Kontrak Production Sharing Minyak dan Gas Bumi

Dosen Pengampu:

Mia Rasmiaty S.H., S.p.1., M.H.

Di susun Oleh Kelompok 1 :

Rizki Gumilar : (201129002)

Anggi Andriani : (201129004)

Mochamad Sahid : (201129014)

Miftahul Farit : (201129057)

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak production sharing mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun

1964, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Prp Tahun 1964

tentang Perkembangan Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1971 tentang Pertamina. Timbulnya kontrak production sharing adalah untuk

mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia

yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi

pertambangan minyak dan gas bumi.

Kontrak production sharing telah mengalami beberapa generasi. Generasi

kontrak production sharing dapat dibagi menjadi 4 (empat) generasi, yaitu :

1. Kontrak production sharing (KPS) Generasi I (1964-1977)

2. Kontrak production sharing (KPS) Generasi II (1978-1987)

3. Kontrak production sharing (KPS) Generasi III (1988-2002)

4. Kontrak production sharing (KPS) Generasi IV (2002-Sekarang)

B. Identifikasi dan Rumusan masalah

Dalam penulisan makalah ini tentulah kami memiliki beberapa perumusan masalah guna

meminimalisir keraguan atau pelebaran masalah. Perumusan masalah ini, yakni sebagai

berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan kontrak Bagi Hasil (production sharing)?

2. Bagaimana prinsip-prinsip kontrak production sharing (KPS) dari generasi I sampai Generasi

IV?

3. Apa landasan hukum kontrak production sharing ?

4. Terbagi ke dalam berapa jenis kontrak dibidang minyak dan gas bumi?

5. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat dalam kontrak production sharing?

6. Bagaimana bentuk dan substansi kontrak production sharing?

7. Siapa yang menjadi subjek dan objek dalam kontrak production sharing?

8. Apa saja hak den kewajiban para pihak dalam kontrak production sharing?

9. Sampai kapan jangka waktu kontrak production sharing?

10. Bagaimana pola penyelesaian sengketa dalam kontrak production sharing?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah yang kami buat ini yakni, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa itu kontrak Bagi Hasil (production sharing)

2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kontrak production sharing (KPS) dari generasi I sampai

Generasi IV

3. Untuk mengetahui landasan hukum kontrak production sharing

4. Untuk mengetahui jenis- jenis kontrak dibidang minyak dan gas bumi

5. Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat dalam kontrak production sharing

6. Untuk mengetahui bentuk dan substansi kontrak production sharing

7. Untuk mengetahui siapa sja subjek dan objek dalam kontrak production

sharing

8. Untuk mengetahui hak den kewajiban para pihak dalam kontrak

productionsharing

9. Untuk mengetahui jangka waktu kontrak production sharing

10. Untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa dalam kontrak production

sharing

D. Manfaat Penulisan

Dengan diselesaikannya penulisan makalah ini, penulisan makalah ini diharapkan hasilnya

dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan

ilmu hukum di bidang minyak dan gas bumi tentang kontrak bagi hasil (production sharing).

Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah mengenai kontrak bagi hasil (production sharing).

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-undang di bidang minyak dan gas

bumi untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan serta sistem hukumnya.

Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-

langkah perumusan kebijakan mengenai.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan makalah ini, kami menggunakan metode yuridis normatif yang berbentuk

studi pustaka. Yaitu tekhnik pengambilan data yang didasarkan pada sumber-sumber sekunder.

 

F. Sistematika Penulisan

 

Adapun sistematika penulisan dalam karya tulis ini adalah :

Bab I : pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan

Bab II : pembahasan, yang terdiri dari :

Bab III : penutupan, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Pengertian Kontrak Production Sharing

Istilah kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari production sharing

contrat (bahasas inggris) kontrak ini dikenal dalamkontrak-kontrak yang di adakan

pada bidang minyak dan gas bumi. Di bidang pertanian juga di kenal dengan kontrak

bagi hasil pertanian. Istilah kontrak production sharing ini dapat di baca dalam pasal

1 angka 19 UU no 22 tahun 2001 tentang “Minyak dan Gas Bumi. Di dalam pasal ini

berbunyi bahwa kontrak kerja adalah Kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain

dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan

hasilnya di pergunakan untuk kemakmuran rakyat.”

Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak production sharing tetapi di

pokuskan pada konsep teoritis kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi. Kerja

sama di bidang minyak dan gas bumi dapat di bedakan menjadi dua (dua) macam,

yaitu kontrak production sharing dan kontrak-kontrak lainya:

a) Dapat di lakukan dalam bentuk kontrak production sharing atau bentuk lainya;

b) Bidang kegiatanya, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;

c) Syaratnya harus mengnuntungkan Negara;

d) Pengunanya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 1 angka (1) PP no 35 tahun 1994 tenetang syarat-

syarat dan pedoman kerja sama kontrak bagi hasil minyak dan

gas bumi di sebutkan pengertian kontrak production sharing

(bagi hasil).

Kontrak production sharing adalah kerja sama antara

pertamina da kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi

dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip

pembagian hasil produksi.

