Haji
terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pada Pegadaian Syariah ?.,
Seberapa besar pengaruh pembiayaan Arrum Haji terhadap keputusan nasabah
dalam menggunakan jasa pada Pegadaian Syariah?.
Jurnal Sopa dan Siti Rahmah yang berjudul “Studi Evaluasi Atas Dana
Talangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”.13
Dalam jurnal ini membahas
tentang Dana Talangan, akad Dana Talangan, permasalahan dampak positif dan
negatif Dana Talangan Haji.
Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis peroleh, maka pembahasan
mengenai Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah sangat menarik untuk dikaji.
Walaupun sudah ada yang meneliti tentang Arrum Haji yang ditinjau dari segi
pembiayaan, denda (Ta‟widh), dan jasa.
Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya, terdapat dalam
permasalahan yang akan dikaji. Penulis akan mengkaji Produk Arrum Haji dari
segi fikih bidang ibadah yaitu kriteria Istitha‟ah (kemampuan) seseorang untuk
melaksanakan haji menggunakan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dari
11
Rena Damayanti, “Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta‟widh) Pada Produk Arrum 12
Jauhariatuzzuhdiyah, “Pengaruh prosedur pembiayaan arrum haji terhadap
keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pada pegadaian syariah: study kasus pegadaian
syariah cabang Blauran dan pegadaian syariah cabang Sidoarjo”, (Thesis S2 Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 13
Sopa dan Siti Rahmah, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Produk Perbankan
Syariah di Indonesia”.
8
segi finansial dan tentang pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kementerian
Agama Republik Indonesia. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya
yaitu sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan untuk haji.
E. Batasan Konsep
Batasan konsep dari penulisan ini mengenai “Produk Arrum Haji di
Pegadaian Syariah dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia” adalah:
1. Produk Arrum Haji
Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk
memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan
dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran. Produk
dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu barang, jasa, dan gagasan.14
Arrum Haji
merupakan singkatan dari Ar-Rahn (Gadai) Umum untuk Haji.15
Ar-Rahn menurut
bahasa Tsubuut dan ad-Dawaam (tetap), dikatakan, “maa‟un raahinun” (air yang
diam, menggenang, tidak mengalir), “haalatun raahinatun” (keadaan yang tetap),
atau ada kalanya berarti al-Habsu dan al-Luzuum (menahan).16
Haji dalam Kamus
Bahasa Indonesia yaitu rukun Islam yang kelima, Kewajiban ibadah yang harus
dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka‟bah di Masjidil
Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram,
tawaf ,sai‟ dan wukuf.17
2. Pegadaian Syariah
Pegadaian Syariah adalah Lembaga keuangan yang menyediakan
transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam
perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis
14
Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 12. 15
Wawancara pribadi dengan Iin Nurlinda, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan, Jakarta 13 Mei 2019, Kantor Pegadaian Kemang Jakarta Selatan, Pukul 11:00
WIB. 16
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhul al-Islamy Wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayie al-
Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, (Jakarta : Gema Isani, 2011), h.106. 17
Haji, diakses pada 29 Desember 2018, pukul 11.00 WIB, dari https://kbbi.web.id/haji.
9
gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip
syariah.18
3. Perspektif Fikih
Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan
membutuhkan pengerahan potensi akal.19
Sedangkan secara terminologi fikih
merupakan bagian dari syari‟ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum
syari‟ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa
dan berakal sehat (mukallaf) dan diambil dari dalil yang terinci. Sedangkan
menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengatakan fikih adalah ilmu tentang
hukum-hukum syar‟i yang bersifat amaliah digali dan ditemukan dengan dalil-
dalil yang tafsili.20
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Peraturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu petunjuk, kaidah,
ketentuan yang dibuat untuk mengatur.21
Dan Menteri Agama Republik Indonesia
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang urusan
agama di Indonesia. 22
F. Metode Penelitian
Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode
merupakan suatu keharusan mutlak yang diperlukan karena di samping untuk
mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna
mencapai penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
sosiologis yuridis. Pendekatan sosiologis yuridis artinya suatu penelitian yang
dilakukan terhadap keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan
18
Pegadaian Syariah, diakses pada 30 Januari 2019, Pukul 12.00 WIB, dari
www.pegadaiansyariah.co.id. 19
Rachmat syafe‟i, Ilmu Ushul Fikih, ( Jakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 18. 20
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, ( Jakarta : Logos Wacana,1997), h. 3. 21
Atur, diakses pada 30 Maret 2019, pukul 11.00 WIB, dari https://kbbi.web.id/atur. 22
Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015, Tentang
Kementerian Agama, Pasal 2.
10
maksud dan tujuan untuk menemukan fakta ( fact-finding ), yang kemudian
menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju
kepada penyelesaian masalah (problem-solution).23
Kemudian, diambil, dan
dihubungkan dengan hukum-hukum positif nasional dengan tidak meninggalkan
hukum syari‟ yang menjadi sumber keberadaan hukum produk Arrum Haji di
Pegadaian Syariah Cabang Syariah Kemang Jakarta Selatan.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) adalah
penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk menggali
dan meneliti data.24
Yaitu, bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan haji di
Pegadaian Cabang Syariah Kemang Jakarta Selatan, selain itu penelitian ini
termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengungkap fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan.
3. Sumber Data
Sumber-sumber penelitian ini dapat dibedakan kepada dua jenis sumber
data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut paparannya:
a. Data Primer
Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.25
di
lapangan berupa hasil wawancara terkait topik permasalahan yang diteliti yaitu
tentang Arrum Haji Pegadaian Syariah. Penulis akan mewawancarai Asisten
Manajer dan Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang telah ada, yang diperoleh dari buku,
jurnal, dokumen-dokumen, internet, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung
informasi yang berhubungan dengan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode diantaranya:
penggunaan bahan dokumen, observasi/pengamatan, wawancara, pengalaman
23
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), h.10. 24
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet.12, (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2002), h. 64. 25
Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 30.
11
individu, kuesioner (angket), penggunaan projektif tes.26
Untuk kepentingan
penelitian ini, pengumpulan data dengan teknik :
a. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Sehingga, akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan
perkiraan.27
Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami
konsep tentang Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah, landasan hukum Islam
tentang fikih bidang ibadah haji, dan data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan. Selain itu, penelitian kepustakaan yang
diperoleh dan literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi.
b. Wawancara
Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak,
Pewawancara (Interviewer) sebagai pengajuan atau pemberi pertanyaan dan yang
diwawancara (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.28
Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (face to face) langsung
dengan Asisten manajer dan Pegawai Kasir di Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu wawancara
dengan menyusun pertanyaan dan mengembangkan pertanyaan lain yang
berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
5. Objek Penelitian
Objek penelitian ini ditetapkan khusus pada kantor Pegadaian Syariah
Cabang yang berada di Jl. Kemang Selatan VIII Blok C No. 4, RT.7/RW.2,
Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Ibukota Jakarta 12730.
Penelitian ini diarahkan untuk mengumpulkan data yang mendukung guna untuk
menjawab permasalahan yang telah dipaparkan diatas.
26
Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 29. 27
Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2008), h. 158. 28
Basrowo dan Suward , Memahami Penelitian Kualitatif, h.127.
12
6. Teknik Analisa Data
Setelah selesai mengumpulkan data secara lengkap, tahapan selanjutnya
adalah teknik analisis data. Pada tahap ini, data dikerjakan serta dimanfaatkan
sampai dapat berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai
untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam
informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang
fungsinya untuk menggambarkan keadaan atau fenomena. Dalam hal ini, penulis
hanya menganalisis pada hal-hal yang berhubungan dengan Produk Arrum Untuk
Haji.
7. Teknik Penulisan Skripsi
Adapun teknik penulisan skripsi ini, mengacu kepada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017”
G. Sistematika Penulisan
Adapun keseluruhan isi dari skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah,
Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah., Tujuan dan Manfaat
Penelitian., Review Studi Terdahulu., Batasan Konsep., Metodologi Penelitian,
dan Sistematika penulisan.
BAB II. Tinjauan Umum Tentang Haji, Istitha’ah, Dana Talangan,
dan Kebijakan Penghapusan Dana Talangan Oleh Kemanag RI. Pada bab ini
akan dibahas lebih mendalam tinjauan pustaka atau studi literatur dan teori-teori
yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Terdiri dari beberapa sub
yaitu sub pertama tentang Tinjauan Tentang Haji, sub kedua tentang Istitha‟ah,
sub ketiga tentang Dana Talangan, sub keempat tentang Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia.
BAB III. Gambaran Umum Tentang Arrum Haji di Pegadaian
Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan. Pada bab ini berisi mengenai.
Terdiri dari: Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kemang Jakarta Selatan,
13
Gambaran Umum Tentang Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah, dan
Mekanisme Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan.
BAB IV. Syarat Wajib Haji Dalam Pelaksanaan Produk Arrum Haji
di Pegadaian Cabang Kemang Jakarta Selatan dan Pelarangan Dana
Talangan Haji Oleh Kemenag RI. Pada bab ini merupakan analisa penulis
terhadap Produk Arrum haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta
Selatan, terdiri dari: Istitha‟ah dalam berhaji dengan menggunakan Produk
Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan menurut
padangan ahli fikih, dan Dana Talangan Haji dan Arrum Haji Menurut Peraturan
Menteri Agama No. Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Bab V. Penutup. Pada bab ini penulis mencoba membuat kesimpulan
dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan
saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
14
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI, ISTITHA’AH , DANA TALANGAN
HAJI DAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DANA TALANGAN HAJI
OLEH KEMANAG RI
A. Tinjauan Tentang Haji
1. Pengertian Haji
Haji menurut bahasa berarti al-qahd ila mu‟azhzham, yang artinya pergi
menuju sesuatu yang diagungkan. Adapun menurut istilah, bepergian hanya untuk
niatan datang ke Baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan (manasik)
tertentu.1 Sedangkan menurut istilah syariah, haji berarti:
2قصد الكعبة لداء أفعال مصوصة Artinya : Mendatangi Ka‟bah untuk mengadakan ritual tertentu.
Dan juga didefinisikan berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu,
dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.3 Dari pengertian tersebut dapat
diuraikan, yang dimaksud dengan: (1) Tempat tertentu ialah Ka‟bah di Baitullah
Kota Makkah, Masjidil Haram untuk thawaf, Padang Arafah untuk wukuf, Bukit
Sata dan Marwa untuk sa‟i, Jamarat untuk melempar jumrah, serta Muzdalifah
dan Mina untuk mabit., (2) Waktu tertentu itu ialah bulan-bulan haji. Bulan-bulan
haji yaitu bulan Syahwal, Dzulqa‟dah dan 10 hari pada permulaan Dzulhijjah., (3)
Amalan tertentu ialah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib
haji, dan sunah ., (5) Dengan Niat Ibadah, yaitu semua itu tidak bernilai haji kalau
jamaah haji tidak meniatkan hati untuk ibadah kepada Allah.4
1Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, Alqasiyatu fil figh „ibadati, Penerjemah: Kamran
As‟sat ,dkk, Fiqh Ibadah: Thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji, (Jakarta: Amzah, 2009), h.
481. 2Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Kehidupan [6] Haji dan Umrah, (Jakarta: DUA Publishing,
2011), h. 22. 3Ibnu Qudamah, Al Mughni, Penerjemah: Amir Hamzah, Al Mughni [4], (Jakarta:
Pustaka Azzam,2008), h.362. 4Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Kehidupan (6) Haji dan Umrah, h. 23.
15
Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah haji tidak bisa dilakukan di
sembarangan tempat, di sembarangan waktu, dan dengan sembarangan perbuatan.
Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian, itu bukanlah haji, karena haji
dilakukan di tempat yang tertentu, pada waktu tertentu, dan juga dengan
perbuatan-perbuatan tertentu.
2. Dasar Hukum Haji
Dasar kewajiban haji bersumber dari Al-quran, hadist, dan ijma..5 Di
dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman;
قام إب رىيم دخلوۥ كان امناا ولله على ت ومن مه ٱلنهاس حج ٱلب يت فيو ءايت ب ين
لمي غن عن ٱلع (٣:٧٩\)ال عمرانمن ٱستطاع إليو سبيلا ومن كفر فإنه ٱللهArtinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam
Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah
dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. ” Q.s. 3 (Ali
„Imran: 97).
Ada riwayat bahwa Ibnu Abbas menafsirkannya yaitu “Barangsiapa
menjadi kafir karena meyakini bahwa haji itu tidak wajib”.6 Dan juga Allah SWT
berfirman;
... (٦٧١ :٢\البقرة(وأتوا الجه والعمرة للهArtinya :“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...” Q.s. 3
(Al-Baqarah :196).
5Amir Syarifudidin, Garis-garis Besar Fiqh, (Bogor: Prenada Media. 2003), h. 59.
6Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h. 362.
