presiden republik indonesia - p2t.jatimprov.go.id peraturan... · tujuan perusahaan serta mewakili...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentangPendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBadan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) JasaTirta I perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlumelakukan pengembangan usaha dengan menambah tugasdan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) JasaTirta I;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakanketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang PerusahaanUmum (Perum) Jasa Tirta I;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentangPendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN: . . .

PRESIDENREPUBLIK INNESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) JASA TIRTA I.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, yang selanjutnyadisebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negarayang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaanNegara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

2. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksidalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

3. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DewanPengawas untuk menilai Perusahaan dengan caramembandingkan antara keadaan yang sebenarnyadengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalambidang keuangan dan/atau dalam bidang teknisoperasional.

4. Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upayapemanfaatan sumber daya air untuk memenuhikebutuhan usaha.

6. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberikuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modalpada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

7. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyaikewenangan mengatur kebijakan sektor Sumber Daya Air.

8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawabatas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dantujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan.

9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugasmelakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepadaDireksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusanPerusahaan.

10. Pemeliharaan . . .


- 3 -

10. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber airdan prasarana sumber daya air yang ditujukan untukmenjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasaranasumber daya air.

11. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya airyang terkandung di dalamnya.

12. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ataubuatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawahpermukaan tanah.

13. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upayamerencanakan, melaksanakan, memantau, danmengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber dayaair, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendaliandaya rusak air.

14. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaansumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliransungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurangdari atau sama dengan 2.000 km².

15. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yangmerupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anaksungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, danmengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danauatau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakanpemisah topografis dan batas di laut sampai dengandaerah perairan yang masih terpengaruh aktivitasdaratan.

16. Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampaimuara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjangpengalirannya oleh garis sempadan.

17. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenagalistrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titikpemakaian.

18. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebutSPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dannon fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II . . .


- 4 -

BAB IIPENDIRIAN PERUSAHAAN

Bagian KesatuDasar Hukum Pendirian

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum)Jasa Tirta, sebagaimana telah diubah dan diatur kembali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, dilanjutkanberdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KeduaWilayah Kerja

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintahmelanjutkan penugasan kepada Perusahaan untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangkamelaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air WilayahSungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidangPengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerjaPerusahaan.

(2) Wilayah kerja Perusahaan dalam rangka PengusahaanSumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi Wilayah Sungai Kali Brantas dan Wilayah SungaiBengawan Solo secara utuh dari hulu sampai hilir.

(3) Wilayah kerja Perusahaan dalam rangka melaksanakansebagian tugas dan tanggung jawab di bidang PengelolaanSumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi :

a. Wilayah Sungai Kali Brantas, pada 40 (empat puluh)sungai yaitu Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti,Kali Metro, Kali Lahor, Kali Bambang, Kali Lekso, KaliSemut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewuh, Kali Badak,Kali Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Boding,Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali Dawir, KaliSong, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, KaliKonto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, KaliKedungsoko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal,Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, KaliKambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, KaliWonokromo, Kali Kedurus, beserta prasaranaSumber Daya Air yang telah diserahoperasikankepada Perusahaan.

b. Wilayah . . .


- 5 -

b. Wilayah Sungai Bengawan Solo, pada 25 (dua puluhlima) sungai yaitu Sungai Bengawan Solo, KaliTirtomoyo, Kali Keduwang, Kali Walikan, KaliDengkeng, Kali Blora, Kali Ceper, Kali Ujung, KaliLohgede, Kali Siwaluh, Kali Grompol, Kali Tempuran,Kali Mungkung, Kali Gambiran, Kali Madiun, KaliKetegan, Kali Cemer, Kali Catur, Kali Brangkal, KaliGandong, Kali Kukur, Kali Jungke, Kali Ketonggo,Kali Trinil, Floodway Plangwot-Sedayu Lawas,beserta prasarana Sumber Daya Air yang telahdiserahoperasikan kepada Perusahaan.

(4) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan KeputusanPresiden berdasarkan usul Menteri Teknis danpertimbangan Menteri.

Bagian KetigaTugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakanPengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

a. pelayanan Sumber Daya Air dalam rangkapemanfaatan Sumber Daya Air permukaan olehpengguna;

b. pemberian jaminan pelayanan Sumber Daya Airkepada pengguna melalui pelaksanaan operasi danpemeliharaan serta pembangunan prasarana SumberDaya Air yang memberikan manfaat langsung; dan

c. pemberian pertimbangan teknis dan saran kepadapengelola Sumber Daya Air yang diberikan wewenanguntuk penyiapan rekomendasi teknis untukPengusahaan Sumber Daya Air.

(2) Tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakansebagian tugas dan tanggung jawab di bidang PengelolaanSumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (3), meliputi:

a. pelaksanaan operasi atas prasarana Sumber DayaAir yang telah diserahoperasikan kepadaPerusahaan;

b. pelaksanaan . . .


- 6 -

b. pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputipemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecilprasarana Sumber Daya Air yang telahdiserahoperasikan kepada Perusahaan;

c. pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputipemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecilSumber Air yang telah diserahoperasikan kepadaPerusahaan;

d. membantu Pemerintah menjaga dan mengamankanSumber Air dan prasarana Sumber Daya Air untukmempertahankan kelestariannya sesuai dengankemampuan Perusahaan;

e. pemeliharaan darurat Sumber Air dan prasaranaSumber Daya Air yang telah diserahoperasikankepada Perusahaan sesuai dengan kemampuanPerusahaan;

f. membantu Pemerintah dalam pelaksanaankonservasi Sumber Daya Air dan pengendalian dayarusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan;

g. penggelontoran dalam rangka pemeliharaan Sungai;

h. pemantauan evaluasi kuantitas air dan evaluasikualitas air pada Sumber Air yang menjadi tanggungjawab Perusahaan;

i. penyebarluasan hasil pemantauan evaluasisebagaimana dimaksud dalam huruf h kepadapengguna Sumber Daya Air, masyarakat, dan pemilikkepentingan;

j. bersama pengelola Sumber Daya Air lainnyamemberikan bimbingan dan penyuluhan kepadamasyarakat dalam rangka meningkatkanpemberdayaan masyarakat; dan

k. pemberian pertimbangan teknis dan saran kepadapengelola Sumber Daya Air yang diberikan wewenanguntuk penyiapan rekomendasi teknis untukpenggunaan Sumber Daya Air.

(3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuaidengan standar operasi dan pemeliharaan yangditetapkan oleh Menteri Teknis.

(4) Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan tetap mengutamakan prinsip keselarasan antarafungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsiekonomi Sumber Daya Air.

(5) Pelaksanaan . . .