Unsure-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah

1. Adanya perjanjian atau kontrak;

2. Adanya subjek hukum, yaitu perkata Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan

atau Perkata Badan Usaha Tetap;

Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Tujuan

eksplorasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dalam

menemukandan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di

wilayah kerja yang di tentukan. Tujuan eksploitasi adalah mengasilkan minyak

dan gas bumi;

3. Kegiatan di bidang minyak dan gas;

4. Adanya prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian

hasi yang di peroleh dari eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan

Gas Bumi antara badan pelaksanaan dan badan uasaha dan atau

badan usaha tetap. Pembagian hasil ini di rundingkan antara

kedua belah pihak dan biasanya di tuangkan dalam Kontrak

Production Sharing.

B. Prinsip-Prinsip Kontarak Production Sharing Pada Tiap Generasi :

 

Generasi I (1964-1977)

Kontrak ini merupakan awal Kontrak Production Sharing. Pada

tahun 1973/1974 terjadi lonjakan harga minyak dunia, sehingga

pemerintah menetapkan kebijakan bahwa sejak tahun 1974, kontrak

wajib melaksanakan pembayaran tambahan kepada pemerintah

Prinsip-Prinsip Kontrak Production Sharing Generasi 1 yaitu:

a. Manajemen operaasi di tangan pertamina.

b. Kontrak menyediakan seluruh biaya operasi perminyakan.

c. Kontrak akan memperoleh kembali seluruh biaiya operasi

dengan ketentuan maksimum 40% setiap bulan.

d. Dari 60% di bagi menjadi ;

1.Pertamina 65%, dan

2.Kontraktor: 35 %

e. Pertamina membayar pendapatan kontraktorkepada pemerintah.

f. Kontrak wajib memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk

dalam negeri secara proporsional (maksimum 25% bagianya) dengan harga

US$ 0.20/barel)

g. Semua peralatan dan pasilitas yan gdi beli oleh kontraktor menjadi milik

perptamina

h. Dari interes kontraktor di tawarkaan kepada Perusahaan Nasional Indonesia

setelah dinyatakan komersial.

i. Sejak tahun 1974 sampai tahun 1977, kontraktor diwajibkan memberikan

tambahan pendapatan pada pemerintah.

2. Generasi II (1978-1987)

Pada tahun 1976 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan IRS ruling

yang antara lain menetapkan bahwa penyetoran 60% Net Operting Income

KPS (yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang

pertamina merupakan pembayaran pajak pertamina dan kontraktor)

Dianggap sebagai pembayaran royality, sehingga disarankan agar kontraktor

membayar pajak secara langsung pada pemerintah. Di samping itu perlu di

Dianggap sebagai pembayaran royality, sehingga disarankan

agar kontraktor membayar pajak secara langsung pada

pemerintah. Di samping itu perlu di terapkan generally

accaepted accouting procedure (GAP), yang mana pembatasan

pengembalian biaya opersi (Cost Recoveri Ceiling) 40%

pertahun di hapuskan. Untuk KPS yang berproduksi di lakukan

amademen.

Kontrak Production Sharing (KPS) Generasi II (1978-1987) di sajikan berikut ini:

a. Tidak ada pembatasan pengembalian biaya operasi yang di perhitungkan oleh kontraktor

b. Setelah di kurang biaya, pembagian hasil menjadi: 65,91% untuk pertamina; 34,09%

untuk kontraktor. Sedangkan gas: 31,80% untuk pertamina; 68.20% untuk kontraktor

c. Kontraktor membayar pajak 65% secara langsung kepada pemerintah

d. Kontraktor mendapat insentif;

1. Harga ekspor penuh minyak mentah domestic market obligation setelah 5 (lima) tahun

pertama produksi;

2. Insentif pengembangan 20% dari modal yang di keluarkan untuk fasilitas produksi

3. Generasi III (1988-2002)

Pada tahun 1984 pemerintah menetapkan peraturan perundang-

undangan pajak baru untuk Kontrak Produksion Sharing (KPS) denga tariff

48%. Namun , peraturan tersebut baru dapat di terapkan terhadap kontrak

production sharing (KPS) yang di tandatangani pada tahun 1988. Karena dalam

perundang-undangan yang di lakukan. Pihak kontarktor masih mempunyai

kecenderungan untuk melakukan peraturan perpajakan yang lama. Dengan

demikian pembagian hasil berubah menjadi: minyak 71,15% untuk pertamina ;

28,85% untuk kontraktor. Gas : 42,31% untuk pertamina; 57,68% untuk

kontraktor

3. Generasi IV (2002-Sekarang)

Momentum di mulainya kontrak production sharing (KPS) generasi IV,

yaitu pada saat di berlakukanya undang-undang nomer 22 tahun 2001

tentang minyak gas bumi. Struktur dan prinsip bagi hasil dalam undang-

undang ini berneda dengan undang-undang yang lama pada undang-unang

yang lama, yang menjadi para pihak adalah pertamina dan kontraktor

sedangkan dalam undang-undang nomer 22 tahun 2001 minyak dan Gas

Bumi, maka yan menjadi para pihaknya adalah Badan Pelaksana dengan

Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap.