16
Kewajiban ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup,
sebagaimana disebutkan dalam Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud:
: خطب نا ي عن رسول هللا صلهى هللا عليو وسلهم ف قال: ي عن ابن عبهاس، قال
: أف كل : ف قام الق رع بن حابس ف قال ،كتب عليكم الج قال النهاس أي ها
لو ق لت ها لوجبت، ولو وجبت ل ت عملوا با، أو: ل : قال ؟ ي رسول هللا عام
7(.تستطيعوا أن ت عملوا با الج مرهةا، فمن زاد ف هو تطوع. )رواه أمحد وأبو داودArtinya: “Suatu ketika Rasulullah SAW. Berkhotbah kepada kami, beliau
bersabda, Wahai saudara-saudara sekalian, Allah telah mewajibkan
haji atas kalian, maka berhajilah. Seorang laki-laki berkata, Apakah
setiap tahun, wahai Rasulullah? Beliau tidak menyahut. Setelah
diajukan pertanyaan itu tiga kali, beliau menjawab; Seandainya
kujawab ya, niscaya ia wajib setiap tahun, dan pasti kalian tidak
mampu. Barangsiapa mengerjakan lebih dari satu kali, maka itu
terhitung sebagai ibadah sunah” (HR. Ahmad dan Abu Daud).8
Hadist diatas, ijma‟ dari kalangan sahabat serta para ulama bahwa haji
wajib hanya satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan pelaksanaan
haji yang kedua dan ketiga hukumnya sunah.9
3. Syarat, Rukun dan Wajib Haji
Para ulama sepakat tentang lima syarat wajib melaksanakan ibadah haji.
Syarat-syarat tersebut adalah :10
a. Islam maksudnya orang-orang non-muslim tidak terbebani kewajiban
melaksanakan ibadah haji.
7Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj dan Al-Qusyairi An Naisaburi, Shahih Muslim,
Juz I, (Beirut: Dar al Fikr, 1993), h. 615. 8Al Imam Ahmad Ibnu Hambal, Al Musnad, (Beirut: Dar al Kitab Al Ilmiah, 1993),
h.335. 9Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penerjemah: Mahyuddin Syaf, Fiqh Sunnah Jilid 5,
(Bandung : PT Al Ma‟arif , 1978). h 33. 10
Husain Mazhahiri, Hajinya Para Nabi dan Malaikat, (Jakarta: Zahra, 2005), h.90.
17
b. Berakal yaitu orang-orang yang gila, idiot, kurang sempurna akalnya,
sakit ingatan dan yang semacamnya tidak terbeban kewajiban
melaksanakan ibadah haji.
c. Baligh yaitu anak-anak tidak terbebani kewajiban melaksanakan ibadah
haji.
d. Merdeka yaitu budak tidak wajib melaksanakan Ibadah haji karena ia
terbeban kewajiban melaksanakan perintah majikannya. Sedangkan
ibadah haji memerlukan waktu. Di samping itu, ia diperkirakan tidak
mampu dilihat dari segi biaya dan lainnya.
e. Mampu (istitha‟ah) yang dimaksud dengan mampu adalah kecukupan
dari segi fisik, biaya dan keamanan.
Berdasarkan penjelasan diatas, jadi tentang syarat wajib haji adalah sifat-
sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang. Sehingga dia diwajibkan untuk
melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-
syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji.
Haji dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun haji, yaitu hal-hal
yang wajib dilakukan dalam berhaji yang apabila ada yang tidak dilaksanakan,
maka tidak sah hajinya, dan harus mengulang di waktu lain, jika ia mampu
melaksanakannya.11
Rukun haji terdiri dari; 12
a. Ihram disertai dengan niat
b. wukuf di Arafah
c. Thawaf di Baitullah.
d. sa‟i antara Shafa dan Marwah
e. Bercukur untuk Tahallul.
f. Tertib
Rukun-rukun haji harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan orang
untuk mengerjakannya. Karena rukun haji tidak bisa ditebus dengan membayar
11
Husain Mazhahiri, Hajinya Para Nabi dan Malaikat, h. 92. 12
Zurinal dan Aminuddin, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 188.
18
dam (denda). Adapun ibadah haji mempunyai wajib haji di samping mempunyai
rukun-rukun . Wajib haji tersebut adalah;13
a. Ihram dari miqat
b. Melempar jumrah
c. Mabit (bermalam) di Muzdalifah
d. Mabit di Mina
e. Thawaf wada
Perbedaan antara wajib-wajib haji dengan rukun-rukun haji adalah bahwa
jika wajib-wajib haji tertinggal/terlarang maka ibadah haji yang dilaksanakan
tetap sah, tetapi orangnya terkena kewajiban membayar dam (denda). Jika rukun
haji yang tertinggal atau terlanggar maka hajinya menjadi tidak sah.14
B. Istitha’ah Ibadah Haji
1. Pengertian Istitha’ah
Istitha‟ah menurut bahasa berasal kata istatha‟a, yastathi‟u, yang berarti
“mampu, sanggup, dan dapat”, Kata ini berakar atha‟a yathi‟u, yang berarti taat,
patuh, dan tunduk.15
Istitha‟ah adalah kata yang mengandung makna kesanggupan
yaitu dimana seseorang yang melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya.
Jika tidak sanggup maka ia disebut tidak mampu.
Adapun firman Allah mengenai Istitha‟ah (mampu) terdapat dalam Al-
Quran yaitu:
...)الولله على النهاس حج الب يت من استط ... (٧٩ :٣ \عمران اع إليو سبيلاArtinya :... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.... Q.s.
3 ( Ali „Imran : 97).
13
Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, Matan-Al-Ghayah wa At-Taqrib, Penerjemah: Galih Maulana, Terjemahan Matan-Al-Ghayah wa At-Taqrib Zakat Puasa Haji, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing , 2018), h. 26.
14Husain Mazhahiri, Hajinya Para Nabi dan Malaikat, h. 93.
15Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir-Indonesia, Dikoreksi oleh: KH. Ali Ma’shum, dkk,
(Yogyakarta: Pustaka Progresif 1984), h.934.
19
Istitha‟ah dalam berhaji adalah mampu melaksanakan haji dari segi fisik,
biaya, dan perjalanan aman. Maksudnya, kemampuan fisik yaitu seseorang yang
ingin menunaikan ibadah haji, tidak mengidap penyakit yang menghalanginya
untuk pergi haji atau sangat memberatkannya. Kemampuan biaya yaitu
mempunyai dana untuk membiayai perjalanan haji seperti untuk makan, minum,
pakaian, bayar utang dan sejenisnya, Sedangkan aman yaitu orang yang
menjalankan haji tidak menemui halangan seperti dicegat musuh.16
2. Istitha’ah (Mampu) Menurut Ulama Fikih
Para ulama sepakat, ada tiga kemampuan yang harus dipenuhi dalam
meliputi ibadah haji, yaitu: kemampuan kesehatan, kemampuan
material/finansial , kemampuan keamanan.17
a. Menurut Mazhab Hanafi
Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa istitha‟ah haji meliputi tiga hal
yakni fisik, finansial, dan keamanan.18
Yaitu:
1) Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Yang artinya, tidak wajib
haji karena sakit, lumpuh, orang buta (meskipun ada yang menuntunnya),
orang tua yang renta yang tidak dapat duduk sendiri di atas kendaraan,
orang tahanan, dan orang yang dilarang oleh penguasa untuk berangkat
haji, maka ia tidak wajib untuk haji. Karena Allah SWT telah
mensyaratkan haji sesuai dengan kesanggupan.
2) Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal, dan kendaraan. Yaitu,
mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang
merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal, serta keperluan lain.
Harus lebih dari nafkah keluarga yang dinafkahinya sampai waktu
kepulangannya.
3) Kesanggupan dari sisi keamanan adalah jalan biasanya aman, meskipun
dengan membayar uang suap jika perlu. Dan bagi keamanan wanita
menurut pendapat Abu Hanifah wanita harus diiringi oleh mahramnya
16
Zurinal & Aminuddin, Fiqh Ibadah, h.186. 17
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh. Penerjemah: Abdul Hayie al-
Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3, (Jakarta: Gema Isani, 2011), h. 383. 18
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan., h. 383-384.
20
yang baligh dan berakal atau remaja yang terpercaya, punya hubungan
darah atau perkawinan.
b. Menurut Mazhab Maliki
Ulama Malikiyah menjelaskan Kemampuan adalah bisa tiba di Mekah
menurut kebiasaan, dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Artinya,
kesanggupan berangkat saja, adapun kesanggupan untuk pulang tidak termasuk
hitungan. Kesanggupan itu meliputi tiga hal:19
1) Kekuatan badan. Artinya, dapat tiba di Mekah menurut kebiasaan,
dengan berjalan ataupun dengan berkendaraan.
2) Adanya bekal yang cukup sesuai dengan kondisi orang dan sesuai pula
dengan kebiasaan mereka itu sendiri, jalan kaki bisa menggantikan
kendaraan, bagi orang yang mampu, dan keterampilan kerja yang
mendatangkan pemasukan yang cukup bisa membuat seseorang tidak
perlu membawa bekal atau uang dan bisa dikatakan cukup sebagai ganti
bakal.
3) Tersedianya jalan, yaitu jalan yang dilalui (darat atau laut) dan biasanya
jalan ini aman. Dan jika biasanya tidak aman maka itu tidak wajib haji,
Adapun bagi wanita dia harus disertai oleh suami atau salah satu
mahramnya.
c. Menurut Mazhab Syafi‟i
Ulama Syafi‟iyah menjelaskan untuk kesanggupan menunaikan sendiri
ibadah haji, adapun syarat yang meliputi kesanggupan fisik, finansial dan
keamanan, sebagai berikut:20
1) Kemampuan fisik. Artinya, orang yang dipandang sehat ialah orang yang
mempunyai kekuatan fisik yang memungkinkan ia sampai di Mekkah
untuk melakukan ibadah haji, tanpa mengalami kesulitan yang berarti,
bahkan, menurutnya, orang buta pun diwajibkan untuk menunaikan
ibadah haji apabila ia mempunyai penuntun yang akan menuntunnya
selama dalam perjalanan dan ibadah haji.
19
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh dan Terjemahan, h.384-386. 20
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh dan Terjemahan, h.386-388.
21
2) Kemampuan finansial, dengan adanya bekal beserta wadahnya, serta
ongkos keberangkatan ke Mekah dan kepulangan ke kampung halaman.
Pendapat imam Syafi‟i berbeda dengan pendapat imam Maliki. Imam
Syafi‟i memandang bahwa pekerjaan di tengah perjalanan itu tidak
dibebani haji, alasannya, ada kemungkinan dia tidak mendapatkan
pekerjaan karena sesuatu hal, dan sekalipun tetap mendapatkan
pekerjaan, maka itu akan banyak kesukaran. Adanya kendaraan (sarana
transportasi) yang sesuai dengan status seseorang dengan cara
membelinya dengan harga rata-rata, bekal dan kendaraan ini disyaratkan
harus lebih dari utangnya (yang sudah jatuh temponya maupun yang
belum ), baik utang itu kepada manusia maupun kepada Allah (seperti
nazar dan kafarat), maupun menafkahi kepada orang-orang yang harus
dinafkahinya selama kepergian dan kepulangannya agar mereka tidak
terbengkalai. Adanya air dan bekal dan makanan hewan tunggangan. Jika
barang-barang itu tidak ada, atau hanya ada salah satunya, maka orang
yang mengalami demikian tidak harus pergi haji ini juga termasuk syarat
dalam kesanggupan finansial.
3) Kesanggupan dari sigi keamanan, yakni keamanan jalan (meskipun
sekedar praduga) bagi jiwa dan harta di semua tempat kondisi yang layak
baginya. Wanita harus disertai oleh suaminya, atau oleh mahram (dari
hubungan nasab/darah atau lainnya). atau oleh rombongan wanita yang
terpercaya, sebab perjalanan wanita secara sendirian adalah haram karena
khawatir dirinya akan dirayu dan diperdaya. Perjalanan itu
memungkinkan. Artinya setelah terpenuhinya ketiga jenis kesanggupan
tersebut ,masih tersedia waktu yang cukup untuk menunaikan haji.
Kesanggupan itu diperhitungkan sejak masuknya waktu haji, yaitu bulan
syawal, sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi, haji tidak wajib jika
seseorang tidak mampu pada waktu tersebut.
22
d. Menurut Mazhab Hambali
Hambali berkata bahwa Kesanggupan yang disyaratkan adalah
Kesanggupan atas bekal dan kendaraan.21
Karena Nabi saw telah menafsirkan
kesanggupan dengan bekal dan kendaraan, Sebagaimana Hadist nya yaitu:
بيل؟قال: الزهادوالرهاحلة( عن أنس رضي هللا عنو قال: )قيل: ي رسول الله ما ا لسه
حو الاكم، والرهاجح إرسالو 22 .رواه الدارقطن وصحهArtinya : “Ada yang bertanya; Wahai Rasulullah, apakah sabil (jalan) itu? beliau
bersabda:“ Bekal dan perjalanan”. Riwayat Daruquthni. Hadits shahih
menurut Hakim. Hadits mursal menurut pendapat yang kuat.
