prinsip pokok kebijakan legislasi konvergensi di indonesia

MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA Indonesian ICT’s Society

Oleh: Kristiono Ketua Umum MASTEL

Mindset Dasar

Negara & konvergensi ICT

Jaringan Teleponi Menjadi Broadband

Pendekatan Kerangka Berpikir Konvergensi

Amanah Menyediakan Akses Informasi

Pitalebar Indonesia di Tengah Pitalebar Dunia

Pentingnya HANKAMNAS Siber

“Demand/Pasar – Teknologi – Regulasi” atau “Teknologi – Pasar – Regulasi”

Technology-Push: Teknologi baru à manfaat baru à pola bisnis baru à perbuatan hukum baru à dampak IPOLEKSOSBUD baru à ancaman HANKAMNAS baru à Legislasi baru. Market/Demand-Pull: Pasar baru à layanan baru à teknologi baru à pola bisnis baru à perbuatan hukum baru à dampak IPOLEKSOSBUD baru à ancaman HANKAMNAS baru à Legislasi baru.

Mindset ber-Negara dengan ICT/TIK

n  Alinea IV Pembukaan UUD 1945 : ¨  Memajukan kesejahteraan umum ¨  Mencerdaskan kehidupan bangsa ¨  Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

n  Pasal 28 C ayat (1) : ¨  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )

n  Pasal 28 F : ¨  Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

Pasal 3 RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 1.  Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia 2.  memajukan kesejahteraan umum 3.  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4.  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Merujuk pada Bab IV.1.2. Huruf D Butir 31: ”Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society) melalui:

1.  penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator;

2.  pengantisipasian implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi;

3.  penerapan hak kekayaan intelektual; 4.  peningkatan konvergensi pasar dan industri; 5.  pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan

prasarana non-telekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; 6.  penerapan konsep netral teknologi yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan

industri dengan tetap menjaga sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju next generation network;

7.  peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

Konvergensi Telepon & Internet melahirkan Perubahan Fundamental

Jaringan Telepon n Mengacu pada layanan voice

(percakapan telepon) dengan kecepatan akses 64 kbps per saluran atau voice + data dengan kecepatan akses 144-kbps.

n Terminologi jaringan dan layanan: ¨  Jaringan local – telepon lokal ¨  Jaringan interlokal – telepon

interlokal (SLJJ). ¨  Jaringan internasional – telepon

internasional (SLI). n File Video yang ukurannya 1000x

voice tidak bisa diakses melalui jaringan akses teleponi ini, shg harus melalui jaringan tersendiri.

Jaringan Broadband n Kecepatan akses ke/dari rumah/

kantor bisa dibuat mencapai 100Mbps (= 100-ribu kbps), atau 1 Gbps (= 1 juta kbps).

n Voice, text, audio, dan video atau pun data lainnya dapat diakses melalui jaringan ini.

n Terminologi jaringan dan layanan: ¨  Jaringan backbone, distribution,

backhaul, dan jaringan akses. ¨  Layanan voice, data, dan multimedia

(atau triple-play). n Maka jaringan broadband adalah

jaringan serba guna utk beragam tujuan di semua sektor kehidupan.

n Mengubah kegiatan fisik menjadi kegiatan online, sehingga terbentuk dunia baru (cyber-world).

Era UU 36 thn 1999 n  Jaringan Telepon

¨  Voice (percakapan telepon) ¨  SMS/MMS/data ukuran kecil ¨  Facsimile

n  Jaringan Internet ¨  Email, browsing, searching

n  Jaringan Penyiaran ¨  Free to air & berbayar

n  Jaringan Khusus Semuanya berdiri sendiri secara terpisah melayani warga negara.

Era Konvergensi n  Jaringan broadband untuk

semua hal (fixed & mobile) ¨  Telekomunikasi ¨  Internet

n  email, browsing, searching ¨  Penyiaran

n  IPTV, Web-TV, Radio-Online ¨  Media Online ¨  Transaksi Online ¨  Perbankan Online ¨  E-Government ¨  E-Health, E-edu, E-lainnya. ¨  Cloud, M2M, IoT ¨  dan sebagainya.

Transformasi Ekonomi Transformasi Sosial Inovasi & Pelestarian Budaya

Mengembangkan Human Capital

Membina industri, penyelenggaraan, dan entrepreneurship sektor TIK. Membangun TIK sebagai tools efisiensi dan produk:fitas.

Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan akses informasi yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Mendorong industri konten lokal & arsip elektronik seni-‐budaya daerah yang ber-‐Bhinneka Tunggal Ika.

Mengembangkan SDM terampil TIK dan membangun masyarakat berbasis pengetahuan & kearifan lokal.

1 2 3

4

5 Meminimalkan Digital Divide Mendidik masyarakat daerah ter:nggal tentang TIK dan cara memanfaatkannya.

6

Manfaat yang diharapkan: § Pemerintahan § Pertanian § Manufacturing § E-‐economy

Manfaat yang diharapkan: § Layanan Kesehatan meningkat § Kualitas Pendidikan merata § Media Elektronik & Hiburan § Masyarakat Melek manfaat TIK

§ Pariwisata § Transportasi § Kelautan § UMKM

Manfaat yang diharapkan: § Promo Kuliner § Potensi Daerah § Sejarah Bangsa § Cerita Rakyat

§ Sosial budaya § Bahasa Daerah § Adat-‐is:adat § Industri Krea:f

Membangun infrastruktur jaringan backbone, distribu5on, dan access broadband hingga ke desa-‐desa. Membangun Infrastruktur TIK

Membangun 6,5,4 akan mendapat manfaat 1,2,3

Konvergen – Broadband – Manfaat – Keburukan – Regulasi

Mengacu kepada Tujuan

Nasional

Kesejahteraan Umum

Mencerdaskan Kehidupan

Bangsa

Melaksanakan Amanat UUD 45

Setiap orang berhak

memperoleh manfaat dari

IPTEK

Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh

informasi

Melengkapi kekurangan dari UU 36 thn 1999

Harmonisasi Undang-Undang

sektor Telekomunikasi dan Penyiaran

Konvergensi Penyiaran dan

Media

Politik Luar Negeri &

Perdagangan Global

Gerbang NKRI, sikap terhadap net-neutrality & open internet

Online Trading

Jaringan Broadband Nasional

3. Gerbang Siber NKRI

Penghubung Propinsi Penghubung

Kabupaten

Penghubung Kecamatan

1. Penataan Nasional-Backbone-Network Memastikan semua kabupaten, kecamatan dan kelurahan terhubung

Distribution-network

Luar Negeri

Monopoli Alamiah (Open Access) – backbone nasional Monopoli per Wilayah

Batas-NKRI

Satelit domestik

Access-network

•  Menata penyediaan Jaringan backbone Nasional yang efisien •  Menata penyediaan jaringan akses (mobile & fixed) •  Menata penyediaan beragam konten dan aplikasi pada Jaringan broadband •  Menata Gerbang dunia-cyber NKRI

Lingkup Legislasi Jaringan Broadband

•  Tertib penyelenggaraan dan penggunaan frekuensi secara efisien; •  Menjaga kesehatan persaingan usaha •  Mendorong Investasi Infrastruktur untuk pemerataan akses informasi •  Memberikan perlindungan konsumen dan warga negara; •  Menjaga kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan ketahanan nasional; •  Menjamin kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan konvergensi •  Menjamin manfaat teknologi sebesar-besarnya bagi kemakmuran

Tujuan Legislasi Konvergensi

Penyelenggara & Pemilik Jaringan

Penyelenggara Jaringan (virtual)

Penyelenggara Aplikasi/Konten

Pengembang/pembuat Aplikasi/

Konten






Konten


Konten


Konten




Konten

Penyedia Fasilitas(lahan, menara,

duct)

Pengembang/pembuat Aplikasi-bisnis & Konten

Penyedia Server/portal Aplikasi-bisnis & Konten



Penyelenggaraan Jaringan TIK (membangun fasilitas jaringan fisik dan menyediakan layanan jaringan fisik dan/atau virtual; ada 3-level: backbone, distribution, dan access dengan cakupan nasional, regional, atau pun lokal)

Penyelenggaraan Jasa TIK (penyedia portal/server, data center, cloud-application, platform server konten, solusi e-business, aplikasi e-commerce, game online, VoD, pay per view, IPTV, telephony, messaging, mobile-TV, e-Gov, e-health, e-edu, social networking, etc.)