- 7 -

(5) Pelaksanaan pengusahaan sebagaimana dimaksud padaayat (4), wajib memprioritaskan penyediaan air untukmemenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagipertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada diwilayah kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2).

(6) Pembinaan teknis dalam melaksanakan tugas dantanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriTeknis.

(7) Perusahaan melakukan pemeliharaan darurat SumberAir, prasarana Sumber Daya Air, dan prasarana lain diwilayah kerja pengusahaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2), sesuai dengan kemampuan Perusahaansebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan.

(8) Perubahan terhadap penugasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), baik berupa penambahanmaupun pengurangan ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaanmenyelenggarakan kemanfaatan umum atas SumberDaya Air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhanhajat hidup orang banyak untuk pelayanan sosial,kesejahteraan, dan keselamatan umum di wilayah kerjaPerusahaan.

(2) Pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan air permukaan untuk kebutuhan pokoksehari-hari;

b. penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalamsistem irigasi yang sudah ada;

c. pengendalian banjir;

d. konservasi Sumber Daya Air; dan

e. menyelenggarakan pengembangan SPAM dan sanitasiuntuk keperluan rumah tangga.

(3) Penyelenggaraan . . .


- 8 -

(3) Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan sanitasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf edilaksanakan di luar wilayah pelayanan badan usahamilik daerah penyelenggara SPAM dan berdasarkanpersetujuan pemerintah daerah setempat.

(4) Penetapan tarif penyelenggaraan SPAM dan sanitasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan olehkepala daerah berdasarkan usulan Direksi, setelahdisetujui oleh Dewan Pengawas.

(5) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatanumum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahdalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuanbiaya pengelolaan kepada Perusahaan yang dananyaberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(6) Terhadap pembiayaan dalam menyelenggarakankemanfaatan umum atas Sumber Daya Air sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus secara tegasmelakukan pemisahan dalam Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan.

Pasal 6

(1) Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaanuntuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaanterhadap aset Pemerintah yang telah diserahoperasikankepada Perusahaan dalam rangka menjalankanpelayanan umum yang menjadi tugas Pemerintah padaWilayah Sungai Kali Brantas dan Bengawan Solo.

(2) Perusahaan diberi kewenangan untuk menarik manfaatatas aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang hasilnya dipergunakan oleh Perusahaan untukbiaya pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamananaset tersebut.

(3) Biaya pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), merupakan seluruh biaya yangharus dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengelola danmengoptimalkan manfaat atas aset Pemerintah yang telahdiserahoperasikan kepada Perusahaan.

Pasal 7

Aset Pemerintah selain prasarana Sumber Daya Airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang telahdiserahoperasikan oleh Menteri Teknis kepada Perusahaansebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dilaporkanoleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan.

Pasal 8 . . .


- 9 -

Pasal 8

Terhadap aset Pemerintah yang telah diserahoperasikandalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengusahaan Sumber Daya Air dan PengelolaanSumber Daya Air, Perusahaan dapat mengajukan keberatandan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

Bagian KeempatBiaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 9

(1) Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima,dan menggunakan biaya jasa Pengelolaan Sumber DayaAir untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dantanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1).

(2) Tarif biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untukpenggunaan air permukaan bagi usaha air minum, usahaindustri, dan usaha pembangkitan listrik tenaga air,ditetapkan oleh Menteri Teknis atas usulan Direksi.

(3) Penetapan besarnya tarif selain tarif sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi denganmemperhatikan formulasi biaya pemanfaatan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanpemungutan dan penerimaan biaya jasa PengelolaanSumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh Direksi.

Bagian KelimaPenugasan Khusus

Pasal 10

(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus yangbersifat mendesak kepada Perusahaan dalam rangkapelaksanaan sebagian tugas Pemerintah untukmenyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

(2) Apabila . . .


- 10 -(2) Apabila penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut kajiansecara finansial tidak layak bagi Perusahaan, Pemerintahharus memberikan kompensasi atas semua biaya yangtelah dikeluarkan termasuk margin yang diharapkanuntuk kompensasi terhadap biaya tidak langsung yangdiperlukan untuk pelaksanaan penugasan dimaksud,dengan sumber pendanaan berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

(3) Penugasan khusus yang bersifat mendesak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Teknisdalam rangka kegiatan yang berhubungan dengankeselamatan umum.

(4) Penugasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

(5) Dalam melaksanakan penugasan khusus Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harussecara tegas melakukan pemisahan pembukuan.

Bagian KeenamPenyelenggaraan Pengembangan SPAM

Pasal 11

(1) Perusahaan menyelenggarakan pengembangan SPAMsecara lokal dan/atau regional.

(2) Penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perusahaan sampaidengan unit produksi, beserta perlengkapan danperangkat operasionalnya bagi pemenuhan kebutuhan airminum curah perusahaan daerah air minum dan/ataupenyelenggara SPAM lainnya, dengan didasarkan padarencana induk pengembangan SPAM yang ditetapkanPemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanPerusahaan setelah mengadakan perjanjian kerjasamadengan perusahaan daerah air minum dan/ataupenyelenggara SPAM lainnya.

(4) Penyelenggaraan . . .


- 11 -

(4) Penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimanadimaksud pada ayat (3) beserta pengoperasiannyamenjadi tanggung jawab Perusahaan.

(5) Perusahaan dapat mengelola prasarana SPAM yangdibangun oleh Pemerintah dan/atau dari hasil kerjasamaPemerintah dengan badan usaha.

(6) Perusahaan dapat melaksanakan pengembangan SPAMuntuk pelayanan air minum langsung kepada kelompokpengguna di luar wilayah pelayanan badan usaha milikdaerah penyelenggara SPAM, dalam wilayah kerjaPerusahaan berdasarkan persetujuan pemerintah daerahsetempat.

(7) Penetapan tarif jasa pelayanan air minum sebagaimanadimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh kepala daerahberdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh DewanPengawas.

BAB IIIANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian KesatuNama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu

Pasal 12

(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum)Jasa Tirta I atau disingkat Perum Jasa Tirta I.

(2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di KotaMalang Provinsi Jawa Timur.

(3) Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayahNegara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan olehDireksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 13

Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidakterbatas.

Bagian Kedua . . .


- 12 -

Bagian KeduaMaksud dan Tujuan

Pasal 14

(1) Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turutmelaksanakan dan menunjang kebijakan dan programPemerintah di bidang ekonomi dan pembangunannasional pada umumnya terutama di bidangPengusahaan Sumber Daya Air dan Pengelolaan SumberDaya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber dayaPerusahaan untuk menghasilkan barang dan jasaberdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

(2) Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaanmelakukan kegiatan usaha utama:

a. pelayanan air baku untuk air minum, industri,pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkittenaga listrik, dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;

b. penyediaan tenaga listrik kepada PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negaradan/atau selain Perusahaan Perseroan (Persero) PTPerusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

c. pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, airminum, usaha jasa konsultansi di bidang teknologiSumber Daya Air, penyewaan alat besar, dan jasalaboratorium kualitas air; dan

d. pengembangan SPAM.