C. Dana Talangan Haji di Bank Syariah
1. Pengertian Dana Talangan Haji
Dana Talangan Haji bisa disebut juga dengan Pembiayaan Talangan
Haji . Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak, baik bagi
pribadi ataupun badan usaha.23
Yang dimaksud Talangan adalah perantara dalam
jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar
sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.24
Dan haji yaitu
rukun Islam yang kelima dan wajib bagi umat muslim yang mampu untuk
melaksanakannya.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Dana Talangan Haji
yaitu dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah
haji. Untuk memenuhi persyaratan minimal Setoran Awal Biaya Penyelenggara
Ibadah Haji (SA BPIH) sebesar Rp. 25.000.000; sehingga ia bisa mendapatkan
21
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh dan Terjemahan, h. 388. 22
Ali ibni ‘Umar Abu al-Husaini al-Daru Quthni al-Baghdadi, Sunan al-Daru Quthni, Juz 2, (Beirut, Dar al-Ma’rifah, 1996), h.215.
23Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 3.
24Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 995.
23
porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan
dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati
antara LKS dengan calon jamaah haji.25
2. Prosedur Dana Talangan Haji di Bank Syariah
Dana talangan Haji merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada
nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemanag RI melalui Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu. Berikut prosedur Dana Talangan Haji di Bank
Syariah. Adapun prosedur transaksi pembiayaan haji, yaitu: (1) Nasabah
mengajukan permohonan pengurusan perolehan porsi seat haji., (2) Nasabah
mengajukan permohonan untuk keperluan dana setoran awal BPIH., (3) Bank
melakukan analisa atas permohonan pembiayaan haji., (4) Bila telah disetujui,
dilakukan penandatanganan kesepakatan Akad (Ijarah pengurusan perolehan
porsi seat haji dan akad pembiayaan Qardh)., (5) Bank melakukan pengurusan
perolehan porsi seat haji dengan melakukan pendaftaran melalui SISKOHAT, (6)
Nasabah melakukan pembayaran atas ujrah yang telah disepakati dan pelunasan
qardh baik secara angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.26
Dana Talangan Haji memiliki landasan Fatwa DSN ( Dewan Syariah
Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang
Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).
Dengan ketentuan sebagai berikut :27
1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (
ujrah ) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSNMUI nomor
9/DSN-MUI/IV/2000.
25
Muhammad Tho‟in dan Iin Emy Prastiwi, Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan
Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta, (Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam Vol. 02 NO. 01, Maret 2016). 26
Setiawan Budi Utomo, Produk Talangan Haji Perbankan Syariah, Makalah Seminar
Sehari “Kebijakan Penyelenggaraan Haji Oleh Pemerintah dan Masalah Dana Talangan Haji Pada
Perbankan Syariah”, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir
1433H/17 Maret 2012. 27
Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan
Haji Lembaga Keuangan Syari‟ah
24
2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH
nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qard sesuai Fatwa DSN-MUI nomor
19/DSN-MUI/IV/2001
3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh diprasyaratkan dengan
pemberian talangan haji.
4) Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-
Qard yang diberikan LKS kepada nasabah.
Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 29/ DSN-MUI/VI/2002 . maka ,
lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk membantu nasabah dalam
pengurusan pendaftaran ibadah haji. Lembaga keuangan syariah berhak mendapat
ujrah berdasarkan prinsip ijarah sesuai dengan jasanya tersebut . Lembaga
keuangan syariah juga diperbolehkan memberikan pinjaman dana kepada nasabah
yang kekurangan biaya untuk pendaftaran ibadah haji dengan menggunakan
prinsip al-qard.
Berdasarkan fatwa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat
memperoleh imbalan atau jasa ( ujrah ) dengan menggunakan prinsip al-ijarah
sesuai fatwa DSNMUI No 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, lembaga
keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran biaya perjalanan
ibadah haji nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai fatwa DSN MUI
No.19/DSN-MUI/IV/2001.
Lembaga keuangan syariah di dalam memberikan jasa pengurusan haji
tidak boleh diserta dengan syarat peminjaman dana talangan haji, karena
pengurusan haji dengan peminjaman haji merupakan akad yang berbeda.
Besarnya ujrah di dalam pengurusan haji di Lembaga Keuangan Syariah tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan oleh bank
anggota LKS kepada nasabah . Ujrah adalah imbalan jasa yang diberikan
berdasarkan jasa yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu jasa
pengurusan haji. Dan menurut Fatwa DSN-MUI No. 9 / DSN-MUI/IV/2000.
Orang yang menggunakan barang atau jasa dalam ijarah harus membayar sewa
dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta
menggunakannya sesuai kontrak.
25
Sistem Dana Talangan Haji memakai gabungan dua akad, yaitu akad Qard
(pinjaman) dengan akad ijarah ( jual beli jasa). Isu yang berkembang di
masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
berkaitan dengan istitha‟ah (mampu): (1). orang yang sudah istitha‟ah (mampu)
untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh
fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji
lebih awal. (2) disisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak
sejalan dengan ruh syari‟ah Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari
berhutang.28
Dampak positif dana talangan haji terebut memberikan kemudahan kepada
nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Sedangkan dampak
negatifnya yaitu mengaburkan kriteria mampu (istitha‟ah) dalam berhaji dan
menjadi salah satu faktor penyebab memperpanjang daftar tunggu keberangkatan
haji. Adapun kalangan yang setuju dan tidak setuju terhadap praktik dana talangan
haji, sebagai berikut :
a) Pendapat yang melarang berhaji dengan talangan haji
Organisasi Keagamaan Persatuan Islam (PERSIS). Menurut Irvan
Safrudin, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PERSIS, Sidang Dewan
Hisbah PERSIS merekomendasikan agar pemerintah menghentikan
praktik dana talangan haji karena haram. Sebab, dana talangan tersebut
mengganggu sistem pembinaan umat. Ibadah haji pada prinsip- nya tidak
dipaksakan namun berdasarkan kemampuan. Kalau seseorang belum
mampu untuk menunaikan ibadah haji maka tidak perlu dipaksakan atau
didorong dengan menggunakan dana talangan dari perbankan. Dengan
perkataan lain, PERSIS mengharamkan dana talangan haji karena nasabah
tersebut sebenarnya belum istitâ„ah sehingga belum terkena kewajiban
haji.29
28
Lihat Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia IV Fatwa Seluruh Indonesia IV
tentang masalah-masalah fikih kontemporer, (Masail Fiqhiyyah Mu‟ashirah), (Cipasung: 9-12
Sya‟ban 1433H/29 Juli 2012 M). 29
Lihat Dewan Hisbah PP Persatuan Islam, Pada Sidang Dewan Hisbah Terbatas
Tentang : “Dana Talangan Haji”. (Bandung, 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432).
26
Ketua Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) LPPM UNS, M Hudi
Asrori. Ada dua hal terkait ibadah haji yaitu masalah ibadah dan masalah
manajemen. Salah satu syarat haji, yaitu bagi orang yang mampu
melaksanakan perjalanan, baik mampu secara finansial, fisik, maupun
memiliki kemampuan biaya hidup untuk orang yang ditinggalkan.
Berdasarkan hukum syar‟i, sistem talangan perlu dikoreksi kembali karena
di antara wajib haji adalah istitâ‟ah atau mampu, sehingga apakah dengan
dana talangan itu dia betul-betul mampu atau belum. Hudi berpendapat
perlunya dikaji kembali dampak dana talangan terhadap mekanisme
pelaksanaan ibadah haji. Dana talangan ada kemungkinan dapat
menghalangi orang yang benar-benar mampu dan ingin berhaji tetapi ada
masa tunggu yang panjang. Kondisi ini bisa mengacaukan sistem haji.
Seharusnya ada prioritas bagi orang yang benar-benar mampu. Apabila
ada seseorang yang bisa membayar Rp 25 juta secara cash maka dia harus
mendapat kesempatan lebih dulu untuk berangkat ibadah.30
b) Pendapat yang membolehkan menggunakan dana talangan
Menurut Syaikh Abdullah bin Baz seseorang boleh berhutang untuk
melaksanakan ibadah haji, terutama jika seseorang tersebut memiliki
penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya.
Namun sebelum berangkat haji, ia sudah harus melunasi hutangnya.31
Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI) juga
membolehkan seseorang untuk berhutang untuk membiayai pelaksanaan
ibadah hajinya melalui fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002
tentang pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syari‟ah
(LKS).
Terkait dengan kebolehan untuk berhutang dan kaitannya dengan
istitha‟ah . Ulama yang membolehkan berhaji dengan berhutang
30
Prioritas haji hanya bagi yang benar-benar mampu, Artikel diakses pada 15 Oktober
2018, Pukul 12.15 WIB dari https://news.solopos.com/read/20120420/496/180901/prioritas-haji-
hanya-bagi-yang-benar-benar-mampu 31
Rajab, Berhaji dengan dana kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha‟ah Dalam Haji), Jurnal
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. X No. 1, Juni 2014.
27
memandang bahwa istitha‟ah adalah syarat wajib haji (bukan sah haji),
upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana
talangan haji dari LKS ada boleh, karena hal itu merupakan
usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji.32
D. Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Besarnya antusiasme masyarakat untuk mendaftar haji memang tidak bisa
dilepaskan dari dana talangan haji yang ditawarkan pihak Bank kepada mereka
yang punya keinginan untuk naik haji. Terlepas dari pro dan kontra kebolehan
dana talangan haji secara fikih, tetapi memang dampak psikologinya begitu besar
dirasakan.
Dengan adanya dana talangan haji orang yang pada dasarnya belum
mampu melaksanakan pendaftaran haji secara finansial dapat mendaftar dengan
modal utang dari bank. syarat untuk bisa mendaftar haji dan mendapatkan nomor
porsi di Kementerian Agama yaitu menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah.
Dengan adanya dana talangan haji maka seseorang bisa membayarkan setoran
awal BPIH ke Kementerian Agama dan mencicilnya ke Bank di kemudian hari.
Akibatnya, mereka yang sebenarnya mempunyai kemampuan finansial menjadi
terhalang keberangkatan hajinya karena terlambat mendaftar dan membayarkan
uang untuk nomor porsi haji. Padahal keterlambatan tersebut terjadi karena calon
jamaah tersebut ingin menghindari hutang sehingga ia melakukannya dengan cara
menabung terlebih dahulu .
Menurut Ledia Hanifa, anggota Komisi VIII DPR RI , panjangnya
antrean atau daftar tunggu calon jamaah haji disebabkan kemudahan fasilitas
produk perbankan berupa dana talangan haji. Pelaksanaan ibadah haji telah
membuka kesempatan bisnis, tidak terkecuali bagi pihak perbankan termasuk
perbankan syariah. Dengan dana talangan haji, calon jamaah haji cukup menyetor
sejumlah uang yang besarnya bervariasi kepada bank. Kemudian pihak bank
32
Lihat Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia IV Fatwa Seluruh Indonesia IV
tentang masalah-masalah fikih kontemporer, (Masail Fiqhiyyah Mu‟ashirah), (Cipasung: 9-12
Sya‟ban 1433H/29 Juli 2012 M).
28
menutupi kekurangan dana agar mereka dapat segera memperoleh nomor porsi
kursi atau seat haji. Dalam praktik di lapangan, ada pihak bank yang memberikan
kemudahan , yaitu dengan setoran awal Rp. 500 ribu hingga Rp. 2 juta seorang
calon jamaah sudah bisa mendapatkan nomor porsi.33
Kebijakan ini berkontribusi menambah panjang daftar tunggu calon
jamaah haji. Pada satu sisi dana talangan haji memberikan kemudahan bagi
masyarakat untuk mendaftar haji sampai mendapat porsi. Sementara itu, disisi lain
dana talangan ini malah memperpanjang masa tunggu calon jamaah haji yang
memiliki kemampuan riil untuk membayar biaya haji.