Fasilitas Pendukung (vital) (right of way vs. PAD dan monopoly kawasan tertentu)

Peluang Usaha Telko-konvergen Industri Kreatif TIK (bisa individual, UKM, atau software-/production-house besar; easy come-easy go, bajak-membajak, dst)

VE

RT

IKA

L

18

HORIZONTAL

Wawasan tentang Situasi yang perlu ada di Bagian Menimbang

I-hub

GI

E-edu E-health

Jaringan-Broadband-Global

E-Gov E

Trans E-Bank

Komu-nikasi

E media

Gerbang NKRI Kedaulatan &

Hankamnas Apps IDC NPG dsb

NPG : national payment gateway IDC : Indonesia Data Center Apps : server aplikasi & konten Domestic-connectivity

Jaringan Pita Lebar Indonesia (Domestic Broadband Network)

internet

Broad cast

Melalui broadband-network, kehidupan temu-fisik, beralih ke kehidupan Online à Globalisasi Cyber à Kedaulatan Cyber (all-sectors: IPOLEKSOSBUD-HANKAM)

UU Kes Global hospital

UU Tel Pitalebar Indonesia

UU Diknas Global Online education

UU Penyiaran Dominasi Konten global

UU Pers Penetrasi Media global

UU Bank Global Banking UU Transaksi Elektronik

Perdagangan Global Online

UU Cyber Cyber crime Cyber threats

Global-connectivity

INDONESIA TANPA TAPAL BATAS

Public-Utilities

1.  Arus uang digital global;

2.  Arus barang digital global;

3.  Arus data pribadi & Big Data global

n  Layanan telekomunikasi global; n  Layanan e-commerce global; n  Layanan Global-Cloud & Global-data-center; n  Layanan hiburan global (konten global); n  Layanan informasi global (media global); n  Penguasaan bisnis iklan global (global-rating); n  Arus uang digital global; n  Arus barang digital global; n  Arus data pribadi & Big Data global; n  Indonesia tanpa tapal batas (no more sovereignty)

n  Fixed broadband ¨  Seluruh rumah dan kantor terhubung ke seluruh dunia

melalui broadband network. ¨  Semua pabrik modern dapat terhubung globally. ¨  Semua sistem kendali listrik, lampu lalin, kendali air dapat

terhubung globally. n  Mobile broadband

¨  Gadget (smartphone/tablet/laptop) melekat pada pemiliknya dan terhubung ke seluruh dunia.

¨  Setiap orang dan setiap anak yang membawa gadget menjadi terhubung ke Dunia Cyber.

¨  Gadget adalah jendela dunia, dan pintu ancaman.

Ancaman keterhubungan global terhadap Hankamnas

1. NKRI globally connected

tanpa batas negara

Ancaman dan Resiko

Keamanan Siber Dalam Negeri

Online Globalization

2. Everything being

Networked

Warga negara

Bisnis

Infrastruktur

FASUM dan Public Services

3. Diperlukan Gerbang

Pelindung Dunia Maya NKRI Perlindungan

Keamanan Nasional

Perlindungan data pribadi

Perlindungan anak

4. Terwujudnya Kedaulatan

Siber

Kendali Keamanan Nasional

Perlindungan warga negara

Kedaulatan IPOLEKSOSBUD

NKRI

Menghadapi Cyber attacks – cyber warfare

Melindungi critical-ICT-infrastructure

Mencegah gangguan terhadap public utility

Deklarasi WSIS C5: “Building Confidence

and Security in the use of ICTs”– infrastruktur

e-commerce.

Pertahanan & Keamanan

IPOLEKSOSBUD

Kedaulatan Siber di bidang IPOLEKSOSBUD •  Kewajiban Domestic routing, domestic Data Center,

kebijakan Big-Data. •  National payment gateway, Badan hukum Indonesia,

perpajakan & non-pajak, yurisdiksi cyber, kewajiban kepada Negara selain kewajiban ekonomi.

•  Pengawasan konten, perlindungan warga negara, perlindungan anak.

•  HANKAMNAS cyber dengan Sishankamrata (multi-stake holders)

MASTEL mengapresiasi inisiatif Forum Konvergensi

•  Pemerintah bersama masyarakat berhasil menyusun Kebijakan Pemanfaatan Teknologi ICT secara maksimal bagi kemakmuran bangsa.

•  Buku Putih dapat terharmonisasi dengan legislasi yang telah ada dan didalamnya turut mengedepankan perspektif kepentingan nasional.

Harapan MASTEL

MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA Indonesian ICT’s Society