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Perusahaan menyelenggarakan usahaoptimalisasi potensi sumber daya yang dimilikiPerusahaan untuk perkantoran, pergudangan,pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi,rumah sakit, prasarana telekomunikasi, sumber dayaenergi, jasa konsultansi, jasa konstruksi, ekobisnis,pusat pelatihan, usaha pertanian, jasa penyewaan, danpengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki dandikuasai Perusahaan.

Bagian Ketiga . . .


- 13 -

Bagian KetigaModal

Pasal 15

(1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yangdipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

(2) Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilaipenyertaan modal Negara dalam Perusahaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlahseluruhnya sebesar Rp30.569.907.742,00 (tiga puluhmiliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilanratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)dengan perincian:

a. sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliarrupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum)Jasa Tirta jo Surat Menteri Keuangan Nomor S-70/MK.016/1993 perihal Penetapan Modal PerumJasa Tirta per 1 Januari 1991 jo Keputusan MenteriKeuangan Nomor 80/KMK.016/1993 tentangPenetapan Modal Perusahaan Umum (Perum) JasaTirta per 1 Januari 1991;

b. sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah), berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 0359/KMK.3-42/SKOP/0391tentang Otorisasi Anggaran Belanja PembangunanTahun 1990/1991; dan

c. sejumlah Rp13.069.907.742,00 (tiga belas miliarenam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ributujuh ratus empat puluh dua rupiah), berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2002 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum)Jasa Tirta I.

(3) Setiap perubahan penyertaan modal Negara dalamPerusahaan, baik berupa penambahan dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara maupun penguranganpenyertaan modal Negara ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

(4) Setiap perubahan penyertaan modal Negara dalamPerusahaan berupa penambahan penyertaan modalNegara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dansumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat . . .


- 14 -

Bagian KeempatPengurusan Perusahaan

Paragraf 1Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 16

Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksidilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteridapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Pasal 18

(1) Pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksiditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 19

(1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggotaDireksi adalah calon yang lulus seleksi melalui ujikelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh timdan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atauditunjuk oleh Menteri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatanyang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampumelaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.

(3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus ujikelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmenandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkanpengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Pasal 20 . . .


- 15 -

Pasal 20

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalahorang perseorangan yang mampu melaksanakanperbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailitatau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatuperseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yangtidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanayang merugikan keuangan Negara.

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksiadalah orang perseorangan yang memenuhi kriteriakeahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggiuntuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yangditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surattersebut disimpan oleh Perusahaan.

(4) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batalkarena hukum terhitung sejak tanggal anggota Direksilainnya atau Dewan Pengawas mengetahui tidakterpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 21

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuaidengan kebutuhan.

(2) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salahseorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 22

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahundan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi,diatur ketentuan:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatansudah harus mengangkat anggota Direksi untukmengisi kekosongan jabatan tersebut;

b. selama . . .


- 16 -

b. selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteribelum mengisi jabatan anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud pada huruf a, DewanPengawas menunjuk salah seorang anggota Direksilainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lainuntuk sementara menjalankan tugas anggota Direksiyang kosong tersebut sebagai pelaksana tugasanggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dankewajiban yang sama;

c. dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksidisebabkan karena berakhirnya masa jabatan danMenteri belum mengangkat anggota Direksi baru,anggota Direksi yang berakhir masa jabatan tersebutdapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugasanggota Direksi untuk sementara menjalankantugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengankewajiban dan kewenangan yang sama sampaidengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif;dan

d. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c,selain anggota Direksi yang masih menjabat,memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yangsama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut,tidak termasuk santunan purna jabatan.

(2) Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong, diaturketentuan:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatansudah harus mengangkat anggota Direksi untukmengisi kekosongan jabatan tersebut;

b. selama jabatan Direksi kosong dan Menteri belummengisi jabatan Direksi yang kosong sebagaimanadimaksud pada huruf a, untuk sementaraPerusahaan diurus oleh Dewan Pengawas atau pihaklain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pelaksanatugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan,dan kewajiban yang sama;

c. dalam rangka melaksanakan pengurusansebagaimana dimaksud pada huruf b, DewanPengawas dapat melakukannya secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih diantara mereka untuk melakukan pengurusanPerusahaan;

d. dalam hal . . .


- 17 -

d. dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karenaberakhirnya masa jabatan dan Menteri belummengangkat penggantinya, semua anggota Direksiyang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapatdiangkat oleh Dewan Pengawas atau Menteri untukmenjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugasanggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dankewajiban yang sama; dan

e. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d,selain Dewan Pengawas memperoleh gaji dantunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengananggota Direksi yang kosong tersebut, tidaktermasuk santunan purna jabatan.

Pasal 24

(1) Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya dengan memberitahukan secara tertuliskepada Menteri dan tembusan kepada Dewan Pengawasdan anggota Direksi lainnya.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sudah harus diterima oleh Menteri paling lama 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (2) disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tigapuluh) hari dari tanggal surat diterima, tanggal efektifpengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal surat diterima Menteri.

(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengundurandiri, anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinyaterhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanyasurat pengunduran diri.

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampaidengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggalefektif yang diminta, anggota Direksi yang mengundurkandiri tersebut berhenti dengan sendirinya pada hari ke 30(tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengundurandiri diterima oleh Menteri.

Pasal 25 . . .


- 18 -

Pasal 25

(1) Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengananggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungankeluarga sedarah atau hubungan karena perkawinansampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) Menteri berwenang memberhentikan salahseorang di antara mereka.

Pasal 26

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkapsebagai:

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain,badan usaha milik daerah, atau badan usaha milikswasta;

b. anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawaspada Badan Usaha Milik Negara;

c. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalaminstansi atau lembaga Pemerintah atau daerah;

d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau

e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan.

(2) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannyasebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak tanggalterjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagaianggota Direksi, yang bersangkutan harusmengundurkan diri dari jabatan lama tersebut palinglama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalpengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(4) Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri darijabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3),jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir denganlewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

Pasal 27 . . .


- 19 -

Pasal 27

(1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik,calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepaladaerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah,dan/atau wakil kepala daerah.

(2) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah,kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah dilaranguntuk diangkat menjadi anggota Direksi.