Kajian ulang terhadap produk dana talangan haji menghasilkan sebuah
regulasi yang melarang pemberian dana talangan oleh bank kepada calon jamaah
haji secara bebas. Kementerian Agama menerapkan pembatasan dana talangan
haji dituding sebagai penyebab panjangnya antrean haji. Bank Penerima Setoran
(BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh memberikan dana
talangan haji, namun tidak boleh bersifat pinjaman. Kementerian Agama
menetapkan bahwa dana talangan tidak boleh menjadi pembiayaan. Oleh karena
itu maka dana talangan diberikan kepada calon jamaah sudah mendapatkan porsi
untuk berangkat tahun tersebut namun kesulitan untuk berangkat tahun tersebut
namun kesulitan untuk melunasi kekurangan setoran BPIH. Bank
diperbolehkannya dalam waktu maksimal satu tahun. Karena bukan pinjaman
dana talangan yang diberikan bank juga tidak boleh membebani masyarakat
Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji, Kemenag melarang
perbankan memberikan dana talangan yang tidak sesuai dengan aturan. Dana
talangan hanya boleh diberikan sesuai aturan yakni selama satu tahun.34
Permenang tersebut sebenarnya tidak bermaksud melarang dana talangan haji
karena landasan syari‟ nya sangat kuat berupa Fatwa DSN-MUI yang diperkuat
33
Sopa dan Siti Rahmah yang berjudul, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Produk
Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Jakarta, 2013). 34
Lihat Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji
29
oleh putusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Lebih dari itu,
ternyata fatwa-fatwa tersebut di dukung oleh teks-teks al Quran dan al Hadits
serta qawa‟id fiqhiyyah yang memadai. Oleh karena itu, fatwa-fatwa tersebut
mencerminkan pendapat mayoritas ulama Indonesia ( jumhur ulama ) meskipun
ada sebagian ulama yang tidak sependapat.
Akibat adanya pro dan kontra, yang ditimbul akibat Dana Talangan Haji,
Pemerintah mengambil langkah yaitu melarang adanya Talangan Haji.
Sebelumnya Dana Talangan Haji di atur dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 2013
Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. kemudian
diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016.
Memutuskan:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA
PENYELENGARAAN IBADAH HAJI.35
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013
tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal
2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Menteri menetapkan BPS BPIH
(2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas:
b. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki
layanan syariah:
35
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.
30
c. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan
sistem layanan haji Kementerian agama
d. Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan
lainnya:
e. Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program LPS
atas dan setoran awal; dan
f. Dihapus.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih oleh
Direktur Jenderal.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6A
BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung
maupun tidak langsung.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12 A
sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 12 A
(1) Dana talangan haji yang diberikan oleh BPS BPIH sebelum
diberlakukannya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS
BPIH dengan jamaah haji.
(2) Penyelesaian sebagaiana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal
31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan
Menteri ini.
(3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan
setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi
jamaah haji masih tetap aktif (Kementerian Agama, Peraturan Menteri
Agama No. 24 Th 2016.
31
BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG PRODUK ARRUM HAJI DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEMANG JAKARTA SELATAN
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
1. Profil Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
Pada tahun 1901 Pegadaian didirikan pertama kali di Sukabumi (jawa
barat tanggal 1 April 1901). Pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi
yaitu “JAWATAN”. Pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah
“JAWATAN” menjadi “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-undang ( Perpu ) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan (PP) NO. 178 Tahun
1961. Pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” menjadi
“PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Pada
tahun 1990 Bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” menjadi “PERUM”
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) NO.10 Tahun 1990 yang diperbarui
dengan Peraturan Pemerintah (PP) NO.103 Tahun 2000. Pada tahun 2012 hingga
sekarang bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO‟‟ yaitu
pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 51 Tahun
2011 .1
Terbitnya PP / 10 tanggal 1 April 1990, Dapat dikatakan menjadi
tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10
menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik
riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai
landasan kegiatan usaha PERUM pegadaian sampai sekarang, banyak pihak yang
berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16
desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun
harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan
itu, berkat rahmat Allah dan setelah melaui kajian panjang, akhirnya disusunlah
suatu konsep, pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal
1Sejarah Berdirinya Pegadaian, diakses pada 14 April 2019, Pukul 14.00 WIB dari
https://pegadaiansyariah.co.id/
32
pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah, konsep
operasi syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas serta
rasionalitas efisiensi efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam, fungsi
operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang
pegadaian syariah atau Unit Layanan gadai syariah (ULGS) sebagai unit
organisasi dibawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian, ULGS ini
merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari
usaha gadai konvensional, Pegadaian syariah pertama berdiri di jakarta dengan
nama unit layanan gadai syariah (ULGS), Cabang Dewi Sartika di bulan Januari
2003 menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang,
Surakarta dan Jogjakarta, di tahun yang sama hingga september 2003. Masih
ditahun yang sama pula 4 kantor cabang di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian
Syariah. (Wawancara Ibu Iin Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta
Selatan).2 Profil Perusahaan Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan:
Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan dan mempunyai 7
Unit Pelayanan Syariah yaitu:3
1) Unit Pegadaian Syariah Terogong
2Wawancara pribadi dengan Iin Nur Linda, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan., 13 Mei 2019, Kantor Pegadaian Kemang Jakarta Selatan, Pukul 11:00 WIB. 3Wawancara pribadi dengan Ibu Iin Nur Linda, Kasir Pegadaian Syariah Cabang
Kemang Jakarta Selatan.
a. Nama :
b. Alamat :
c. Tahun Berdiri :
d. Pos :
e. Telepon :
f. Situs Web :
PT .Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Kemang
Jakarta Selatan
Jl. Kemang Selatan VIII Blok C No. 4,
RT.7/RW.2, Bangka, Mampang Prapatan., Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2009
12730
(021) 7180957
www.pegadaiansyariah.co.id
33
2) Unit Pegadaian Syariah Sanusi
3) Unit Pegadaian Syariah Lebak Bulus
4) Unit Pegadaian Syariah Ciputat Raya
5) Unit Pegadaian Syariah Siliwangi
6) Unit Pegadaian Syariah Kampung Sawah
7) Unit Pegadaian La Joe
2. Visi Misi dan Moto Pegadaian Syariah 4
Adapun misi dan visi pada Pegadaian Syariah sendiri, yaitu ;
a. Visi :
1) Menjadi the most valuable finansial company di Indonesia
2) Sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat
b. Misi:
1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku
kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti
2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis
baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku
kepentingan.
3) Memberikan servis exellent dengan fokus nasabah melalui ; Bisnis proses
yang lebih sederhana dan digital, Teknologi informasi yang handal dan
mutakhir, Praktik manajemen yang risiko kokoh, SDM yang profesional
berbudaya kinerja baik.
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta
Selatan
Struktur organisasi berguna untuk membedakan batas-batas wewenang
serta tanggung jawab secara sistematis sehingga menunjukkan adanya hubungan
atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan. Suatu instansi atau perusahaan biasa terdiri dari berbagai unit
4Visi dan misi Pegadaian Syariah, diakses pada 15 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB dari
www.pegadaiansyariah.co.id.
34
kerja yang bisa dilakukan oleh seorang individu, maupun sebuah kelompok kerja
yang melakukan serangkaian tertentu. Berikut adalah struktur organisasi di
Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan.
Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
4. Produk-produk Pegadaian Syariah
Berdasarkan hasil ( Wawancara Ibu Iin Pegawai Kasir Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan) Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta
Selatan menawarkan berbagai macam produk , yaitu : 5
5Wawancara pribadi dengan Ibu Iin Nur Linda., Kasir Pegadaian Syariah Cabang
Kemang Jakarta Selatan.
Tabel 1. Struktur Organisasi Pegadai Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selata
Pimpinan Cabang
Susanto, S.E, M.M.
Asisten Manejer / Penaksir Asep Supriyanto, S.E.
Petugas Barang Jaminan
Hiliyati Min Ummaya,S.E.
Kasir
Iin Nurlinda, S.E.
Sekuriti
Yudi Susilo dan Kiki Santoso
35
a. Rahn
Rahn atau yang juga dikenal dengan gadai syariah adalah suah produk
dari pegadaian syariah yang memberikan solusi bagi yang membutuhkan dana
cepat. Prosesnya pencairan dana hanya membutuhkan waktu 15 menit, barang
jaminan dapat berupa perhiasan, elektronik dan juga kendaraan bermotor.
Keunggulan dari produk ini adalah :6
1) Layanan rahn tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia
2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu
membawa agunan ke outlet pegadaian.
3) Proses pinjaman sangat cepat , hanya membutuhkan waktu 15 menit .
4) Pinjaman ( marhum bih ) mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp.
200.000.000 atau lebih
5) Jangka pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang
dengan cara membayar ijarah saja
6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama
masa pinjaman
7) Tanpa perlu membuka buku rekening
8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai
9) Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian
b. Amanah
Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah yang
ditujukan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro , agar dapat memiliki
motor atau mobil dengan cara agunan. Keunggulan dari produk ini adalah :7
1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa
92/DSN-MUI/IV/2014.
2) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh
Indonesia.
6Rahn Pegadaian Syariah, diakses pada 16 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB dari
www.pegadaiansyariah.co.id 7Amanah Pegadaian Syariah diakses pada 16 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB dari
www.pegadaiansyariah.co.id
36
3) Uang muka pembelian sepeda motor mulai dari 20 %
4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48, dan 60
bulan.
5) Pegadaian memberikan tarif (mu‟nah) menarik dan kompetitif.
6) Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru dan juga bekas.
c. Arrum BPKB dan Arrum Emas
Pembiayaan Arrum BPKB dan Arrum Emas pada pegadaian syariah
bertujuan untuk memudakan para pengusaha kecil agar mendapatkan modal usaha
dengan jaminan kendaraan dan emas, untuk Arrum Kendaraan, kendaraan tetap
pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari
dan juga mendayagunakan kendaraan. Keunggulan dari Arrum BPKB adalah:8
1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa
DSN-MUI
2) Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet pegadaian syariah
3) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah
4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48, dan 60
bulan.
5) Pegadaian memberikan tarif (mu‟nah) menarik dan kompetitif.
6) Prosedur pelayanan sederhana, sepat, dan mudah.
7) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah
d. Rahn Hasan
Sama halnya dengan gadai syariah pada umumnya, akan tetapi yang
menjadi pembeda ialah rahn hasan tidak memerlukan barang jaminan.
Keunggulan dari produk ini adalah lebih berfokus kepada kalangan mahasiswa,
8Arrum BPKB dan Arrum Emas Pegadaian Syariah, diakses pada 16 Mei 2019, Pukul
11.00 WIB dari www.pegadaiansyariah.co.id
37
pegawai kantor dan juga buruh pabrik dan tidak memerlukan barang jaminan.
Keunggulan lainnya sama seperti gadai syariah.9
e. Arrum Haji
Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang
mampu. Oleh karena itu, pegadaian syariah menawarkan Produk Arrum Haji
untuk membantu nasabah mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.
Keunggulan dari produk ini adalah :10
1) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh
nomor porsi haji
2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian
3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
4) Jaminan Emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas
B. Gambaran Umum Produk Arrum Haji Cabang Kemang Jakarta Selatan
1. Pengertian Arrum Haji
Arrum Haji adalah nama layanan produk Perusahaan Pegadaian Syariah
yang memberikan pinjaman kepada Nasabah guna pendaftaran porsi haji .Arrum
sendiri singkatan dari nama Ar-rahn (gadai) Untuk Umum. Haji merupakan
kewajiban setiap umat Islam yang mampu.11
Arrum haji merupakan produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah,
yang di peruntukan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, dimana
Pegadaian Syariah membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji.
Dengan cara menggadaikan emas atau logam mulia seberat 3,5 gram senilai
dengan RP 2.000.000 nasabah akan segera mendapatkan porsi haji (Wawancara
9Rahn Hasan Pegadaian Syariah, diakses pada 16 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB dari
www.pegadaiansyariah.co.id 10
Arrum Haji Pegadaian Syariah, diakses pada 16 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB dari
www.pegadaiansyariah.co.id 11
Wawancara pribadi dengan Iin Nurlinda., Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan
38
Asisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan)12
.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa Arrum Haji yaitu sebuah
produk yang dapat meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/ calon jamaah
haji untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji, dengan cara menggadaikan berupa
barang jaminan berupa emas.
2. Persyaratan dan Ketentuan Calon Nasabah Arrum Haji Pegadaian
Syariah
Pendaftaran Porsi Haji adalah proses pendaftaran haji sesuai ketentuan
Kementerian Agama. Rahin13
dinyatakan terdaftar secara sah sebagai jamaah haji,
apabila telah mendapatkan nomor porsi yang diperoleh dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh Kementerian Agama .14
Gambar 1. Cara Mendaftar Haji
Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
12
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin., Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan, Jakarta 23 Mei 2019, Kantor Pegadaian Kemang Jakarta Selatan,
Pukul 13 : 00 WIB
13
Rahin adalah nasabah yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai jemaah
haji sesuai ketentuan Kementerian Agama, melakukan akad Arrum Haji dan menggunakan uang
pinjamannya untuk mendaftar haji. 14
Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji Reguler. Bab II. Syarat dan Prosedur Pendaftaran haji.