Badan Pelaksana ini terpisah dengan Pertamina. Badan Pelaksana ini telah

terbentuk pada bulan Agustus 2002 dengan nama Badan Pelaksana Hulu Minyak dan

Gas Bumi (BP Migas), yang di kepalai oleh Rachmat Soedibjo (republika,31

desember 2002) pada tahun 2002, BP Migas ini telah menandatangani 15 kontrakdi

bidang migas. Salah satu dari kontrak yang di tandatangani adalah kontak production

sharing (KPS) yang memiliki komitmen infestasi sebesar 35 juta dolar AS. Para

pihak dalam kontrak ini adalah BP migas dengan enilasmo company Indonesia dan

unocal Indonesia. Kedua badan usaha tetap memiliki saham masing-masing 50%

untuk wilayah kerja blok off shore moarabakau lepas panatai maksasar. Sedangkan

14 kontrak lainy berupa kontrak jual beli gas

A. Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Production Sharing

Hak dan kewajiban badan usaha dan atau badan usaha tetap yang melaksanakan kegiatan

usaha hulu berdasarkan kontrak production sharing diatur dalam pasal 31 undang-undang

nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, ada 2 macam kewajiban dari badan

usaha dan badan usaha tetap,yaitu:

1. Membayar pajak yang merupakan penerimaan Negara,dan

2. Membayar bukan pajak yang merupakan penerimaan Negara,

Penerimaan Negara yang berupa pajak ,terdiri atas:

3. Pajak-pajak;

4. Bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;

5. Pajak daerah dan distribusi daerah

A. Jangak Waktu Kontak Production Sharing

Jangka waktu kontrak production sharing telah ditentukan dalam pasal 14 sampi dengan pasal

15 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.jangka waktukontrak

tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya dan

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.jangka waktu terdiri dari jangka waktu

eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi .eksplorasi dalah kegiatan yang bertujuan untuk

memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan

cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang di tentukan .jangka waktu kegiatan

eksplorasi dilaksanakn 6(enam) Tahun dan dapat diperpanjang hanya 1(satu)kali periode yang

dilaksanakan paling lama 4(empat) tahun,jadi total jangka waktu eksplorasi adalah selama 10

tahun.eksploitasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengahasilkan minyak

dan gas bumi

A. Pola Penyelesaian Sengketa di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas

Bumi tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa,jika terjadi

sengketa antara badan usaha atau badan usaha tetap dengan baan pelaksana terhadap substansi kontrak

production sharing.pola peyelesaian sengketa telah ditentukan dan dituangkan dalam kontrak

production sharing yang dibuat para pihak.

Pola penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam standar kontrak tentang Kontrak Production

Sharing, yang dibuat antara pertamina dengan kontrak .hal ini dituangkan dalam section XI tentang

consutation and arbitration dalam section ini ada 2 (dua) hal yang diatur,yaitu tentang konsultasi

antara pertamina dan kontraktor dan arbitrase

Konsultasi ini diatur dalam secrion XI.I. konsultasi antara pertamina dan

kontraktor dapat dilakukan pada waktu-waktu terentu.tujuannya untuk:

1. Membahas perkembangan pengoperasian minyak dan gas,

2. Membuat pertimbangan baru atau kebijakan baru,dan atau

3. Kemungkinan risiko yang akan dihadapi pada mas mendatang.

Pola penyelesain sengketa yang diatur dalam section XI.2 dapat dilakukan

dalam 2 tahap,yaitu

4. Tahap perdamaian dan

5. Arbitrase.

BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan.

Pada dasarnya kontrak bagi hasil merupakan bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan

ekploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnay di pergunakan kemakmuran rakyat. Momentum di

mulainya kontrak production sharing (KPS) yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Struktur dalam bagi hasil dalam undang –undang ini berbeda debgan

undang –undang yang lama. Pada undang-undang yang lama, yang menjadi para pihak dadalah pertamina

dan kontraktor. Sedangkn dalam Undang-Undang Nomer 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka

para pihaknya adalah badan pelksana dan badan usaha dan atau badana usaha tetap.

A. Saran

Sebaiknya bagian yang di terima oleh daerah pendapatanya menjadi lebih tinggi mengingat

bagian yang di terima oleh daerah ini sangat kecil hal ini di sebabkan biaya yang di keluarkan

untuk melakukan ekplorasi dan ekploitasi sumber daya minyak sangat besar dan di perlukan

teknologi yang sangat canggih, dalam hal melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya

alam tersebut di adakan kontrak production sharing dengan perusahaan domestic dan

perusahaan asing. Karena perusahaan asing memiliki modal dan skil yang tinggi, sehingga

mereka mempunya hak untuk mendapatkan bagian yang tinggi pula, oleh karena itu di

harapkan agar baik pihak pemerintah lebiih menggalakan baik sumber daya manusi terlebih

skil dan modal agar pendapatan dari eksplorasi dan eksploitasi lebih menguntungkan pihak

pemerintah dan maupun perusahaan domestic