(3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partaipolitik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calonkepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah,dan/atau wakil kepala daerah, yang bersangkutanberhenti dari jabatannya sebagai anggota Direksiterhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepaladaerah, dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 28

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masajabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteridengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa padakenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan antaralain:

a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telahdisepakati dalam kontrak manajemen;

b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

c. tidak melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan dan/atau ketentuan anggarandasar;

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaandan/atau Negara;

e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagaianggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau

g. mengundurkan diri.

(3) Selain . . .


- 20 -

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2), demi kepentingandan tujuan Perusahaan, Direksi dapat diberhentikan olehMenteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepatoleh Menteri.

(4) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggotaDireksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ddan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari terhitung sejak tanggal anggota Direksi yangbersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud padaayat (4).

(7) Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telahmelakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakberkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saatdiberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses,anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakantugas sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf d dan huruf f merupakanpemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 29

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir;

c. diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri;dan/atau

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggotaDireksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintahini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Ketentuan . . .


- 21 -

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dtermasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yangdilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota Direksi yang berhenti sebelum atau setelah masajabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggaldunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannyayang belum diterima pertanggungjawabannya olehMenteri.

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksiuntuk sementara waktu apabila anggota Direksibertindak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan,melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yangmendesak bagi Perusahaan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. keputusan Dewan Pengawas mengenaipemberhentian sementara anggota Direksi dilakukansesuai dengan tata cara pengambilan keputusanDewan Pengawas;

b. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudpada huruf a harus diberitahukan secara tertuliskepada yang bersangkutan disertai alasan yangmenyebabkan tindakan tersebut dengan tembusankepada Menteri dan Direksi;

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf bdisampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentiansementara tersebut;

d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidakberwenang menjalankan Pengurusan Perusahaandan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan;

e. dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) harisetelah pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud pada huruf d, Menteri harus memutuskanmencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut setelah anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri; dan/atau

f. dalam hal . . .


- 22 -

f. dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) harisebagaimana dimaksud pada huruf e telah lewat danMenteri tidak mengambil keputusan, pemberhentiansementara tersebut menjadi batal.

Paragraf 2Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi

Pasal 31

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitandengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentinganPerusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupundi luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau PeraturanMenteri.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 Direksi berwenang:

a. menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;

b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorangatau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambilkeputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaandi dalam dan di luar pengadilan;

c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorangatau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain,untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luarpengadilan;

d. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaantermasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua,dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaanberdasarkan peraturan perundang-undangan, denganketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua,dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampauikewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahuludari Menteri;

e. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaanberdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan danperaturan perundang-undangan;

f. mengangkat . . .


- 23 -

f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan;dan

g. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnyamengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaanPerusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak laindan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakiliPerusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala hal dan segala kejadian, dengan pembatasansebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Peraturan Menteriyang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 31, Direksi wajib:

a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dankegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanserta kegiatan usahanya;

b. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka PanjangPerusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaanserta perubahannya, dan menyampaikannya kepadaDewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkanpengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

c. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenaiRencana Jangka Panjang Perusahaan serta RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan;

d. membuat risalah rapat Direksi;

e. membuat laporan tahunan sebagai wujudpertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan dandokumen keuangan sesuai dengan Undang-Undangtentang Dokumen Perusahaan;

f. menyusun laporan keuangan berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada AkuntanPublik untuk diaudit;

g. menyampaikan laporan tahunan termasuk laporankeuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan;

h. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai laporantahunan;

i. memelihara . . .


- 24 -

i. memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapatDireksi, laporan tahunan, dokumen keuanganPerusahaan, dan dokumen lain;

j. menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalahrapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporantahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;

k. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsippengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan,pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan;

l. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktusesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporanlainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawasdan/atau Menteri;

m. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkapdengan perincian dan tugasnya;

n. memberikan penjelasan tentang segala hal yangditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawasdan Menteri;

o. menyusun dan menetapkan blue print organisasiPerusahaan; dan

p. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yangditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturanperundang-undangan.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajibmencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, danpengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, danpencapaian tujuan Perusahaan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajibmematuhi anggaran dasar Perusahaan dan peraturanperundang-undangan dan wajib melaksanakan prinsipprofesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

(3) Dalam mengurus Perusahaan, Direksi melaksanakanpetunjuk yang diberikan oleh Menteri sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangandan/atau anggaran dasar ini.

Pasal 35 . . .


- 25 -

Pasal 35

(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab menjalankan tugas untukkepentingan dan usaha Perusahaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian Perusahaan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyauntuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

(3) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapatmembuktikan bahwa:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;

b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perusahaan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baiklangsung maupun tidak langsung atas tindakanPengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut.

(4) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luaryang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan sampai dengantindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Pasal 36

(1) Perbuatan Direksi di bawah ini wajib mendapatpersetujuan tertulis dari Dewan Pengawas untuk:

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kreditjangka pendek;

b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha ataupihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi(KSO), Bangun Guna Serah (Build OperateTransfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build OwnTransfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build TransferOperate/BTO), dan kerjasama lainnya dengan nilaiatau jangka waktu tertentu yang ditetapkan olehMenteri;

c. menerima . . .


- 26 -

c. menerima atau memberikan pinjaman jangkamenengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman(utang atau piutang) yang timbul karena transaksibisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anakperusahaan dengan ketentuan pinjaman kepadaanak perusahaan dilaporkan kepada DewanPengawas;

d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet danpersediaan barang mati;

e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umurekonomis yang lazim berlaku dalam industri padaumumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

f. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

(2) Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Direksi menyampaikanpermohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawasdisertai dokumen yang diperlukan.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya permohonan dari Direksi, DewanPengawas harus memberikan keputusan.

(4) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkanpenjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, DewanPengawas meminta penjelasan dan/atau dokumentambahan dimaksud dari Direksi dalam kurun waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumentambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Dewan Pengawas memberikan keputusan.

Pasal 37

(1) Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan olehDireksi setelah mendapat persetujuan tertulis dariMenteri untuk:

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kreditjangka menengah atau jangka panjang;

b. melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;

c. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaanpatungan;

d. melepaskan . . .


- 27 -

d. melepaskan penyertaan modal pada anakperusahaan dan/atau perusahaan patungan;

e. melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anakperusahaan dan/atau perusahaan patungan;

f. mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atauavalist);

g. mengadakan kerjasama dengan badan usaha ataupihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi(KSO), Bangun Guna Serah (Build OperateTransfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build OwnTransfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build TransferOperate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilaiatau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)huruf b;

h. tidak menagih lagi piutang macet yang telahdihapusbukukan;

i. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetapPerusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak denganumur ekonomis yang lazim berlaku dalam industripada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

j. menetapkan blue print organisasi Perusahaan;

k. menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;

l. melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang belumditetapkan dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan;

m. membentuk yayasan, organisasi, dan/atauperkumpulan baik yang berkaitan langsung maupuntidak langsung dengan Perusahaan yang dapatberdampak bagi Perusahaan;

n. pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetapdan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atauperkumpulan baik yang berkaitan langsung maupuntidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau

o. pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadicalon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisarispada perusahaan patungan dan/atau anakperusahaan yang memberikan kontribusi signifikankepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yangditetapkan Menteri.