39
a. Persyaratan Calon Rahin (nasabah)15
1) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk
mendaftar haji
2) Usia Rahin (nasabah) pada saat jatuh tempo adalah 60 (enam puluh )
tahun
b. Persyaratan Dokumen Calon Rahin (nasabah ) Menyerahkan coppy KTP
yang masih berlaku dan menujukkan aslinya16
c. Persyaratan Marhum (Barang Pinjaman) Rahin (nasabah) wajib
menyerahkan jaminan pinjaman berupa :17
1) Emas 3,5 gram dengan nilai taksiran minimal Rp 2.000.000,- (dua juta
rupiah)
2) Bukti Pendaftaran haji yang terdiri dari :
a) Asli SPPH berisi nomor porsi yang telah ditandatangani dan dibubuhi
stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /
Kota.
b) Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang terdapat nomor validasi18
c) Asli lembar/buku tabungan
Hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang
Kemang, ia mengatakan. “Bahwa pemberian layanan Produk Arrum Haji
Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan bertindak sebagai perantara
untuk memberikan kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji. Dalam hal ini
Pegadaian Syariah tidak memiliki akses untuk Sistem Komunikasi Haji Terpadu
( SISKOHAT). Maka Pegadaian syariah bekerja sama dengan Bank mitra Syariah
yaitu Bank Mega Syariah , BRI syariah, BNI syariah CNB syariah, Bukopin
15
Wawancara pribadi dengan Iin Nurlinda., Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan. 16
Wawancara pribadi dengan Iin Nurlinda., Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan. 17
Wawancara pribadi dengan Iin Nurlinda., Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan. 18
Nomor validasi adalah nomor yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai
tanda pengkreditan setoran awal BPIH jemaah ke rekening Setoran Awal, nomor validasi
tercantum pada bagian atas Tanda Bukti SA BPIH yang dicetak oleh bank mitra.
40
syariah , Panin Syariah , untuk Pegadaian Syariah Cabang Kemang sendiri bekerja
sama dengan Bank Mega Syariah”. 19
Pegadaian Syariah dalam menerapkan Arrum Haji merujuk Fatwa DSN
(Dewan Syariah Nasional) MUI yaitu: Fatwa No.92 /DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan Yang Disertai Rahn..20
Peminat Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan cukup Banyak, saat ini Cabang sendiri memiliki cabang sendiri
berserta unit sudah mencapai 52 peserta keseluruhan 150 peserta, dan tiap
tahunnya meningkat sebanyak 15% atau 20%.21
C. Mekanisme Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah
Gambar 2. Mekanisme Prosedur Arrum Haji
Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
19
Wawancara dengan Asep Saifudin, Asisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang
Kemang Jakarta Selatan. 20
Lihat Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/VI/2014 Tentang Pembiayaan Yang
Disertai Rahn. 21
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin, Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan.
41
Berdasarkan simulasi diatas, jadi mekanisme Arrum Haji ini ialah: (1)
nasabah mendatangi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
dengan membawa syarat dan ketentuan dan juga membayar biaya administrasi,
selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan,
(2). Setelah itu, nasabah akan ditemani oleh pegawai pegadaian syariah menuju
bank terdekat untuk pembuatan buku tabungan untuk memperoleh SA BPIH
(Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman
Rp.25.000.000; yang langsung dikreditkan kedalam tabungan haji si nasabah,
dalam hal ini bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan adalah Bank Mega Syariah, Selanjutnya nasabah akan ditemani
pegawai Pegadaian mendatangi kantor kementerian agama untuk mendapatkan
porsi haji, (3). Setelah itu nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku
tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, (4). nasabah membayar angsuran
kepada pihak pegadaian syariah sesuai dengan akad yang dilakukan.
Tabel 2. Simulasi Angsuran Arrum Haji
Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
Berdasarkan tabel diatas, nasabah bisa mengambil jangka waktu
angsuran minimal 1 tahun (12 bulan) dan maksimal 5 tahun (60 bulan). Jika
Jangka
Waktu
Angsuran
Pokok
Mu‟nah Jumlah
Angsuran Per
bulan
Jumlah
Angsuran Per
Tahun
12 Bulan Rp. 2.083.333 Rp. 252.867 Rp. 2.336.200 Rp.28.034.400
24 Bulan Rp. 1.041.633 Rp. 252.867 Rp. 1.294.500 Rp.31.070.400
36 Bulan Rp. 694.433 Rp. 252.867 Rp. 947.300 Rp.36.102.800
48 Bulan Rp 520.833 Rp. 252.867 Rp . 773.700 Rp.37.137.600
60 Bulan Rp . 416.733 Rp. 252.867 Rp . 669.600 Rp.40.176.000
42
nasabah mengambil jangka waktu 1 tahun (12 bulan). Maka, nasabah akan
membayar angsuran pokok + mu‟nah yaitu Rp. 2.336.200 Per bulan dan Rp.
28.034.400 Per tahun. Apabila nasabah mengambil jangka waktu 5 tahun (60
bulan). Maka, nasabah akan membayar Rp. 669.000 per bulan dan Rp 40.176.000
Per tahun.
Biaya yang dipungut dari nasabah pada saat akad atau pemberian
pinjaman terdiri dari : Biaya administrasi sebesar Rp. 270.000 serta jasa kafalah
(biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan asuransi) dan nasabah
menyerahkan setoran pembukaan rekening tabungan haji di Bank Mitra sebesar
Rp. 500. 000- (lima ratus ribu rupiah) . Berikut simulasi biaya saat akad;22
Tabel.3. Biaya Adm + Kafalah dan Pembukaan Tabungan Haji
Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
Akad yang digunakan dalam transaksi Arrum Haji adalah qard
(pinjaman) dan rahn (gadai) yaitu:23
Penerima jaminan memberikan pinjaman
uang kepada nasabah dengan jaminan barang berharga berupa emas serta Bukti
Setoran Awal Biaya penyelenggara Ibadah Haji ( SA BPIH). Surat Pendaftaran
Pegi Haji (SPPH) dan Buku/Lembar Tabungan. Atas jasa pemeliharaan dan
22
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin ,Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan. 23
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin ,Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan.
Akad Biaya
Administrasi
Biaya
Kafalah
Membuka
Tabungan Haji
Jumlah
12 Bulan Rp. 270.000 Rp. 70.000 Rp. 500.000 Rp 845.000
24 Bulan Rp. 270.000 Rp.112.500 Rp. 500.000 Rp. 882.500
36 Bulan Rp. 270.000 Rp 175.000 Rp. 500.000 Rp. 935.000
48 Bulan Rp. 270.000 Rp 265.000 Rp. 500.000 Rp. 1.035.000
60 Bulan Rp. 270.000 Rp.412.5000 Rp. 500.000 Rp. 1.182.000
43
penjagaan dan jaminan tersebut .Perusahaan memperoleh mu‟nah (biaya
pemeliharaan barang jaminan).24
Pelunasan selama jangka waktu akad dilakukan dengan cara angsuran
setiap bulan atau pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo. Dan apabila angsuran
melebihi tanggal jatuh tempo angsuran, yaitu pada tanggal yang sama dengan
tanggal akad ,nasabah dikenakan ta‟widh (ganti rugi). Adapun denda yang di
tetapkan oleh Pegadaian Syariah berdasarkan hasil wawancara Bapak Asep
Asisten Manajer Pegadaian Syariah Kemang Jakarta Selatan ia mengatakan bahwa
denda yang dibebankan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran,
diperuntukkan untuk kemaslahatan umat seperti kegiatan sosial, sumbangan, dan
sebagainya .
Jika terjadi pembatalan porsi karena permintaan nasabah /ahli waris ,
nasabah dapat mengajukan pembatalan porsi karena sebab apapun ,dengan
langkah-langkah sebagai berikut :25
1. Nasabah /ahli waris mengisi permohonan pembatalan.
2. Pimpinan Cabang atau karyawan yang ditunjuk , mendatangi nasabah/ahli
waris untuk melakukan proses administrasi pembatalan pendaftaran porsi haji
ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa asli SPPH, Asli
Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan lembar/buku tabungan.
3. Pimpinan Cabang memberitahukan perihal pembatalan porsi haji kepada bank
mitra . Sebagai dasar bagi bank untuk memindahkan dana pendaftaran porsi
haji dari Kementerian Agama ke rekening giro Kantor Pusat Perusahaan,
Pemimpin Cabang menyerahkan dokumen kepada bank mitra berupa
permohonan pembatalan ibadah haji.
4. Dana dari hasil pembatalan digunakan untuk menutup kewajiban nasabah yang
terdiri dari sisa Marhun bih (sisa utang), Mu‟nah (biaya pemeliharaan barang
24
Jika penerima gadai tidak memanfaatkan barang jaminan dan berkewajiban untuk
memeliharanya sampai batas waktu yang disepakati, maka pemberi gadai (rahn) wajib
mengeluarkan biaya-biaya (mu‟nah) yang terkait dengan pemeliharaan barang jaminan (marhun). 25
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin ,Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan.
44
jaminan), dan ta‟widh (ganti rugi) yang dihitung sejak angsuran terakhir
sampai dengan waktu diterimanya dana dari hasil pembatalan.
5. Jika nasabah meninggal dunia, tidak bisa digantikan oleh ahli waris, maka
porsi haji harus dibatalkan, jika ingin digantikan, maka harus melakukan
akad/pendaftaran ulang.26
26
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin ,Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan.
45
BAB IV
SYARAT WAJIB HAJI DALAM PELAKSANAAN PRODUK ARRUM
HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEMANG JAKARTA
SELATAN DAN PELARANGAN DANA TALANGAN HAJI
OLEH KEMENAG RI
A. Istitha’ah Dengan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang
Kemang Jakarta Selatan Menurut Ahli Fikih
Tentang diwajibkannya haji, tidak ada selisih pendapat ulama tentang
itu.1 Karena berdasarkan pada firman Allah SWT. yaitu;
...)ال ... (٧٩ :٣ \عمران ولله على النهاس حج الب يت من استطاع إليو سبيلاArtinya : “... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah....”
Q.s.3 ( Ali Imran : 97).
Ibadah Haji, wajib dilakukan seseorang ketika telah memenuhi 5 Syarat ,
yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu.2 Syarat tersebut menjadi dua
bagian yaitu syarat wajib dan syarat sahnya haji.
1. Islam dan berakal. Fukaha tidak berselisih bahwa Islam merupakan salah satu
dari syarat sahnya haji.3Adapun orang gila belum dikenakan kewajiban haji
karena belum mencapai kategori mukalaf (dewasa).4 Oleh Sebab itu, haji tidak
wajib dan tidak sah bagi orang kafir (non-muslim) serta orang gila, sebab
keduanya tidak termasuk ahli Ibadah.5
1Ibnu Rusyd, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Penerjemah: Abdul
Rasyad Shiddiq, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,. Cet. 3, (Jakarta: Akbar Media Eka
Sarana, 2017), h. 448. 2Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h.363.
3Ibnu Rusyd, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid & Terjemahan, h.
448. 4Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h.363.
5Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h.354.
46
2. Baligh dan merdeka. Fukaha berbeda pendapat tentang sah tidaknya ibadah
haji yang dilakukan oleh anak kecil. Mazhab Maliki dan Syafi‟i
membolehkannya. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya.6 Jumhur
Ulama berpendapat bahwa seorang hamba sahaya tidak wajib menunaikan
ibadah haji hingga dia merdeka.7 Sedangkan sebagian ulama pengikut mazhab
Daud Azh-Zhahiri mewajibkannya. Oleh sebab itu, apabila anak kecil dan
budak pergi haji, maka hajinya sah, namun tidak bisa menggugurkan hajinya
yang wajib.8
3. Kemampuan (Istitha‟ah) tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama,
semua ulama sepakat atas syarat “harus sudah mampu” untuk menunaikan
ibadah haji. 9 Berdasarkan firman Allah SWT;
...)ال (٧٩:٣\عمرانمن استطاع إليو سبيلا ... Artinya :“... Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah....
“ Q.s. 3 (Ali „Imran : 97).
Apabila orang yang tidak mampu atau mengalami kesulitan, lalu ia
berjalan kaki dengan tanpa biaya dan kendaraan, kemudian menjalankan ibadah
haji, maka hukum hajinya dianggap sah dan cukup.10
Penjelasan istitha‟ah (kemampuan), ulama sepakat, bahwa ada tiga syarat
istitha‟ah yang harus dipenuhi dalam ibadah haji, yaitu: kemampuan kesehatan,
kemampuan material/finansial, kemampuan keamanan.11
Disebabkan penelitian
ini memfokuskan dalam persoalan istitha‟ah (kemampuan) dari segi
finansial/biaya calon jamaah haji. Maka, uraian selanjutnya hanya dikaitkan pada
istitha‟ah (kemampuan) dari segi finansial calon jamaah haji. Berikut istitha‟ah
(kemampuan) finansial/biaya menurut ulama mazhab;
6Ibnu Rusyd, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid & Terjemahan,
h.448. 7Ibnu Rusyd, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid & Terjemahan,
h.453. 8Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h. 365.
9Ibnu Rusyd, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid & Terjemahan, h.656
10Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h.365.
11Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan.,h. 383.