(2) Untuk . . .


- 28 -

(2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksimenyampaikan permohonan secara tertulis kepadaMenteri disertai dengan tanggapan tertulis dari DewanPengawas dan dokumen yang diperlukan.

(3) Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksimenyampaikan permohonan secara tertulis kepadaDewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.

(4) Dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejaktanggal diterimanya permohonan dari Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawasharus memberikan tanggapan tertulis.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkanpenjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, DewanPengawas meminta penjelasan dan/atau dokumentambahan tersebut dari Direksi dalam waktusebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikantanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasandan/atau dokumen tambahan dari Direksi dalam waktusebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi dapatmenyampaikan permohonan tertulis kepada Menteriuntuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapantertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenaitidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

(7) Dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejaktanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumentambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapantertulis.

(8) Apabila dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh )hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/ataudokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikantanggapan tertulis, Direksi menyampaikan permohonankepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulisdisertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulisdari Dewan Pengawas.

Pasal 38 . . .


- 29 -

Pasal 38

(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapatmenetapkan Direksi melakukan tindakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 tanpa mendapat persetujuantertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberianpersetujuan atas tindakan Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 kepada Dewan Pengawas.

(3) Apabila diperlukan demi mengamankan perusahaan,Menteri dapat menetapkan pembatasan lain kepadaDireksi.

Pasal 39

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31, apabila tidak ditetapkan lainoleh Direksi, maka direktur utama berhak dan berwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerusahaan, dengan ketentuan semua tindakan direkturutama tersebut telah disetujui oleh rapat Direksi.

(2) Dalam hal direktur utama tidak ada atau berhalangankarena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga, salah seorang direktur yang ditunjuk olehdirektur utama berwenang bertindak atas nama Direksi.

(3) Dalam hal direktur utama tidak melakukan penunjukan,maka salah seorang direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindakatas nama Direksi.

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak dilakukan, maka salah seorang direkturyang paling lama menjabat sebagai anggota Direksiberwenang bertindak atas nama Direksi.

(5) Dalam hal direktur yang paling lama menjabat sebagaianggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka direktursebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalamusia yang berwenang bertindak atas nama Direksi.

Pasal 40

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakilatau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentudengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam suratkuasa.

Pasal 41 . . .


- 30 -

Pasal 41

(1) Pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota Direksiditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan mengenaipembagian tugas dan kewenangan Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 3Rapat Direksi

Pasal 42

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapatDireksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentangcara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapatyang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan seluruhanggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yangdibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataanketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.

(4) Salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untukdiketahui.

Pasal 43

(1) Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggapperlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau ataspermintaan tertulis dari seorang atau lebih anggotaDewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

(2) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukanPerusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, ataudi tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yangditetapkan oleh Direksi.

(3) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis olehanggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dandisampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) harisebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebihsingkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuktanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Dalam . . .


- 31 -

(4) Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat.

(5) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

(6) Dalam hal rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilanrapat secara tertulis, rapat tersebut adalah sah danberhak mengambil keputusan yang mengikat apabiladihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya.

(7) Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhakmengambil keputusan kecuali semua anggota Direksiatau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agendarapat yang menjadi mata acara lain-lain.

Pasal 44

(1) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapathanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasatertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

(2) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seoranganggota Direksi lainnya.

Pasal 45

(1) Rapat Direksi dipimpin oleh direktur utama.

(2) Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan,rapat Direksi dipimpin oleh seorang direktur yang khususditunjuk oleh direktur utama.

(3) Dalam hal direktur utama tidak melakukan penunjukkan,salah seorang direktur yang ditunjuk oleh dan di antaraanggota Direksi yang ada berwenang untuk memimpinrapat Direksi.

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak dilakukan, anggota Direksi yang paling lamamenjabat sebagai anggota Direksi yang memimpin rapatDireksi.

(5) Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabatsebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salahseorang dari anggota Direksi tersebut yang tertua dalamusia berwenang memimpin rapat Direksi.

Pasal 46 . . .


- 32 -

Pasal 46

(1) Keputusan dalam rapat Direksi diambil denganmusyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil denganmusyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengansuara terbanyak biasa.

(3) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggotaDireksi yang diwakilinya.

(4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setujusama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuaidengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

(5) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satu alternatifdengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan, dilakukan pemilihanulang terhadap dua usulan yang memperoleh suaraterbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suaralebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan.

(6) Suara blanko atau abstain dianggap setuju terhadap usulyang diajukan dalam rapat.

(7) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat.

Paragraf 4Benturan Kepentingan Anggota Direksi

Pasal 47

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaanapabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antaraPerusahaan dengan anggota Direksi yangbersangkutan; dan/atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepentinganPerusahaan.

(2) Dalam hal . . .


- 33 -

(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud padaayat (1), Perusahaan diwakili oleh salah seorang direkturyang ditunjuk dari dan oleh anggota Direksi selainanggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal benturan kepentingan menyangkut semuaanggota Direksi, Perusahaan diwakili oleh DewanPengawas atau oleh seseorang yang ditunjuk oleh DewanPengawas.

(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan tidak ada Dewan Pengawas, Menterimengangkat seorang atau lebih untuk mewakiliPerusahaan.

(5) Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawasmempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan,Menteri menunjuk pihak lain untuk mewakiliPerusahaan.

Bagian KelimaPengawasan

Paragraf 1Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 48

Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 49

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota DewanPengawas dilakukan oleh Menteri.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsurpejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan,Menteri, dan pimpinan kementerian/lembaga pemerintahnon kementerian yang kegiatannya berhubunganlangsung dengan Perusahaan.

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan tetap memperhatikan persyaratan anggota DewanPengawas sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah ini.

Pasal 50 . . .


- 34 -

Pasal 50

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawasadalah orang perseorangan yang mampu melaksanakanperbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailitatau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatuperseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yangtidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanayang merugikan keuangan Negara.

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota DewanPengawas adalah orang perseorangan yang memilikiintegritas, dedikasi, memahami masalah manajemenPerusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsimanajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktuyang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yangditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dansurat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) batal karena hukum sejak tanggal anggota DewanPengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidakterpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 51

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan olehMenteri sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu)orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkatsebagai ketua Dewan Pengawas.

Pasal 52

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan . . .


- 35 -

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaanwaktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 53

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota DewanPengawas, diatur ketentuan:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatansudah harus mengangkat anggota Dewan Pengawasuntuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;

b. dalam hal kekosongan jabatan anggota DewanPengawas disebabkan karena berakhirnya masajabatan dan Menteri belum mengangkat anggotaDewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawasyang berakhir masa jabatan tersebut dapat diangkatoleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota DewanPengawas untuk sementara menjalankan tugasanggota Dewan Pengawas yang kosong tersebutdengan kewajiban dan kewenangan yang samasampai dengan diangkatnya anggota DewanPengawas yang definitif; dan

c. pelaksana tugas anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada huruf b diberikanhonorarium dan tunjangan atau fasilitas yang samadengan anggota Dewan Pengawas yang kosongtersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

(2) Dalam hal seluruh jabatan anggota Dewan Pengawaskosong, diatur ketentuan:

a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal terjadi kekosongan sudahharus mengangkat anggota Dewan Pengawas untukmengisi kekosongan tersebut;

b. selama jabatan Dewan Pengawas kosong danMenteri belum mengisi jabatan Dewan Pengawasyang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a,Menteri mengangkat seorang atau beberapa orangsebagai pelaksana tugas Anggota Dewan Pengawasuntuk sementara melaksanakan tugas DewanPengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajibanyang sama;

c. dalam hal . . .


- 36 -

c. dalam hal seluruh jabatan Dewan Pengawas kosongkarena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belummengangkat penggantinya, semua anggota DewanPengawas yang telah berakhir masa jabatannyatersebut dapat diangkat oleh Menteri sebagaipelaksana tugas Anggota Dewan Pengawas untukmenjalankan pekerjaannya sebagai anggota DewanPengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajibanyang sama; dan

d. pelaksana tugas anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf cmemperoleh honorarium dan tunjangan dan/ataufasilitas sebagai anggota Dewan Pengawas, tidaktermasuk santunan purna jabatan.

Pasal 54

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkandiri dari jabatannya dengan memberitahukan secaratertulis kepada Menteri dan tembusan kepada anggotaDewan Pengawas lainnya dan Direksi.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sudah harus diterima oleh Menteri paling lama 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (2) disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tigapuluh) hari dari tanggal surat diterima, tanggal efektifpengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal surat diterima Menteri.

(4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengundurandiri, anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengansendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalditerimanya surat pengunduran diri oleh Menteri.

(5) Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampaidengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggalefektif yang diminta, anggota Dewan Pengawas yangmengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinyapada hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal suratpengunduran diri diterima oleh Menteri.

Pasal 55 . . .


- 37 -

Pasal 55

(1) Antar anggota Dewan Pengawas dan antara anggotaDewan Pengawas dengan anggota Direksi dilarangmemiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungankarena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baikmenurut garis lurus maupun garis ke samping.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salahseorang di antara mereka.

Pasal 56

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatanrangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,badan usaha milik daerah, badan usaha milikswasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan.

(2) Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannyasebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan berakhirterhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkatsebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutanharus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebutpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannyasebagai anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas yang tidak mengundurkan diridari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat(3), jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawasberakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) harisebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 57

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepaladaerah, dan/atau wakil kepala daerah.

(2) Pengurus . . .


- 38 -

(2) Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah,kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah dilaranguntuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepaladaerah, dan/atau wakil kepala daerah, yangbersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggotaDewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadipengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah,kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 58

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelummasa jabatannya berakhir berdasarkan KeputusanMenteri dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasanbahwa pada kenyataannya, anggota Dewan Pengawasyang bersangkutan antara lain:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan dan/atau ketentuan anggarandasar;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaandan/atau Negara;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagaianggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;dan/atau

f. mengundurkan diri.

(3) Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DewanPengawas dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkanalasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri demikepentingan dan tujuan Perusahaan.

(4) Rencana . . .


- 39 -

(4) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukankepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutansecara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yangditunjuk.

(5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ddan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota DewanPengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimanadimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikantelah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saatdiberitahukan, ketentuan mengenai waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.

(8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksudpada ayat (4) masih dalam proses, anggota DewanPengawas yang bersangkutan wajib melaksanakantugasnya sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c dan huruf e merupakanpemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 59

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir;

c. diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri;dan/atau

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggotaDewan Pengawas berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah ini dan peraturan perundang-undanganlainnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dtermasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yangdilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota . . .


- 40 -

(3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum atausetelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhentikarena meninggal dunia tetap bertanggung jawabterhadap tindakannya yang belum diterimapertanggungjawabannya oleh Menteri.

Paragraf 2Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 60

Dewan Pengawas bertugas melakukan Pengawasan terhadapkebijakan Pengurusan, jalannya Pengurusan pada umumnyabaik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yangdilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksitermasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana JangkaPanjang Perusahaan, Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan, ketentuan anggaran dasar dan KeputusanMenteri, dan peraturan perundang-undangan, untukkepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 60, Dewan Pengawas berwenang untuk:

a. melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksakas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain suratberharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yangdipergunakan oleh Perusahaan;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabatlainnya mengenai segala persoalan yang menyangkutpengelolaan Perusahaan;

d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah danakan dijalankan oleh Direksi;

e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawahDireksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadirirapat Dewan Pengawas;

f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris DewanPengawas, jika dianggap perlu;

g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

h. membentuk komite lain selain komite audit, jika dianggapperlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;

i. menggunakan . . .


- 41 -

i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalamjangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jikadianggap perlu;

j. melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalamkeadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganterhadap hal-hal yang dibicarakan; dan

l. melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnyasepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan, anggaran dasar, dan/atauKeputusan Menteri.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 60, Dewan Pengawas wajib untuk:

a. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakanPengurusan Perusahaan;

b. meneliti dan menelaah serta menandatangani RencanaJangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

c. memberikan pendapat dan saran kepada Menterimengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan sertaRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

d. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan,memberikan pendapat dan saran kepada Menterimengenai setiap masalah yang dianggap penting bagikepengurusan Perusahaan;

e. melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadigejala menurunnya kinerja Perusahaan;

f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporantahunan yang disiapkan Direksi serta menandatanganilaporan tahunan;

g. memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepadaMenteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;

h. menyusun program kerja tahunan dan dimasukkandalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

i. membentuk komite audit;

j. mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri;

k. membuat . . .


- 42 -

k. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpansalinannya;

l. memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yangtelah dilakukan selama tahun buku yang baru lampaukepada Menteri; dan

m. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugasPengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan,anggaran dasar, dan/atau Keputusan Menteri.

Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DewanPengawas wajib mematuhi anggaran dasar dan peraturanperundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprofesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

(2) Dalam mengawasi Perusahaan, Dewan Pengawasmelaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Menterisepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 64

(1) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik,penuh kehati-hatian, dan tanggung jawab menjalankantugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawabpenuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggotaDewan Pengawas atau lebih, tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secaratanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas tidak bertanggungjawab ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabiladapat membuktikan bahwa:

a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

b. tidak . . .


- 43 -

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsungmaupun tidak langsung atas tindakan PengurusanDireksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untukmencegah timbul atau berlanjutnya kerugiantersebut.

Pasal 65

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, DewanPengawas dapat mengangkat seorang sekretaris DewanPengawas atas beban Perusahaan.

Pasal 66

Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakantugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk haltertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Pasal 67

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaantugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dansecara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

Paragraf 3Rapat Dewan Pengawas

Pasal 68

(1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapatDewan Pengawas.

(2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luarrapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota DewanPengawas setuju tentang cara dan materi yangdiputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalahrapat yang ditandatangani oleh ketua rapat DewanPengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas yanghadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dandiputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuananggota Dewan Pengawas jika ada.

(4) Asli . . .


- 44 -

(4) Asli risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dandipelihara.

Pasal 69

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1(satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebutDewan Pengawas dapat mengundang Direksi.

(2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DewanPengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktuapabila diperlukan oleh ketua Dewan Pengawas,diusulkan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) darijumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaantertulis dari Menteri, dengan menyebutkan hal-hal yangakan dibicarakan.

(3) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukanPerusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, ataudi tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yangditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 70

(1) Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan secaratertulis oleh ketua Dewan Pengawas atau oleh anggotaDewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua DewanPengawas dan disampaikan dalam waktu paling lama 3(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktuyang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(2) Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat.

(3) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak disyaratkan apabila semua anggota DewanPengawas hadir dalam rapat.

(4) Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadirioleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DewanPengawas atau wakilnya.

(5) Dalam hal rapat Dewan Pengawas dilaksanakan tanpapanggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut adalah sahdan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabiladihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas atauwakilnya.

(6) Dalam . . .


- 45 -

(6) Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Pengawas tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua anggotaDewan Pengawas atau wakilnya yang sah hadir danmenyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara lain-lain.

Pasal 71

(1) Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalamrapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnyaberdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untukkeperluan itu.

(2) Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakiliseorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 72

(1) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua DewanPengawas.

(2) Dalam hal ketua Dewan Pengawas tidak hadir atauberhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin olehseorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjukoleh ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas tidak melakukanpenunjukkan, salah seorang anggota Dewan Pengawasyang ditunjuk oleh dan di antara anggota DewanPengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapatDewan Pengawas.

(4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak dilakukan, anggota Dewan Pengawas yangpaling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawasyang memimpin rapat Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 1(satu) orang, salah seorang dari anggota Dewan Pengawastersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpinrapat Dewan Pengawas.

Pasal 73

(1) Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil denganmusyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil denganmusyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suaraterbanyak biasa.

(3) Setiap . . .


- 46 -

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untukmengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suarauntuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.

(4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setujusama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuaidengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

(5) Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usulyang diajukan dalam rapat.

(6) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat.

Bagian KeenamRencana Jangka Panjang

Pasal 74

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana JangkaPanjang yang merupakan rencana strategis yang memuatsasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapaidalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telahditandatangani bersama oleh Direksi dengan DewanPengawas disampaikan kepada Menteri untuk disahkanmenjadi Rencana Jangka Panjang.

Pasal 75

Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal74 ayat (2) paling sedikit memuat:

a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjangsebelumnya;

b. posisi Perusahaan pada saat penyusunan RencanaJangka Panjang;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana JangkaPanjang;

d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan programkerja Rencana Jangka Panjang; dan

e. kebijakan pengembangan usaha Perusahaan.

Bagian Ketujuh . . .


- 47 -

Bagian KetujuhRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 76

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunandari Rencana Jangka Panjang.

(2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telahditandatangani bersama dengan Dewan Pengawasdiajukan kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh)hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperolehpengesahan.

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan olehMenteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahunanggaran berjalan.

(4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan belum disahkan oleh Menteri dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancanganRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebutdianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telahmemenuhi ketentuan tata cara penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan.

(5) Apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua)tahun berturut-turut, kewenangan Menteri untukmengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakankepada Dewan Pengawas.

Pasal 77

(1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

(2) Usul perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaanyang telah ditandatangani bersama dengan DewanPengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteriuntuk mendapat persetujuan.

(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sudah harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) harisejak tanggal diterimanya usulan perubahan dari Direksi.

(4) Dalam hal . . .


- 48 -

(4) Dalam hal rancangan perubahan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteridalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), rancangan perubahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakansepanjang telah memenuhi ketentuan tata carapenyusunan perubahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

(5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan telah dilimpahkan kepada Dewan Pengawas,kewenangan persetujuan perubahan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 78

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76 paling sedikit memuat:

a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakanPerusahaan, dan program kerja/kegiatan;

b. anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaranprogram kerja/kegiatan;

c. proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya;

d. program kerja Dewan Pengawas; dan

e. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Menteri.

Bagian KedelapanPelaporan

Pasal 79

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuatpelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.

(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikanlaporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atauMenteri.

(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan dengan bentuk, isi, dan tata carapenyusunan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 80 . . .


- 49 -

Pasal 80

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepadaDewan Pengawas paling lama 30 (tigapuluh) hari setelahberakhirnya periode triwulanan tersebut.

(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

(3) Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatanganilaporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 81

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahunbuku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikanlaporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telahdiaudit kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

(2) Laporan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksidan Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawastidak menandatangani laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannyasecara tertulis.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat paling sedikit:

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhirtahun buku yang baru lampau dan perhitungan labarugi dari tahun buku yang bersangkutan sertapenjelasan atas dokumen tersebut, serta laporanmengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatatdalam pembukuan antara lain penghapusbukuanpiutang;

b. neraca gabungan dan perhitungan laba rugigabungan dari perusahaan yang tergabung dalamsatu grup, di samping neraca dan perhitungan labarugi dari masing-masing perusahaan tersebut;

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaanserta hasil yang telah dicapai;

d. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selamatahun buku;

e. rincian . . .


- 50 -

e. rincian masalah yang timbul selama tahun bukuyang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;

f. laporan mengenai tugas Pengawasan yang telahdilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahunbuku yang baru lampau;

g. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan

h. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi danhonorarium serta tunjangan lain bagi anggota DewanPengawas.

Pasal 82

(1) Perhitungan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 81 ayat (4) huruf a dibuat sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan.

(2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan sertaalasannya.

Pasal 83

(1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepadaauditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri atas usulDewan Pengawas untuk diperiksa.