47
1) Menurut Mazhab Hanafi Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan
kendaraan. Yaitu, mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya
kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal, serta
keperluan lain. Harus lebih dari nafkah keluarga yang dinafkahinya sampai
waktu kepulangannya.12
2) Menurut Mazhab Maliki, Kemampuan finansial yaitu Adanya bekal yang
cukup sesuai dengan kondisi orang dan sesuai pula dengan kebiasaan mereka
itu sendiri, jalan kaki bisa menggantikan kendaraan, bagi orang yang mampu,
dan keterampilan kerja yang mendatangkan pemasukan yang cukup bisa
membuat seseorang tidak perlu membawa bekal atau uang dan bisa dikatakan
cukup sebagai ganti bakal. 13
3) Menurut Mazhab Syafi‟i Kemampuan finansial, dengan adanya bekal, Adanya
kendaraan (sarana transportasi), Adanya air dan makanan hewan tunggangan.
14
4) Menurut Mazhab Hambali. Kesanggupan yang disyaratkan adalah
Kesanggupan atas bekal dan kendaraan.15
Pendapat ulama mengenai istitha‟ah (kemampuan) dari segi finansial
sebagai syarat wajib haji memang tidak berhubungan langsung dengan adanya
pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non-bank.
Istitha‟ah atau mampu merupakan salah satu syarat wajib untuk melaksanakan
ibadah haji. Mampu inilah yang banyak diperdebatkan. Apakah mampu
menyicil/berhutang untuk haji juga dapat dikatakan mampu?.
Pada tahun 2016, Lembaga Keuangan Syariah non-Bank yaitu Pegadaian
Syariah menerbitkan produk yang bertujuan untuk membantu umat muslim agar
mendapatkan nomor porsi haji dengan menggunakan sistem gadai emas.
Maksudnya, calon jamaah haji bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan cara
menggadaikan emas seberat 3,5 gram atau setara dengan RP. 2.000.000;, setelah
itu Pegadaian Syariah akan memberikan pinjaman sebanyak RP. 25.000.000 untuk
12
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan, h. 383. 13
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan, h. 385. 14
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan. h. 386. 15
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan, h. 388.
48
mendaftar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Sesuai dengan
ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia). Pinjaman tersebut dapat
diangsur oleh calon jamaah haji selama beberapa tahun diantaranya 12, 24, 36, 48,
dan 60 bulan.16
Namun, dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah Arrum
Haji di Pegadaian Syariah dianggap sama dengan Dana Talangan Haji di Bank
Syariah.
Tabel 4. Perbedaan Dana Talangan dan Arrum Haji
NAMA
PRODUK
PENGERTIAN AKAD FATWA LEMBAGA
DANA
TALANGAN
Dana Talangan
Haji di Bank
Syariah
bertujuan untuk
memberikan
sejumlah dana
kepada calon
jamaah haji.
Untuk memenuhi
persyaratan
minimal SA
BPIH sebesar
Rp. 25.000.000,
sehingga ia bisa
mendapatkan
porsi haji
Sistem Dana
Talangan Haji
memakai
gabungan dua
akad , yaitu
akad qard
( pinjaman)
dengan akad
ijarah (jual
beli jasa), yaitu
jasa LKS
( Lembaga
Keuangan
Syariah ) yang
memberikan
pinjaman
kepada
nasabah
Fatwa DSN
MUI Nomor
29/DSN-
MUI/VI/2002
Tentang
Pembiayaan
Pengurusan
Haji Lembaga
Keuangan
Syariah
Bank Syariah
ARRUM
HAJI
Arrum Haji
singkatan kata
dari Ar rahn
Umum untuk
Haji di
Pegadaian
Syariah
bertujuan untuk
membantu umat
muslim agar
mendapatkan
nomor porsi haji
dengan
menggunakan
sistem gadai
emas
akad Qard
(Pinjaman) dan
Rahn (gadai)
yaitu :
penerima
jaminan
memberikan
pinjaman uang
kepada
nasabah
dengan
jaminan
barang
berharga
berupa emas
serta Bukti
Setoran Awal
Fatwa
No.92/DSN-
MUI/IV/2014
tentang
Pembiayaan
Yang Disertai
Rahn.
Pegadaian
Syariah
16
Brosur Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan 2019.
49
Biaya
penyelenggara
Ibadah Haji
( SA BPIH).
Surat
Pendaftaran
Pergi Haji
(SPPH) dan
Buku/Lembar
Tabungan.
Dana Talangan Haji sendiri, mengalami pro dan kontra. Karena
memberikan layanan pinjaman kepada nasabah, yang ingin mendapatkan nomor
porsi haji terlebih dahulu sebelum benar-benar memiliki uang sebesar
Rp.25.000.000; (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Haji). Terdapat Dalam
fatwa MUI Tentang Masail Fiqhiyah Mu‟ashirah ( Masalah Fikih Kontemporer)
Pada tahun 2012. Mengenai Dana Talangan Haji dan Istitha‟ah Untuk
Menunaikan Ibadah Haji. Terdapat dalam ijtima‟ ulama tersebut, bahwa isu yang
berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji di LKS berkaitan dengan istitha‟ah; (1) orang yang sudah
istitha‟ah (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang
yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga
mendapatkan porsi haji lebih awal., (2) Di sisi yang lain, keberadaan dana
talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan
kaum muslimin dari berhutang.17
Berdasarkan isu-isu yang terdapat dalam ijtima ulama mengenai Dana
Talangan Haji dan Istitha‟ah untuk menunaikan Ibadah Haji. Menurut penulis,
Dana Talangan Haji di Bank Syariah dengan Produk Arrum Haji di Pegadaian
Syariah. Terdapat kesamaan dari segi tujuannya yaitu sama-sama memberikan
pinjaman/talangan kepada calon jamaah haji untuk bisa mendapatkan nomor porsi
haji, dengan cara berutang terlebih dahulu. Walaupun dari segi akad dan fatwanya
berbeda namun dari segi tujuannya kedua produk tersebut sama. Dalam hal ini,
17
Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia IV Fatwa Seluruh Indonesia IV
tentang masalah-masalah fikih kontemporer, (Masail Fiqhiyyah Mu‟ashirah), ( Cipasung: 9-12
Sya‟ban 1433H/29 Juli 2012 M).
50
penulis menganalogikan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dan Dana Talangan
Haji di Bank Syariah adalah produk yang sama dari segi tujuannya. Dalam
persoalan tersebut, muncul beberapa pertanyaan; Bagaimanakah haji yang
berhutang dan apa yang menjadikan seseorang Istitha‟ah (mampu) untuk haji
menurut ahli fikih ?., Apakah orang yang menggunakan Produk Arrum Haji di
Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan termasuk orang yang
berhutang dan tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji ?.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Asisten Manajer Pegadaian
Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan, ia mengatakan “ Bahwa 80 %
kebanyakan dari nasabah yang memakai produk Arrum Haji ini ialah anak yang
mendaftarkan orang tuanya untuk mendapatkan nomor porsi haji melalui Produk
Arrum Haji di Pegadaian Syariah”.18
Jadi, dapat diartikan bahwa Praktik Arrum
Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan tersebut adalah
seseorang anak yang ingin mendaftarkan orang tuanya untuk haji dengan cara
meminjam/berutang kepada Pegadaian Syariah melalui produk Arrum Haji.
Adapun seseorang dikatakan istitha‟ah (mampu) menurut ahli fikih ialah;
Abu Ishaq dalam kitab Al Muhabzab mengatakan bahwa : “ jika seseorang
membutuhkan uang yang dapat dipergunakan untuk belanja ke Mekkah dan
kendaraan, sedang dia membutuhkan uang itu karena ada hutangnya , maka tidak
wajib atasnya mengerjakan haji , sebaiknya hutang itu harus dilunasi dengan
segera, ataupun ditangguhkan . Dan jika memerlukan uang untuk membeli rumah
atau untuk ongkos khadam yang dibutuhkannya, maka tidaklah wajib dia
mempergunakan uang itu untuk keperluan haji.19
Wabah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh
menafsirkan bahwa menurut Mazhab Maliki tidak wajib haji dengan cara berutang
meskipun utang kepada anaknya sendiri, jika dia tidak punya harapan untuk dapat
melunasi utangnya, Juga, tidak wajib haji dengan harta pemberian orang lain
18
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin, Asisten manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan. 19
Abu Ishaq al-Muhadzab, Juz 1. (Dar al-Kutub.t.t), h. 358.
51
(hibah atau sedekah) yang tanpa pemberian orang lain.20
Mazhab Syaf‟i dan
Hambali sepakat: “Seorang tidaklah wajib haji disebabkan pemberian orang lain,
karena dengan itu ia belum berarti sanggup, baik si pemberi itu merupakan
keluarga dekat atau orang lain. Juga tidak peduli apakah yang diberi orang itu
berupa bekal dan kendaraan ataukah uang untuk pembelinya. Bahwa, ia tidak
wajib menerimanya, karena dalam menerima itu ia terpaksa memikul tanggung
jawab, sedang baginya sulit untuk melaksanakannya.21
Ibnu Qudamah dalam buku Al Mughni mengatakan .“ Jika seseorang
mempunyai banyak utang namun jika ditaksir barang-barangnya dapat membayar
utangnya tersebut, bahkan lebih, maka ia wajib naik haji. karena termasuk orang
yang sanggup . Tetapi jika ia dalam keadaan susah dan sulit secara ekonomi, atau
sulit untuk menggunakan barang-barang miliknya untuk membayar utang maka
tidaklah wajib menunaikan ibadah haji”.22
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli fikih diatas, bisa diartikan
bahwa tidak wajib haji bagi seseorang yang berhutang dan tidak wajib haji bagi
seseorang disebabkan atas pemberian orang lain, meskipun pemberian itu dari
keluarganya sendiri. Maka dari itu penulis menganalisis bahwa yang
menggunakan produk Arrum Haji tersebut tidak dikenakan wajib untuk
melaksanakan haji. karena seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam bukunya
Al-Mughni “Bahwa Allah SWT hanya mewajibkan haji bagi orang yang sanggup,
sedangkan hukum yang tidak sanggup adalah tidak wajib”.23
20
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan, h. 385. 21
Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuh & Terjemahan, h. 389. 22
Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h. 374. 23
Ibnu Qudamah, Al Mughni & Terjemahan, h. 365.
ARRUM HAJI
( Ar-Rahn Untuk Umum )
Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa
No.92 /DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan Yang Disertai Rahn
Akad Qard (pinjaman) & Akad Rahn
(Gadai)
52
Hasil wawancara dengan asisten manajer Pegadaian Syariah Cabang
Kemang. ia mengatakan bahwa “Pelaksanaan produk Arrum Haji sudah sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa No.92 /DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan Yang Disertai Rahn. Dan sebelum nasabah berangkat haji, nasabah
harus melunasi biaya yang dipinjamkan oleh Pegadaian untuk nomor porsi haji
sebelum berangkat ke Tanah Suci”.24
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganalisis bahwa calon jamaah
haji di Pegadaian Cabang Syariah Kemang Jakarta Selatan sudah layak berangkat
haji. Sebab, dalam praktiknya bahwa calon jamaah harus sudah melunasi
pinjaman sebelum berangkat haji oleh karena itu calon jamaah saat menunaikan
ibadah haji tidak mempunyai tanggungan atau beban yang di tanggung.
Dalam praktiknya Arrum Haji di Pegadaian Syariah menggunakan akad
(Qard) pinjaman yang disertai dengan gadai (ar-rahn). Maksudnya adalah
seseorang nasabah akan menerima pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000; untuk
mendapatkan nomor porsi haji dengan menggadaikan emas 3,5 gram senilai
Rp.2.000.000; kepada Pegadaian Syariah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan
syariat,25
karena seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283;
دوا كاتباا فرىان مقبوضة تم على سفر ول ت (٢٨٣ :٢\البقرة ( ....وإن كن Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang ) ... Q.s. 2 (Al
Baqarah: 283).
Sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih.26
ليل على التهحري الصل ف الشياء اإل ب حة حته يد له الده
24
Wawancara dengan Asep Saifudin, Asisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang
Kemang Jakarta Selatan. 25
Oni Sahroni, Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam
Ekonomi Islam).,(Jakarta : Rajawali Pers, 2017). h.126. 26
Ahmad Sudirman Abbas, Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh, Cet 1, (Jakarta:
Radar Jaya Offset, 2004), h. 68.
53
Artinya: Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.
Menggadaikan barang kepada orang yang berpiutang itu dibolehkan.
Tujuannya untuk meyakinkan orang yang berpiutang untuk memberikan pinjaman
kepada orang yang akan diberikan utang. Produk Arrum Haji di Pegadaian
Syariah dibolehkan karena sudah memiliki landasan hukum syari‟ yaitu fatwa
Dewan Syariah Nasional: Fatwa No.92 /DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan
Yang Disertai Rahn . Terdapat pada ketentuan akad bahwa: “Pada prinsipnya akad
al-rahn (akad) dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang di antara lain
timbul karena akad al-qard, jual beli (al-bai) yang tidak tunai, atau akad sewa-
menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrah nya tidak tunai”.27
Berdasarkan
penjelasan tersebut Arrum Haji di Pegadaian Syariah hukumnya boleh karena
dalam kentuan akad ar-rahn (gadai) berdasarkan akad (al-qard) pinjaman.
Hasil wawancara penulis dengan Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan, ia mengatakan “ Bahwa jika ada nasabah yang
telat membayar untuk angsuran dan akan dikenakan ganti rugi (ta‟widh) uang
tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sosial ”.28
Namun dalam hal ini menurut
penulis pihak pegadaian syariah salah dalam menetapkan nama ganti rugi
(ta‟widh) dan denda (ta‟zir) .Dalam pengertian Ta‟widh (ganti rugi) yaitu
ditetapkan berdasarkan kerugian riil29
yang diterima oleh perusahaan dan uang
tersebut masuk ke perusahaan . Sedangkan denda (ta‟zir) ditetapkan untuk
memberikan sanksi yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya dan dana yang diterima masuk kepada dana sosial. 30
Berdasarkan penjelasan diatas, jadi jika ada yang tidak mampu
membayar angsuran pinjaman tersebut. Sebaiknya ini tidak dianjurkan memakai
produk tersebut karena ini akan menyusahkan bagi dirinya sendiri. Karena
27
Lihat Fatwa No.92 /DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn. 28
Wawancara pribadi dengan Asep Saifudin, Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan. 29
Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi
(Ta‟widh) 30
Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
54
semakin lama jangka waktu angsuran, akan semakin banyak uang yang
dikeluarkan dan beban yang ditanggung. Terdapat juga dalam fatwa MUI tentang
Dana Talangan Haji dan Istittha‟ah. Cipasung tahun 2012 pada poin 4 yakni:
Istitha‟ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujub) bukan syarat sah haji
(syarath al-sihah). 31
Upaya untuk memperoleh kursi haji melalui talangan haji itu
boleh, karena hal tersebut merupakan usaha/ikhtiar dalam rangka menunaikan
ibadah haji, jika upaya tersebut madharat bagi dirinya atau orang lain. maka tidak
diperbolehkan. 32
Adapun kaidah fikih yaitu:
رر ي زال 33الضه
Artinya: Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin.
Berdasarkan kaidah tersebut. Jadi, umat muslim tidak sepatutnya
memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha‟ah
(mampu). Jika ia memaksakan diri kemungkinan ia akan menyusahkan dirinya
sendiri dan keluarganya, Sebab harus membayar angsuran tiap bulan untuk
melunasi utangnya. Padahal sesuai dengan firman Allah yaitu:
ا إله وسعها ن فسا (١٢٨: ٢\.)البقرة...ل يكلف اللهArtinya :“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya “...
Q.s. 2 (Al-Baqarah : 286).
Walaupun meminjam untuk mendapat nomor porsi haji dengan Produk
Arrum Haji di Pegadai Syariah itu diperbolehkan berlandasan fatwa DSN-MUI,
Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk
melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha‟ah dan tidak dianjurkan
untuk memperoleh talangan haji terutama dalam kondisi antrean haji yang sangat
31
Lihat Fatwa No.92 /DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn 32
Lihat Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia IV Fatwa Seluruh Indonesia IV
tentang masalah-masalah fikih kontemporer, (Masail Fiqhiyyah Mu‟ashirah), (Cipasung: 9-12
Sya‟ban 1433H/29 Juli 2012 M). 33
Fawaiddul janiyah, Muhammad Yasin alfadani Al Makki, (Daarul mahaja, 2008),
h.247.
55
panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah
haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi .
Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih
nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial,
standar penghasilan, persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang
menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga. Menurut penulis lebih
baik calon jamaah haji menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor porsi
haji. Walaupun, sulit untuk mengumpulkan biaya tersebut. Karena menabung
lebih baik dari pada harus berutang untuk mendapatkan nomor porsi haji. seperti
kaidah fikih:
يسي 34 ة تلب الت ه شقه
املArtinya : Adanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan.
Seluruh amal ibadah, baik yang berhubungan dengan hati atau yang
berhubungan dengan anggota tubuh, tidak dibebankan oleh Allah, melainkan
semua itu sudah sesuai kadar kemampuan seseorang.35
Islam itu agama yang
mudah, jika ikhlas melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya,
akan mendatangkan pahala bagi dirinya. Di satu sisi Arrum Haji tersebut
mendatangkan maslahat, sedangkan disisi lain mendatangkan madharat. Dampak
positifnya dapat membantu umat islam yang menunaikan ibadah haji dan dampak
negatifnya ialah orang yang sudah istitha‟ah (mampu) untuk melakukan ibadah
haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang
berupa talangan haji. Maka dari itu, harus benar-benar diperhatikan dalam
menggunakan Produk Arrum Haji agar istitha‟ah calon jamaah haji benar-benar
sempurna.
34
Fawaiddul janiyah, Muhammad Yasin alfadani Al Makki, h.226. 35
Ahmad Sudirman Abbas, Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh, h. 79.
56
B. Dana Talangan dan Arrum Haji Menurut Peraturan Menteri Agama No.
24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No.
30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah haji .
Produk Arrum haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah pada tahun
2016 sering dikait-kaitkan dengan produk Dana Talangan yang ada di Bank
Syariah, karena sama-sama memberikan layanan pinjaman sejumlah dana kepada
nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
Kedua produk ini sama-sama produk yang memberikan layanan
pinjaman dengan sejumlah dana kepada nasabah yang belum mencukupi uang
untuk bisa membayar Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA
BPIH). Karena banyaknya perdebatan yang terjadi, baik dikalangan masyarakat
maupun ulama. Pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang adanya produk
Talangan Haji di Perbankan Syariah.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tangga 19 mei 2016 telah
menetapkan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji. Dalam pasal 6A dijelaskan bahwa BPS BPIH
(Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji ) dilarang memberikan
dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Dijelaskan pula
dalam pasal 12 ayat 1 dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH
sebelum berlakunya Peraturan ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan
jamaah haji.36
Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan, ia mengatakan. “Bahwa terkait pelarangan oleh
Kementerian Agama tersebut pihak Pegadaian Syariah tidak terikat langsung,
Karena Pegadaian Syariah hanya sebagai pihak ketiga atau hanya sebagai
penyedia dana bagi yang ingin menunaikan Ibadah haji ke tanah suci. yang terkait
dengan pelarangan Dana Talangan Haji yaitu Bank yang ditunjuk oleh
36
Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Menteri agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara
Ibadah Haji.
57
Kementerian Agama untuk penerima Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji”.37
Dari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Pegadaian
Syariah tidak ada hubungannya dengan pelarangan Dana Talangan oleh Kemenag,
karena berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Asep Saifudin Asisten
Manajer Pegadaian bahwa Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kemang
Jakarta Selatan, Pegadaian hanya bertindak sebagai perantara untuk memberikan
kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji.
Dalam hal ini Pegadaian Syariah tidak memiliki akses untuk Sistem
Komunikasi Haji Terpadu ( SISKOHAT). Yang dimana Pegadaian syariah
bekerja sama dengan Bank mitra Syariah yaitu Bank Mega Syariah. Walaupun
namanya berbeda namun tujuannya tetap sama yaitu berupa layanan
talangan/pinjaman sejumlah uang kepada nasabah untuk mendapatkan nomor
porsi haji dengan cara berhutang terlebih dahulu. Hanya saja yang dilarang oleh
Kemenag adalah Bank Syariah. Maka dari itu, Pegadaian Syariah tidak melanggar
peraturan yang tetapkan oleh Kemenag RI.
37
Wawancara dengan Asep Saifudin, Asisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang
Kemang Jakarta Selatan
58
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan
diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Produk Arrum Haji (Ar rahn Untuk Umum) adalah sebuah produk yang
diterbitkan oleh Pegadaian Syariah pada tahun 2016. Dengan Produk Arrum Haji
nasabah bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan mudah, caranya yaitu
menggadaikan emas 3,5 gram atau setara dengan Rp.2.000.000;. Pihak Pegadaian
Syariah akan memberikan pinjaman uang sebanyak Rp. 25.000.000 untuk
mendaftar Setoran Biaya Awal Penyelenggaraan Haji (SA BPIH). Pinjaman uang
untuk nomor porsi haji dapat diangsur selama beberapa tahun, diantarnya 12, 24,
36, 48, dan 60 bulan. Untuk mendapatkan produk Arrum Haji tersebut nasabah
harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipersiapkan, diantaranya
menyerahkan foto coppy KTP, jaminan emas, buku tabungan haji.
2. Menurut Pendapat ulama 4 mazhab (Syafi‟i, Maliki, Hanafi, dan Hambali)
sepakat bahwa Istitha‟ah (kemampuan) adalah salah satu syarat wajib haji, baik
secara fisik, finansial dan keamanan. Dan pendapat ahli fikih kontemporer lainnya
( Abu Ishaq, Wabah Al Zuhaili, Ibnu Qudamah,) mengartikan kata istitha‟ah
(mampu) secara finansial adalah memiliki biaya ibadah haji dengan dirinya
sendiri. Orang yang belum memiliki harta yang cukup belum diwajibkan untuk
melaksanakan ibadah haji. Sedangkan kaitan Produk Arrum Haji dengan
istitha‟ah. dalam berhaji di Pegadaian Cabang Kemang Jakarta Selatan, calon
jamaah haji sudah layak untuk pergi haji dan sudah memenuhi kriteria istitha‟ah.
Sebab, calon jamaah yang menggunakan Produk Arrum Haji harus melunasi
utang/angsuran pinjaman sebelum berangkat ke tanah suci. Namun, ada beberapa
59
hal yang harus diperhatikan agar istitha‟ah benar-benar sempurna yaitu tidak
terdapat unsur menyulitkan diri sendiri dan orang lain.
3. Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah tidak sama dengan Produk Dana
Talangan Haji di Bank Syariah menurut Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun
2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013
tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji . Dalam Pasal
6A memutuskan bahwa: Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan Dana Talangan Haji baik secara
langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan pelarangan talangan haji oleh
Kementerian Agama dengan Produk Arrum Haji. Pegadaian Syariah tidak
melanggar peraturan. Karena, Pegadaian Syariah tidak memiliki akses ke
SISKOHAT dan hanya sebagai pihak ketiga/sebagai penyedia dana, bagi nasabah
yang ingin menunaikan Ibadah haji ke tanah suci. yang terkait dengan pelarangan
Talangan Haji tersebut adalah Bank yang ditunjuk langsung oleh Kementerian
Agama untuk menerima Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
B. Saran – saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pegadaian Syariah
Cabang Kemang Jakarta Selatan, beberapa saran yang dapat penulis berikan masukan
adalah sebagai berikut:
1. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada
penelitian ini. Penulis berharap pada peneliti berikutnya untuk dapat lebih
mengkaji dan mempelajari fenomena yang ada di masyarakat berkenaan tentang
penggunaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah khususnya di bidang
Ibadah.
2. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan, agar menyeleksi
nasabah dari segi kemampuan finansialnya. Apakah nasabah dalam menggunakan
Produk Arrum Haji tersebut sanggup membayar angsuran atau tidak, agar
istitha‟ah (kemampuan) dari segi finansial, calon jamaah benar-benar sempurna.
60
DAFTAR PUSTAKA
Al Quran dan Terjemahan, Jakarta: PT. Suara Agung, 2015.
Abbas, Ahmad., Sudirman Qawaid Fiqhiyyah dalam Presfektif Fiqh, Cet 1, Jakarta:
Radar Jaya Offset, 2004.
Al- Fairazy Abu Ishaq, al-Muhadzab, Juz 1. Bairut : Dar al-Kutub.t.t
Amiruddin & Asikin, Zainal., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2013.
Al Imam Ahmad Ibnu Hambal, Al Musnad, Beirut: Dar al Kitab Al Ilmiah, 1993.
Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir-Indonesia, Dikoreksi oleh: KH. Ali Ma‟shum,
dkk, Yogyakarta: Pustaka Progresif 1984.
Ali ibni „Umar Abu al- Husaini al-Daru Quthni al-Baghdadi, Sunan al-Daru Quthni,
Juz 2, Beirut, Dar al-Ma‟rifah, 1996.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet.12,
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
Azzam, Abdul, A., M., dkk,, Penerjemah Kamran As‟sat ,dkk., Fiqh Ibadah:
Thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji, Jakarta: Amzah, 2009.
Basrowi & Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2008.
Brosur Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan, 2019.
Damayanti, Rena, Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta‟widh) Pada Produk Arrum
Dzajuli, Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet 2 , Jakarta: Kencana, 2007.
Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj dan Al-Qusyairi An Naisaburi, Shahih Muslim,
Beirut: Dar al Fikr, 1993, Juz I.
Janiyah, Fawaiddul Muhammad Yasin alfadani Al Makki, (Daarul mahaja, 2008.