(2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secaratertulis kepada Menteri untuk disahkan.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunantidak dapat dilakukan.

(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) setelah mendapat pengesahan Menteri diumumkandalam surat kabar harian.

Pasal 84

(1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahanperhitungan tahunan Perusahaan dilakukan olehMenteri.

(2) Dalam hal . . .


- 51 -

(2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yangdisediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan,anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan.

(3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan daritanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)apabila terbukti keadaan tersebut bukan karenakesalahannya.

Pasal 85

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggungjawab terhadap Pengurusan dan Pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakantersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungantahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KesembilanSatuan Pengawasan Intern

Pasal 86

(1) Perusahaan wajib membentuk Satuan PengawasanIntern.

(2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama.

Pasal 87

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakanpemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan,menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannyapada Perusahaan, serta memberikan saran perbaikannya;

b. memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atauhasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internsebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direkturutama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yangtelah dilaporkan.

Pasal 88 . . .


- 52 -

Pasal 88

(1) Direktur utama menyampaikan laporan hasilpemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87 huruf b kepada seluruhanggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalamrapat Direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambillangkah yang diperlukan atas segala sesuatu yangdikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaanyang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 89

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi wajibmemberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasilpelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87 huruf b.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Internwajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnyadalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabmasing-masing.

Bagian KesepuluhKomite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 91

(1) Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yangbekerja secara kolektif dan berfungsi membantu DewanPengawas dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pembentukan komite audit dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Komite audit bertugas untuk:

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikanefektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitaspelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditorinternal;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yangdilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internmaupun auditor eksternal;

c. memberikan . . .


- 53 -

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaansistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur review yangmemuaskan terhadap segala informasi yangdikeluarkan Perusahaan;

e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukanperhatian Dewan Pengawas serta tugas DewanPengawas lainnya; dan

f. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dan/atau yangditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 92

(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untukmembantu tugas Dewan Pengawas.

(2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite laindilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KesebelasPenggunaan Laba dan Dana Cadangan

Pasal 93

(1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkanjumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.

(3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluhpersen) dari modal Perusahaan hanya dapat digunakanuntuk menutup kerugian Perusahaan.

(4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), Menteri dapat memutuskan agar kelebihandari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluanPerusahaan.

(5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar danacadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yangbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laba . . .


- 54 -

(6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangandimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 94

(1) Penggunaan laba bersih Perusahaan termasuk jumlahpenyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh lababersih Perusahaan digunakan untuk pembagian dividendan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untukDireksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan,atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadanganPerusahaan yang antara lain diperuntukan bagiperluasan usaha Perusahaan.

Pasal 95

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun bukumenunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutupdengan dana cadangan, kerugian itu akan tetap dicatat dalampembukuan Perusahaan dan Perusahaan dianggap tidakmendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belumseluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KeduabelasPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, danPerubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Pasal 96

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, danperubahan bentuk badan hukum Perusahaan ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, danperubahan bentuk badan hukum Perusahaan dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigabelasPembubaran Perusahaan

Pasal 97

(1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

(2) Pembubaran . . .


- 55 -

(2) Pembubaran Perusahaan dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Dalam hal Perusahaan bubar, Perusahaan tidak dapatmelakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untukmembereskan kekayaan Perusahaan dalam proseslikuidasi.

(2) Tindakan pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perusahaan;

b. penentuan tata cara pembagian kekayaanPerusahaan;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan Perusahaan hasillikuidasi kepada Menteri; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalampelaksanaan pemberesan kekayaan Perusahaan.

Bagian KeempatbelasTahun Buku Perusahaan

Pasal 99

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jikaditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian KelimabelasKaryawan Perusahaan

Pasal 100

(1) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaanyang pengangkatan, pemberhentian, hak, dankewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkanperjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.

(2) Bagi Perusahaan tidak berlaku segala ketentuankepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagiPegawai Negeri Sipil.

Pasal 101 . . .


- 56 -

Pasal 101

Dalam hal karyawan Perusahaan diangkat menjadi anggotaDireksi Perusahaan, anggota Direksi pada Badan Usaha MilikNegara lain, atau anggota Direksi anak perusahaan yangdahulunya berstatus Badan Usaha Milik Negara, yangbersangkutan pensiun sebagai karyawan Perusahaan denganpangkat tertinggi dalam Perusahaan, terhitung sejak tanggaldiangkat menjadi anggota Direksi, dan berhak atas hakpensiun tertinggi dalam Perusahaan.

Pasal 102

(1) Karyawan Perusahaan dilarang menjadi pengurus partaipolitik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calonkepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah,dan/atau wakil kepala daerah.

(2) Dalam hal karyawan Perusahaan menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif,calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepaladaerah, dan/atau wakil kepala daerah, yangbersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannyasebagai karyawan terhitung sejak tanggal ditetapkanmenjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif,anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepaladaerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

Bagian KeenambelasPenerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Pasal 103

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaanditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KetujuhbelasPengadaan Barang dan Jasa

Pasal 104

(1) Pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan yangmenggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara baik sebagian maupun seluruhnyadilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Direksi . . .


- 57 -

(2) Direksi Perusahaan menetapkan tata cara pengadaanbarang dan jasa bagi Perusahaan selain pengadaanbarang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan olehMenteri.

Bagian KedelapanbelasPenghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 105

(1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan DewanPengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawasdilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva,pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkatkesehatan Perusahaan.

(3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Menteri dapat pula memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan.

(4) Selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksidan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri,anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarangmengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.

Bagian KesembilanbelasDokumen Perusahaan

Pasal 106

Direksi wajib mengelola dokumen perusahaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan tentang DokumenPerusahaan.

Bagian KeduapuluhPenghapusan dan Pemindahtanganan Aset Perusahaan

Pasal 107

Penghapusan dan pemindahtanganan aset Perusahaandilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalamPeraturan Menteri.

Bagian Keduapuluh Satu . . .


- 58 -

Bagian Keduapuluh Satu

Kepailitan

Pasal 108

(1) Pengajuan permohonan untuk mempailitkan Perusahaanke pengadilan hanya dapat dilakukan oleh MenteriKeuangan.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan ataukelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukupuntuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut,setiap anggota Direksi secara tanggung rentengbertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwakepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng ataskerugian tersebut.

Bagian Keduapuluh Dua

Ganti Rugi

Pasal 109

Anggota Direksi dan semua karyawan Perusahaan yangkarena tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagiPerusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturanpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum digantidengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintahini.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PeraturanPemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang PerusahaanUmum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 202), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .


- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Mei 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho

presiden republik indonesia - p2t.jatimprov.go.id peraturan... · tujuan perusahaan serta mewakili...

Documents