Mazhahiri, Husain, Hajinya Para Nabi dan Malaikat, Jakarta: Zahra, 2005.
61
Qudamah, Ibnu, Al Mughni, Penerjemah. Amir Hamzah, Al Mughni [4], Jakarta:
Pustaka Azzam,2008.
Ruslan, Rosadi, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2003.
Rusyd, Ibnu, Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Penerjemah
Abdul Rasyad Shiddiq, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.,
Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017, Cet. 3.
Rivai, Veithzal, Islamic Marketing, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Riyanto, Slamet, Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, Jakarta: Kementerian
Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2012.
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Penerjemah Mahyuddin Syaf, Fiqh Sunnah Jilid 5,
Bandung : PT Al Ma‟arif, 1978.
Sahroni, Oni, Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam
Ekenomi Islam)., Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
Sarwat, Ahmad, Seri Fiqh Kehidupan [6] Haji dan Umrah, Jakarta: DUA
Publishing, 2011.
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1982.
Syafe‟i, Rachmat, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana, 1997.
Syarifudidin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Prenada Media. 2003.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, .Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
Zuhaili, Wabah, Al-Fiqhul al-Islamy Wa Adillatuh. Penerjemah Abdul Hayie al-
Kattani, dkk,Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3, Jakarta: Gema Insani,
2011. Cet 1.
Zuhaili,Wabah, Al-Fiqhul al-Islamy Wa Adillatuh. Penerjemah Abdul Hayie al-
Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, Jakarta: Gema Insani,
2011, Cet 1.
62
Zurinal &Aminuddin, Fiqih Ibadah, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
JURNAL
Rajab, Berhaji dengan dana kredit (Kaji Ulang Konsep Istith‟ah Dalam Haji),
Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. X No. 1,
Juni 2014
Sopa & Rahmah. Siti, Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Produk Perbankan
Syariah di Indonesia, Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Jakarta, Vol. XIII, No. 2,. 2013.
Tho‟in., Muhammad dan Iin, Emy., Prastiwi, Analisis Dana Talangan Haji
Berdasarkan Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 Studi Kasus Pada BPRS
Dana Mulia Surakarta, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02 NO. 01,
Maret 2016.
PERATURAN
Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI yaitu: Fatwa No.92 /DSN-
MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.
Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan
Haji Lembaga Keuangan Syari‟ah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi
(Ta‟widh).
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
Dewan Hisbah PP Persatuan Islam, Pada Sidang Dewan Hisbah Terbatas Tentang
: “Dana Talangan Haji”. Bandung, 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432.
Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia IV Fatwa Seluruh Indonesia IV
tentang masalah-masalah fikih kontemporer. (Masail Fiqhiyyah
Mu‟ashirah), Cipasung: 9-12 Sya‟ban 1433H/29 Juli 2012 M.
Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama, No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji Reguler.
63
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Agama.
Undang-undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
WAWANCARA
Asep Saifudin, Asisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta
Selatan, Jakarta 23 Mei 2019, Kantor Pegadaian Kemang Jakarta Selatan,
Pukul 13: 00 WIB.
Iin Nurlinda ,Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan Jakarta
13 Mei 2019, Kantor Pegadaian Kemang Jakarta Selatan, Pukul 11:00
WIB.
INTERNET.
http://jogja.tribunnews.com/konten/2018/03/06/progam-dana-talangan-haji-
ditutup-pegadaian-syariah-luncurkan-arrum-haji.
https://news.solopos.com/read/20120420/496/180901/prioritas-haji-hanya-bagi-
yang-benar-benar-mampu
https://kbbi.web.id.
www. pegadaiansyariah.co.id
https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang.
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/13/03/19/mjwxc0-
kemenag-larang-bank-beri-dana-talangan-haji
LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
TENTANG GAMBARAN UMUM DAN PRODUK ARRUM HAJI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEMANG JAKARTA
SELATAN
Narasumber : Iin Nurlinda, S.E
Jabatan : Kasir
Tempat : Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
Tanggal/Waktu : 13 Mei 2019/11:00
1. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah ?
Jawaban : Terbitnya PP / 10 tanggal 1 April 1990 , Dapat dikatakan menjadi
tonggak awal kebangkitan pegadaian , satu hal yang perlu dicermati bahwa PP
10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah
praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103 / 2000 yang
dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang ,
banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa
MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan
konsep syariah ,meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa
aspek yang menepis anggapan itu , berkat rahmat Allah dan setelah melaui
kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep ,pendirian unit layanan gadai
syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani
kegiatan usaha syariah , konsep operasi syariah mengacu pada sistem
administrasi modern yaitu asas serta rasionalitas efisiensi efektifitas yang
diselaraskan dengan nilai islam , fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri
dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai
syariah (ULGS) sebagai unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain
Perum Pegadaian , ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara
struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional , Pegadaian
syariah pertama berdiri di jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah
(ULGS) , cabang dewi sartika di bulan Januari 2003 menyusul kemudian
pendirian ULGS di Surabaya , Makasar, Semarang surakarta dan Jogjakarta, di
Tahun yang sama hingga september 2003 masih ditahun yang sama pula 4
kantor cabang di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah
2. Apa visi dan misi Pegadaian Syariah ?
Jawaban:
a. Visi :
1) Menjadi the most valuable finansial company di Indonesia
2) Sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat
b. Misi
1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku
kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti
2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan
bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku
kepentingan.
3) Memberikan servis exellent dengan fokus nasabah melalui ; Bisnis
proses yang lebih sederhana dan digital, Teknologi informasi yang
handal dan mutakhir, Praktik manajemen yang risiko kokoh, SDM
yang profesional berbudaya kinerja baik.
3. Bagaimana Struktur Organisasi di Pegadaian Syariah ?
Jawaban : Pimpinan Cabang (Susanto, S.E, M.M),Asisten Maneger/Penaksir
(Asep Supriyanto, S.E), Petugas BJ Hiliyati (Min Ummaya S.E),Kasir ( Iin
Nurlinda S.E), Sekuriti (Yudi Susilo dan Kiki Santoso)
4. Apa saja produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah ?
Jawaban : kami mempunyai 5 produk, kalau mau lebih jelasnya lihat saja web
Pegadaian Syariah co.id.
5. Sejak kapan produk Arrum Haji mulai diterbitkan oleh Pegadaian Syariah ?
Jawaban : sejak 2016
6. Apa yang di maksud dengan Produk Arrum Haji ?
Jawaban : Arrum Haji ialah pembiayaan Arrum haji pada pegadaian syariah
menggunakan sistem gadai emas guna pendaftaran haji.
7. Mengapa Pegadaian Syariah menamakan Arrum Haji untuk produk
pembiayaan haji ?
Jawaban : Arrum itu singkatan dari Ar-rahn untuk umum dan haji merupakan
kewajiban setiap umat Islam yang mampu.
8. Dasar hukum apa yang digunakan oleh produk Arrum haji ?
Jawaban : Kami menggunakan Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 Tentang
Pembiayaan Yang Disertai Rahn
9. Akad apa yang digunakan pada produk Arrum Haji ?
Jawaban : Akad yang digunakan dalam transaksi Arrum Haji adalah rahn ,
yaitu : Murtahin ( penerima jaminan ) memberikan pinjaman uang kepada
rahin (nasabah) dengan jaminan barang berharga berupa emas serta Bukti
Setoran Awal Biaya penyelenggara Ibadah Haji ( SA BPIH). Surat Pendaftaran
Pegi Haji (SPPH) dan Buku/Lembar Tabungan. Atas jasa pemeliharaan dan
penjagaan dan jaminan tersebut .Perusahaan memperoleh mu‟nah. .
10. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk bisa mendapatkan
produk Arrum Haji ?
Jawaban : nasabah harus menyerahkan KTP, KK dan Logam mulia sebesar
3,5 gram (2jt) kemudian membayar asuransi pembiayaan serta adm
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
TENTANG MAKANISME PRODUK ARRUM HAJI CABANG KEMANG
JAKARTA SELATAN
Narasumber : Asep Supriyanto, S.E
Jabatan : Asisten Maneger/Penaksir
Tempat : Pegadaian Syariah Cabang Kemang Jakarta Selatan
Tanggal/Waktu : 23 Mei 2019 , Pukul 13:00 WIB
1. Bagaimana mekanisme produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah ?
Jawaban: Pertama-tama nasabah harus menyiapkan syarat dan ketentuan untuk
mendaftar haji .setelah itu nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan
arrum haji dan menyerahkan emas 3,5 gram ke petugas, setelah itu petugas
kemudian menaksir emas dan menghitung pinjaman nasabah, dan
menandatangani akad , setelah itu nasabah yang ditemani oleh petugas
mendatangi bank untuk memperoleh SA BPIH dari bank dan mendatangi
kantor kemenag untuk memproses dan memperoleh nomor porsi haji.
2. Arrum Haji ini awalnya 15 gram yang dijaminkan , sejak tahun berapa menjadi
3,5 gram ? apa alasan perusahaan menurunkan jaminan emas menjadi 3,5 gram
untuk produk arrum haji ?
Jawaban : Produk arrum haji menjadi 3,5 gram sejak 2019 awal, kenapa begitu
supaya meringankan nasabah yang tadinya 15 gram menjadi 3,5 gram
3. Bagaimana cara Pegadaian Syariah mempromosikan produk Arrum Haji
kepada masyarakat ?
Jawaban : Promosinya di medsos, televisi, kemudian manualnya kita
mendatangi majelis taklim dan kita melakukan literasi , kemudian ke KBIH
4. Apa manfaat dari menggunakan produk Arrum Haji ?
Jawaban :Manfaatnya, produk ini merupakan layanan yang memberikan
nasabah kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji di sini keunggulan
dari produk ini , bagi nasabah ini memperoleh tabungan haji langsung dapat
digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di awal setelah nasabah
memberikan emas 3,5 gram untuk sebagai jaminan, emas dan dokumen haji
disimpan , biaya pemeliharaan jaminan terjangkau dan jaminan emas dapat
dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat haji
5. Berapa banyak jumlah nasabah yang telah memakai produk Arrum Haji di
Pegadaian Cabang Syariah Kemang Jakarta Selatan ?
Jawaban :Jumlah nasabah cabang sendiri berserta unit sudah mencapai 52
peserta keseluruhan 150 peserta, dan tiap tahunnya meningkat sebanyak 15%
atau 20%
6. Dari kalangan mana sajakah nasabah yang menggunakan produk Arrum Haji ?
Jawaban: 80 % Kebanyakan dari kalangan pegawai swasta, yang mendaftarkan
orang tuanya.
7. Bagaimana jika nasabah tidak sanggup untuk melunasi pembiayaan atau
meninggal dunia ?
Jawaban : Kalo meninggal tidak bisa digantikan ahli waris jadi dana nya
dikembalikan ke ahli waris, kalau tidak sanggup proses kita pembatalan dulu
ke KEMENAG dan nanti KEMENAG itu mengganti uangnya ke bank , setelah
itu di pegadaian dilihat total pelunasannya berapa, misalkan uang dari kemenag
baliknya 25 juta ternyata pelunasan di pegadaian nya itu 27 juta , nanti kita
ambil dari benda jaminan itu, untuk menutupi pelunasan.
8. Adakah ada denda yang dibebankan kepada nasabah jika terlambat untuk
membayar ?
Jawaban : ta‟widh sebesar 4 % dari angsuran untuk satu bulan. Namun denda
yang dipungut diperuntukkan untuk kegiatan sosial
9. Umur berapa minimal dan maksimal untuk bisa mendapatkan Produk Arrum
Haji ?
Jawaban : Usia minimal 12 tahun dan maksimal 65 tahun sudah termasuk tenor
10. Apakah dalam pemberian pinjaman pembiayaan Arrum Haji tersebut ,
pihak Pegadaian Syariah melakukan seleksi atau melihat kemampuan dari
nasabah tersebut?
Jawaban : Untuk seleksi nasabah , pihak perusahaan tidak melakukan seleksi,
yang penting di sini kita melihat persyaratan, untuk kemampuan dari nasabah
kita tidak melakukan seleksi.
11. Dengan Bank mitra apa saja pihak pegadaian melakukan kerja sama terkait
produk Arrum Haji ?
Jawaban : Bank mitra kerja sama Mega Syariah , BRI Syariah, BNI Syariah
CNB Syariah, Bukopin syariah , Panin Syariah , untuk Kemang sendiri kita
kerja sama dengan Bank Mega Syariah
12. Terkait pelarangan talangan haji di bank syariah , apakah berpengaruh
terhadap Arrum haji di pegadaian syariah ? Bagaimana tanggapan bapak ?
Jawaban ; Tidak , karena kami hanya sebagai pihak ketiga saja untuk
memberikan kekurangan dana kepada nasabah guna mendapatkan porsi haji
dan perusahaan tidak memilik akses ke SISKOHAT.